PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (Studi pada Perusahaan Terdaftar di Indeks Bursa SRI KEHATI Tahun 2010-2014) Agung Wibawa Wilopo Yusri Abdillah (PS Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis , Fakultas Ilmu Administrasi - Universitas Brawijaya)
[email protected] ABSTRACT This research based on the increase of business competitive power that corporate has to compete and reach their main purpose, included annual corporate profit. Tax is an enforceable contribution for the government’s support and also decrease corporate profit at once, so that they being suspected tax avoidance doer. Good Corporate Governance is applied for minimize tax avoidance efforts by management and responsibility efforts for stakeholder and shareholder as well. This research aims to examine the influence of board of independent commissioner percentage, audit committee, and audit quality to tax avoidance partially and simultaneously. The test result shows that variable board of independent commissioner, audit commitee, and audit quality take effect simultaneously againts tax avoidance. From the result of the analysis of partially explains that variable board of independent commissioner percentage and audit committee has significant effect on tax avoidance, while audit quality do not effect significantly to tax avoidance. Keywords: Tax Avoidance, Good Corporate Governance, Controling ABSTRAK Penelitian ini dilakukan atas dasar peningkatan daya saing bisnis yang mengharuskan perusahaan berkompetisi dan meningkatkan capaian perusahaan, termasuk didalamnya adalah laba perusahaan. Pajak merupakan iuran wajib yang harus dibayarkan perusahaan kepada pemerintah dan sekaligus mengurangi perolehan laba, sehingga diindikasikan perusahaan melakukan penghindaran pajak dengan keleluasaan sistem pemungutan pajak self assesment. Salah satu upaya dalam meminimalisir tindakan penghindaran pajak oleh pihak pengelola perusahaan adalah dengan Good Corporate Governance (GCG) yang mana juga merupakan wujud tanggung jawab kepada pemegang saham maupun pihak lain. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menjelaskan dan mengetahui signifikansi pengaruh persentase dewan komisaris independen, jumlah komite audit perusahaan, dan kualitas auditor eksternal secara simultan maupun parsial terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian diketahui secara simultan variabel persentase dewan komisaris independen, komite audit perusahaan, dan kualitas auditor eksternal berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan secara parsial didapatkan persentase dewan komisaris independen dan komite audit perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, dan kualitas auditor eksternal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Kata Kunci: Penghindaran Pajak, Good Corporate Governance, Pengawasan PENDAHULUAN
tujuan
semua
entitas
bisnis
yang
ingin
mempunyai laba besar. Faktor-faktor tersebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada
yang menjadikan pajak sebagai beban dan suatu
negara yang terutang oleh orang pribadi atau
kewajiban,
badan yang bersifat memaksa berdasarkan
penghindaran pajak.
undang-undang,
serta
memicu
terjadinya
mendapatkan
Penghindaran pajak sangat sulit untuk
imbalan secara langsung. Sebagaimana telah
diketahui keberadaannya karena menyangkut
tertulis pada Undang-undang No. 6 Tahun 1983
kerahasiaan
sebagaimana telah diubah terakhir dengan
strategi yang dilakukan, namun menurut Hanlon
Undang-undang No. 16 Tahun 2009 tentang
dan Heitzman dalam a review of tax research
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU
(2010:135-136), hal tersebut dapat diukur dengan
KUP).
Pengertian
tidak
dapat
manajemen
serta
memberikan
melihat Book Tax Difference (BTD) yakni untuk
pemahaman bahwa pajak memiliki sifat yang
melihat seberapa besar perbedaan laba akuntansi
memaksa, sehingga dapat memberikan suatu
atau laba pada umumnya di laporan keuangan
beban tersendiri kepada penanggungnya. Sisi
dengan laba fiskal yakni laba yang sudah
akuntansi
dikoreksi sesuai dengan ketentuan Undang-
juga
tersebut
perusahaan,
menjelaskan
bahwa
pajak
merupakan biaya/beban yang akan mengurangi
Undang perpajakan.
laba bersih, hal ini bertolak-belakang dengan Jurnal Perpajakan (JEJAK)| Vol. 11 No. 1 2016| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
1
Penghindaran pajak yang terjadi dapat
independen, komite audit perusahaan, dan
menimbulkan kerugian negara, hal ini dapat
kualitas auditor eksternal perusahaan sebagai
menyebabkan
sekaligus
representatif fungsi pengawasan perusahaan,
melemahkan daya pajak dalam penerimaan
yang kemudian fungsi pengawasan tersebut
negara. Berikut merupakan hasil kajian potensi
peneliti
penerimaan perpajakan berdasarkan pendekatan
mengukur seberapa berpengaruh adanya fungsi
makro tahun 2012 oleh Badan Kebijakan Fiskal:
pengawasan dengan ketaatan perusahaan dalam
tax
gap
yang
jadikan
sebagai
variabel
untuk
menjalankan tata kelola perusahaannya. Tabel 1. Potensi Penerimaan dan Daya PPh Nonmigas Tahun 2012 (dalam triliun rupiah) Sektor
Indeks bursa saham SRI KEHATI mengacu pada
tata
cara Sustainable
and
Responsible
Investment (investasi yang bertanggungjawab
Pertanian,Perkebunan,Kehutanan
PPh Badan & OP Potensi Realis ITCR asi 26,26 10,10 38,5%
Pertambangan dan Penggalian
140,96
43,48
30,8%
KEHATI memilih perusahaan untuk dimasukan
Industri
120,28
56,38
46,9%
ke
Listrik, Gas, dan Air Minum
9,13
5,55
60,8%
penyeleksian beberapa tahap, yakni melalui
Konstruksi
47,39
2,95
6,2%
review data sekunder dan pengisian kuesioner
Perdagangan, Hotel dan Restoran
50,56
16,27
32,2%
Pengangkutan dan Komunikasi
31,33
17,91
57,2%
Keuangan dan Jasa Perusahaan
62,20
54,54
87,7%
Jasa
50,59
19,35
38,2%
Penerimaan PPh nonmigas lainnya
155,08
Sumber : Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal, 2014 Tabel 1 menunjukkan bahwa potensi PPh
dan berkelanjutan) yang dikelola oleh Yayasan Kehati yang berkerja sama dengan Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 8 Juni 2009. SRI daftar
indeksnya
dengan
melakukan
dari para perusahaan. Kriteria yang diperhatikan dalam penyeleksian tersebut adalah aspek keuangan serta aspek fundamental, yakni: Tata Kelola Perusahaan; Lingkungan; Keterlibatan Masyarakat; Perilaku Bisnis; Sumber Daya Manusia; dan Hak Asasi Manusia, sehingga kritera tersebut yang membedakan indeks SRI
nonmigas di Indonesia sebesar 538,71 triliun
KEHATI dengan indeks bursa lainnya pada BEI.
tetapi yang dapat terealisasi hanya sebesar 381,61
Berdasarkan pada fungsi pengawasan dan
triliun. Angka tersebut menunjukkan Income Tax
tata kelola perusahaan tersebut, peneliti memilih
Coverage Ratio (ITCR) sebesar 70,8% yang berarti
indeks
pajak
dari
dijadikan sampel dalam penelitian. Indeks
potensinya. Sebaliknya 29,2% atau sekitar 157,3
periode 2010-2014 dipilih karena merupakan
triliun hilang karena banyaknya perusahaan
data secara lengkap untuk tahun terakhir. Indek
belum membayar pajaknya. Data tersebut dapat
bursa saham SRI KEHATI dipilih karena pada
memberikan arti bahwa masih banyaknya wajib
indeks
pajak yang belum taat dalam pemenuhan
perusahaan yang memperhatikan sisi GCG yang
kewajibannya.
terdapat dalam kriteria pemilihan.
telah
diterima
sebesar
70,8%
Pemenuhan kewajiban perpajakan dalam perusahaan
dipengaruhi
oleh
budaya
dan
bursa
saham
bursa
SRI
saham
KEHATI
tersebut
untuk
terdapat
Tujuan dalam penelitian ini, yaitu : 1. Mengetahui
dan
menjelaskan
pengaruh
dinamika sistem tata kelola perusahaan (Friese,
persentase dewan komisaris independen,
Link, dan Mayer, 2006 dalam Annisa, 2012:123).
komite
Tata kelola perusahaan atau dapat disebut
auditor
corporate
terhadap penghindaran pajak.
governance,
merupakan
hubungan
antara berbagai partisipan perusahaan yang
audit
perusahaan,
eksternal
2. Mengetahui
dan
dan
secara
kualitas
bersama-sama
menjelaskan
pengaruh
dijelaskan berupa sistem dalam hal menentukan
persentase dewan komisaris independen,
arah kinerja perusahaan (Haruman , 2008 dalam
komite
Annisa,2012:123).
auditor eksternal secara terpisah terhadap
Oleh
karenanya,
Good
Corporate Governance (GCG) adanya sangat erat
audit
perusahaan,
dan
kualitas
penghindaran pajak.
berkaitan dengan pemerintah dalam hal ini pemenuhan
kewajiban
perpajakan
setiap
TINJAUAN PUSTAKA Good Corporate Governance
perusahaan. Pengawasan merupakan salah satu bagian
Forum for Corporate Governance in Indonesia
dari inti tata kelola perusahaan, sehingga tata
(FGCI) mendefinisikan Corporate Governance
kelola
adalah
yang
baik
harus
sejalan
dengan
hubungan
antara
pihak
pengelola,
dilaksanakannya pengawasan yang baik. Peneliti
pemerintah, kreditur, karyawan, serta para
memilih
stakeholder
persentase
dewan
komisaris
lainnya
yang
diatur
Jurnal Perpajakan (JEJAK)| Vol. 11 No. 1 2016| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
dalam
2
seperangkat
aturan.
Corporate
governance
definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa
memiliki tujuan antara lain untuk memberikan
pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara
nilai tambah kepada seluruh pihak. (Tjager,
berdasaarkan
Alijoyo, Djemat, dan Soembodo, 2003:26)
dipaksakan dengan tidak ditunjukan dan yang
Organization for Economic Cooperation and Development
(OECD)
menyatakan,
corporate
digunakan
undang-undang untuk
yang
membayar
dapat
pengeluaran
umum.
governance adalah seperangkat hubungan antara saham,
Penghindaran Pajak
pemilik perusahaan, dan pihak-pihak yang
Penghindaran
manajemen
perusahaan,
berkepentingan.
pemegang
Corporate
governance
pajak
pada
penelitian
juga
menggunakan alat ukur Total Book Tax Defference
mencangkup struktur tujuan perusahaan yang
(BTD) yakni untuk melihat seberapa besar
telah ditetapkan, dan cara mencapai tujuan
perbedaan laba akuntansi dengan laba fiskal,
tersebut serta pemantauan kinerja. (OECD,
yang mana menunjukkan semakin besarnya
2004:11)
perbedaan
Keberhasilan penerapan GCG
maka
dapat
mengindikasikan
tidak
semakin besar pula penghindaran pajak yang
terlepas dari unsur yang terdapat di dalamnya
dilakukan. Penggunaan alat ukur BTD karena
yakni internal dan eksternal perusahaan, hal ini
data tersebut secara terbuka dapat diakses dan
dinyatakan oleh (Sutedi, 2012:41-42), bahwa
ditabulasi pada laporan keuangan perusahaan.
unsur-unsur tersebut sebagai berikut:
Penelliti menggunakan formulasi BTD
1) Internal Perusahaan: (1) Pemegang saham (2) Manajer (3) Dewan Direksi (4) Dewan Komisaris (5) Karyawan (6) Sistem remunerasi (7) Komite audit perusahaan 2) Ekstenal Perusahaan: (1) Kecukupan undang-undang dan perangkat hukum (2) Investor (3) Institut penyedia informasi (4) Akuntan publik (5) Institut yang memihak kepentingan publik bukan golongan (6) Pemberian pinjaman (7) Lembaga yang mengesahkan legalitas Unsur-unsur Good Corporate Governance tersebut harus ada dalam perusahaan yang akan menerapkan
prinsip-prinsip
tata
kelola
perusahaan, dalam pelaksanaannya maka harus dibentuk melalui baik internal maupun eksternal perusahaan.
Unsur
internal
manajemen dalam melaksanakan kegiatannya, unsur
merupakan
alat
dari acuan
luar dan
peubahan untuk
mempermudah penelitian.
Rumus yang digunakan Pohan (2009:124) untuk mencari laba fiskal adalah dengan membagi pendapatan bersih perusahaan dengan 1(satu) dikurangi dengan tarif pajak, hal tersebut dilakukan untuk mengestimasi besarnya laba fiskal
karena
pada
waktu
tersebut
tidak
diketahui nilainya, kemudian membagi hasil selisih
tersebut
dengan
total
aset,
alasan
dilakukan adalah untuk mengontrol perbedaan dalam skala perusahaan dan juga BTD yang dinaikan oleh nilai buku asset. Hal ini yang memberikan perbedaan dengan rumus Total BTD Peneliti memberikan sedikit perubahan pada alat ukur Pohan (2009) yakni
dengan
menghilangkan
cara
untuk
mengestimasi laba fiskal dikarenakan peneliti dapat langsung menemukan laba fiskal dalam laporan
keuangan.
Sehingga
dapat
disederhanakan menjadi berikut:
perusahaan
merupakan sesuatu yang bisa mengontrol kinerja sedangkan
Pohan (2009) yakni namun dengan sedikit
laba komersial sebelum pajak − laba fiskal total aset
perusahaan kontrol
bagi
Hipotesis
manajemen dalam melaksanakan pengelolaan perusahaan. Pajak Soemitro
dalam
Mardiasmo
(2011:1)
mendefinisikan bahwa “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undangundang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membiayai
pengeluaran
umum”.
Beberapa
Gambar 1. Model Hipotesis Sumber: Data diolah, 2015 Berdasarkan model
hipotesis diatas,
maka
hipotesis penelitian yang akan diuji adalah: Jurnal Perpajakan (JEJAK)| Vol. 11 No. 1 2016| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
3
H1 : Persentase Dewan komisaris independen, komite audit perusahaan, dan kualitas auditor
eksternal
berpengaruh
secara
simultan
signifikan
terhadap
penghindaran pajak H2 : Persentase Dewan komisaris independen, komite audit perusahaan, dan kualitas auditor
eksternal
berpengaruh
secara
parsial
signifikan
Statistik Deskriptif Salah satu pengolahan dalam penelitian ekplanatori ini adalah dengan hasil statistik deskriptif untuk mengetahui keadaan gambaran
METODOLOGI
yang sebenarnya yang ditampilkan dalam tabel
Jenis Penelitian
berikut:
Jenis penelitian yang digunakan adalah research
HASIL DAN PEMBAHASAN
terhadap
penghindaran pajak
explanatory
X1= Persenaase Dewan Komisaris Independen X2= Komite Audit Perusahaan X3= Kualitas Auditor Eksternal ß= beta/ Koefisien Variabel e = efsilon/Variabel Pengganggu Sumber: Data diolah, 2015
pendekatan
Tabel 3. Hasil Statistik Deskriptif
kuantitatif.
Statistik Deskriptif
Penelitian ekspalatori adalah “Penelitian yang bertujuan menelaah kausalitas antara variabel yang menunjukkan suatu fenomena tertentu”. (Zulganef, 2008:11). Operasional Variabel Keterangan/Rumus laba komersial sebelum pajak − laba fiskal total aset ∑Dewan Komisaris Independen ∑Dewan Komisaris
Jumlah Personil komite audit Bernilai 1 untuk perusahaan yang menggunakan KAP The Big Four dan 0 untuk sebaliknya.
Indeks SRI KEHATI yang terdapat di BEI Tahun 2010 sampai 2014 digunakan sebagai populasi penelitian, total populasi yaitu 3 perusahaan yang terdiri dari berbagai sektor. Purposive
sampling
digunakan
dalam
pengambilan sampel. Analisis yang digunakan adalah sebagai berikut:
Y
0,021008
0,034098
55
X1
0,417354
0,137290
55
X2
3,49
0,791
55
X3
0,91
0,29
55
Hasil perhitungan ditunjukan dengan Tabel 4 berikut: Tabel 4. Rincian Analisis Regresi Linear Variabel terikat
Variabel bebas
Beta
t hitung
Sig. t
Y penghind aran pajak
X1 (DKind) X2 (KmAud) X3 (AuditQ)
0,273
2,427
0,019
0,579
5,152
0,000
-0,153
-1,327
0,190
-6,263
0,000
Konstanta Nilai R = 0,619 Nilai R2 = 0,384 Nilai adjusted R2 = 0,347 F hitung = 10,581 Signifikansi F = 0,000 F Tabel = 2,786229 t Tabel = 2,007585
Keputusan terhadap Ho Menolak Ho Menolak Ho Menerima Ho
Sumber: Data diolah, 2015
Analisis Deskriptif Hasil dari analisis deskriptif ini menrupakan
2.
N
Berganda
Sumber: Data diolah, 2015
1.
St. dev
Sumber: Data diolah, 2015
Tabel 2. Operasional Variabel variabel Penghindaran Pajak Persentase Dewan Komisaris Independen Komite Audit perusahaan Kualitas auditor eksternal
Mean
Berdasarkan Tabel 4 dapat diketahui
penyederhanaan atas data yang terkumpul.
bahwa persamaan regresi sebagaimana pada
Uji Regresi Berganda
output SPSS adalah sebagai berikut:
Regresi linier berganda digunakan untuk
Y= 0,273Dkind + 0,579KmAud - 0,153AuditQ + e
meguji apakah terdapat pengaruh antara variabel
indipenden
(X)
dan
variabel
dependen (Y). (Sugiyono, 2014:147) Berdasarkan pada variabel independen
1. Pengujian Hipotesis a. Pengujian Hipotesis Pertama Hipotesis
pertama
menyatakan
bahwa
dan Persamaan linear berganda dalam penelitian
persentase dewan komisaris independen, komite
ini adalah:
audit perusahaan, dan kualitas auditor eksternal
Y= ß1X1 + ß2X2 + ß3X3 + e
secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Nilai R
Y=
Keterangan : Penghindaran Pajak
(koefisien korelasi) pada Tabel 4 menunjukan angka sebesar 0,619 yang memiliki arti hubungan
Jurnal Perpajakan (JEJAK)| Vol. 11 No. 1 2016| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
4
antara
variabel
independen
dan
variabel
dependen cukup kuat.
(0,05) maka dapat diambil kesimpulan bahwa variabel persentase dewan komisaris independen
Kemampuan variabel-variabel independen
secara terpisah berpengaruh signifikan terhadap
untuk menjelaskan variabel dependen dilihat
penghindaran pajak. Selanjutnya t
dengan koefisien determinasi (R ). R
komite audit perusahaan adalah sebesar 5,152
2
2
dicari
untuk
dengan mengalikan 100% (R x 100%). Tabel 4
dan t
menunjukan R2 senilai 0,384 atau 38,4%. Model
dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 < α
regresi penelitian memberikan penjelasan bahwa
(0,05) disimpulkan bahwa variabel komite audit
variabel
perusahaan
2
independen
menerangkan
variabel
dependen adalah sebesar 38,4%. Peneliti memilih
tabel
sebesar 2,007585, karena t
hitung
secara
terpisah
hitung
>t
tabel
berpengaruh
signifikan terhadap penghindaran pajak.
untuk menggunakan koefisien determinasi yang
t
untuk kualitas auditor eksternal
hitung
disesuaikan (adjusted R ) dikarenakan formulasi
sebesar 1,327 dan t
adjusted R
dikarenakan t hitung < t tabel dan signifikansi sebesar
2
2
terdapat faktor koreksi variabel
independen,
dalam hal
tabel
sebesar 2,007585,
ini derajat bebas.
0,190 > α (0,05) disimpulkan variabel kualitas
(Ghozali, 2011:97). Formulasi R2 yakni semakin
auditor eksternal secara terpisah berpengaruh
bertambahnya variabel independen maka nilai
tidak signifikan terhadap penghindaran pajak
hasil akan semakin besar (bias terhadap jumlah
dengan pengaruh negatif.
variabel independen), sementara penambahan variabel independen pada adjusted R2 belum tentu
Pembahasan
menambah nilai hasil, sehingga memberikan
1. Pengaruh
Dewan
Komisaris
Independen, Komite Audit Perusahaan, dan
laporan yang lebih baik. R2
Persentase
Tabel 4 memperlihatkan hasil nilai adjusted
Kualitas Auditor Eksternal secara Bersama-
adalah
sama terhadap Penghindaran Pajak
0,347
menerangkan
atau
bahwa
34,7%
variabel
sekaligus independen
Perusahaan terdaftar pada indeks bursa
menjelaskan variabel dependen sebesar 34,7%,
SRI KEHATI dengan kriteria digunakan sebagai
diluar itu sebanyak 65,3% dijelaskan oleh faktor
sampel penelitian dengan alasan untuk memilih
lain di luar model regresi penelitian.
perusahaan yang memiliki GCG yang sesuai
Tabel 4 menunjukkan bahwa F
hitung
adalah
dengan semestinya, serta lebih memfokuskan
tabel
adalah
eksplanatori pengaruh terhadap penghindaran
sebesar 2,786229 hasil pengujian menunjukkan
pajak. Perbedaan karakteristik perusahaan yang
bahwa nilai F
hanya mencakup beberapa sektor industri tidak
sebesar 10,581 sedangkan nilai F hitung
>F
tabel
yaitu sebesar 10,581 >
2,786229. Nilai sig. hasil penelitian berdasarkan
dianggap
perhitungan SPSS pada Tabel 4 adalah sebesar
pedoman GCG dan mekanismenya sama untuk
0,000, dengan demikian maka 0,000 < 0,05 berarti
setiap jenis sektor usaha, kecuali perbankan yang
terdapat pengaruh yang signifikan.
memiliki
Berdasarkan
pengujian
tersebut,
sebagai
pengganggu
pedoman
dikarenakan
tersendiri.
Selanjutnya
maka
perbedaan karakteristik dan ukuran perusahaan
hipotesis pertama yang diajukan persentase
dalam perhitungan penghindaran pajak dapat
dewan komisaris independen, komite audit
diselaraskan dengan menggunakan rumus BTD
perusajaan, dan kualitas auditor eksternal secara
pada deskripsi variabel.
bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.
Terdapat dua faktor yang menyebabkan permasalahan corporate governance di Indonesia lebih serius dibandingkan dengan negara-negara
b. Pengujian Hipotesis Kedua Hipotesis
kedua
lain
menyatakan
bahwa
di
Asia
pengandalian
Timur, perusahaan
yakni
mekanisme
Indonesia
masih
persentase dewan komisaris independen, komite
termasuk yang paling lemah. Pasar masih
audit perusahaan, dan kualitas auditor eksternal
didominasi oleh sejumlah konglomerat kecil
secara terpisah berpengaruh signifikan terhadap
yang memiliki koneksi politik
penghindaran pajak perusahaan yang terdaftar
kekuasaan. Pengembangan strategi dan posisi
pada indeks bursa SRI KEHATI tahun 2010
kompetitif tidak didasarkan pada efisiensi dan
sampai dengan 2014. Tabel 4 menunjukkan
kinerja finansial, tetapi jaringan hubungan
bahwa t
personal
hitung
untuk persentase dewan komisaris
independen adalah sebesar 2,427 dan t
dengan
dengan rezim
struktur
kekuasaan.
tabel
Selanjutnya korupsi kolusi dan nepotisme (KKN)
dengan α (0,05) derajat kebebasan atau dK = 51
di Indonesia masih sangat merajalela. (Daniri,
adalah sebesar 2,007585 karena t
2005:81). Hal tersebut juga merupakan faktor
hitung
> t
tabel
dengan tingkat signifikansi sebesar 0,019 < α
yang
membuat
kecenderungan
Jurnal Perpajakan (JEJAK)| Vol. 11 No. 1 2016| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
perusahaan
5
melakukan
penghindaran
pajak,
seperti
menghindari konfilik dan kesenjangan antara
perubahan harga transaksi yang tidak normal
kedua belah pihak dalam organ perusahaan.
atau dibawah harga wajar dengan rekanan
Kesimpulan tersebut telah menjawab rumusan
(transfer pricing).
masalah dan hipotesis pertama yang diajukan
Keadaan diatas akan sangat sulit untuk
diterima.
dilakukan pengawasan oleh pemerintah sendiri, dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak. Penerapan
2. Pengaruh
Persentase
Dewan
Komisaris
GCG, khususnya pendalaman pada mekanisme
Independen, Komite Audit Perusahaan, dan
GCG, yang dihasilkan
Kualitas Auditor Eketernal secara Terpisah
dari penelitian ini
memberikan hasil 34,7% terhadap penghindaran pajak, oleh karenanya penerapan yang tepat dapat memberikan bantuan dalam penuruan
terhadap Penghindaran Pajak a. Pengaruh Persentase Dewan Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak
tindakan penghindaran pajak serta membangun
Menurut pedoman GCG Indonesia yang
lingkungan bisnis yang baik, walaupun secara
dibentuk
tertulis tidak terdapat tujuan GCG untuk
Governance
meminimalisir penghindaran pajak.
anggota dewan komisaris tertulis bahwa anggota
Kehadiran komisaris independen pada
oleh
Dewan
Komite
(KNKG)
Nasional
pada
Komisaris
Kebijakan
poin
tidak
integritas
diperkenankan
dewan komisaris memberikan manfaat yang
mengambil manfaat dari perusahaan untuk
nyata dalam menjaga independensi perusahaan
kepentingan pribadinya, keluarga, kelompok
melalui pengawasan dan pemberian nasihat
usaha dan atau pihak lain” (KNKG, 2006:14), hal
sampai dengan tindakan pencegahan, perbaikan,
tersebut secara tekstual menjelaskan begitu
pemberhentian sementara dengan mekanisme
pentingnya dewan komisaris dalam organ
perusahaan. Melakukan penghindaran pajak
perusahaan sehingga berimplikasi terbentuk
merupakan hak perusahaan, khususnya pihak
regulasi
manajemen,
tindakan
untuk
melakukan
atau
tidak
melakukan tindakan tersebut, hal ini merupakan
atau
pedoman
negatif
serta
untuk
mengatasi
menjelaskan
peran
komisaris independen dalam dewan komisaris.
dampak sistem pemungutan pajak self assesment
Penelitian
ini
secara
statistik
dalam
yang diterapkan di Indonesia. Sehingga peran
melihat signifikansi pengaruh sejalan dengan
komisaris independen sangat penuh untuk
penelitian Nasution dan Setiawan (2007) yang
menjaga
pihak
menyatakan bahwa persentase dewan komisaris
manajemen dan pihak pemilik memiliki tujuan
independen berpengaruh signifikan. Hal ini
yang
menunjukkan bahwa komisaris independen
independensi
merugikan
bilamana
banyak
pihak
dan/atau
benturan kepentingan.
telah
Komite audit merupakan kepanjangan
efektif
dalam
tanggungjawabnya
menjalankan
mengawasi
tangan dari dewan komisaris sebagai penunjang
pelaporan
keuangan
pelaksanaan pengawasan, sehingga tindakan
manajemen
laba
penghindaran pajak dapat diketahui dan sampai
penelitian ini memberikan hasil pengaruh yang
pada pelaporan ke pihak pemilik. Oleh karena itu
searah, dengan estimasi semakin besarnya
kredibilitas, komposisi, dan tanggung jawab
persentase dewan komisaris independen dalan
komite audit adalah yang paling memberikan
struktur dewan komisaris maka semakin tinggi
pengaruh. Tidak cukup pada pengawasan
penghindaran pajak yang ditimbulkan.
internal, auditor eksternal selaku pihak ketiga
di
demi
kualitas membatasi
perusahaan.
Namun,
KNKG memberikan pedoman anggota
Dewan
bahwa
memberikan pandangan yang sangat penting
jumlah
dari laporan hasil auditnya. Kualitas auditor
disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan
eksternal secara jelas memberikan pengaruh nilai
dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam
pandang publik kepada perusahaan.
pengambilan
keputusan.
Komisaris
(KNKG,
harus
2006:13).
Ketiga komponen tersebut merupakan
Peneliti menduga semakin banyak personil
faktor penting dalam pengawasan perusahaan
dewan komisaris independen dalam dewan
yang dikaji
GCG,
komisaris menyebabkan sulitnya koordinasi
sebagaimana tujuan untuk mengatasi agency
antar anggota dewan dan menghambat proses
problem pihak pemilik dan manajemen. Benturan
pengawasan, hal ini juga dapat memberikan
kepentingan
untuk
tidak
mekanisme
melakukan
tindakan
pajak
membentuk
dari
mekanisme
melakukan
unsur
atau
penghindaran
seharusnya dapat diatasi dengan menerapkan
forum
yang
keputusan,
berdeda
dalam
nasehat,
serta
pengawasan yang berbeda.
GCG melalui variabel-variabel tersebut dan juga
Jurnal Perpajakan (JEJAK)| Vol. 11 No. 1 2016| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
6
Peneliti juga menduga bahwa penempatan dewan komisaris independen hanya untuk pemenuhan
regulasi
Komite
Audit
Perusahaan
terhadap Penghindaran Pajak
menunaikan
Sesuai dengan Surat Edaran BEI nomor SE-
kepentingan afiliasi, sehingga tidak begitu
008/BEJ/12-2001 tentang keanggotaan komite
memerhatikan kompetensi dari personil dewan
audit secara jelas tertulis bahwa sekurang-
komisaris independen, khususnya pengetahuan
kurangnya
akan
perusahaan.
perusahaan adalah 3 orang yang mana termasuk
Pengetahuan yang baik terkait dinamika dan
ketua komite audit. Keputusan ketua BAPEPAM
kondisi perusahaan amat sangat diperlukan bagi
nomor Kep.29/PM/2004 tentang pedoman dan
komisaris independen, hal ini berguna dalam
pembentukan pelaksanaan kerja komite audit
mengidentifikasi
juga tertulis bahwa sekurang-kurangnya komite
dinamika
perusahaan
dan
dan
b. Pengaruh
kondisi
jaringan
yang
komite
audit
audit terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris
pengalaman
Independen dan 2 (dua) orang anggota lainnya.
profesional juga dapat mampu menunjang
Jumlah anggota komite audit harus disesuaikan
perusahaan untuk secara konsisten melakukan
dengan
kompleksitas
pengawasan agar perusahaan dapat berada pada
diketuai
oleh
jalur yang benar dan menerapkan prinsip GCG.
anggotanya dapat terdiri dari komisaris dan/atau
keahlian,
Penyalahgunaan dewan
komisaris
merugikan.
anggota
Level
kompetensi,
dapat
kepentingan
jumlah
dan
kepentingan
sangat
berdampak
Perusahaan
Komisaris
dengan
Independen
dan
pihak
pelaku profesi dari luar perusahaan dengan salah
bagi
seorang anggota memiliki latar belakang dan
jalannya perusahaan, tindakan-tindakan berupa
kemampuan
akuntasi
kesepihakan atau bahkan turut bekerjasama
(KNKG, 2006:15)
dan
atau
keuangan.
dengan pihak manajemen dalam melakukan
Hasil uji hipotesis menyimpulkan bahwa
penghindaran pajak dapat merugikan pihak
komite audit berpengaruh positif terhadap
stakeholder.
komisaris
penghindaran pajak. Hasil ini kontradiktif
independen sebagai pihak luar yang menjaga
dengan justifikasi umum yang seharusnya
independensi diharapkan dapat melaksanakan
bertambahnya
perannya
semakin
Oleh
secara
menanamkan
karenanya,
maksimal
prinsip
agar
GCG
dapat
khususnya
independensi.
jumlah
mengurangi
komite
audit
penghindaran
akan pajak.
Peneliti menduga hal ini dapat disebabkan karena pembentukan struktur dan pemilihan
Hasil penelitian ini sependapat dengan
personil
komite
merupakan
penelitian yang dilakukan Anisa dan Kurniasih
tanggungjawab
(2011), Sabrina dan Soepriyanto (2013), Meilinda
berandai jika dewan komisaris melakukan
dan Cahyonowati (2013) yang menyatakan
penyalahgunaan wewenang, maka komposisi
bahwa penempatan atau penambahan anggota
minimal atau semakin bertambahnya jumlah
dewan komisaris independen dimungkinkan
personil komite audit akan juga semakin
hanya sekedar memenuhi ketentuan formal,
memperparah penghindaran pajak. Hal ini
sementara pemegang saham mayoritas masih
dikarenakan komite audit adalah salah satu
memegang kendali penting sehingga kerja
penunjang yang dapat langsung memberikan
dewan komisaris tidak meningkat ataupun
pengawasan dan menjembatani pelaporan pihak
menurun.
pengelola kepada pihak pemilik.
Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa bukan
hanya
peneliti
Selain itu pada pedoman GCG juga tertulis bahwa ketua komite audit adalah salah seorang
independen dalam suatu perusahaan yang
dari dewan komisaris independen, peneliti
menjadi
pada
berandai jika dewan komisaris independen
objektivitas, profesionalisme, independensi, serta
menyalahgunakan kewenangannya, maka secara
tanggung
komisaris
struktur komite audit tidak akan memberikan
independen dalam menjalankan perannya, oleh
laporan yang sebenarnya kepada pihak pemilik,
karena itu pengisian orang-orang yang tepat
dalam hal ini dewan komisaris.
jawab
penting, dari
dewan
komisaris,
komisaris
faktor
jumlah
dewan
audit
melainkan dewan
sesuai dengan kompetensinya harus dilakukan
Hal tersebut menjelaskan bahwa komite
(the right man in the right place) dan juga
audit dalam perusahaan dapat mempengaruhi
memperhatikan kebutuhan jumlah yang benar-
praktik
benar tepat bagi perusahaan.
tugasnya dengan memastikan laporan keuangan
penghindaran
pajak,
sebagaimana
secara wajar, pengendalian internal perusahaan terlaksana sebagaimana mestinya, pelaksanaan audit serta pelaksanaan tindak lanjut hasil
Jurnal Perpajakan (JEJAK)| Vol. 11 No. 1 2016| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
7
temuan
audit.
variabel
Anisa dan Kurniasih (2011) menjelaskan bahwa
penelitian menunjukkan bahwa nilai terendah
semakin berkualitas auditor eksternal suatu
untuk anggota komite audit yakni 3 orang, dan
perusahaan, maka cenderung tidak melakukan
rata-rata yang dimiliki adalah 3 atau 4 orang.
manipulasi laba perusahaan terutama untuk
Seluruh perusahaan sampel telah menentukan
kepentingan perpajakan, belum dapat diterima.
jumlah komite audit sesuai dengan regulasi yang
Peneliti menduga bukan hanya KAP the big four
dibuat pemerintah.
yang memberikan hasil baik yang memiliki
Peneliti
Hasil
deskkriptif
menduga
perusahaan
hanya
kredibilitas
tinggi,
namun
seluruh
KAP
sampai pada ketaatan regulasi, namun belum
melakukan audit sesuai dengan pedoman dan
sampai benar-benar melaksanakan prinsip yang
peraturan
diemban GCG. Menenerapkan segala prinsip
sebagaimana tujuan audit eksternal yakni untuk
yang berlaku dan sesuai dengan pedoman GCG
mengidentifikasi faktor-faktor penting yang
diharapkan
menawarkan respon berupa tindakan (David,
tindakan
dapat
yang
memperkecil
merugikan
tindakan-
berbagai
pihak,
yang
2009:120),
berlaku
dalam
hal
khususnya penghindaran pajak. Keberadaan
keuangan perusahaan.
komite audit seharusnya dapat mampu menjadi
Selain
dan
menjalankan,
mengaudit
itu
KAP
laporan
juga
harus
komite penunjang dewan komisaris untuk dapat
mempertahankan kredibilitasnya untuk rekam
melaksanakan pengawasan secara menyeluruh,
jejak dan keberlangsungan penyediaan jasanya.
integritas dan pengetahuan terkait keuangan
Penyebab suatu penelitian tidak sejalan dengan
juga sangat diperlukan sesuai dengan peraturan
penelitian terdahulu dapat disebabkan oleh
BAPEPAM
tentang
penggunaan variable dummy yang hanya sampai
profesionalisme agar dapat
penotasian dikotomi, bukan sampai pada track
nomor
kompetensi dan
Kep.29/PM/2004
bekerja secara maksimal selama periode berjalan. Pengevaluasian dari komite audit dengan
record
dan
pada
keakuratan
informasi
pembahasan laporan audit eksternal, sehingga
cara yang teratur dari waktu kewaktu dapat
hanya
secara
umum
memonitor transaksi yang meyimpang, serta
pengkategorian peneliti.
melalui
justifikasi
keberanian untuk mememberikan pendapat
Hasil dari penelitian sejalan dengan
akan hal yang benar akan dapat memperkecil
penelitian Jaya, Arafat, dan Kartika (2013) yang
tindakan penghindaran pajak. Selain itu komite
menyatakan
audit harus didimuktahirkan dengan sistem dan
kualitas auditor eksternal secara signifikan
teknologi yang baik agar dapat memonitor
terhadap penghindaran pajak. Koefisien regresi
pelaksanaan GCG sudah dilaksanakan dengan
yang bernilai negatif menjelaskan bahwa ketika
benar agar dapat melindungi hak-hak stakeholder
perusahaan menggunakan kualitas audit yang
secara adil, dan bukan hanya berdasarkan jumlah
baik dengan KAP the big four, maka akan
pesonil dan formalitas syarat jumlah komite
menurunkan penghindaran pajak perusahaan,
audit dari pemerintah.
meskipun
Hasil penelitian ini tdak sejalan dengan penelitian
yang
dilakukan
Nasution
bahwa
dengan
tidak
pengaruh
berpengarunya
yang
tidak
signifikan. Hal tersebut menjawab teori agency
dan
cost, yakni biaya yang akan dikeluarkan untuk
Setyawan (2007), Sabrina dan soepriyanto (2013),
mengurangi agency problem, sebagai besarnya
Winarsih, Prasetyono, dan Kusufi (2013), serta
harga yang dikeluarkan untuk imbalan auditor
Anisa dan Kurniasih (2011) yang semuanya
eksternal untuk meng-audit laporan keuangan
menyatakan bahwa Komite Audit perusahaan
perusahaan yang dipilih oleh komite audit.
memiliki pengaruh signifikan dengan arah yang bertolak belakang terhadap penghindaran pajak.
KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
c. Pengaruh
Kualitas
Auditor
Eksternal
terhadap Penghindaran Pajak
1. Hasil uji simultan dengan uji F dapat disimpulkan bahwa komite audit perusahaan,
Kualitas Auditor eksternal berpengaruh
persentase dewan komisaris independen dan
tidak signifikan terhadap penghindaran pajak
kualitas auditor eksternal berpengaruh secara
dengan arah pergerakan berlawanan. Hal ini
bersama-sama
tidak sejalan dengan Anisa dan Kurniasih (2011)
penghindaran pajak.
dan
signifikan
terhadap
dalam penelitiannya yang memberikan simpulan
2. Berdasarkan hasil uji secara parsial dapat
bahwa kualitas auditor eksternal berpengaruh
disimpulkan dengan hasil sebagai berikut:
sigrnifikan
pajak.
a. Hasil uji t menyimpulkan bahwa terdapat
Menurut pendapat Chai dan Liu (2010) dalam
pengaruh yang positif yang signifikan
terhadap
penghindaran
Jurnal Perpajakan (JEJAK)| Vol. 11 No. 1 2016| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
8
antara
persentase
Dewan
Komisaris
Daniri, M. Achmad.
2005.
Good
Corporate
Independen (X1) terhadap penghindaran
Governance, Konsep dan Penerapannya
pajak.
dalam Konteks Indonesia. Jakarta: Ray
b. Hasil uji t menyimpulkan bahwa Komite Audit perusahaan (X2) memiliki pengaruh positif
yang
signifikan
terhadap
penghindaran pajak.
Indonesia David, Fred R. 2009. Strategic Management. Jakarta: Salemba Empat Ghozali,
c. Hasil uji t menyimpulkan bahwa Kualitas
Imam.
2011.
Multivariate
Aplikasi
dengan
Analisis
Program
SPSS.
Auditor eksternal (X3) tidak berpengaruh
Semarang: Badan Penerbit Universitas
signifikan negatif terhadap penghindaran
Diponegoro.
pajak dengan pengaruh negatif (-)
Hanlon, Michelle dan Heitzman, Shane. 2010. A Review of Tax Research. Journal of
Saran
Accounting and Economics 50, SSRN-
1. Pengembangan
pedoman,
standar,
dan
regulasi dari pemerintah untuk menjadikan
id1476561, Halaman 127-178 Jaya, Arafat, dan Kartika. 2013.
Corporate
implementasi GCG pada krangka regulasi,
Governance, Konservatisme Akuntansi dan
bukan hanya sebagai sukarela, melainkan
Tax Avoidance. Jurnal FE Universitas
mandatori dan syarat dalam menjalankan
Negeri
kegiatan usaha bagi seluruh perusahaan baik
Nasional Perpajakan 4
yang terdaftar di BEI maupun tidak sebagai
Jakarta,
Prosiding
Simposium
Keputusan ketua Badan Pengawas Pasar Modal
upaya dalam membantu penekanan tindakan
nomor
praktek penghindaran pajak.
pembentukan dan pedoman pelaksanaan
2. Peningkatan komitmen
pengetahuan untuk
tentang
bertindak
GCG,
secara
etis,
Kep.29/PM/2004
tentang
kerja komite audit KNKG. 2006. Pedoman Umum Good Corporate
penanaman nilai, norma, dan etika dalam
Governance Indonesia. Jakarta: KNKG
perusahaan, tanggung jawab dari seluruh
Mardiasmo. 2011. Perpajakan. Edisi Revisi 2011.
organ
perusahaan
perannya,
serta
korporasi
yang
dalam
menjalankan
menciptakan
budaya
OECD, 2004. OECD Principles of Corporate
memperhatikan
seluruh
Governance. Prancis: OECD Publications
pihak. Disamping itu pemilihan orang yang tepat diperlukan untuk menjalankan peranperan tersebut. 3. Direktorat
Service Pohan, Hotman T. 2009. Analisis Pengaruh Kepemilikan Institusi, Rasio Tobin Q,
Jendral
melakukan
Yogyakarta: ANDI
Pajak
dirasa
wajib
pemberharuan
pengembangan
perhatian
dan akan
Akrual Pilihan, Tarif Efektif Pajak, dan Biaya
Pajak
Ditunda
terhadap
Penghindaran Pajak pada Perusahaan
penghindaran pajak baik WP badan maupun
Publik.
orang
Akuntansi dan Keuangan Publik Vol. 4,
pribadiberupa
regulasi
dan
pengawasan efektif sesuai dengan azas yang berlaku.
Jurnal
Informasi,
Perpajakan,
No. 2, Juli 2009, Hal. 113 - 135 Surat Edaran Bursa Efek Indonesia nomor SE-
4. Pengembangan
objek
penelitian
yang
berbeda. Penelitian selanjutnya diharapkan memperluas populasi dan sampel untuk mendapatkan hasil yang semakin akurat, serta menambahkan variabel lainnya diluar penelitian ini yang diindikasikan memiliki pengaruh
agar
memperoleh
hasil
yang
008/BEJ/12-2001
tentang
keanggotaan
komite audit Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta Sutedi, Adrian. 2012. Good Corporate Governance. Jakarta: Sinar Grafika Tjager, Alijoyo, Djemat, dan Soembodo. 2003.
beraneka ragam serta memperkaya teori yang
Corporate
ada.
Kesempatan
Governance, dagi
Tantangan
Komunitas
dan Bisnis
Indonesia. Jakarta: Prenhallindo DAFTAR PUSTAKA
Undang-undang No. 16 Tahun 2009 tentang
Annisa, Nuralifmida A. dan Kurniasih. 2012. Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax
Avoidance.
Jurnal
Akuntansi
&
Auditing UNS Volume 8/No. 2/Mei 2012:
Ketentuan
Umum
dan
Tata
Cara
Perpajakan. Bab I Pasal 1 Zulganef. 2008. Metode Penelitian Sosial dan Bisnis. Yogyakarta: Graha Ilmu.
95-189
Jurnal Perpajakan (JEJAK)| Vol. 11 No. 1 2016| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
9
