PENGGUNAAN DANA PEMBANGUNAN DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN Di Desa Lebak Cilong Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun

eJournal Ilmu Pemerintahan, 2013, 1 (1): 194-208 ISSN 0000-0000, ejournal.ip.fisip.unmul.or.id © Copyright 2013

PENGGUNAAN DANA PEMBANGUNAN DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN Di Desa Lebak Cilong Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010-2011 Humaidi1

Abstrak Penggunaan Dana Pembangunan Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan di Desa Lebak Cilong Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara, dapat dilihat dalam pelaksanaan pembangunan sarana air bersih, pembuatan jembatan, semenisasi jalan dan masih banyak lagi yang lainnya. Rendahnya partisipasi masyarakat karena masyarakat tidak peduli terhadap pembangunan desa dan kurangnya sosialisai mengenai rencana pembangunan desa. Semua program pembangunan pemerintah Desa Lebak Cilong yang sudah dilaksanakan maupun yang belum selesai pengerjaannya merupakan bentuk tujuan dari Pemerintah Desa Lebak Cilong untuk menuju perubahan kearah yang lebih baik meskipun hal itu belum berhasil secara optimal. Kata Kunci : Pembangunan Desa, Dana Desa, Kabupaten Kutai Kartanegara. . Pendahuluan Didalam pelaksanaan otonomi daerah, desa merupakan bagian dari pelaksanaan otonomi daerah tersebut. Pengaturan mengenai desa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, termuat didalam Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005. Sehingga dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pembangunan desa tidak dapat dipisahkan dari pembangunan nasional. Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka penulis mencoba untuk mengkaji permasalahan yang ada di Desa Lebak Cilong. Berdasarkan observasi dilapangan ada beberapa permasalahan yang timbul di dalam pelaksanaan pembangunan diantaranya rendahnya kemanpuan pemerintah Desa Lebak Cilong dalam mengelola dana pembangunan desa terutama dalam hal perencanaan dan penyusunan RKA (Rencana Kegunaan Anggaran) di serahkan kepada konsultan dengan tidak melibatkan masyarakat dalam perencanaan program kebijakan pemerintah desa sehingga masyarakat tidak dapat mengeluarkan aspirasinya dan

1

Mahasiswa semester akhir pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email :[email protected]

Penggunaan Dana Pembangunan Desa Di Desa Lebak Cilong (Humaidi)

berakibat pada tidak sebandingnya jumlah dana dengan pembangunan yang telah dilaksanakan. Permasalahan lainnya seperti kurangnya sosialisasi mengenai hasil dari RKA tersebut sehingga kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap programprogram desa, yang kemudian berimbas pada rendahnya partisipasi swadaya gotong royong masyarakat desa di Desa Lebak Cilong dalam proses kegiatan pembangunan yang di biayai dari ADD. Ini semua disebabkan oleh kurangnya komunikasi dari lembaga organisasi desa dengan masyarakat Rumusan permasalahan penelitian ini adalah Bagaimana penggunaan dana pembangunan desa dalam meningkatkan pembangunan fisik dan non fisik di Desa Lebak Cilong Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara? Bagaimana penyaluran dan pendistribusian dana pembangunan desa di Desa Lebak Cilong Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara? Bagaimana pembinaan dan pengawasan dana pembangunan desa di Desa Lebak Cilong Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara Tujuan penelitian adalah Untuk mengetahui Penggunaan dana pembangunan desa dalam meningkatkan pembangunan fisik dan non fisik di Desa Lebak Cilong Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara. Untuk mengetahui Penyaluran dan pendistribusian dana pembangunan desa di Desa Lebak Cilong Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara. Untuk menengetahui Pembinaan dan pengawasan dana pembangunan desa di Desa Lebak Cilong Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara. Maka penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut: Sebagai bahan informasi bagi pihak yang berkepentingan dalam usaha dan upaya untuk meningkatkan Pembangunan di Desa Lebak Cilong Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai kartanegara. Kerangka Dasar Teori Teori Pembangunan Konsep pembangunan merupakan konsep yang sangat multidimensional, yang mengacu pada serangkaian karakteristik dan segenap aspek kehidupan, baik aspek politik, ekonomi maupun sosial. Efendi (2002:9) secara harfiah pengertian pembangunan adalah suatu upaya untuk meningkatkan segenap sumber daya yang dilakukan terencana dan berkelanjutan dengan prinsip daya guna, dan hasil guna yang merata dan berkeadilan. Pembangunan merupakan upaya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat dari suatu keadaan yang kurang baik menjadi sesuatu yang lebih baik, dengan menggunakan sumber daya yang ada. Kartasasmita ( dalam Riyadi dan Bratakusumah 2004:4 ) “ Pembangunan adalah sebagai suatu Proses perubahan kearah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara berencana”. Siagian (2005:14) “ pembangunan sebagai suatu usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara 195

eJournal Ilmu Pemerintahan, Volume 1, Nomor 1, 2013: 194-208

dan pemerintah menuju modernisasi dalam rangka pembinaan bangsa ( nation building )”. Soekanto (2006:358) pembangunan merupakan suatu perubahan segala bidang kehidupan yang dilakukan secara sengaja berdasarkan suatu rencana tertentu. Dari pendapat ini dikemukakan bahwa pembangunan dari segi proses perubahan tersebut dilakukan oleh masyarakat itu sendiri, karena yang menginginkan perubahan itu sendiri adalah masyarakat, sebab didasari oleh adanya kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan manusia, perubahan itu sendiri bergerak dari suatu keadaan yang lebih baik, dengan kata lain bahwa ada sesuatu mobilitas pembangunan dengan berbagai dinamika keadaan di tengah masyarakat. Pembangunan Desa Dalam Undang – Undang Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 1 ayat 12 menyebutkan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wasistiono dan Tahir (2006:15) menyatakan bahwa “ desa saat ini ditempatkan sebagai suatu organisasi pemerintah atau organisasi kekuasaan, yang secara politis dan administrative memiliki wewenang tertentu untuk mengatur warga atau anggota komunitasnya akibat posisi politisnya yang merupakan bagian dari Negara atau hak asal usul dan adat istiadat yang di milikinya. Selanjutnya Soetardjo (2006:9) memberikan pengertian desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah tertentu, yang memiliki batas-batas, dan ikatan yang sangat kuat, baik karena keturunan maupun kesamaan kepentingan politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan dan memiliki susunan pengurusan yang dipilih bersama. Dari teori tentang desa tersebut diatas, maka penulis dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa desa adalah suatu wilayah atau daerah yang ditempati sejumlah penduduk sebagai kesatuan hukum yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri, dimana desa merupakan landasan ekonomi, sosial, budaya, politik keamanan dan ketahanan nasional. Diatas telah dikemukakan beberapa batasan tentang desa, berikut ini penulis akan sajikan lebih kuhusus lagi tentang pembangunan desa. Agustoha Kuswata (1995:134) berpendapat bahwa pembanguna desa adalah suatu pembangunan yang diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat dan didasarkan kepada tugas dan kewajiban masyarakat desa secara keseluruhan.

196


Marbun (1997:38) pembangunan desa adalah suatu usaha dari masyarakat pada unit terendah yang harus dilakukan secara terus menerus, secara sistematis dan terarah sebagai kesatuan dengan pembanguna regional dan nasional. Sajogyo dan Pudjiwati (2000:136), pembangunan desa harus dilakukan secara menyeluruh, terpadu dan terkoodinasi. P. Siagian (2003:108) mendefinisikan bahwa pembangunan desa adalah keseluruhan proses rangkaian usaha-usaha yang dilakukan dalam lingkungan desa dengan tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat desa serta memperbesar kesejahteraan dalam desa. Dari pendapat tersebut di atas, terlihat jelas bahwa pembanguna di desa sangat di pengaruhi oleh peran serta masyarakat. Tanpa adanya peran serta masyarakat, maka pembangunan tersebut tidak akan dapat mencapai hasil yang optimal. Partisipasi masyarakat itu dapat dimulai dengan adanya suatu tanggapan positif masyarakat terhadap segala kebijakan yang di tempuh oleh pemerintah didalam pembangunan tersebut. Dengan demikian, maka akan memungkinkan masyarakat untuk dapat terlibat lebih jauh didalam proses pembangunan tersebut, baik dalam bentuk sumbangan tenaga, pikiran maupun dana. Tujuan Pembangunan Desa Tjiptoherjanto (1993:19) ada tiga nilai penting dalam tujuan pembangunan, yaitu sebagai berikut: a) Terpenuhinya kebutuhan dasar manusia berupa sandang, pangan, papan, kesehatan dan perlindungan terhadap ancaman. b) Kemanpuan untuk menjadi diri pribadi, dengan kata lain kemanpuan untuk tidak menjadi alat bagi manusia. c) Kemanpuan untuk memilih secara bebas yang dinilai dan bermanfaat bagi dirinya. Sesuai dengan penjelasan tersebut bahwa tujuan seluruh program kegiatan pembangunan, baik pembangunan yang bersifat fisik maupun yang bersifat non fisik adalah untuk kesejahtraan seluruh masyarakat. Dari kebutuhan yang sifatnya sangat mendasar, hingga kebutuhan lainnya yang nanti dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Untuk itu keserasian dan keterpaduan dalam melaksanakan pembangunan harus disadari sejak awal oleh semua pihak. Penyusunan Rencana Pembangunan pada dasarnya merupakan hasil perencanaan dari bawah ke atas dan dari atas ke bawah (bottom up and topdown planning) melalui tahap – tahap penyusunan di seluruh tingkatan pemerintahan, mulai dari Desa, Kecamatan, Kabupaten / Kota, Provinsi, Regional sampai ke tingkat nasional dan sebaliknya dari pusat ke daerah dan desa. Desa dikatakan sebagai basis dari kekuatan ekonomi karena desa merupakan sumber dari bahan – bahan baku, karena sebagian besar penduduk desa memilki mata pencharian sebagai petani. Adanya penduduk desa yang 197


sebagian besar bertempat tinggal di desa, memungkinkan desa menjadi basis pertahanan keamanan dan politik. Selain itu, kehidupan masyarakat desa yang masih di pengaruhi oleh adat istiadat dan norma – norma yang berlaku didalam kehidupan masyarakatnya, menyebabkan desa menjadi basis dari kekutan sosial budaya. Desa dan masyarakat mempunyai kedudukan yang penting dilihat dari nilai-nilai positif yang dimiliki yakni sebagai sumber tenaga kerja, kekayaan alam yang merupakan sumber pendapatan negara, sumber kehidupan gotong royong, serta sikap dan sifat masyarakat desa yang polos, sederhana dalam tingkah laku dan masih menjunjung tinggi azas, perlu dibangun dan dibina secara stimulan dalam upaya melaksanankan pembangunan negara. Dalam Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000 – 2004 dinyatakan: “Tujuan dari Program Pembangunan Pedesaan, mempercepat kemajuan kegiatan ekonomi desa yang berkeadilan, dan mempercepat industrialisasi pedesaan. Pembagunan desa ini mencakup kegiatan fisik dan pembangunan non fisik. 1. Pembangunan fisik meliputi: a. Pemberdayaan Ekonomi b. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia c. Pemberdayaan Lingkungan 2. Pembangunan non fisik meliputi : a. Belanja Aparat Desa b. Insentif Non Aparat Desa c. Operasional pemerintahan desa dan bantuan operasional lembaga kemasyarakatan desa. Dari uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa pembangunan yang dilakukan pada bidang fisik ( Belanja Langsung), yaitu pembangunan pada bidang ekonomi, sumber daya manusia dan lingkungan, dalam arti peningkatan kualitas masyarakatnya. Oleh karena itu, maka pembangunan dibidang fisik yang ada di desa tersebut perlu untuk di tingkatkan agar dapat menunjang pembangunan kualitas masyarakatnya. Dana Pembangunan Desa Sahdan (2004:10) “dana pembangunan desa merupakan bagian dari Alokasi Dana Desa adalah responsivitas Negara untuk membiayai kewenangan desa dan memperkuat kemandirian desa. Kewenangan desa mencakup : (a) kewenangan asal usul (mengelola sumber daya alam, peradilan adat, membentuk susunan asli, melestarikan pranata lokal) yang diakui oleh Negara : (b) kewenangan atributif organisasi lokal (perencanaan, tata ruang, ekologi, pemukiman, membentuk organisasi lokal dan lain-lain) yang ditetapkan oleh

198


pemerintah melalui undang-undang; (c) Kewenangan delegatif-administratif yang timbul dari delegasi atau tugas pembantuan dari pemerintah”. Jadi secara etimologi, maka dana dapat diartikan sebagai uang yang dijadikan sebagai modal dan kekayaan yang disediakan untuk suatu keperluan tertentu yang sifatnya sosial atau umum. Lebih lanjut Kunarjo (2002:117), dana pembangunan desa adalah Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang digunakan untuk membantu pembangunan desa dan bertujuan mendorong serta menggerakan usaha swadaya gotong royong masyarakat desa dalam pembangunan desanya. Bantuan pembangunan desa ini digunakan untuk pembangunan proyek-proyek yang di prioritaskan oleh masyarakat desa dan untuk menunjang pembinaan kesejahtraan keluarga (PKK). Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 72 Tahun 2008 (2008:2) tentang dana pembangunan desa adalah dana yang dialokasikan langsung kepada pemerintah desa yang digunakan untuk meningkatkan kegiatan pembangunan fisik dan kegiatan pembangunan non fisik. Dari pengertian tersebut dapat penulis simpulkan bahwa dana pembangunan desa merupakan dana yang diberikan langsung oleh pemerintah dan perusahaan yang kiranya dapat memacu usaha pertumbuhan dan perubahan dalam melaksanakan pembangunan dengan tujuan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Tujuan dan Sasaran Dana Pembangunan Desa Berbicara tentang masalah dana desa, maka tidak terlepas dari tujuan dan sasarannya. Dalam Pedoman Umum Alokasi Dana Desa, dijelaskan bahwa tujuan dan sasaran dana desa adalah: 1. Pembinaan dan pengawasan dana pembangunan desa yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan mekanisme pengelolaan dana desa yang mencakup, perencanaan penyaluran atau pencairan dana, pelaksanaan dan pelaporan. 2. Sasaran dan pembinaan serta pengawasan dana pembangunan desa. Dengan demikian adanya pengertian tersebut diatas, maka dapat penulis simpulkan bahwa tujuan dan sasaran dari dana pembangunan desa adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan rasa kesadaran dan tanggung jawab dari pemerintah dan lembaga kemasyarakatan, serta mampu meningkatnya swadaya masyarakat desa. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dana pembangunan desa sangat menentukan peranannya dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat yang meliputi segala aspek.

199


Penggunaan Dana Pembangunan Desa Mengenai penggunaan dana pembangunan desa adalah ditetapkan pemerintah agar dana tersebut benar-benar dapat dipergunakan oleh masyarakat desa yang bersangkutan. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Pedoman Umum Alokasi Dana Desa di Kutai Kartanegara Nomor 73 Tahun 2008 dijelaskan bahwa dana pembangunan desa yang bersumber dari pemerintah dialokasikan langsung kepada masing-masing desa, dimana belanja langsung 70% dipergunakan kegiatan pembangunan fisik dan belanja tidak langsung 30% untuk kegiatan pembangunan non fisik. 1. Penggunaan belanja pemberdayaan masyarakat 70% digunakan untuk: a. Pemberdayaan ekonomi b. Pemberdayaan sumber daya manusia; dan c. Pemberdayaan lingkungan 2. Pemberdayaan ekonomi digunakan untuk; a. Pembangunan dan perbaikan sarana perekonomian dalam sekala kecil b. Penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDES c. Pengembangan ketahanan pangan d. Pengembangan teknologi tepat gunan. 3. Pemberdayaan sumber daya manusia meliputi; a. Peningkatan kesehatan dan pendidikan masyarakat b. Pengembangan sosial budaya c. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa, dan d. Sebagian yang di anggap penting sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa 4. Pemberdayaan lingkungan yang meliputi a. Pembangunan perbaikan lingkungan dan pemukiman b. Pebangunan dan perbaikan sarana dan prasarana desa; dan c. Sebagian yang di anggap penting sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa 5. Penggunaan belanja aparatur dan operasional pemerintah desa 30% belanja tidak langsung digunakan untuk; a. Belanja aparatur desa b. Insentif non aparatur desa c. Operasional pemerintahan desa dan bantuan operasional lembaga kemasyarakatan desa Metode Penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena peneliti bermaksud untuk mengetahui dan memproleh gambaran tentang berapa jumlah dana yang diterima dan bagaimana hasil pembangunan setiap tahunnya, 200


sebagaimana adanya sesuai dengan data-data dan fakta yang akan di peroleh dengan jelas di lokasi penelitian. Nawawi (1990:3) mengatakan bahwa: penelitian deskriptif terbatas pada usaha megungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagai mana adanya dilapangan sehingga sekedar mengungkapkan fakta (fact finding). Lebih lanjut, Narbuko (2001:44), menjelaskan bahwa dalam penelitian deskriptif, peneliti berusah untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis dan menginterprestasi, dengan tujuan penulis penulis mencoba menggambarkan dan menjabarkan fenomena-fenomena yang ditemui dilapangan. Fokus Penelitian 1. Penggunaan dana pembangunan desa dalam meningkatkan pembangunan fisik dan non fisik di Desa Lebak Cilong Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara yang meliputi: 1.1 Penggunaan dana pembangunan desa untuk belanja langsung fisik( 70%). 1.1.1 Pemberdayaan Ekonomi 1.1.2 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia 1.1.3 Pemberdayaan Lingkungan 1.2 Penggunaan dana pembangunan desa untuk belanja tidak langsung non fisik. (30%). 1.2.1 Belanja Aparatur Desa 1.2.2 Insentif Non Aparatur Desa 1.2.3 Operasional Pemerintahan Desa dan Bantuan Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa 2. Penyaluran dan pendistribusian dana pembangunan desa di Desa Lebak Cilong Kecamatan Muara Wis Kabupaten kutai Kartanegara. 3. Pembinaan dan pengawasan dana pembangunan desa di Desa Lebak Cilong Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara. Melalui observasi, wawancara dan dokumentasi sesuai dengan indikatorindikator yang telah ditentukan pada fokus penelitian maka penjabarannya adalah sebagai berikut: Penggunaan dana pembangunan desa untuk pembangunan 70% fisik. Dana pembangunan desa merupakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan langsung kepada pemerintah desa yang digunakan untuk meningkatkan kegiatan pembangunan desa dan Penggunaan dana pembangunan desa dipergunakan untuk pembangunan70% fisik yang program pembangunannya meliputi :

201


Pemberdayaan Ekonomi Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah penguatan pemilikan faktorfaktor produksi, penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk mendapatkan gaji/upah yang memadai, dan penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan keterampilan, yang harus dilakukan multi aspek, baik dari aspek masyarakatnya sendiri, maupun aspek kebijakannya. Dalam pencapaian tujuan terkait dengan pemberdayaan ekonomi pemerintah Desa Lebak Cilong telah melakukan langkah-langkah guna pemberdayaan ekonomi masyarakat desa Berdasarkan penelitian dan hasil wawancara yang dilakukan penulis selama dilapangan dapat diketahui bahwa di bidang pemberdayaan ekonomi pada tahun 2011 Pemerintah Desa Lebak Cilong telah menganggarkan untuk kegiatan Pemeliharaan Rutin kebun desa satu paket untuk satu tahun dengan jumlah anggaran Rp. 15.000.000.-, walaupun manfaat sebagian program seperti kebun karet belum dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat karena harus menunggu selama kurang lebih lima tahun. Dengan melihat hal tersebut di Desa Lebak Cilong dapat di simpulkan bahwa terdapat penyelesaian kegiatan pemberdayaan ekonomi sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 73 Tahun 2008 tentang Alokasi Dana Desa. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Pemberdayaan sumber daya manusia adalah penguatan pemilikan faktor sumber daya manusia yang memiliki prakarsa dan kreativitas untuk membentuk kemandirian sosial. Pemberdayaan sumber daya manusian merupakan modal yang sangat penting dalam melakukan pembangunan. Keterkaitan masalah ini dengan peningkatan pembangunan sangat besar. Dampak pemberdayaan sumber daya manusia adalah kemandirian masyarakat dalam mengatasi permasalahan mereka melalui prakarsa dan kreatifitas untuk meningkatkan kualitas hidup. Pemberdayaan Lingkungan Pemberdayaan lingkungan adalah penguatan pemilikan faktor-faktor perbaikan lingkungan dan pemukiman, penguatan pembangunan pebaikan sarana dan prasarana desa, dan penguatan masyarakat yang di anggap penting atau memadai, sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan penulis dengan key informan dan para informan di Desa Lebak Cilong terdapat kegiatan 202


pemberdayaan lingkungan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Lebak Cilong guna meningkatkan pemberdayaan lingkungan yang baik, hal ini tentunya telah sesuai dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 73 tahun 2008 tentang Alokasi Dana Desa, dimana pemerintah Desa Lebak Cilong harus Mengangarkan dana untuk pemberdayaan lingkungan. Setelah peneliti melakukan penelitian dilapangan bahwa terdapat kegiatan pemberdayaan lingkungan yang dilakukan oleh Desa Lebak Cilong di antaranya mulai dari Semenisasi Jalan Kuburan satu paket yang nilainya sebesar Rp. 43.990.000,- Pembangunan Tempat Parkir Masjid Al-Hijrah satu paket yang nilainya Rp. 30.808.045,- Pembangunan Turap Masjid Al- Hijrah satu paket yang nilainya Rp. 44.651.250,- Pembangunan Gedung TK Tunas Bangsa satu paket yang nilainya Rp.122.014.769,- Rehab Gedung Pusban satu paket yang nilainya Rp.11.476.405,- dan Perbaikan intalasi air bersih tiga paket (Tiga Sumber Mata Air bersih) @Rp. 8.960.318.- yang nilainya Rp. 26.880.955,- namun terdapat kegiatan pemberdayaan lingkungan yang belum rampung secara menyeluruh di Desa Lebak Cilong. Dari Hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan penulis dengan key informan dan para informan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa semua program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Lebak Cilong telah sesuai dengan peraturan Bupati No. 73 Tahun 2008 Tentang Alokasi Dana Desa Penggunaan Dana Pembangunan Desa Untuk Belanja Tidak Langsung Non Fisik (30%) Belanja aparatur adalah belanja yang tertuang dalam APBDes yang diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Secara umum belanja aparatur dapat dikategorikan ke dalam belanja aparatur dan belanja publik. Belanja publik merupakan belanja yang penggunaannya di arahkan dan dinikmati lansung oleh masyarakat. Belanja Aparatur Desa Belanja Aparatur Desa adalah segala kegiatan belanja pegawai yang berkaitan dengan peningkatan kualitas kerja sumber daya aparatur perangkat desa yaitu Tunjangan Penghasilan Tetap Aparatur Desa, Tunjangan Pengelolaan Keuangan Desa, Tunjangan Kehormatan BPD, Tunjangan Kesehatan dan Tunjangan lainnya. Berdasarkan penelitian dan hasil wawancara penulis di Desa Lebak Cilong telah dilakukan pemberian Tunjangan Penghasilan Tetap Aparatur Desa sebesar Rp.119.400.000,- untuk Tunjangan Pengelolaan Keuangan Desa sebesar Rp. 33.132.000,- untuk Tunjangan Kehormatan BPD sebesar Rp. 62.100.000,dan Tunjangan Kesehatan sebesar Rp. 16.560.000,- dalam tiap tahunnya, dimana

203


dana tersebut di realisasikan pencairannya setiap triwulan dalam waktu satu tahun. Selanjutnya berdasarkan tabel dan hasil wawancara tersebut dapat di simpulkan bahwa terdapat penyelesaian atau pelaksanaan dalam hal pemberian tunjangan aparat pemerintah desa yang telah di tetapkan dalam peraturan peraturan Desa Lebak Cilong sebagaimana yang telah direncanakan dalam APBD tahun 2011. Insentif Non Aparatur Desa Insentif Non Aparatur Desa adalah segala kegiatan belanja non pegawai yang berkaitan dengan peningkatan kualitas kerja sumber daya non aparatur desa yaitu Insentif Ketua LPM, Insentif Wakil Ketua LPM, Insentif Sekertaris LPM, Insentif Ketua RT, dan Insentif Petugas Sosial Desa Lainnya.Tahap Persiapan dan Sosialisasi Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti selama dilapangan dapat dikatakan bahwa Pemerintah Desa Lebak Cilong telah memberikan dana insentif pada pos belanja non pegawai dalam tiap tahunnya dimana dana tersebut berasal dari Dana Pembangunan Desa yang termasuk dalam Alokasi Dana Desa Lebak Cilong yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Operasional Pemerintah Desa dan Bantuan Operasional Kemasyarakatan Operasional Pemerintahan Desa dan Bantuan Operasional Kemasyarakatan adalah segala kegiatan belanja kegiatan dan pengadaan alat operasional pemerintah desa yang berkaitan dengan kelengkapan fasilitas kantor aparatur desa untuk menunjang kegiatan aparatur pemerintah desa. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara terdapat pengalokasian dana untuk menunjang sarana pemerintahan yang di anggarkan oleh Pemerintah Desa Lebak Cilong, dimana dana tersebut di pergunakan untuk biaya Operasional Pemerintah Desa dan Bantuan Operasional Kemasyarakatan seperti yang terdapat dalam Belanja Apa Bantuan Sosial Rp.140.000.000,- Belanja Bantuan Keuangan Rp.62.300.000,- Belanja Tak Terduga Rp. 30.000.000,- Belanja Rutin Rp. 160.000.000.- Honor Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Rp. 12.000.000.Belanja Panitia Pengawas dan Pemeriksaan keuangan Rp. 7.500.000.- Belanja Pengadaan Peralatan Kantor Rp. 45.000.000.- Belanja Sewa Gedung Rp. 20.000.000.- dan Belanja Sewa Alat Berat Rp. 27.500.000.- kesemuanya berjumlah sebesar Rp.506.080.000.-. Dengan adanya sarana penunjang proses pemerintahan di Desa Lebak Cilong Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara dapat berjalan dengan baik. Berkaitan dengan hasil penelitian dan wawancara yang telah penulis lakukan dapat diketahui bahwa salah satu tujuan Dana Pembangunan Desa atau 204


yang di sebut juga dengan ADD, yaitu belanja aparatur dan opersional pemerintahan desa dan bantuan operasional lembaga kemasyarakatan lainnya yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No.73 tahun 2008. Tentang Alokasi Dana Desa, peda dasarnya telah dicapai. Penyaluran dan Pendistribusian Dana Pembangunan Desa di Desa Lebak Cilong Kecamatan Muara Wis Kabupaten kutai Kartanegara Dana Pembangunan Desa yang merupakan bagian dari Alokasi Dana Desa (ADD) dalam APBD Kabupaten Kutai Kartanegara adalah Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang di anggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKP) Kabupaten Kutai Kartanegara. Penyaluran Dana Pembangunan Desa yang merupakan bagian dari Alokasi Dana Desa (ADD) dari bank rekening Kas daerah langsung ke bank rekening Kas Desa. Bank rekening Desa sebelum ditetapkan harus memenuhi syarat utama, yaitu: a). Bank Pemerintah yang terpercaya; b). Lokasi Bank Pemerintah yang terdekat dengan Kantor Desa. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diketahui setiap tahunnya jumlah Dana Pembangunan Desa yang di terima oleh Desa Lebak Cilong pada tahun 2010 sebesar Rp. 1.9 M dan ditahun 2011 sebesar Rp. 1.1 M sama halnya dengan desa lainya di Kabupaten Kutai Kartanegara. Pembinaan dan Pengawasan Dana Pembangunan Desa di Desa Lebak Cilong Kecamataan Muara Wis kabupaten Kutai Kartaneragara. Dalam rangka menunjang keberhasilan pelaksanaan pengelolaan Dana Pembangunan Desa dibentuk tim pembina dan pengendalian serta pengawasan pada berbagai tingkatan pemerintahan dengan tugas dan tanggung jawab masingmasing sebagai berikut: 1. Tingkat Kabupaten 2. Tingkat Kecamatan 3. Tingkat Desa Kepala desa sebagai penanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan kegiatan BPD dengan tugas sebagai berikut: 1. Menginformasikan program Dana Pembangunan Desa kepada masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa. 2. Memimpin musyawarah pembangunan desa. 3. Mengesahkan Rencana Penggunaan Dana (RPD) melalui rapat BPD. 4. Menetapkan penanggung jawab operasional kegiatan (PJOK) dan penanggung jawab administrasi kegiatan (PJAK) Dana Pemabangunan Desa yang bertugas sebagai berikut:

205


a. Membuat jadwal Rencana Kerja Anggaran dan pencairan dana, dengan berpedoman kepada Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang telah disahkan. b. Melakukan pencairan dana pada Bank/Lembaga keuangan yang di tunjuk dan dengan tertib administrasi yang teratur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. c. Membuat laporan keuangan perkembangan pelaksanaan fisik dan penggunaan keuangan kepada tim pengendali setiap bulan d. Membuat laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan program Dana Pembangunan desa secara bulanan kepada tim pengendali. Selanjutnya untuk melaksanakan peranan Dana Pembangunan Desa Lebak Cilong, maka di bentuk badan perwakilan desa (BPD) yang merupakan wakil dari masyarakat bekerja sama dengan Kepala Desa melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing. Kesimpulan Berdasarkan penyajian data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut: Penggunaan Dana Pembangunan Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan fisik dan non fisik di Desa Lebak Cilong Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara di tinjau dari penggunaannya pengalokasian Dana Pembangunan Desa sebesar 70% fisik untuk belanja pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan sumber daya manusia, dan pemberdayaan lingkungan telah digunakan walaupun tidak sepenuhnya dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat, karena ada program pemberdayaan masyarakat yang harus menunggu beberapa tahun untuk menikmati hasilnya. Sehingga dari segi penggunaannya yaitu untuk pemberdayaan masyarakat 70% masuk dalam kriteria efektif dan 30% untuk kegiatan belanja aparatur dan operasional pemerintahan, sehinga dapat dikatakan efektif. Penyaluran dan pendistribusian dana pembangunan desa di Desa Lebak Cilong Kecamata Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan hasil wawancara saya dapat saya simpulkan yaitu perencanaan atau prosedur penyaluran Dana Pembangunan Desa adalah sebagai berikut: “ sebelum Dana Pembangunan Desa tersebut di bagi-bagi ke dalam pos-pos kegiatan terlebih dahulu membuat Rencana Penggunaan Dana (RPD) di usulkan dan ditetapkan melalui musyawarah pembangunan desa, selanjutnya disahkan oleh Kepala Desa dalam rapat desa dan dilaporkan langsung ke Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai bahan pemantauan. Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang telah disahkan kepada desa digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Dana Pembangunan Desa yang merupakan salah satu bahan atau dokumen kelengkapan administrasi untuk proses penyaluran dan pencairan pada bank penyalur”.

206


Pembinaan dan Pengawasan dana pembangunan desa di Desa Lebak Cilong Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka menunjang keberhasilan pelaksanaan pengelolaan Dana Pembangunan Desa dibentuk tim pembina dan pengendalian serta pengawasan pada berbagai tingkatan pemerintahan dengan tugas dan tanggung jawab masing- masing. Di tingkat Kabupaten, di tingkat kecamatan, dan di tingkat desa Kepala Desa sebagai penanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan kegiatan BPD yang anggota dari Badan Perwakilan Desa diketahui bahwa tim pelaksana Dana Pembangunan Desa di desa terdiri dari penanggung jawab operasional kegiatan (PJOK) dan penanggung jawab administrasi kegiatan (PJAK) dari prangkat desa. Saran Dengan adanya saran yang telah dikemukakan, penulis berharap dana pembangunan desa atau ADD dapat memberikan penguatan pembangunan, penyelenggaraan pemerintah desa yang baik serta dapat memberdayakan masyarakat desa. Harapan penulis dan semua pihak, kebijakan ADD akan berdampak dan menjadikan desa sebagai garda depan dari sistem Pemerintahan Republik Indonesia serta menjadi cermin atas sejauh mana penyelenggaraan pemerintahan kita.

207


Daftar Pustaka Anwar sanusi, 2003, Sumber Daya Pembangunan Daerah,Bantara Media Jakarta. Efendi, Bactiar,2002, Pembangunan ekonomi Daerah Berkeadilan, Kurnia Alam Semesta, Yogjyakarta. Hadari Nawawi, 1990, Metode Penelitian Bidang Sosial,Politeia, Jakarta. Kunarjo, 2002, Perencanaan Dan Pengendalian Program Pembangunan,UI Pres, Jakarta. Milles. B Matthew dan Huberman A. Michael, 2007, Komponen-komponen Analisis Data Kualitatif, Penerit Universitas Indonesia, Jakarta. Raja Grafita. Maleong, Lexy, 2002, Metode Kualitatif .Cetakan Ke 17 Bandung : PT. Gramedia Pustaka Utama. Sajokyo dan Pudji Wati Sajokyo, 1966, Sosologi Pedesaan. Gajahmada University. Press Jogyajakarta. Said, Sudirman. 2002, Good Governance dan Penghayatan Institusi Daerah. Masyarakat Transparansi Indonesia. Jakatra. Sahdan, Goris dkk, 2004, Buku Saku Pedoman Alokasi Dana Desa, FPPD Bandung. Siagian, Sondang. P. 2003, Manajemen Sumber Daya Manusia. Bumi Aksara, Jakarta. Suharto, Edi. 2005, Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat. Bandung: PT. Refika Aditama. Tudaro, Michael, 2000, Economic Development in The Third World. Longmans. London Wasistiono dan Tahir, 2006, Prospek Pengembangan Desa. Bandung. Fokus Media

Dokumen-dokumen : Pelaksanaan Inpres Dana Pembangunan Desa Tahun 1986. Peraturan Bupati Kutai Karta Negara Nomor 73 tahun 2008, Tentang Alokasi Dana desa. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, Tentang Alokas dana Desa Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2007, Tentang Keuangan Daerah. Peratauran Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 72 Tahun 2005, Tentang Desa Propenas, 2002-2004. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah. Undang-undang No. 23 Tahun 1999 Tentang PenerimaanKeuangan Derah. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

208

PENGGUNAAN DANA PEMBANGUNAN DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN Di Desa Lebak Cilong Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun

Recommend Documents