PENGARUH PENETAPAN ALI.JR LAUT KEPULAUAN INDONESIA TERHADAP SISTEM PERTAHANAN DAN KEAMANAI\ NASIONAL ABSTRAKSKRIPSI
OLEH
HADI AGIL 2870215 N|RM 8t,t.@{. t2061.38190 NRP
SURABAYA FAKULTASHUKUMUNIVERSITAS
SURABAYA 1992
Surabaya,
HADI AGIL
Mengetahui
DANTELDJOKO TARUMAN, S'H.
J.M. ATIK
U N C L O S1 9 8 2 d e n g a n
neratifikasi
Sejak Indonesia
Undang-undang No. 17 Thn. 1985, nakS saat
itu
pula
Indonesia
terlibatsecarahukundannoralterhadapkepentinElannaSi.o.
Den€an demikian
laut.
di
naI dan internasional
harus memenuhi semua ketentuan
bahwa setiap
arti
U N C L O S1 9 8 2 ' s e b a b satu den€an lain-
dapat dipisah-pisahkan
U N C L O S1 9 8 2 t i d a k nya, dalan
dari
Indonesia
ti-
negara yang meratifikasinya
dapat menerina sebagian dan nenolak bagian yanEl lainnya ' pelaksanaannya tidak
Heskipun denikian
tetapi
dan total
seeara serentak
dapat dilakukan
harus setahaP deni
Salah satu
tahap yang mendesak dewasa jni
hak lintas
danai
laut
alur
lewat
negara kepulauan.
Dalara buku tersebut
Laut Inggris). baElian perairan
Jawa dan laut
tion'.,
baik
20 selat
Ke 22 alur
routes'
'routes
disebutkan
dan 2 laut,
adanya 22 pelayaran
alur
laut
vaitu
tersebut
kepanduan bahari
used for
yanEl
AnElkatan
oleh
international
pada kepentinElan keselanatan
tanpa dikaitkan dibidang
(hidrografi
atau yanEl biasa disebut
nornally
yang didasarkan
ran senata, pantai,
Arafura.
'normal
U N C L O S1 9 8 2
dari
untuk
vang dipakai
yanEi meniadi tenPat
Indonesia
yanEl terdiri
nerupakan
peraturan
Admiraltv'
oleh'Britisch
diterbitkan
d i - u n da n € i k a n n y a k o n s e p s i
adalah Buku Kepanduan Bahari
danai
hak lintas
nengatur
dunia,
Selana ini
adalah nen$enai
kepulauan ' HaI i'ni merups-
sejak
kan suatu konsekwensi logis
setahap '
naviElaPelaya-
pula denElan keselamatan negara
lingkungan
hidup maupun
'security'.
Dalam perkenbanEiannya ternyata
ke 22 a]lut kepanduan bahari
tersebuttidaksesuailagi,sebabkePentinganlndonesia sebagai negara pantai
sarkan pada keselamatan pelayaran Bila
Indonesia
bagi
perairan
di
internasional
layaran
Indonesia
kan kepentingan
yang dipakai
sebab alur
lndonesia
fndonesia
untuk pe-
tetaPi
Kepulauan Indonesia,
hanya
Harkas Besar TNI-AL nengada-
Keenpat ' yang nenbahas tentang
kan Forun Strategi
meneernin-
senata '
mencerminkan kepentinElan pelayaran
dalan
merupakan
tidak
sebagai neElara pantai
BuIan A€lustus 1991 lalu
alur
yang biasanye-
rute
melalui
j-nternasional ' Hal ini
di€lunakan untuk pelayaran kerugian
nenetapkan ALKI naka
atau tidak
kepulauan dapat dilaksanakan
laut
senata'
5 3 a y a t 7 2 U N C L O S1 9 8 2 ' h a k l i n t a s
dengan pasal
sesuai
belun
hanya dida-
tetapi
dinasukkan
tidak
dan ditetapkan
Alur
LAur
11 ALKI vang terbagi
3 bagian ALKL
KetiEla ALKI tersebut 1. ALKI Selat
ialah
:
Sunda-Laut Jawa-Selat
Karimata-Laut
Natuna
- Laut Cina Selatan. 2. ALKI Se1at Lonbok-Se1at Hakasar-Laut 3. ALKI Laut Sawu-Se1at 0nbei l{etar-Laut Laut Tirnor-Se1at Leti-Laut barat
Pulau Buru-Tinur
-Perairan Hal ini pan dari
terus
Sulawesi. Banda dan/atau
Banda dan diteruskan
Pulau Hongoli-
ke
Laut Haluku
Talaud.
diproses
penerintah
guna nendapatkan suatu bentuk Peneta-
tentan€l usul
dari
llarkas Besar TNI-AL
selesai
pernasalahan nenjadi bahlla pelayaran lintas
alur
nelalui
danai nenang neniliki
ne€tara pantai
atau sebaliknya
sedangkan pelavaran
tidak
sudah ditetapkan
ALKI itu
Apabila
tersebut.
kepanduan bahari kedudukan lebih
dalam bentuk kuat bagi
lenah baEli yanEl lewat'
lebih
laut
alur
nelalui
harus dipikirkan
justru
tetapi
kepulauan meniadi
lebih
lenah bagi negara kepulauan atau sebaliknya
lebih
kuat bagi yang lewat.
I'telihat
uraian
dari
nembatasi pernasalahan
tersebut
diatas,
maka saya akan
yang ada' AdaPun pernasalahan
ditinjau
Kepulauan fndonesia Nasional
saya
Laut dan
Hukun fnternasional
dari
khususnya dari
segi
bila
danai '
: S e j a u h r a a n a h a k P e n Ea r u h P e n e t a p a n A l u r
kepentingan
timbul
kenyataan itu,
kapal yang lewat ALKI dengan naksqd tidak
adalah
nenjadi
bahwa bukan suatu hal yan€l mustahil
suatu kekhawatiran
Bertolak
berarti
Pertahanan dan
K e a m a n a n Na s i o n a l ? Atas pertinbangan JudUl
inilah
saya nenyusun skri'Psi
denElan
, . P E N G A R UPHE N E T A P A N A L U R L A U T K E P U L A U A Nl N D O N E S I A
NASIONAL". Tujuan DAN KEAI'IANAN TERHADAPSISTEII PERTAHANAN yang akan dicapai
yaitu
; untuk nenperoleh
yang dapat diperEfunakan sebagai bahan penyusunan
data-data skripsi.
dalam penelitian
Disamping itu,
penyusunan skripsi
ini
penelitian
dimaksudkan aEiar
d a p a t d i p e r t a n g g u n g j a w a bk a n .
Setelah melakukan penelitian, yang perlu
tersebut
naka langkah pertana
dil"akukan adalah mengadakan pendekatan lrasalah
denEiannengfgunakancara yuridis
nornatif.
Untuk itu
data
dan bahan hukum sekunder ' Kenudian dilan-
bahan hukum primer jutkan
yang denElanpengunpulan data dan pengolahan data
yanEi unun menuiu hal-hal
hal-hal
dari
pengolahan data yang ber-
yaitu
m e n € l g u n a k a nn e t o d a d e d u k s i , tolak
dari
berupa data sekunder yang terdiri
yang dipergunakan
yanEl khusus '
DalamartibahwaUNCLOSlss2yangnengaturTentangAlurLaut
secara khusus yanEl akan diterapkan
kepulauan,
ini
pengolahan data
hasil
mengenai ALKI . Dari
neEfara
secara unun baEii setiap
Kepulauan yang berlaku
Indonesia
di
kenudian
dianalisissecarakualitati-f,artinyadengancaramenggunakan sistematika tolak
p e r u n d a n € l - u n da n E l a n y a n g n e n j a d i terhadaP pernasalahan
analisis
bagi
yan€f diaiukan '
dengan
beberapa fase yanEl disesuaikan
melalui
obyek penelitian,
:
Yaitu
1. Pers iapan
Oktober 1S91 - NoPenber 1991
2. PenEiunpulandata
Nopenber 19S1 - Desember 1991
3. Analisis
Desenber 1991 - Januari
data
1992 - APril
Januari
4. Laporan Dari
hasil
benar penetapan
penelitian
sama lebas
longgar
dari
denElan
karena hak lintas
ini
pada hak lintas
damai
atau longElarnya dengan hak lintas
Nanun denikian
antara
hak lintas
lauan dengan hak lintas
transit
terdapat
transit.
1992
ALKI menpunyai hubunElan yang erat
Laut kepulauan lebih
dan hanpir
1992
adalah bahwa nenang
tersebut
pertahanan dan keananan dilaut..Hal Alur
ini
dalan rangka penyusunan skripsi
llaktu penelitian dilakukan
PanElkal
alur
laut
kepu-
perbedaan yang
danai
lintas
kepentinag
yang lebih
layaran
lewat
alur
dalan
kuat dari
lebih
dalam hak lintas
laut
pada yang lewat'
kepulauan kedudukan vang
l ' l e n g i n g a t k e l e m a h a n- k e l e n a h a n d a n k e r u g i a n tidak
laut
atau beLun menetapkan alur
damai
hak lintas
pada neElara kepulauan itu
kuat dari
lebih
' Jadi
diperhatikan
kedudukan neEiara pantai tetapi
kepulauan kePentin€ian pe-
laut
alur
hak lintas
kan dalan
sedanEl-
diperhatikan
lebih
tersebut
hak
dalan
kepentinEian nasional'
dari
kalau dilihat
prinsip
sendiri'
lndonesia
bila
kepulauan fndonesia
antara: 1. Azas negara kepulauan kurang dihormati, nenbuktikan
bahwa PerjuanElan Indonesia
padahal sejarah untuk nendapatkan
sebagai negara kepulauan dinulai
pengakuan Internasional
pada tahun 1957 saat dikeluarkannya
Deklarasi
Djuanda'
Setelah melewati beberapa konvensi Internasional maka pada tahun 1382 di
Hukun Laut fnternasional, Bay, Jamaika diakui kan dalan pasal
'normal
5 3 U N C L O S1 9 8 2 .
route
dapat tersebar
for
duni
diseluruh
neElara kepulauan, ngan itu
sendiri
akan tetap
international
akan nenyulitkan
denikian
Hontego
konsep negara kepulauan yang dituang-
2. Negara-neElara naritine pola
tentanEl
perairan
m e n g l E i u n a k aP nola-
navigation' kepulauan.
yang
Kondisi
p e n E i a w a s a nd a n p e n g a n a n a n o l e h
sehinelga dapat neruElikan baik
kepenti-
naupun Pelintas.
Maka penetapan ALKI .nerupakan ha1 yang nenguntundkan bagi Indonesia
bila
dibandingkan
tidak
nenetapkannya.
penelitian
Obyek dan Iokasi di. Armada Republik
didaPatkan dan di lakukan
Kawasan Tinur
Indonesia
di
Surabaya
dengan cara nelakukan wawancara secara langsung dengan staf Indonesia
Tentara Nasional
keananan laut
operasi
asisten
-
Angkatan Laut. Dari
semua uraian
tersebut
maka kesinpulan
diatas,
yanEl saya peroleh
adalah bahwa pengundangan konsepsi neElara
kepulauan melalui
Deklarasi
Juanda pada tanggal
1 9 5 7 n e r n b a w ap e r u b a h a n b e s a r d a l a n s e j a r a h nesia.
tidak
Pengundangan tersebut
tanEian dan protes
perjuanElan yanEfpanjanE! dan berat, oleh nasyarakat
kepulauan diakui kan dalan
U N C L O S1 9 8 2 . S e t e l a h
1982, maka Indonesia seluruh
nentaati
secara otomatis
diakui
Setel-ah nelaLui.
neE:ara-negara lain.
dari
Hukun Laut fndo-
bahkan banyak nendapat tan-
internasional,
oleh nasyarakat
13 Desember
akhirnya
konsepsi negara
internasional
Indonesia
yang dituang-
meratifikasi
secara hukun dan moral untuk
terikat
U N C L O S1 9 8 2 b e r d a s a r k a n U n d a n g - u n d a n g
isi
No. 17 Thn. 1985. Sebagai negara kepulauan Indonesia seharusnya nenetapkan alur
Laut kepulauannya,
merupakan konsekuensi logis
negara kepulauan.
kebutuhan tersebut bila
fndonesia
melalui
rute
dirasa
tidak
sanaan hak lintas
UNCLOS
sanE;at penting
sudah
karena ini Saat ini
dan per1u,
sebab
atau beIum, nenetapkan ALKI maka pelak-
alur
laut
yanEl biasanya
kepulauan dapat dilaksanakan diElunakan untuk pelayaran
inter-
nasional. Perkembangan terakhir,
TNl-AL rnengusulkan ada 11 ALKI
yang perlu
3 ALKI . Bila
kan menjadi Indonesia
yanEi berwenang, dalan (Il{0).
hendak nenetapkan ALKI
fndonesia
sana denEian orElanisasi
harus bekerja
Organization
atau disederhana-
yang kemudian terbagi
dicermati
ha1 ini
HaI ini
internasional
Interntional
ialah
llaritime
berdasarkan ketentuan pasal
53
a y a t 9 U N C L O S1 9 8 2 y a n g m e n e n t u k a n b a h w a n e E l a r a k e p u l a u a n hanya dapat menetapkan alur
laut
kepulauannya yang telah
disetujuinya
bersana dengan organisasi
berkonpeten.
Selain
itu
daPat nrelakukan pendekatan-
Indonesia
baik
pendekatan denEianneElara tetangganya, maupun jalur
bilateral
negara-negara Iain
akan sulit
telah
tidak
nya negara-negara Hat ini
ialur
seperti oleh
diterina
tetangEla, naka dukungan dari
lana dinantikan
Indonesia.
usul-usu1
untuk diperoleh.
melalui
internasional
organisasi
jika
ASEAN. Diperkirakan
negara-neEiara
Sebenarnya kehadiran ALKI
yang kapalnya serinEl nelewati
perairan
karena ALKI memberikan kelancaran, baik
sebagai neClara kepulauan mauPun bagi
bagi. Indonesia
yang 1ewat.
Penetapan ALKI mempunyai hubungan yanEl erat pertahanan dan keananan di laut
khusus-
oleh masyarakat int'ernasional,
keselamatan dan keananan berlayar,
alur
yang
internasional
laut.
dengan
Hal i.ni karena hak Lintas
kepulauan lebi-h Longgar dari
pada hak lintas
danai
dan hampir sama bebas atau longgarnya dengan hak lintas transit.
Nanun denikian
hal
tersebut
tidak
perlu
terlalu juga
dikhawatirkan,
karena dalan penetapan ALKI tersebut
diatur
konsep penElendaliaannya yang menuat pula
tentang
tentang
Fungsi dan Peran Konponen Kekuatan Laut Nasional
dalan pengendaliannya. t ' l e m o e r t i r n h a n E k a nP e n E l a r u h P e n e t a p a n A L K I t e r h a d a P S i s L e m P e r t a h a n a n d a n K e a n r a n a nN a s i o n a l konsep pengendaliannya
berdasarkan
dan nenperhatikan
sarana yanEl dimiliki
oleh
d a n w a d a h y a n g d i b e r i k a n o l e h U N C L O S1 9 8 2 u n t u k ' kelenahanm el i n d u n g i f u n g s i p e n g g u n a a n l a u t s e r t a n e l i h a t fndonesia
kelenahan yang dapat ,rengakibatkan keruElian bagi bila
tidak
Indonesia
atau belummenetapkan ALKI , maka dapat dikatakan
penetapan ALKI secara pasti bagi menEluntunElkan
Indonesia.
merupakan hal yang lebih
