ISSN 1693-7945
PENGELOLAAN TERPADU KAWASAN EKS PENGEMBANGAN LAHAN GAMBUT 1 JUTA HEKTAR DI KALIMANTAN TENGAH Oleh: Dian Verdiana QH Fakultas Teknik (FT) Universitas Wiralodra
LATAR BELAKANG Proyek Pengembangan Lahan Gambut (PLG) Satu Juta Hektar di Provinsi Kalimantan Tengah dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden tanggal 5 Juni 1995 tentang Ketahanan Pangan, diikuti oleh Keputusan Presiden No. 82 tahun 1995 tentang Pengembangan Lahan Gambut untuk Pertanian Tanaman Pangan di Provinsi Kalimantan Tengah. Tujuan utama dari Proyek Lahan Gambut Satu Juta Hektar yaitu mengkonversi hutan rawa gambut (wet land) yang terletak di Provinsi Kalimantan Tengah menjadi sawah guna mempertahankan swasembada beras yang telah dicapai Indonesia pada tahun 1984. Program ini sesuai dengan kebijakan pemerintah yang dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan pangan dilakukan dengan membuka areal baru (ekstensifikasi), meningkatkan intensitas tanam dan usaha intensifikasi lainnya dengan tujuan meningkatkan produksi. Lokasi Pengembangan Lahan Gambut secara geografis terletak di antara Kota Palangkaraya (Sungai Kahayan) ke arah timur melalui sebuah Saluran Primer Induk (SPI) sepanjang 187 kilometer memotong Sungai Barito di Mangkatip. Pada bagian barat, lokasi PLG membujur dari Kota Palangkaraya kearah selatan menyusuri sebelah timur Sungai Sebangau kearah selatan hingga bermuara di Teluk Sebangau di laut Jawa. Sedangkan di sebelah timur dibatasi oleh Sungai Barito dan menyusuri Sungai Barito, Sungai Kapuas Murung kearah selatan melewati Kuala Kapuas hingga muara Sungai Kapuas yang bermuara di Laut Jawa. Tanah di lokasi ini berupa rawa yang didominasi gambut dengan ketebalan lebih dari 3 meter (35%), ketebalan kurang dari 1,5 meter (18 %) dan tanah sulfat masam (12 %), lahan potensial (33 %), lahan salin (2 %). PLG dikerjakan secara bertahap mulai tahun 1996 dan dalam kurun waktu 1996-1997 telah dibuat Saluran Primer Induk (SPI) sepanjang 187 km yang menghubungkan Sungai Kahayan dan Sungai Barito. Selain itu telah dibuat pula Saluran Primer Utama (SPU) sepanjang 958,18 km di Blok A, B, C, dan D. Di Blok A pembuatan saluran sekunder, saluran kolektor, saluran primer dan saluran tersier sudah selesai dikerjakan, sehingga di Blok A berhasil mencetak sekitar 30.000 hektare lahan sawah, sebelum akhirnya dihentikan pada tahun 1999 berdasarkan Keppres No 80 Tahun 1998. PEMBAHASAN Landasan Hukum Pelaksanaan Proyek PLG Landasan hukum Proyek Pengembangan Lahan Gambut untuk Pertanian Tanaman Pangan di Kalimantan Tengah, adalah sebagai berikut : (1). Keppres RI No. 82 tahun 1995 tentang Pengembangan Lahan Gambut untuk Pertanian Tanaman Pangan di Kalimantan Tengah, memberikan gambaran dan informasi tentang : (a) upaya mempertahankan “Swasembada Pangan”, untuk itu perlu diambil langkah pengembangan dan pemanfaatan lahan gambut di Provinsi Kalimantan Tengah seluas 1 (satu) juta hektar, yang selanjutnya lebih dikenal dengan Lahan Gambut Satu Juta Hektar; (b) kegiatan perencanaan dan pembangunan, meliputi perencanaan tata ruang yang mengacu pada kesesuaian lahan dan sistem jaringan pengairan yang dikaitkan dengan program transmigrasi, aspek lingkungan (ekologis), pembuatan studi Amdal, pencadangan/penyediaan lahan, pelepasan lahan kawasan hutan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan jaringan pengairan, penyiapan prasarana dan sarana percontohan pengolahan pertanian, perencanaan tenaga atau tenaga petani beserta pemukimannya, dan perencanaan jaringan transportasi air dan darat berikut prasarana pendukungnya; (c) pembiyaan perencanaan dan pembangunan 1
ISSN 1693-7945
dalam rangka pengembangan lahan gambut satu juta hektar dibiayai melalui : (i) Dana Banpres (untuk membiayai perencanaan dan pembangunan jaringan pengairan primer), dan (ii) APBN melalui anggaran instansi teknis, untuk membiayai pembangunan jaringan irigasi sekunder dan tersier, penyiapan prasarana dan sarana percontohan serta pengolahan pertanian, penyiapan dan pelaksanaan tenaga petani serta pembinaannya dalam rangka program transmigrasi, dan penyusunan rencana, pembangunan prasarana dan sarana transportasi air dan darat. (2). Keppres No 74 tahun 1998 tentang Perubahan atas Keppres No. 82 tahun 1995, dimana telah menetapkan penggantian Ketua Tim Pengarah dari Menteri Negara PPN/Ketua Bappenas kepada Menko Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri /Kepala Bappenas. (3). Keppres No. 133 tahun 1998 tentang Pengembangan Lahan Gambut Untuk Pertanian di Kalimantan Tengah. Namun sejauh itu upaya untuk merehabilitasi kawasan Eks-PLG yang diarahkan untuk pertanian di Kalimantan Tengah masih belum berjalan dengan semestinya. (4). Keppres No. 80 tahun 1999 Tentang Pedoman Umum Perencanaan dan Pengelolaan Kawasan Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah. Keppres ini dikeluarkan dalam rangka untuk mendorong agar pengelolaan dan pemanfaatan PLG dapat berjalan lancar dan dilaksanakan secara terintegrasi antar instansi terkait baik di pusat atau daerah. Dasar Penanganan Kawasan Eks Proyek PLG Untuk melaksanakan Keppres No. 80 tahun 1999 tersebut, telah ditetapkan Keputusan Menteri Negara Percepatan Pembangunan KTI selaku Ketua Harian Dewan Pengembangan KTI Nomor : SK/004/KH.DP-KTI/IX/2002 tentang Pembentukan Tim Ad Hoc Penyelesaian eks Proyek Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah. Tim Ad Hoc ini diketuai oleh Sekretaris Jendral Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia /Staf Ahli Menteri PPN/Bappenas Bidang Percepatan Pembangunan KTI dan Kawasan Tertinggal. Mandat yang diberikan kepada Tim Ad Hoc Penyelesaian Eks-PLG, yaitu : (a) Evaluasi penanganan Eks Proyek PLG di Kalimantan Tengah, (b) Penyiapan konsep rehabilitasi Eks Proyek PLG di Kalimantan Tengah, (c) Menyusun mekanisme penanganan Eks Proyek PLG di Kalimantan Tengah melalui koordinasi tim terkait, (d) Menyiapkan rekomendasi alternatif rehabilitasi Eks Pengembangan Lahan Gambut (PLG) di Kalimantan Tengah. Dari mandat tersebut, Tim Ad Hoc Penyelesaian Eks Proyek PLG telah menyelesaikan tugasnya yang diakhiri dengan tersusunnya ”Dokumen Rencana Rehabilitasi Kawasan Eks Pengembangan Lahan Gambut Satu Juta Hektar di Kalimantan Tengah”. Dokumen ini dijadikan sebagai pedoman atau panduan bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten, Kota) serta stakeholders lainnya dalam penanganan dan pengembangan kawasan Eks Proyek PLG di Kalimantan Tengah. Di dalam pelaksanaannya, Tim Ad Hoc membentuk Tim Teknis Penanganan Eks Proyek PLG. Tim Teknis ini terdiri dari tenaga ahli dari berbagai instansi teknis yang terlibat langsung dengan penanganan Eks Proyek PLG, diantaranya Departemen Kehutanan, Departemen Pertanian, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Lembaga Penelitian (BPPT, Cintrop), Perguruan Tinggi (UGM, IPB, UNPAD, dan Universitas Palangkaraya), Bappenas, dan Bappeda (Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Pulang Pisau, dan Kota Palangkaraya). Tim Teknis mempunyai tugas yaitu : (1) melakukan review terhadap berbagai kajian yang telah dilakukan oleh berbagai instansi, (2) mencari masukan dari dinas-dinas terkait dan masyarakat di kawasan Eks PLG (transmigran dan masyarakat lokal) melalui konsultasi publik. Untuk selanjutnya menyusun dokumen Perencanaan Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Eks PLG di Kalimantan Tengah (sesuai dengan pelaksanaan Keppres No 80 Tahun 1999)”. Hasil kajian ini akan dijadikan sebagai panduan atau pedoman bagi instansi atau dinas terkait tingkat pusat, propinsi, kabupaten, kota, masyarakat setempat, dan para stakeholder di dalam pengembangan dan pengelolaan kawasan Eks Proyek PLG.
2
ISSN 1693-7945
KONDISI FISIK KAWASAN EKS PLG Kawasan Eks Proyek PLG terletak di Provinsi Kalimantan Tengah, mempunyai tipe iklim tropis basah (Aw dan Af) dan termasuk dalam zona agroklimat C2, yang memungkinkan dilakukan kegiatan tanam sepanjang tahun, tentunya melalui perencanaan yang matang. Curah hujan bulanan tertinggi terjadi pada bulan Desember/Januari dan terendah bulan Agustus. Suhu udara pada siang hari berkisar antara 27,28o C-30,40o C dan malam hari sekitar 24,47o C. Kelembaban udara rata-rata 84%, sedangkan lama penyinaran matahari rata-rata 5,9 jam/hari. Kawasan Eks Proyek PLG termasuk daerah pasang surut air tawar, walaupun beberapa bagian (Blok D) termasuk pasang surut payau. Beberapa sungai besar terdapat di kawasan Eks PLG diantaranya Sungai Barito, Sungai Kapuas, Sungai Kahayan, Sungai Sebangau, dan Sungai Mengkatip. Selain air sungai, beberapa sumber air lain di kawasan Eks PLG adalah air tanah dalam, air tanah dangkal, dan air hujan. Penyusupan air laut atau intrusi air asin mencapai jarak hingga 70 kilometer dari muara Sungai Kapuas hingga daerah Manusup. Banjir dan genangan umumnya terjadi di daerah hulu, terutama pada lokasi yang tidak terpengaruh oleh pasang-surut. Kondisi geologi kawasan Eks PLG dipengaruhi oleh aktivitas sungai utama (S. Kahayan, Sungai Barito, dan S. Kapuas) yang membentuk dua formasi utama yaitu endapan permukaan dan batuan sedimen tanah muka. Tanah di kawasan Eks PLG berupa tanah gambut dengan kedalaman bervariasi dari ketebalan dangkal sampai sangat dalam dengan ketebalan > 28 meter. Penyebaran lahan gambut dengan tebal >3 meter dominan terletak di Blok C, sebagian terletak di Blok B dan Blok A. Gambut dengan kedalaman > 3 meter lebih diarahkan sebagai kawasan lindung yang perlu di konservasi. Selain itu pada seluruh wilayah kerja Eks-PLG, terutama pada Blok D dijumpai tanah mineral (Tropohemist, Sulfihemist, Troposaprist, Fluvaquent, Quartzipsamment, Tropaquept, Dystropept, dan Hapludult). Kawasan Eks PLG mencakup 4 bagian wilayah, antara lain Kabupaten Kapuas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Barito Selatan, dan Kota Palangkaraya. Sedangkan luas kawasan Eks PLG ini sesuai SK. Menteri Kehutanan Nomor 166/Menhut/VII/1996 perihal Pencadangan Areal Hutan untuk Tanaman Pangan di Provinsi Kalimantan Tengah 1.457.100 hektar, dibagi menjadi 5 blok/daerah kerja ( lihat Gambar 2 ) sebagai berikut : 1. Blok A seluas 227.100 hektar (15,59%) 2. Blok B seluas 161.480 hektar (11,08%) 3. Blok C seluas 568.635 hektar (39,03%) 4. Blok D seluas 162.278 hektar (11,14%) 5. Blok E seluas 337.607 hektar (23,17%) 2.1. Gambut Berdasarkan Kedalaman (1). Gambut Kedalaman < 3 meter Tanah gambut yang berketebalan < 3 meter masih dibagi menjadi 3 ketebalan yaitu, gambut tipis/dangkal, gambut sedang) dan gambut dalam. Masing-masing ketebalan tersebut dapat dimanfaatkan untuk budidaya pertanian dengan penggunaan yang berbeda. (2). Gambut Kedalaman < 3 meter Gambut dengan ketebalan > 3 meter di kawasan Eks PLG terdapat di daerah kerja/ Blok E. Mengingat Blok E ini mempunyai sifat fisik lahan gambut yang tebal (> 3 meter) maka lebih diarahkan sebagai kawasan konservasi atau kawasan lindung (resapan air). 2.2. Kondisi Lingkungan Perubahan kondisi lingkungan di kawasan Eks PLG menjadi perhatian banyak pihak. Hal ini disebabkan pengembangan lahan gambut untuk pertanian tanaman pangan dianggap tidak akan berhasil mengingat tingkat kesuburan dan kesesuaian lahan yang marginal. Selain itu sistem tata air yang dikembangkan telah menyebabkan terjadinya kondisi over drain dan menimbulkan kerusakan ekosistem, sehingga sulit untuk dipulihkan kembali. Pembukaan hutan yang tidak memperhatikan kelestarian dan kaidah lingkungan dan pembangunan saluran pengairan Proyek PLG mengakibatkan sekitar 400.000 hektar hutan tropika basah (tropical rain forest) menjadi lahan terbuka. Pembangunan saluran primer induk yang 3
ISSN 1693-7945
memotong kubah gambut (dome) dinilai kurang tepat, hal tersebut sesuai yang direkomendasikan oleh berbagai tim, bahwa : (1). Air dari kubah gambut tidak layak untuk pertanian karena kadar asam organik yang tinggi; (2). Jaringan sistem tata air akan meluruhkan kubah gambut karena turunnya muka air tanah, dan dikhawatirkan lapisan gambut akan menjadi kering tak balik (irreversible drying) yang mempermudah terjadinya kebakaran; (3). Pembangunan sistem tata air akan mempercepat habisnya hutan-hutan di pedalaman oleh penebangan liar (illegal loging) yang memanfaatkan saluran untuk transportasi 2.3. Tata Air Pembukaan lahan rawa yang ditujukan untuk pengembangan budidaya pertanian khususnya pencetakan sawah melalui Proyek PLG seluas satu juta hektar di Provinsi Kalimantan Tengah, sejak 4 Januari 1996 telah dimulai dengan pembuatan jaringan irigasi yang memotong dan menghubungkan Sungai Sebangau, Sungai Kahayan, Sungai Kapuas dan Sungai Barito serta anakanak sungainya. Sistem tata air yang di kembangkan pada Kawasan Eks PLG adalah sistem tata air tertutup, artinya air yang masuk dan keluar dari sistem tata air dapat dikontrol untuk optimasi proses pencucian (leaching) gambut. Dalam sistem tata air tertutup ini dilengkapi dengan tanggul dan bangunan pintu air. Namun dalam pelaksanaannya sistem tata air tersebut tidak berfungsi seperti yang diharapkan, bahkan menjadi permasalahan serius tidak saja bagi lingkungan tetapi juga bagi masyarakat setempat. Beberapa permasalahan dapat dilihat antara lain : (1). Fungsi saluran induk dan primer belum optimal; (2). Terputusnya handil rakyat oleh saluran irigasi; (3). Sistem tata air yang dikembangkan tidak sesuai untuk moda transportasi air; (4). Tidak berfungsinya sistem pengendalian banjir; (5). Air bersih untuk kebutuhan warga berwarna coklat agak masam. 2.4. Lahan Pertanian Kegiatan penyiapan lahan untuk pertanian baru dilakukan di daerah kerja/Blok A, sedangkan untuk Blok B, C dan Blok D belum dilakukan penyiapan lahan, namun telah dibangun Saluran Primer Utama (SPU) sepanjang 958,18 kilometer. Hingga tahun 1999/2000 penyiapan lahan di Blok A yang telah dicapai, yaitu : (1). Survei, investigasi dan desain saluran dan tata air makro seluas 28.262 hektar; (2). Konstruksi surjan pada areal seluas 1.884 hektar; (3). Pembuatan tata air mikro pada areal seluas 14.684 hektar; (4). Penyiapan lahan siap olah menjadi lahan siap tanam seluas 24.750 hektar; (5). Pembersihan simpukan mencakup areal seluas 4.000 hektar; 2.5. Kondisi Sosial Ekonomi Sementara program Departemen Transmigrasi dan PPH sampai tahun 1999/2000 telah menyiapkan lahan permukiman sebanyak 18.009 unit yang tersebar di beberapa Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT). Adapun hasil kegiatan dalam penempatan transmigrasi, diantaranya : (1). Penyiapan lahan pekarangan seluas 0,25 hektar dan Lahan Usaha I seluas 2 hektar per kepala keluarga; (2). Penyiapan bangunan rumah transmigran dan cubluk sebanyak 16.895 buah; (3). Pengembangan prasarana jalan lingkungan, dengan memanfaatkan tanggul saluran tersier dan kwarter (termasuk jembatan dan gorong-gorong); (4). Pembangunan fasilitas sosial dan fasilitas umum dilingkungan permukiman transmigran. 2.6. Penyebab Kegagalan Proyek PLG Tujuan utama Proyek PLG ini adalah menyediakan lahan pertanian baru untuk menggantikan lahan pertanian di Jawa yang beralih fungsi menjadi lahan bukan pertanian. Pengembangan lahan gambut yang direncanakan untuk pengembangan pertanian tanaman pangan dengan tingkat produktivitas yang tinggi tidak dapat terealisasi dengan baik, dinilai tidak berhasil dan justru telah menyisakan berbagai dampak buruk yang harus diselesaikan. Ketidakberhasilan pengembangan sebagian besar Proyek PLG dianalisa berdasarkan 3 (tiga) tahap pelaksanaan 4
ISSN 1693-7945
kegiatan dan dianggap sebagai penyebab kegagalan PLG, yaitu: (1) Tahap Perencanaan dan Perancangan, (2) Tahap Pelaksanaan, dan (3) Tahap Pemberdayaan Lahan. 2.6.1. Tahap Perencanaan dan Perancangan Beberapa penyebab kegagalan proyek PLG tahap ini adalah: (1). Mengingkari prosedur baku dalam kegiatan Perencanaan dan Perancangan pengembangan rawa, termasuk Analisis Manajemen Dampak Lingkungan yang dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan proyek; (2). Penyeragaman kondisi wilayah dalam satuan unit yang terlalu luas dan terkoneksi; (3). Keterbatasan data dasar yang digunakan untuk perancangan Sumberdaya Alam (SDA) sehingga perancangan tersebut dikerjakan dengan banyak asumsi yang kemudian diketahui tidak benar; (4). Kurangnya pemahaman terhadap kondisi sosial budaya setempat dalam perencanaan, dan kurangnya pemanfaatan pengalaman sejarah pengembangan lahan rawa pada tahapan sebelumnya (25 tahun pengembangan rawa tahap I). 2.6.2. Tahap Pelaksanaan Proyek Pada tahap ini penyebab utama dari kegagalan adalah: (1). Dilaksanakannya desain tata air yang membelah bagian tengah kubah gambut, sehingga terjadi over drain yang menyebabkan degradasi lingkungan. Fungsi storage air pada kubah gambut dan backswamp menjadi hilang atau sangat berkurang; (2). Penempatan transmigran yang belum akrab dengan kondisi rawa dan gambut; (3). Pembinaan transmigran dan petani lokal yang belum mampu mengantar ke arah kemandirian; (4). Persiapan budidaya termasuk organisasi dalam pengelolaan lahan yang masih pada tahap uji coba; (5). Koordinasi program sektoral kurang baik (kurang tepat dalam hal waktu, jenis, kuantitas dan kualitas, personel serta prosedur). 2.6.3. Tahap Pemberdayaan Lahan Selain penyebab diatas beberapa faktor lain yang menyebabkan kegagalan adalah: (1). Produktivitas lahan rendah akibat perubahan suasana reduktif ke oksidatif yang menyebabkan pemasaman tanah, dan belum dikuasainya teknologi budidaya daerah rawa bukaan baru oleh transmigran; (2). Hasil kegiatan on farm yang rendah menyebabkan rendahnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat; (3). Kurangnya pembinaan masyarakat sehingga terjadi penyimpangan terhadap budidaya dan aktivitas yang dapat diterima masyarakat; (4). PLG merusak lingkungan dan tidak sesuai dengan rekomendasi peruntukan lahan dan arahan budidaya; (5). Sistem tata air tertutup tidak terealisasi sesuai perencanaan, baik tingkat makro maupun tingkat mikro (tersier), sehingga jaringan tata air tidak dapat menjalankan fungsinya secara optimal di Kawasan Dadahup, Palangkau, Jenamas dan di Kawasan Lamunti. Dengan latar belakang kondisi tersebut, akibat kriteria perencanaan dan perancangan yang salah menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan fisik, ekonomi dan sosial yang berkepanjangan. UPAYA REHABILITASI EKS PLG Melihat kondisi fisik dan sosial yang ada di kawasan Eks PLG upaya rehabilitasi sangat penting dilakukan. Upaya rehabilitasi Eks Proyek PLG yang dilakukan pada kurun waktu sejak dikeluarkannya Keppres 80 tahun 1999 sampai dengan tahun 2004, adalah meliputi kegiatan konservasi, pengembangan budidaya, pemeliharaan sarana dan prasarana, serta kegiatan sosial ekonomi. 3.1. Konservasi Upaya rehabilitasi yang telah dilakukan antara lain : (1). Penghijauan di Blok A, B, C dan D dengan luas 3.020 hektar; 5
ISSN 1693-7945
(2). Reboisasi kawasan konservasi pada lahan terbuka seluas 2.000 hektar (open area) dilakukan di Blok A dan C; (3). Penelitian lahan untuk konservasi Flora & Fauna, Ekosistem Air Hitam, Gambut Tebal, Pasir Kwarsa, dan Mangrove dengan luas areal penelitian 463.081 hektar yang terletak di Blok A, B, C, D, dan E; (4). Rehabilitasi tata air di Blok A, B, dan E yang mencakup luasan mencapai 210.000 hektar. 3.2. Budidaya Kawasan Eks PLG umumnya sudah menjadi lahan terbuka yang perlu direhabilitasi dan ditingkatkan produktivitasnya. Untuk mencapai produktivitas lahan yang optimal, maka penggunaan lahan Eks PLG perlu disesuaikan dengan hasil survei sumberdaya lahan Puslitbangtanak (1997; 1998), yaitu lahan gambut Eks PLG dapat digunakan untuk padi sawah, palawija, sayuran dan buah-buahan, perkebunan, dan kawasan lindung/konservasi sesuai dengan tipologi lahannya. Gambut tipis (51- 100 cm), dapat digunakan untuk tanaman padi, palawija, sayuran dan buah-buahan. Gambut sedang (101 – 200 cm), untuk tanaman buah-buahan dan perkebunan, dan gambut dalam 201 – 300 cm untuk perkebunan dan kehutanan, sedangkan gambut sangat dalam (> 3 meter) untuk kawasan konservasi dan kehutanan. Gambut dalam dan sangat dalam umumnya berada di wilayah kerja A, B, dan C. Sedangkan lahan sulfat masam potensial, aktual dan lahan salin berada di wilayah blok D. Lahan sulfat masam aktual lebih sesuai untuk tanaman gelam, dan lahan salin untuk perikanan tambak bandeng/udang. Berdasarkan hasil evaluasi lahan wilayah Blok A, Blok B, dan Blok D, potensi lahan yang dapat dimanfaatkan untuk padi sawah (255.000 hektar), padi sistem surjan (162.000 hektar), hortikultura buah-buahan (54.000 hektar), budidaya tambak (12.5000 hektar), sedangkan kawasan hutan lindung dan konservasi (213.000 hektar). 3.3. Sosial Dan Ekonomi Upaya rehabilitasi kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tinggal di kawasan eks-PLG telah menjadi perhatian penting yang harus ditangani. Selain menyangkut kegiatan budidaya pertanian juga hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat (baik transmigran maupun masyarakat lokal). Bentuk-bentuk upaya rehabilitasi di bidang masalah sosial-ekenomi tersebut, adalah : (1). Penyelesaian santunan tanam tumbuh sebesar Rp. 181,1 miliar yang telah diselesaikan pada tahun anggaran 2003/2004; (2). Pengadaan sarana pendidikan (alat peraga SD, alat peraga olahraga, alat olahraga, peralatan perlengkapan SD) masing-masing 21; (3). Peningkatan status SMP PGRI menjadi SLTP-6 di Lamunti B-3 pada tahun 2003; (4). Bantuan peralatan kesehatan (45 paket) dan bantuan obat-obatan dari Departemen Kesehatan di Blok A dan B; (5). Rehab Kantor Desa/Balai Desa (15 unit), Rehab Rumah Transmigran (500 unit), Rehab Rumah Ibadah (25 unit) pada tahun 2002-2004 di UPT Lamunti dan Dadahup; (6). Peningkatan sarana pendukung terselenggaranya pemerintahan desa di Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) dilakukan pada tahun 2004 kepada 41 UPT yang ada di kawasan eks Proyek PLG; (7). Peningkatan Jalan dan Jembatan sepanjang 10 kilometer dam jembatan sepanjang 1.260 meter dilakukan pada tahun 2003; (8). Prasarana wilayah lainnya dikerjakan meliputi penyempurnaan jalan poros dan jalan desa, serta peningkatan jalan penghubung dengan panjang 269 kilometer, gorong-gorong 394 meter, dan rehabilitasi dermaga desa sebanyak 15 unit, yang keseluruhannya dilakukan di Blok A dan B; (9). Upaya rehabilitasi sektor Industri perdagangan dan koperasi pada tahun 2004 sebanyak 12 paket di Blok A dan B; Penyajian secara rinci terhadap upaya yang dilakukan setelah ditetapkannya Keppres 80 Tahun 1999 untuk semua bidang (konservasi, budidaya, dan sosial ekonomi) dapat dilihat pada Tabel 3.1. PERMASALAHAN POKOK 6
ISSN 1693-7945
4.1. Masalah Lingkungan Masalah lingkungan yang muncul setelah adanya upaya rehabilitasi pada kawasan Eks PLG, yaitu: (1). Terjadinya kebakaran lahan gambut. Dibangunnya Saluran Primer Induk (SPI) sepanjang 187 km, yang menyebabkan berkurangnya kandungan air gambut dan muka air gambut semakin menurun pada musim kemarau, dan kondisi ini mempercepat proses terbakarnya lahan gambut di kawasan Eks PLG. Kebakaran yang secara rutin berlangsung setiap tahun di kawasan Eks PLG telah menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat disekitar eks-PLG maupun diluar kawasan eks-PLG, bahkan ikut mempengaruhi iklim global. Diperkirakan kawasan PLG telah memberikan sumbangan emisi karbon dunia cukup besar; (2). Terjadinya banjir di kawasan Eks PLG pada musim penghujan, seperti yang terlihat di daerah Tumbangnusa, disebabkan oleh semakin berkurangnya kemampuan lahan gambut dalam meresapkan air; (3). Terbukanya akses bagi masyarakat untuk melakukan penebangan liar di kawasan-kawasan hutan dan tersedianya saluran-saluran air untuk membawa kayu hasil tebangan liar, mengakibatkan semakin maraknya penjarahan hutan secara liar (illegal logging) di kawasan Eks PLG; (4). Berkurangnya habitat pada ekosistem air hitam; (5). Lahan usaha tani (lahan produktif) yang diserahkan kepada transmigran (2 hektar), 80% diantaranya kini menjadi lahan tidur; (6). Berkurangnya populasi maupun stock sumberdaya ikan lokal bernilai penting akibat perombakan ekosistem perairan untuk kanal. 4.2. Masalah Sarana Prasarana Masalah sarana dan prasarana setelah adanya rehabilitasi kawasan Eks PLG, yaitu: (1). Aset-aset pemerintah yang telah dibangun tidak terpelihara dan tidak berfungsi akibat ditinggalkan, sehingga tidak termanfaatkan secara optimal; (2). Sarana prasarana perhubungan darat tidak memadai, mengakibatkan warga sulit mengakses hasil pertanian (pemasaran pasca panen).; (3). Sarana dan prasarana pendidikan yang ada masih sangat kurang, untuk tingkat SD dari 41 UPT baru 5 UPT yang gedung belajarnya lengkap memiliki 6 kelas; (4). Perbedaan pola pemanfaatan prasarana transportasi air (melalui saluran/kanal) antara penduduk setempat/asli dengan transmigran; (5). Kurangnya Puskesmas, Puskesmas Pembantu (Pustu), dan Tenaga Medik; (6). Tidak tersedia pasar dan pabrik/industri yang dapat menyerap produk pertanian; (7). Penyediaan air bersih masih sangat terbatas; (8). Ketersediaan sarana dan prasarana di lingkungan pemukiman masih kurang memadai sehingga menyebabkan rendahnya tingkat kenyamanan penduduk untuk tinggal. 4.3. Masalah Sosial, Ekonomi Dan Budaya Keberadaan transmigran yang semula berjumlah 15.600 KK (1996) sekarang tinggal sekitar 8.487 KK yang menetap dan tersebar di 43 UPT di kawasan Eks PLG, yang berdampingan dengan masyarakat setempat (local community). Penanganan terhadap masyarakat transmigran dan masyarakat setempat telah menimbulkan masalah sosial, ekonomi dan budaya, diantaranya: (1). Permasalahan Pembinaan Masyarakat Setempat, meliputi : a. Kurangnya pendekatan sosial budaya dalam kegiatan pembangunan dan pembinaan masyarakat setempat; b. Berkurangnya lapangan usaha; c. Kurang tersedianya pelayanan fasilitas sosial ekonomi masyarakat; d. Kurangnya sosialisasi proyek kepada masyarakat; e. Potensi kerawanan sosial; f. Adanya tuntutan santunan ganti rugi tanam tumbuh milik masyarakat setempat yang terkena PLG (31.512 persil) dengan nilai Rp. 181.107.837.526,- (yang diberikan secara bertahap (2003-2004). 7
ISSN 1693-7945
(2). Permasalahan Pembinaan Transmigrasi, meliputi : a. Pengelolaan lahan pertanian belum optimal; b. Kurangnya dukungan sistem transportasi; c. Buruknya penyediaan air bersih dan sanitasi lingkungan; d. Masalah keamanan lingkungan; e. Sejak penempatan transmigran tahun 1996/1997 sampai sekarang UPT Eks PLG belum ada yang dikukuhkan sebagai desa definitif. (3).
Permasalahan lain yang berkaitan dengan kondisi ekonomi masyarakat antara lain : a. Terjadinya krisis ekonomi yang ditandai oleh rendahnya pendapatan masyarakat; b. Kepala rumah tangga banyak berusaha di luar sektor pertanian, misalnya buruh bangunan/jalan, usaha kayu dan pendulang emas (PETI); c. Kerawanan gangguan keamanan karena kondisi sosial-ekonomi yang tidak terpenuhi, menyebabkan terjadinya penjarahan fasilitas umum; d. Tenaga kerja yang tersedia tidak seimbang dengan luas wilayah yang akan ditangani, sehingga untuk mendatangkan tenaga kerja dari luar diperlukan biaya yang cukup besar.
PENDEKATAN DAN STRATEGI REHABILITASI EKS PENGEMBANGAN LAHAN GAMBUT Berbagai dokumen telah ditelaah untuk penyusunan rencana rehabilitasi eks Proyek Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah. Dokumen-dokumen tersebut meliputi laporan Mega Rice Project (MRP), Grand Strategi (Ditjen Tata Ruang, Kimpraswil), Pengembangan Usahatani (Departemen Pertanian), Rencana Strategi Rehabilitasi (Departemen Kehutanan), Program-program Dinas dan Sektor terkait tingkat Pusat serta Pemerintah Propinsi dan Kabupaten. Selain itu, ditelaah juga hasil dari Tim Kaji Ulang PU, Tim 20, Tim Ahli, Walhi, dan hasil kajian dari CIMTROP-Universitas Palangkaraya, STRAPEAT, BPPT, IPB dan UGM, serta hasil seminar di BPPT pada tahun 1998 yang berhasil mendorong terbitnya Keppres Nomor 80 Tahun 1999 yang mencabut Keppres Nomor 74 Tahun 1998. 5.1. Pendekatan Upaya penyelesaian masalah dan penanganan kawasan Eks PLG pada prinsipnya diarahkan pada pengembangan kawasan guna meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat setempat (local community) bersama-sama dengan transmigran di dalam suatu ekosistem lahan basah yang harmonis. Belajar dari kegagalan Proyek PLG tanpa diawali perencanaan yang matang dan terpadu, diperlukan pendekatan penanganan kawasan Eks PLG yang mengedepankan proses perencanaan dan persiapan secara terpadu dan terintegrasi, agar seluruh program yang diusulkan dapat diimplementasikan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat lokal dan transmigran pada kawasan tersebut. Dalam rangka pengembangan wilayah yang berkelanjutan, perlu dirumuskan pendekatan pembangunan di kawasan Eks PLG yang disesuaikan dengan daya dukung dan karakteristik ekosistemnya, dengan titik berat pada upaya pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan potensi-potensi di dalam kawasan. Pendekatan yang diterapkan dalam rangka pengelolaan kawasan Eks PLG di Provinsi Kalimantan Tengah terdiri atas beberapa aspek, yaitu (1) Aspek Legal, (2) Aspek Produksi, (3) Aspek Konservasi, (4) Aspek Tata Air, (5) Aspek Kelembagaan, (6) Aspek Sosial. 5.1.1. Aspek Legal Proyek PLG dimulai pelaksanaannya berdasarkan Keppres No 82 tahun 1995, Keppres Nomor 74 tahun 1998, Keppres Nomor 133 Nomor 1998, dan terakhir Keppres Nomor 80 Tahun 1999 yang pada akhirnya belum menyelesaikan secara tuntas dengan meninggalkan berbagai persoalan yang terus berlarut-larut. Oleh karena itu perlu pemikiran untuk percepatan penyelesaian melalui pengaturan baru (misalnya Inpres) yang akan dijadikan sebagai payung hukum dalam penanganan rehabilitasi kawasan Eks PLG Kalimantan Tengah. 5.1.2. Aspek Produksi 8
ISSN 1693-7945
Semula proyek Pengembangan Lahan Gambut ini disiapkan dalam rangka menumbuhkan suatu kawasan dengan dorongan peningkatan kesejahteraan pemukim melalui proses produksi pertanian, perkebunan, perikanan dan usaha produksi yang lain. Mengingat potensi untuk mencapai tujuan tersebut masih ada, terutama untuk derah-daerah yang produktif, pengelolaan kawasan eks Pengembangan Lahan Gambut dikembangkan melalui peningkatan produktivitas untuk memenuhi kebutuhan penduduk. 5.1.3. Aspek Konservasi Rehabilitasi Proyek eks Pengembangan Lahan Gambut juga harus didasarkan pada pengelolaan kawasan ekosistem yang rusak disebabkan oleh pembukaan hutan yang kurang memperhatikan kaidah-kaidah konservasi. Karena itu, konservasi adalah pendekatan penting dalam pengelolaan kawasan eks Pengembangan Lahan Gambut, terutama untuk mengembalikan kawasan yang mempunyai fungsi lindung suaka alam maupun suaka margasatwa. Pada prinsipnya konservasi bertujuan untuk : (1) menjaga fungsi hutan gambut yang memiliki kedalaman gambut > 3 meter, (2) menjaga tata air, (3) mem-pertahankan keseimbangan ekosistem hutan alam gambut baik flora dan fauna yang khas pada lahan gambut, dan (4) mempertahankan cadangan karbon yang sangat tinggi (carbon sink). 5.1.4. Aspek Tata Air Memperhatikan pentingnya pengadaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dalam penataan air diwilayah PLG, maka pengelolaannya harus dilaksanakan secara terpadu (integrated) dan komprehensif dari hulu hingga hilir sehingga kualitas dan kuantitas sumberdaya air, dapat ditata dengan baik. Untuk itu, di dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan Eks PLG harus berprinsip kepada konsep dan manajemen pengelolaan DAS yang berazaskan keterpaduan, keberlanjutan, dan kelestarian. 5.1.5. Aspek kelembagaan Banyaknya pihak atau instansi yang terkait dengan pengelolaan Eks PLG akan menimbulkan kemungkinan tumpang tindih kepentingan dan pengulangan (duplikasi program maupun kegiatan atau proyek). Untuk itu diperlukan suatu mekanisme yang dapat mengatur agar berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholders) dapt menjalankan fungsinya sesuai dengan kepentingan dan tujuan masing-masing pihak tersebut melalui suatu kesepakatan dan pengawalan dalam bentuk kelembagaan yang permanen. 5.1.6. Aspek Sosial Walaupun Eks PLG telah ditangani tetapi tetap menyisakan masalah-masalah sosial yang cukup besar, terutama untuk daerah yang berpenghuni baik penduduk asli maupun yang didatangkan (transmigran). Pendekatan yang digunakan untuk masalah ini adalah harus berprinsip kepada peningkatan kesejahteraan, untuk semua penduduk yang berada pada wilayah PLG tersebut, termasuk menghilangkan konflik antara penduduk asli dan pendatang. 5.2. Strategi Penanganan Di dalam penentuan strategi, penanganan Eks PLG didasarkan pada urutan nalar sebagai berikut: (1). Proyek PLG pelaksanaannya dimulai dengan dikeluarkannya Keppres 82 Tahun 1995, dan pengaturan ikutannya, untuk itu strategi penyelesaiannya harus juga dimulai dengan mengikuti dan memperhatikan peraturan perundangan yang telah diterbitkan selama ini, dan diakhiri dengan kemungkinan perlunya pengaturan baru. (2). Keppres terakhir yang menyangkut pelaksanaan Proyek PLG adalah Keppres No. 80 tahun 1999. Dengan demikian, penentuan strategi penanganan kawasan Eks PLG dibuat dengan berlandaskan arahan yang digariskan dalam Keppres tersebut, khususnya pada pasal 1 yang menetapkan prinsip penyelesaian masalah kawasan Eks PLG. Dengan mempertimbangkan sudah banyaknya kajian (evaluasi) dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam upaya penyelesaian masalah Eks PLG, maka strategi yang diterapkan adalah memanfaatkan semua kajian (evaluasi) yang ada guna mensinkronkan kagiatan (upaya) yang 9
ISSN 1693-7945
sedang dan akan dilakukan untuk mencapai tujuan penanganan Eks PLG sebagaimana yang ditetapkan dalam Kepres 80 tahun 1999. 5.2.2. Strategi melalui Pengembangan Wilayah Sungai Terpadu atau DAS Pengaturan pengelolaan terpadu daerah pengaliran sungai atau DAS menyangkut pengelolaan sumber daya air, pengaturan daerah tangkapan air, pengelolaan lahan, pengelolaan vegetasi penutup daerah tangkapan air, dan pengendalian aktivitas manusia. (1). Konservasi Sumber Daya Air yang berkelanjutan. Dimaksudkan untuk mempertahankan dan memelihara keberadaan, sifat dan fungsi sumber daya air, sehingga ketersediaan air yang memenuhi syarat-syarat kuantitas dan kualitas bagi pemenuhan berbagai kebutuhan yang berkesinambungan dapat lebih dijamin. Kegiatan ini berupa aktivitas pemulihan dan peningkatan ketersediaan air yang memenuhi syarat-syarat kuantitas dan kualitas, serta pemeliharaan daya dukung lingkungan sumber daya air. (2). Pendayagunaan SDA yang adil untuk pemenuhan berbagai kebutuhan masyarakat yang memenuhi syarat-syarat kualitas dan kuantitas. Lingkup pendayagunaan sumber daya air meliputi berbagai usaha seperti penyediaan, penggunaan, pengembangan dan pengusahaan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan air berbagai sektor domestik, pertanian, perkotaan, industri dan kelistrikan, pariwisata dan lingkungan. (3). Pengendalian daya rusak air. Dimaksudkan untuk mencegah, mengurangi, dan menanggulangi resiko bencana banjir, kekeringan yang menimpa daerah produksi pertanian, pemukiman dan prasarana fisik, yang kesemuanya merupakan dampak dari daya rusak yang diitimbulkan oleh air. (4). Pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat, swasta dan pemerintah dalam pengelolaan dan pembangunan sumber daya air. Dimaksudkan selain bagi pemerintah dan para pelaku di bidang pengelolaan sumber daya air baik pihak swasta dan masyarakat, harus lebih diberdayakan partisipasinya dalam pengembangan sumber daya air, sehingga kerjasama yang bersinergi dapat meningkatkan efektifitas, efesiensi, produktifitas, dan keadilan dalam pembangunan sumber daya air yang bersifat partisipatif dapat tercapai. (5). Peningkatan keterbukaan dan ketersediaan data serta informasi dalam pembangunan sumber daya air. Diselenggarakan sebagai bagian dari upaya untuk mendorong terwujudnya proses demokratisasi dalam pembangunan yang bersifat partisipatif, keterbukaan dalam proses pembangunan perlu ditingkatkan. Untuk ini harus tersedia akses yang seluas-luasnya bagi para pelaku untuk ikut berpartisipasi dalam program pembangunan. RENCANA REHABILITASI EKS PLG Dengan mempertimbangkan upaya Rehabilitasi yang telah diuraikan dalam Bab 3, maka dapat disusun matrik arahan kegiatan dalam bentuk rencana rehabilitasi Eks PLG dari berbagai instansi terkait dengan memperhatikan sasaran dan lokasi, instansi penanggung jawab pelaksanaan, sumber perencanaan, dan waktu pelaksanaannya. Dalam implementasinya hendaknya memperhitungkan dan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: (1). Sebelum mengimplementasikan kegiatan/program perlu dilakukan pembaharuan (updating) data kualitas lahan dan koreksi luasan. Misalnya, kedalaman gambut yang semula > 3 meter saat survei dilakukan pada tahun 1997 oleh Puslitanak dan selama ini data survei tersebut masih dipakai untuk perencanaan, kemungkinan ketebalan gambut tersebut telah susut karena proses penurunan permukaan tanah atau keamblesan (subsidence); (2). Pada setiap blok kerja yang merupakan satu kesatuan ekosistem dibuatkan rencana kegiatan/program pada lokasi yang kompak/utuh dan dikerjakan secara bersama-sama antara instansi yang terkait, sehingga kegiatan rehabilitasi tidak dapat dikerjakan secara terpisah, harus terpadu, koordinatif, dan terintegrasi; 10
ISSN 1693-7945
(3). Harus dibuat prioritas kegiatan/program pada setiap blok kerja sesuai dengan ketersediaan dana dengan tetap dikerjakan secara koordinatif. Kegiatan yang dimaksud hendaknya dalam satu satuan ekosistem seperti yang dimaksud pada butir 2 (dua); (4). Personil yang terlibat dalam implementasi kegiatan/program rehabilitasi harus permanen atau kerkesinambungan, artinya personil tersebut tidak diganti setiap saat kegiatan akan dilakukan sehingga penguasaan pekerjaan/kegiatan tidak terputus. Komitmen pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah mutlak diperlukan. Partisipasi seluruh stakeholder tidak dapat diabaikan, terutama masyarakat yang tinggal di lokasi karena akan banyak menentukan keberhasilan rehabilitasi. 6.1. Kawasan Konservasi Kawasan yang mempunyai ketebalan gambut sangat dalam ( > 3 meter) di areal Eks PLG harus segera ditetapkan dan dikukuhkan atau disyahkan dengan Surat Keputusan oleh Menteri Kehutanan sebagai kawasan lindung ataupun kawasan konservasi menurut fungsi dan kekhasan habitat sehingga tidak akan digunakan untuk manfaat lainnya. Kawasan lindung atau kawasan konservasi pada lahan gambut Eks PLG bertujuan untuk menjaga tata air dan carbon sink atau carbon stock di areal lahan gambut tersebut. Pembukaan lahan gambut yang sangat dalam akan berakibat sangat rentan, karena dimusim kemarau mudah sekali terbakar dan perlu dijaga untuk menahan laju emissi CO2 sebagai salah satu faktor penyebab terjadinya pemanasan global dan perubahan iklim. Selain itu, pembukaan lahan gambut untuk kegiatan pertanian dapat mengakibatkan banjir dan kekeringan yang sangat merugikan. Untuk itu perlu dilakukan konservasi atau perlindungan untuk reservoir dan penyimpan air pada musim hujan, dan melepaskan secara perlahan-lahan diwaktu musim kemarau. Lahan gambut dengan ketebalan >3 meter dengan kondisi yang rusak, karena kebakaran, penebangan dan lain-lain sehingga menjadi terbuka berupa padang alang-alang dan semak. Lahan gambut pada kawasan konservasi ini harus segera direhabilitasi dengan penanaman jenis pohon yang tepat, bermanfaat dan berfungsi menjaga tata air. Menurut hasil kajian Balai Penelitian Tanah, Balitbang Departemen Pertanian (1997-1998), gambut sangat dalam yang berkedalaman lebih dari 3 meter diperkirakan seluas 177.373 hektar, tersebar di daerah kerja Blok A (91.493 hektar) dan Blok B (85.880 hektar). Sebaran gambut sangat dalam ini belum termasuk gambut yang ada di wilayah kerja Blok C yang menurut Tim IPB (1997) tersebar sekitar 202.108 hektar. Di daerah kerja Blok D tidak ditemukan gambut yang sangat dalam. Dibangunnya saluran-saluran irigasi terutama saluran primer dan saluran sekunder yang memotong kubah gambut, mengakibatkan penurunan (subsidence) antara 1 – 2 meter, namun kondisii gambut tersebut masih termasuk gambut dalam (mengingat ketebalan kubah gambut tersebut lebih dari 5 meter). Tindakan konservasi mutlak harus dilakukan pada areal gambut sangat dalam, mengingat pada areal ini juga dijumpai ekosistem air hitam (black water ecosystem) yang sangat jarang dijumpai di dunia. Dengan ditetapkannya kawasan bergambut sangat dalam (> 3 meter) sebagai kawasan konservasi, maka pencurian kayu (illegal logging) dapat dicegah. Kegiatan konservasi di lahan gambut sangat dalam ( > 3 meter ) perlu dilakukan sesuai dengan hasil kajian dari berbagai pustaka yang menunjukkan bahwa gambut sangat dalam (> 3 meter) harus dijadikan kawasan lindung atau kawasan konservasi dan harus dihindarkan dari berbagai kegiatan produksi. Beberapa kegiatan rencana rehabilitasi pada lahan gambut sangat dalam, antara lain: a. Konservasi Secara Alamiah Beberapa lahan gambut sangat dalam ( > 3 meter) yang terdapat di blok A, B, C, dan D, difokuskan menjadi lahan konservasi secara alami. Areal yang paling luas terdapat di blok D dengan luas 192.619 hektar, sedangkan luas yang paling kecil terdapat di blok A dengan luas 14.729 hektar. Untuk kawasan konservasi secara alami ini dilakukan diseluruh blok dengan luas total 284.289 hektar. b. Konservasi Kawasan Hutan Gelam (Sulfat Masam Aktual ) 11
ISSN 1693-7945
c.
d.
e.
f.
g.
h.
Rehabilitasi kawasan eks PLG untuk konservasi hutan gelam atau Sulfat Masam Aktual dilakukan di blok A, B, dan D dengan luas 70.600 hektar. Konservasi hutan gelam ini harus menjadi bagian dari upaya rehabilitasi lahan gambut tebal di kawasan eks PLG, keberadaan hutan gelam ini akan menjamin terjadinya keseimbangan lingkungan terutama adanya berbagai macam jenis fauna yang tinggal di lingkungan hutan gelam ini. Konservasi Ekosistem Air Hitam Ekosistem air hitam (black water ecosystem) yang terdapat di lahan gambut sangat dalam (> 3 m) harus diselamatkan, karena kekhasannya yang sangat jarang dijumpai di dunia (konon hanya ada 2 jenis ekosistem ini di dunia). Studi tentang ekosistem air hitam ini belum banyak dilakukan. Ekosistem ini mempunyai air berwarna merah kehitaman atau coklat kehitaman dengan tingkat kecerahan yang tinggi, tidak berbau, dan labil terhadap perubahan yang terjadi di sekeliling ekosistem tersebut. Ekosistem air hitam mempunyai jenis vegetasi dan fauna yang spesifik, diantaranya binatang air yang bentuknya mirip seperti buaya kecil. Ekosistem air hitam terdapat di sekitar Sungai Sebangau (Blok C) dengan luas 18.804 hekter dan Sungai Mentangai (Blok A) dengan luas 6.650 hektar, oleh karena itu kawasan ekosistem air hitam perlu dijadikan sebagai kawasan konservasi. Konservasi Hutan Mangrove Konservasi hutan mangrove terdapat di wilayah kerja Blok C dan D, di wilayah kerja ini terdapat ekosistem hutan mangrove seluas keseluruhan 36.034 hektar yang harus dijadikan kawasan lindung, karena wilayah ini merupakan tempat pemijahan ikan dan biologi perairan lainnya. Ekosistem hutan mangrove juga berfungsi sebagai pelindung pantai dari abrasi, gelombang badai, intrusi air asin dan penggaraman (salt spray). Konservasi Hutan Kerangas/Kwarsa Di wilayah kerja Blok E dan Blok C seluas 81.264 hektare, di wilayah kerja ini terdapat ekosistem kerangas (heath forest) mempunyai vegetasi yang spesifik, sangat rapuh dan rentan apabila dibuka, karena kondisi tanahnya yang bergambut tipis dan dibawahnya terdapat lapisan pasir kuarsa yang tebal. Oleh karena itu, kawasan hutan kerangas ini perlu dikonservasi. Flora dan Fauna Lahan gambut merupakan ekosistem yang unik dan rentan (fragile), mempunyai flora dan fauna yang spesifik yang tidak terdapat di ekosistem yang lain. Oleh karena itu penyelamatan dan konservasi keaneka ragaman hayati perlu dilakukan untuk mencegah hilang dan tererosinya kekayaan plasma nutfah pada ekosistem lahan gambut. Terdapat beberapa jenis flora yang bernilai ekonomis, seperti pohon ramin (Gonystylus bancanus), gaharu (Aquilaria sp), Nyatoh (Palaquium sp), Bintangur (Calohyllum spp), Jelutung (Dyera sp) dll. Sedangkan jenis fauna yang khas, diantaranya orang utan, burung rangkong (hornbill), beruang madu, macan dahan dan bermacam-macam jenis ikan dll. Luasan untuk konservasi flora dan fauna adalah 126.261 hektar yang tersebar di blok A, C, dan E. Reboisasi dan Penghijauan Walaupun saat ini vegetasi berkayu komersial sudah tidak dijumpai lagi pada kawasan lahan gambut tebal, namun upaya untuk reboisasi dalam rangka mempercepat pemulihan hutan pada lahan gambut tersebut harus dilaksanakan. Sejalan dengan Peta Arahan Penggunaan Lahan hasil kajian Balai Penelitian Tanah, Balitbang, Departemen Pertanian (1998), kawasan Eks PLG yang mempunyai ketebalan gambut sangat dalam (> 3 m) harus dikonservasi. Lahan gambut yang memiliki ketebalan lebih dari 3 meter akan dikembalikan menjadi areal hutan kembali, oleh karena itu sangat diperlukan adanya rehabilitasi menyeluruh terhadap areal kritis ini. Salah satu program rehabilitasi lahan gambut di kawasan eks PLG ini adalah upaya penanaman kembali lahan untuk kawasan hutan dan non hutan melalui kegiatan reboisasi dan penghijauan. Kegiatan ini dilakuakn di blok A, B, C, dan D dengan luas keseluruhan 201.713 hektar. Pengaturan Tata Air (blocking cannal) Salah satu dampak pembukaan kanal yang tidak disertai oleh perencanaan yang baik adalah rusaknya kondisi lahan dan munculnya berbagai permasalahan yang berkaitan dengan tata air, 12
ISSN 1693-7945
diantaranya adalah terjadinya kekeingan di musim kemarau dan terjadi banjir di musim penghujan. Oleh karena itu perlu dilakukan rehabilitasi terhadap kanal-kanal yang bermasalah dan tidak mempunyai akses vital bagi masyarakat. Penutupan kembali kanal-kanal tersebut akan segera memulihkan lahan gambut terutama mengurangi timbulnya titik api ( hot spot ) di musim kemarau yang sampai saat ini masih sering terjadi. Pengaturan tata air dilakukan di seluruh blok dengan luasan sebesar 340.340 hektar. i. Pemeliharaan dan Pengaturan Sungai Keberadaan Sungai Kahayan, Kapuas, dan Barito di Kalimantan Tengah tidak saja berfungsi untuk pengairan dan irigasi bagi budidaya pertanian, tetapi memiliki fungsi yang lebih utama sebagai sarana dan moda transportasi air . Oleh karena itu pemeliharaan permukaan sungai, kondisi sungai, dan kondisi alam di sekitarnya harus tetap dipeliharan dan dijaga dari kerusakan. Pemeliharaan dan penjagaa sungai dan kanal dilakukan di seluruh blok A, B, C, D, dan E sepanjang 1.600 kilometer. 6.2. Kawasan Budidaya Pada lahan eks-PLG yang terbuka, perlu direhabilitasi dan ditingkatkan produktivitasnya namun tetap harus mengacu kepada ketentuan pada Kepres No.80 th 1999. Lahan gambut dengan ketebalan < 3 meter dapat di arahkan untuk kegiatan budidaya secara optimal melalui peningkatan produktifitasnya dengan menyesuaikan hasil survei sumberdaya lahan Puslitbangtanak, Departemen Pertanian (1997; 1998), dimana lahan terbagi menjadi lahan untuk padi sawah, palawija, sayuran, buah-buahan, perkebunan, dan kawasan lindung/konservasi sesuai dengan tipologinya. Gambut tipis (50- 100 cm) dapat digunakan untuk tanaman padi, palawija, sayuran dan buahbuahan, gambut sedang (101 – 200 cm) untuk tanaman buah-buahan dan perkebunan. Gambut dalam (201 – 300 cm) untuk perkebunan dan kehutanan. Beberapa rencana kegiatan rehabilitasi pada lahan gambut < 3 meter, antara lain : 1. Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Arah kebijakan pembukaan lahan gambut adalah untuk memenuhi target pemerintah dalam rangka pengadaan lahan tanaman pangan (padi, palawija, dan hortikultura). Namun tidak seluruhnya lahan gambut yang telah dibuka dapat di kelola menjadi areal tanaman pangan. Luasan areal untuk pengembangan tanaman pangan adalah sebesar 163.600 hektar dan hortikultura 210.600 hektar, keselurahannya tersebar di blok A, B, C, dan D, dengan luas terkecil terdapat di blok C yaitu 46.000 hektar. 2. Pengembangan Perkebunan Kegiatan budidaya untuk pengembangan perkebunan di lahan produktif umumnya dilakukan dalam skala industri terutama untuk jenis kelapa sawit. Beberapa jenis perkebunan yang dapat dikembangkan di kawasan eks PLG, antara lain jenis perkebunan Karet, Kelapa, Kelapa Sawit, Purun, dan Pisang Abaca. Pengembangan perkebunan yang dilakukan di blok A dan blok C adalah tanaman karet dan kelapa, dengan luasan sebesar 22.900 hektar. Usaha ini harus ditikberatkan kepada swasta, sedangkan pemerintah lebih sebagai fasilitator. 3. Pengembangan Perikanan Pengembangan perikanan masih mengharapkan adanya perbaikan tata air dan pengaturan kembali saluran-saluran dan anjir yang mungkin dapat dijadikan sebagai kawasan perikanan produktif. Jenis ikan yang mungkin dikembangkan dengan baik adalah jenis lokal seperti patin, nila dan udang windu. Sedangkan lahan untuk pengembangan perikanan di seluruh blok seluruhnya 1500 paket dengan perincian masing-masing blok di Blok A, B, C, dan D adalah 550, 250, 300, dan 400 paket. 4. Pengembangan Peternakan Pengembangan ternak Sapi, Kerbau, dan Kambing dapat dilakukan diseluruh blok, sedangkan ternak Itik dan Ayam Buras hanya di lakukan di Blok A. Jumlah ternak Sapi, Kerbau, dan Kambing sebanyak 1.500, 8.250, dan 9.500 ekor, sedangkan Itik dan Ayam Buras masing-masing sebanyak 16.000 ekor. 5. Pengembangan dan Pengelolaan Hasil 13
ISSN 1693-7945
Pengembangan penanganan pasca panen di integrasikan dengan kegiatan pengembangan budidaya pertanian agar nilai tambah yang diraih dapat dinikmati oleh petani. Penanganan pasca panen meliputi upaya penurunan kehilangan hasil, peningkatan mutu, pengembangan produk olahan, pemanfaatan hasil samping dan limbah hasil pertanian. Sejalan dengan upaya itu, jaringan pemasaran hasil terus dikembangkan agar produk-produk tersebut dapat diserap oleh pasar. 6. Tata Air Untuk menunjang seluruh kegiatan budidaya peran pengaturan tata air, berupa penataan kembali saluran beserta sarana pelengkapnya secara baik dan kontinyu. Saluran air yang ada saat ini masih belum optimal sehingga perbaikan dan pemeliharaan sistem tata air menjadi kegiatan prioritas di seluruh blok kerja. Luasan pengembangan sistem tata air ini untuk masing-masing blok antara lain, Blok A seluas 120.000 hektar, Blok B seluas 25.925 hektar, Blok C seluas 137.270 hektar, dan Blok D seluas 79.700 hektar. 7. Handil Rakyat Untuk aksesibilitas masyarakat lokal dari dan menuju kawasan di eks PLG dan sekitarnya masih menggunakan sarana transportasi air. Oleh karena itu keberadaan handil ini sangat vital bagi masyarakat setempat, sebagian besar masyarakat masih sangat tergantung terhadap keberadaannya, baik untuk kegiatan sosial maupun ekonomi. Handil-handil yang terdapat di seluruh kawasan blok kerja ini umumnya terbentuk secara alami karena topografi alam yang menyusuri aliran sungai. Untuk kelangsungan aktifitas mereka tentunya Pemerintah beserta Pamerintah Daerah harus menjaga keberadaan handil-handil rakyat tersebut supaya berfungsi dengan baik. Upaya pemeliharaan handil-handil tersebut dilakukan di blok A,B, dan D dengan luasan 45.722 hektar. 8. Hutan Untuk Tanaman Industri Kegiatan budidaya pengembangan sektor perhutanan dilakukan melalui pemanfatan lahan hutan untuk tanaman industri. Pemanfaatan lahan hutan untuk tanaman industri ini dilakukan diseluruh blok termasuk kawasan konservasi di Blok E. Kegiatan ini diharapkan dapat segera memulihkan lahan-lahan kritis yang masih banyak terdapat di kawasan eks-PLG yang berpotensi menimbulkan dampak kerusakan lingkungan yang semakin parah. Selain itu keberadaan UPT-UPT yang tersebar di Blok A dan C, dapat dijadikan faktor pendukung bagi kelangsungan pengembangan hutan tanaman industri secara baik dan berkelanjutan. 6.3. Sosial Ekonomi Keterpurukan masyarakat akibat kegagalan proyek PLG serta upaya menempatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan merupakan hal penting dalam penyusunan strategi rencana rehabilitasi kawasan eks-PLG. Pemberdayaan masyarakat terutama masyarakat setempat dengan memberikan peluang sebesar-besarnya untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan, sehingga konsep bottom up planing atau community based development dapat diwujudkan. Pemberdayaan masyarakat ini dilakukan dalam bentuk pelatihan-pelatihan dan penyediaan sarana/prasarana kesehatan dan pendidikan, seperti laboratorium, perpustakaan, Salah satu permasalahan yang harus segera ditangani adalah masalah sosial ekonomi kawasan. Selain keberadaan 8.487 KK transmigran juga adanya masyarakat lokal yang tinggal dalam kondisi sangat memprihatinkan. Rendahnya taraf hidup yang diakibatkan keterbatasan aksesibilitas dan infrastruktur dasar wilayah, merupakan faktor utama yang harus segera diselesaikan. 1. Penyediaan Infrastruktur Dasar Penanganan dan pengelolaan kawasan Eks PLG perlu didasarkan pada upaya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat dalam kontek pengentasan kemiskinan. Hal in dapat dilakukan melalui penyediaan Sarana Infrastruktur Dasar wilayah yang memadai, terutama untuk sektor kesehatan, pendidikan, perdagangan, dan sarana pendukung lainnya. Penyediaan infrastruktur dasar ini dilakukan di Blok A, B, C, dan D. Jenis sarana yang dikembangkan antara lain, Puskesmas/Pustu, Rumah Bersalin, Gedung Sekolah, Pasar Kecamatan, Industri/Koperasi, dan Sarana Ibadah, dengan jumlah keseluruhan 207 unit. 2. Prasarana dan Sarana Transportasi 14
ISSN 1693-7945
3.
4.
5.
Keberadaan sarana dan prasarana transportasi merupakan pra syarat yang harus terpenuhi dalam memajukan wilayah dari ketertinggalan dan keterisolasian terhadap akses yang menuju pusat pemerintahan atau wilayah pusat kegiatan ekonomi. Ada dua kegiatan dalam pemenuhan sarana dan prasarana transportasi, yaitu prasarana jalan dan prasarana jembatan. Untuk prasarana jalan dilakukan di Blok A, B, C, dan D dengan panjang 1.050 kilometer, sedangkan prasarana jembatan dengan panjang 2.985 meter. Peningkatan dan Pelayanan Sarana Permukiman Program sosial ekonomi untuk kegiatan peningkatan dan pelayanan sarana permukiman menjadi salah satu prioritas kegiatan yang harus dilaksanakan. Keberadaan 8.487 KK yang tersebar di 43 UPT di Blok A dan C, serta bermukimnya masyarakat lokal di kawasan Eks PLG merupakan modal atau aset yang harus diperhatikan. Untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan mereka tentunya harus memperhatikan pula kepada ketersediaan kabutuhan pokok mereka yang paling mendasar yaitu tempat tinggal yang layak huni, peningkatan jaringan jalan lingkungan, penyediaan fasilitas umum, pelayanan masyarakat, serta penambahan tenaga kerja melalui penataan penduduk. Oleh karena itu Program pemerintah dalam merencanakan rehabilitasi terutama aspek sosial ekonomi adalah melakukan rehabilitasi dan pembangunan permukiman yang layak huni bagi 2.400 KK bagi masyarakat setempat dan transmigran. Peningkatan SDM Pengembangan lahan untuk kegitan budidaya dan program peningkatan masyarakat melalui penyediaan infrastruktur dasar harus diiringi dengan ketersediaan aparatur yang baik dan berkualitas. Salah satu upaya dan rencana rehabilitasi terhadap aspek pemulihan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat diantaranya adalah meningkatkan kualitas SDM, melalui kegiatan pelatihan atau pendidikan non formal lainnya dilingkungan instansi atau dinas-dinas. Pelatihan diselenggrakan untuk meningkatkan kinerja dan profesionalitas pelaksana dan penyelenggara pemerintah, diantaranya adalah tenaga medis/paramedis, tenaga pengajar, tenaga penyuluh pertanian, kebidanan, perawat, dan pengelolaa koperasi/UKM, dan dilakukan diseluruh wilayah kerja dengan jumlah kegiatan sebanyak 147 paket. Untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, mandiri, dan berwawasan kebangsaan, maka diperlukan 5 daya melalui pemberdayaan masyarakat, yaitu : 1). Mental dan spritual meliputi ideologi, agama, sikap mental dan prilaku; 2). Sosial budaya meliputi pendidikan, kesehatan dan KB, peningkatan peranan pemuda, peranan wanita, partisipasi masyarakat, seni budaya dan olahraga; 3). Ekonomi, meliputi sarana produksi, produktifitas lahan dan pengembangan usaha, kelembagaan dan pemasarana, partisipasi masyarakat dan kemitraan usaha; 4). Kelembagaan Masyarakat Desa, meliputi LKMD, LMD/Badan Musyawarah Desa; 5). Keamanan dan rasa aman. Peningkatan Prasarana Penunjang Untuk meningkatan kualitas dan profesionalitas aparat penyelenggara pemerintah harus didukung oleh ketersediaan berbagai prasarana penunjang. Ketersediaan prasarana penunjang ini akan menjadi modal dasar penyelenggara pemerintah dalam mengaplikasikan pendidikan dan keilmuan yang dimiliki sehingga standar mutu yang diharapkan dapat dijadikan sebagai indikator bagi kemajuan dan perkembangkan sosial ekonomi masyarakat yang ada dalam wilayah kewenangannya. Untuk menciptakan pusat petumbuhan yang selaras dengan pembangunan, maka diperlukan 5 kembang, melalui pengembangan kawasan, yaitu : 1). Pengembangan Produk Unggulan Kawasan (Pengembangan Sistem Agribisnis secara penuh dari hulu-hilir); 2). Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan; 3). Pengembangan Kerjasama antarlembaga Pemerintah, Swasta dan Masyarakat; 4). Pengembangan dan Peningkatan Antar Kawasan; 5). Pengembangan Keserasian Lingkungan. 15
ISSN 1693-7945
PENUTUP Hal penting yang harus diperhatikan agar integrated plan rehabilitasi Eks PLG dapat terwujud maka diperlukan suatu kelembagaan yang komprehensif. Kelembagaan yang dimaksud bukan berarti kelembagaan hanya sebagai organisasi melainkan sesuatu yang dapat mengatur kepentingan para pihak (stakeholders) sesuai dengan keinginannya dan kepentingannya atau tujuannya berkaitan dengan pemanfaatan sumberdaya (kawasan Eks PLG) serta berkaitan dengan aturan perwalian (rule of representative), batas-batas kewenangan (jurisdiction boundary), dan kepemilikan (property right) di kawasan Eks PLG. Walaupun diperlukan perhatian yang serius dalam penanganan kawasan eks Proyek PLG, keterbatasan yang ada perlu juga diperhatikan. Program-program dalam integrated plan perlu ditetapkan prioritasnya berdasarkan urgensinya, ketersediaan anggaran, waktu, dampak, maupun tenaga yang tersedia, terpenting adalah penjadwalan yang tertib. Disamping itu, dalam pelaksanaan setiap rencana dan program diperlukan strategi, indikator kinerja (performance indicators) dan asumsi-asumsi penting yang melandasinya, sehingga rencana dan program tersebut dapat dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan bertanggung gugat (accountable) DAFTAR PUSTAKA Keppres No. 80 Tahun 1999 Tentang Pedoman Umum dan Pengelolaan Kawasan Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah. Keppres No. 44 Tahun 2002 Tentang Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia Proposal Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kota Palangkaraya TA 2003 – 2007, Pemerintah Kota Palangkaraya. Grand Strategy Penanganan Kawasan Lahan Basah Ex-PLG Kalimantan Tengah. Departemen Pemukiman dan Pengembangan Wilayah. Agustus 2000. Penyiapan Rencana Induk Pengembangan Kawasan Lahan Gambut 1 Juta Ha di Kalimantan Tengah. Laporan Akhir. Ditjen Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum. Februari 1996. Perspective of the Central Kalimantan Government in Managing the Utilization of the Peatland by Using the Wisdom and Sustainability Princple, Gubernur Kalimantan Tengah Prepared for the Central Kalimantan Forum Implementative Strategi for Develoving Peatland in A Sustainable Way.
16
