PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PREDIKSI FINANCIAL DISTRESS*

PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PREDIKSI FINANCIAL DISTRESS* Syurmita Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Al Azhar Indonesia Abstract This study using a statistical model to predicted financial distress condition of local governments in Indonesia. Whereas “financial distress” in the private sector has been equated with failure to meet financial commitments, but in this research “financial distress” is interpreted as an inability to provide public service at pre-existing levels. Several indicators are used to predict financial distress i.e composition of revenues, financial commitments, population, and splitting phenomenon after the autonomy era. 100 sampel local governments (Kabupaten/Kota) were randomly and proportionally selected from The Audit Board of The Republic of Indonesia (BPK-RI) and The Ministry of Domestic Affair’s data. The research findings showed that financial distress ware statistically significant associated with the degree of financial independency (sig. 0,027), the degree of decentralization (sig. 0,024), size of population (sig. 0,004), and local government’s age (sig. 0,005). Keywords: financial distress, local government, decentralization, autonomy era PENDAHULUAN Setelah lebih dari satu dasawarsa pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, keberhasilan program ini mulai banyak dipertanyakan. Otonomi daerah yang tadinya diharapkan mampu memperbaiki masalah ketimpangan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan,

justru

menimbulkan masalah baru akibat penyalahgunaan wewenang yang telah diberikan pemerintah pusat kepada daerah. Adanya temuan lembaga independen yang ikut mengawasi pelaksanaan



Terima kasih kepada LP2M Universitas Al Azhar Indonesia yang telah mendukung pendanaan riset ini, dan presentasi di Konferensi Regional Akuntansi 2014 di FEB Universitas Airlangga (20-21 Mei)

1

Konferensi Regional Akuntansi (KRA) dan Doktoral Kolokium 2014

otonomi daerah juga telah menyebutkan bahwa kini kondisi keuangan daerah cenderung kritis dan mengkhawatirkan. FITRA (Forum Indonesia untuk Transparansi) menyebutkan pada tahun 2012 terdapat 291 pemerintah daerah yang memproyeksikan belanja pegawai lebih dari 50 persen, yang artinya sisa anggaran yang masih tersedia untuk belanja program dalam rangka memenuhi pelayanan publik hanya sebesar 9 persen sampai 14 persen (seknasfitra.org, 2013). Perilaku boros pemerintah daerah yang menguras separuh lebih anggarannya hanya untuk belanja pegawai dikhawatirkan akan mengantarkan pemerintah daerah pada kondisi kebangkrutan. Pembiaran terjadinya rekruitmen pegawai secara terus menerus tanpa mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah akan berdampak pada berkurangnya dana untuk membangun fasilitas publik, percepatan pembangunan daerah, penciptaan pelayanan yang berkualitas, dan pemerataan kesejahteran masyarakat, sebagaimana yang telah diamanahkan dalam kebijakan otonomi daerah. Pada sektor swasta financial distress didefinisikan sebagai kegagalan untuk memenuhi komitmen keuangan, berupa ketidaksanggupan melunasi pinjaman, kegagalan membayar dividen (atau bahkan pengurangan jumlah pembayaran dividen), kekurangan modal kerja, dan ketidakcukupan dana untuk membayar sejumlah biaya perusahaan (Foster, 1986; Lau, 1987; Ward, 1994; Jones and Hensher, 2004, Luo and Yu, 2011). Pada sektor publik, Jones dan Walker (2007)

mendefinisikan financial distress sebagai ketidakmampuan pemerintah untuk

menyediakan pelayanan publik sesuai standar mutu pelayanan yang telah ditetapkan. Ketidakmampuan ini dikarenakan pemerintah tidak memiliki kecukupan dana untuk membangun infrastruktur pelayanan publik, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas publik lainnya. Beberapa penelitian terdahulu telah mengembangkan indikator untuk memprediksi financial distress. Pada sektor swasta, rasio-rasio keuangan digunakan untuk memprediksi ketidakpastian atau kepailitan sebuah perusahaan (Platt and Platt, 2002; Jones and Hensher, 2004, Luo and Yu, 2011). Pada sektor pemerintahan, Jones dan Walker (2007) menggunakan dua indikator untuk memprediksi financial distress negara bagian di Australia, yaitu indikator

2


keuangan dan non-keuangan. Indikator keuangan terdiri dari: (1) besaran dana yang dialokasikan untuk membangun infrastruktur pelayan publik dan (2) rasio-rasio kinerja keuangan, sedangkan indikator non keuangan terdiri dari: (1) karakteristik dewan dan (2) kualitas pelayan publik. Penelitian ini bertujuan untuk prediksi financial distress dengan menggunakan indikator keuangan dan non-keuangan. Indikator keuangan yang digunakan meliputi komposisi pendapatan dan komitmen utang, sedangkan indikator non-keuangan meliputi kondisi sosialekonomi dan fenomena pemekaran yang terjadi di Indonesia. Derajat desentralisasi dan kemandirian keuangan digunakan untuk melihat kondisi pendapatan pemerintah daerah. Populasi penduduk digunakan untuk melihat kondisi sosial-ekonomi pemerintah daerah (sebagai ukuran pembayaran

transfer).

Penentuan

indikator-indikator

tersebut

dilakukan

dengan

mempertimbangkan teori dan kondisi yang terjadi di Indonesia. TINJAUAN PUSTAKA Kajian Teori Otonomi Daerah Pelaksanaan otonomi daerah

di Indonesia

sudah diselenggarakan lebih dari

satu dasawarsa. Otonomi daerah untuk pertama kalinya mulai diberlakukan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang hingga saat ini telah mengalami beberapa kali perubahan. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia tersebut telah mengakibatkan perubahan dalam sistem pemerintahan di Indonesia yang kemudian juga membawa pengaruh terhadap kehidupan masyarakat di berbagai bidang. Secara konseptual, pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dilandasi oleh tiga tujuan utama yang meliputi tujuan politik, tujuan administratif dan tujuan ekonomi. Hal yang ingin diwujudkan melalui tujuan politik dalam pelaksanaan otonomi daerah diantaranya adalah upaya untuk mewujudkan demokratisasi politik melalui partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Perwujudan tujuan administratif yang ingin dicapai melalui pelaksanaan otonomi daerah adalah adanya pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah, termasuk sumber

3


kuangan, serta pembaharuan manajemen birokrasi pemerintahan di daerah. Sedangkan tujuan ekonomi yang ingin dicapai dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah terwujudnya peningkatan Indeks pembangunan manusia sebagai indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dalam konsep otonomi daerah, pemerintah dan masyarakat di suatu daerah memiliki peranan yang penting dalam peningkatan kualitas pembangunan di daerahnya masing-masing. Hal ini terutama disebabkan karena dalam otonomi daerah terjadi peralihan kewenangan yang pada awalnya diselenggarakan oleh pemerintah pusat kini menjadi urusan pemerintahan daerah masing-masing. Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah Bab V UU No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara mengatur tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan bank sentral, pemerintah daerah, serta pemerintah/ lembaga asing. Sementara itu, Bab VI UU No.17 Tahun 2003 mengatur tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan swasta, serta badan pengelola dana masyarakat. Hubungan keuangan antara pusat dan daerah terjadi dalam bentuk: a. Pengalokasian transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam bentuk dana perimbangan yang terdiri atas dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil sumber daya alam, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Penyesuaian b. Pemberian pinjaman dan/atau hibah oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau sebaliknya dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat c. Pemberian Pinjaman/hibah/penyertaan modal oleh pemerintah pusat kepada perusahaan daerah atau sebaliknya pemberian pinjaman/hibah oleh perusahaan daerah kepada pemerintah pusat d. Pemberian pinjaman/hibah oleh perusahaan negara kepada pemerintah daerah.

4


Financial distress Financial distress atau “kesulitan keuangan” pada sektor swasta didefinisikan sebagai kegagalan untuk memenuhi komitmen keuangan, berupa ketidaksanggupan melunasi pinjaman, kegagalan membayar dividen (atau bahkan pengurangan jumlah pembayaran dividen), kekurangan modal kerja, dan ketidakcukupan dana untuk membayar sejumlah biaya perusahaan (Foster, 1986; Lau, 1987; Ward, 1994; Jones and Hensher, 2004, Luo and Yu, 2011). Pada sektor publik, Jones dan Walker (2007) mendefinisikan financial distress sebagai ketidakmampuan pemerintah untuk menyediakan pelayanan publik sesuai standar mutu pelayanan yang telah ditetapkan. Ketidakmampuan ini dikarenakan pemerintah tidak memiliki kecukupan dana untuk membangun infrastruktur pelayanan publik, seperti jalan, jembatan dan fasilitas publik lainnya. Pada pemerintah daerah, Financial Distress ditandai dengan tidak terkendalinya pengeluaran yang dilakukan untuk belanja rutin, sehingga pemerintah daerah menekan pengeluaran untuk belanja modal atau belanja investasi. Pengembangan Hipotesis Pengaruh Kemandirian Keuangan terhadap Prediksi Financial Distress Teori ketergantungan sumber daya menjelaskan mengenai hubungan antar organisasi. Sebuah organisasi dipandang memiliki sifat seperti makhluk hidup (organisme) yang survavilitasnya akan tergantung pada lingkungan. Organisasi mengambil sumber daya dari lingkungannya, seperti bahan baku dan tenaga kerja. Organisasi yang mampu menguasai sumber daya vital atau bisa mengurangi ketidakpastian dalam hubungannya dengan organisasi lain akan memiliki kekuatan (power) yang paling besar (Peffer dan Salancik, 1978 dalam Gudono, 2009). Pada pemerintah daerah, kekuatan (power) sumber daya keuangan dapat tercermin dari besarnya pendapatan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah tersebut. Menurut UndangUndang, Pemerintah daerah memiliki tiga komponen sumber pendapatan, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Pendapatan Lain-Lain. Pemerintah daerah yang

5


memiliki Pendapatan Asli Daerah rendah akan membutuhkan dana dari sumber lain untuk memenuhi kebutuhannya. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, sumber dana tersebut diantaranya dapat berasal dari dana transfer pemerintah pusat/provinsi (dana perimbangan). Sesuai pandangan teori ketergantungan sumber daya, pemerintah daerah yang memiliki kemandirian sumber daya keuangan akan memiliki kekuatan untuk survive dan terhindar dari financial distress. Kemandirian keuangan juga telah digunakan oleh peneliti terdahulu sebagai indikator dalam menilai kinerja keuangan pemerintah (Cheng, 1992; Christiaens, 1999; Christiaens dan Pateghem, 2007). Kloha, Weissert, dan Kleine (2005) Berdasarkan hal tersebut maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut: H1:

Kemandirian keuangan pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap prediksi Financial distress.

Pengaruh Derajat Desentralisasi terhadap Prediksi Financial Distress Teori ketergantungan sumber daya menjelaskan bahwa organisasi adalah konsekwensi dari kemampuan mereka mempengaruhi, sehingga organisasi yang hidupnya tergantung pada subsidi pemerintah biasanya akan cenderung lebih taat pada perintah (aturan) pemerintah (Pfeffer dan Salancik, 1978 dalam Gudono, 2009). Pemerintah Kabupaten/Kota yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) rendah akan bergantung pada transfer dana pemerintah pusat/provinsi, agar dapat mendanai program-programnya. Sedangkan Kabupaten/Kota yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) tinggi dapat menyelenggarakan desentralisasi dengan mengandalkan pendapatan asli daerah lebih banyak, disamping dana transfer (perimbangan). Jones dan Walker (2007) meneliti financial distress pada pemerintah lokal di negara bagian Australia (New South Wales). Hasil temuannya menunjukkan bahwa pemerintah daerah yang memiliki ketergantungan terhadap dana pemerintah federal diprediksi mengalami financial distress. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut: H2:

Kontribusi pendapatan asli daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi berpengaruh positif terhadap prediksi financial distress.

6


Pengaruh Rasio Solvabilitas terhadap Prediksi Financial Distress Ketersediaan sumber daya untuk melunasi hutang merupakan sinyal kemampuan organisasi dalam memenuhi komitmen keuangan. Beberapa penelitian terdahulu, baik di sektor bisnis maupun sektor publik, menggunakan hutang sebagai indikator financial distress. Monti dan Garcia (2010) menggunakan debt turnover ratio, non current debt ratio, debt coverage dan liabilities (average) untuk memprediksi financial distress jangka pendek perusahaan-perusahaan di Argentina. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa keempat variabel tersebut berpengaruh signifikan dalam memprediksi financial distress. Wibowo dan Samekto (2013) menggunakan Current Liability ratio, dan Debt to Revenue ratio sebagai informasi akuntansi relevan dalam mengukur Financial distress pemerintah daerah di Jawa Timur. Penelitiannya menghasilkan adanya hubungan yang cukup kuat dan searah antara ketiga variabel tersebut dengan financial distress. Sutaryo, dkk (2010) menggunakan Current Liability Government Wealth, Current Liabilities, Long Term Debt to Total Asset, dan Debt to Revenue sebagai nilai relevan informasi laporan keuangan terkait financial distress Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara variabel-variabel tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut: H3:

Kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi kewajibannya berpengaruh positif terhadap financial distress.

Pengaruh Kompleksitas terhadap Prediksi Financial Distress Organisasi yang kompleks akan dilengkapi dengan sistem informasi yang lebih canggih (sophisticated) dibanding organisasi sederhana (kecil). Pada organisasi yang kompleks terdapat sistem informasi yang efektif untuk menjamin ketersediaan informasi dan mengurangi kos informasi per unit. Sistem informasi yang efektif akan diperlukan pada organisasi yang kompleks untuk mengawasi ketercapaian tujuan organisasi (Hossain, 2008).

7


Kompleksitas pada riset akutansi pemerintahan diukur dengan menggunakan proksi populasi penduduk suatu wilayah pada periode tertentu (Ingram, 1984; Robbins dan Austin, 1986; Evans dan Patton, 1987; Cheng, 1992; Christiaens, 1999; Christiaens dan Pateghem, 2007). Populasi dianggap sebagai ukuran pembayaran transfer pemerintah berkaitan dengan jumlah sumber daya yang mungkin dapat disalahgunakan oleh pejabat pemerintah (agen). Jadi kota dengan populasi yang lebih besar diperkirakan akan menghasilkan kinerja yang lebih baik karena lebih banyak sumber daya yang dipertaruhkan (Evans dan Patton, 1987). Christiaens (1999) dan Christiaens dan Pateghem (2007) menemukan bahwa kota besar dengan jumlah penduduk yang lebih banyak memiliki tingkat kepatuhan yang lebih baik terhadap prinsip akuntansi. Penelitian ini juga menduga bahwa semakin banyak populasi penduduk yang dimiliki sebuah Kabupaten/Kota, maka probabilitas mengalami financial distress akan semakin kecil dikarena populasi penduduk menggambarkan besaran transfer (sumber daya) yang dimiliki pemerintah (Evans dan Patton, 1987). Berdasarkan hal tersebut maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut: H4:

Kompleksitas pemerintahan berpengaruh negatif terhadap financial distress.

Pengaruh Pemekaran Wilayah terhadap Financial Distress Pelaksanaan otonomi daerah yang berlangsung sejak tahun 1999 memberikan aspek penting terkait dengan pemekaran dan penggabungan wilayah. Salah satu tujuan pemekaran atau penggabungan wilayah adalah untuk memperkuat hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat lokal dalam rangka pertumbuhan kehidupan berdemokrasi. Dengan interaksi yang lebih intensif antara masyarakat dan pemerintah daerah baru, maka masyarakat sipil akan memperoleh hak-hak dan kewajiban-kewajiban secara lebih baik sebagai warga negara. Namun, pemekaran dan penggabungan wilayah diduga akan berpengaruh terhadap probabilitas pemerintah daerah mengalami financial distress. Pemerintah dearah yang sudah lama terbentuk (tidak mengalami pemekaran), sudah memiliki pengalaman dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, sehingga diduga akan terhindar dari financial distress. Sebaliknya,

8


pemerintah daerah yang baru terbentuk (hasil pemekaran), belum memiliki cukup pengalaman dalam pemerintahan sehingga memiliki kinerja yang lebih buruk dan berisiko mengalami financial distress. Amitabh (2006) menggunakan umur (pengalaman) sebagai indikator dalam menilai kinerja pelaporan keuangan institusi pemerintah. Hasil temuannya menunjukkan bahwa pertumbuhan umur institusi pemerintah akan meningkatkan kinerja dan pengalaman mereka dalam praktik pelaporan keuangan. Hussein (2008) juga menggunakan umur organisasi dalam menjelaskan variasi dalam praktik akuntansi dan pelaporan keuangan. Umur organisasi diketahui berpengaruh terhadapi kinerja pelaporan keuangan. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut: H5:

9

Umur pemerintahan berpengaruh positif terhadap financial distress.


Rerangka Berfikir

Komposisi Pendapatan Kemampuan Pemerintah Daerah memobilisasi pendapatan Indikator keuangan

(R.Kemandirian dan Derajat Desentralisasi)

Komitmen Keuangan Kemampuan melunasi utang mengandalkan potensi yang dimiliki (R.Solvabilias) FINANCIAL DISTRESS Kompleksitas Populasi penduduk yang mencerminkan jumlah pembayaran trasfer Indikator non-keuangan

Umur Fenomena Pemekaran (Pembentukan) Daerah Otonomi Baru

Ketidakmampuan pemerintah daerah menyediakan fasilitas pelayanan publik, indikasi habisnya anggaran untuk belanja pengawai (pengeluaran rutin)

METODE PENELITIAN Objek Penelitian Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. Pemerintah Provinsi dikecualikan dari populasi dengan pertimbangan adanya ketidaksetaraan wewenang dan sifat hubungan antara pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pemilihan sampel dilakukan secara acak dan proporsional terhadap pemerintah daerah kabupaten/kota dari 33 provinsi di Indonesia.

10


Operasionalisasi Variabel Penelitian Pada penelitian ini terdapat 6 (tujuh) variabel yang akan diujikan, yaitu satu variabel dependent (terikat) Financial distress (Y), serta 5 (lima) variabel independent (bebas) yaitu: Kemandirian Keuangan (X1), derajat desentralisasi (X2), Solvabilitas (X3), populasi penduduk (X4), dan Pemekaran wilayan (X5). 

Kemandirian Keuangan Kemandirian keuangan mencerminkan sejauh mana pendapatan asli daerah (PAD) mampu memenuhi kebutuhan daerah. Variabel kemandirian keuangan daerah diukur dengan menggunakan rasio kemandirian:



Derajat Desentralisasi Derajat

desentralisasi

menunjukkan

kontribusi

pendapatan

asli

daerah

dalam

menyelenggarakan kebijakan desentralisasi.



Solvabilitas Kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi seluruh kewajiban finansialnya, baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang tercermin dari rasio solvabilitas pemerintah daerah.

Sebuah organisasi dinilai memiliki solvabilitas baik jika rasio solvabilitas ≥1 (lebih besar atau sama dengan satu), dan dinilai kurang baik jika rasio solvabilitas <1 (lebih kecil dari satu). 

Populasi Penduduk Populsi penduduk suatu wilayah mencerminkan banyaknya sumber daya yang dimiliki oleh wilayah (pemerintah daerah) tersebut.

11




Umur Umur pemerintah daerah merupakan varibel dami (dummy variable) yang dinyatakan melalui konstruk pemekaran atau penggabungan wilayah. Apabila pemerintah daerah bukan Daerah Autonomi Baru (bukan hasil pemekaran/penggabungan wilayah) maka pemerintah daerah tersebut diberi bobot 1, sedangkan apabila pemerintah daerah merupakan Daerah Autonomi Baru (terbentuk setelah tahun 1999) maka pemerintah daerah tersebut diberi bobot 0.



Financial Distress Financial distress atau “kesulitan keuangan” pada pemerintah daerah mencerminkan ketidaktersediaan dana yang dimiliki pemerintah daerah untuk menyediakan pelayaan publik sesuai standar mutu yang telah ditetapkan. Financial distress diukur dengan membandingkan pengeluaran untuk belanja pegawai dengan total belanja.

Financial distress merupakan variabel dummy, dimana pemerintah daerah yang memiliki proporsi Belanja Pegawai tehadap total belanja >50% dianggap mengalami financial distress dan diberi skor 0, sedangkan pemerintah daerah yang memiliki proporsi Belanja Pegawai terhadap total belanja kurang dari <50% dianggap tidak mengalami financial distress dan diberi skor 1. Metode Pengujian Hipotesis Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi logistik biner (binary logistic regression) dengan bantuan perangkat lunak SPSS versi 18. Regresi logistik biner digunakan apabila variabel dependennya berupa variabel dikotomi atau variabel biner. Dalam penelitian ini, financial distress merupakan variabel dikotomi yang memiliki dua tingkatan berbeda, yaitu pemerintah derah yang mengalami financial distress dan pemerintah daerah yang tidak mengalami financial distress. Selain untuk melihat pengaruh sejumlah variabel independen

12


terhadap variabel dependen yang berupa variable response biner, regresi logistik biner juga biasa digunakan untuk memprediksi nilai suatu variabel dependen y (yang berupa varibel biner) berdasarkan nilai variabel-variabel independen x1, x2,…, xk. ANALISIS DAN PEMBAHASAN Deskripsi Objek Penelitian Populasi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Indonesia. Terdapat 508 Pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Indonesia pada tahun 2010, yang terdiri dari 410 Pemerintah Kabupaten dan 98 Pemerintah Kota. Teknik penyampelan yang digunakan adalah penyampelan acak sederhana (simple random sampling) dengan jumlah sampel 100 pemerintah daerah yang terpilih. Pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi. Penyampelan acak dilakukan dengan tujuan agar dapat mengeneralisir kondisi seluruh pemerintah daerah kabupaten dan kota di Indonesia (anggota populasi). Analisis Statistik Deskriptif Statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui deskripsi data yang diteliti dengan melihat dari nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), dan deviasi standar agar data lebih jelas dan mudah dipahami. Tabel di bawah ini menyajikan hasil pengujian statistik deskriptif Tabel 4.1 Descriptive Statistics Std. N

13

Minimum

Maximum

Mean

Deviation

Kemandirian

100

,007

,278

,06168

,040397

Desentralisasi

100

,006

,288

,06088

,041370

Solvabilitass

100

6

3,E12

8,83E10

4,644E11


PopulasiPenduduk

100

Valid N (listwise)

100

18915

2838592 512627,85

480532,523

Sumber: Pengolahan Data SPSS Kemandirian Keuangan Kemandirian keuangan mencerminkan sejauh mana pendapatan asli daerah mampu memenuhi kebutuhan daerah. Kemandirian keuangan daerah diukur dengan membandingan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap total belanja. Hasil statistik deskriptif menunjukkan terdapat 100 data pemerintah daerah (N), dengan rasio kemandirian keuangan terendah (minimum) adalah 0,007 (0,7%) untuk Kabupaten Mesuji, dan rasio kemandirian keuangan tertinggi (maximum) adalah 0,278 (27,8%) untuk Kota Denpasar. Rata-rata (mean) rasio kemandirian daerah dari 100 pemerintah daerah adalah 0,0616 (6,1%) dengan deviasi standar 0,040. Derajat Desentralisasi Derajat desentralisasi menunjukkan kontribusi pendapatan asli daerah dalam menyelenggarakan kebijakan desentralisasi. Derajat desentralisasi diukur dengan membandingkan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap total pendapatan. Hasil statistik deskriptif menunjukkan terdapat 100 pemerintah daerah (N), dengan rasio derajat desentralisasi terendah (minimum) adalah 0,006 (0,06%) untuk Kabupaten Mesuji, dan resio derajat desentralisasi tertinggi (maksimum) 0,288 (28,8%) untuk Kota Denpasar. Rata-rata (mean) rasio derajat desentralisasi dari 100 pemerintah daerah adalah 0,060 (6%) dengan deviasi standar 0,041. Solvabilitas Solvabilitas menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi seluruh kewajiban finansialnya, baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Rasio solvabilitas diukur dengan membandingkan total aset terhadap total utang. Sebuah organisasi dinilai memiliki solvabilitas baik jika rasio solvabilitas ≥ 1 (lebih besar atau sama dengan satu), dan dinilai

14


kurang baik jika < 1 (lebih kecil dari satu). Hasil statistik deskriptif menunjukkan terdapat 100 data pemerintah daerah (N). Pemerintah daerah yang memiliki rasio solvabilitas terendah (minimum) adalah Kabupaten Pringsewu sebesar 6 dan rasio solvabilitas tertinggi (maximum) adalah Kota Banda Aceh sebesar 3,1 T (pemerintah daerah tidak memiliki kewajiban, baik jangka pendek maupun jangka panjang). Rata-rata (mean) rasio solvabilitas dari 100 pemerintah daerah adalah 8,8 M dengan deviasi standar sebesar 4,4 M. Populasi Penduduk Populasi penduduk suatu wilayah mencerminkan banyaknya sumber daya yang dimiliki oleh wilayah (pemerintah daerah) tersebut. Berdasarkan hasil statistik deskriptif 100 pemerintah daerah (N), diketahui bahwa pemerintah daerah yang memiliki jumlah penduduk terendah (minimum) adalah Kabupaten Tana Tidung yaitu sebanyak 18.915 jiwa dan pemerintah daerah yang memiliki penduduk tertinggi (maximum) adalah Kabupaten Tanggerang yaitu sebanyak 2.838.592 jiwa. Rata-rata (mean) jumlah penduduk dari 100 pemerintah daerah adalah 512.627 jiwa dengan deviasi standar sebesar 480.532. Pemekaran Pemekaran atau penggabungan wilayah merupakan fenomena yang tidak bisa dihindari sejak mulai diberlakukannya kebijakan desentralisasi. Data dirjen otonomi daerah menunjukkan sejak tahun 1999-2013 telah terdapat terdapat 7 Provinsi, 175 Kabupaten dan 34 Kota yang dipecah atau bergabung menjadi satu wilayah (Daerah Otonomi Baru).

15


Tabel 4.2 Pemekaran Frequency Percent Valid

Valid

Cumulative

Percent

Percent

Non DOB

73

73,0

73,0

73,0

DOB

27

27,0

27,0

100,0

Total

100

100,0

100,0

Sumber: Pengolahan Data SPSS Hasil statistik deskriptif menunjukkan dari 100 pemerintah daerah (N), terdapat 73 pemerintah daerah yang bukan merupakan daerah otonomi baru (Non-DOB) dan 27 pemerintah daerah yang merupakan daerah otonomi baru (DOB) yaitu daerah yang mengalami pemekaran atau penggabungan wilayah. Financial Distress Financial distress atau “kesulitan keuangan” pada pemerintah daerah mencerminkan ketidaktersediaan dana yang dimiliki pemerintah daerah untuk menyediakan pelayaan publik sesuai standar mutu yang telah ditetapkan. Financial distress diukur dengan membandingkan pengeluaran untuk belanja pegawai dengan total belanja. Pemerintah daerah yang menghabiskan dana terlalu besar untuk belanja pegawai dapat dipastikan tidak lagi memiliki kecukupan dana untuk membangun infrastruktur pelayanan publik, karna uangnya sudah habis untuk membayar gaji pegawai (belanja rutin).

16


Tabel 4.3 Financial_Distress Frequency Percent Valid Financial Distress Non Financial Distress Total

Valid

Cumulative

Percent

Percent

71

71,0

71,0

71,0

29

29,0

29,0

100,0

100

100,0

100,0

Sumber: Pengolahan Data SPSS Hasil statistik deskriptif menunjukkan dari 100 pemerintah daerah (N), terdapat 71 pemerintah daerah yang mengalami financial distress (kesulitan keuangan), dan hanya 29 pemerintah daerah yang tidak mengalami financial distress. Hasil Uji Hipotesis -2 log likehood Nilai -2 log likehood dapat digunakan untuk melihat kelayakan model yang digunakan, dengan cara membandingkan nilai -2 log likelihood sebelum ditambah variabel independen dengan nilai -2 log likelihood setelah ditambah variabel independen. Hasil uji -2 log likelihood dapat dilihat pada table berikut: Tabel 4.4 Overall Model Fit Keterangan

-2 log likelihood

Block Number = 0

120.430

Block Number = 1

86.521

Sumber: Pengolahan Data SPSS

17


Tabel 4.5 Omnibus Tests of Model Coefficients Chi-square Step 1 Step

df

Sig.

33,909

5

,000

Block

33,909

5

,000

Model

33,909

5

,000

Sumber: Pengolahan Data SPSS Dari table 4.4 dapat dilihat nilai -2 log likelihood yang terjadi. Pada Block Number 0 nilai -2 log likelihood adalah sebesar 120.430, sedangkan pada Block Number 1 nilai -2 log likelihood adalah sebesar 86.521. Pada Tabel 4.5 diperoleh nilai Chi-square sebesar 33.909 yaitu selisih antara 120.430 dengan 33.909 yang menunjukkan model penelitian ini fit dengan data. Negelkerke R2 Nilai Nagelkerke R square sebesar 0,411 menunjukkan bahwa 41,1 persen variasi dari variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen, sedangkan sisanya sebanyak 58,9 persen dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. Variasi yang terjadi pada variabel financial distress dijelaskan oleh variabel kemandirian keuangan, derajat desentralisasi, solvabilitas, populasi penduduk, dan pemekaran wilayah. Tabel 4.6 Model Summary Step 1

-2 Log

Cox & Snell

Nagelkerke

likelihood

R Square

R Square

86,521a

,288

,411

Sumber: Pengolahan Data SPSS

18


Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test Uji Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test dilakukan untuk melihat apakah data empiris cocok atau sesuai dengan model penelitian. Hasil uji Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 4.7 Hosmer and Lemeshow Test Step

Chi-square

1

df

9,736

Sig. 8

,284

Sumber: Pengolahan Data SPSS Tabel menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,284 atau lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa model mampu memprediksi nilai observasinya atau dapat dikatakan model dapat diterima karena cocok dengan data yang diobservasi dalam penelitian.

Classification Table Tingkat ketepatan prediksi model dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 4.8 Classification Tablea Predicted Financial_Distress Observed Step 1 Financial_Distress Overall Percentage

19

Distress

Percentage

Non-Distress

Correct

Distress

63

8

88,7

Non-Distress

14

15

51,7 78,0


Tabel 4.8 Classification Tablea Predicted Financial_Distress Observed Step 1 Financial_Distress

Distress

Percentage

Non-Distress

Correct

Distress

63

8

88,7

Non-Distress

14

15

51,7

Overall Percentage

78,0

Sumber: Pengolahan Data SPSS Tabel 2 x 2 Classification Table menunjukkan nilai estimasi financial distress dan non financial distress. Terdapat 71 pemerintah daerah yang diprediksi mengalami financial distress, namun observasi menunjukkan hanya 63 pemerintah daerah yang mengalami financial distress, sedangkan sisanya 8 pemerintah daerah diprediksi secara tidak tepat sebagai non financial distress. Jadi ketepatan prediksi financial distress adalah 63/71 (88,7%). Pemerintah daerah yang diprediksi tidak mengalami kesulitan keuangan (non financial distress) sebanyak 29 pemerintah daerah, namun observasi mununjukkan hanya 15 pemerintah daerah yang tidak mengalami financial distress, sedangkan sisanya 14 pemerintah daerah diprediksi secara tidak tepat sebagai financial distress. Jadi ketepatan prediksi non financial distress adalah 15/29 (51,7%). Secara keseluruhan tingkat ketepatan prediksi adalah 78 pemerintah daerah atau sebesar 78%.

20


Tabel 4.9 Hasil Klasifikasi Kesalahan Tipe I dan Tipe II Klasifikasi

Jumlah

Persentase (%)

Estimasi yang benar

78

78%

Kesalahan Tipe I

14

14%

Kesalahan Tipe II

8

8%

100

100

Total (Sumber: Pengolahan Data SPSS)

Cut off value yang digunakan adalah sebesar 0,5. Pemerintah daerah dianggap mengalami financial distress apabila hasil estimasi dari model lebih atau sama dengan 0,5. Estimasi data yang benar secara keseluruhan adalah 78 data atau sebesar 78%. Besarnya kesalahan tipe I adalah sebannyak 14 atau 14% dan besarnya kesalahan tipe II adalah sebanya 8 data atau sebesar 8%. Estimasi Parameter dan Interpretasinya Hasil pengujian hipotesis dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Tabel 4.10 Variables in the Equation Koefisien

Kesimpulan

Kemandirian

-197,978

0,027

Ha1 Terdukung

Desentralisasi

193,655

0,024

Ha2 Terdukung

0,014

0,805

Ha3 Tidak Terdukung

-1,005

0,004

Ha4 Terdukung

1,721

0,005

Ha5 Terdukung

Solvabilitas Kompleksitas Pemekaran

21

Signifikansi


Sumber: Pengolahan Data SPSS Pengaruh Kemandirian Keuangan Terhadap Financial Distress Hasil pengujian hipotesis pertama memiliki nilai signifikansi 0,027 dan koefisien 197,978. Nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa kemandirian keuangan berpengaruh signifikan terhadap financial distress. Nilai koefisien negatif menunjukkan bahwa pemerintah daerah yang memiliki kemandirian keuangan tinggi (tidak bergantung pada dana transfer pemerintah pusat atau provinsi), cenderung tidak akan mengalami financial distress atau memiliki ketersediaan dana untuk membiayai pengeluaran diluar kebutuhan rutin. Pengaruh Derajat Desentralisasi Keuangan Terhadap Financial Distress Hasil pengujian hipotesis ke dua memunjukkan nilai signifikansi 0,024 dengan nilai koefisien 193,655. Nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa hasil uji statistik mendukung hipotesis ke dua, yaitu derajat desentralisasi berpengaruh terhadap financial distress. Nilai koefisien positif menunjukkan bahwa ketika derajat desentralisasi naik (rasio pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan naik) maka probabilitas pemerintah daerah mengalami financial distress akan naik juga (berbanding lurus). Pemerintah daerah yang memiliki derajat desentralisasi tinggi (mengandalkan dana transfer lebih sedikit) cenderung akan mengalami financial distress, sedangkan pemerintah daerah yang memiliki derajat desentralisasi rendah (mengandalkan dana transfer lebih banyak) cenderung tidak mengalami financial distress. Hasi penelitian menunjukkan bahwa kemampuan menyelenggarakan desentralisasi yang dimiliki pemerintah daerah ternyata sudah “kebablasan” atau terjadi penyalahgunaan wewenang. Pemerintah daerah yang “kaya” yang memiliki pendapatan asli daerah (PAD) tinggi, justru dengan wewenang yang dimilikinya telah melakukan pemborosan anggaran untuk pengeluaran belanja pegawai. Dalam hal ini pemerintah daerah memiliki komponen belanja pengawai diatas 50% dari total belanja, sehingga tidak lagi memiliki kecukupan dana untuk melakukan

22


pembangunan daerah, menyediakan fasilitas pelayanan publik, dan pengeluaran belanja modal lainnya. Pengaruh Solvabilitas Terhadap Financial Distress Hasil pengujian hipotesis ke tiga memiliki nilai signifikansi 0,805 dan koefisien 0.14 Nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa rasio solvabilitas (kemampuan melunasi hutang) tidak berpengaruh signifikan terhadap financial distress. Nilai koefisien positif menunjukkan bahwa pemerintah daerah yang memiliki komitmen keuangan tinggi atau kemampuan melunasi utang yang baik, cenderung tidak akan akan mengalami financial distress. Pengaruh Populasi Penduduk Terhadap Financial Distress Hasil pengujian hipotesis ke empat memiliki nilai signifikansi 0,004 dan koefisien -1,005. Nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa populasi berpengaruh signifikan terhadap financial distress. Populasi penduduk menggambarkan besaran sumber daya (transfer pemerintah) yang dipertaruhkan (Evans dan Patton, 1987). Nilai koefisien negatif menunjukkan bahwa pemerintah daerah yang memiliki jumlah penduduk yang besar, cenderung tidak akan akan mengalami financial distress. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang tinggi menunjukkan kepemilikan sumber daya yang lebih baik, sehingga terhindar dari financial distress. Pengaruh Fenomena Pemekaran Wilayah Terhadap Financial Distress Hasil pengujian hipotesis ke lima memiliki nilai signifikansi 0,005 dan koefisien 1,721. Nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa pemekaran berpengaruh signifikan terhadap financial distress. Nilai koefisien positif menunjukkan bahwa daerah otonomi baru yang mengalami pemekaran atau penggabungan wilayah cenderung mengalami financial distress. Hal ini diduga terkait penyalahgunaan wewenang yang terjadi di pemerintah daerah,

23


dimana pemerintah daerah melakukan rekruitmen pegawai yang tidak terkendali sehingga terjadi pemborosan belanja pegawai (komposisi belanja pegawai lebih dari 50%). Amitabh (2006) mengemukakan bahwa pertumbuhan umur sebuah organisasi akan meningkatkan pengalaman dan keahlian dalam mengelola organisasi tersebut. Temuan ini sejalan dengan kondisi pemerintah daerah di Indonesia, dimana daerah otonomi baru (berdiri mulai tahun 1999) memiliki kemampuan mengelola yang lebih buruk dibandingkan dengan daerah yang sudah lama berdiri. PENUTUP Kesimpulan Berdasarkan hasil pengujian statistik yang dilakukan terhadap 100 sampel pemerintah daerah kabupaten dan kota di Indonesia pada periode 2010, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 1. Hasil analisis statistik deskriptif diketahui bahwa bahwa dari 100 sampel pemerintah daerah, hanya 29 pemerintah daerah yang tidak mengalami financial distress, sedangkan sisanya sebanyak 71 pemerintah daerah diprediksi mengalami financial distress. Hal ini menunjukkan bahwa 71% pemerintah daerah mengalami financial distress yang artinya pemerintah daerah tidak memiliki kecukupan dana untuk belanja modal atau belanja yang terkait dengan infrastruktur, pembangunan daerah dan belanja fasilitas publik lainnya, dikarenakan uang yang dimilikinya telah habis untuk kebutuhan operasional daerah. 2. Kemandirian keuangan dan populasi penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap financial distress. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah yang memiliki kemandirian keuangan tinggi (tidak bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat atau provinsi), diprediksi tidak mengalami financial distress atau memiliki ketersediaan dana untuk membiayai pengeluaran diluar kebutuhan rutin. Disamping itu, pemerintah daerah yang memiliki jumlah penduduk yang besar, diketahui tidak akan mengalami financial

24


distress karna jumlah penduduk yang besar menunjukkan kepemilikan sumber daya yang lebih baik. 3. Pemekaran wilayah berpengaruh positif dan signifikan terhadap financial distress, yang artinya daerah pemekaran memiliki kemampuan mengelola keuangan yang lebih buruk dibandingkan daerah yang sudah lama berdiri, sedangka pengaruh rasio solvabilitas terhadap financial distress tidak ditemukan dalam penelitian ini. Keterbatasan Penelitian dan Saran untuk Penelitian Selanjutnya. Penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang mungkin dapat mempengaruhi hasil penelitian. Adapun keterbatasan tersebut adalah sebagai berikut: 1. Penelitian ini hanya mengamati satu tahun kondisi pemerintah daerah, pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperpanjang periode pengamatan agar dapat melihat kecenderungan financial distress pemerintah daerah dalam jangka panjang 2. Pemilihan variabel pada penelitian ini dilakukan dengan berdasar pada penelitian sebelumnya di negara lain. Pada penelitian berikutnya diharapkan dapat terlebih dahulu melakukan analisis faktor dalam memilih variabel-variabel yang akan diteliti, agar dapat meningkatkan ketepatan prediksi model.

DAFTAR PUSTAKA Amitabh, Joshi (2006). Disclosure in Corporate Reporting of Public Sector Financial Institutions (PSFs). www.ssrn.com. Diakses 12 Januari 2010. Cheng, R.,H. (1992). An Empirical Analysis of Theories on Factors Influencing State Government Accounting Disclosure. Journal of Accounting and Public Policy, 11, 1-14. Christiaens, Johan (1999). Financial Accounting Reform in Flemish Municipalities: An Empirical Investigation. Financial Accountability & Management, 15(1), 0267-4424. Christiaens, Johan and Vincent V. Pateghem (2007). Governmental Accounting Reform: Evolution of The Implementation in Flemish Municipalities. Financial Accountability & Management, 23(4), 0267-4424.

25


Evans, J & Patton, J (1987). Signalling and Monitoring in Public Sector Accounting. Journal Accounting Research, 25 (supplement), 130-158 Foster, G. (1986). Financial Statement Analysis (2nded), Prentice-Hall. Gudono (2009). Teori Organisasi. Penerbit: Pensil Hossain, Mohammed (2008). The Extent of Disclosure in Annual Reports of Banking Companies: The Case of India. European Journal of Scientific Research, Vol.23, No.4, 660-681 Ingram, Robert W. (1984). Economic Insentives and the Choice of State Government Accounting Practices. Journal of Accounting Research 22, No.1, 126-144 Jones, Steward and David A. Henser (2004). Predicting Firm Financial Distress: A Mixed Logit Model. Accounting Review Vol.79 No.4 pp 1011-1038. Jones, Steward and R., G Walker (2007). Explanators of Local Government Distress. ABACUS 43 (3): 396-418 Kloha, et al (2005). Developing and Testing a Composite Model to Predict Local Fiscal Distress. Lau, A.H. (1987). A Five-State Financial distress Prediction Model. Journal of Accounting Research. Vol.18 No.1 Luo, C and Xiang Yu (2011). Financial distress Prediction Based on SVM and MDA Methods: the case of Chinese Listed Companies. Monti, E.N and R.M Garcia (2010). A Statistical Analysis to Predict Financial Distres. J Service Science & Managemen. Published Online September 2010. Scientific Research. Republik Indonesia (2003). Undang-Undang Republik Indonesia No.17/2003 tentang Keuangan Negara. __________ (2004). Undang-Undang Republik Indonesia No.15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. __________ (2004). Undang-Undang Republik Indonesia No.32/2004 tentang Pemerintah Daerah. _________ (2004). Undang-Undang Republik Indonesia No.33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Robbin, Walter A., dan Austin, Kenneth R (1986). Disclosure Quality in Governmental Financial Report: An Assessment of the Aprroriatenss of a Compound Measure. Journal of accounting research, Vol 24, No 2, 412-421. Plat, H, dan M.B Platt (2002). Predicting Financial distress. Journal of Financial Service Profesional, 56: 12-15.

26


Sutaryo, dkk (2010). Nilai Relevan Informasi Laporan Keuangan Terkait Financial Distress Pemerintah Daerah. Simposium Nasional Akuntansi XIII. Purwokerto Ward, T., (1994). An Empirical Study on the Incremental Predictive Ability of Beaver;s Naive Operative Flow Measure Using Four-State Ordinal Models of Financial distress. Journal of Business Finance and Accounting Vo.21 No.4.1994. Wibowo dan Samekto (2013). The Relevance Of Accounting Information And Financial Distress Of Local Government In East Java. The Indonesian Accounting Review Volume 3, No. 1, January 2013, pages 43 – 52 Website: www.bpk.go.id , diakses 1 Juni 2013 www.bps.go.id, diakses 10 Juni 2013 www.kemendagri.go.id , diakses 1 Juni 2013 setnasfitra.org , diakses 10 Juni 2013

27


Sponsorship by:

Supported by: Universitas Brawijaya, Universitas Surabaya, Universitas Negeri Surabaya, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Malangkucecwara, Universitas Jember, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Universitas Gajayana Malang, UPN “Veteran” Jawa Timur, Universitas Trunojoyo, Universitas Katholik Widyamandala Surabaya, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Universitas Kanjuruhan Malang, Universitas Ciputra, Universitas Kristen Petra, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya, Universitas Negeri Malang

Sekretariat KRA 2014: Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Jl. Airlangga No. 4 Surabaya, Jawa Timur, 031-5033642, ext. 120, Fax. 5026288 E-mail: [email protected] IAI KAPd Wilayah Jawa Timur Jl. Ngagel No. 143 D - Surabaya 60246. Telp.: (031) 502 1125 ; Fax.: (031) 503 4633 E-mail: [email protected]

PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PREDIKSI FINANCIAL DISTRESS*

Recommend Documents