PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DI LAHAN RAWA DALAM MENDUKUNG KEDAULATAN PANGAN
Ir. Tarjidin Noor, MT. Kepala Dinas PU Kab. Hulu Sungai Selatan
Disampaikan Pada Acara Pertemuan Konsultasi Regional O&P Prasarana SDA Tahun 2015 The Natsepa Resort & Conference Center Ambon, 15 September 2015
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
sfjkldjf
GAMBARAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN • Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki luas kawasan sebesar 1.804,94 km2 atau + 4,88% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. • Secara geografis, terletak pada 020 29’ 58” – 020 56’ 10” Lintang Selatan dan 1140 51’ 19” – 1550 36’ 19” Bujur Timur.
• Batas-batas administrasi : • • • •
Sebelah Utara Sebelah Timur Sebelah Selatan Sebelah Barat
: Kab. HSU & Kab. HST : Kab. HST. & Kab. Kota Baru : Kab. Tapin & Kab. Banjar : Kab. HSU & Kab. Tapin
• Kandangan - ibukota Kab. Hulu Sungai Selatan berjarak + 135 Km dari Banjarmasin – ibukota Prov. Kalimantan Selatan
Kondisi Umum Daerah • Terdiri dari 11 Kecamatan, 4 Kelurahan dan 144 Desa • Jumlah Penduduk : 221.614 jiwa terdiri laki – laki 110.367 jiwa; perempuan 111.247 jiwa (BPS Kab. HSS – Hasil SP2010) • Topografi Kab. Hulu Sungai Selatan di sebelah timur berupa dataran tinggi, bergelombang sampai terjal dengan ketinggian mencapai 1.000 meter dari permukaan laut Di sebelah barat datar dan rawa (monoton) dengan ketinggian sampai dengan 7 meter dari permukaan laut. • Beriklim tropis dengan suhu antara 22oC sampai 32oC dengan curah hujan berkisar 2.500 – 3.000 mm/tahun • Sektor pertanian masih tulang punggung perekonomian disusul sektor perdagangan dan sektor jasa-jasa
Kondisi umum...... • Kondisi geografis terdiri dari 3 (tiga) karakteristik : Daerah pegunungan - 30% ; Daerah dataran sedang (perkotaan) - 20% ; Daerah rawa – 50% • Menghubungkan sebagian besar daerah kabupaten/kota untuk Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur dengan Kalimantan Selatan dari sisi transportasi darat maupun angkutan sungai.
Dasar hukum • Undang – Undang No.11 Tahun 1974 tentang Pengairan • Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No.14/PRT/M/2015 tentang Kriteria Dan Penetapan Status Daerah Irigasi • Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Irigasi Di Provinsi Kalimantan Selatan • Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Irigasi Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan
DAERAH IRIGASI & DAERAH IRIGASI RAWA DI KAB. HSS BERDASARKAN PERMEN PUPERA NO.14/PRT/M/2015 TTG KRITERIA DAN PENETAPAN STATUS DAERAH IRIGASI MAKA DI KAB. HULU SUNGAI SELATAN : A. DAERAH IRIGASI : 1. KEWENANGAN PUSAT > 3.000 Ha : Ada 2 (dua) D.I. = 8.490 Ha 2. KEWENANGAN PROVINSI 3.000 < x < 1.000 Ha Tidak ada D.I. Kewenangan Prov di kab. HSS 3. KEWENANGAN KABUPATEN < 1.000 Ha Ada 124 (seratus dua puluh empat) D.I .
= 12.116 Ha
Daerah Irigasi kewenangan Kab. Hulu Sungai Selatan
B.
DAERAH RAWA : 1. KEWENANGAN PUSAT > 3.000 Ha : Tidak ada D.I.R. Kewenangan Pusat di Kab. HSS 2. KEWENANGAN PROVINSI 3.000 < x < 1.000 Ha Ada 3 (tiga) D.I.R = 5.300 Ha 3. KEWENANGAN KABUPATEN < 1.000 Ha Ada 7 (tujuh) D.R = 3.740 Ha a. D.I.R. Danau Bangkau (215 Ha) b. D.I.R. Rawa Sianggantung (940 Ha) c. D.I.R. Sungai Balum (535 Ha) d. D.I.R. Sungai Kajang (800 Ha) e. D.I.R. Sungai Taniran (300 Ha) f. D.I.R. Tanggul Pangambau (500 Ha) g. D.I.R. Tirta Bahalayung (450 Ha)
Selengkapnya lihat lampiran USULAN PERUBAHAN PERMEN 390 TAHUN 2007 STATUS DAERAH IRIGASI YANG MENJADI WEWENANG PEMERINTAH, PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
D.I.R kewenangan Kab. Hulu Sungai Selatan (Daerah Irigasi Rawa Danau Bangkau)
D.I.R kewenangan Kab. Hulu Sungai Selatan (Daerah Irigasi Rawa Rawa Sianggantung)
D.I.R kewenangan Kab. Hulu Sungai Selatan (Daerah Irigasi Rawa Sungai Balum)
D.I.R kewenangan Kab. Hulu Sungai Selatan (Daerah Irigasi Rawa Sungai Kajang)
D.I.R kewenangan Kab. Hulu Sungai Selatan (Daerah Irigasi Rawa Sungai Taniran)
D.I.R kewenangan Kab. Hulu Sungai Selatan (Daerah Irigasi Rawa Tanggul Panggambau)
D.I.R kewenangan Kab. Hulu Sungai Selatan (Daerah Irigasi Rawa Tirta Bahalayung)
TANTANGAN DAN PERMASALAHAN DALAM PENGELOLAAN SDA 1. Perubahan iklim global 2. Penurunan kondisi catchment area yang berdampak pada penurunan debit andalan 3. Terbatasnya kemampuan daerah dalam pendanaan operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi / rawa yang menjadi kewenangannya 4. Terbatasnya tenaga SDM, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, yang menjaga keberlanjutan sistem pengelolaan SDA. 5. Alih fungsi lahan 6. Putusan MK mengenai UU SDA No.7 Tahun 2004 dan diberlakukannya kembali UU Pengairan No.11 Tahun 1974 yang memerlukan peraturan – peraturan yang relevan.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 • Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; • Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; • Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046) berlaku kembali; • Memerintahkan pemuatan keputusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. (18 Februari 2015)
UPAYA DALAM PENGELOLAAN RAWA 1. PERLINDUNGAN DAERAH CATCHMENT AREA DI BAGIAN HULU DARI ALIH FUNGSI LAHAN 2. PENINGKATAN KEMAMPUAN DAN REGENERASI SDM SUMBER DAYA AIR 3. DUKUNGAN SEMUA PEMANGKU KEPENTINGAN YG TERKAIT LAHAN RAWA KHUSUSNYA & BIDANG SUMBER DAYA AIR PADA UMUMNYA 4. ANGGARAN INFRASTRUKTUR BERUPA ALOKASI DANA REHABILITASI MAUPUN DANA O&P JARINGAN SDA DI LAHAN RAWA SESUAI DGN ANGKA KEBUTUHAN NYATA OPERASI DAN PEMELIHARAAN (AKNOP)
Instruksi Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2015 • DINAS PEKERJAAN UMUM • Merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengkoordinasikan dengan instansi terkait pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi ; • Mengamankan jaringan dan lahan irigasi dari alih fungsi ; • Melaksanakan bimbingan teknis operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang dilaksanakan oleh Perkumpulan Petani dan Pemakai Air ; dan • Mengembangkan pengelolaan sistem irigasi partisipatif. • (1 Februari 2015)
Pola Ruang Hulu Sungai Selatan Lahan Pertanian
Pola Ruang Hulu Sungai Selatan Pertanian Lahan Basah
PROGRAM / KEGIATAN PADA DPU KAB. HULU SUNGAI SELATAN PROGRAM : • Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Irigasi Lainnya KEGIATAN : • Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai • Rehabilitasi / Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai
Normalisasi sungai
Kondisi Setelah Normalisasi
KAWASAN MINAPOLITAN DI KAB. HULU SUNGAI SELATAN KOMODITAS UNGGULAN: PATIN
Capaian Produksi Komoditas Unggulan Tahun 2014 : - Patin
: 1745,52 Ton
PROFIL KAWASAN MINAPOLITAN KAB. HULU SUNGAI SELATAN POTENSI DAN LAHAN DI KAWASAN MINAPOLITAN
No.
KECAMATAN
PERAIRAN UMUM RAWA
SUNGAI
KOLAM
MINA PADI
CEKDAM
1
Daha Utara
21,692
3,425
6,150
4
-
2
Daha Selatan
16,897
3,248
7,150
5
-
60,697
20,093
14,852
812
Satuan dalam (Ha)
JUMLAH
Kegiatan Minapolitan dari tahun 2012 s.d 2015 adalah berupa : • Percontohan Konstruksi kolam rawa di Kec. Daha Utara, Angkinang dan Kalumpang • Percontohan Karamba Jaring Apung (KJA) di Kec. Daha Utara • Penyediaan Pakan ikan dan bibit ikan di Kec. Daha Utara dan Kec. Kalumpang
Perkebunan Sawit di Lahan Rawa
PT. Subur Agro Makmur
Perkebunan Sawit PT. SAM
DUKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN UNTUK KEDAULATAN PANGAN Program/Kegiatan DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (Bidang Sumber Daya Air) dalam mendukung Bidang Pertanian : A. Kegiatan Pembangunan Daerah Irigasi Baru (penyediaan jaringan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasi teknis) B. Kegiatan Pengelolaan Daerah Irigasi Yang Sudah Ada: 1. Rehabilitasi Daerah Irigasi /Daerah Rawa (perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula) 2. Peningkatan Jaringan Irigasi/Rawa (meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada) 3. Operasi & Pemeliharaan Daerah Irigasi / Jaringan Rawa (upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya) C. Kegiatan Pembinaan Petugas O & P Daerah Irigasi/Rawa (meningkatkan kemampuan dan pengetahuan Petugas Pengairan dalam melaksanakan Operasi dan Pemeliharaan)
DAERAH RAWA LUASAN 1.000 – 3.000 HA KEWENANGAN PENGELOLAAN PEMERINTAH PROVINSI (PERMEN PUPR NO 13/PRT/M/2015) NO
Provinsi/Kabupaten/Kota Nama Daerah Irigasi Rawa
XII
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
a 1 b 1 2 3 4 5 c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Kab. Balangan D.I.R. Matang Hanau Kab. Banjar D.I.R. Alalak Padang D.I.R. Antasan Kyai D.I.R. Antasan Tanipah D.I.R. Polder Tambak Hanyar D.I.R. Tanggul Martapura Kab. Barito Kuala D.I.R. Balukung D.I.R. Danda Besar D.I.R. Jejangkit II D.I.R. Karya Baru D.I.R. Karya Jadi D.I.R. Karya Makmur D.I.R. Palingkau D.I.R. Sawahan D.I.R. Sei Bamban D.I.R. Sei Kambat D.I.R. Sei Muhur D.I.R. Sei Rasau D.I.R. Sei Raya D.I.R. Sei Tunjang D.I.R. Tamba Jaya D.I.R. Telan Besar D.I.R. Ulu Benteng
Jumlah D.I.R 34 1 5
17
Luasan (Ha)
NO
48.833
XII
1.099 1.099 7.650 1.800 2.500 1.100 1.050 1.200 24.189 1.200 2.200 2.500 1.011 1.500 1.178 1.125 1.350 1.283 1.140 2.500 1.238 1.210 1.400 1.025 1.234 1.095
d 1 2 3 e 1 f 1 2 3 4 5 g 1 h 1
Provinsi/Kabupaten/Kota Nama Daerah Irigasi Rawa
Jumlah D.I.R
Luasan (Ha)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Kab. Hulu Sungai Selatan D.I.R. Rawa Angkinang D.I.R. Rawa Negara D.I.R. Tanggul Lungau Kab. Hulu Sungai Tengah D.I.R. Sumanggi Kambat Kab. Hulu Sungai Utara D.I.R. Polder Bakar D.I.R. Polder Kaludan D.I.R. Polder Muara Bayur D.I.R. Polder Pakacangan D.I.R. Rawa Pinang Habang Kab. Tanah Bumbu D.I.R. Parit Knm-Kr Pagatan-Batulicin Kab. Tapin D.I.R. Sei Kalang Damar
3
1 5
1 1
5.300 1.200 2.550 1.550 1.245 1.245 6.350 1.560 1.440 1.050 1.100 1.200 2.000 2.000 1.000 1.000
PROGRAM/KEGIATAN DINAS PU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DALAM MENDUKUNG KEDAULATAN PANGAN TAHUN 2015 BIDANG SUMBER DAYA AIR
I. Pembangunan Jaringan Irigasi 1 Pembangunan DI. Kinarum 1.004 Ha (Tahap I) 2 Rehabilitasi DI. Mangunang Kab. HST II. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Rehabilitasi Jaringan Reklamasi Rawa Rehabilitasi DR. Palingkau Kab. Batola Rehabilitasi DR. Danda Besar kab. Batola Rehabilitasi DR. Alalak Padang Kab. Banjar Rehabilitasi DR. Kalang Damar Kab. Tapin Rehabilitasi Rawa Negara Kab. HSS Rehabilitasi DR. Sei Bamban Kab. Batola Rehabilitasi DR. Polder Bakar Kab HSU Rehabilitasi DR. Parit Kiri Kanan Kab. Tanah Bumbu (Desa Pakatelu + Desa Api-Api) Rehabilitasi DR. Karya Makmur Kab. Tanah Bumbu
PENUTUP Dalam mencapai keberhasilan pengelolaan SDA di lahan rawa untuk mendukung ketahanan pangan, maka perlu: ketersediaan sumberdaya air; kemampuan Sumber Daya Manusia yang tepat jumlah dan sasaran; dukungan pemangku kepentingan yang terkait; dukungan biaya dan teknologi yang tepat guna. .
SEKIAN DAN TERIMA KASIH….. Ambon, 15 September 2015
