PENGAWASAN KEPEMILIKAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH RUMAH MAKAN OLEH BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA PONTIANAK

PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 5 Nomor 1 Edisi Maret 2016 http://jurmafis.untan.ac.id

PENGAWASAN KEPEMILIKAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH RUMAH MAKAN OLEH BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA PONTIANAK Oleh: IVAN MAULANA NIM. E01112064 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Kajian Manajemen Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2016 email : [email protected]

Abstrak Penelitian ini didasari pada fenomena banyak pemilik dan/atau penanggung jawab kegiatan usaha rumah makan di Kota Pontianak yang membuang limbah cair langsung ke lingkungan tanpa ada proses pengolahan terlebih dahulu. Hal ini dapat menimbulkan pencemaran pada lingkungan sekitar. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis pengawasan kepemilikan instalasi pengolahan air limbah rumah makan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Pontianak. Penelitian ini menggunakan konsep teknik pengawasan dari Sondang P. Siagian sebagai pisau analisis yang mencakup dua hal yakni pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa faktor yang mempengaruhi pengawasan langsung yaitu jumlah pegawai pengawas dan kurangnya kesadaran pihak rumah makan saat kunjungan. Sedangkan faktor yang mempengaruhi pengawasan tidak langsung yaitu biaya yang cukup mahal yang harus dikeluarkan untuk pengadaan instalasi pengolahan air limbah bagi rumah makan skala kecil. Saran dari penelitian ini adalah BLH Kota Pontianak sebaiknya menambah pegawai pengawas, memberi teguran yang tegas bagi rumah makan yang tidak mau dikunjungi pada saat pengawasan berlangsung, dan membuat skema pengadaan alat dengan biaya serendah mungkin. Kata-kata Kunci : Pengawasan, Instalasi Pengolahan, Air Limbah, Rumah Makan, BLH

CONTROLLING OF WASTEWATER TREATMENT PLANT BY THE PONTIANAK ENVIRONMENT AGENCY Abstract This research is based on a phenomenon many owners and / or the person in charge of the restaurant business activities in the city of Pontianak disposing liquid waste directly into the environment without processing it first. This can cause pollution to the surrounding environment. This researh aimed to describe and analyze surveillance proprietary wastewater treatment plant by the Pontianak Environment Agency. This research uses the concept of surveillance techniques Sondang P. Siagian as knives analysis covering the two things namely the direct controlling and indirect controlling. This research uses qualitative method with descriptive types. The results of this research found that the factors affecting the direct controlling is the number of inspectors and lack of awareness of the restaurant during the visitation. Meanwhile, factor affecting the indirect controlling is a significant financial cost to be incurred for the provision of a wastewater treatment plant for small-scale restaurant. Suggestions from this research is BLH Pontianak should increase labor inspectors, gives strict warning for restaurants that do not want to be visited during the surveillance took place, and make the procurement scheme at the lowest possible cost. Keywords: Controlling, Treatment Plant, Water Treatment, Restaurant, BLH

1 IVAN MAULANA, NIM. E01112064 Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Untan


A. PENDAHULUAN Selain Air merupakan sumber daya alam

menghasilkan

macam produk atau jasa, seluruh kegiatan

yang dimanfaatkan untuk memenuhi hajat

usaha

hidup orang banyak, juga merupakan

menghasilkan

komponen

tersebut

juga

sampah

pasti dan

akan limbah.

Hidup

yang

Pengelolaan limbah khususnya limbah cair

keberlangsungan

hidup

yang baik dan benar akan memberikan

manusia dan makhluk hidup lainnya.

manfaat bagi pemilik usaha, masyarakat

Manusia

sekitar,

penting

Lingkungan

bermacam-

bagi

memanfaatkan

air

sebagai

pemerintah,

dan

terutama

pemenuhan kebutuhan sehari-hari, sarana

lingkungan. Menurut Peraturan Daerah

transportasi, dan kegiatan usaha. Setiap

Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2013

pemanfaatan air tersebut harus dilakukan

Tentang Pengendalian Pencemaran Air

secara bijak supaya tidak terjadi penurunan

mengharuskan pemilik usaha mengolah

kualitas air.

limbah terlebih dahulu sebelum dibuang ke

Kota Pontianak merupakan ibukota provinsi Kalimantan barat. Kota Pontianak

sumber air dan/atau ke tanah. Instalasi Pengolahan Air

Limbah

memiliki slogan sebagai kota perdagangan

(IPAL) adalah sarana pengolahan air

dan jasa, kedua sektor tersebut merupakan

limbah yang berguna untuk menurunkan

sektor yang menggerakkan perekonomian

kadar bahan pencemaran yang terkandung

Kota Pontianak. Kegitan ini memberikan

dalam air limbah hingga sesuai dengan

dampak positif pada tingkat ekonomi

baku mutu yang ditetapkan pemerintah.

penduduk Kota Pontianak yang semakin

Limbah dan sampah cair yang dihasilkan

meningkat (Khaliesh dkk, 2012: 71).

oleh kegiatan usaha harus diolah terlebih

Berikut ini tabel 1 Jumlah kegiatan usaha

dahulu sebelum dibuang ke lingkungan.

di Kota Pontianak Tahun 2015.

Hal ini dilakukan untuk meminimalisir

Tabel 1 Jumlah Kegiatan Usaha di Kota Pontianak Tahun 2015 No 1 2 3 4 5 6 7 8

Sumber

Nama Kegiatan Jumlah % Usaha (buah) Pabrik 145 11,09 Rumah makan 636 48,66 Pelayanan 106 8,11 kesehatan Hotel 49 3,74 Bengkel 307 23,48 SPBU 20 1,53 Laundry 36 2,75 Karaoke dan 8 0,61 salon JUMLAH 1.307 100,00 : Badan Lingkungan Hidup Kota Pontianak, Desember 2015

pencemaran lingkungan yang dapat terjadi. Fenomena terkait IPAL di Kota Pontianak adalah masih terdapat rumah makan yang tidak memiliki IPAL. Dari enam ratus tiga puluh enam kegiatan usaha rumah makan, hanya ada seratus dua puluh empat rumah makan yang sudah memiliki IPAL. Berikut tabel 2 Status kepemilikan



Instalasi Pengolahan Air Limbah rumah

permasalahan publik. Permasalahan ini

makan di Kota Pontianak.

menarik untuk diteliti khususnya dari

Tabel 2 Status Kepemilikan Instalasi Pengolahan Air Limbah Rumah Makan di Kota Pontianak Tahun 2015 No 1 2 3 Sumber

Status Jumlah % Kepemilikan Ada IPAL 124 19,49 Belum optimal 31 4,87 Tidak ada IPAL 481 75,62 JUMLAH 636 100,00 : Badan Lingkungan Hidup Kota Pontianak, Desember 2015

kajian Manajemen Publik dengan judul “Pengawasan

Kepemilikan

Instalasi

Pengolahan Air Limbah Rumah Makan Oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Pontianak”. Berdasarkan latar belakang di atas, dapat

diketahui

kewenangan

kegiatan

pengawasan limbah kegiatan usaha oleh

Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun

BLH Kota Pontianak. Fokus penelitian

2008 tentang Susunan Organisasi Tugas

diarahkan pada pengawasan kepemilikan

Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan

instalasi pengolahan air limbah rumah

Lingkungan

makan oleh Badan Lingkungan Hidup

Hidup

Kota

Pontianak

memberikan kewenangan pada Badan Lingkungan Hidup Kota Pontianak sebagai

Kota Pontianak. Dari fokus penelitian yang telah

institusi yang berwenang untuk melakukan

ditetapkan

kegiatan pengawasan limbah kegiatan

permasalahan pada penelitian ini adalah

usaha. Perda ini selanjutnya diratifikasi

bagaimana

menjadi petunjuk teknis yang tertuang


dalam Standar Operasional Prosedur (SOP)


Kegiatan Pengawasan Limbah Kegiatan

Kota Pontianak ?.

Usaha Badan Lingkungan Hidup Kota

tersebut,

maka

pengawasan

Penelitian

ini

rumusan

kepemilikan

bertujuan

untuk

menjawab rumusan permasalahan di atas.

Pontianak. IPAL

Penelitian ini juga akan menggambarkan

adalah penting untuk menjamin kelestarian

dan menganalisis pengawasan kepemilikan

lingkungan. Sebagaimana yang diketahui,


sebuah usaha akan bisa terus bertumbuh


bila memerhatikan aspek sosial dan aspek

Kota Pontianak.

Pengawasan

kepemilikan

lingkungan di sekitar lokasi usahanya. Dari pemaparan fenomena dan hal-hal

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah

untuk

mengembangkan

Ilmu

yang diuraikan sebelumnya, permasalahan

Administrasi Negara lebih khususnya lagi

ini

pada kajian manajemen publik

dapat

dikatakan

merupakan

yang

berkaitan dengan pengelolaan lingkungan.



Manfaat praktis dari penelitian ini adalah dengan digambarkannya kondisi pengawasan

kepemilikan

2. Fungsi Manajemen Manurut Terry (dalam Daryanto dan

instalasi

Abdullah, 2013:8), fungsi manajemen

pengolahan air limbah rumah makan oleh

meliputi POAC. Planning (Perencanaan),

Badan Lingkungan Hidup Kota Pontianak

Organizing (Pengorganisasian), Actuating

di Kota Pontianak, maka akan dapat

(Penggerakan),

bermanfaat untuk pengembangan sistem

(Pengawasan). Adapun menurut Gullick

pengelolaan limbah kegiatan rumah makan

(dalam

yang lebih disiplin dan efisien bagi

manajemen

pemerintah. Selain itu, penelitian ini

(Perencanaan),

diharapkan bisa menambah wawasan bagi

(Pengorganisasian), Staffing (Penyusunan

masyarakat terkait instalasi pengolahan air

pegawai), Directing (Pembinaan kerja),

limbah.

Coordinating

dan

Silalahi,

Controlling

2011:41),

terdiri

dari

fungsi Planning

Organizing

(Pengkoordinasian),

Reporting (Pelaporan), dan Budgeting (Anggaran). Pendapat

B. TINJAUAN PUSTAKA

Handoko 1.

lain

(2003:23),

diutarakan

oleh

merincikan

lima

Manajemen

fungsi manajemen yang dianggap penting.

Secara etimologis manajemen berasal

Kelima

fungsi

tersebut

dari

dari kata management (bahasa Inggris),

Planning

turunan dari kata “to manage” yang

(pengorganisasian), Staffing (Penyusunan

artinya mengurus atau tata laksana atau

Personalia), Leading (Kepemimpinan), dan

ketatalaksanaan. Lebih jauh lagi, kata

Controlling (Pengawasan).

manage berasal dari kata manus (bahasa latin).

Organizing

Dari beberapa pendapat ahli di atas, setiap fungsi manajemen memiliki fungsi

Menurut Pearce & Robison (dalam Silalahi

(Perencanaan),

terdiri

2011:5)

menyebutkan

dasar

seperti

staffing,

directing,atau

bahwa

leading sedangkan fungsi lain-lainnya

“Management is the process of optimizing

merupakan perbedaan cara menyebut yang

human,

financial

mengandung isi yang sama (Handoko,

contributions for the achievement of

2003: 23). Fungsi-fungsi tersebut lebih

organizational goals”.

menekankan bagaimana manajemen harus

material,

and

berfungsi membuat perencanaan dalam organisasi yang bertujuan sebagai acuan atau target dalam organisasi itu sendiri.



Sedangkan

organizing

atau

langsung dan pengawasan tidak

pengorganisasian erat sekali kaitannya

langsung. Secara lebih rinci dapat

dengan

dijelaskan sebagai berikut :

coordinating,

pengorganisasian

fungsi

dalam

manajemen

1) Pengamatan langsung

bertujuan mengatur pekerjaan setiap orang

Cara ini digunakan manajemen

atau unit untuk mencapai tujuan-tujuan

untuk

organisasional.

kegiatan

mengamati operasional

dilaksanakan

yang

oleh

petugas

penyelenggara secara langsung.

3. Pengawasan

Adapun teknik yang digunakan

a. Pengertian Pengawasan Pada

jalannya

dasarnya

pengawasan

pada inspeksi langsung adalah

tindakan

(1) On the spot observation; dan

merupakan

membandingkan realita yang ada

(2) On the spot report.

dengan perencanaan yang telah

2) Pengamatan tidak langsung

ditetapkan. menurut Huda (2007:

Jenis pengawasan ini merupakan

33) menyebutkan kata pengawasan

pengawasan dari jarak jauh atau

berasal dari kata “awas” yang

secara

bermakna penjagaan.

disampaikan

(2009:

langsung oleh

yang

penyelia

kepada atasan. Laporan yang

b. Tipe-tipe Pengawasan Brantas

tidak

199-200)

telah dipersiapkan nantinya akan

menegaskan bahwa “pengawasan

disampaiakan pada manajer atas

ini dikenal atas beberapa macam,

melalui dua langkah yakni lisan

yaitu:

dan tulisan.

(1)

internal

control

(pengawasan intern); (2) external control (pengawasan eksternal); (3) formal control (pengawasan resmi); dan

(4)

informal

control

(pengawasan konsumen).” c. Teknik Pengawasan

4. Instalasi Pengolahan Air Limbah Menurut

Peraturan

Daerah

Kota

Pontianak Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pengendalian menyebutkan

Pencemaran IPAL

adalah

Air sarana

Teknik pengawasan seperti ini

pengolahan air limbah yang berfungsi

dikemukakan oleh Siagian (2012:

untuk

259) yang menyebutkan bahwa

pencemaran yang terkandung dalam air

teknik pengawasan dapat dibagi

limbah hingga baku mutu yang ditentukan.

menjadi dua cara yakni inspeksi

Sarana ini wajib berfungsi dengan baik

menurunkan

kadar

bahan



supaya

keseimbangan

lingkungan

di

sekitar tempat usaha tidak terganggu.

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian

5. Rumah Makan Peraturan Daerah Kota Pontianak

deskriptif. Penelitian ini mendeskripsikan

Nomor 3 Tahun 2004 tentang Ketertiban

atau

Umum

menginterpretasikan kondisi pengawasan

menyebutkan

bahwa

menggambarkan

Restoran/Rumah makan adalah jasa jasa

kepemilikan

usaha pangan yang bertempat di sebagian

limbah

atau

Lingkungan Hidup Kota Pontianak.

seluruh

bangunan

permanen/semi

permanen

yang dilengkapi

instalasi

dan

rumah

pengolahan

makan

oleh

air

Badan

Pada analisis data kualitatif, peneliti

dengan peralatan dan perlengkapan untuk

membangun

proses

penyimpanan,

wawancara atau pengamatan terhadap data

penyajian, dan penjualan makanan dan

yang dibutuhkan untuk dideskripsikan dan

minuman bagi umum di tempat usahanya

dirangkum. Adapun tahapan dalam analisis

berdasarkan

berlaku

data penelitian ini menurut Sugiyono

termasuk dalam golongan usaha restoran

(2003: 246) yakni (1) Data reduction

dan rumah makan.

(reduksi data); (2) Data display (penyajian

6. Gambar 1 Alur Pikir Penelitian

data);

pembuatan,

ketentuan

yang

(3)

kata-kata

Conclusion

dari

/

hasil

verification

(penarikan kesimpulan / verifikasi). Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 5 Th 2013 Tentang Pengendalian Pencemaran Air Pengawasan Kepemilikan Instalasi Pengolahan Air Limbah Rumah Makan Oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Pontianak

Terdapat pemilik atau penanggung jawab kegiatan usaha rumah makan yang membuang limbah cair langsung ke saluran air dan/atau tanah.

Teori Teknik Pengawasan Siagian (2014: 112), yaitu : 1. Pengawasan Langsung a.On the Spot Observation b. On the Spot Report 2. Pengawasan Tidak Langsung

D. HASIL

PENELITIAN

DAN

PEMBAHASAN

1.

Pengawasan Langsung Kepemilikan IPAL Rumah Makan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Pontianak a. On the Spot Observation (Inspeksi Langsung) Berdasarkan informasi dari informan

Output : Penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan bagi pihak terkait guna pengawasan pengelolaan air limbah rumah makan di Kota Pontianak lebih optimal lagi.

yaitu Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Pontianak : “kita (BLH Kota Pontianak) melakukan pengawasan IPAL



termasuk

IPAL

rumah

makan,

ada

kami menjelaskan sejelas-jelasnya pun

bidangnya sendiri yang mengurus itu.”

mereka tidak memiliki kewenangan untuk

(Wawancara, 29 Januari 2016).

memberikan keputusan. Saya rasa hal

Hal senada diutarakan oleh Kepala Bidang Pengawasan dan Pentaatan Hukum

inilah

yang

menjadi

masalah.”


Badan Lingkungan Hidup Kota Pontianak :

Hal yang sama disampaikan juga oleh

“BLH khususnya pada bidang pengawasan

Kepala Seksi Pengawasan dan Analisa

dan

Dampak Lingkungan BLH Kota Pontianak

pentaatan

pengawasan

hukum

langsung

melakukan

IPAL

kegiatan

:

“kendala

pengawasan

usaha rumah makan, tidak hanya rumah

kepemilikan

makan

melakukan

terkendala oleh kesadaran pihak rumah

pengawasan pada usaha lain. Agenda ini

makan. Memang tidak semua rumah

adalah agenda rutin bidang ini. Kami

makan demikian, namun seringnya kami

punya

dampak

hanya bisa menemui kasir atau pegawai

lingkungan” (Wawancara, 01 Februari

lainnya. Mereka tidak berhak memutuskan

2016).

apapun terkait IPAL rumah makannya.”

saja,

subbid

Menurut

kami

was.

juga

Analisa

informasi

di

atas

IPAL

oleh

langsung

kami

sering


menegaskan bahwa Badan Lingkungan Hidup Kota Pontianak telah melakukan

b. On the Spot Report (Laporan di

pengawasan kepemilikan IPAL rumah

Tempat)

makan. Namun dalam pelaksanaannya

Badan

Lingkungan

Potnianak

kesadaran pemilik dan/atau penanggung

pengawasan kepemilikan IPAL rumah

jawab rumah makan

makan dengan teknik laporan di tempat. Namun

dalam

telah

Kota

masih ditemui kendala yakni kurangnya

Berdasarkan informasi dari pegawai

juga

Hidup

melakukan

pelaksanaannya

masih

pengawas subbidang pengawasan, dan

ditemui kendala yang menghambat yaitu

analisa dampak lingkungan : “menurut

jumlah pegawai yang ada tidak seimbang

saya tidak ada kendala yang cukup berarti

dengan jumlah rumah makan yang harus

ketika

diawasi.

saya

langsung masalah

melakukan

kepemilikan yang

sering

pengawasan IPAL.

Cuma

Berdasarkan informasi dari informan

dijumpai

yaitu

pegawai pengawas pegawai pengawas

kesadaran pihak rumah makan yang

subbidang

pengawasan,

kadang kurang kooperatif. Kadang kami

dampak lingkungan : “menurut saya

diterima oleh kasir atau pegawai saja,

jumlah

pegawai

dan

pengawas

analisa

subbid



pengawasan

analisa

dampak

ratus tiga puluh enam (636) rumah makan

ditambah

kira-kira

di Pontianak. Rumah makan tersebut harus

menjadi 5-6 orang. Tapi ini lagi-lagi

diawasi atau didatangi kembali untuk

bergantung

(analisis

memastikan mereka memiliki IPAL dan

jabatan), mungkin jumlah 4 orang yang

berfungsi dengan baik. Sementara itu

sekarang sudah sesuai dengan anjab.

jumlah pegawai pengawas kepemilikan

Lagipula ada bagian yang mengurus hal

IPAL

itu, saya tidak terlalu paham juga. Sulit

berjumlah empat orang, terkadang dibantu

dibayangkan jumlah pegawai 4 orang

oleh

ditambah

harus

penataatan hukum dan kepala subbidang

mengawasi 636 rumah makan, belum lagi

pengawasan analisa dampak lingkungan.

usaha lainnya yang jika dijumlahkan bisa

Artinya

mencapai ribuan. Ukuran pengawasan

mengawasi seratus lima puluh sembilan

yang optimal menurut saya yaitu kita bisa

(159) rumah makan. Kemungkinan jumlah

mendatangi setiap usaha setahun sekali

ini akan terus bertambah mengingat masih

serta bisa mendatangi usaha-usaha baru.”

ada rumah makan yang belum didatangi.

lingkungan

dan perlu

dengan

kabid

anjab

dan

kasubbid


BLH

Kota

kepala

bidang

satu

Pontianak

hanya

pengawasan

orang

pegawai

dan

harus

Sejumlah 636 rumah makan yang

Hal yang sama diperoleh dari Bidang

sudah didatangi oleh BLH Kota Pontianak,

Pengawasan dan Pentaatan Hukum “saya

baru terdapat 124 rumah makan yang

kira tidak ada kendala yang cukup serius

memiliki IPAL. Sedangkan sisanya belum

untuk saat ini, hanya saja kendala yang

memiliki dan tidak berfungsi optimal. Hal

berkaitan dengan pengawasan kepemilikan

ini berarti pegawai pengawas kepemilikan

IPAL lebih cenderung pada kendala

IPAL rumah makan BLH Kota Pontianak

kekurangan tenaga pengawas. Petugas

harus mendatangi lagi rumah makan

yang ada pun sebenarnya adalah pegawai

tersebut untuk memastikan apakah sudah

penerima

kita

memiliki IPAL atau belum. Dampaknya

tugaskan untuk melakukan pengawasan.”

BLH Kota Pontianak tidak bisa melakukan

(Wawancara, 01 Februari 2016).

pengamatan

BLH

layanan

Kota

aduan,

Pontianak

tapi

melakukan

pengawasan langsung ke rumah makan, peneliti melampirkan surat tugas pegawai pengawas

kepemilikan

IPAL

rumah

langsung

dan

mengecek

berkas kepemilikan IPAL secara rutin setahun sekali pada satu rumah makan. BLH tidak menerapkan sanksi bagi rumah

makan

yang

kepemilikan.

tidak

mematuhi

makan. BLH Kota Pontianak hingga bulan

peraturan

Informasi

ini

desember 2015 sudah mendatangi enam

diperoleh dari informan Kepala Bidang



Pengawasan dan Pentaatan Hukum Badan

IPAL. Sedangkan kewenangan penerapan

Lingkungan Hidup Kota Pontianak : “kami

sanksi berada pada Satuan Polisi Pamong

pernah mengenakan sanksi bagi rumah

Praja Kota Pontianak melalui Peraturan

makan yang tidak memiliki IPAL, namun

Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang

sebelumnya kami melakukan pendekatan

Ketertiban Umum. Nantinya peran BLH

persuasif

Kota Pontianak bertindak selaku saksi ahli.

bila

tidak

ada

perubahan

barulah kami mengajukan rekomendasi pada satpol PP. Ini karena di badan ini

2. Pengawasan

Tidak

Langsung

tidak ada kewenangan untuk memberikan

Kepemilikan IPAL Rumah Makan

sanksi.

oleh Badan Lingkungan Hidup Kota

Nantinya

satpol

PP

yang

berwenang mengenakan sanksi biasanya tipiring tibum.” (01 Februari 2016). Demikian

pula

informasi

Pontianak Badan

dari

Lingkungan

Hidup

Kota

Pontianak khususnya Bidang Hukum dan

informan Kepala Subbidang Pengawasan,

Pentaatan

dan Analisa Dampak Lingkungan : “saya

pengawasan tidak langsung kepemilikan

beserta tiga staf saya, terkadang juga

IPAL rumah makan yang ada di Kota

Kabid Was Pentaatan Hukum turut serta

Pontianak. Praktik yang dilakukan yakni

melakukan pengawasan langsung. Kami

memberlakuan wajib lapor kualitas IPAL

juga menjumpai rumah makan yang tidak

bagi rumah makan yang sudah memiliki

memiliki IPAL. Petugas pengawas yang

IPAL.

bertugas hanya bisa memberi penjelasan

Hukum

Kendala

telah

yang

melakukan

menghambat

dan pemahaman pada pemilik dan/atau

pelaksanaan pengawasan ini adalah jumlah

penanggung jawab kegiatan usaha yang

rumah makan yang sudah memiliki IPAL

tidak memiliki IPAL. Sayangnya kami tidak

yang masih sedikit. Menurut informasi dari

bisa

langsung.

informan yaitu Ibu Nurani, Pemilik RM

Kewenangan pemberian sanksi ada pada

Batagor Melvin : “pegawai dari BLH

pihak Satpol PP. Kami hanya memberi

pernah berkunjung kesini kira-kira tahun

berkas rekomendasi.” (28 Januari 2016).

lalu, kebetulan waktu itu suami saya yang

memberikan

Menurut

sanksi

Kota

menerima. Mereka mengecek dokumen-

Pontianak Nomor 5 Tahun 2013 Tentang

dokumen lingkungan yang kami punya.

Pengendalian

Air

Mereka juga mengecek IPAL kami, apakah

Badan

berfungsi dengan baik atau tidak. Saya

Lingkungan Kota Pontianak hanya sebatas

secara pribadi sangat perhatian pada

pada kegiatan pengawasan kepemilikan

lingkungan

menyebutkan

Peraturan

Daerah

Pencemaran kewenangan

tempat

saya

berdagang.



Meskipun harganya Rp 7.000.000an, bagi

pemeriksaannya.

saya tidak masalah bila itu peraturannya.”

wawancara

(Wawancara, 03 Maret 2016).

pengawasan,

Peneliti

pada

melakukan

kepala

dan

subbidang

analisa

dampak

Informasi serupa juga didapat dari

lingkungan dalam. Beliau mengatakan :

Bapak Hendro, Pemilik Restoran Beringin

“pada prinsipnya kami sangat bersyukur

:

jika

“banyak

pegawai

yang

melakukan

mereka

sudah

memiliki

IPAL,

pengecekan di sini salah satunya dari

meskipun tidak melaporkan hal tersebut.

BLH. Mereka rutin berkunjung kesini,

Sebenarnya

terakhir kali kesini tahun 2015. Mereka

sanksi itu, hanya saja saya secara pribadi

mengecek IPAL kami, untungnya IPAL

sebisa

kami sudah ada sejak tahun 2010 dan

pembinaan,

masih berfungsi dengan baik sampai saat

hukum. Sebab pasti ada biaya untuk cek

ini. Terkait harga, meskipun menambah

lab rutin 3 bulan sekali. Saya khawatir ini

pengeluaran

mau

memberatkan pihak rumah makan terlebih

penuhi.”

rumah makan skala kecil. Sebab ini juga

peraturan

kami, itu

mau

harus

tidak

kami

(Wawancara, 27 Februari 2016)

ada

mungkin

peraturan

melalui

mengurangi

mengenai

pendekatan pendekatan

yang membuat tidak semua rumah makan

Selanjutnya informasi diperoleh dari informan Ibu Ranti, Pemilik Kantin Ara :

melakukan cek lab rutin.” (Wawancara, 28 Januari 2016)

“pihak BLH pernah berkunjung kesini buat

Berdasarkan informasi dari informan

mengecek pengelolaan limbah usaha kami.

Kepala Bidang Pengawasan dan Pentaatan

Tapi apakah usaha kecil seperti kami

Hukum,

harus memasang IPAL seperti restoran-

mengadakan

restoran besar lain.”

lingkungan khususnya IPAL dua kali

mengatakan

:

“kita

sosialisasi

rutin tentang

Dengan demikian dapat disimpulkan

setahun. Kita undang mereka secara

bahwa biaya pengadaan IPAL yang cukup

kelompok misalnya kelompok usaha rumah

mahal bagi usaha rumah makan skala kecil.

makan

Bentuk pengawasan tidak langsung dapat

Kegiatannya biasanya di aula kantor

juga berupa kegiatan sosialisasi oleh BLH

walikota sebab kami tidak punya ruangan

Kota Pontianak tentang IPAL kepada pihak

yang cukup untuk menampung kurang

rumah makan baik skala kecil, menengah,

lebih 100 orang. Tapi tahun ini kami tidak

maupun atas.

melakukan sosialisasi karena tidak ada

Peneliti menggali informasi lebih dalam lagi seputar sanksi bagi rumah makan

yang

tidak

melaporkan

jalan

Gajahmada,

dsb.

dalam program kerja.” (Wawancara, 01 Februari 2016).

hasil



Hal yang sama juga diungkapkan oleh

E. KESIMPULAN

Kepala subbidang pengawasan, dan analisa dampak lingkungan : “sosialisasi rutin

Berdasarkan pembahasan pada bagian

dilaksanakan minimal 2 kali setahun.

sebelumnya,

maka

dapat

Cuma tahun ini kita tidak mengadakan

kesimpulan sebagai berikut :

sosialisasi lagi. Sosialisasi yang ada

1. Badan

Lingkungan

ditarik

Hidup

Kota

nantinya merupakan agenda kegiatan dari

Pontianak telah melakukan pengawasan

tiap kelurahan, kita dari BLH hanya

di

diundang

pengawasan

saja

sebagai

narasumber.”


yakni

pegawai

lingkungan.

pengawasan

Selanjutnya masih informasi dari informan

bidang

pengawas

Salah

tersebut

satu adalah

kepemilikan

instalasi

pengolahan air limbah rumah makan. Pengawasan dilakukan dengan cara

pegawai pengawas subbidang pengawasan,

pengawasan

dan

lingkungan

langsung. Langkah ini diterapkan untuk

melakukan

memastikan

analisa

mengatakan

dampak :

“selain

langsung

pihak

dan

rumah

tidak

makan

pengawasan kepemilikan IPAL, kami juga

mematuhi peraturan terkait IPAL serta

rutin megadakan sosialisasi terkait IPAL.

tidak membuang limbah cair langsung

Tujuannya supaya pelaku usaha paham

ke lingkungan.

dengan pentingnya fungsi IPAL bagi usaha

2. Badan

Lingkungan

Hidup

Kota

dan lingkungan. Tapi untuk tahun ini

Pontianak telah melakukan pengawasan

badan ini tidak mencantumkan kegiatan

dengan teknik pengamatan langsung

sosialisasi dalam rencana kegiatannya.

(On the Spot Obsrvation ). Namun

Kegiatan sosialisai akan diadakan oleh

pengawasan tersebut belum berjalan

pihak kelurahan, kami bertindak sebagai

optimal. Hal ini dikarenakan

narasumber saja.”

pegawai yang ada tidak seimbang

Berdasarkan

informasi

jumlah

tersebut,

dengan jumlah rumah makan yang

peneliti memperoleh fakta bahwa BLH

harus diawasi tidak seimbang. Selain

Kota Pontianak tidak mengagendakan

itu,

kegiatan sosialisasi tentang IPAL lagi.

dan/atau

Melainkan

diagendakan

pihak

makan

kelurahan

yang

hanya

langsung tidak optimal. Faktor lainnya

melibatkan pihak BLH Kota Pontianak

yakni biaya pengadaan IPAL yang

sebagai narasumber.

cukup mahal bagi usaha rumah makan

oleh

selanjutnya

kurangnya

kesadaran

penanggung juga

jawab

membuat

pemilik rumah

pengamatan

skala kecil.



3. Badan

Lingkungan

Hidup

Kota

kesibukan beliau sehingga peneliti tidak

Pontianak telah melakukan kegiatan sosialisasi dan pembinaan. Kegiatan

bisa melakukan wawancara mendalam. 2. Peneliti kesulitan memperoleh data

tersebut terakhir kali dilaksanakan tahun

pendukung

terkait

pengawasan

lalu, namun tahun ini tidak teragenda

kepemilikan IPAL rumah makan dari

lagi oleh Badan tersebut melainkan

pemilik dan/atau penanggung jawab

diadakan oleh pihak Kelurahan.

usaha. Ini dikarenakan alasan privasi dan kebersediaan pihak rumah makan untuk diwawancara. 3. Peneliti memiliki keterbatasan waktu,

F. SARAN 1. Bagi BLH Kota Pontianak Pelaksanaan

tenaga, dan biaya dalam penelitian ini.

pengawasan

langsung

Akibatnya peneliti tidak bisa sempurna

kiranya dapat berjalan optimal bila ada penambahan

pegawai

dalam menyelesaikan penelitian ini.

pengawas.

Disamping itu juga diperlukan skema pengadaan IPAL bagi usaha rumah makan

skala

kecil

dengan

H. REFERENSI

biaya

serendah mungkin.

1.

Buku-buku :

2. Bagi pihak rumah makan Perlu adanya kesadaran seluruh pemilik rumah

makan

terkait

pengolaan

lingkungan secara bijak, salah satunya ketika

pengawasan

berlangsung.

Peneliti

menyarankan

agar

hasil

digunakan

oleh

penelitian

dapat

pemangku kepentingan terkait guna membuat keputusan yang lebih baik lagi.

G. KETERBATASAN PENELITIAN

Amir, M.Taufiq. 2012. Manajemen Strategik Konsep dan Aplikasi. Jakarta: Rajawali Pres. Aswan, Wahyu Patmos Losianus. 2015. “Pengawasan Pemerintah Terhadap Pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten di Kabupaten Sekadau”. Skripsi. FISIP, Ilmu Pemerintahan, Universitas Tanjungpura. Badan Pusat Statistik Kota Pontianak. 2015. Kota Pontianak Dalam Angka 2015. Pontianak. Badan Pusat Statistik Kota Pontianak. Brantas. 2009. Dasar-dasar Manajemen. Bandung: Alfabeta.

1. Peneliti kesulitan memperoleh data pendukung

terkait

pengawasan

kepemilikan IPAL rumah makan dari

Daryanto dan Abdullah. 2013. Pengantar Ilmu Manajemen Dan Komunikasi, Jakarta: Prestasi Pustakarya.

Kepala Badan. Ini disebabkan oleh



Faisal, Sanafiah. 2007. Format-format Penelitian Sosial, Jakarta: Rajawali Press.

Fungsi dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Kota Pontianak.

Gunarsih. 2015. “Pengawasan BPD Terhadap Penyelenggaraan Peraturan Desa di Dusun Karya III Desa Jawa Tengah Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya”. Skripsi. FISIP, Ilmu Administrasi Negara, Universitas Tanjungpura.

Peraturan Walikota Pontianak Nomor 46 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Kota Pontianak.

Handoko, Hani. 2003. Manajemen, Edisi Kedua. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta. Huda, Ni’matul. 2007. Pengawasan Pusat Terhadap Daerah. Yogyakarta: FH UII Khaliesh, Hamdil, dkk. 2012. Karakteristik Permukiman Tepian Sungai Kampung Beting Di Pontianak Dari Rumah Lanting ke Rumah Tiang, Bandung: Prosiding Temu Ilmiah IPLBI 2012. Moleong, J.Lexi. 2011. Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya. Patilima, Hamid. 2011. Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta. Siagian, Sondang. 2014. Manajemen Stratejik, Jakarta: Bumi Aksara. Silalahi, Ulber. 2011. Azas-azas Manajemen, Jakarta: Rajawali Press ___________. 2012. Metode Penelitian Sosial, Bandung: Refika Aditama. Sugiyono. 2003. Metode Kualitatif, Bandung: Alfabeta.

2.

Penelitian

Peraturan Perundang-undangan :

Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Pencemaran Air. Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Tugas Pokok,


RlSET TEKNOWGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS TANJUNGPURA ; FAKULTAS D...MUSOSIAL DAN ILMU POLITIK

KEMENTERIAN

\

PENGELOLA JURNAL MAHASISWA '" Jalan Prot Dr. H. Hadari Nawawi, PontiaBak Kotak Pos 78U4

,.

LEMBAR PERNY ATAAN PERSETUJUAN UNOOAH I PUBLlKASI KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya: Nama Lengkap NIM / Periode lutus Tanggal Lulus F,akultas/ Jurusan E-mail addresJ HP

· \vo.n ~~ulo.no..

;~2m3;~f::::::J]lt · 31 Mo.reb 1..0r~ . · .•....................Jm

J~~.?~.~~.~ . :~~~~~!!~!~~~Q~~~~:~.~.~~.~.~.:?~.~.l:?~l

: ISIP / ~\~~..~

,

,-,

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan.syarat administratif kelulusan mahasiswa (SI), menl:ytujui untuk memberikan kepada Pengelola Jmnal Mahasiswa .e.y.~~j.~ *) pada Program Studi . l~'Y!Y. ...AM~~~~L.~9.t~ ..... Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksldusif (Non--exciusive Royalty-Free Right) atas korya ilmiah saya yang beljudul··) :

RJ fA ~?~@~~.!S~E~~.\~~.K~~

..~ M:\ ~

............................... _._

~~?.~.~'::.~~~ ~~~~~.~~~~~ P.s~~..y.~~!:.~.t\.

Q~§H ~.~~W k\~~.~N.~.~

~\9.\!.

XSJ1J.~ ~~11.P.\~A~ .

.,

beserta perangkat yang diperlukan (hila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksldusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengaJih..medial format-ken, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet &tau media lain):

o Secarafulltex r:r2(content artikel sesuai dengan standar penulis jumal yang berlaku.

• Dibuat di Pada tan~

: Pontianak ~j_••...~

..1y.9.:~ ~~.~~~ NIM ..

s.:.~~\~~~(i :

G,

:!:9L.. .

.

Catatan : *tulis nama jumal sesuai prodi masing-masing (puhlikalGovernancelAspirasi/Sociodev/Sosiologique) Setelah mendapat persetujuan dati pengelola Jumal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dUampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)

PENGAWASAN KEPEMILIKAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH RUMAH MAKAN OLEH BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA PONTIANAK

Recommend Documents