PENGATURAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) PADA JALUR HIJAU DAN KAWASAN LIMITASI DI KABUPATEN BADUNG

TESIS

PENGATURAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) PADA JALUR HIJAU DAN KAWASAN LIMITASI DI KABUPATEN BADUNG

KOMANG AGUS WIRA KUSUMA

PROGRAM STUDI PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2015

TESIS

PENGATURAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) PADA JALUR HIJAU DAN KAWASAN LIMITASI DI KABUPATEN BADUNG

KOMANG AGUS WIRA KUSUMA NIM: 1292462029

PROGRAM STUDI PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2015

PENGATURAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) PADA JALUR HIJAU DAN KAWASAN LIMITASI DI KABUPATEN BADUNG

Tesis ini dibuat untuk memperoleh Gelar Magister Kenotariatan Pada Program Magister Kenotariatan Universitas Udayana

KOMANG AGUS WIRA KUSUMA NIM: 1292462029

PROGRAM STUDI PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2015

ii

LEMBAR PENGESAHAN

TESIS INI TELAH DISETUJUI PADA TANGGAL 15 OKTOBER 2015

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Prof. Dr. I Wayan Parsa, SH., M.Hum NIP.1959 1231198602 1 007

Dr. Putu Gede Arya Sumerthayasa, SH., MH NIP. 19640915 19903 1 004

Mengetahui :

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Udayana

Direktur Program Pascasarjana Universitas Udayana

Dr. Desak Putu Dewi Kasih, SH., M.Hum NIP. 19640402 198911 2 001

Prof. Dr. dr. A.A Raka Sudewi, Sp.S.(K) NIP. 195902151985102001

iii

TESIS INI TELAH DIUJI PADA TANGGAL : 5 OKTOBER 2015

PanitiaPengujiTesis Berdasarkan SK RektorUniversitasUdayana Nomor :3368/UN14.4/HK/2015, Tanggal 1 Oktober2015

Ketua

: Prof. Dr. I Wayan Parsa,SH.,M.Hum

Sekretaris

: Dr. PutuGedeAryaSumerthayasa, SH.,MH

Anggota

: 1. Dr. PutuTuniCakabawa Landra,SH.,M.Hum 2. Dr. DesakPutuDewiKasih, SH.,M.Hum 3. Dr. Ni Ketut Sri Utari, SH.,MH

iv

PERNYATAAN PLAGIAT

Dengan ini saya menyatakan yang sebenarnya bahwa : Nama

: Komang Agus Wira Kusuma

NIM

: 1292462029

Program Studi

: Kenotariatan

Judul Tesis

: Pengaturan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pada Jalur Hijau dan Kawasan Limitasi di Kabupaten Badung.

Dengan ini menyatakan bahwa karya ilmiah tesis ini bebas dari plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti plagiat dalam karya ilmiah ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Perundang-undangan yang berlaku.

Denpasar, 15 Oktober 2015 Yang membuat pernyataan,

Komang Agus Wira Kusuma

v

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa, dengan selesainya tesis ini. Adapun judul tesis ini adalah ”Pengaturan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pada Jalur Hijau dan Kawasan Limitasi di Kabupaten Badung.” Tesis ini disusun untuk memenuhi kriteria sebagai salah satu syarat meraih gelar Magister Kenotariatan pada Program Pascasarjana Universitas Udayana. Banyak kendala yang dihadapi oleh penulis dalam rangka penyusunan tesis ini, yang hanya berkat bantuan berbagai pihak, maka tesis ini selesai pada waktunya. Dalam kesempatan ini penulis dengan tulus menyampaikan terima kasih kepada Prof. Dr. I Wayan Parsa, SH., M.Hum, pembimbing pertama dan Dr. Putu Gede Arya Sumertayasa, SH.,MH, pembimbing kedua, yang telah memberikan bimbingan dan ide kepada penulis dalam proses penyelesaian tesis ini. Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Rektor Universitas Udayana, Prof. Dr. dr. Ketut Suastika, Sp.PD-KEMD, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Magister Universitas Udayana, kepada Direktur Program Pascasarjana Universitas Udayana, Prof. Dr. dr. A. A. Raka Sudewi, Sp. S(K) atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk menjadi mahasiswa Program Magister pada Program Pascasarjana Universitas Udayana, kepada Prof. Dr. I Gusti Ngurah Wairocana, SH., MH., atas izin yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti Program Magister. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Udayana, Dr. Desak Putu Dewi Kasih, SH., M.Hum., atas kesempatan dan dukungan yang telah diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan pada Program Magister Kenotariatan Universitas Udayana, kepada panitia penguji tesis, yang telah memberikan masukan dan saran kepada penulis dalam proses penyelesaian tesis ini.

vi

Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen pengajar pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Udayana atas ilmu yang telah diberikan, rekan-rekan mahasiswa serta Bapak dan Ibu staf beserta karyawan Magister Kenotariatan Universitas Udayana yang telah banyak membantu kelancaran proses administrasi. Terimakasih juga penulis sampaikan kepada orang tua, istri dan anak-anak yang tercinta serta teman-teman lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, atas dukungan dan sarannya untuk menyelesaikan tesis ini. Akhir kata penulis berharap tesis ini dapat

bermanfaat bagi semua pihak yang

berkepentingan.

Denpasar 15 Oktober 2015 Penulis

vii

ABSTRAK

Keputusan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung untuk memberi pengurangan PBB bagi jalur hijau dan kawasan limitasi lainnya hingga 100% (pembebasan PBB) melalui Peraturan Bupati Badung Nomor 89 Tahun 2012, tidak terlepas dari upaya Pemerintah Kabupaten Badung untuk mengelola dan mempertahankan jalur hijau yang merupakan salah satu unsur kota yang penting khususnya dilihat dari fungsi ekologis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan (1) dasar pengaturan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan pada jalur hijau dan kawasan limitasi di Kabupaten Badung; dan (2) Kedudukan hukum Peraturan Bupati Kabupaten Badung Nomor 89 Tahun 2012 dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yang mengkaji dan menganalisa bahan hukum yaitu berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang terkait dengan pengaturan yang dipakai untuk pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada jalur hijau dan kawasan limitasi di Kabupaten Badung. Pendekatan penelitian yang digunakan merupakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep hukum (conceptual approach) dan pendekatan historis (historical approach). Bahan hukum yang diperoleh, dikelompokkan dan disusun secara sistematis dan untuk selanjutnya bahan hukum tersebut dianalisis dengan teknik deskripsi, interpretasi, sistematisasi, argumentasi dan evaluasi. Hasil penelitian menunjukkan (1) dasar pengaturan untuk pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan untuk obyek pajak pada jalur hijau dan kawasan limitasi di Kabupaten Badung terdiri dari Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan dan Peraturan Bupati Badung Nomor 89 Tahun 2012 tentang Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Jalur Hijau dan Kawasan Limitasi. Pemerintah Daerah Kabupaten Badung menafsirkan bahwa untuk jalur hijau dan kawasan limitasi lainnya termasuk ke dalam obyek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan (2)kedudukan hukum Peraturan Bupati Badung Nomor 89 Tahun 2012 mengenai Pajak Bumi dan Bangunan pada jalur hijau dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan merupakan peraturan pelaksana dari UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang memberikan kewenangan pemungutan dan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah kota dan pemerintah kabupaten. Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ketiga peraturan tersebut termasuk dalam hierarki struktur hukum Indonesia, dengan demikian ketiga peraturan perundang-undangan tersebut tidak boleh bertentangan satu sama lainnya. Kata Kunci: Pajak Bumi dan Bangunan, Jalur Hijau, Peraturan Bupati.

viii

ABSTRACT

The decision of Local Governments of Badung Regency to give the green line reduction and other limitations areas up to 100% (Land and Building Tax liberation) through the Badung Regent Regulation No. 89 of 2012, is inseparable from the efforts of the Badung Government to manage and maintain the green line which is one of the city's most important element in terms of the ecological functions. The objective of this research are to reveal and analyzed (1) basic arrangements used for the imposition of Land and Building Tax on the green line and the area limitation in Badung Regency; and (2) Regulation synchronization of Badung Regent No. 89 of 2012 on the Law No. 28 Year 2009 on Regional Taxes and Retribution. This research used the normative legal research which examines and analyzes the legal materials in the form of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials, related to the arrangements used for the imposition of Land and Building Tax on the green line and the limitation area in Badung Regency. The research approach used are statute approach, conceptual approach and historical approach. The legal materials obtained, grouped and arranged systematically and for subsequent legal materials were analyzed by the description, interpretation, systematization, argumentation and evaluation technique. The research result indicated (1) basic arrangements used for the imposition of Tax on Land and Building on the green line and the limitation araes in Badung Regency consists of Local Regulation of Badung Regency No. 3 of 2012 on Tax of Land and Building for Rural and Urban and the Badung Regent Regulation No. 89 Year 2012 on Land and Building Tax Deduction for Rural and Urban on green line and limitation areas. Local Government of Badung Regency interprets that to the green line and the other limitation areas including to the object which is not subject to Land and Building Tax of Rural and Urban; and (2) the legal status Badung Regent Regulation No. 89 of 2012 on Land and Building Tax on the Green Line and Regional Regulation No. 3 of 2012 on Land and Building Tax is the implementing regulations of Law No. 28 Year 2009 on Regional Taxes and Levies giving authority collection and management of land and building tax handed over entirely to the city government and the district government. Under Article 7 of Law No. 12 of 2011 Concerning the Establishment of legislation, the three regulations, namely Act No. 28 of 2009, the Regional Regulation Badung District No. 3 of 2012 and Rule Badung Regent No. 89 of 2012 is included in the hierarchy of the legal structure Indonesia, the third such legislation should not contradict each other. Keywords: Land and Building Tax, Green Line, Regent Regulation.

ix

RINGKASAN

Tesis ini menganalisis Pengaturan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pada Jalur Hijau dan Kawasan Limitasi di Kabupaten Badung. Bab I, menguraikan latar belakang masalah yang dalam hal ini perlu dilakukan penelitian lebih lanjut berkaitan dengan program/kebijakan Bupati Badung untuk meniadakan pemungutan PBB berkaitan dengan pengurangan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan untuk kondisi tertentu objek pajak pada jalur hijau dan kawasan limitasi apakah dapat dilaksanakan, sedangkan sudah ada peraturan yang lebih tinggi yang mengatur tentang itu. Dalam pelaksanaannya juga, proses PBB melibatkan banyak pihak yang terkait seperti : Kantor Pertanahan, Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Bank, Pemerintah Daerah, Kantor Pajak, Pengadilan dan lembaga-lembaga berwenang lainnya. Selain itu peraturan-peraturan yang mendukung pelaksanaan PBB juga saling terkait antara satu dengan lainnya. Karena saling keterkaitan tersebut, baik keterkaitan peraturan maupun lembaga-lembaganya, maka dalam prakteknya tidak jarang malah menimbulkan permasalahan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka pada sub ini juga diuraikan mengenai perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teoritis dan metode penelitian. Bab II, menguraikan tinjauan tentang Pajak Daerah dan Kawasan Hijau. Bab ini terdiri dari 3 Sub Bab yaitu Sub Bab pertama tentang Pajak; yang membahasa tentang Pengertian Pajak; Asas-Asas dan Syarat-Syarat Pemungutan Pajak yang terdiri dari Asas-Asas Pemungutan Pajak dan Syarat-Syarat Pemungutan Pajak, Fungsi Pajak; Subyek Pajak dan Obyek Pajak yang terdiri dari Subyek Pajak, Obyek Pajak; Tarif Pajak yang terdiri dari Tarif Pajak Pada Umumnya, Tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sub Bab kedua membahas tentang Pajak Daerah yang membahas tentang Pengertian Pajak Daerah, JenisJenis Pajak Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah yang terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan serta Pajak Bumi dan Bangunan sebagai Pajak Daerah, Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Perpajakan. Sub Bab ketiga membahas tentang Kawasan Jalur Hijau dan Limitasi Bab III merupakan hasil penelitian dan pembahasan rumusan masalah yang pertama, mengenai dasar hukum pengaturan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada jalur hijau dan kawasan limitasi di Kabupaten Badung. Bab ini dibagi menjadi 2 Sub Bab yaitu Sub Bab pertama mengenai Landasan Yuridis Pengaturan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 (UUD 1945); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sub Bab kedua membahas tentang Dasar Hukum Pengaturan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Jalur Hijau dan Kawasan Limitasi) yang terdiri dari Unsur-Unsur Dasar Hukum Pengaturan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); Kewenangan Pembuat Pengaturan PBB; Peraturan

x

Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2013-2033. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Peraturan Bupati Badung Nomor 89 Tahun 2012 tentang Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk Kondisi Tertentu Objek Pajak pada Jalur Hijau dan Kawasan Limitasi. Bab IV merupakan hasil penelitian dan pembahasan rumusan masalah kedua terkait dengan kedudukan hukum Peraturan Bupati Kabupaten Badung Nomor 89 Tahun 2012 dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Bab ini dibagi menjadi 5 Sub Bab yang terdiri dari Sub Bab pertama membahasa tentang Ketentuan Hukum dalam Pengaturan Pembebasan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kawasan Jalur Hijau dan Kawasan Limitasi Lainnya. Sub Bab kedua membahas tentang Peraturan Kebijakan sebagai Bentuk Kewenangan Diskresi. Sub bab ketiga membahas mengenai Kajian Filosofis Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk Jalur Hijau dan Kawasan Limitasi di Kabupaten Badung. Sub bab keempat membahasa tentang Kedudukan hukum Peraturan Bupati Kabupaten Badung Nomor 89 Tahun 2012 dan Peraturan Daerah Badung Nomor 3 Tahun 2012 terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Bab V merupakan bab penutup yaitu menguraikan tentang simpulan dan saran dari penulis. Penulis menyimpulkan bahwa (1) dasar pengaturan untuk pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk obyek pajak pada jalur hijau dan kawasan limitasi di Kabupaten Badung terdiri dari Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Peraturan Bupati Badung Nomor 89 Tahun 2012 tentang Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk Kondisi Tertentu Objek Pajak pada Jalur Hijau dan Kawasan Limitasi. Pemerintah Daerah Kabupaten Badung menafsirkan bahwa untuk jalur hijau dan kawasan limitasi lainnya termasuk obyek pajak yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan dan fungsi pajak yang menonjol disini diutamakan pada fungsi mengatur. Pemerintah bisa mengatur kawasan jalur hijau dan kawasan limitasi melalui kebijaksanaan pajak, dengan fungsi mengatur tersebut maka pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Kawasan jalur hijau dan kawasan limitasi lainnya memenuhi ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, oleh karena itu kawasan jalur hijau dan kawasan limitasi lainnya termasuk ke dalam obyek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Berdasarkan penafsiran ini, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Badung membuat kebijakan pengurangan PBB hingga 100% terhadap obyek pajak kawasan jalur hijau dan kawasan limitasi lainnya, yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Badung Nomor 89 Tahun 2012 tentang Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk Kondisi Tertentu Objek Pajak pada Jalur Hijau dan Kawasan Limitasi; dan (2) kedudukan hukum Peraturan Bupati Badung Nomor 89 Tahun 2012 mengenai Pajak Bumi dan Bangunan pada jalur hijau dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang

xi

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang memberikan kewenangan pemungutan dan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah kota dan pemerintah kabupaten. Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ketiga peraturan tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 3 Tahun 2012 dan Peraturan Bupati Badung Nomor 89 Tahun 2012 termasuk dalam hierarki struktur hukum Indonesia, dengan demikian ketiga peraturan perundang-undangan tersebut tidak boleh bertentangan satu sama lainnya sehingga tercipta peraturan perundang-undangan yang berada dibawah selaras dengan aturan yang ada di atasnya. Sementara itu saran yang dapat disampaikan agar Pemerintah Daerah Kabupaten Badung memberikan kebijakan diskresi untuk pengurangan PBB hingga 100% bagi jalur hijau dan kawasan limitasi lainnya di Kabupaten Badung benar-benar diarahkan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat yang peduli akan kelestarian lingkungan hidup maka pemerintah sebaiknya membeli tanah pada jalur hijau dan kawasan limitasi tersebut sehingga berdampak pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung yang memberi penghargaan pada masyarakat yang memelihara kawasan jalur hijau yang berguna bagi masyarakat luas sebaiknya diteruskan, mengingat pemeliharaan keberadaan jalur hijau.

xii

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM...................................................................................

i

PRASYARAT GELAR ............................................................................

ii

LEMBAR PENGESAHAN ......................................................................

iii

LEMBAR PANITIA PENGUJI ..............................................................

iv

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT .......................................................

v

UCAPAN TERIMA KASIH ....................................................................

vi

ABSTRAK................................................................................................

viii

ABSTRACT...............................................................................................

ix

RINGKASAN ...........................................................................................

x

DAFTAR ISI ............................................................................................

xiii

DAFTAR TABEL ....................................................................................

xvii

DAFTAR SINGKATAN ..........................................................................

xviii

BAB I PENDAHULUAN .........................................................................

1

1.1 Latar Belakang Masalah .................................................................

1

1.2 Rumusan Masalah ..........................................................................

10

1.3 Tujuan Penelitian ...........................................................................

10

1.3.1 Tujuan Umum........................................................................

10

1.3.2 Tujuan Khusus.......................................................................

11

1.4 Manfaat Penelitian..........................................................................

11

1.4.1 Manfaat Teoritis ....................................................................

11

1.4.2 Manfaat Praktis......................................................................

11

1.5 Landasan Teoritis ...........................................................................

12

1.5.1 Teori Welfare State (Teori Negara Kesejahteraan) .................

12

1.5.2 Teori Kewenangan .................................................................

17

1.5.3 Teori Keadilan .......................................................................

21

1.5.4 Konsep Pajak .........................................................................

25

1.5.5 Konsep Jalur Hijau ................................................................

28

1.5.6 Konsep Kawasan Limitasi .....................................................

31

xiii

1.6 Metode Penelitian ..........................................................................

33

1.6.1 Jenis Penelitian .....................................................................

33

1.6.2 Jenis Pendekatan ...................................................................

34

1.6.3 Sumber Bahan Hukum ...........................................................

35

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum ......................................

35

1.6.5 Teknik Analisis Bahan Hukum ..............................................

36

BAB II TINJAUAN TENTANG PAJAK DAERAH DAN KAWASAN HIJAU ...........................................................................................

38

2.1 Pajak ..............................................................................................

39

2.1.1 Pengertian Pajak ...................................................................

39

2.1.2 Asas-Asas dan Syarat-Syarat Pemungutan Pajak ...................

40

2.1.2.1 Asas-Asas Pemungutan Pajak ....................................

40

2.1.2.2 Syarat-Syarat Pemungutan Pajak ...............................

44

2.1.3 Fungsi Pajak .........................................................................

45

2.1.4 Subyek Pajak dan Obyek Pajak .............................................

46

2.1.4.1 Subyek Pajak ............................................................

46

2.1.4.2 Obyek Pajak ..............................................................

50

2.1.5 Tarif Pajak ............................................................................

54

2.1.5.1 Tarif Pajak Pada Umumnya .......................................

54

2.1.5.2 Tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) .....................

56

2.2 Pajak Daerah ..................................................................................

58

2.2.1 Pengertian Pajak Daerah .......................................................

58

2.2.2 Jenis-Jenis Pajak Daerah .......................................................

60

2.2.3 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah ........................................................................

63

2.2.3.1 Pajak Bumi dan Bangunan ........................................

63

2.2.3.2 Pajak Bumi dan Bangunan sebagai Pajak Daerah ......

71

2.2.4 Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Perpajakan ............................................................................

75

2.3 Kawasan Jalur Hijau dan Limitasi ..................................................

79

xiv

BAB III DASAR HUKUM PENGATURAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) PADA JALUR HIJAU DAN KAWASAN LIMITASI DI KABUPATEN BADUNG.....................................

85

3.1 Landasan Yuridis Pengaturan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ....

85

3.1.1 Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 (UUD 1945)......

86

3.1.2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah .................................................................................. 3.1.3 Undang-Undang

Nomor

32

Tahun

2009

88

tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ................

90

3.1.4 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ...................................................................................

92

3.1.5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ............................................................

93

3.2 Dasar Hukum Pengaturan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Jalur Hijau dan Kawasan Limitasi ..................................................

96

3.2.1 Unsur-Unsur Dasar Hukum Pengaturan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ................................................................... 3.2.2 Kewenangan Pembuat Pengaturan PBB ................................

98 100

3.2.3 Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2013-2033……………………………………………

102

3.2.4 Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) ..............................................................................

106

3.2.5 Peraturan Bupati Badung Nomor 89 Tahun 2012 tentang Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk Kondisi Tertentu Objek Pajak pada Jalur Hijau dan Kawasan Limitasi .................................................

xv

108

BAB

IV

KEDUDUKAN

KABUPATEN

HUKUM

BADUNG

PERATURAN

NOMOR

89

BUPATI

TAHUN

2012

MENGENAI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA JALUR HIJAU DAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG

PAJAK

DAERAH

DAN

RETRIBUSI

DAERAH………………..................................................................

112

4.1 Ketentuan Hukum dalam Pengaturan Pembebasan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kawasan Jalur Hijau dan Kawasan Limitasi Lainnya ............................................................................

112

4.2 Peraturan Kebijakan sebagai Bentuk Kewenangan Diskresi ............

118

4.3 Kajian Filosofis Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk Jalur Hijau dan Kawasan Limitasi di Kabupaten Badung ......

132

4.4 Kedudukan Hukum Peraturan Bupati Kabupaten Badung Nomor 89 Tahun 2012 dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ...........................

134

BAB V PENUTUP ...................................................................................

143

5.1 Kesimpulan ....................................................................................

143

5.2 Saran ..............................................................................................

145

DAFTAR PUSTAKA ...............................................................................

146

xvi

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Kondisi Pengaturan Pajak Bumi dan Bangunan pada Jalur Hijau dan Kawasan Limitasi ................................................................

xvii

110

DAFTAR SINGKATAN

APBN

:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Migas PBB UUD NRI

: : :

Minyak Dan Gas Pajak Bumi dan Bangunan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

PAD Perda PDRD SPPT PPAT TUN SUTET SKPD UUKUP

: : : : : : : : :

Pendapatan Asli Daerah Peraturan Daerah Pendapatan Daerah dan Retribusi Daerah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pejabat Pembuat Akta Tanah Tata Usaha Negara Saluran Utama Tegangan Ekstra Tinggi Satuan Kerja Perangkat Daerah Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

WNI WNA NJOP SPOP NJKP NJOPTKP BPHTB PBB-P2 KPP Ditjen Pajak KP PBB MPR HAM

: : : : : : : : : : : : :

Warga Negara Indonesia Warga Negara Asing Nilai Jual Objek Pajak Surat Pemberitahuan Objek Pajak Nilai Jual Kena Pajak Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kantor Pelayanan Pajak Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Hak Asasi Manusia

STPD SKPDLB PUU

: : :

Surat Tagihan Pajak Daerah Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar Peraturan Undang-undangan

xviii