PENGARUH NILAI PDRB, TINGKAT UPAH DAN TINGKAT INFLASI TERHADAP PENGANGGURAN TERBUKA PROVINSI BALI TAHUN

Vol: 4 No: 1 Tahun: 2014

PENGARUH NILAI PDRB, TINGKAT UPAH DAN TINGKAT INFLASI TERHADAP PENGANGGURAN TERBUKA PROVINSI BALI TAHUN 2003-2012 Ni Kadek Murniasih1, Ketut Dunia1, Made Ary Meitriana2 Jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia e-mail: {[email protected], [email protected], [email protected]}@undiksha.ac.id Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) pengaruh parsial nilai PDRB terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Bali, (2) pengaruh parsial tingkat upah terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Bali, (3) pengaruh parsial tingkat inflasi terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Bali, (4) pengaruh simultan nilai PDRB, tingkat upah dan tingkat inflasi terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Bali . Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Metode analisis data yang digunakan yaitu uji asumsi klasik, dan uji statistik yaitu uji t, uji F, koefisien korelasi berganda dan analisis koefisien determinasi berganda. Menggunakan bantuan program SPSS for windows 16.0. Hasil penelitian yang di peroleh (1) ada pengaruh parsial nilai PDRB terhadap tingkat pengangguran terbuka ditunjukkan dengan koefisien parsial sebesar 0. 968 (96,8%), (2) ada pengaruh parsial tingkat upah terhadap tingkat pengangguran terbuka ditunjukkan dengan koefisien parsial sebesar 0. 939 (93,9%), (3) tidak ada pengaruh parsial tingkat inflasi terhadap tingkat pengangguran terbuka ditunjukkan dengan koefisien parsial sebesar 0,409 (40,9%), (4) ada pengaruh simultan nilai PDRB, tingkat upah dan tingkat inflasi terhadap tingkat pengangguran terbuka sebesar 0,924. Hal ini berarti pengangguran terbuka di Provinsi Bali, 92,4% ditentukan oleh nilai PDRB, tingkat upah dan tingkat inflasi. Kata kunci: Inflasi, PDRB, Pengangguran Terbuka,Upah Abstract This study aimed to determine (1) the effect of the partial value of GDP against unemployment in the province of Bali, (2) the partial effect of wages on the open unemployment rate in the province of Bali, (3) the partial effect of inflation on the unemployment rate in the province of Bali, (4) simultaneous influence of the value of GDP, the level of wages and the inflation rate of unemployment in the province of Bali. This research is a descriptive study with a quantitative approach. Data analysis method used is the classical assumption tes, and the test statistic is the t test, F test, and the multiple correlation coefficient of multiple determination coefficient analysis. Using SPSS for windows 16.0. Research results obtained by using SPSS showed that (1) the value of GDP partial effect on unemployment shown by the partial coefficient of 0,968 (96,8%), (2) wage rate partial effect on unemployment shown by the partial coefficient of 0,939 (93,9%), ( ) the rate of inflation is not partial effect on unemployment s hown by the partial coefficient of 0,409 (40,9%), (4) the value of GDP, the level of wages and inflation rate of unemployment simultaneously to open amounted to 0,924. This means unemployment in the province of Bali, 92,4% is determined by the value of GDP, the level of wages and the inflation rate. Keywords: Inflation, GDP, Unemployment, Wages


PENDAHULUAN Pembangunan ekonomi pada hakekatnya adalah serangkaian usaha kebijaksanaan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat memperluas kesempatan kerja dan mengarahkan Dalam pembangunan ekonomi Indonesia kesempatan kerja masih menjadi masalah utama. Hal ini timbul karena adanya kesenjangan atau ketimpangan dalam mendapatkannya. Pokok dari permasalahan ini bermula dari kesenjangan antara pertumbuhan jumlah angkatan kerja disatu pihak dan kemajuan berbagai sektor perekonomian dalam menyerap tenaga kerja dipihak lain. Pembangunan ekonomi yang bertujuan antara lain pencapaian pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, mengentaskan kemiskinan, menjaga kestabilan harga dengan selalu memperhatikan tingkat inflasi, menjaga keseimbangan pembayaran, perhatian yang cukup terhadap neraca perdagangan, pendistribusian pendapatan yang lebih adil dan merata, dan mengatasi masalah pengangguran. pembagian pendapatan secara merata. Pengangguran merupakan masalah yang sangat kompleks karena mempengaruhi sekaligus dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berinteraksi mengikuti pola yang tidak selalu mudah dipahami. Apabila pengangguran tersebut tidak segera diatasi maka dapat menimbulkan kerawanan sosial dan berpotensi mengakibatkan kemiskinan (Badan Pusat Statistik, 2012). Gejala pengangguran yang terselubung didaerah pedesaan dan dilingkungan kota merupakan sebagian akibat dari kurang tersedianya lapangan kerja yang produktif penuh (yang membawa hasil kerja dan nafkah mata pencaharian yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar). Masalah pengangguran memang selalu menjadi suatu persoalan yang perlu dipecahkan dalam perekonomian negara Indonesia. Jumlah penduduk yang bertambah semakin besar setiap tahun membawa akibat bertambahnya jumlah angkatan kerja dan tentunya akan memberikan makna bahwa jumlah orang yang mencari pekerjaan akan meningkat,

seiring dengan itu tenaga kerja juga akan bertambah. Masalah pengangguran tidak hanya terjadi dalam lingkup nasional, akan tetapi juga terjadi pada lingkup regional, seperti pada Provinsi Bali. Pengangguran yang tiap tahun meningkat di Provinsi Bali menjadi masalah serius yang harus diatasi baik itu oleh pemerintah atau pihak yang terkait. Pertumbuhan angkatan kerja di Bali menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun dan tidak dapat terserap seluruhnya di dunia kerja sehingga menimbulkan adanya pengangguran terbuka yang jumlahnya mengalami penurunan dan peningkatan dari tahun 2003-2012. Salah satu indikator tingkat kesejahteraan penduduk suatu wilayah adalah angka PDRB. PDRB adalah nilai bersih barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode. Sedangkan yang dimaksud dengan PDRB per kapita adalah PDRB dibagi dengan jumlah penduduk.Semakin tinggi PDRB per kapita suatu daerah, maka semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut dikarenakan semakin besar pendapatan masyarakat daerah tersebut . PDRB mempunyai pengaruh terhadap jumlah angkatan kerja yang bekerja dengan asumsi apabila nilai PDRB meningkat, maka jumlah nilai tambah barang dan jasa akhir dalam seluruh unit ekonomi di suatu wilayah akan meningkat. Barang dan jasa akhir yang jumlahnya meningkat tersebut akan menyebabkan terjadinya peningkatan terhadap jumlah tenaga kerja yang diminta. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Bali memberikan gambaran kinerja pembangunan ekonomi dari waktu ke waktu, sehingga arah perekonomian daerah akan lebih jelas. Mengacu pada pasal 27 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi kemanusiaan, dan juga melihat dari konteks permasalahan negara berkembang, Upah mempunyai pengaruh terhadap jumlah angkatan kerja yang bekerja.Jika semakin tinggi tingkat upah yang ditetapkan, maka berpengaruh pada meningkatnya biaya


produksi, akibatnya untuk melakukan efisiensi, perusahaan terpaksa melakukan pengurangan tenaga kerja, yang berakibat pada tingginya pengangguran. Kondisi perekonomian dengan tingkat inflasi yang tinggi dapat menyebabkan perubahan-perubahan output dan kesempatan kerja. Tingkat inflasi yang tinggi berdampak pada pengangguran. Bila tingkat inflasi tinggi, dapat menyebabkan angka pengangguran tinggi, ini berarti perkembangan kesempatan kerja menjadi semakin mengecil atau dengan kata lain jumlah tenaga kerja yang diserap juga akan kecil. Apabila tingkat inflasi meningkat, maka harga-harga barang dan jasa akhir juga akan naik, selanjutnya permintaan akan barang dan jasa akhir akan turun, dan akan mengurangi permintaan terhadap tenaga kerja yang dibutuhkan, akibatnya akan meningkatkan jumlah pengangguran terbuka. Sehingga inflasi mempunyai pengaruh yang negatif terhadap tingkat pengangguran (Sukirno, 2002). Tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang cepat dan pertumbuhan lapangan kerja yang relatif lambat menyebabkan masalah pengangguran yang ada di suatu daerah menjadi semakin serius. Menurut Sukirno (2002: 328) pengangguran biasanya dibedakan atas 3 jenis berdasarkan keadaan yang menyebabkannya, antara lain. Pengangguran friksional, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh tindakan seseorang pekerja untuk meninggalkan kerjanya dan mencari kerja yang lebih baik atau sesuai dengan keinginannya, pengangguran struktural, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh adanya perubahan struktur dalam perekonomian, pengangguran konjungtur, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh kelebihan pengangguran alamiah dan berlaku sebagai akibat pengurangan dalam permintaan agregat. Adapun pengertian dari pengangguran terbuka yaitu tenaga kerja yang betul-betul tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran ini terjadi ada yang karena belum mendapat pekerjaan padahal telah berusaha secara maksimal dan ada juga yang karena malas mencari pekerjaan atau malas bekerja. Tingkat

Pengangguran Terbuka (Laporan Sosial Indonesia 2007) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) memberikan indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka diukur sebagai persentase jumlah penganggur/pencari kerja terhadap jumlah angkatan kerja, yang dapat dirumuskan sebagai berikut: TPT = (Pencari Kerja / Angkatan Kerja) x 100 % Kegunaan dari indikator pengangguran terbuka ini baik dalam satuan unit (orang) maupun persen berguna sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru. Arsyad (2000: 74) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah diartikan sebagai kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak. Hal ini berarti bahwa pertumbuhan ekonomi daerah secara langsung ataupun tidak langsung akan menciptakan lapangan kerja. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Badan Pusat Statistik (BPS: 2012) didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahuipertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun (Sukirno, 2005), sedangkan menurut BPS Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku digunakan untuk menunjukkan besarnya struktur perekonomian dan peranan sektor ekonomi. Upah merupakan faktor yang sangat penting bagi perusahaan, karena jumlah upah atau balas jasa yang diberikan perusahaan kepada karyawannya akan mempunyai pengaruh yang tidak kecil terhadap jalannya perusahaan. . Upah yang dimaksud disini adalah balas jasa yang berupa uang atau balas jasa lain yang diberikan lembaga atau organisasi perusahaan kepada pekerjanya. Pemberian upah atau balas jasa ini dimaksud untuk


menjaga keberadaan karyawan di perusahaan, menjaga semangat kerja karyawan dan tetap menjaga kelangsungan hidup perusahaan yang akhirnya akan memberi manfaat kepada masyarakat. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dalam Bab I Pasal 1 angka 30 dijelaskan Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundangundangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya, atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Kartasapoetra (1992: 135) menyatakan bahwa jenis-jenis upah dapat dikemukakan sebagai berikut. Upah nominal ialah sejumlah uang yang dibayarkan kepada para buruh yang berhak secara tunai sebagai imbalan atas pengerahan jasa atau pelayanannya sesuai dengan ketentuan ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian Kerja di bidang industri atau perusahaan ataupun dalam suatu organisasi kerja, dimana ke dalam upah tersebut tidak ada tambahan atau keuntungan yang lain yang diberikan kepadanya. Upah nominal ini sering pula disebut upah uang (money wages) sehubungan dengan wujudnya yang memang berupa uang secara keseluruhannya, upah nyata ini ialah upah uang yang nyata yang benar benar harus diterima oleh seseorang yang berhak. Upah nyata ini ditentukan oleh daya beli upah tersebut yang akan banyak tergantung dari : besar atau kecilnya jumlah uang yang diterima; besar atau kecilnya biaya hidup yang diperlukan. Ada kalanya upah itu diterima dalam wujud uang dan fasilitas atau in natura, maka upah nyata yang diterimanya yaitu jumlah upah uang dan nilai rupiah dari fasilitas dan barang in natura tersebut. Upah Hidup ialah hidup yang lebih luas, yang tidak hanya kebutuhan pokoknya saja yang dapat dipenuhi melainkan juga sebagian dari kebutuhan sosial keluarganya, misalnya bagi pendidikan,

bagi bahan pangan yang memiliki nilai nilai gizi yang lebih baik, iuran asuransi jiwa dan beberapa lainnya lagi. Kemungkinan setelah masyarakat Adil dan Makmur yang sedang kita perjuangkan dapat terwujud sebaik baiknya, upah yang diterima buruh pada umumnya dapat berupa upah hidup, ataupun pula kalau perusahaan tempat kerjanya itu dapat berkembang dengan baik, sehingga menjadi perusahaan yang kuat yang akan mampu memberi upah hidup, karena itu maka pihak buruh baiklah berjuang, berpahit-pahit dahulu dengan pihak pengusaha agar perusahaan yang kuat itu dapat terwujud, upah wajar dimaksudkan sebagai upah yang secara relatif ditandai cukup wajar oleh pengusaha dan para buruhnya sebagai uang imbalan atas jasa jasa yang diberikan buruh kepada pengusaha atau perusahaan, sesuai dengan Perjanjian Kerja di antara mereka. Upah yang wajar ini tentunya sangat bervariasi dan bergerak antara Upah Minimum dan Upah Hidup, yang diperkirakan oleh pengusaha cukup untuk mengatasi kebutuhan kebutuhan buruh dengan keluarganya (di samping mencukupi kebutuhan pokok juga beberapa kebutuhan pangan lainnya, transportasi dan sebagainya). Tujuan Murtoyo (2000: 133) tujuan dari pemberian upah adalah sebagai berikut. Mewujudkan keseimbangan dalam pemberian upah, keseimbangan dalam pemberian upah memberi arti bahwa upah yang diberi kepada karyawan disesuaikan dengan kedudukan atau jabatan tiap-tiap karyawan, semakin tinggi kedudukan karyawan maka semakin besar upah yang diterima, sehingga ada keseimbangan antar input dan output. Meningkatkan produktivitas kerja, besarnya upah yang diberikan kepada karyawan akan memberikan motivasi dalam bekerja, sehingga berpengaruh terhadap tingkat produktivitas kerja karyawan. Mencapai kesuksesan perusahaan, meningkatnya produktivitas kerja karyawan akan mempengaruhi jumlah hasil produksi, dengan demikian keuntungan yang diperoleh juga akan semakin besar, sehingga perusahaan akan mencapai kesuksesan dalam menjalankan usaha. Untuk mendapatkan kesuksesan itu


tentunya pengusaha harus berani mengeluarkan biaya yang cukup rasional untuk pemberian upah, karena ini sangat berpengaruh pada semangat kerja karyawan. Penentuan kebutuhan, upah yang diperoleh karyawan secara periodik akan digunakan untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya baik untuk karyawan itu sendiri ataupun untuk keluarganya. Salah satu peristiwa moneter yang sangat penting dan yang di jumpai di hampir semua negara di dunia adalah Inflasi. Sukirno (2002: 70) menyatakan “bahwa inflasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam sesuatu perekonomian”. Sedangkan Boediono (1999: 120) menyatakan “bahwa definisi singkat dari inflasi adalah kecenderungan dari hargaharga untuk naik secara umum dan terus menerus”. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas kepada (atau mengakibatkan kenaikan) sebagian besar dari harga barang-barang lain. Kenaikan harga semacam ini tidak dianggap sebagai masalah atau "penyakit" ekonomi dan tidak memerlukan kebijaksanaan khusus untuk menanggulanginya. Boediono (1999: 161) menyatakan “bahwa ada berbagai cara untuk menggolongkan macam inflasi, dan penggolongan mana yang dipilih tergantung pada tujuannya”. Dari latar belakang di atas maka peneliti ingin melakukan penelitian yang berjudul “ Pengaruh Nilai PDRB. Tingkat Upah Dan Tingkat Inflasi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Provinsi Bali Tahun 2003-2012. Dengan rumusan masalahnya adalah bagaimanakah pengaruh parsial nilai PDRB terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Bali Tahun 2003-2012. Kedua, Bagaimanakah pengaruh parsial tingkat upah terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Bali tahun 2003-2012. Ketiga, Bagaimanakah pengaruh parsial tingkat inflasi terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Bali tahun 2003-2012. Keempat, bagaimanakah pengaruh simultan nilai PDRB, tingkat upah dan tingkat inflasi terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Bali tahun 2003-2012.

METODE Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara dan metode dokumentasi. Metode wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data, yang pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang diwawancarai, tetapi dapat juga secara tidak langsung seperti memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab pada kesempatan lain (Husein Umar, 2004). Dalam penelitian ini dilakukan wawancara secara langsung terhadap pegawai Departemen Tenaga Kerja Dan Transportasi dan pegawai perpustakaan Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, karena data yang dicari terdapat di Departemen Tenaga Kerja Dan Transportasi dan perpustakaan BPS Provinsi Bali. Wawancara ini dilakukan untuk menunjang data yang berkaitan dengan penelitian. Pengumpulan data melalui metode dokumentasi dilakukan dengan menggunakan catatan atau dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian. Catatan atau dokumen yang mendukung dalam penelitian ini adalah nilai PDRB, tingkat upah, tingkat inflasi, dan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Bali. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder seperti data jumlah tingkat pengangguran, data nilai PDRB, data tingkat upah dan tingkat inflasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, uji asumsi klasik, uji t, uji F, dan determinasi berganda (R2). HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Badan Pusat Statistik mengenai nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi Bali, maka diperoleh data nilai PDRB dari tahun 2003-2012, seperti terlihat pada tabel 1 di bawah menunjukkan bahwa laju PDRB di Provinsi Bali dari tahun 20032012 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.


Tabel 1. Produk Domestik Regional BrutoPropinsi Bali Tahun 2003-2012(Atas Dasar Harga Konstan 2000) Tahun 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Sumber : Badan Pusat Statistik

PDRB 18.423.860,70 19.080.895,84 19.963.243,81 21.072.444,79 22.184.679,28 23.497.047,07 24.900.571,98 26.228.275,39 27.756.113,77 30.753.647,05 32 804.381,36

Data mengenai pengangguran terbuka menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Bali,

Pertumbuhan (%) 3.57 4.62 5.56 5.28 5.92 5.97 5.33 5.83 10.80 6.69

seperti terlihat pada tabel 2, sebagai berikut.

Tabel 2 Data tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Bali Tahun 2003-2012 Tahun

Pertumbuhan pengangguran terbuka %

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Sumber : Badan Pusat Statistik Untuk mengetahui pengaruh nilai PDRB terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Bali secara parsial, maka digunakan program SPSS 16.0 for windows. Menggunakan analisis regresi dengan

4.66 3.61 4.63 5.81 7.68 5.63 5.37 5.38 7.91 5.72

menguji nilai t. Hasil menunjukkan adanya pengaruh nilai PDRB terhadap pengangguran terbuka secara parsial seperti terlihat pada tabel 3 di bawah ini.

Tabel 3. Hasil Perhitungan Uji t Untuk Nilai PDRB, Tingkat Upah Dan Tingkat Inflasi Terhadap Pengangguran Terbuka

Model (Constant) PDRB Upah Inflasi

Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B Std. Error Beta .499 .793 .674 .071 .974 .158 .024 .715 .058 .053 .114

T .630 9.519 6.695 1.097

Sig .552 .000 .001 .315


Hasil analisis pada tabel 1 menunjukkan sebagai berikut, Uji t terhadap variabel PDRB (X1) didapatkan thitung sebesar 9.519 dengan signifikansi t sebesar 0,000. Karena thitung lebih besar ttabel (9.519>1.943) atau signifikansi t lebih kecil dari 5% (0,000<0,05), maka secara parsial variabel PDRB (X1) berpengaruh signifikan terhadap variabel pengangguran terbuka (Y). Besar pengaruh parsial nilai PDRB terhadap pengangguran terbuka

ditunjukkan dengan koefisien parsial sebesar 0,968 (96,8%) sedangkan pengaruh variabel lain sebesar 0,032 (3,2%). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Badan Pusat Statistik mengenai tingkat upah di Provinsi Bali, maka di peroleh data tingkat upah dari tahun 2003-2012, seperti terlihat pada tabel 4 sebagai berikut.

Tabel 4. Upah Provinsi BaliTahun 2003 sampai 2012 Tahun Upah (Rp) Pertumbuhan (%) 2002 342.000 2003 410.000 19.88 2004 425.000 3.66 2005 447.500 5.29 2006 510.000 13.97 2007 622.000 21.96 2008 682.650 9.75 2009 760.000 11.33 2010 829.316 9.12 2011 890.000 7.32 2012 967.500 8.71 Sumber : Badan Pusat Statistik terbuka (Y). Besar pengaruh parsial nilai Data pengangguran terbuka dapat PDRB terhadap pengangguran terbuka dilihat pada tabel 2, untuk mengetahui ditunjukkan dengan koefisien parsial pengaruh tingkat upah terhadap sebesar 0, 939 (93,9%) sedangkan pengangguran terbuka di Provinsi Bali pengaruh variabel lain sebesar 0,061 (tabel 3) secara parsial. Uji t terhadap (6,1%) variabel tingkat upah (X2) didapatkan thitung Berdasarkan hasil penelitian yang sebesar 6.695 dengan signifikansi t sebesar dilakukan di Badan Pusat Statistik 0,000. Karena thitung lebih besar ttabel mengenai tingkat inflasi di Provinsi Bali, (6.695>1.943) atau signifikansi t lebih kecil maka di peroleh data tingkat inflasi dari dari 5% (0,001<0,05), maka secara parsial tahun 2003-2012, seperti terlihat pada tabel variabel tingkat upah (X2) berpengaruh 5 sebagai berikut. signifikan terhadap variabel pengangguran Tabel 5. Inflasi Provinsi BaliTahun 2003-2012 Tahun 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Inflasi (%) 4.56 5.97 11.31 4.30 5.91 9.62 4.37 8.10 3.75 4.71


Seperti terlihat pada tabel 5 di atas menunjukkan tingkat inflasi di Provinsi Bali tahun 2003-2012 menunjukkan angka yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Data pengangguran terbuka dapat dilihat pada tabel 2, untuk mengetahui pengaruh tingkat inflasi terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Bali (tabel 3) secara parsial. Uji t terhadap variabel tingkat inflasi (X3) didapatkan thitung sebesar 1.097 dengan signifikansi t sebesar 0,000. Karena thitung lebih besar ttabel (1.097<1.943) atau signifikansi t lebih besar dari 5% (0,315>0,05), maka secara parsial variabel tingkat inflasi (X3) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel pengangguran terbuka (Y). Besar pengaruh parsial tingkat inflasi terhadap pengangguran terbuka ditunjukkan dengan koefisien parsial

Tabel 6 Hasil Perhitungan Uji F ANOVAb Sum of Squares Df Mean Square

Model 1

sebesar 0. 409 (40,9%) sedangkan pengaruh variabel lain sebesar 0,591 (59,1%). Hal ini disebabkan karena inflasi tidak hanya terjadi karena masalah ekonomi saja tapi juga bisa terjadi karena masalah politik, yang tidak ada hubungannya terhadap terjadinya pengangguran terbuka. Untuk mengetahui pengaruh simultan dari nilai PDRB, tingkat upah dan tingkat inflasi terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Bali, maka penulis menggunakan analisis uji F dengan program SPSS 16,0 for windows. Uji F menunjukkan analisis regresi variabel independen (X1 ,X2 dan X3) secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Y). Seperti terlihat pada tabel 6 sebagai berikut.

Regression Residual Total

14.802 .790 15.592

3 6 9

4.934 .132

F

Sig.

37.488

.000a

a. Predictors: (Constant), inflasi, PDRB, Upah b. Dependent Variable: Pengangguran Terbuka Berdasarkan hasil analisis pada tabel 4.6 menunjukan nilai Fhitung= 37,48>Ftabel= 8,94 atau p-value = 0,000 < α = 0,05. Hal ini dapat disimpulkan bahwa Ha diterima dan Ho ditolak dengan demikian PDRB, upah dan inflasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Bali.

Untuk mengetahui besarnya pengaruh nilai PDRB, tingkat upah dan tingkat inflasi terhadap pengangguran terbuka digunakan analisis koefisien determinasi (R2). Besarnya koefisien determinasi (R2) seperti terlihat pada tabel 7 sebagai berikut.

Tabel 7. Koefisien Determinasi Model Summaryb

Model 1

R .974a

R ssSquare

Adjusted R Square

.949

.924

Std. Error of the Estimate .36279

a. Predictors: (Constant), inflasi, PDRB, Upah b. Dependent Variable: Pengangguran Terbuka Menunjukkan besarnya pengaruh untuk variabel nilai PDRB (X1), tingkat upah

(X2) dan tingkat inflasi (X3) secara simultan sebesar 0,924. Hal ini berarti pengangguran


terbuka di Provinsi Bali, 92,4% ditentukan oleh nilai PDRB, tingkat upah dan tingkat inflasi. Sedangkan sisanya sebesar 0,076 (7,6%) dipengaruhi faktor lain yang diluar model Pembahasan Berdasarkan data hasil penelitian yang diperoleh, variabel PDRB (X1) dengan variabel Pengangguran Terbuka (Y), terdapat pengaruh yang signifikan karena p_value < α ; 0,000 < 0,05, menentukan taraf nyata (α) 5% dengan df = (n-k) untuk menentukan nilai ttabel. Nilai ttabel pada (α) 5% dengan df = (10-4) = 6 adalah sebesar 1.943 Nilai thitung yang diperoleh dari hasil regresi dengan bantuan SPSS adalah sebesar 9.519, jadi thitung > ttabel sehingga keputusan yang diambil adalah menolak Ho, dengan besar koefisien parsial sebesar 0,968 atau 96,8%. Besarnya pengaruh yang diberikan PDRB (X1) terhadap Pengangguran Terbuka (Y) dapat diketahui dari besarnya Py x1 = 0, 974 atau sebesar 97%. Hal ini menunjukan jika nilai PDRB mempunyai peran sangat penting dalam tingkat pengangguran terbuka. PDRB (X1) memiliki pengaruh yang kuat terhadap Pengangguran Terbuka (Y) berarti bila nilai PDRB mengalami peningkatan setiap tahun, maka tingkat Pengangguran terbuka akan menurun , begitu juga sebaliknya, bila nilai PDRB mengalami penurunan, maka tingkat pengangguran terbuka akan meningkat. Karena adanya peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat menyerap tenaga kerja, sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran. Antara variabel tingkat upah (X2) dengan variabel pengangguran terbuka (Y) terdapat pengaruh yang signifikan karena p_value < α ; 0,001 < 0,05. Menentukan taraf nyata (α) 5% dengan df = (n-k) untuk menentukan nilai ttabel. Nilai ttabel pada (α) 5% dengan df = (10-4) adalah sebesar 1.943. Nilai thitung yang diperoleh dari hasil regresi dengan bantuan SPSS adalah sebesar 6.695, jadi thitung > ttabel sehingga keputusan yang diambil adalah menolak Ho, dengan besar koefisien parsial sebesar 0,939 atau 37,9%. Pengaruh yang diberikan tingkat upah (X2) terhadap pengangguran terbuka (Y) dapat diketahui dari besarnya Py x2 = 0, 715 atau sebesar 71%. Hal ini

menunjukan jika tingkat upah merupakan hal yang sangat penting. Variabel tingkat upah (X2) memiliki pengaruh yang kuat terhadap tingkat pengangguran terbuka (Y) berarti bila tingkat upah meningkat setiap tahun, maka jumlah pengangguran terbuka di Provinsi Bali mengalami peningkatan. Begitu juga sebaliknya, jika tingkat upah mengalami penurunan setiap tahun di Provinsi Bali, maka tingkat pengangguran mengalami penurunan. Hal ini terjadi karena apabila upah dinaikan setiap tahun maka perusahaan akan mengurangi penambahan tenaga kerjanya untuk mengurangi pengeluaran biaya, sehingga akan menyebabkan bertambahnya jumlah pengangguran. Antara variabel tingkat inflasi (X3) dengan variabel pengangguran terbuka (Y) terdapat pengaruh yang tidak signifikan karena p_value < α ; 0,315 < 0,05. Menentukan taraf nyata (α) 5% dengan df = (n-k) untuk menentukan nilai ttabel. Nilai ttabel pada (α) 5% dengan df = (10-4) adalah sebesar 1.943. Nilai thitung yang diperoleh dari hasil regresi dengan bantuan SPSS adalah sebesar 1.097, jadi thitung < ttabel sehingga keputusan yang diambil adalah menolak Ho, dengan besar koefisien parsial 0,409 atau 40,9% . Pengaruh yang diberikan tingkat inflasi (X3) terhadap pengangguran terbuka (Y) dapat diketahui dari besarnya Py x3 = 0, 114 atau sebesar 11,4%. Hal ini menunjukkan jika tingkat inflasi merupakan hal yang tidak terlalu penting dalam masalah pengangguran terbuka di Provinsi Bali. Karena inflasi terjadi bukan karena masalah ekonomi saja, tapi juga terdapat faktor masalah politik yang menyebabkan terjadinya inflasi sehingga hal tersebut bukan merupakan faktor utama yang menyebabkan terjadinya pengangguran terbuka. Pada tabel 7 dapat diihat bahwa koefisien determinasi R yang diperoleh adalah 0, 974 atau sebesar 97% hal ini menunjukan adanya korelasi positif antara nilai PDRB, tingkat upah dan tingkat inflasi secara bersama-sama dengan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Bali. Secara kualitatif dapat dikatakan sangat kuat. Selain itu, koefisien determinasi yang diperoleh dari data variabel PDRB (X1), tingkat upah (X2) dan tingkat inflasi (X3)


dengan data variabel pengangguran terbuka (Y) dapat di hitung pula koefisien detrminasi Adjusted R square sebesar 0, 924. Hasil ini menunjukan bahwa nilai PDRB, tingkat upah dan tingkat inflasi secara bersama-sama memberikan kontribusi terhadap pengangguran terbuka sebesar 92,4%. Artinya variasi naik turunnya tingkat pengangguran terbuka dipengaruhi oleh besarnya nilai PDRB (X1), tingkat upah (X2) dan tingkat inflasi (X3). Sisanya 7,6% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel nilai PDRB, tingkat upah dan tingkat inflasi secara bersama-sama terhadap pengangguran terbuka dapat diketahui dengan membandingkan antara Fhitung dengan Ftabel atau dengan membandingkan taraf signifikan F (p_value) dengan α. Melihat ringkasan hasil perhitungan SPSS pada tabel model summary, maka dapat dikatakan bahwa secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel nilai PDRB, tingkat upah dan tingkat inflasi dengan pengangguran terbuka karena Fhitung > Ftabel atau 37,49 > 8,94. Pada tabel model summary juga menunjukan jika p_value < α yakni 0,000 < 0,05 sehingga keputusan yang diambil adalah menolak Ho. Hal ini merupakan pentingnya nilai PDRB, tingkat upah dan tingkat inflasi terhadap pengangguran terbuka. SIMPULAN DAN SARAN Simpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Variabel Nilai PDRB mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan mempengaruhi Pengangguran Terbuka. Hal ini dapat dilihat dari besarnya pengaruh parsial nilai PDRB terhadap pengangguran terbuka ditunjukkan dengan koefisien parsial sebesar 0,968 (96,8%) sedangkan pengaruh variabel lain sebesar 0,032 (3,2%), dengan nilai signifikan PDRB lebih kecil dari 5% (0,000<0,05). Hal ini menggambarkan nilai PDRB sangat berpengaruh terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Bali. Variabel tingkat upah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengangguran terbuka. Hal ini dapat dilihat dari besarnya pengaruh parsial

nilai PDRB terhadap pengangguran terbuka ditunjukkan dengan koefisien parsial sebesar 0, 939 (93,9%) sedangkan pengaruh variabel lain sebesar 0,061 (6,1%), dengan nilai signifikan lebih kecil dari 5% (0,001<0,05). Hal ini menggambarkan tingkat upah berpengaruh terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Bali. Variabel tingkat inflasi mempunyai pengaruh tidak signifikan terhadap pengangguran terbuka. Hal ini dapat dilihat dari besarnya pengaruh parsial tingkat inflasi terhadap pengangguran terbuka ditunjukkan dengan koefisien parsial sebesar 0. 409 (40,9%) sedangkan pengaruh variabel lain sebesar 0,591 (59,1%), dengan nilai signifikan lebih besar dari 5% (0,315>0,05). Hal ini menggambarkan tingkat inflasi tidak berpengaruh terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Bali. Hal ini disebabkan karena inflasi bukan hanya disebabkan dari masalah ekonomi, namun juga bisa terjadi karena masalah politik. Hasil dari uji koefisien determinasi (R 2) nilai PDRB, Tingkat Upah Dan Tingkat Inflasi terrhadap Pengangguran Terbuka di Provinsi Bali tahun 2003 sampai 2012 menunjukkan bahwa besarnya Adjusted R2 cukup tinggi 0,924. Nilai ini berarti bahwa model yang dibentuk cukup baik dimana 92,4 persen variasi variabel dependen Pengangguran Terbuka dapat dijelaskan dengan baik oleh ketiga variabel independen yaitu Nilai PDRB, Tingkat Upah dan Tingkat Inflasi. Sedangkan 7,6 persen dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar model. Berdasarkan perhitungan dengan uji F diketahui bahwa F-hitung sebesar (37,48) > F-tabel (8,94), sehingga inferensi yang diambil adalah menerima Ha dan menolak Ho. Dengan kata lain, hipotesis yang berbunyi “Ada pengaruh antara variabel Nilai PDRB, Tingkat Upah, dan tingkat Inflasi Terhadap Pengangguran Terbuka”, diterima pada kepercayaan 95%. Saran Berdasarkan simpulan penelitian mengenai pengaruh nilai PDRB, tingkat upah dan tingkat inflasi terhadap pengangguran terbuka maka dapat disarankan hal-hal sebagai berikut. Bagi Pemerintah Provinsi Bali, peran penting


Pemerintah Daerah dalam mengurangi jumlah pengangguran terbuka di Provinsi Bali serta di dukung hasil penelitian, maka peneliti dapat memberikan saran kepada pihak-pihak yang terkait. Pertama, Pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus diimbangi dengan kesejahteraan masyarakat yang merata. Untuk itu pemerintah diharapkan dapat lebih mengoptimalkan sektor-sektor dalam PDRB agar sektor-sektor tersebut mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan mengurangi kemiskinan di Provinsi Bali seperti pelatihan untuk menjadi wirausaha mandiri dan kreatif. Kedua, Pemerintah Daerah Provinsi Bali atau buruh yang menuntut kenaikan upah secara jelas akan memberatkan pengusaha dan jalan satusatunya baginya adalah mengurangi penyerapan tenaga kerja untuk menstabilkan perusahaan. Hal tersebut dapat dilihat dari semakin tingginya jumlah upah dari tahun ke tahun. Sehingga diharapkan Pemda Bali dapat lebih mendukung program pelatihan kewirausahaan baik itu secara internal maupun ekternal agar tidak bergantung hanya pada sektor industri maupun sektor lainnya. Ketiga, untuk jangka panjang diharapkan akan lebih baik bila inflasi diusahakan pada tingkat yang stabil sebab tingkat inflasi yang stabil akan menurunkan tingkat suku bunga yang secara langsung akan memicu akan permintaan kredit usaha dan akan banyak sektor usaha bermunculan nantinya. Bagi Akademik, diharapkan peneliti lain yang ingin melakukan penelitian di bidang ekonomi mikro dan makro, lebih mengkaji permasalahan di sektor lainnya. Sehingga akan lebih jelas permasalahan ekonomi apa saja yang terjadi Di Provinsi Bali agar Pemda Bali memperoleh masukan dari hasil penelitian yang dilakukan. Sehingga diharapkan dapat membantu mengurangi permasalahan ekonomi yang ada di Provinsi Bali. DAFTAR PUSTAKA Arsyad, Lincolyn. 2000. Ekonomi Pembangunan. Edisi 4. Yogyakarta: STIE YKPN

Badan Pusat Statistik. 2012. Indikator Tingkat Hidup Pekerja. Denpasar Badan

Pusat Statistik. 2012. Domestik Regional Denpasar

Produk Bruto.

Boediono, 1999. Teori Pertumbuhan Ekonomi. Yogyakarta: BPEE Husein, Umar. 2004. Metode Penelitian untuk Skrpisi dan Tesis Bisnis. Edisi Baru, 8. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Kartasapoetra. G dan Bambang, S. 1992. Biaya Produksi. Jakarta: Rineka Cipta Pasal 27. Ayat 2 UUD 1945 Sukirno, Sadono. 2002, Pengantar Teori Makro Ekonomi, edisi kedua. Jakarta: Rajawali Pers. Martoyo, Susilo. 2000. Manajemen Sumber Daya Manusia. BPFG.Yogyakarta. -------, 2005. Makro Ekonomi. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Undang-Undang No. 13/2003 Tentang Ketenagakerjaan yang Mengatur Sistem Pengupahan dan Upah Minimum.

PENGARUH NILAI PDRB, TINGKAT UPAH DAN TINGKAT INFLASI TERHADAP PENGANGGURAN TERBUKA PROVINSI BALI TAHUN

Recommend Documents