PENGARUH DERIVATIF KEUANGAN, LEVERAGE DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (TAX AVOIDANCE)

PENGARUH DERIVATIF KEUANGAN, LEVERAGE DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (TAX AVOIDANCE) (Studi Empiris pada Perusahaan Non Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2014) SKRIPSI Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untuk Memenuhi Syarat-syarat Guna Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

Oleh: Eva Musyarofah NIM: 1111082000040

JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1437 H/2016 M

i

PENGARUH DERIVATIF KEUANGAN, LEVERAGE DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (TAX AVOIDANCE) (Studi Empiris pada Perusahaan Non Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2014) Skripsi Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untuk Memenuhi Syarat-syarat Guna Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

Oleh: Eva Musyarofah NIM: 1111082000040 Di Bawah Bimbingan

JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1437 H/2016 M

ii

iii

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Hari ini Kamis, 24 Maret 2016 telah dilakukan Ujian Skripsi atas mahasiswa: 1. Nama : Eva Musyarofah 2. NIM : 1111082000040 3. Jurusan : Akuntansi 4. Judul : Pengaruh Derivatif Keuangan, Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) (Studi Empiris Pada Perusahaan Non Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2014) Setelah mencermati dan memperhatikan penampilan dan kemampuan yang bersangkutan selama proses ujian Skripsi, maka diputuskan bahwa mahasiswa tersebut di atas dinyatakan lulus dan skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Jakarta, 24 Maret 2016

iv

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama

: Eva Musyarofah

NIM

: 1111082000040

Fakultas

: Ekonomi dan Bisnis

Jurusan

: Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa saya: 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan 2. Tidak melakukan plagiat terhadap naskah karya orang lain 3. Tidak menggunakan karya ilmiah orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa menyebut pemilik karya 4. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini Jikalau di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan, ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan di atas, maka saya siap untuk dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

v

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama

: Eva Musyarofah

Jenis Kelamin

: Perempuan

Tempat/Tgl Lahir

: Tangerang, 29 Mei 1993

Agama

: Islam

Alamat

: Jl. PLN Pondok Aren Rt. 02 Rw 01 No.22, Pondok Karya, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. 15225.

Telepon

: 085838554689

Email

: [email protected]

PENDIDIKAN FORMAL 1. SD Negeri 06 Pesanggrahan Petang

Tahun 1999-2005

2. SMP Negeri 177 Jakarta

Tahun 2005-2008

3. SMK Negeri 6 Jakarta

Tahun 2008-2011

4. S1 Ekonomi Akuntansi UIN Syarif Hidayatullah

Tahun 2011-2016

Jakarta LATAR BELAKANG KELUARGA Ayah

: M. Nuh

Ibu

: Jamilah

Anak ke

: 1 (satu)

Alamat

: Jl. PLN Pondok Aren Rt. 02 Rw 01 No.22, Pondok Karya, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. 15225.

vi

THE EFFECT OF FINANCIAL DERIVATIVES, LEVERAGE AND FIRM SIZE ON TAX AVOIDANCE

ABSTRACT This research aims to analyze and obtain empirical evidence about the effects of financial derivatives, leverage and firm size to tax avoidance. The independent variables used are financial derivatives, leverage and firm size. The dependent variable used is tax avoidance. The research population was non financing companies listed in Indonesia Stock Exchange (IDX) during 2012-2014 period. Sampel was collected by purposive sampling method. Total 13 non financing companies were taken as study’s sample. Analysis method of this research used multiple regression. The result of this research showed that financial derivatives, leverage and firm size are have effects on tax avoidance. Keyword: financial derivatives, leverage, firm size and tax avoidance

vii

PENGARUH DERIVATIF KEUANGAN, LEVERAGE DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (TAX AVOIDANCE)

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh derivatif keuangan, leverage dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Variabel independen yang digunakan adalah derivatif keuangan, leverage dan ukuran perusahaan. Variabel dependen yang digunakan adalah penghindaran pajak (tax avoidance). Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2012-2014. Sampel dikumpulkan dengan metode purposive sampling. Jumlah perusahaan yang yang dijadikan sampel penelitian ini adalah 13 perusahaan. Metode analisis penelitian ini menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa derivatif keuangan, leverage dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak (tax avoidance).

Kata kunci: derivatif keuangan, leverage, ukuran perusahaan, penghindaran pajak

viii

KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi yang berjudul: “Pengaruh Derivatif Keuangan, Leverage dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) (Studi Empiris Pada Perusahaan Non Keuangan yang Terdaftar di BEI Pada Tahun 2012-2014)”, ini disusun sebagaimana salah satu pemenuhan syarat kelulusan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Proses penyusunan skripsi ini disesuaikan dengan teori dan tinjauan pustaka yang ada, dan penerapannya dilakukan dengan menelaah berbagai literatur yang berhubungan dengan pengaruh derivatif keuangan, leverage dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak (tax avoidance). Dan tidak lupa pula penulis sampaikan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada: 1.

Ayahanda dan Ibunda tercinta yang selalu memberikan kasih sayang yang tiada terhingga, yang tiada henti memberikan dukungan, motivasi, dan doa hingga penulis dapat berada ditahapan ini. Semoga Allah melimpahkan kasih sayangnya kepada kalian.

2.

Adik-adikku tercinta, Vivi Aulia, Ahmad Fakhri dan Syamsul Fajri yang selalu memberikan motivasi dan doa kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

3.

Bapak Dr. Arief Mufraini, LC., M.Si selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

4.

Ibu Yessi Fitri, SE., M.Si., Ak., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syarif Hidayatullah Jakarta

5.

Bapak Hepi Prayudiawan, SE., MM., Ak., CA., selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

6.

Bapak Dr. Yahya Hamja, MM selaku Dosen Pembimbing Skripsi I yang telah bersedia meluangkan waktu untuk berdiskusi, memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih untuk ilmu yang bapak berikan selama ini.

7.

Ibu Fitri Damayanti, SE., M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah memberikan segenap waktunya, mencurahkan perhatiannya dan

ix

memberikan banyak sekali ilmu yang sangat berpengaruh dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih banyak atas semua saran yang ibu berikan selama proses penulisan skripsi sehingga dapat selesai dengan baik. 8.

Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah banyak memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.

9.

Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulis.

10.

Sahabat-sahabatku Hilda, Hani, dan Vicky terimaksih atas doa, dukungan nasihat, motivasi selama ini kepada penulis.

11.

Sahabat-sahabatku “ciwi-ciwi” Lala, Liliek, Pipit, Mpit, Najmi, Vania dan Ratri terimakasih atas doa, motivasi kepada penulis.

12.

Seluruh teman-teman Akuntansi B 2011, terimakasih atas kenangan, doa dan semangatnya selama ini.

13.

Seluruh pihak yang turut berperan dalam penelitian ini namun tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhirnya dengan segala keterbatasan yang dimiliki, penulis ingin mempersembahkan skripsi ini bagi semua pihak yang menaruh perhatian bagi perkembangan dunia pendidikan khususnya bidang penelitian di Indonesia dengan harapan akan bermanfaat bagi kita semua. Aamiin. Wassalamu’alaikum Wr Wb.

Jakarta, 2 Maret 2016

Eva Musyarofah

x

DAFTAR ISI

Keterangan

Halaman

Halaman Judul …………………………………………………….

i

Lembar Pengesahan Skripsi ………………………………………

ii

Lembar Pengesahan Ujian Komprehensif ……………………….

iii

Lembar Pengesahan Ujian Skripsi………………………………..

iv

Lembar Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah …………………….

v

Daftar Riwayat Hidup …………………………………………….

vi

ABSTRACT ……………………………………………………….

vii

ABSTRAK …………………………………………………………

viii

Kata Pengantar …………………………………………………….

ix

Daftar Isi ……………………………………………………………

xi

Daftar Tabel ………………………………………………………..

xiv

Daftar Gambar ……………………………………………………..

xv

Daftar Lampiran …………………………………………………..

xvi

BAB I PENDAHULUAN ………………………………………….

1

A. Latar Belakang ………………………………………………

1

B. Perumusan Masalah …………………………………………

9

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ………………......................

10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA …………………………………..

12

A. Tinjauan Literatur …………………………………………..

12

1. Tinjauan Umum Tentang Pajak …………………………

12

2. Perencanaan Pajak (Tax Plannning) …………………....

20

xi

3. Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) ………………….

23

4. Derivatif Keuangan …………………………………….

25

5. Leverage ………………………………………………..

29

6. Ukuran Perusahaan …………………………………….

31

B. Penelitian Terdahulu ……………………………………….

33

C. Keterkaitan Antar Variabel dan Hipotesis …………………

38

D. Kerangka Pemikiran ……………………………………….

42

BAB III METODOLOGI PENELITIAN ……………………….

44

A. Ruang Lingkup Penelitian ………………………………….

44

B. Metode Penentuan Sampel …………………………………

44

C. Metode Pengumpulan Data ………………………………...

45

D. Metode Analisis Data ……………………………………….

45

1. Uji Statistik Deskriptif …………………………………..

45

2. Uji Asumsi Klasik ……………………………………….

46

3. Uji Hipotesis Penelitian …………………………………

49

E. Operasionalisasi Variabel Penelitian ……………………….

53

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN ………………………

57

A. Sekilas Gambaran Umum Objek Penelitian ………………..

57

B. Hasil Uji Analisis Data Penelitian ………………………….

59

1. Hasil Uji Deskriptif …………………………………….

60

2. Hasil Uji Asumsi Klasik ……………………………….

61

3. Hasil Uji Hipotesis Penelitian ………………………….

67

C. Pembahasan …………………………………………………

xii

71

BAB V PENUTUP ………………………………………………...

76

A. Kesimpulan …………………………………………………

76

B. Saran ………………………………………………………..

77

DAFTAR PUSTAKA ………………………………………………

78

LAMPIRAN-LAMPIRAN …………………………………………

81

xiii

DAFTAR TABEL

No

Keterangan

Halaman

1.1

Realisasi Penerimaan Negara 2012-2014 ……………………….

3

1.2

Kasus Penghindaran Pajak ………………………………………

6

2.1

Penelitian Terdahulu ……………………………………………

34

3.1

Operasionalisasi Variabel Penelitian ……………………………

56

4.1

Tahapan Seleksi Sampel dengan Kriteria ………………………

58

4.2

Daftar Nama Perusahaan ……………………………………….

59

4.3

Hasil Uji Statistik Deskriptif ……………………………………

60

4.4

Hasil Uji Normalitas (Uji Kolomogorov-Smirnov) …………….

63

4.5

Hasil Uji Multikolinearitas ……………………………………..

64

4.6

Hasil Uji Autokorelasi (Durbin-Watson) ………………………

65

4.7

Hasil Uji Heteroskedstisitas (Uji Park) ………………………...

66

4.8

Hasil Pengujian Koefisien Determinan …………………………

67

4.9

Hasil Uji Statistik F ………………………………………………. 68

4.10 Hasil Uji Statistik t ………………………………………………

xiv

69

DAFTAR GAMBAR

No

Keterangan

Halaman

2.1

Kerangka Pemikiran Penelitan ……………………………….

42

4.1

Hasil Uji Normalitas ( Uji Grafik Normal Plot) ……………..

62

xv

DAFTAR LAMPIRAN

No

Keterangan

Halaman

1.

Data Sampel …………………………………………………..

82

2.

Hasil Output SPSS ……………………………………………

87

xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pembangunan nasional adalah kegiatan yang diselenggarakan secara terusmenerus dan berkesinambungan yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan

rakyat.

Pembangunan

nasional

dalam

suatu

Negara

diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat yang dilakukan secara bersama-sama agar pembangunan nasional tersebut dapat berjalan sesuai dengan harapan dan sukses, sehingga dapat terciptanya masyarakat yang adil dan makmur seperti yang ada dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Dalam hal ini pemerintah memegang peran yang sangat penting dalam merealisasikan pembangunan nasional yang sudah direncanakan, namun pemerintah juga tidak bisa merealisasikan pembangunan nasional itu tanpa adanya dukungan berupa dana yang terutama berasal dari penerimaan dalam negeri yang berasal dari penerimaan migas dan non migas. Penerimaan dalam negeri yang berasal dari non migas yang terus ditingkatkan penerimaannya oleh pemerintah adalah penerimaan dari sektor pajak. Menurut Soemitro (2003:1) pajak merupakan iuran wajib bagi seluruh rakyat yang harus dibayarkan kepada kas Negara menurut ketentuan undangundang yang berlaku sehingga dapat dipaksakan dan tanpa adanya imbal jasa (kontrasepsi) secara langsung, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum Negara (Suminarsasi, 2011).

1

Sistem pemungutan pajak merupakan salah satu elemen penting yang menunjang keberhasilan pemungutan pajak suatu negara. Secara umum terdapat tiga sistem pemungutan pajak, yaitu official assessment system, self assessment system, dan withholding system. Seiring dengan berjalannya waktu, sejak adanya reformasi di bidang pajak tahun 1983, Indonesia mulai menerapkan self assessment system. Dalam sistem ini, wajib pajak dituntut untuk berperan aktif, mulai dari mendaftar diri sebagai wajib pajak, mengisi SPT (Surat Pemberitahuan), menghitung besarnya pajak yang terutang, dan menyetorkan kewajibannya. Sedangkan aparatur perpajakan berperan sebagai pembina, pembimbing, dan pengawas pelaksanaan kewajiban yang dilakukan oleh wajib pajak. Oleh karena itu, sistem ini akan berjalan dengan baik apabila masyarakat memiliki tingkat kesadaran perpajakan secara sukarela (voluntary tax compliance) yang tinggi (Suminarsasi, 2011). Fakta di lapangan menunjukkan dengan fenomena di mana sampai saat ini pendapatan pemerintah dari sektor pajak belumlah maksimal, seperti yang terjadi pada tahun 2014, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro memaparkan bahwa hampir semua jenis penerimaan perpajakan lebih rendah dari target. Direktorat Jendral Pajak (DJP) hanya mampu mengumpulkan penerimaan pajak sebesar Rp 1.146,9 triliun atau 92% dari target Rp 1.246,1 triliun di APBNP 2014 (kemenkeu.go.id). Jumlah penerimaan negara yang berasal dari perpajakan sesuai dengan data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik dari tahun 2012-2014 dimuat dalam tabel 1.1 berikut ini:

2

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Negara 2012-2014 (Dalam Miliar Rupiah) Sumber Penerimaan 2012 Penerimaan 980,500 Perpajakan Penerimaan Bukan 351,800 Pajak 1,332,300 Jumlah/Total Sumber: www.bps.go.id

%

2013

%

2014

%

73.6

1,148,300

26.4

349,200

23.3

398,700

25.8

100

1,497,500

100

1,545,600

100

76.7 1,146,900 74.2

Dari uraian angka tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa negara dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak perlu mengoptimalkan penerimaan pajaknya demi percepatan pembangunan Nasional. Namun upaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak ini mengalami banyak kendala, salah satunya adalah adanya aktivitas penghindaran pajak atau biasa disebut tax avoidance (Swingly & Sukartha, 2015). Penghindaran pajak atau biasa disebut tax avoidance adalah upaya penghindaran pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan yang dilakukan wajib pajak dengan cara berusaha mengurangi jumlah pajaknya dengan mencari kelemahan peraturan (loopholes) (Hutagoal, 2007 dalam Dewi & Jati, 2014). Xynas, 2011 dalam Budiman & Setiyono, 2012 membedakan deinisi penghindaran pajak (Tax Avoidance) dengan penggelapan pajak (Tax Evasion) yaitu Penghindaran pajak merupakan usaha untuk mengurangi pajak yang bersifat legal (Lawful), sedangkan penggelapan pajak (Tax Evasion) adalah usaha untuk mengurangi pajak yang bersifat tidak legal (Unlawful). Tax avoidance yang dilakukan ini dikatakan tidak bertentangan dengan peraturan peraturan perundang-undangan perpajakan karena dianggap praktik

3

yang berhubungan dengan tax avoidance ini lebih memanfaatkan celah-celah dalam undang-undang perpajakan tersebut yang akan memengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak (Mangoting, 1999 dalam Dewi & Jati, 2014). Oleh karenanya persoalan penghindaran pajak merupakan persoalan yang rumit dan unik. Di satu sisi penghindaran pajak diperbolehkan, tetapi di sisi yang lain penghindaran pajak tidak diinginkan. Dalam konteks pemerintah Indonesia, telah dibuat berbagai aturan guna mencegah adanya penghindaran pajak. Salah satu aturan tersebut misalnya menurut perdirjen No. PER-43/PJ/2010 terkait transfer pricing, yakni tentang penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa (Budiman dan Setiyono, 2012). Salah satu faktor yang menentukan terjadinya penghindaran pajak atau tax avoidance adalah derivatif keuangan. Hal itu dikarenakan peraturan pajak di Indonesia atas transaksi derivatif ini masih sangat lemah dan seringkali diperdebatkan. Ketidakjelasan dari peraturan pajak atas transaksi derivatif juga dapat dipergunakan oleh perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Hal ini tentunya dapat merugikan penerimaan Negara, khususnya penerimaan dari sektor pajak. Sudah saatnya pemerintah Indonesia menjaga penerimaan pajak dari kerugian dervatif untuk tujuan spekulasi yang tidak ada kaitannya dengan usaha, yaitu dengan cara mengadopsi peraturan pajak atas transaksi derivatif yang lebih baik dari Negara lainnya (Darussalam & Septriadi, 2009 dalam Oktavia & Martani, 2013).

4

Penggunaan derivatif keuangan oleh perusahaan juga erat kaitannya dengan praktik manajemen laba. Studi mengenai penggunaan derivatif keuangan sebagai alat manajemen laba telah berkembang pesat, namun studi mengenai penggunaan derivatif sebagai alat penghindaran pajak masih sangat langka, padahal dervatif keuangan dapat dipergunakan sebagai alat peghindaran pajak (Oktavia dan Martani, 2013; Donohoe, 2012; Raskolnikov, 2011). Penelitian Donohoe (2012) yang menggunakan sampel perusahaan di Amerika Serikat merupakan salah satu studi yang menguji dan membuktikan bahwa derivatif keuangan dapat dipergunakan sebgai penghindaran pajak. Menurut Donohoe (2012), penggunaan derivatif keuangan sebagai alat penghindaran pajak didorong oleh ambiguitas dalam peraturan pajak atas transaksi derivatif. Ambiguitas inilah yang dimanfaatkan oleh perusahaan sebagai celah untuk melakukan penghindaran pajak dengan menggunakan derivatif. Namun demikian meskipun Donohoe (2012) berhasil membuktikan bahwa derivatif keuangan dapat digunakan sebagai alat penghindaran pajak, hasil penelitiannya belum tentu dapat digeneralisasi pada konteks Negara lainnya yang memiliki sistem yang berbeda, misalnya Indonesia (Oktavia & Martani, 2013). Selain derivatif keuangan, salah satu faktor yang juga bisa dijadikan sebagai alat penghindaran pajak adalah leverage. Menurut Suyanto & Supramono (2012) perusahaan dimungkinkan menggunakan utang untuk memenuhi kebutuhan operasional dan investasi perusahaan. Akan tetapi, utang akan menimbulkan beban tetap (fixed rate return) yang disebut dengan bunga. Semakin besar utang maka laba kena pajak akan menjadi lebih kecil karena

5

insentif pajak atas bunga utang semakin besar. Hal tersebut membawa implikasi meningkatnya penggunaan utang oleh perusahaan. Faktor lainnya yang juga menjadi faktor penentu dalam penghindaran pajak (tax avoidance) adalah ukuran perusahaan. Menurut Hormati (2009) dalam Dewi & Jati (2014) mendefinisikan ukuran perusahaan sebagai skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan ke dalam kategori besar atau kecil berdasarkan total asset, log size, dan sebagainya. Semakin besar total asset mengindikasikan semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Semakin besar ukuran perusahaannya maka transaksi yang diakukan akan semakin

kompleks.

Jadi

hal

itu

memungkinkan

perusahaan

untuk

memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan tindakan tax avoidance dari setiap transaksi (Rego, 2003 dalam Dewi & Jati, 2014). Kasus-kasus mengenai penghindaran pajak yang pernah dilakukan perusahaan global dapat dilihat pada tabel 1.2

No,. 1.

Tabel 1.2 Kasus Penghindaran Pajak Nama Perusahaan Tuduhan Kasus Kecurangan HSBC (2015)

Sejumlah orang mempergunakan kerahasiaan bank untuk memiliki rekening yang tidak diumumkan. Raksasa perbankan HSBC membantu klien dunia menghindar pembayaran pajak ratusan juta poundsterling. Banyak orang menggunakannya untuk menyembunyikan uang kontan dari petugas pajak. HSBC menghadapi penyelidikan dugaan tindakan kejahatan di Amerika Serikat, Prancis, Belgia dan Argentina.

Bersambung ke halaman berikutnya

6

No,. 2.

3.

Tabel 1.2 (Lanjutan) Kasus Penghindaran Pajak Nama Perusahaan Tuduhan Kasus Kecurangan IKEA (2016)

IKEA dituduh menghindari pajak dengan nilai mencapai 1 miliar euro atau setara dengan 1,1 miliar dollar AS. Hal tersebut dilakukan IKEA pada kurun waktu 2009 hingga 2014. IKEA dituduh memindahkan dana dari gerainya di seluruh Eropa ke anak perusahaannya di Belanda. Dengan demikian, mereka akan terbebas dari pajak di Linhtenstein atau Luxembourg. Estimasi pajak yang dihindari IKEA menyebabkan hilangnya pemasukan pajak di Jerman senilai 35 juta euro atau 39 juta dollar AS, 24 juta euro atau 26 juta dollar AS di Prancis dan 11,6 miliar euro atau 13 juta dollar AS di Inggris. Sejumlah negara seperti Swedia, spanyol dan Belgia diprediksi kehilangan pemasukan pajak dengan kisaran 7.5 juta euro hingga 10 juta euro (8.5 juta dollar AS hingga 11.2 juta dollar AS).

Starbucks (2011)

Menyatakan rugi sebesar 112 juta poundsterling selama tahun 2008-2010 dan tidak membayar PPh badan 2011. Dalam laporan ke investor, starbucks menyatakan bahwa omset selama tahun 2008-2010, senilai 1,2 miliar poundsterling (Rp 18 triliun). Membuat laporan keuangan seolah rugi yaitu dengan cara: 1. Membayar Royalti Offshore licensing atas desain, resep dan logo ke cabangnya di Belanda. 2. Membayar bunga utang sangat tinggi di mana utang tersebut justru digunakan untuk ekspansi kedai kopi di negara lain. 3. Membeli bahan baku dari cabangnya di Swiss. Walaupun pengiriman barangnya langsung dari negara produsen dan tidak masuk ke Swiss. Bersambung ke halaman berikutnya

7

Tabel 1.2 (Lanjutan) Kasus Penghindaran Pajak No,.

Nama Perusahaan

Tuduhan Kasus Kecurangan

4.

Perusahaan Investment Banking dari Amerika Serikat (2012)

Agar pembayaran bonus tidak terdeteksi, karyawan perusahaan investment banking cabang Inggris diminta mengajukan permohonan pinjaman lunak ke investasi banking cabang Amerika Serikat dengan dalih pinjaman lunak, karyawan investasi banking cabang Inggris tidak harus membayar pajak penghasilan. Atas hal tersebut, perusahaan investment banking cabang Inggris didenda 500 juta poundsterling (Rp 7.5 triliun)

5.

Apple Inc (2012)

Menyembunyikan uang pendapatan senilai US$ 11 Miliar di negara-negara yang mendapat keringanan pajak (tax haven) antara lain Virginia Island, Irlandia dan Luxembourg. Sehingga pajak yangdibayarkan kecil.

Diolah dari berbagai sumber. Berdasarkan uraian di atas peneliti ingin mengetahui pengaruh dari derivatif keuangan, leverage dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak (tax avoidance). Karena masih sedikit penelitian yang membahas tentang pengaruh derivatif keuangan, leverage dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak (tax avoidance) dan juga banyaknya penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan baik di Indonesia maupun di luar negeri. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti melakukan penelitian yang berjudul

“Pengaruh Derivatif Keuangan, Leverage dan Ukuran

Perusahaan Terhadap Aktivitas Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)”.

8

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Budiman & Setiyono (2012) dan Oktavia & Martani (2013). Adapun perbedaan penelitian saat ini dengan penelitian sebelumnya yaitu: 1. Variabel pengguna derivatif keuangan (user), sales growth, net operating loss, risiko perusahaan, capital intensity, return on assets tidak diikutsertakan dalam penelitian ini karena pada beberapa penelitian sebelumnya tidak memiliki pengaruh yang signifikan seperti pada penelitian Hanum & Zulaikha (2013), Swingly & Sukartha (2015), Sabrina & Soepriyatno (2012), dan juga penelitian Oktavia & Martani (2013). 2. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2014 sementara pada penelitian sebelumnya dilakukan pada periode 2009-2012. 3. Untuk memudahkan penelitian, pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini hanya menggunakan rumus Cash Effective Tax Rate, karena rumus ini lebih banyak digunakan dibanding rumus lainnya seperti Book Tax Difference dan ETR differential. B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan sebelumya, maka dalam penelitian ini dirumuskan rumusan maslaah sebagai berikut: 1. Apakah Derivatif Keuangan, Leverage dan Ukuran Perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap penghindaran pajak (tax avoidance)? 2. Apakah

penggunaan

derivatif

keuangan

berpengaruh

terhadap

penghindaran pajak (tax avoidance)?

9

3. Apakah leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak (tax avoidance)? 4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak (tax avoidance)? C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan Penelitian Sesuai dengan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris atau hal-hal sebagai berikut: a. Untuk menganalisis secara simultan pengaruh derivatif keuangan, leverage dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak (tax avoidance). b. Untuk menganalisis pengaruh penggunaan derivatif keuangan terhadap penghindaran pajak (tax avoidance). c. Untuk menganalisis pengaruh leverage terhadap penghindaran pajak (tax avoidance). d. Untuk

menganalisis

pengaruh

ukuran

perusahaan

terhadap

penghindaran pajak (tax avoidance). 2. Manfaat Penelitian Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut: a. Kontribusi Teoritis Manfaat penelitian yang diharapkan untuk kontribusi teoritis antara lain adalah sebagai berikut:

10

1) Mahasiswa jurusan akuntansi, penelitian ini bermanfaat sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya dan pembanding untuk menambah ilmu pengetahuan. 2) Masyarakat,

sebagai

sarana

informasi

untuk

menambah

pengetahuan akuntansi. 3) Penulis, sebagai sarana untuk memperluas wawasan serta menambah referensi mengenai topik ini. b. Kontribusi Praktis 1) Bagi

pembuat

kebijakan

perpajakan,

agar

dapat

lebih

memperhatikan hal-hal yang bisa digunakan oleh perusahaan yang dapat mengurangi pendapatan negara dari sektor pajak. 2) Bagi perusahaan, agar perusahaan dapat meningkatkan kinerja dan lebih meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. 3) Bagi

pemerintah,

sebagai

tambahan

informasi

mengenai

penghindaran pajak (tax avoidance).

11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Literatur 1. Tinjauan Umum Tentang Pajak a. Pengertian Pajak Pengertian pajak sesuai Pasal 1 angka 1 UU KUP menyebutkan bahwa: “ Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undangundang, dengan tidak mendaatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Menurut Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undnag-undang yang berlaku dan dapat dipaksakan dan tanpa adanya timbal jasa (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara (Suminarsasi, 2011:1) Dapat disimpulkan secara garis besar dalam definisi pajak terkandung unsur yaitu: 1) Kontribusi wajib (membayar utang) 2) Terutang oleh orang atau badan 3) Sifatnya memakasa 4) Diatur melalui undang-undang 5) Tidak ada balas jasa secara langsung

12

6) Digunakan untuk keperluan negara 7) Untuk kemakmuran rakyat (Murtopo, 2013:3) b. Fungsi Pajak Menurut Rahayu (2010:25-30) fungsi pajak adalah kegunaan pokok, manfaat pokok pajak. Sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum. Umumnya dikenal dengan 2 macam fungsi pajak, yaitu fungsi budgetair dan fungsi regulerend. 1) Fungsi Budgetair Fungsi budgetair ini merupakan fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal (fiscal function), yaitu pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukan dana secara optimal ke kas negara yang dilakukan sistem pemungutan berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Pajak berfungsi sebagai alat untuk memasukkan uang dari sektor swasta (rakyat) ke dalam kas negara atau anggaran negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan fungsi inilah pemerintah sebagai pihak yang membutuhkan dana untuk membiayai berbagai kepentingan melakukan upaya pemungutan pajak dari penduduknya. 2) Fungsi Regulerend Fungsi regulerend disebut juga fungsi mengatur, yaitu pajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Merupakan fungsi lain dari pajak sebagai fungsi budgetair.

13

Di samping usaha untuk memasukkan uang untuk kegunaan kas negara, pajak dimaksudkan pula sebagai usaha pemerintah untuk ikut andil dalam hal mengatur dan bilamana perlu mengubah susunan pendapatan dan kekayaan dalam sektor swasta. Fungsi regulerend juga disebut fungsi tambahan, karena fungsi regulerend ini hanya sebagai tambahan atas fungsi utama pajak yaitu fungsi budgetair. Menurut Resmi (2009:3) fungsi pajak dalam masyarakat suatu negara terbagi dalam 2 (dua) fungsi, yaitu: a) Fungsi Budgetair (sumber dana bagi pemerintah) fungsi ini bertujuan untuk memasukkan penerimaan uang untuk kas negara sebanyak-banyaknya antara lain mengisi Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan target penerimaan pajak yang telah ditetapkan, sehingga posisi anggaran pendapatan dan pengeluaran yang berimbang tercapai. b) Fungsi Regulerend (mengatur) adalah fungsi pajak yang secara tidak

langsung

dapat

mengatur

dan

menggerakkan

perkembangan sarana perekonomian nasional yang produktif. Adanya pertumbuhan perekonomian yang demikian maka akan dapat menumbuhkan objek pajak dan subjek pajak yang baru yang lebih banyak lagi, sehingga basis pajak lebih meningkat lagi. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi regulerend adalah:

14

i.

Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah. Semakin mewah suatu barang maka tarif pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut semakin mahal harganya. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba

untuk mengonsumsi

barang mewah

(mengurangi gaya hidup mewah) ii.

Tarif

pajak

progresif

dikenakan

atas

penghasilan:

dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan konstribusi (membyar pajak) yang tinggi pula, sehingga terjadi pemerataan pendapatan. iii.

Tarif pajak ekspor sebesar 0%, dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengekspor hasil produksinya di pasar dunia sehingga dapat memperbesar devisa Negara.

iv.

Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan hasil barang industry tertentu, seperti industry semen, rokok, baja, dan lain-lain: dimaksudkan agar terdapat penekanan terhadap produksi tersebut karena dpaat menggangu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan)

v.

Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi: dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia.

15

vi.

Pemberlakuan tax holiday, dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

c. Jenis-jenis Pajak Menurut Murtopo (2011:3-4) secara umum pajak yang diberlakukan di Indonesia dapat dibedakan dan diklasifikasikan sebagai berikut: 1) Menurut sifatnya a) Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan oleh pihak lain dan menjadi beban langsung WP yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh) b) Pajak tidak langsung adalah pajak yang dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 2) Menurut sasaran/objeknya Pembagian pajak menurut sasaran atau objeknya dimaksudkan pembedaan berdasarkan ciri-ciri prinsip: a) Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifya, dalam arti memperhatikan keadaan diri WP. Contoh: Pph b) Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasar pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan di WP. Contoh: PPN, PBB, BM 3) Menurut pemungutannya

16

a) Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah pusat. Contoh: PPh, PPN b) Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah daerah. Contoh: pajak reklame, Pajak hiburan, Pajak Hotel Menurut Pudyamoko (2009: 9) pajak dapat dikelompokkan menggunakan kriteria tertentu. Pajak dapat dilihat dari segi administratif juridis, titik-tolak pungutannya, berdasarkan sfatnya dan dapat pula dibedakan berdasarkan kewenangan pemungutannya. 1) Berdasarkan Administratif Yuridis Penggolongan pajak dari sisi administrasi yuridis menghasilkan apa yang dikenal sebagai pajak langsung dan tidak langsung. Suatu jenis pajak dikatakan sebagai pajak langsung apabila dipungut secara periodik. Jadi berulang-ulang tidak hanya satu kali pungut, dengan menggunakan penetapan sebagai dasar dan kohir. Sebagai contoh, misalnya Pajak Penghasilan (PPh). Pajak penghasilan dipungut secara periodik setiap tahun atau setiap masa pajak, di mana pemungutannya menggunakan penetapan lewat SPT. Adapun pajak tidak langsung dipungut secara insidental (tidak berulangulang) dan tidak menggunakan kohir.jadi pajak tidak langsung hanya dipungut sesekali ketika terpenuhi tatbestand seperti yang dikehendaki oleh ketentuan undang-undang. Contoh pajak tidak

17

langsung adalah Bea Materai atau Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang dan Jasa. 2) Berdasarkan Titik-Tolak Pungutannya Pembedaan pajak dengan menggunakan dasar titik-tolak pungutan akan menghasilkan dua jenis pajak yakni pajak subjektif dan objektif. a) Pajak subektif adalah pajak yang pengenaannya berpangkal pada diri orang/badan yang dikenai pajak (wajib pajak). Pajak subjektif dimulai dengan menetapkan orangnya, baru kemudian mencari syarat-syarat objeknya. Jadi dalam hal ini yang diperhatikan pertama kali adalah subjeknya. b) Pajak objektif, yaitu pajak yang pengenaannya berpangkal pada objek yang dikenai pajak, dan untuk mengenakan pajaknya harus dicari subjeknya. Jadi dalam hal ini pertama-tama harus dilihat objeknya yang selain daripada benda dapat pula berupa keadaan, peristiwa atau perbuatan, yakni yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar, kemudian baru dicari subjeknya (orang atau badan) yang bersangkutan langsung tanpa mempersoalkan apakah subjek itu sendiri berada di Indonesia atau tidak. 3) Berdasarkan Sifatnya

18

Pembagian pajak berdasarkan sifatnya akan memunculkan apa yang disebut pajak bersifat pribadi (persoonlijk) dan pajak kebendaan (zakelijk). a) Pajak yang bersifat pribadi (persoonlijk), atau juga dapat disebut bersifat perorangan adalah pajak yang dalam penetapannya memperhatikan keadaan diri sendiri serta keluarga wajib pajak. Dalam penentuan besarnya utang pajak, keadaan dan kemampua wajib pajak harus diperhatikan seperti status wajib pajak (kawin/belum), jumlah tanggungan dan sebagainya. b) Pajak yang bersifat kebendaan (zakelijk) adalah pajak yang dipungut tanpa memperhatikan diri dan keadaan si wajib pajak. Pajak yang bersifat kebendaan ini umunya merupakan pajak tidak langsung. 4) Berdasarkan Kewenangan Pemungutannya Dengan mendasarkan pada kewenangan pemungutannya, pajak dapat digolongkan menjadi dua, yakni pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat (pajak pusat) dan pajak yang dipungut oleh pemerintsah daerah (pajak daerah). a) Pajak Pusat, yakni pajak yang kewenangan pemungutannya berada pada pemerintah pusat. Tergolong jenis pajak ini antara lain Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang dan Jasa (PPN), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPn BM), Bea Materai dan Cukai.

19

b) Pajak Daerah, yakni pajak yang kewenangan pemungutannya berada pada pemerintah daerah, baik pada pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota. 2. Perencanaan Pajak (Tax Planning) a. Definisi Perencanaan Pajak (Tax Planning) Menurut Mangoting (1999) tax planning didefinisikan sebagai proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga hutang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya berada dalam posisi yang minimal, sepanjang hal ini dimungkinakan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Pardiat (2009) perencanaan pajak (tax planning) merupakan usaha untuk memperkecil pembayaran pajak ke tahun-tahun berikutnya tanpa melanggar ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku, dengan cara memilih metode yang cepat, memanfaatkan fasilias perpajakan atau stimulus perpajakan dan memanfaatkan celahcelah undang-undang perpajakan. Menurut Soemitro (1988) dalam Kurniasih & Sari (2013) tax planning adalah suatu perencanaan pajak yang dilakukan oleh seorang tax planner untuk wajib pajak tertentu baik perorangan, badan atau suatu usaha dengan menerapkan perturan perundang-undangan pajak secara legal dan terhadap suatu keadaan atau perbuatan yang melanggar atau

20

bertentangan dengan undang-undang sehingga wajib pajak membayar pajak seringan-ringannya atau sama sekali tidak membayar pajak. Jadi dapat disimpulkan bahwa perencanaan pajak (tax planning) adalah usaha yang dilakukan untuk meminimalkan atau menghilangkan beban pajak dengan memanfaatkan celah-celah undang-undang perpajakan tanpa melanggar hukum. b. Tujuan Perencanaan Pajak (Tax Planning) Tujuan tax planning menurut Mangoting (1999) secara lebih khusus ditujukan untuk memenuhi hal-hal sebagai berikut: 1) Menghilangkan atau menghapus pajak sama sekali 2) Menghilangkan atau menghapus pajak dalam tahun berjalan 3) Menunda pengakuan penghasilan 4) Mengubah penghasilan rutin berbentuk capital gain 5) Memperluas bisnis atau melakukan ekspansi usaha dengan membentuk badan usaha baru 6) Menghindari pengenaan pajak ganda 7) Menghindari bentuk penghasilan yang bersifat rutin atau teratur atau membentuk, mempercepat atau memperbanyak pengurangan pajak. c. Manfaat Perencanaan Pajak (Tax Planning) Manfaat perencanaan pajak (Tax Planning) menurut Mangoting (1999) adalah sebagai berikut: 1) Penghematan kas keluar, karena pajak yang merupakan unsur biaya dapat dikurangi.

21

2) Mengatur aliran kas, karena dengan perencanaan pajak yang matang dapat diestimasi kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat. d. Strategi dalam Perencanaan Pajak (Tax Planning) Menurut Sophar Lumbantoruan (1996) dalam Mangoting (1999) ada beberapa cara yang biasanya dilakukan atau dipraktekan wajib pajak untuk meminimalkan pajak yang harus dibayar yaitu: 1) Pergeseran pajak (shifting) ialah pemindahan atau mentransfer beban pajak dari subjek pajak kepada pihak lain, dengan demikian orang atau badan yang dikenakan pajak mungkin sekali tidak menanggungnya. 2) Kapitalisasi ialah pengurangan harga objek pajak sama dengan jumlah pajak yang akan dibayarkan kemudian oleh pembeli. 3) Transformasi ialah cara pengelakan pajak yang dilakukan oleh pabrikan dengan cara menanggung beban pajak yang dikenakan terhadapnya. 4) Tax Evasion ialah penghindaran pajak dengan melanggar ketentuan peraturan perpajakan. 5) Tax avoidance ialah penghindaran pajak dengan menuruti peraturan yang ada. Jadi dapat disimpulkan, bahwa ada strategi-strategi yang bisa diambil oleh wajib pajak –terutama badan, dalam usahanya

22

melaksanakan tax planning dengan tujuan mengatur atau dengan kata lain meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar. Di antara strategistrategi tersebut ada yang legal maupun illegal. Untuk strategi-strategi atau cara-cara yang legal –sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku, biasanya dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur dalam undang-undang atau dalam hal ini memanfaatkan celahcelah yag ada

dalam

undang-undang perpajakan (loopholes)

(Mangoting, 1999). 3. Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Menurut Murtopo (2011: 7) Penghindaran diri dari pajak (Tax Avoidance) dilakukan dengan tidak melakukan perbuatan yang memberi alasan untuk dikenakan pajak. Penghindaran yang dilakukan WP masih dalam kerangka peraturan perpajakan. Menurut Mardiasmo (2003), penghindaran pajak (Tax Avoidance) adalah salah satu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang yang ada. Senada dengan Mardiasmo (2003), menurut Heru (1997) dalam Budiman & Setiyono (2012) penghindaran pajak adalah usaha pengurangan pajak, namun tetap mematuhi ketentuan peraturan perpajakan seperti memanfaatkan pengecualian dan potongan yang diperkenankan maupun menunda pajak yang belum diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Hanlon & Heitzman (2010) dalam Carolina et al. (2014) menyatakan bahwa tax avoidance merupakan rangkaian aktivitas perencanaan pajak

23

dengan tujuan mengurangi jumlah pajak secara eksplisit. Menurut Kurniasih & Sari (2013) Tax Avoidance bukan pelanggaran undang-undang perpajakan karena usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimumkan atau meringankan beban pajak dilakukan dengan cara yang dimungkinkan oleh Undang-Undang Pajak. Suandy (2011) dalam Carolina et al. (2014) menyatakan bahwa penghindaran pajak adalah rekayasa transaksi perpajakan (tax affairs) yang masih berada dalam bingkai ketentuan perpajakan (lawful). Definisi penghindaran pajak di atas menunjukkan bahwa penghindaran pajak merupakan upaya pengurangan atau penghematan pajak sepanjang hal ini dimungkinkan oleh peraturan yang ada. Contoh penghindaran pajak adalah dengan cara mengarahkan transaksi pada transaksi yang bukan merupakan objek pajak ataupun mengarahkan transaksi yang menghasilkan biaya yang diperkenankan oleh undang-undang sebagai penghasilan kena pajak (Carolina et al, 2014). Adapun cara perusahaan melakukan penghindaran pajak menurut Merks (2007) dalam Kurniasih & Sari (2013) adalah sebagai berikut: a. Memindahkan subjek pajak dan atau objek pajak ke Negara-negara yang memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak (tax haven country) atas suatu jenis penghasilan (substantive tax planning) b. Usaha penghindaran pajak dengan mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak yang paling rendah (formal tax planning)

24

c. Ketentuan anti avoidance atas transaksi transfer pricing, thin capitalization, treaty shopping dan controlled foreign corporation (Specific Anti Avoidance Rule), serta transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis (General Anti Avoidance Rule). 4. Derivatif Keuangan a. Pengertian Derivatif Efek derivtaif merupakan Efek turunan dari Efek “utama” baik yang bersifat penyertaan maupun utang. Efek turunan dapat berarti turunan langsung dari Efek “utama” maupun turunan selanjutnya. Derivatif merupakan kontrak atau perjanjian yang nilai atau peluang keuntungannya terkait dengan kinerja asset lain. Asset lain ini disebut sebgai Underlying Assets. Dalam pengertian yang lebih khusus, derivatif merupakan kontrak finansial antara 2 (dua) atau lebih pihak-pihak guna memenuhi janji untuk membeli atau menjual asset/komoditas yang dijadikan sebgaai objek yang diperdagangkan pada waktu dan harga yang merupakan kesepakatan bersama antara pihak penjua dan pihak pembeli. Adapun nilai di masa mendatang dari objek yang diperdagangkan tersebut sangat dipengaruhi oleh instrumen induknya yang ada di spot market. Derivatif yang ada di bursa efek adalah derivatif keuangan (financial derivative). Derivatif keuangan merupakan instrument derivatif, di mana variabel-variabel yang mendasarinya adalah instrumen-instrumen keuangan, yang dapat berupa saham, obligasi, indeks saham, indeks

25

obligasi, mata uang (currency), tingkat suku bunga dan instrumentinstrumen keuangan lainnnya (www.idx.co.id). b. Jenis Derivatif Derivatif dibagi menjadi tiga kategori, yaitu: (1) opsi (option); (2) future dan forward; dan (3) swap (Donohoe, 2015; Ryan, 2007; Strong, 2005) 1) Opsi Opsi (option) menurut Brigham (2001) adalah kontrak atau perjanjian yang memberi hak kepada pemegangnya untuk membeli (call option) atau menjual (put option) suatu aktiva dengan harga yang ditentukan terlebih dahulu dalam periode waktu tertentu. 2) Future dan Forward Kontrak forward (forward contract) adalah perjanjian di mana salah satu pihak setuju untuk membeli komoditas dengan harga tertentu pada tanggal tertentu di masa depan sementara pihak lainnya setuju untuk melakukan penjualan itu. Barang-barang memang telah benar-benar diserahkan dalam kontrak forward. Jika kedua belah pihak secara keuangan kurang kuat, ada bahaya bahwa salah satu pihak tidak bisa memnuhi kontrak, khususnya jika harga komoditas itu berubah drastis setelah perjanjian tercapai. Kontrak future (Future contract) adalah serupa dengan kontrak forward, tetapi ada tiga perbedaan penting: (1) kontrak future “disesuaikan ke pasar” atas dasar harian yang berarti keuntungan

26

serta kerugian dicatat dan harus disediakan uang untuk menutup kerugian. Hal ini sangat mengurangi resiko tidak dapat memenuhi kontrak yang ada pada kontrak forward. (2) dalam kontrak future, penyerahan fisik aktiva yang mendasari sebenarnya tidak pernah terjadi˗kedua pihak hanya membayar tunai perbedaan antara harga menurut kontrak dan harga aktual pada tangga jatuh tempo. (3) kontrak future pada dasarnya merupakan instrument standarisasi yang diperdagangkan di bursa, sementara kontrak forward umumnya dibuat khusus, melalui negosiasi antara kedua pihak, dan tidak diperdagangkan sesudah ditandatangani. (Brigham, 2001) 3) Swap Swap sesuai yang tersirat dalam namanya adalah dua pihak yang setuju menukarkan sesuatu, umumnya kewajiban untuk melakukan aliran pembayaran tertentu. Kebanyakan swap ini melibatkan baik pembayaran bunga maupun mata uang (Brigham, 2001). c. Perlakuan Pajak atas Transaksi Derivatif di Indonesia Menurut Oktavia dan Martani (2013:3-4) pada awalnya pajak atas transaksi derivatif ini tidak diatur dalam aturan setingkat undangundang, tetapi diatur dalam Surat Edaran Direktur Jendral Pajak dan Surat Direktur Jendral Pajak. Namun, seiring dengan perkembangan penggunan derivatif serta diberlakukannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, pajak atas transaksi derivatif statusnya menjadi “sedikit lebih jelas” dengan dikenaknanya pajak

27

bersifat final (sesuai dengan pasal 4 ayat 2) atas penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, serta transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa. Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Derivatif Berupa Kontrak Berjangka yang Diperdagangkan di Bursa. Peraturan Pemerintah (PP) ini mengatur bahwa penghasilan dari transaksi derivatif berpa kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa, dikenai PPh final sebesar 2,5% dari margin awal. Penerbitan PP No. 17 tahun 2009 ini ditentang oleh Asosiasi Pialang Berjangka dan Ikatan Perusahaan Pedagang Berjangka Indonesia (Agustian, 2009 dalam Oktavia dan Martani, 2013). Sebagai bentuk penolakan terhadap PP No. 17 Tahun 2009, mereka mengajukan uji material ke Mahkamah Agung terkait dengan PP tersebut. Menurut Agustian (2009 dalam Oktavia dan Martani, 2013) alasan penolakan terhadap PP No. 17 Tahun 2009 tersebut antara lain: 1) PP ini dianggap sangat merugikan karena membebankan Pajak Penghasilan yang sangat besar, yaitu 2,5% dari margin awal. 2) Dasar pengenaan Pajak Penghasilan dari margin awal adalah tidak tepat secara hukum, karena margin hanyalah jaminan untuk bertransaksi dan bukan merupakan objek dari pajak penghasilan.

28

3) Pembebanan tarif PPh final sebesar 2,5% dari margin awal sangat diskriminatif dan berpotensi mematikan industry berjangka di Indonesia. Sebagai tindak lanjut dari pengajuan uji material ini, Mahkamah Agung kemudian memberikan putusan nomor 22 P/HUM/2009 yang menyatakan mengabulkan hak uji materiil pemohon, sehingga diterbitkanlah PP Nomor 31 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa PP Nomor 17 Tahun 2009 dicabut dan tidak berlaku lagi (Agustian, 2009 dalam Oktavia dan Martani, 2013). Dengan demikian, sampai detik ini kepastian hukum perpajakan atas transaksi derivatif masih belum jelas (Oktavia dan Martani, 2013) 5. Leverage Perusahaan umumnya menggunakan baik pendanaan utang maupun ekuitas. Kreditor biasanya tidak mau memberikan dana tanpa perlindungan dari pendanaan ekuitas. Leverage keuangan mengacu pada jumlah pendanaan utang dalam struktur modal suatu perusahaan. Perusahaan dengan leverage keuangan disebut memperdagangkan ekuitas (trading on the equity). Hal ini menunjukkan perusahaan menggunakan modal ekuitas sebagai dasar pinjaman untuk mendapatkan kelebihan pengembalian (Subramanyam & Wild). Menurut Budiman dan Setiyono (2012) leverage merupakan sumber pendanaan perusahaan eksternal dari hutang, hutang yang dimaksud di sini adalah hutang jangka panjang. Menurut Kasmir (2011) dalam Carolina et

29

al. (2014) leverage menunjukkan sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Hal ini berarti leverage akan menunjukkan perbandingan sumber pembiayaan yang digunakan perusahaan untuk membiayai kegiatan usahanya, antara menggunakan uang dengan menggunakan modal sendiri. Menurut Suyanto & Supramono (2012) perusahaan dimungkinkan menggunakan utang untuk memenuhi kebutuhan operasional dan investasi perusahaan. Akan tetapi, utang akan menimbulkan beban tetap (fixed rate return) yang disebut dengan bunga. Semakin besar utang maka laba kena pajak akan menjadi lebih kecil karena insentif pajak atas bunga utang semakin besar. Hal tersebut membawa implikasi meningkatnya penggunaan utang oleh perusahaan. Menurut Adelina (2012) dalam Darmawan dan Sukartha (2014) leverage (struktur utang) merupakan rasio yang menunjukkan besarnya utang yang dimiliki oleh perusahaan untuk membiayai bisnis operasinya. Penambahan jumlah utang akan mengakibatkan munculnya beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Komponen beban bunga akan mengurangi laba sebelum kena pajak perusahaan, sehingga beban pajak yang harus dibayar perusahaan akan berkurang. Leverage dapat diukur melalui rasio utang. Rasio utang akan menunjukkan proporsi pendanaan perushaan yang dibiayai dengan utang. Rasio ini dihitung dengan memembandingkan total utang dengan total aktiva. Rasio tersebut digunakan untuk memberikan gambaran mengenai struktur modal perusahaan. Semakin tinggi leverage sebuah perusahaan

30

berarti semakin tinggi pula ketergantungan perusahaan tersebut kepada krediturnya (Kasmir, 2011 dalam Carolina et al., 2014) Akibat utama penggunaan dana pinjaman (utang jangka panjang) meyebabkan perusahaan harus menanggung beban tetap berupa bunga atas pembayaran utang. Penggunaan dana yang menyebabkan beban tetap ini dapat mengurangi pendapatan kena pajak perusahaan melalui pembebanan bunga utang sebagai biaya. Pembebanan bunga utang tersebut dapat dipergunakan untuk mengurangi beban pajak, sehingga penggunaan utang akan memberikan manfaat pajak bagi perusahaan (Carolina et al., 2014). 6. Ukuran Perusahaan Menurut Hormati (2009) dalam Dewi & Jati (2014) mendefinisikan ukuran perusahaan sebagai skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan ke dalam kategori besar atau kecil berdasarkan total asset, log size, dan sebagainya. Machfoedz (1994) dalam Suwito dan Herawati (2005) menyatakan bahwa ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar dan perusahaan kecil menurut berbagai cara seperti total aktiva atau total asset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan. Ukuran perusahaan umumnya dibagi dalam 3 kategori, yaitu large firm, medium firm, dan small firm (Kurniasih dan Sari, 2013:3). Penentuan ukuran perusahaan didasarkan kepada total asset perusahaan. Semakin besar total asset maka menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang relative panjang. Hal ini juga menggambarkan bahwa perusahaan lebih stabil dan

31

lebih mampu dalam menghasilkan laba dibandingkan dengan perusahaan dengan total asset yang kecil (Ngadiman & Puspitasari, 2014). Menurut Indriani (2005) dalam Rachmawati dan Triatmoko (2007) tahap kedewasaan perusahaan ditentukan berdasarkan total aktiva, semakin besar total aktiva menunjukkan bahwa perusahaan semakin baik dalam jangka waktu relatif panjang. Hal ini juga menggambarkan bahwa perusahaan lebih stabil dan lebih mampu dalam menghasilkan laba dibanding dengan perusahaan dengan total kativa yang kecil (Kurniasih dan Sari, 2013:3). Semakin besar total asset mengindikasikan semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Semakin besar ukuran perusahaannya maka transaksi yang diakukan akan semakin kompleks. Jadi hal itu memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan tindakan tax avoidance dari setiap transaksi (Rego, 2003 dalam Dewi & Jati, 2014). Semakin besar ukuran perusahaan, akan lebih mempertimbangkan risiko dalam hal mengelola beban pajaknya. Perusahaan yang termasuk dalam perusahaan besar cenderung memiliki sumber daya yang lebih besar dibandingkan perusahaan yang memiliki skala yang lebih kecil untuk melakukan pengelolaan pajak. Sumber daya manusia yang ahli dalm perpajakan diperlukan agar dalam pengelolaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan dapat maksimal untuk menekan beban pajak perusahaan. Perusahaan berskala kecil tidak dapat optimal dalam mengelola beban pajaknya dikarenakan kekurangan ahli dalam perpajakan (Nicodeme, 2007

32

dalam Darmadi, 2013). Banyaknya sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan berskala besar maka akan semakin besar biaya pajak yang dapat dikelola oleh perusahaan (Darmawan dan Sukartha, 2014). B. Penelitian Terdahulu Penelitian terdahulu yang terkait dengan derivatif keuangan, leverage, ukuran perusahaan dan penghindaran pajak (tax avoidance) pernah dilakukan oleh beberapa peneliti lain. Peneliti akan menyampaikan beberapa penelitian sebagai dasar acuan untuk mendukung hipotesis. Penelitian terdahulu diuraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

33

No 1.

Penelitian (Tahun) Oktavia dan Dwi Martani (2013)

Judul Penelitian Tingkat Pengungkapan Dan Penggunaan Derivatif Keuangan Dalam Aktivitas Penghindaran Pajak

2.

Judi Budiman dan Setiyono (2012)

Pengaruh Karakter Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)

3.

Scott D. Dyreng, Michelle Hanlon dan Edward L. Maydew (2009)

The Effects of Executives on Corporate Tax Avoidance

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu Metode Penelitian Persamaan Perbedaan Penggunaan Tingkat Derivatif Pengungkapan Keuangan dan Derivatif Penghindaran Keuangan Pajak (Tax Avoidance) Penghindaran Pajak (tax avoidance)

Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)

Hasil Penelitian Penggunaan derivatif keuangan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)

Variabel control yaitu Sales Growth, Net operating Loss

Risiko Perusahaan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)

Eksekutif Perusahaan

Eksekutif perusahaan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)

Bersambung ke halaman berikutnya

34

Tabel 2.1 (lanjutan) Penelitian Terdahulu

No 4.

5.

Penelitian (Tahun) Ni Nyoman Kristiana Dewi dan I Ketut Jati (2014)

Tommy Kurniasih dan Maria M. Sari (2013)

Judul Penelitian Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan Dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada Tax Avoidance Di Bursa Efek Indonesia Pengaruh Return On Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax Avoidance

Metode Penelitian Persamaan Perbedaan Ukuran Risiko Perusahaan, Perusahaan dan Multinational Penghindaran Company, Pajak (Tax Kepemilikan Avoidance) Institusional, Proporsi Dewan Komisaris Independen, Kualitas Audit, Komite Audit Leverage, Ukuran Perusahaan dan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)

Return On Assets, Komposisi Komisaris Independen, Keberadaan Komite Audit dan Kompensasi Rugi Fiskal

Hasil Penelitian Risiko perusahaan, kualitas audit dan komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak (tax avoidance)

Return On Assets,Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)

Bersambung ke halaman berikutnya

35

Tabel 2.1 (lanjutan) Penelitian Terdahulu No 6.

7.

Penelitian (Tahun) Krisnata Dwi Suyanto dan Supramono (2012)

Ngadiman dan Christiany Puspitasari (2014)

Judul Penelitian Likuiditas, Leverage, Komisaris Independen dan Manajemen Laba terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Sektor Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2010-2012

Metode Penelitian Persamaan Perbedaan Leverage dan Likuiditas, Penghindaran Komisaris Pajak (Tax Independen dan Avoidance) Manajemen Laba

Leverage, Ukuran Perusahaan dan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)

Kepemilikan Institusional

Hasil Penelitian Leverage, komisaris independen, dan manajemen laba berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Ukuran Perusahaan dan Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)

Bersambung ke halaman berikutnya

36

Tabel 2.1 (lanjutan) Penelitian Terdahulu No 8.

9.

Penelitian (Tahun) Calvin Swingly dan I Made Sukartha (2015)

Christine Harrington and Walter Smith (2012) 10. I Gede Hendy Darmawan dan I Made Sukartha (2014)

Judul Penelitian Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage dan Sales Growth pada Tax Avoidance Tax Avoidance and Corporate Capital Structure Pengaruh Penerapan Corporate Governance, Leverage, Return On Assets dan Ukuran Perusahaan pada penghindaran pajak

Metode Penelitian Persamaan Perbedaan Ukuran Karakter Perusahaan, Eksekutif, Leverage dan Komite Audit Penghindaran dan Sales Pajak (Tax Growth Avoidance) Leverage dan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Leverage dan Ukuran Perusahaan dan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)

Issue of Debt

Hasil Penelitian Karakter Eksekutif, Ukuran Perusahaan dan leverage berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)

Debt berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)

Corporate Corporate Governance, Return Governance dan On Assets dan Ukuran Return On Assets Perusahaan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)

Sumber: Jurnal-jurnal referensi

37

C. Keterkaitan Antar Variabel dan Hipotesis 1. Dervatif Keuangan, Leverage dan Ukuran Perusahaan secara simultan berpengaruuh dengan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Hasil penelitian Oktavia dan Martani (2013) menunjukkan bahwa adanya pengaruh penggunaan derivatif keuangan terhadap penghindaran pajak (tax avoidance). Sementara hasil penelitian Swingly dan Sukartha (2015), Suyanto dan Supramono (2012) dan Nagadiman dan Puspitasari (2014) menunjukkan adanya pengaruh dari variabel leverage dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak (tax avoidance). Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa variabel derivatif keuangan, leverage dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak (tax avoidance). Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: H1: Derivatif Keuangan, Leverage dan Ukuran Perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap penghindaran pajak (tax avoidance). 2. Derivatif Keuangan dengan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Menurut penelitian Donohoe (2012), derivatif keuangan dapat digunakan oleh perusahaan-perusahaan sebagai alat penghindaran pajak. Adanya ketidakjelasan definisi spekulatif atau tidaknya suatu transaksi derivatif dimanfaatkan perusahaan untuk menggunakan derivatif keuangan sebagai alat penghindaran pajak (Oktavia dan Martani, 2013). Menurut Darussalam dan Karyadi (2012) dalam Oktavia dan Martani (2013) definisi ini tidak ditemukan dalam peraturan perpajakan di Indonesia, meskipun

38

dalam penjelasan pasal 6 ayat 1 huruf a dalam UU PPh telah disebutkan bahwa: “Untuk dapat dibebankan sebagai biaya, pengeluaran-pengeluaran tersebut harus mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memlihara penghasilan yang merupakan objek pajak”. Padahal, untuk menentukan apakah suatu rugi derivatif itu bersifat deductible atau nondeductible, diperlukan suatu definisi yang jelas dalam aturan perpajakan mengenai spekulatif atau tidaknya suatu transaksi derivatif. Oleh karena itu, perlu diuji lebih lanjut mengenai hubungan antara tingkat penghindaran pajak dengan tingkat penggunaan derivatif keuangan. Penelitian ini menggunakan net fair value of derivative instrument sebagai proksi penggunaan derivatif keuangan (Oktavia, 2013) Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: H2: Penggunaan derivatif keuangan berpengaruh terhadap penghindaran pajak (tax avoidance). 3. Leverage dengan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Perusahaan dimungkinkan menggunakan utang untuk memenuhi kebutuhan operasional dan investasi perusahaan. Akan tetapi, utang akan menimbulkan beban tetap yang disebut bunga. Semakin besar utang maka laba kena pajak akan lebih kecil karena insentif pajak atas bunga utang semakin besar. Hal tersebut membawa implikasi meningkatnya penggunaan utang oleh perusahaan. Perusahaan yang memiliki kewajiban pajak tinggi akan lebih memilih untuk berutang agar mengurangi pajak. Dengan

39

sengajanya perusahaan berutang untuk mengurangi beban pajak (Suyanto dan Supramono, 2012). Secara logika, semakin tinggi nilai dari rasio leverage, berarti semakin tinggi jumlah pendanaan dari utang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut. Biaya bunga yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan. Semakin tinggi nilai utang perusahaan maka nilai CETR akan semakin rendah (Richadson & Lanis, 2007 dalam Kurniasih & Sari, 2013). Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: H3: Leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak (tax avoidance) 4. Ukuran Perusahaan dengan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Menurut Rego (2003) dalam Dewi dan Jati (2014) semakin besar ukuran perusahaannya, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks. Jadi hal itu memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan tindakan tax avoidance dari setiap transaksi. Menurut Richardson dan Lanis (2007) dalam Kurniasih dan Sari (2013) bahwa semakin besar perusahaan maka akan semakin rendah CETR yang dimilikinya, hal ini dikarenakan perusahaan besar lebih mampu menggunakan sumber daya yang dimulikinya untuk membuat suatu perencanaan pajak yang baik (political power theory). Namun perusahaan tidak selalu dapat menggunakan power yang dimilikinya untuk melakukan perencanaan pajak karena adanya batasan berupa kemungkinan menjadi

40

sorotan dan sasaran dari keputusan regulator – political cost theory (Watts dan Zimmerman, 1986 dalam Kurniasih dan Sari, 2013). Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: H4: Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak (tax avoidance)

41

D. Kerangka Pemikiran Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka secara skematis dapat dibuat kerangka pemikiran sebagai berikut: Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian Pengaruh Derivatif Keuangan, Leverage dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)

Basis Teori: Teori Perpajakan, Derivatif Keuangan, Leverage dan Ukuran Perusahaan

Variabel Independen

Variabel Dependen

Derivatif Keuangan (X1)

Leverage (X2)

Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) (Y)

Ukuran Perusahaan (X3)

Bersambung pada halaman selanjutnya

42

Gambar 2.1 (lanjutan) Model Analisis: Regresi Liner Berganda

Alat Analisis:   

Statistik Deskriptif Uji Asumsi Klasik Uji Hipotesis

Hasil Pengujian dan Pembahasan

Kesimpulan dan Saran

43

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian Penelitian ini adalah jenis penelitian kausalitas, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari variabel independen yang dalam penelitian ini adalah Derivatif Keuangan, Leverage dan Ukuran Perusahaan terhadap variabel dependen yaitu Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan go public yang bergerak dalam sektor non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012 sampai 2014. B. Metode Penentuan Sampel Metode pemilihan sampel pada penelitian dengan menggunakan metode purposive sampling yaitu pemilihan sampel dengan beberapa kriteria tertentu yang telah ditentukan. Kriteria-kriteria dari perusahaan tersebut ialah: 1. Merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang non keuangan. 2. Perusahaan go public atau yang telah terdaftar di BEI sebelum tahun 2012. 3. Tidak mengalami kerugian selama periode 2012 sampai 2014. 4. Perusahaan melakukan transaksi derivatif dan melaporkan nilai wajarnya selama periode 2012 sampai 2014 berturut-turut. 5. Perusahaan yang menerbitkan laporan tahunan dan laporan keuangan dengan lengkap.

44

C. Metode Pengumpulan Data Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumenter, karena data yang dikumpulkan berupa data sekunder. Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder disini menggunakan data runtut waktu (time series) atau disebut juga data tahunan dan data antar ruang (cross section). Data yang digunakan berupa laporan keuangan tahunan perusahaan periode 2012 sampai 2014. Data tersebut diperoleh dari melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia di http://www.idx.co.id. Selain itu juga dilakukan penelusuran berbagai jurnal, karya ilmiah, artikel, dan berbagai buku referensi sebagai sumber data dan acuan dalam penelitian ini. Dalam memperoleh data-data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua cara yaitu penelitian pustaka dan penelitian lapangan. D. Metode Analisis Data Metode analisis data menggunakan statistik deskripif, uji asumsi klasik dan uji hipotesis. 1. Statistik Deskriptif Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel penelitian yang utama dan daftar demografi responden. Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtois dan skewness (kemencengan distribusi) (Ghozali, 2090:19).

45

2. Uji Asumsi Klasik Untuk melakukan uji asumsi klasik atas data sekunder ini, maka peneliti melakukan uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi dan uji heteroskedaktisitas. a. Uji Normalitas Data Menurut Ghozali (2090:174) uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel dependen dan variabel independen (bebas)

mempunyai

konstribusi

atau

tidak.

Penelitian

yang

menggunakan metode yang lebih handal untuk menguji data mempunyai distribusi normal atau tidak yaitu dengan melihat Normal Probability Plot. Model regresi yang baik adalah data distribusi normal atau mendekati normal, untuk mendeteksi normalitas dapat dilakukan dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal grafik. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Sebaliknya jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas (Ghozali, 2009). Uji normaitas dengan grafik dapat menyesatkan. Oleh karena itu, uji grafik dilengkapi dengan uji statistik. Uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik nonparametrik Kolomogorov-Smirnov (K-S). Uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis:

46

H0: Data residual berdistribusi normal HA: Data residual berdistribusi tidak normal Jika signifikansi < 0,05 berarti data yang akan diuji mempunyai perbedaan dengan data normal baku, berarti data tersebut tidak normal atau H0 ditolak. b. Uji Multikolinearitas Uji Multikolinearitas ini bertujuan untuk menguji ada tidaknya korelasi antar variabel independen dalam suatu model regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Untuk mengetahui ada tidaknya suatu masalah multikolinearitas dalam model regresi, peneliti dapat menggunakan nilai VIF (Variance Infaltion Factor) dan Tolerance, seperti berikut ini: 1) Jika nilai Tolerance di bawah 0.1 dan nilai VIF di atas 10, maka model regresi mengalami masalah multikolinearitas. 2) Jika nilai Tolerance di atas 0.1 dan nilai VIF di bawah 10, maka model regresi tidak mengalami masalah multikolinearitas. (Ghozali, 2009: 95) c. Uji autokorelasi Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem korelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama

47

lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan penggangu) tidak bebas dari suatu observasi ke observasi lainnya. Hal ini sering ditemukan pada data runtut (time series) karena “gangguan” pada seorang individu/kelompok cenderung memengaruhi “gangguan” pada individu/kelompok yang sama pada periode berikutnya (Ghozali, 2009: 99). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokolerasi. Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi dapat menggunakan uji Durbin-Watson (DW test), di mana hasil pengujian ditentukan berdasarkan nilai Durbin-Watson (DW), di mana secara umum dapat diambil kesimpulan: 1) Angka DW di bawah -2 berarti ada autokorelasi positif. 2) Angka DW di antara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi. 3) Angka DW di atas +2 berarti ada autokorelasi negatif (Santoso, 2014:194). d. Uji Heterokedastisitas Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan

ke

pengamatan

yang

lain

tetap,

maka

disebut

homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau jika tidak terjadi heteroskedastisitas.

48

Pada saat mendeteksi ada tidaknya heteroskedaktisitas dapat ditentukan dengan melihat grafik Plot (scatterplot) antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residual (SRESID). Jika Grafik plot menunjukkan suatu pola titik yang bergelombang atau melebar kemudian menyempit, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi heteroskedastisitas. Namun, jika tidak ada pola yang jelas, serat titiktitik meneyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedaktisitas (Ghozali, 2009: 125). Analisis dengan grafik plot memiliki kelemahan yang cukup signifikan oleh karena jumlah pengamatan mempengaruhi hasil ploting. Oleh sebab itu diperlukan uji statistik yang lebih dapat menjamin keakuratan hasil. Uji statistik yang digunakan adalah uji Park. Uji heteroskedastisitas juga dapat diketahui dari nilai signifikan korelasi Park antara masing-masing variabel indipenden dengan residualnya. Jika nilai signifikan lebih besar dari α (5%) maka tidak terdapat heteroskedastisitas dan sebaliknya jika lebih kecil dari α (5%) maka terdapat heteroskedastisitas. 3. Uji Hipotesis Penelitian a. Uji Persamaan Linier Berganda Metode yang digunakan penelii adalah regresi linier berganda. Analisis regresi linear berganda adalah hubungan secara linier antara dua atau lebih variabel independen (X1, X2,...Xn) dengan variabel dependen (Y). Model regresi berganda bertujuan untuk memprediksi

49

besar variabel dependen dengan menggunakan data variabel independen yang sudah diketahui besarnya (Santoso, 2004:163). Model ini digunakan untuk menguji apakah ada hubungan sebab akibat antara kedua variabel untuk meneliti seberapa besar pengaruh antara variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. adapun rumus yang digunakan: Y = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + e Dimana: Y

= Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)

X1

= Derivatif Keuangan

X2

= Leverage

X3

= Ukuran Perusahaan

β

= Bilangan Kostanta (harga Y, bila X=0)

e

= error

Pengujian hipotesis dilakukan melalui: 1) Koefisien Determinan (Adjusted R2) Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dapat menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai (Adjusted R2) mempunyai interval antara 0 dan 1. Jika nilai Adjusted R2 bernilai besar (mendeteksi 1) berarti variabel bebas dapat memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Sedangkan jika (Adjusted R2) bernilai kecil berarti kemampuan variabel

50

bebas dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Secara umum koefisien determinasi untuk data silang (crossection) relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan, sedangkan untuk data runtun waktu (time series) biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi (Ghozali, 2011:97). Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel dependen, (R2) pasti meningkat, tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen atau tidak. Oleh karena itu, banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai adjusted R2 pada saat mengevaluasi model regresi terbaik. Tidak seperti nilai R2, nilai adjusted R2 dapat naik dapat turun apabila satu variabel independen ditambahkan dalam model. Pengujian ini pada intinya adalah mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. 3) Uji Statistik Fisher (F) Uji F dilakukan untuk membuktikan apakah variabelvariabel independen secara simultan mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Uji F dilakukan dengan tujuan untuk menguji keseluruhan variabel independen terhadap satu

51

variabel dependen secara bebas dengan signifikan sebesar 0,05 dapat disimpulkan (Ghozali, 2011:98) 1) Jika nilai signifikan < 0,05 maka Ha diterima dan Ho ditolak, ini berarti menyatakan bahwa semua variabel independen atau bebas mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat. 2) Jika nilai signifkan > 0,05 maka Ha ditolak dan Ho diterima, ini berarti menyatakan bahwa semua variabel independen atau bebas tidak mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat. 3) Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) Uji t bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2009). Dalam hal ini nilai signifikan t < 0,05 (5%) maka hasilnya signifikan atau Ha diterima, berarti terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel independen secara individual terhadap dependen. Dalam penelitian ini berarti terdapat pengaruh signifikan Derivatif Keuangan, Leverage, Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). Data tersebut diolah menggunakan SPSS 20.

52

E. Operasionalisasi Variabel Penelitian Pada bagian ini akan diuraikan definisi dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel bebas (independen variable) Derivatif Keuangan, Leverage dan Ukuran Perusahaan. Dengan variabel terikat (dependen variable) Penghindaran Pajak (Tax Avoidance), berikut dengan definisi operasional dan cara pengukurannya. 1. Variabel Independen a. Derivatif Keuangan (X1) Derivatif keuangan merupakan instrument derivatif, di mana variabel-variabel yang mendasarinya adalah instrumen-instrumen keuangan, yang dapat berupa saham, obligasi, indeks saham, indeks obligasi, mata uang (currency), tingkat suku bunga dan instrumentinstrumen keuangan lainnnya (www.idx.co.id). Menurut penelitian Donohoe (2012), derivatif keuangan dapat digunakan oleh perusahaan-perusahaan sebagai alat penghindaran pajak. Adanya ketidakjelasan definisi spekulatif atau definisi spekulatif tidaknya suatu transaksi derivatif dimanfaatkan perusahaan untuk menggunakan derivatif keuangan sebagai alat penghindaran pajak (Oktavia dan Martani, 2013). Penelitian ini menggunakan net fair value of derivative instrument sebagai proksi penggunaan derivatif keuangan

53

(Oktaviadan Martani, 2013). Adapun rumus untuk menghitung fair value of derivative instrument adalah sebagai berikut:

DER =

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡 𝑓𝑎𝑖𝑟 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑜𝑓 𝑑𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑒𝑡 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑡−1

b. Leverage (X2) Leverage merupakan sumber pendanaan perusahaan eksternal dari utang, utang yang dimaksud di sini adalah utang jangka panjang (Budiman dan Setiyono, 2012) Perusahaan yang memiliki kewajiban pajak tinggi akan lebih memilih untuk berutang agar mengurangi pajak. Dengan sengajanya perusahaan berutang untuk mengurangi beban pajak. Semakin besar utang maka laba kena pajak akan lebih kecil karena insentif pajak atas bunga utang semakin besar (Suyanto dan Supramono, 2012). Variabel leverage diukur dengan membagi total kewajiban jangka panjang dengan total aset perusahaan (Harrington & Smith, 2012). Rumus yang digunakan untuk menghitung leverage adalah sebagai berikut:

Lev =

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐾𝑒𝑤𝑎𝑗𝑖𝑏𝑎𝑛 𝐽𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎 𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡 𝑃𝑒𝑟𝑢𝑠𝑎ℎ𝑎𝑎𝑛

c. Ukuran Perusahaan (X3) Ukuran

perusahaan

adalah

suatu

mengklasifikasikan perusahaan menjadi

skala

yang

dapat

perusahaan besar dan

54

perusahaan kecil menurut berbagai cara seperti total aktiva atau total asset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan. Ukuran perusahaan umumnya dibagi dalam 3 kategori, yaitu large firm, medium firm, dan small firm. Tahap kedewasaan perusahaan ditentukan berdasarkan total aktiva, semakin besar total aktiva menunjukkan bahwa perusahaan semakin baik dalam jangka waktu relatif panjang. (Kurniasih dan Sari, 2013:3). Variabel ukuran perusahaan diukur dengan menggunakan natural logarithm total asset yang dimiliki perusahaan. Rumus yang digunakan untuk menghitung ukuran perusahaan adalah sebagai berikut:

Ukuran Perusahaan = Ln (Total Aset) 2. Variabel Dependen a. Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) (Y) Penghindaran pajak (tax avoidance) merupakan usaha untuk mengurangi atau bahkan meniadakan hutang pajak yang harus dibayar perusahaan dengan tidak melanggar undang-undang yang ada. Menurut Dyreng et al. (2010)penghindaran pajak dihitung dengan rumus Cash Effective Tax Rate (CETR) perusahaan yaitu kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. Rumus yang digunakan untuk menghitung CETR adalah sebagai berikut: 𝑃𝑒𝑚𝑏𝑎𝑦𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘

CETR = 𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑆𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘

55

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan operasionalisasi variabel-variabel dalam penelitian ini sebagai berikut: Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel Peneitian Variabel

Indikator

Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) (Y) Ref: Dyreng et al. (2010)

Penghindaran Pajak dihitung dengan CETR yaitu pembayaran pajak dibagi dengan laba sebelum pajak

Derivatif Keuangan (X1) Ref: Oktavia dan Martani (2013)

Derivatif Keuangan dihitung dengan nilai absolut dari fair value of derivatif instrument dibagi dengan total asset t-1

Leverage (X2) Ref: Harrington and Smith (2012)

Ukuran Perusahaan (X3) Ref: Budiman dan Setiyono (2012)

Skala Pengukuran

Rasio

𝑃𝑒𝑚𝑏𝑎𝑦𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘

= 𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑆𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘

=

Rasio

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡 𝑓𝑎𝑖𝑟 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑜𝑓 𝑑𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑒𝑡 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑡−1

Leverage dihitung dengan total kewajiban jangka panjang dibagi dengan total asset perusahaan

=

Rasio

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐾𝑒𝑤𝑎𝑗𝑖𝑏𝑎𝑛 𝐽𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎 𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡 𝑃𝑒𝑟𝑢𝑠𝑎ℎ𝑎𝑎𝑛

Ukuran Perusahaan dihitung dengan Natural logarithm dari total asset perusahaan

Rasio

= Ln (Total Aset)

56

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Sekilas Gambaran Umum Objek Penelitian 1. Deskripsi objek penelitian Populasi penelitian ini adalah perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012 sampai 2014. Perusahaan nonkeuangan tersebut tidak keluar dari BEI (delisting). Sampel yang didapatkan sebanyak 13 perusahaan non keuangan yang terdafatar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014 dengan data observasi sebanyak 39 perusahaan. Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk menentukan sampel adalah metode purposive sampling. Penelitian secara purposive sampling mengindikasikan bahwa sampel yang digunakan dalam penelitian ini merupakan repesentasi dari populasi yang ada, serta sesuai dengan tujuan dari penelitian. Data yang digunakan yaitu diambil dari laporan tahunan dan laporan keuangan auditan pada tahun 2012, 2013 dan 2014 yang diperoleh melalui website www.idx.co.id. Adapun proses seleksi sampel berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan tampak pada table 4.1 sebagai berikut:

57

Tabel 4.1 Tahapan Seleksi Sampel Penelitian Dengan Kriteria Keterangan Perusahaan yang tercatat di IDX tahun 2014 Perusahaan non keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2012-2014 Perusahaan yang tidak melakukan transaksi derivatif selama 2012-2014 Perusahaan yang mengalami kerugian antara tahun 2012-2014 Perusahaan yang tidak melaporkan nilai wajar transaksi derivatif Perusahaan yang menjadi sampel penelitian Tahun penelitian Jumlah sampel total selama periode penelitian Sumber: data sekunder diolah

Jumlah 505 359 (318) (10) (18) 13

3 39

Jumlah perusahaan non keungan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2012-2014 berjumlah 359 perusahaan. Dari 359 perusahaan non keuangan tersebut terdapat 318 perusahaan yang tidak melakukan transaksi derivatif, 10 perusahaan yang mengalami kerugian dan 18 perusahaan yang tidak melaporkan nilai wajar transaksi derivatif. Sehingga jumlah perusahaan non keuangan yang dapat dijadikan sampel adalah sebanyak 13 perushaan. Sedangkan total pengamatan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 39 perusahaan. Berikut ini adalah nama-nama perusahaan non keuangan yang menjadi sampel dalam penelitian ini:

58

Table 4.2 Daftar Nama Perusahaan No

Kode

Nama Perusahaan

1

ASGR

2

ASII

PT Astra International Tbk

3

CASS

PT Cardig Aero Services Tbk

4

ITMG

PT Indo Tambangraya Megah Tbk

5

LPKR

PT Lippo Karawaci Tbk

6

PGAS

PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk

7

RUIS

Pt Radiant Utama Interinsco Tbk

8

SMAR

PT Smart Tbk

9

SMDM

PT Suryamas Dutamakmur Tbk

10

SMSM

PT Selamat Sempurna Tbk

11

TBIG

PT Tower Bersama Infrastructure Tbk

12

UNTR

PT United Tractors Tbk

13

UNVR

PT Unilever Indonesia Tbk

PT Astra Graphia Tbk

Sumber: data sekunder diolah Sampel tersebut dipilih karena memenuhi semua kriteria yang disesuaikan dengan kebutuhan analisis penelitian. B. Hasil Uji Analisis Data Penelitian Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan model regresi berganda. Tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai pengaruh variabel independen (Derivatif keuangan, leverage, ukuran perusahaan) terhadap variabel dependen penghindaran pajak (tax avoidance) 59

1. Hasil Uji Stastistik Deskriptif Variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi variabel dependen (Y) yaitu tax avoidance serta variabel independen (X) yaitu derivatif keuangan, leverage, dan ukuran perusahaan. Hasil pengujian variabel-variabel tersebut secara deskriptif seperti yang terlihat dalam tabel 4.3 Tabel 4.3 Hasil uji statistik deskriptif Variabel

N

Minimum Maximum

Derivatif 39 Keuangan 39 Leverage Ukuran 39 Perusahaan 39 Tax avoidance Sumber: data sekunder diolah

Mean

Std. Deviation

0.0001

0.0671

0.010388

0.0164505

0.0331

0.5702

0.189514

0.1443905

12.1133

31.2623

18.93357

5.4634839

-0.1479

0.4742

0.227955

0.101784

Berdasarkan tabel 4.3, hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif terhadap variabel derivatif keuangan menunjukkan nilai minimum sebesar 0,0001, nilai maksimum sebesar 0,0671 dengan rata-rata sebesar 0,010388 dan standar deviasi sebesar 0,0164505. Hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif terhadap variabel leverage menunjukkan nilai minimum sebesar 0,0331, nilai maksimum sebesar 0,5702 dengan rata-rata sebesar 0,189514 dan standar deviasi sebesar 0,1443905.

60

Hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif terhadap variabel ukuran perusahaan menunjukkan nilai minimum sebesar 12,1133, nilai maksimum sebesar 31,2623 dengan rata-rata sebesar 18,93357 dan standar deviasi sebesar 5,4634839. Hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif terhadap variabel tax avoidance menunjukkan nilai minimum sebesar -0,1479, nilai maksimum sebesar 0,4742 dengan rata-rata sebesar 0,227955 dan standar deviasi sebesar 0,101784. 2. Hasil Uji Asumsi Klasik Uji asumsi klasik dilakukan dalam penelitian ini untuk menguji apakah data memenuhi asumsi klasik. Adapun dalam penelitian ini variabel independen yang digunakan adalah Derivatif Keuangan (DER), Leverage (LEV), Ukuran Perusahaan (SZE), sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah Penghindaran Pajak (TAX). Hasil dari uji asumsi klasik yang dilakukan adalah sebagai berikut: a. Uji Normalitas Data Uji normalitas dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2009). Jika terdapat normalitas, maka residual akan terdistribusi secara normal dan independen. Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Dalam penelitian ini uji normalitas dilakukan dengan menggunakan grafik normal plot dan metode uji non-parametric 61

Kolomogorov-Smirnov (K-S). Dasar pengambilan keputusan pada grafik normal plot dapat dilihat dari titik penyebaran data pada sumbu diagonal pada grafik. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Sebaliknya jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas (Ghozali, 2009). Adapun hasil uji normalitas dengan menggunakan grafik normal plot dalam penelitian ini dapat dilihat dalam gambar 4.1. Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas (Uji Grafik Normal Plot)

Sumber: Data sekunder diolah Berdasarkan gambar 4.1 di atas, hasil dari uji grafik normal plot menunjukkan

bahwa data menyebar disekitar garis diagonal dan

62

mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Uji normalitas dengan grafik dapat menyesatkan kalau tidak hatihati secara visual kelihatan normal, padahal secara statistik bisa sebaliknya (ghozali, 2009). Oleh karena itu dalam penelitian ini juga menggunakan metode uji non-parametric Kolomogorov-Smirnov (K-S). Uji K-S ini adalah dengan melihat nilai probabilitas signifikansi data residual. Jika angka probabilitas kurang dari 0,05 maka variabel ini tidak terdistribusi secara normal. Sebaliknya, bila angka probabilitas di atas 0,05 maka Ha ditolak yang berarti data berdistribusi secara normal (Ghozali, 2009). Adapun hasil uji normalitas penelitian ini dapat dilihat dalam tabel 4.4. Tabel 4.4 Hasil Uji Normalitas (Uji Kolomogorov-Smirnov) One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized Residual N

39 Mean

Normal

Parametersa,b

Most Extreme Differences

0E-7

Std. Deviation

.05417454

Absolute

.112

Positive

.112

Negative

-.093

Kolmogorov-Smirnov Z

.700

Asymp. Sig. (2-tailed)

.711

Sumber: Data sekunder diolah

63

Berdasarkan tabel 4.4, hasil uji Kolomogorov-Smirnov (K-S) menunjukkan bahwa data terdistribusi secara normal. Hal ini dapat terlihat dari tingkat signifikansi sebesar 0,711 dan nilainya di atas α = 0,05. Hal ini berarti Ha ditolak dan data terdistribusi secara normal, sehingga model penelitian ini telah memenuhi uji asumsi klasik normalitas. b. Uji Multikolinearitas Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah adanya korelasi antar variabel bebas (independen) dalam model regresi. Untuk mendeteksi adanya masalah multikolinearitas dalam penelitian ini dengan menggunakan nilai Tolerance dan VIF (Variance Inflation Factor). Regresi yang terbebas dari masalah multikolinearitas apabila nilai VIF <10 dan nilai Tolerance >0,10, maka data tersebut tidak ada multikolinearitas. Berikut ini disajikan hasil uji multikolinearitas pada tabel 4.5. Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolinearitas Variabel Derivatif keuangan Leverage Ukuran perusahaan Sumber: Data sekunder diolah

Collinearity Statistics Tolerance VIF 0.499 2.003 0.418 2.390 0.776 1.289

Berdasarkan tabel 4.5 di atas dapat diketahui bahwa data dalam penelitian ini tidak terdapat multikolinearitas atau tidak terdapat

64

hubungan antara variabel independen dalam penelitian ini. Hal ini dapat dilihat dari nilai VIF (Variance Inflation Factor) semua variabel berada dikisaran 1 hingga 10 yaitu variabel Derivatif Keuangan sebesar 2,003, variabel Leverage sebesar 2,390 dan variabel Ukuran perusahaan sebesar 1,289. Selain itu nilai Tolerance setiap variabel kurang dari 1 yaitu variabel Derivatif Keuangan sebesar 0,499, variabel Leverage sebesar 0,418 dan variabel Ukuran perusahaan sebesar 0,776. Dengan demikian

dapat

disimpulkan

bahwa

tidak

terjadi

masalah

multikolinearitas dalam penelitian ini. c. Uji Autokolerasi Uji autokolerasi menunjukkan hasil yang dapat mendeteksi ada atau tidaknya autokolerasi dalam analisis regresi. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokolerasi maka dapat dilakukan dengan melihat nilai Durbin-Watson. Dari hasil pengujian autokolerasi menggunakan Durbin-Watson statistik, maka didapatkan hasil seperti yang tertera dalam tabel 4.6 berikut ini: Tabel 4.6 Hasil Uji Autokorelasi (Durbin-Watson) Durbin-Watson

Keterangan

1.810 Tidak terjadi autokorelasi Sumber: Data sekunder diolah Berdasarkan hasil uji Durbin-Watson pada tabel 4.6 di atas dapat dilihat bahwa hasil uji autokorelasi pada nilai Durbin-Watson test menunjukkan nilai 1,810, di mana angka tersebut berada diantara -2

65

sampai +2. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini bebas dari adanya autokorelasi. d. Uji Heteroskedastisitas Uji heteroskedastisitas ini dilakukan bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Pada tabel 4.7 di bawah ini merupakan uji heteroskedastisitas menggunakan uji Park. Jika probabilitas signifikansi variabel di atas tingkat kepercayaan 5% maka dapat dikatakan bahwa model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas dengan uji park di tampilkan dalam tabel 4.7 di bawah ini: Tabel 4.7 Hasil Uji Heteroskedastisitas (Uji Park) Variabel Derivatif keuangan Leverage Ukuran perusahaan Sumber: Data sekunder diolah

Sig. 0.200 0.361 0.922

Hasil uji park di atas menunjukkan nilai signifikansi variabel derivatif keuangan sebesar 0,200, variabel leverage sebesar 0,361 dan variabel ukuran perusahaan sebesar 0,922. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan yaitu tidak terdapat heteroskedastisitas dalam penelitian ini karena nilai signfikansi setiap variabel lebih besar dari 0,05.

66

3. Hasil Uji Hipotesis Penelitian a. Uji persamaan Linier Berganda Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi berganda (multiple regression analysis), yaitu dilakukan melalui uji koefisien determinasi, uji statistik t dan uji statistik F: 1) Koefisien Determinan (Adjusted R2) Koefisien determinan (Adjusted R2) mengukur seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini menggunakan variabel independen derivatif keuangan, leverage dan ukuran perusahaan dengan variabel dependen penghindaran pajak (tax avoidance). Adapun hasil uji koefisien Adjusted R Square disajikan dalam tabel 4.8 di bawah ini: Tabel 4.8 Hasil Pengujian Koefisien Determinan Model Adjusted R Square 1 0.692 Sumber: Data sekunder diolah Pada tabel 4.8 memperlihatkan Adjusted R Square adalah sebesar 0,692. Hal ini berarti 69,2% variabel penghindaran pajak (tax avoidance) dapat dijelaskan oleh variabel derivatif keuangan, leverage dan ukuran perusahaan. Sedangkan sisanya sebesar (100% - 69,2% = 30,8%) dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam analisa regresi pada penelitian ini seperti

67

kepemilikan institusional, risiko perusahaan, kualitas audit, komite audit, proporsi dewan komisaris independen dan lain-lain (Dewi & Jati 2014 dan Ngadiman & Puspitasari 2014) 2) Uji Statistik Fisher (F) Uji statistik Fisher (F) digunakan untuk mengetahui pengaruh semua variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi secara bersama-sama terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikansi 0,05. Jika nilai probability F lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima dan menolak Ha. Berikut ini adalah tabel 4.9 yang menunjukkan hasil uji statistik F.

Tabel 4.9 Hasil Uji Statistik F Model

Sum of Squares

1

0.282 Regression 0.112 Residual 0.394 Total Sumber: Data sekunder diolah

df 3 35 38

Mean Square 0.094 0.003

F

Sig.

29.516 0.000

Berdasarkan tabel 4.9 di atas menunjukkan bahwa hasil uji statistik F memiliki nilai probability sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan seluruh variabel derivatif keuangan, leverage, dan ukuran perusahaan secara bersama-sama

mempengaruhi

variabel

dependennya

yaitu

penghindaran pajak (tax avoidance).

68

3) Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) Uji statistik t digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Tabel 4.10 berikut ini menyajikan hasil uji statistik t dalam penelitian ini, yaitu: Tabel 4.10 Hasil Uji Statistik t

Model 1

(Constant) Der Lev Sze

Unstandardized Coefficients Std. B Error 0.141 0.033 -3.209 0.788 -0.316 0.098 0.010 0.002

Standardized Coefficients

t

Sig.

4.263 -4.072 -3.220 4.994

0.001 0.000 0.003 0.000

Beta -0.519 -0.448 0.510

a. Dependent Variable: Tax

Sumber: Data sekuder diolah Berdasarkan tabel 4.10 di atas dapat dilihat hasil uji statistik anatara variabel independen dengan dependen sebagai berikut: Hasil uji hipotesis 2: Derivatif

Keuangan

berpengaruh

signifikan

terhadap

Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Tabel 4.10 menunjukkan hasil Derivatif Keuangan (DER) memiliki tingkat signifikan sebesar 0,000. Tingkat signifikan tersebut lebih kecil dari 0,05 yang berarti H2 diterima sehingga dapat dikatakan bahwa Derivatif Keuangan berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). Adapun nilai beta yang dihasilkan adalah negatif sebesar 3,209.

69

Hasil uji hipotesis 3: Leverage berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Tabel 4.10 menunjukkan hasil Leverage (LEV) memiliki tingkat signifikan sebesar 0,003. Tingkat signifikan tersebut lebih kecil dari 0,05 yang berarti H3 diterima sehingga dapat dikatakan bahwa Leverage berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). Adapun nilai beta yang dihasilkan adalah negatif sebesar 0,316. Hasil uji hipotesis 4: Ukuran

Perusahaan

berpengaruh

signifikan

terhadap

Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Tabel 4.10 menunjukkan hasil Ukuran Perusahaan (SZE) memiliki tingkat signifikan sebesar 0,000. Tingkat signifikan tersebut lebih kecil dari 0,05 yang berarti H4 diterima sehingga dapat dikatakan bahwa Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). Adapun nilai beta yang dihasilkan adalah positif sebesar 0,010. Berdasarkan tabel 4.10, maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut: Y = 0,141 – 3,209X1 – 0,316X2 + 0,010X3 Pada persamaan regresi di atas maka dapat diartikan bahwa nilai konstanta sebesar 0,141, menunjukkan jika variabel independen

70

dianggap tidak ada maka akan terjadi peningkatan penghindaran pajak (tax avoidance) sebesar 0,141. Koefisien regresi

untuk

variabel derivatif keuangan sebesar 3,209 menunjukkan setiap adanya perubahan 1 satuan tingkat derivatif keuangan maka dapat menurunkan variabel penghindaran pajak (tax avoidance) sebesar 3,209. Koefisien regresi untuk variabel leverage sebesar 0,316 menunjukkan setiap adanya perubahan 1 satuan tingkat leverage maka dapat menurunkan variabel penghindaran pajak (tax avoidance) sebesar 0,316. Koefisien regresi untuk variabel ukuran perusahaan sebesar 0,010 menunjukkan setiap adanya perubahan 1 satuan tingkat ukuran perusahaan maka dapat menaikkan variabel penghindaran pajak (tax avoidance) sebesar 0,010.

C. Pembahasan 1) Pengaruh Derivatif Keuangan, Leverage dan Ukuran Perusahaan secara simultan terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Hipotesis 1: Derivatif keuangan, leverage dan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap penghindaran pajak (tax avoidance). Berdasarkan tabel 4.9 hasil uji F menunjukkan hasil hipotesis H1 menunjukkan bahwa variabel derivatif keuangan, leverage dan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap penghindaran pajak (tax avoidance). Dapat dilihat dari tabel 4.9 hasil uji F memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,000. Tingkat signifikan tersebut lebih kecil dari 0,05

71

yang berarti H1 diterima sehingga dapat dikatakan bahwa derivatif keuangan, leverage dan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). Hasil penelitian ini mendukung penelitian Oktavia & Martani (2013), Hanum & Zulaikha (2013), Kurniasih & Sari (2013), Ngadiman & Puspitasari (2014) dan Swingly & Sukartha (2015) yang menyatakan bahwa derivatif keuangan, leverage dan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (tax avoidance). 2) Pengaruh Penggunaan Derivatif Keuangan terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Hipotesis 2: Penggunaan derivatif keuangan berpengaruh terhadap penghindaran pajak (tax avoidance). Berdasarkan tabel 4.10 menunjukkan hasil hipotesis H2 menunjukkan bahwa variabel Derivatif Keuangan berpengaruh terhadap penghindaran pajak (tax avoidance). Dapat dilihat dari tabel 4.10 menunjukkan nilai koefisien beta sebesar -3,209 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Tingkat signifikan tersebut lebih kecil dari 0,05 yang berarti H2 diterima sehingga dapat dikatakan bahwa Derivatif Keuangan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). Hasil tersebut menunjukkan bahwa tingkat penggunaan derivatif keuangan dalam suatu perusahaan dapat mempengaruhi penghindaran pajak suatu perusahaan. Adanya ketidakjelasan definisi spekulatif atau tidaknya suatu transaksi derivatif dimanfaatkan perusahaan untuk menggunakan

72

derivatif sebagai alat penghindaran pajak (Donohoe, 2012 dalam Oktavia & Martani 2013). Semakin besar penggunaan derivatif keuangan yang diindikasikan dengan semakin besarnya koefisien DER, maka semakin besar pula perbedaan antara laba akuntansi dengan laba fiskal (Oktavia & Martani, 2013). Hal ini dikarenakan semakin besar transaksi derivatif yang digunakan, keuntungan yang diperoleh semakin besar, keuntungan yang merupakan objek pajak ini membuat perusahaan lebih agresif dalam melakukan penghindaran pajak. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Oktavia & Martani (2013) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel Derivatif keuangan terhadap penghindaran pajak (tax avoidance). 3) Pengaruh Leverage terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Hipotesis 3: Leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak (tax avoidance) Berdasarkan tabel 4.10 menunjukkan hasil hipotesis H3 menunjukkan bahwa variabel leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak (tax avoidance). Dapat dilihat dari tabel 4.10 menunjukkan nilai koefisien beta sebesar -0,316 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,003. Tingkat signifikan tersebut lebih kecil dari 0,05 yang berarti H3 diterima sehingga dapat dikatakan bahwa leverage berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). Hasil ini menunjukkan bahwa semakin banyak penggunaan utang dalam membiayai kegiatan perusahaan maka semakin rendah pajak perushaannya

73

(Hanum & Zulaikha, 2013). Hal ini dikarenakan perusahaan yang memiliki utang tinggi akan mendapatkan insentif pajak berupa potongan atas bunga pinjaman sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Nomor 36 tahun 2008 sehingga perusahaan yang memiliki beban pajak tinggi dapat melakukan penghematan pajak dengan menambah utang guna memperoleh insentif pajak yang besar (Suyanto & Supramono, 2012). Hasil penelitian ini mendukung penelitian Hanum & Zulaikha (2013), Suyanto dan Supramono (2012) dan Swingly & Sukartha (2015) yang menyatakan

bahwa

Leverage

berpengaruh

signifikan

terhadap

penghindaran pajak (Tax Avoidance). 4) Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Hipotesis 4: Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak (tax avoidance). Berdasarkan tabel 4.10 menunjukkan hasil hipotesis H4 menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak (tax avoidance). Dapat dilihat dari tabel 4.10 menunjukkan nilai koefisien beta sebesar 0,010 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Tingkat signifikan tersebut lebih kecil dari 0,05 yang berarti H4 diterima sehingga dapat dikatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). Menurut Rego (2003) dalam Dewi dan Jati (2014) semakin besar ukuran perusahaannya, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks.

74

Jadi hal itu memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan tindakan tax avoidance dari setiap transaksi. Bahwa semakin besar perusahaan maka semakin besar tarif pajak efektifnya dan dalam penyampaian informasi yang terdapat dalam laporan akhir tahun harus sangat hati-hati untuk menghasilkan laporan yang akurat dan terhindar dari salah saji (Siregar dan Utama, 2005 dalam Hanum & Zulaikha 2013). Hasil penelitian ini mendukung penelitian Hanum & Zulaikha (2013), Kurniasih & Sari (2013), Ngadiman & Puspitasari (2014) dan Swingly & Sukartha (2015) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (tax avoidance).

75

BAB V PENUTUP

A.

Kesimpulan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh derivatif keuangan, leverage dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak (tax avoidance) pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode tahun 2012-2014. Sampel penelitian ini berjumlah 39 perusahaan dan analisis dilakukan menggunakan uji regresi berganda. Berdasarkan data yang dikumpulkan dan hasil pengujian yang telah dilakukan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Derivatif Keuangan, Leverage dan Ukuran Perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap penghindaran pajak (Tax Avidance) (Oktavia & Martani 2013, Swingly & Sukartha 2015, Ngadiman & Puspitasari 2014, Hanum & Zulaikha 2013). 2. Derivatif keuangan berpengaruh terhadap penghindaran pajak (tax avoidance) hasil ini mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Oktavia & Martani (2013). 3. Leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak (tax avoidance) hasil ini mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Hanum & Zulaikha (2013), Suyanto dan Supramono (2012) dan Swingly & Sukartha (2015). 4. Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak (tax avoidance) hasil ini mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh

76

Hanum & Zulaikha (2013), Kurniasih & Sari (2013), Ngadiman & Puspitasari (2014) dan Swingly & Sukartha (2015). B.

Saran Penelitian ini di masa mendatang diharapkan dapat menyajikan hasil penelitian yang lebih berkualitas lagi dengan adanya beberapa masukan mengenai beberapa hal diantaranya: 1.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk dapat menambah variabel independen dan variabel dependen yang terkait yang belum terdapat dalam penelitian ini.

2.

Penelitian selanjutnya dapat mengunakan pengukuran selain CETR (cash effective tax rate) dalam mengukur penghindaran pajak (tax avoidance).

3.

Penelitian selanjutnya tidak hanya meneliti sektor non keuangan saja, tetapi juga sektor keuangan.

77

DAFTAR PUSTAKA

Budiman, Judi dan Setiyono. 2012. Pengaruh karakter Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). Thesis Universitas Gajah Mada. Brigham, Eugene. F. 2001. Manajemen Keuangan. Edisi Kedelapan, Jakarta, Erlangga. Carolina, Verani., Maria Natalia dan Debbianita. 2014. Karakteristik Eksekutif terhadap Tax Avoidance dengan Leverage sebagai Variabel Intervening. Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol. 18, No.3 September 2014, hlm. 409419. Darmawan, I Gede Hendy dan I Made Sukartha. 2014. Pengaruh Penerapan Corporate Governance, Leverage, Return On Assets dan Ukuran Perusahaan pada Penghindaran Pajak. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. 9.1: 143-161. Dewi, Ni Nyoman Kristiana dan I Ketut Jati. 2014. Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, dan Dimensi Tata Kelola yang Baik Pada Tax Avoidance di Bursa Efek Indonesia. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Donohoe, M. 2015. Financial Derivatives in Corporates Tax Avoidance: A Conceptual Perspective. Donohoe, M. 2012. Financial Derivatives in Corporates Tax Avoidance: Why, How, and Who? Working Paper, University of Illinois at Urbana-Champaign. Dyreng, Scott D., Michelle Hanlon and Edward L. Maydew. 2009. The Effects of Executives on Corporate Tax Avoidance. Journal of The American Taxation Association. Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisi Multivariate dengan Program IBM SPSS 19. Cetakan VI, Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Hanum, Hashemi Rodhian dan Zulaikha. 2013. Pengaruh Karakteristik Corporate Governance terhadap Effective Tax Rate (Studi Empiris pada BUMN yang Terdaftar di BEI 2009-2011). Diponegoro Jurnal Of Accounting, Volume 2, Nomor 2, Halaman 1-10.

78

Harrington, Christine and Walter Smith. 2012. Tax Avoidance and Corporate Capital Structure. Journal Of Finance & Accountancy 2012 vol 11, p144. http://www.bbc.com . HSBC Bantu Penghindaran Pajak. Diakses tanggal 28 Februari 2016. http://www.idx.co.id http://www.kompas.com. Komisi Eropa Selidiki Kasus Penghindaran Pajak Oleh IKEA. Diakses tanggal 28 Februari 2016. Kurniasih, Tommy dan Maria M. Ratna Sari. 2013. Pengaruh Return On Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal pada Tax Avoidance. Buletin Studi Ekonomi, Volume 18. No. 1, Februari 2013. Maharani, I Gusti Ayu Cahya dan Ketut Alit Suardana. 2014. Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas dan Karakteristik Eksekutif pada Tax Avoidance Perusahaan Manufaktur. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Murtopo, Purno. 2011. Perpajakan--Pendekatan Sertifikasi A-B-C. Jakarta, Mitra Wacana Media. Ngadiman dan Christiany Puspitasari. 2014. Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Sektor Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2010-2012. Jurnal Akuntansi/Volume XVIII, No. 03, September, hlm. 408-421. Oktavia dan Dwi Martani. 2013. Tingkat Pengungkapan dan Penggunaan Derivatif Keuangan dalam Aktivitas Penghindaran Pajak. Jurnal Akuntansi Keuangan Indonesia, Juni 2013. Vol 10, No. 2. Hal 129-146. Pardiat. 2009. Akuntansi Pajak Edisi 3. Jakarta, Mitra Wacana Media. Poliogrova, Teodora. 2010. Corporate Risk Taking and Ownership Structure. Bank Of Canada Working Paper. Pudyamoko, Y. Sri. 2009. Pengantar Hukum Pajak (Edisi Revisi). Yogyakarta, Andi. Rahayu, Siti Kurnia. 2010. Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal. Yogyakarta, Graha Ilmu.

79

Ritonga, Maharani., Kertahadi dan Sri Mangesti Rahayu. 2014. Pengaruh Financial Leverage terhadap Profitabiitas (Studi pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia Periode tahun 20102012). Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Vol. 8 No. 2. Santosa, Anggoro Budi. 2015. Pemagaran Pelarian Pajak Penghasilan. http://www.pajak.go.id diakses tanggal 28 Februari 2016. Santoso, Singgih. 2014. Statistik Parametrik Konsep dan Aplikasi SPSS Edisi Revisi. Jakarta, PT Elex Media Komputindo. Soemitro, Rochmat. 1992. Dasar-Dasar hukum Pajak dan Pajak Pendapatan 1994. Bandung, Eresco. Subramanyam, K. R. dan John J Wild. 2010. Analisis Laporan Keuangan Financial Statement Analysis. Jakarta, Salemba Empat. Suminarsasi, Wahyu dan Supriyadi. 2011. Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak. Yogyakarta, PPJK 15 Universitas Gajah Mada. Suryana, Anandita Budi. 2013. http://www.kemenkeu.go.id

Menyelisik Pajak Perusahaan Global.

Suyanto, Krisnata Dwi dan Supramono. 2012. Likuiditas, Leverage, Komisaris Independen dan Manajemen Laba terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan. Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol. 16, No. 2 Mei 2012, hlm. 167-177. Swingly, Calvin dan I Made Sukartha. 2015. Pengaruh Karakteristik Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage dan Sales Growth pada Tax Avoidance. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 10.1: 47-62. Utomo, Lisa Linawati. 2000. Instrumen Derivatif: Pengenalan dalam Strategi Manajemen. Jurnal Akuntansi & Keuangan Vol. 2 No. 1: 53-68

80

LAMPIRAN-LAMPIRAN

81

LAMPIRAN 1 DATA SAMPEL

82

Daftar Nama Perusahaan Sampel No

Kode

Nama Perusahaan

1

ASGR

2

ASII

PT Astra International Tbk

3

CASS

PT Cardig Aero Services Tbk

4

ITMG

PT Indo Tambangraya Megah Tbk

5

LPKR

PT Lippo Karawaci Tbk

6

PGAS

PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk

7

RUIS

Pt Radiant Utama Interinsco Tbk

8

SMAR

PT Smart Tbk

9

SMDM

PT Suryamas Dutamakmur Tbk

10

SMSM

PT Selamat Sempurna Tbk

11

TBIG

PT Tower Bersama Infrastructure Tbk

12

UNTR

PT United Tractors Tbk

13

UNVR

PT Unilever Indonesia Tbk

PT Astra Graphia Tbk

83

No

Tahun

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014

Kode Abs Fair Value Total Aset Tahun Perusahaan Der Sebelumnya ASGR 1,293 1,126,055 ASII 873 154,319 CASS 9,758,495 726,592,702 ITMG 6,047 1,578,474 LPKR 101,878,348,847 18,259,171,414,884 PGAS 87,115,630 3,400,177,005 RUIS 1,198,783,264 982,889,969,185 SMAR 24,328 14,721,899 SMDM 3,675,862 2,454,961,990 SMSM 657 1,445,275 TBIG 152,225 6,880,206 UNTR 15,180 46,440,062 UNVR 4,300 10,482,312 ASGR 2,113 1,239,927 ASII 3,352 182,274 CASS 3,168,738 795,015,458 ITMG 1,929 1,451,343 LPKR 1,089,358,745,423 24,869,295,733,093 PGAS 11,927,017 3,908,162,319 RUIS 4,609,613,028 1,171,261,207,723 SMAR 176,788 16,247,395 SMDM 8,038,873 2,637,664,776 SMSM 8,372 1,565,184 TBIG 961,209 14,317,483 UNTR 9,329 50,300,633 UNVR 33,292 11,339,111 ASGR 105 1,451,020 ASII 1,877 213,994 CASS 1,561,581 916,593,561 ITMG 19,322 1,326,756 LPKR 1,787,652,313,287 31,300,362,430,266 PGAS 11,005,055 4,318,010,538 RUIS 8,399,532,692 1,277,942,893,245 SMAR 163,639 18,381,114 SMDM 9,281,357 2,950,314,446 SMSM 6,366 1,712,710 TBIG 916,804 18,719,211 UNTR 3,061 57,362,244 UNVR 3,823 12,703,468

Der 0.0011 0.0057 0.0134 0.0038 0.0056 0.0256 0.0012 0.0017 0.0015 0.0005 0.0221 0.0003 0.0004 0.0017 0.0184 0.0040 0.0013 0.0438 0.0031 0.0039 0.0109 0.0030 0.0053 0.0671 0.0002 0.0029 0.0001 0.0088 0.0017 0.0146 0.0571 0.0025 0.0066 0.0089 0.0031 0.0037 0.0490 0.0001 0.0003

84

No Tahun 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014

Kode Total Kewajiban Total Aset Lev Sze Perusahaan Jangka Panjang ASGR 64,916 1,239,927 0.05 14.03 ASII 38,282 182,274 0.21 12.11 CASS 196,245,555 795,015,458 0.25 20.49 ITMG 51,786 1,451,343 0.04 14.19 LPKR 9,919,981,871,127 24,869,295,733,093 0.40 30.84 PGAS 1,080,620,917 3,908,162,319 0.28 22.09 RUIS 333,728,577,922 1,171,261,207,723 0.28 27.79 SMAR 3,809,473 16,247,395 0.23 16.60 SMDM 165,220,585 2,637,664,776 0.06 21.69 SMSM 165,224 1,565,184 0.11 14.26 TBIG 7,890,076 14,317,483 0.55 16.48 UNTR 6,672,912 50,300,633 0.13 17.73 UNVR 480,718 11,339,111 0.04 16.24 ASGR 47,958 1,451,020 0.03 14.19 ASII 36,667 213,994 0.17 12.27 CASS 192,431,075 916,593,561 0.21 20.64 ITMG 53,611 1,326,756 0.04 14.10 LPKR 12,281,225,413,069 31,300,362,430,266 0.39 31.07 PGAS 760,734,933 4,318,010,538 0.18 22.19 RUIS 370,887,017,949 1,277,942,893,245 0.29 27.88 SMAR 4,614,664 18,381,114 0.25 16.73 SMDM 211,673,755 2,950,314,446 0.07 21.81 SMSM 171,303 1,712,710 0.10 14.35 TBIG 10,674,250 18,719,211 0.57 16.75 UNTR 7,152,682 57,362,244 0.12 17.86 UNVR 674,076 12,703,468 0.05 16.36 ASGR 59,473 1,633,339 0.04 14.31 ASII 42,182 236,029 0.18 12.37 CASS 243,691,371 1,085,460,356 0.22 20.81 ITMG 44,554 1,307,348 0.03 14.08 LPKR 14,389,379,227,138 37,761,220,693,695 0.38 31.26 PGAS 2,161,809,828 6,215,496,359 0.35 22.55 RUIS 225,286,369,485 1,264,142,659,644 0.18 27.87 SMAR 4,349,920 21,292,993 0.20 16.87 SMDM 329,874,877 3,156,290,546 0.10 21.87 SMSM 65,758 1,749,395 0.04 14.37 TBIG 8,778,951 22,034,082 0.40 16.91 UNTR 5,417,481 60,292,031 0.09 17.91 UNVR 817,056 14,280,670 0.06 16.47

85

No

Tahun

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014

Kode Perusahaan ASGR ASII CASS ITMG LPKR PGAS RUIS SMAR SMDM SMSM TBIG UNTR UNVR ASGR ASII CASS ITMG LPKR PGAS RUIS SMAR SMDM SMSM TBIG UNTR UNVR ASGR ASII CASS ITMG LPKR PGAS RUIS SMAR SMDM SMSM TBIG UNTR UNVR

Pembayaran Pajak

Laba Sebelum Pajak

Tax Avoidance

55,698 5,156 63,127,902 159,066 254,241,267,447 233,051,777 19,232,888,518 730,525 11,243,078 82,758 -14,167 1,693,413 1,627,620 69,382 5,226 93,025,646 90,464 332,339,012,284 227,838,102 26,727,442,868 311,424 15,882,120 108,442 -174,148 1,788,559 1,806,183 80,442 5,227 104,854,455 61,812 559,762,631,282 231,093,948 22,208,701,966 487,421 17,379,342 119,683 58,459 1,781,888 1,938,199

226,890 27,898 252,556,208 591,109 1,577,088,286,385 1,148,308,027 48,226,597,997 2,882,834 57,562,764 369,688 913,248 7,446,755 6,466,765 278,388 27,523 343,042,742 295,445 1,924,830,226,980 1,065,739,975 56,362,930,594 1,204,196 42,353,329 461,143 1,177,376 6,857,337 7,158,808 340,663 27,352 374,614,540 262,030 3,694,978,541,909 978,765,428 77,914,196,902 1,962,076 61,418,891 541,150 1,430,563 6,621,858 7,676,722

0.25 0.18 0.25 0.27 0.16 0.20 0.40 0.25 0.20 0.22 -0.02 0.23 0.25 0.25 0.19 0.27 0.31 0.17 0.21 0.47 0.26 0.37 0.24 -0.15 0.26 0.25 0.24 0.19 0.28 0.24 0.15 0.24 0.29 0.25 0.28 0.22 0.04 0.27 0.25

86

LAMPIRAN 2 HASIL OUTPUT SPSS

87

Hasil Uji Deskriptif Descriptive Statistics

DER

N 39

Minimum .0001

Maximum .0671

Mean .010388

Std. Deviation .0164505

LEV

39

.03

.57

.1895

.14439

SZE

39

12.11

31.26

18.9336

5.46348

TAX

39

-.15

.47

.2280

.10178

Valid N (listwise)

39

Hasil Uji Multikolinearitas Coefficientsa

Model 1 (Constant)

Unstandardized Coefficients Std. B Error .141 .033

Standardized Coefficients Beta

Collinearity Statistics t 4.263

Sig. .000

Tolerance

VIF

DER

-3.209

.788

-.519

-4.072

.000

.499

2.003

LEV

-.316

.098

-.448

-3.220

.003

.418

2.390

SZE

.010

.002

.510

4.994

.000

.776

1.289

a. Dependent Variable: TAX

Hasil Uji Heteroskedastisitas (Uji Park) Coefficientsa Unstandardized Coefficients Model 1 (Constant)

B -7.797

Std. Error 1.314

DER

-40.802

31.267

LEV

3.601

SZE

.007

Standardized Coefficients Beta

t -5.931

Sig. .000

-.304

-1.305

.200

3.891

.236

.926

.361

.076

.018

.098

.922

a. Dependent Variable: LNRES2

88

Hasil Uji Normalitas (Uji Kolomogorv-Smirnov) One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized Residual 39

N Normal Parametersa,b

Mean

Most Extreme Differences

Absolute

Std. Deviation

.0000000 .05417454 .112

Positive

.112

Negative

-.093

Kolmogorov-Smirnov Z

.700

Asymp. Sig. (2-tailed)

.711

a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data.

Hasil Uji Normalitas (Grafik Normal Plot)

89

Hasil Uji Koefisien (Adjusted R2) Model Summaryb

Model 1

R .847a

Adjusted R Square .692

R Square .717

Std. Error of the Estimate .05645

DurbinWatson 1.810

a. Predictors: (Constant), SZE, DER, LEV b. Dependent Variable: TAX

Hasil Uji Statistik t Coefficientsa Unstandardized Coefficients Model 1 (Constant)

Standardized Coefficients

B .141

Std. Error .033

DER

-3.209

.788

LEV

-.316

SZE

.010

Beta

t 4.263

Sig. .000

-.519

-4.072

.000

.098

-.448

-3.220

.003

.002

.510

4.994

.000

a. Dependent Variable: TAX

Hasil Uji Statistik F

ANOVAa

Model 1 Regression

Sum of Squares .282

3

Mean Square .094 .003

df

Residual

.112

35

Total

.394

38

F 29.516

Sig. .000b

a. Dependent Variable: TAX b. Predictors: (Constant), SZE, DER, LEV

90