PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN, KUALITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH DAN GOOD GOVERNANCE

Journal Of Accounting, Volume 2 No.2 Maret 2016

PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN, KUALITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH DAN GOOD GOVERNANCE TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DI KOTA SEMARANG (Studi Kasus pada Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2014)

Mia Oktarina Kharis Raharjo, SE, M.Si,Ak Rita Andini, SE, MM Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas PandanaranSemarang ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, kualitas aparatur pemerintah daerah, good governance terhadap kualitas laporan keuangan di kota Semarang. Penelitian ini dilakukan dalam bentuk studi kasus pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang. Indikator dalam penelitian ini adalah penerapan standar akuntansi pemerintahan, kualitas aparatur pemerintah daerah, good governance. Sedangkan laporan keuangan sebagai variabel dependen. Dalam penelitian ini jumlah populasi yang diteliti sebanyak 277 pegawai. Pengambilan sampel menggunakan proporsional random sampling yaitu pengambilan sampel yang memberikan kesempatan yang sama untuk semua anggota populasi. Metode penelitian meggunakan metode kuantitatif dengan program SPSS Versi 20.0. Hasil penelitian berdasarkan hasil pengujian secara statistik memberikan bukti bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kualitas aparatur Pemerintah Daerah,dan good governance berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan di kota Semarang. Kata kunci : teori entitas, teori kegunaan, standar akuntansi pemerintahan, kualitas aparatur pemerintah daerah, good governance, laporan keuangan.

PENDAHULUAN Pengeloaan Keuangan Daerah Kota Semarang dilaksanakan dalam sistem penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah, sehingga analisis pengelolaan keuangan daerah menjelaskan tentang aspek kebijakan keuangan daerah, yang berkaitan dengan pendapatan , belanja dan pembiayaan daerah guna mewujudkan Visi dan Misi.


Penyusunan laporan keuangan pemerintah merupakan perwujudan dari transparasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah (paragraph 9) menyatakan bahwa tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para penguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka informasi dalam laporan keuangan ahrus mempunyai karakteristik kualitatif meliputi relevan, andal, dapat diperbandingkan dan dapat dipahami. Khusus untuk karakteristik kualitataif relevan, sebuah informasi dalam laporan keuangan pemerintah dinyatakan memiliki nilai relevan jika informasi tersebut memenuhi empat kriteria, yang terdiri dari nilai umpan balik (feedback value), manfaat prediktif (predictive value), tepat waktu (timelines) dan lengkap (completeness). Indonesia yang telah menetapkan standar akuntansi pemerintahannya sesuai dengan amanat Undang- undang Nomor 17 Tahun 2003, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ( SAP). SAP merupakan prinsip – prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Maka dari itu, pemahaman aparatur atas penerapan PP NO. 71 Tahun 2010 memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah. Laporan keuangan yang berkualitas menunjukkan bahwa kepala daerah bertanggung jawab sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan kepadanya dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi. Kepala daerah dipercayakan untuk mengelola sumber- sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal – hal yang menyangkut pertanggung jawabannya. Berdasarkan latar belakang diatas maka judul penelitian ini adalah “ Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah dan Penerapan Good Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.”(Studi Kasus Pada Dinas Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang tahun 2014). TINJAUAN PUSTAKA Landasan Teori Akuntansi Pemerintahan Akuntansi sektor publik memiliki peran utama untuk menyiapkan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik. Akuntansi dan laporan keuangan mengandung pengertian sebagai suatu proses pengumpulan, pengolahan, dan pengkomunikasian informasi yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan dan untuk menilai kinerja organisasi. Organisasi sektor publik dituntut untuk dapat membuat laporan keuangan eksternal yang meliputi laporan keuangan formal, seperti laporan surplus/ deficit,


laporan realisasi anggaran, laporan rugi/ laba, laporan aliran kas, neraca, serta laporan kinerja yang dinyatakan dalam ukuran finansial dan non- finansial. Laporan Keuangan dalam UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, telah diamanatkan Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampikan laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan dilampiri laporan keuangan Badan Layanan Umum pada kementrian Negara/lembaga masing – masing (pasal 55 ayat 3). Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk disampikan kepada Presiden dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBN (pasal 55 ayat1). Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sisten Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusatm bahwa yang dimaksud dengan Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan, Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Kualitas Aparatur Pemerintah Dalam suatu organisasi terutama oragnisasi pemerintahan terkait upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan, tidak bisa terlepas dari adanya unsur sumber daya manusia sebagai penggerak jalannya organisasi. Sumber daya manusia menjadi penentu berjalan tidaknya suatu, selain ketersediaan sarana maupun prasarananya. Organisasi membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk dapat mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Agar terdapat manusia- manusia yang berkualitas atau manusia yang berdaya guna dan berhasil guna perlu adanya menajamen sumber daya manusia ( MSDM). Pemerintah daerah sangat membutuhkan PNSD yang profesional dengan wawasan yang luas, memiliki kompetensi di bidangnya dan memiliki jiwa berkompetisi yang sportif. PNSD yang professional akan mampu menyelesaikan tugas dan pekerjaannya secara tuntas. Dengan kompetensi yang dimilikinya, PNSD dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal. PNSD yang berkualitas dan kompeten dalam bidang akuntansi (keuangan) menjadi penyangga utama untuk dapat tersusunnya laporan keuangan yang berkualitas. Hal ini berarti kualitas PNSD di bidang akuntansi (keuangan) merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang disusun pemerintah daerah. Good Governance Dapat dikatakan bahwa good governance adalah suatu penyelenggaraan manajamen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalalankan disiplin angaran serta penciptaan legal political frame work bagi tumbuhnya aktifitas usha, Padahal, selama ini birokrasi di daerah dianggap tidak


kompeten. Dalam kondisi demikian, pemerintah daerah selalu diragukan kapasitasnya dalam menjalankan desentralisasi. Di sisi lain mereka juga harus mereformasi diri dari pemerintahan yang korupsi menjadi pemerintahan yang bersih dan transparan.

Kerangka Pemikiran Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X1) Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah (X2) Penerapan Good Governance (X3)

H1+ H2+ Kualitas Laporan Keuangan (Y)

H3+ H4+

Hipotesa penelitian Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan menjamin bahwa laporan keuangan disusun sesuai ketentuan yang berlaku. SAP merupakan standar yang menjamin laporan keuangan disusun memenuhi kualifikasi informasi keuangan yang berguna bagi para penggunanya. Informasi yang berguna merupakan indikator bahwa laporan keuangan memenuhi kualifikasi informasi. Berdasarkan uraian ini maka hipotesa dalam penelitian ini yaitu: H1 :Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Pengaruh Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pegawai negeri sipil daerah (PNSD) yang profesional dibutuhkan pemerintah daerah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan. PNSD yang professional akan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara tuntas. Dengan kompetensi yang dimilikinya, PNSD yang profrsional akan dapat memenuhi standard an target kinerja yang telah diteatpakn. PNSD yang kompoten di bidang akuntansi (keuangan) mampu menyusun laporan keuangan sesuai SAP. Penerapan SAP membutuhkan kompetensi PNSD agar laporan keuangan yang disususn memenuhi kualifikasi informasi yang useful. Berdasarkan uraian di muka, maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu: H2 : Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan.


Pengaruh Good Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dapat dikatakan bahwa good governance adalah suatu penyelenggaraan manajamen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalalankan disiplin angaran serta penciptaan legal political frame work bagi tumbuhnya aktifitas usha, Padahal, selama ini birokrasi di daerah dianggap tidak kompeten. Dalam kondisi demikian, pemerintah daerah selalu diragukan kapasitasnya dalam menjalankan desentralisasi. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. H3 :Pengaruh Good Governance berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan,Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah, Good Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan H4 : Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah, Good Governance berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan


Definisi Operasional Variabel Variabel Dependen yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. (Arikunto,2011) Dalam penelitian ini variabel dependennya adalah Kualitas Laporan Keuangan (Y) yaitu ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya Variabel Independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain. (Sugiyono,2011:34) Variabel Independen dalam penelitian ini antara lain: Standar Akuntansi Pemerintahan(X1), Kualitas Aparatur Pemerintah (X2), Good Governance (X3). Populasi dan Sampel Populasi adalah keseluruhan dari kelompok orang – orang , peristiwa dan hal – hal yang menjadi obyek penelitian (Sekaran, 2010:24). Yang dimaksud populasi disini adalah Bidang akuntansi , bidang perimbangan dan lain – lain, bidang perbendaharaan, bidang anggaran, bidang pajak daerah pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang. Dalam penelitian ini jumlah populasi yang diteliti sebanyak 227 pegawai. Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Sugiyono, 2011:38). Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan Proporsional Random Sampling yaitu pengambilan sampel yang memberikan kesempatan yang sama untuk semua anggota populasi, dalam hal ini Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang. Teknik ini digunakan karena populasinya mempunyai unsur- unsur yang homogen secara proporsional (Sugiyono, 2011 : 78), pengaturan pengambilan sampel menggunakan rumus: n = N -------------1+ N (e) 2 Keterangan: n : Jumlah Sampel N : Jumlah Populasi e :Persentase kelonggaran ketidak telitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolelir sebesar 0,05% Dengan menggunakan rumus tersebut diatas diperoleh jumlah sampel sebanyak : 227 n = ------------------ = 113,5 responden dibulatkan 114 responden 1+227(0,05)2 Berdasarkan ciri tertentu dari populasi tersebut atau disebut stratafikasi adalah sebagai berikut:


Perhitungan Jumlah Sampel Penelitian No 1. 2. 3. 4. 5.

Unit Kerja Jumlah Bidang Pajak 82 Daerah 37 Bidang Akuntansi 46 Bidang 17 Perimbangan dan 45 lain - lain Bidang Perbendaharaan Bidang Anggaran JUMLAH 227 Sumber : Data Primer diolah tahun, 2015

Perhitungan 82/227x114 37/227x114 46/227x114 17/227x114 45/227x114

Sampel 40 19 22 15 18

227/227x114

114

Metode Analisis Data Analisis Statistik Deskriptif Statistik deskriptif adalah statistik yang memberikan gambaran/ deskripsi suatu data yang dilihat dari rata – rata (mean), standar deviasi , varian, maksimum. Minimum, sum, range, kurtotis dan skewnes kemencengan distribusi (Ghozali, 2011). Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal, Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil (Ghozali, 2011:34). Pada penelitian ini menggunakan uji normalitas data dengan menggunakan uji statistik Kolomogrov- Smirnov. Uji statistik non – parametrik Kolomogrov- Smirnov (K-S) dilakukan dengan membuat hipotesis ( Ghozali, 2011 ): Ho : Data residual berdistribusi normal Ha : Data residual tidak berdistribusi normal Apabila nilai signifikansinya lebih besar dari 5 %, maka Ho diterima berarti data residual terdistribusi secara normal. Uji Multikolinearitas Pengujian ini bertujuan menguji apakah model regresi yang ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas ( independen). Model Regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Menurut Ghozali (2011: 23) multikolinearitas dilihat dari :  Nilai tolerance, dan lawannya  Variance Inflation Factor ( VIF)


Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel bebas manakah yang dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Dalam pengertian sederhana setiap variabel bebas menjadi variabel terikat dan diregresi terhadap variabel bebas lainnya. Tolerance mengukur variabel bebas yang terpilih yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Jadi nilai tolerance rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena VIF = 1/tolerance) dan menunjukkan nilai kolinearitas yang tinggi. Nilai cutoff yang umum dipakai adalah nilau tolerance 0,10 atau sama dengan nilai VIF di atas 10. Setiap analisa harus menentukan tingkat kolinearitas yang masih dapat ditolerir. Uji Heteroskedastisitas Bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan deviasi standar nilai variabel dependen pada setiap variabel independen. Pengujian ini juga bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual sutu pengamatan ke pangamatan lain. Jika variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan tetap maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda maka disebut heteroskedastisitas (Ghozali, 2011). Heteroskedastisitas dapat dideteksi dengan melihat grafik scatterplot antara nilai prediksi variabel dependen ( Z- PRED) dan residualnya ( S- SRED), dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu X adalah ( Y yang diprediksi – Y sesungguhnya). Apabila titik – titik pada grafik scatterplot menyebar secara acak dan tidak membentuk pola, maka tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model tersebut layak dipakai. Analisis dengan grafik plots memiliki kelemahan yang cukup signifikan oleh karena jumlah pengamatan mempengaruhi hasil ploting . Semakin sedikit jumlah pengamatan semakin sulit menginterpretasikan hasil grafik plot. Oleh sebab itu diperlukan uji statistic yang lebih dapat menjamin keakuratan hasil. Uji statistik yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas adalah uji Glejser ( Ghozali, 2011 ). Uji Autokorelasi Bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi ada korelasi antara kesalahan penganggu pada periode – t dengan kesalahan pada periode t – 1. Uji durbin Watson ini hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat 1 ( first order autocorrelation) dan mensyaratkan adanya intercept (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel lagi diantara variabel independen . Hipotesis yang akan diuji adalah : Ho = tidak ada autokorelasi ( r = 0 ), dan Ha = ada korelasi ( r ≠ 0 ) (Ghozali, 2006 ) Keputusan Uji Durbin Watson Hipotesis 0 Keputusan Jika (1) Tidak ada autokorelasi Tolak 0 < d< dl positif No dl≤ d ≤du (2) Tidak ada autokorelasi decision 4- dl < d< positif Tolak 4 (3) Tidak ada korelasi No 4-du≤ negative decision d≤4-dl (4) Tidak ada korelasi Tidak Du< d<4negative ditolak du (5) Tidak ada autokorelasi positif atau negatif


Pada penelitian ini akan menghasilkan 2 buah nilai Durbin Watson (DW ), karena penelitian inimenguji 2 model regresi yang menggunakan variabel control dan tanpa menggunakan variabel kontrol. Dengan melihat tabel keputusan uji Durbin Watson diatas, maka dapat diperoleh hasil apakah terjadi autokorelasi atau tidak didalam 2 model regresi tersebut. Analisis Regresi Berganda Analisis regresi dipergunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Persamaam umum untuk mengetahui regresi berganda adalah: Y = α + β1.X1 + β2.X2 + β3.X3 + ε Dimana : Y : Kualitas Laporan Keuangan β1 : Koefisien regresi dari Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan β2 : Koefisien regresi dari Kualitas Aparatur Pemerintahan β3 : Koefisien regresi dari Good Governance X1 :Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan X2 : Kualitas Aparatur Pemerintahan X3 :Good Governance ε :kesalahan/ gangguan. Uji t Yaitu suatu analisis untuk mengetahui seberapa besar Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Aparatur Pemerintahan,Good Governance, secara individual terhadap Kualitas Laporan Keuangan 1) Kriteria pengujian 1.Level significant α = 0,05 2.Derajad Kebebasan ( dk ) t tabel ( α/2 ; ( n – k – 1 ) Dimana : α = 0,05 /2,k = jumlah variabel bebas, dan n = jumlah sampel 2) Menentukan formulasi Ho dan Ha Ho : β1, β2, β3, = 0 ( tidak ada pengaruh antara Variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat) Ha : :β1, β2, β3, ≠ 0 antara variebel bebas secara Parsial terhadap variabel terikat). 3) Kesimpulan a. Apabila t hitung ≤ t tabel atau – t hitung > - t tabel atau signifikasi α > 5%, maka Ho diterima dan Ha ditolak yang berarti tidak ada pengaruh secara individual antara Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Aparatur Pemerintahan,Good Governance terhadap Kualitas Laporan Keuangan. b. Apabila t hitung > tabel atau – t hitung < - t tabel, atau signifikasi α < 5 %, maka Ho ditolak dan Ha diterima, yang berarti ada pengaruh secara individual antara Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Aparatur Pemerintahan,Good Governance terhadap Kualitas Laporan Keuangan.


Uji F Digunakan untuk menguji seberapa besar variabelPenerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Aparatur Pemerintahan,Good Governance terhadap Kualitas Laporan Keuangan. secara bersama – sama berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan 1) Kriteria pengujian 1. Level of significant α = 0,05 2. Derajad Kebebasan ( dk ) F Tabel ( α ; k; ( n- k – 1 ) Dimana : α = 0,05,k = jumlah variabel bebas, dan n = jumlah sampel 2) Menentukan formulasi Ho dan Ha Ho : β1, β2, β3< 0 tidak ada pengaruh yang signifikan antaraStandar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Aparatur Pemerintahan,Good Governance terhadap Kualitas Laporan Keuangansecara bersama – sama Ha : β1, β2, β3 > 0 ada pengaruh yang signifikan antara Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Aparatur Pemerintahan,Good Governance terhadap Kualitas Laporan Keuangan secara bersama – sama. Koefisien Determinasi (Adjusted R 2) Analisis koefisien determination, untuk mengukur besarnya presentasi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Biasanya dalam output korelasi, koefisien ini dinyatakan dalam R.2. Nilai R2 menunjukkan tingkat kemampuan semua variabel bebas untuk mempengaruhi variabel terikat, sedangkan sisanya ditentukan oleh variabel lain diluar variabel bebas. Nilai R Square dikatakan baik di atas 0,5, karena nilai RSquare berkisar 0 sampai 1. Pada umumnya sampel dengan data deret waktu (time series) memiliki R Square maupun Adjusted R Square maupun Adjusted R Square cukup tinggi (diatas 0,5), sedangkan sampel dengan data item tertentu yang disebut data silang (crossection ) pada umumnya memiliki R Square maupun Adjusted R square agak rendah (dibawah 0,5 ),namun tidak menutup kemungkinan data jenis crossection memiliki nilai R Square maupun Adjusted R Square tinggi (Bhuono, 2005 :38). Hasil dan Pembahasan Analisis Statistik Deskriptif Berdasarkan hasil analisis deskripsi statistik, maka berikut dalam tabel disajikan karakteristik sampel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: jumlah sampel (N), rata- rata sampel (mean), nilai maksimum, nilai minimum, serta standar deviasi untuk masing- masing variable.

Journal Of Accounting, Volume 2 No.2 Maret 2016 Descriptive Statistics N

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

Jenis Kelamin

114

1.00

2.00

1.403 5

.49277

Usia

114

1.00

4.00

1.956 1

.96294

Pendidikan

114

1.00

4.00

2.184 2

1.10161

Golongan

114

1.00

3.00

1.649 1

.65151

Valid N (listwise)

114

Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized Residual N Normal Parameter sa,,b Most Extreme Differenc es

Mean Std. Deviation Absolute Positive Negative

114 .0000000 2.35161287 .075 .062 -.075

Kolmogorov-Smirnov Z .798 Asymp. Sig. (2-tailed) .547 Berdasarkan hasil uji diatas Kolmogorov – Smirnov menunjukkan nilai Kolmogorov – Smirnov diatas 0,05 dan tidak signifikasi pada 0,05 . Nilai p = 0,547> dari 0,05 , maka residual terdistribusi secara normal.


Uji multikolinearitas Coefficients Unstandardized Coefficients Model 1

B

Std. Error

(Constant)

8.643

2.387

X1

.156

.105

X2

.293

X3

.174

a

Standardized Coefficients Beta

Collinearity Statistics t

Sig.

Tolerance

VIF

3.621

.000

.748

1.482

.001

.909

1.411

.111

.288

.116

.144

2.635

.010

.990

1.694

1.507

.035

.774

1.293

a. Dependent Variable: Y

Uji heteroskedastisitas

Uji Autokorelasi Model 1

Durbin Watson

1.617

Berdasarkan tabel pada signifikansi 5% dengan jumlah sampel 114 dan jumlah variabel independen 3 (k=3) maka tabel Durbin – Watson akan memberikan nilai dµ = 1.617 Oleh karena nilai DW (2.258 ) lebih besar dari batas atas (dµ) 1.447 dan kurang dari 3 dµ (3 – 1.617 = 1,383), maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat Autokorelasi.


Analisis Regresi Linier Berganda Analisis Regresi Linier Berganda Coefficients Unstandardized Coefficients Model 1

a

Standardized Coefficients

B

Std. Error

(Constant)

8.643

2.387

X1

.156

.105

X2

.293

X3

.174

Collinearity Statistics

Beta

t

Sig.

Tolerance

VIF

3.621

.000

.748

1.482

.001

.909

1.411

.111

.288

.116

.144

2.635

.010

.990

1.694

1.507

.035

.774

1.293

a. Dependent Variable: Y

Persamaan regresi berganda : Y = 8,643 + 0,156 + 0,293 + 0,174 Uji F (simultan) b

ANOVA

Sum of Squares

Df

Mean Square

F

Sig.

Regression

179.066

3

59.689

10.507

.000a

Residual

624.899

110

5.681

Model 1

Total 803.965 113 a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2 b. Dependent Variable: Y Koefisien Determinasi Model Summaryb M o d e l

R

R Sq ua re

1

Adjust ed R Square

.4 .2 .502 7 23 2a a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2 b. Dependent Variable: Y

Std. Error of the Estima te

Durbin-Watson

2.383

1.617


SIMPULAN DAN SARAN 1.

2.

3.

4.

Dari pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut: Berdasarkan hasil pengujian secara statistik memberikan bukti bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berpengaruh signifikan dengan nilai signifikansi sebesar 0.001 atau lebih kecil dari 0,05 terhadap kaulitas laporan keuangan. Artinya bahwa ada pengaruh antara penerapan SAP terhadap kualits laporan keuangan SKPD Pemerintah Kota Semarang. Berdasarkan hasil Pengujian secara statistik memberikan bukti bahwa kualitas apatatur pemerintah berpengaruh signifikansi sebesar 0,003 atau lebih kecil dari 0,05 terhadap kualitas laporan keuangan. Artinya bahwa ada pengaruh antarakualitas apatatur pemerintah terhadap kualits laporan keuangan SKPD Pemerintah Kota Semarang. Berdasarkan hasil pengujian secara statistik memberikan bukti bahwa good governance berpengaruh signifikansi sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05 terhadap kualitas laporan keuangan. Artinya bahwa ada pengaruh antaragood governance terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Pemerintah Kota Semarang. Berdasarkan Hasil uji F nilai F sebesar 10,507 dengan signifikansi sebesar 0,000 atau lebih kecil dari taraf signifikan 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, variabel kualitas aparatur pemerintahan dan good governance secara bersama – sama berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Saran Berdasarkan kesimpulan diatas maka peneliti memberikan saran saebagai berikut: 1. Pemerintah Kota Semarang diharapkan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan dengan konsisten dan melakukan sosialisasi ke seluruh SKPD 2. Pemerintah Kota Semarang sebaiknya membuat kebijakan yang menekankan pada peningkatan kualitas SPKD Kota Semarang khususnya mengenai penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.


DAFTAR PUSTAKA

Sugiyono, 2011, Metologi penelitian, ANDI, Yogyakarta Sumarto Hefita, 2003, Penerapan Good Governance, Jakarta Mardiasmo, 2004, Akuntansi Sector Public (Edisi Kedua) Yogyakarta: Andi Norwandi, 2010, Penerapan Pelaporan Keuangan, Alfabeta Bandung Syarifudin dan Nulaila, pengaruh efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintaan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Enkarang Purwaniati Nugraheni, 2008, Sistem pengendalian intern, Yogyakarta Jannaini, 2012, Kualitas Laporan Keuangan, Rosdakarya Bandung Nurlaila, 2012, Good Governance, Gramedia, Jakarta Ghozali, Imam, 2006. Aplikasi analisis multivariate dengan program SPSS. Edisi keempat Semarang : Badan Penerbit UNDIP Daniel Kartika Adhi, 2013. Penerapan akuntansi sektor publik sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah (SAP) studi kasus pada kantor walikota padang. Padang : Universitas putra Indonesia “YPTK” Azllim Darwanis, Pengaruh penerapan good governance dan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas informasi keuangan SKPD di Kota Aceh.

PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN, KUALITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH DAN GOOD GOVERNANCE

Recommend Documents