PENGAWASAN TERHADAP PEREDARAN OBAT,OT,KOSMETIK DI SARANA KEFARMASIAN Drs.Zulkifli,Apt BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG
1
Nama
: Drs. Zulkifli, Apt.
Lahir NIP
: Pasir Kandang
: 19640101 199401 1 001 Pangkat / Gol : Pembina Tk I/ IV b Jabatan : Kepala Balai Besar POM di Padang Alamat : Pasir Kandang,Kel Pasie Nan Tigo,Kec Koto Tangah: Hp. 0811737841. Riwayat Pekerjaan : - Staf Pengujian obat (1994) - Staf Pemeriksaan Obat (1995-2000) -. KaSubsi Pemeriksaan Obat.(2000-2004) - Kasi Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen(2004-2010) - Kepala Balai POM Bengkulu(2010- 2015) - Kepala Balai Besar POM di Padang (2015- sekarang) - Penyidik Pegawai Negeri Sipil BPOM (1995-sekarang) - Dosen
OUTLINE 1. PENDAHULUAN
2. PENGAWASAN & TINDAK LANJUT
3. PERAN APOTEKER YANG DIHARAPKAN
4. PERATURAN PERUNDANG UNDANG
5. KESIMPULAN
3
1. PENDAHULUAN
4
Berita Hangat Minggu ini.....
5
6
Obat Ilegal
7
Perubahan Lingkungan Strategis dan Kondisi Yang Diharapkan KONDISI SAAT INI
• Kesehatan masyarakat meningkat • Daya saing obat dan makanan nasional meningkat
Keamanan, mutu, khasiat/manfaat Obat dan makanan meningkat •Maraknya produk impor •Perubahan gaya hidup •Kemajuan teknologi (iklan online) •Pengadaan obat secara besarbesaran JKN
PERUBAHAN LINGKUNGAN STRATEGIS? Perubahan global Harapan masyarakat dan suprastruktur Komitmen Indonesia Lembaga dunia yang berpengaruh
Obat Palsu/ Ilegal / substandar marak beredar
PEMERINTAH SEBAGAI REGULATOR
PRODUSEN / PELAKU USAHA
MASYARAKAT
•BPOM yang mampu mengawal keamanan, mutu dan khasiat/manfaat OM beredar •Produsen/pelaku usaha yang bertanggung jawab •Masyarakat yang berdaya untuk melindungi diri 8
Praktik Kefarmasian Kemkes,Dinkes, KFN, IAI
Kemkes, Dinkes, BPOM, Asosiasi pelaku usaha
Industri PBF Apotik Toko obat
Apoteker
Tenaga Kefarmasian
Fasilitas Kefarmasian
IFRS Sarana pelayanan lainnya
Tenaga Teknis Kefarmasian
Komoditas
Sediaan Farmasi Kemkes Dinkes BPOM 9
Peran Apoteker Dalam Pelayanan Kefarmasian Sarana Tempat Praktek Kefarmasian oleh Apoteker dengan menerapkan Standar Pelayanan Kefarmasian
Tenaga Kefarmasian Fasilitas Kefarmasian
Komoditas
Pengadaan dari Sumber Legal & dokumen lengkap Pengelolaan & Penyimpanan untuk Jaga Mutu (identitas, suhu dan kelembaban)
Pentingnya Peran APOTEKER
Penyerahan atas dasar penggunaan oleh pasien melalui KIE : - Obat (risiko tinggi) atas resep dokter - Informasi dosis, cara penggunaannya, efek samping dll
UU No 36/2009 ttg Kesehatan -
Praktek kefarmasian sesuai keahlian & kewenangan Prakter kefarmasain oleh non farmasi pelanggaran pidana
PP No 51/2009 ttg Pekerjaaan Kefarmasian Apoteker bertanggungjawab atas pengadaan, penyimpanan dan pelayanan/penjualan obatobatan
Permenkes No 35/2014 ttg Standar Pelayanan Kefarmasian -
Pembinaan dan Pengawasan oleh Menteri, Kepala Dinkes Propinsi, Dinkes Kab/Kota dan dapat melibatkan Organisasi 10 Profesi
Posisi Strategis Sediaan Farmasi -
Ekonomi
-
Implementasi GMP Optimalisasi proses Inovasi
Bisnis berkembang Berdaya saing Memenuhi syarat (aman, bermutu, berkhasiat)
-
Teknologi
Sosial -
Masyarakat Sehat dan Sejahtera
Awareness masyarakat dalam menggunakan sediaan farmasi Kesehatan masyarakat
11
2. PENGAWASAN SARANA PELAYANAN FARMASI & TINDAK LANJUT
12
DATA SARANA DISTRIBUSI DAN PELAYANAN OBAT PROPINSI SUMATERA BARAT NO
NAMA SARANA
A
OBAT
1 Rumah Sakit (P) 2 Rumah Sakit (S) 3 Gudang Farmasi /IFK 4 Puskemas 5 PBF 6 Apotek 7 Toko Obat 8 Klinik 9 RS Bersalin 10 NAPZA JUMLAH
JUMLAH SARANA DISTRIBUSI Kota Kota Kota Kota Kota Kota Kota Kab Kab Kab Kab Kab Kab Kab Kab Kab Kab Kab Kab PDG BKT PPJ PARIS PYK SWT SLK AGAM DRMY SJJ 50 Kt PdPr PasBar PSM PESSEL SLK SolSel TADARKep MW JMLH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
3 17 2 19 41 181 19
3 1 1 1 3 1 2 2 2 2 2 2 7 4 7 8 0 1 0 0 53 18 15 29 10 5 6 13
1 0 2 5 0 6 6
2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 22 9 12 22 23 17 16 18 16 8 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 34 21 11 17 11 19 7 13 5 13 16 1 20 10 34 19 10 15 12 13 12 8 16
1 25 0 28 2 38 5 245 0 42 0 496 8 237 0
0 282 78 32 33 55 20 36 79 43 105 61 48 55 40 47 36 32 58 1613 1111
APOTEK APOTEK
APOTEK RAKYAT
Permenkes :1332/2002
Permenkes : 284/2007
1. Apotek Rakyat 2. Apotek Group 3. Apotek Awalnya Toko Obat 4. Apotek dan PBF 5. Apotek dan Toko Obat 6. Apotek PSA nya Paramedis 7. Apotek PSA nya dokter 8. Apotek PSA nya Apoteker 9. Apotek dan Klinik
1. Apotek Awalnya Toko Obat
14
Tujuan Pengawasan Untuk melindungi masyarakat dari pengguna an obat , obat tradisional(jamu), kosmetik dan pangan yang dapat berisiko terhadap kesehatan….. Jadi suatu produk itu harus memenuhi : persyaratan Keamanan, mutu dan kemamfaatan
SARANA 1. Sarana Produksi a. obat b. obat tradisional c. kosmetik d. Pangan olahan 2. Sarana Distribusi a. Obat(PBF,GFK) b. pangan 3. Sarana Pelayanan Kes (Apt,PKM,RS,Klinik,TO)
PRODUK 1. 2. 3. 4. 5.
Obat,Nar,Psiko Obat tradisional Kosmetika Suplemen Kesehatan Pangan Olahan
Tahapan Pengawasan Sediaan Farmasi Yang Memerlukan Peran Apoteker PP 72/th 1998 ttg Sediaan Farmasi
Obat, Bahan Obat, Obat Tradisional, Kosmetika dan Alkes
Badan POM
PRE-MARKET Sarana Produksi
- Sampling dan pengujian
Pengembangan Produk Registrasi (data khasiat, keamanan dan mutu)
POST-MARKET Konsistensi - Pemeriks aan sarana produksi & distribusi Mutu
Persetujuan izin edar & Persetujuan informasi produk dan penandaan/label
Konsistensi Keamanan Konsistensi informasi
Pengawasan Promosi/iklan dan Penandaan
Keterangan : 1) CPB = Cara Pembuatan yang Baik; 2) MESO = Monitoring Efek Samping Obat; MESOT = Monitoring Efek Samping Obat Tradisional; MESKOS = Monitoring Efek Samping Kosmetik; KIPI = Kejadian 17 Ikutan Paska Imunisasi; PMS = Post Marketing Surveilance
Temuan Hasil Pengawasan Produk P O S T M A R K E T
Peningkatan temuan obat palsu antikonvulsi (diazepam, fenobarbital), disfungsi ereksi (sildenafil, tadalafil, vardenafil), antitusif opioid (codein) Antibiotik, Analgesik, Anti Inflamasi Steroid (AIS), Antihistamin dan Vitamin paling banyak ditemukan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Beberapa Mutu vaksin tidak terjaga mutunya karena penyimpanan tidak sesuai
Diversi obat di Apotek dan PBF (contoh : Tramadol dan Triheksifenidil) Obat Tradisional mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) dan cemaran mikroba cukup tinggi. Kosmetika mengandung bahan berbahaya 18
Temuan Hasil Pengawasan Sarana Sarana Distribusi dan Pelayanan Kefarmasian
P O S T M A R K E T
Apotek dan Apotek Rakyat yang menjual obat palsu Peningkatan pelanggaran Napza (temuan terbanyak PBF diikuti Apotek, RS, Industri Farmasi, Puskesmas, dan Pusat Terapi Rumatan Metadon (PTRM) Operasional PBF tanpa Apoteker Penanggung Jawab (APJ), lokasi tidak sesuai izin, penyaluran obat tidak dapat dipertanggungjawabkan, penyaluran obat ke sarana tidak berwenang dan penyaluran obat tidak berdasarkan surat pesanan Sarana distribusi kosmetika menyalurkan kosmetika Tanpa Izin Edar (TIE) Sarana distribusi obat tradisional menyalurkan obat tradisional mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) 19
Temuan Hasil Pengawasan Sarana Sarana Distribusi dan Pelayanan Kefarmasian
P O S T
• Apoteker bekerja di Apotek tidak fulltime • Beberapa form Surat Pesanan (SP) sudah ditandatangani, namun tidak terkontrol penggunaannya • Beberapa pengadaan dengan Surat Pesanan (SP) ditandatangani tenaga non farmasi • Penjualan obat keras tanpa resep antara lain antibiotika
M A R K E T
• Fasilitas penyimpanan vaksin/cold chain product di beberapa Apotek tidak sesuai untuk jaga mutu vaksin • Pengadaan narkotika RS melalui tender di PBF non penyalur narkotika (beberapa ditemukan codein palsu) • Beberapa Apotek meracik kosmetika jumlah besar untuk dijual
Beberapa Apotek meracik kosmetika jumlah besar untuk dijual
• Penjualan obat keras secara online 20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
PEMBERIAN SANKSI TERHADAP APOTEK, PEDAGANG ECERAN/TOKO OBAT 1. Rekomendasi Peringatan, jika: – ditemukan pelanggaran sedang (mayor); atau – ditemukan pelanggaran ringan (minor) dalam 3 (tiga) kali inspeksi, atau
2. Rekomendasi PSK, jika: ditemukan pelanggaran berat (kritikal); ditemukan pelanggaran sedang (mayor) dalam 3 (tiga) kali inspeksi dalam kurun waktu maksimal 3 (tiga) tahun; atau melakukan pelanggaran pidana.
3. Rekomendasi Pencabutan Izin, jika: fasilitas berubah fungsi dan tidak ada aktivitas pelayanan kefarmasian pada alamat seperti tertuang dalam izin; atau ditemukan pelanggaran berat (kritikal) dalam 3 (tiga) kali inspeksi dalam kurun waktu maksimal 3 (tiga) tahun.
Pemberian Sanksi Terhadap IFRS, puskesmas, instalasi farmasi dan klinik milik pemerintah 1. Rekomendasi Perbaikan, jika : – ditemukan pelanggaran sedang (mayor) dan/atau berat (kritikal); atau – ditemukan pelanggaran ringan (minor) dalam 3 (tiga) kali inspeksi.
2. Terhadap pelanggaran berat (kritikal) yang termasuk dalam tindak pidana, sanksi mengacu pada Sanksi Pidana.
Pemberian Sanksi Terhadap IFRS, klinik 1. Rekomendasi Peringatan, jika : – ditemukan pelanggaran sedang (mayor) dan/atau berat (kritikal); atau – ditemukan pelanggaran ringan (minor) dalam 3 (tiga) kali inspeksi.
2. Terhadap pelanggaran berat (kritikal) yang termasuk dalam tindak pidana, sanksi mengacu pada Sanksi Pidana.
Kepmenkes No 1332/MENKES/SK/X/2002 tentang Perubahan Peraturan Menkes RI No 922/MENKES/Per/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek. PENCABUTAN SURAT IZIN APOTEK
1. Dinkes Kab/kota dapat mencabut izin apotik apabila : a. Apoteker sudah tidak lagi memenuhi ketentuan yg dimaksud pasal 5 (SIK/SP, Tidak menjadi APA di apotik lain). b. Apoteker tidak memenuhi kewajiban dimaksud dalam pasal 12 (menyediakan, menyimpan, menyerahkan obat yg bermutu) dan Pasal 15 ayat (2)( tidak mengganti obat generik dg paten) c. APA terkena ketentuan dimaksud dalam pasal 19 ayat (5)(APA berhalangan lebih 2 tahun) d. Terjadi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan per UU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31(melanggar UU Narkotika, UU Obat Keras, UU Kesehatan.
e. SIK APA dicabut f. PSA terbukti terlibat dalam pelanggaran Perundangundangan di bidang obat g. Apotik tidak lagi memenuhi persyaratan dimaksud dalam pasal 6 (ada kerjasama APA dg PSA, melakukan kegiatan pelayanan) (2). Kepala Dinkes Kab/kota sebelum melakukan pencabutan Izin berkoordinasi dengan Kepala Balai POM
(1) Pelaksanaan Pencabutan Izin Apotik sebagaimana dimaksud, dalam Pasal 25 huruf (g) dilakukan setelah dikeluarkan : a. Peringatan secara tertulis kepada APA sebanyak 3 kali berturut-turut dg tenggang waktu masing-masing 2(dua) bulan b. Pembekuan Izin Apotik untuk jangka waktu selama-lamanya 6 (enam) bulan sejak ditetapkan pembekuan kegiatan apotik (2) Pembekuan Izin Apotik dapat dicairkan kembali apabila apotik telah membuktikan memenuhi segala persyaratan sesuai dg ketentuan. (3) Pencairan Izin Apotik dilakukan setelah menerima Laporan dr Tim Pemeriksa Dinkes Kab/kota.
PEMBINAAN
Pasal 30
1. Pembinaan dilakukan secara berjenjang dari Pusat sampai Daerah 2. Dalam pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Apotik dilaksanakan oleh Depkes, Dinkes dan Badan POM 3. Tata cara pemeriksaan menggunakan Form APT-16
43
KASUS
asri_LIK-PDG
46
Contoh Iklan
47
Contoh Jamu BKO banyak dijual saat ini.....
PELANGGARAN KOSMETIKA Kos Ilegal di pasar tradisional Kos ilegal/ mgd BB di Apotik/klinik kecantikan dan salon: • Meracik/memproduksi sendiri dlm jumlah banyak • Meracik/memproduksi sendiri kos mengandung obat • Memiliki apotek yang meracik dan menyimpan dalam jumlah banyak • Melakukan pemesanan kos ilegal/ mgd BB kepada pihak lain/ produsen • Mendistribusikan (mengedarkan) kos racikan/produksi sendiri ke klinik kecantikan/salon cabang
PENEGAKAN HUKUM OBAT & MAKANAN
Pengerebekan Kosmetik
Pengerebekan Obat Tradisional
Pengerebekan OT & Kosmetik
PENGAMANAN PRODUK
3. PERAN APOTEKER YANG DIHARAPKAN
55
Pengawasan Sediaan Farmasi Yang Memerlukan Peran Apoteker (2) Industri Sediaan Farmasi Distributor &
Sarana Distribusi Pemerintah
Pengawasan Sarana (Inspeksi) Apotek, IFRS, Klinik & Puskesmas
Resep Dokter
Pengawasan Produk ( Sampling & Pengujian ) Peran Strategis Apoteker dalam setiap Lini untuk menjamin Keamanan, khasiat dan mutu
56
Peran Apoteker Dalam Pelayanan Kefarmasian Sarana Tempat Praktek Kefarmasian oleh Apoteker dengan menerapkan Standar Pelayanan Kefarmasian
Tenaga Kefarmasian Fasilitas Kefarmasian
Komoditas
Pengadaan dari Sumber Legal & dokumen lengkap Pengelolaan & Penyimpanan untuk Jaga Mutu (identitas, suhu dan kelembaban)
Pentingnya Peran APOTEKER
Penyerahan atas dasar penggunaan oleh pasien melalui KIE : - Obat (risiko tinggi) atas resep dokter - Informasi dosis, cara penggunaannya, efek samping dll
UU No 36/2009 ttg Kesehatan -
Praktek kefarmasian sesuai keahlian & kewenangan Prakter kefarmasain oleh non farmasi pelanggaran pidana
PP No 51/2009 ttg Pekerjaaan Kefarmasian Apoteker bertanggungjawab atas pengadaan, penyimpanan dan pelayanan/penjualan obatobatan
Permenkes No 35/2014 ttg Standar Pelayanan Kefarmasian -
Pembinaan dan Pengawasan oleh Menteri, Kepala Dinkes Propinsi, Dinkes Kab/Kota dan dapat melibatkan Organisasi 57 Profesi
Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek Permenkes No 35 tahun 2014
1. Pengelolaan sediaan farmasi, Alkes, Bahan Medis Habis Pakai 2. Pelayanan Farmasi Klinik
1. Pengelolaan Sediaan Farmasi a. Perencanaan b. Pengadaan c. Penerimaan d. Penyimpanan e. Pemusnahan f. Pengendalian g. Pencatatan dan pelaporan
2. Pelayanan Farmasi Klinis a. Pengkajian Resep b. Dispensing c. Pelayanan Informasi Obat(PIO) d. Konseling e. Pelayanan Kefarmasian di rumah f. Pemantauan Terapi Obat (PTO) g. Monitoring Efek Samping Obat (MESO)
Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit Permenkes No 58 tahun 2014
1. Pengelolaan sediaan farmasi, Alkes, Bahan Medis Habis Pakai 2. Pelayanan Farmasi Klinik
1. Pengelolaan Sediaan Farmasi a. Pemilihan b. Perencanaan kebutuhan c. Pengadaan d. Penerimaan e. Penyimpanan f. Pendistribusian g. Pemusnahan dan penarikan h. Pengendalian i. administrasi
2. Pelayanan Farmasi Klinis a. Pengkajian dan pelayanan Resep b. Penelusuran riwayat penggunaan obat c. Rekonsiliasi Obat d. Pelayanan Informasi Obat(PIO) e. Konseling f. visite g. Pemantauan Terapi Obat (PTO) h. Monitoring Efek Samping Obat (MESO) i. Evaluasi Penggunaan Obat (EPO) j. Dispensing sediaan steril k. Pemantauan Kadar Obat dalam Darah
Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas Permenkes No 30 tahun 2014
1. Pengelolaan sediaan farmasi, Alkes, Bahan Medis Habis Pakai 2. Pelayanan Farmasi Klinik
1. Pengelolaan Sediaan Farmasi a. Perencanaan kebutuhan b. Permintaan c. Penerimaan d. Penyimpanan e. Pendistribusian f. Pengendalian g. Pencatatan dan pelaporan, dan pengarsipan h. Pemantauan dan evaluasi Pengelolaan
2. Pelayanan Farmasi Klinis a. Pengkajian Resep , penyerahan obat dan pemberian informasi obat b. Pelayanan nformasi Obat(PIO) c. Konseling d. Ronde/visite pasien (rawat inap) e. Pemantauan dan pelaporan efek samping Obat f. Pemantauan Terapi Obat g. Evaluasi Penggunaan
Peran Apoteker N o
Aspek
1
Sarana Produksi Sediaan Farmasi
2
Sarana Distribusi Sediaan Farmasi
Kondisi Saat Ini
Harapan
• Personal kunci fresh graduate, tidak kompeten • Kompetensi apoteker tidak sesuai dengan bidang kerjanya
• Pemahaman terhadap UU, persyaratan CPOB, farmakovigilans, teknologi dan proses pembuatan • Pengalaman dalam proses produksi • Pengawalan secara ketat pemenuhan mutu dalam proses produksi & pengujian
•
• Pemahaman terhadap UU, persyaratan CDOB • Peran serta peningkatan pemenuhan CDOB di sarana distribusi • Menjaga integritas rantai suplai termasuk vaksin/cold chain product (CCP)
Apoteker kurang memahami peraturan. • Kondisi lingkungan kerja tidak mendukung kewenangan Apoteker •
3
Apoteker umumnya tidak bekerja full time sehingga tidak ada kontrol terhadap Sarana pengadaan, penyimpanan Pelayanan dan pelayanan Kefarmasian • Beberapa Apoteker hanya berperan untuk menandatangani Surat Pesanan (SP)
• Memahami dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan, Standar Pelayanan Kefarmasian (CPFB) • Melaksanakan penyerahan obat dengan memberikan informasi • Monitoring pasien di Rumah Sakit • Menjaga integritas suplai obat termasuk vaksin/cold chain product (CCP) 61
Kompetensi Sertifikat Penetapan Standar Kompetensi terkini
Kompetensi
- Knowledge - Skills - Attitude
SDM berkualitas
Komitmen pada organisasi
Memiliki Pelatihan Bertindak selaras antara tujuan pribadi dan tujuan organisasi
Selalu bertindak cost-effectiveness 62
4. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG PERLU DIPAHAMI
63
TENAGA KEFARMASIAN UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan UU No 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
PP No 51 tahun 2009 tentang Tenaga Kefarmasian
- Permenkes No 889 tahun 2011 tentang Registrasi, Izin Praktek dan Izin Kerja - Permenkes No 35 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotik - Permenkes No 58 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit - Permenkes No 30 tahn 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas
PREKURSOR UU No 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA PP No 44 tahun 2010 tentang Prekursor PP No 40 tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU No 35 tahun 2009 Permenkes No 3 tahun 2015 tentang Peredaran,Penyimpanan,Pemus Nahan,dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi - Peraturan Kepala Badan POM RI No 40 tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Prekursor farmasi dan obat mengandung Prekursor Farmasi - PerKaBadan POM RI No 7 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-obat Tertentu(OOT) yang sering disalah gunakan
Permenkes No 3 tahun 2015 tentang Peredaran,Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi
Defenisi Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan, yang selanjutnya disebut dengan Obat-Obat Tertentu, adalah obatobat yang bekerja di sistem susunan syaraf pusat selain Narkotika dan Psikotropika, yang pada penggunaan di atas dosis terapi dapat menyebabkanketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku, terdiri atas obat-obat yangmengandung Tramadol, Triheksifenidil, Klorpromazin,Amitriptilin dan/atau Haloperidol.
67
Ruang Lingkup
OOT
a. Tramadol; b. Triheksifenidil; c. Klorpromazin; d. Amitriptilin; dan/atau e. Haloperidol.
1.Pelayanan Kesehatan 2. Ilmu Pengetahuan
68
5. KESIMPULAN
69
Kesimpulan 1. Pelanggaran pengelolaan sediaan farmasi di sarana produksi, distribusi dan sarana pelayanan kesehatan pada umumnya karena kurang kuatnya posisi Apoteker yang disebabkan faktor kompetensi (knowledge, skills dan attitude) 2. Apoteker harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang kerjanya 3. Peran aktif Apoteker diperlukan untuk menjamin keabsahan, mutu dan khasiat obat dimulai dari sarana produksi sampai ke pasien 4. Peningkatan kompetensi Apoteker dilaksanakan melalui kerjasama antara pemerintah, perguruan tinggi, Industri, PBF dan asosiasi pelaku usaha serta IAI/asosiasi profesi. 5. Diperlukan review regulasi dan implementasinya untuk peningkatan efektivitas pembinaan dan pengawasan 70
Berkah (Berkarya dengan Sepenuh Hati) memberdayakan masyarakat untuk berubah
MASYARAKAT SEHAT, SEJAHTERA DAN BERKEADILAN
Drs.Zulkifli,Apt 71
