PENGARUH TEKANAN EKSTERNAL, KETIDAKPASTIAN LINGKUNGAN DAN KOMITMEN MANAJEMEN TERHADAP PENERAPAN TRANSPARANSI PELAPORAN KEUANGAN

PENGARUH TEKANAN EKSTERNAL, KETIDAKPASTIAN LINGKUNGAN DAN KOMITMEN MANAJEMEN TERHADAP PENERAPAN TRANSPARANSI PELAPORAN KEUANGAN (Sudi Empiris pada SKPD Kabupaten Kebumen)

NASKAH PUBLIKASI

Disusun Oleh : FAHMI FAKIH FITRIANTO B200110334

PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 2015

PENGARUH TEKANAN EKSTERNAL, KETIDAKPASTIAN LINGKUNGAN DAN KOMITMEN MANAJEMEN TERHADAP PENERAPAN TRANSPARANSI PELAPORAN KEUANGAN (Sudi Empiris pada SKPD Kabupaten Kebumen)

FAHMI FAKIH FITRIANTO (B200110334) Program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta Email: [email protected] B200110334 ABSTRAK Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalis pengaruh tekanan eksternal, ketidakpastian lingkungan dan komitmen manajemen terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan atau pegawai yang bekerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Kebumen. Metode pengumpulan sampel dengan menggunakan teknik purposive sampling. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 72 responden. Dalam penelitian ini untuk menganalisis data dilakukan menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukan bahwa R2 diperoleh nilai 0,438 yang berarti bahwa 43,8% penerapan transparansi pelaporan keuangan dipengaruhi oleh tekanan eksternal, ketidakpastian lingkungan dan komitmen manajmen. Sisanya sebanyak 56,2% dipengaruhi variabel diluar model. Hasil uji t menunjukkan bahwa tekanan eksternal, ketidakpastian lingkungan dan komitmen manajemen berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. Kata kunci: transparansi keuangan, tekanan lingkungan dan komitmen manajemen

eksternal,

ketidakpastian

THE INFLUENCE OF EXTERNAL PRESSURES, ENVIRONMENTAL UNCERTAINTY ANDMANAGEMENT COMMITMENT TOWARDS THE IMPLEMENTATION OF THE TRANSPARENCY OF FINANCIAL REPORTING (Empirical Studies on SEGWAY Kebumen Regency) FAHMI FAKIH FITRIANTO (B200110334) Accounting studies Program Faculty of Economics and Busines Universitas Muhammadiyah Surakarta

Email: [email protected] B200110334 This research has the purpose to analyze the influence of external pressures environmental uncertainty and management commitment towards the implementation of the transparency of financial reporting. The population in this research is all employees or employees who work on a work Device Unit (SKPD) Areain in district of Kebumen. Sample collection method by using purposive sampling technique. The samples used in the study totalled 72 respondents. In this study to analyze the data using multiple regression analyze. Research results show that R2 values obtained 0.438 43.8% which meant that the application of the transparency of financial reporting was influenced by external pressures, environmental uncertainty and commitment manajmen. Rest as much as 56.2% influenced by variables outside of the model. The ttest results showed that the external pressure, the uncertainty of the environment and management's commitmentto the implementation of the transparency of financial reporting. Keywords: financial transparency, environtmentl uncertainty, external pressure and commiment management.

PENDAHULUAN Pada era otonomi daerah saat ini, transparansi mengenai pengelolaan keuangan pemerintah menjadi sangat penting.Masyarakat berharap bahwa otonomi daerah menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya daerah, meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan rakyat, serta membudayakan dan menciptakan ruang bagi rakyat untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan (Mardiasmo, 2002). Masyarakat memiliki hak dasar untuk tahu (basic right to know) dan memperoleh informasi mengenai apa yang sedang dilakukan pemerintah, dan mengapa suatu kebijakan atau program dilakukan (Stiglitz, 1999)serta bagaimana organisasi menjalankan operasionalnya (Silver, 2005). . Penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat dengan selalu memperhatikan kepentingankepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Untuk itu, otonomi daerah diharapkan dapat (1) menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya daerah, (2) meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan rakyat, (3) membudayakan danmenciptakan ruang bagi rakyat untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan (Mardiasmo, 2002). Thompson (dalam Tuasikal, 2007) menegaskan akuntabilitas merupakan kunci dalam mencapai good governance.Sedangkan transparansi memiliki arti keterbukaan, yaitu keterbukaan pemerintah daerah dalam memberikan informasi yang terkait dengan pengelolaan sumber daya publik kepada pihak–pihak yang membutuhkan informasi yang merupakan bagian dari pelayanan publik. Pemerintah daerah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak–pihak yang berkepentingan. Dalam rakyat demokratis, rakyat memiliki hak dasar untuk tahu (basic right to know) dan memperoleh informasi mengenai apa yang sedang dilakukan pemerintah dan mengapa suatu hal tersebut dilakukan (Stiglitz, 1999). Tidak adanya transparansi publik akan menimbulkan dampak negatif yang sangat luas dan dapat merugikan rakyat. Dampak negatif yang akan timbul dikarenakan tidak adanya transparansi adalah dapat menimbulkan distorsi dalam alokasi sumber daya, memunculkan ketidakadilan bagi masyarakat, menyuburkan praktik-praktik korupsi, penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan, khususnya di lingkungan organisasi sektor publik. Stiglitz (1999) menyatakan bahwatransparansi keuangan dan akuntabilitas merupakanhak asasi setiap manusia. Transparansisecara luas berarti melakukan tugas dengancara membuat keputusan, peraturan daninformasi lain yang tampak dari luar (Hood,2010). Hood (2007) menyatakan bahwa transparansi sebagai sebuah konsepmencakup transparansi peristiwa atau kejadian (informasi yang terbuka tentanginput, output, dan outcome), transparansiproses (informasi yang terbuka tentangtransformasi yang berlangsung antara input,output, dan outcome), transparansi real-time(informasi yang dirilis segera), atautransparansi retrospektif (informasi tersediaberlaku surut).

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS Teori Institusional (Institutional Theory) Teori institusional (Institutional Theory) atau teori kelembagaan core ideanyaadalah terbentuknya organisasi olehkarena tekanan lingkungan institusionalyang menyebabkan terjadinyainstitusionalisasi.Zukler (1987) dalamRidha (2012), menyatakan bahwa ide ataugagasan pada lingkungan institusional yangmembentuk bahasa dan simbol yangmenjelaskan keberadaan organisasi danditerima (taken for granted) sebagai norma-normadalam konsep organisasi. Teori institusional berpendapat bahwa organisasi yang mengutamakan legitimasi akan memiliki kecenderungan untuk berusaha menyesuaikan diri pada harapan eksternal atau harapan sosial (DiMaggio dan Powell 1983; Frumkin dan Galaskiewicz, 2004; Ashworth et al., 2009) dimana organisasi berada. Penyesuaian pada harapan eksternal atau harapan sosial mengakibatkan timbulnya kecenderungan organisasi untuk memisahkan kegiatan internal mereka (Cavalluzzo dan Ittner, 2004) dan berfokus pada sistem yang sifatnya simbolis pada pihak eksternal (Meyer dan Rowan, 1977). Organisasi publik yang cenderung untuk memperoleh legitimasi akan cenderung memiliki kesamaan atau isomorfisme (isomophism) dengan organisasi publik lain (DiMaggio dan Powell, 1983). Isomorfisme Institusional (Institutional Isomorphism) Hawley (1968) dalam DiMaggio dan Powell (1983) menyatakan bahwa isomorfisme (isomorphism) adalah proses yang mendorong satu unit dalam suatu populasi untuk menyerupai unit yang lain dalam menghadapi kondisi lingkungan yang sama. Penelitian terbaru telah menekankan bagaimana organisasi publik menjadi subjek tekanan institusional yang mendalam sehingga menyebabkan pada umumnya organisasi publik menjadi lebih mirip (Ashworth et al., 2009). Teori institusional organisasi memprediksi bahwa organisasi akan menjadi lebih serupa karena tekanan institusional, baik dikarenakan adanya koersif (coercive), normatif (normative), dan mimetik (mimetic) (DiMaggio dan Powell, 1983). Transparansi Pelaporan Keuangan Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (KK, SAP,2005). Penyajian Laporan Keuangan Penyajian laporan keuangan merupakan halyang sangat penting, menurut Diamond (2002),pengungkapan atas informasi ini merupakan suatuelemen dasar dari transparansi fiskal dan akuntabilitas.Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 1, alinea 49, (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010) dinyatakan bahwa neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut: kas dan setara kas; investasi jangka pendek; piutang pajak dan bukan pajak; persediaan; investasi jangka panjang; aset tetap; kewajiban jangka pendek; kewajiban jangkapanjang; dan ekuitas dana.

Aksesbilitas Laporan Keuangan Aksesibilitas menurut perspektif tata ruangadalah keadaan atau ketersediaan hubungan darisuatu tempat ke tempat lainnya atau kemudahanseseorang atau kendaraan untuk bergerak darisuatu tempat ke tempat lain dengan aman, nyaman,serta kecepatan yang wajar (Rohman, 2009).Aksesibilitas dalam laporan keuangan sebagai kemudahanseseorang untuk memperoleh informasilaporan keuangan (Mulyana, 2006). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Mardiasmo (2004) menyatakan bahwa akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah merupakan tujuan penting dari refrmasi sector publik. Hal ini dikarenakan secara definitive, kualitas pemerintahan yang baik (Good Governance) Dan pemerintahan daerah yang bersih (Clean Governance) ditentukan oleh dua hal tersebut ditambah dengan peran serta masyarakat dan supremasi hukum. Tujuan Penyajian Pelaporan Keuangan Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005, pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah saat ini tidak saja harus mengalokasikan dana publik bagi kepentingan kesejahteraan masyarakat daerah, tetapi juga harus mengelola dana publik tersebut sesuai dengan UU dan aturan yang dikeluarkan pemerintah pusat. Tekanan Eksternal Tekanan Eksternal dalam hal ini terkait dengan tekanan yang berasal dari luar SKPD seperti peraturan (regulasi), faktor politik, eksekutif, masyarakat, dan sebagainya.Frumkin dan Galaskiewicz (2004) menyatakan bahwa tekanan eksternal dapat mempengaruhi tingkat kemampuan pemerintahan menjadi lebih rendah, terutama yang terkait dengan penerapan suatu kebijakan maupun prosedur.Adanya tekanan eksternal dapat berakibat pada praktik-praktik SKPD yang hanya bersifat formalitas untuk memperoleh legitimasi.Praktik-praktik yang dimaksud dalam penelitian ini dikhususkan pada penerapan transparansi pelaporan keuangan. Ketidakpastian Lingkungan Ketidakpastian Lingkungan didefinisikan sebagai faktor-faktor lingkungan yang dihadapi oleh organisasi dan berpotensi mengganggu kinerja organisasi bila organisasi tidak mampu beradaptasi dengan baik terhadap laju perubahan maupun dinamikanya, yang terdiri dari faktor-faktor tingkat perubahan regulasi, tingkat perubahan teknologi informasi, tingkat perubahan pasar dan persaingan.Ketidakpastian lingkungan merupakan persepsi dari anggota organisasi dalam mengantisipasi pengaruh faktor lingkungan terhadap organisasi (Priyono.P; SNA IV, 2001). Komitmen Manajemen Komitmen manajemen dalam hal ini terkait dengan integritas manajemen dalam menerapkan transparansi pelaporan keuangan. Paine (1994) menyatakan bahwa strategi integritas merupakan sesuatu yang lebih luas, lebih dalam, dan lebih menuntut daripada sekedar inisiatif kepatuhan atas hukum maupun

peraturan. Integritas dan kepatuhan atas hukum dan peraturan akan terwujud bila diikuti oleh komitmen manajemen yang kuat.

Kerangka Pemikiran

Tekanan Eksternal H1 Ketidakpastian Lingkungan Komitmen Manajemen

H2

Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan

H3

Pengaruh Tekanan Eksternal Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan Penelitian Ridha dan Basuki (2012) yang berjudul pengaruh tekanan eksternal, ketidakpastian lingkungan dan komitmen manajemen terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan yang mengambil sampel pada SKPD di Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan sampel sebanyak 109 responden pada SKPD yang ada di Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil penelitian menyatakan bahwa tekanan ekseternal berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. H1: Tekanan Eksternal Berpengaruh Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan. Pengaruh Ketidakpastian Lingkungan Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan Ketidakpastian mengakibatkan organisasi merubah proses dan struktrurnya (Govindarajan, 1984). Perubahan organisasi baik proses maupun struktur yang ada pada organsisasi sebagai respon terhadap ketidakpastian lingkungan tidaklah mudah. Ketidaksiapan organisasi terhadap suatu standar berupa peraturan akan mengakibatkan rendahnya pemahaman organisasi dalam bertransformasi ke peraturan yang baru. Dalam situasi yang tidak pasti, pemimpin organisasi akan memutuskan bahwa respon terbaik yang dapat dilakukan organisasi adalah dengan meniru organisasi yang mereka anggap berhasil (Mizruchi dan Fein, 1999). H2: Ketidakpastian lingkungan berpengaruhterhadap transparansi pelaporan keuangan.

Pengaruh Komitmen Manajemen Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan Paine (1994) menyatakan bahwa strategi integritas merupakan sesuatu yang lebih luas, lebih dalam, dan lebih menuntut daripada inisiatif kepatuhan atas hukum. Kepatuhan atas hukum dan peraturan akan terwujud bila diikuti oleh komitmen manajemen yang kuat. Institusionalisasi sebagai proses dalam organisasi untuk menetapkan suatu karakter ditentukan oleh komitmen organisasi dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip (Selznick, 1992 dalam Dacin, 2002). Transparansi merupakan salah satu nilai atau prinsip (PP No. 58/2005, Penjelasan Pasal 4 ayat 1) yang harus dipegang oleh organisasi dalam pengelolaan keuangannya. H3: Komitmen manajemen berpengaruh terhadap transparansi pelaporan keuangan. METODE PENELITIAN Pemilihan sampel dan pemgumpulan data Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai yang bekerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah di Kabupaten Kebumen dam instansi pemerintah terkait di pemerintah Kabupaten Kebumen. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling pengumpulan data primer di peroleh melalui kuesioner, kuesioner tersebut berisi daftar pertanyaan yang jawabannya dinyatakan dengan menggunakan skala likert yaitu mengukur sikap dengan menyatakan setuju atau ketidak setujuannya terhadap pertanyaan yang di ajukan dengan skor 5 (SS=Sangat setuju), 4 (S=Setuju), 3 (N=Netral), 2 (TS=Tidak Setuju), 1 (STS=Sangat tidak Setuju). Variabel Independen A. Tekanan Eksternal Variabel independen dalam penelitian adalah Tekanan Eksternal dalam hal ini terkait dengan tekanan yang berasal dari luar SKPD seperti peraturan (regulasi), eksekutif, masyarakat, dan sebagainya.Frumkin dan Galaskiewicz (2004) menyatakan bahwa tekanan eksternal dapat mempengaruhi tingkat kemampuan pemerintahan menjadi lebih rendah, terutama yang terkait dengan penerapan suatu kebijakan maupun prosedur.Adannya tekanan eksternal dapat berakibat pada praktik-praktik SKPD yang hanya bersifat formalitas untuk memperoleh legitimasi.Praktik-praktik yang dimaksud dalam penelitian ini dikhususkan pada penerapan transparansi pelaporan keuangan. B. Ketidakpastian Lingkungan Sebagai variabel independen, menurut Duncan (1972) ketidakpastian lingkungan merupakan keterbatasan individu dalam menilai probabilitas gagal atau berhasilnya keputusan yang telah dibuat.Ketidakpastian lingkungan adalah situasi seseorang yang terkendala untuk memprediksi situasi di sekitarnya sehingga mencoba untuk melakukan sesuatu Sebagai untuk menghadapi ketidakpastian tersebut (Luthans, 1998).Pada kondisi ketidakpastian tinggi, individu sulit untuk memprediksi kegagalan dan keberhasilan dari keputusan yang dibuatnya (Fisher, 1996).

C. Komitmen Manajemen Komitmen Manajemen dalam hal ini terkait dengan integritas manajemen dalam menerapkan transparansi pelaporan keuangan.Paine (1994) menyatakan bahwa strategi integritas merupakan sesuatu yang lebih luas, lebih dalam, dan lebih menuntut daripada sekedar inisiatif kepatuhan atas hukum maupun peraturan. Integritas dan kepatuhan atas hukum dan peraturan akan terwujud bila diikuti oleh komitmen manajemen yang kuat. Manajemen seharusnya mengembangkan nilai-nilai yang dibutuhkan untuk sukses dalam jangka panjang.Nilai-nilai tersebut diimplementasikan melalui tindakan dan perilaku yang tepat.Selain itu, manajemen secara pribadi juga terlibat untuk memastikan bahwa sistem managemen SKPD yang dikembangkan dan diimplementasikan sudah berjalan.Sistem manajemen yang baik, dalam hal ini transparansi pelaporan keuangan dapat tercapai apabila SKPD memiliki staf yang andal dan kompeten dibidangnya, dibangunnya budaya etis secara komprehensif, dan lain-lain. Sistem manajemen yang baik tersebut akan berdampak pada terpenuhinya standar profesionalisme yang seharusnya ada pada SKPD-SKPD. Variabel Dependen ( Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan ) Silver (2005) mengatakan bahwa para pemangku kepentingan (stakeholders) menuntut bahwa organisasi untuk menjadi lebih transparan dalam praktiknya, tidak hanya pada jumlah yang dirilis, tapi juga bagaimana organisasi menjalankan operasionalnya. Transparansi pelaporan keuangan dalam penelitian ini adalah tekait semua upaya SKPD yang secara sengaja melaporkan semua informasi keuangan yang mampu dirilis secara legalbaik positif maupun negatif, Metode Analisis Data Tahap-tahap dalam menganalisis data adalah data dari responden dibuat tabulasi profil dan jawban responden melakukan, setelah itu melakukan uji kualitas data, uji asumsi klasik dan menguji hipotesis dengan analisis regresi berganda. pengaruh variabel independen dan variabel dependen dengan rumus sebagai berikut: PTPK= a + b1TE+ b2KL+b3KM+ e Keterangan : PTPK TE KL KM a b1, b2 ,b3 e

= = = = = = =

Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan Tekanan Eksternal Ketidakpastian Lingkungan Komitmen Manajemen Konstanta Koefisien Regresi Dari Variabel Independen Koefisien Eror ( errorterm )

Hasil Penelitian Tabel IV.14 Hasil Analisis Regresi Berganda Variabel Unstandardized t value Signifikansi Coefficients Beta (Constant) 3,869 1,763 0,082 Tekanan Eksternal 0,194 2,067 0,043 Ketidakpastian 0,247 2,051 0,044 Lingkungan 0,432 3,874 0,000 Komitmen Manajemen Uji F 19,467 0,000 Adjusted R² 0,438 Sumber : data diolah 2015 Hasil analisis regresi linear berganda pada tabel IV.14 secara sistematis dapat ditulis persamaannya sebagai berikut : PTPK=3,869 + 0,194TE + 0,247 KL + 0,432 KM + e. Konstanta sebesar 3,869 dengan parameter positif menunjukkan bahwa tekanan eksternal, ketidakpastian lingkungan dan komitmen manajemen akan meningkatkan penerapan transparansi pelaporan keuangan. Berdasarkan persamaan di atas dapat di interpretasikan sebagai berikut: 1) Koefisien regresi TE yaitu tekanan eksternal, menunjukkan koefisien yang positif sebesar 0,194 dengan demikian dapat diketahui bahwa apabila semakin tinggi tekanan eksternal, maka akan semakin tinggi penerapan transparansi pelaporan keuangan. 2) Koefisien regresi KL yaitu ketidakpastian lingkungan, menunjukkan koefisien yang positif sebesar 0,247 dengan demikian dapat diketahui bahwa apabila semakin tinggi ketidakpastian lingkungan, maka akan semakin tinggi penerapan transparansi pelaporan keuangan. 3) Koefisien regresi KM yaitu komitmen manajemen, menunjukkan koefisien yang positif sebesar 0,432 dengan demikian dapat diketahui bahwa apabila semakin tinggi komitmen manajemen, maka semakin tinggi penerapan transparansi pelaporan keuangan. Kesimpulan Keterbatasan dan Saran Kesimpulan Dari hasil penelitian, analisis data dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian adalah sebagai berikut : 1. Variabel tekanan eksternal berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. Hal ini ditunjukan dari nilai thitung(2,067) lebih besar dari pada ttabel (1,993) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,043< = 0,05. Hal ini berarti menerima H1 artinya H1 terdukung secara statistik. 2. Variabel ketidakpastian lingkungan berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. Hal ini ditunjukan dari nilai nilai thitung (2,051) lebih besar dari pada ttabel (1,993) atau dapat dilihat dari nilai

signifikansi 0,044< = 0,05. Hal ini berarti menerima H2 artinya H2 terdukung secara statistik. 3. Variabel komitmen manajemen berpengaruhterhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. Hal ini ditunjukan dari nilai nilai thitung (3,874) lebih besar dari pada ttabel (1,993) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,000< = 0,05. Hal ini berarti menerima H2 artinya H2 terdukung secara statistik. Keterbatasan Dalam pelaksanaan penelitian inientunya terdapat keterbatasan yang dialami oleh peneliti, namun diharapkan keterbatasan ini tidak mengurangi manfaat yang ingin dicapai. Keterbatasan tersebut antara lain : 1. Penelitian ini tidak mencakup keseluruhan Satuan Kerja Perangkat Daerah(SKPD) KabupatenKebumen, dimana hanya 19 SKPD yang bersedia untuk menjadi sampel penelitian. 2. Kuesioner disampaikan kepada responden melalui bagian sekretariat untuk masing-masing dinas, sehingga responden tidak didampingi pada saat penyampaian kuesioner. Peneliti tidak mengetahui apakah yang mengisi kuesioner benar-benar responden yang bersangkutan. Selain itu ada kemungkinan responden yang kurang memahami maksud dari pernyataanpernyataan yang ada di dalam kuesioner akan memeberikan jawaban yang kurang`sesuai dengan maksud pernyataan kuesioner. 3. Kuesioner didistribusikan hanya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Kebumen saja dengan mengambil 4 (empat) sampel per instansi. Pengambilan sampel yang sedikit mengakibatkan hasil penelitian kurang dapat digeneralisasi secara luas. Saran Berdasarkan simpulan yang diperoleh serta adanya keterbatasan dalam penelitian, sehingga saran-saran yang dikemukakan adalah sebagai berikut: 1. Bagi penelitian mendatang hendaknya bisa mencakup secara utuh dan lengkap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Kebumen, sehingga tingkat generalisasinya lebih baik lagi. 2. Bagi penelitian mendatang hendaknya dapat menambahkan variabel lain yang dapat diprediksi mempengaruhi penerapan transparansi pelaporan keuangan. Atau bisa juga menambahkan variabel intervening maupun moderating. 3. Bagi peneliti mendatang hendaknya lebih memperhatikan waktu penelitian yang tepat saat menyebarkan dan mengumpulkan kuesioner. 4. Peneliti selanjutnya dapat mendampingi responden secara langsung pada saat pengisian kuesioner. Sehingga responden dapat menanyakan secara langsung kepada peneliti terhadap pertanyaan-pertanyaan yang kurang dimengerti responden. 5. Bagi pemerintah KabupatenKebumen disarankan dalam transparansi pelaporan keuangan daerah disajikan dengan lengkap dan mudah diakses oleh masyarakat seperti melalui media surat kabar, website dan media elektronik lainnya.

6.

Meskipun dalam konteks yang kecil namun hasil penelitian ini bisa memberikan kontribusi untuk lebih memahami pengaruh tekanan eksternal, ketidakpastian lingkungan dan komitmen manajemen terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Kebumen pada

khususnya. Berhasilnya atau berpengaruhnya semua hipotesis yang disusun bisa menjadi rujukan dan masukan bagi SKPD kota Kebumen.

DAFTAR PUSTAKA

Ashworth, R., G. Boyne., dan R. Delbridge. 2009. Escape from the Iron Cage? Organizational Change and Isomorphic Pressures in the Public Sector. Journal of Public Administration Research and Theory. Cavalluzzo, K. S. dan C. D. Ittner. 2004. Implementing Performance Measurement Innovations: Evidence from Government. Accounting, Organizations and Society. Diamond, Jack, 2002, “Performance Budgeting –Is Accrual Accounting Required?”. IMFWorking Paper. Fiscal Affairs Department. DiMaggio, P. J. dan W. W. Powell. 1983. The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields. American Sociological Review Djarwanto, P.S. 1996. “Mengenal Beberapa Uji Statistik Dalam Penelitian”. Liberti: Yogyakarta. Frumkin, P. Dan J. Galaskiewicz. 2004. Instutional Isomorphism and Public Sector Organizations. Jurnal of Public Administration Research and Teory. Ghozali, Imam. 2001. “Aplikasi Multivariate Dengan Program SPSS”. Edisi: 2. BP Universitas Diponegoro: Semarang. Ghozali, Imam. 2005. “Aplikasi Multivariate Dengan Program SPSS”. Edisi: 3. BP Universitas Diponegoro: Semarang. Ghozali, Imam. 2011. “Aplikasi Multivariate Dengan Program SPSS”. Edisi: 5. BP Universitas Diponegoro: Semarang. Ghozali, Imam. 2009. “Ekonometrika, Teori, Konsep dan Aplikasi dengan SPSS 17”. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang. Governmental Accounting Standard Board, 1998, Governmental Accounting and Financial Reporting Standards. GASB, Norwalk, Conn.

Govindarajan, V. 1984. Appropriateness of Accounting Data in Performance Evaluation: An Empirical Examination of Environmental Uncertainty as An Intervening Variable. Accounting, Organizations and Society. Hess, D. 2007. Social Reporting and New Governance Regulation: The Prospects of Achieving Corporate Accountability Through Transparency. Business Ethics Quarterly. Hood, C. 2007. What happens when transparency meets blame-avoidance?. Public Management Review. Ismail, Mohamad; Sjahruddin Rasul dan Haryono Umar, 2004, Konsep dan Pengukuran Akuntabilitas. Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta. Indriantoro, Nur dan Supomo, Bambang. 1999. “Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen”. BPFE: Yogyakarta. Intakhan, P. dan P. Ussahawanitchakit. 2009. Earnings Management in Thailand: Effects on Financial Reporting Reliability, Stakeholder Acceptance and Corporate Transparency. Journal of International Finance and Economics. 22. Krina. 2008. Indikator dan Alat Ukur Prinsip Transparasi, Partisipasi dan Akuntabilitas. Web: http://www.goodgovernance.com. Mangkunegara, Anwar Prabu. 2005. Perilaku Dan Budaya Organisasi. Bandung: PT Refika Aditama. Mardiasmo. 2004. Otonomi Daerah Sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian Daerah. Jurnal Ekonomi Rakyat. Tersedia di http://www.ekonomirakyat.org/edisi_4/ artikel_3.htm. Mardiasmo, 2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. Jurnal Akuntansi Pemerintah, Vol. 2 No. 1, Hal. 1-17. Mardiasmo. 2002. Otonomi Daerah Sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian Daerah. Jurnal Ekonomi Rakyat. Tersedia di http://www.ekonomirakyat.org/edisi_4/ artikel_3.htm Meyer, J. dan B. Rowan. 1977. Institutionalized Organizations Formal Structure as Myth and Ceremony. The American Journal of Sociology. Minanda, Yilpipa. 2009. Pengaruh Sasaran Anggaran, Komitmen Organisasi, Dan Ketidakpastian Lingkungan Terhadap Kesenjangan Anggaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Tesis. Universitas Sumatera Utara, Medan.

Mizruchi, M. S. dan L. C. Fein. 1999. The Social Construction of Organizational Knowledge A Study of the Uses of Coercive, Mimetic, and Normative Isomorphism. Administrative Science Quarterly. Mulyono, Budi, 2006. Pengaruh Penyajian Neraca Daerah dan Aksebilitas Laporan Keuangan Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah, Vol. 2 No. 1, Mei. Paine, L. S. 1994. Managing Organizational Integrity. Harvard Business Review. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005, Standar Akuntansi Pemerintahan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005, Pengelolaan Keuangan Daerah. Priyatno, Dwi. 2012. “Cara Kilat Belajar Analisis Data dengan SPSS 20”. Penerbit Andi: Yogyakarta. Rawlins, B. L. 2008. Measuring the Relationship Between Organizational Transparency and Employee Trust. Public Relations Journal. Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Ridha, M. Arsyadi dan Hardo Basuki (2012). Pengaruh Tekanan Eksternal, Ketidakpastian Lingkungan, dan Komitmen Manajemen terhadap Transparansi Pelaporan Keuangan. Rohman, Abdul, 2009, “Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Fungsi Pengawasan dan Kinerja Pemerintah Daerah”. Jurnal Akuntansi dan Bisnis Vol. 9 No. 1. Universitas Diponegoro Semarang. Rudi usman. Pengaruh factor institusional terhadap minat adopsai sistim informasi akuntansi keuangan daerah. Jurnal fakultas ekonomi brawijaya 2012. Scott, W. R. 1987. The Adolescence of Institutional Theory. Administrative Science Quarterly.

Shende, Suresh dan Tony Bennet, 2004, Concept Paper 2: “Transparency and Accountability in Public Financial Administration”, UN DESA. Silver, D. 2005. Creating Transparency for Public Companies The Convergence of PR and lR in the Post-Sarbanes-Oxley Marketplace. Public Relations Strategist. Stiglitz, J. E. 1999. On Liberty, the Right to Know, and Public Discourse: The Role of Transparency in Public Life. Oxford Amnesty Lecture, Oxford, U.K Sugiyono. 2013. “Metodologi Penelitian Bisnis”. Alfabeta: Bandung. Supardi. 2005. “Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis”. UII Pres: Yoyakarta. Sugiyono. 2011. “Metodologi Penelitian Bisnis”. Alfabeta: Bandung. Suyono, Eko dan Haryanto, Eko. 2012. “Relationship between Internal Control, Internal Audit, and Organization Commitment with Good Governance: Indonesian Cases”. Jurnal China-USA Business Review. Edisi September 2012. Trenggonowati. 2009. “Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis. BPFE: Yogyakarta. Tuttle, B. dan J. Dillard. 2007. Beyond Competition: Institutional Isomorphism in U.S. Accounting Research. Accounting Horizons. www.radarbanten.com. Tersedia di http://www.radarbanten.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid =2825 www.transparency.org. Tersedia di http://cpi.transparency.org/cpi2011/ results/