PENGARUH ALOKASI ANGGARAN PENDIDIKAN TERHADAP TINGKAT KELULUSAN PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH

3rd Economics & Business Research Festival 13 November 2014

PENGARUH ALOKASI ANGGARAN PENDIDIKAN TERHADAP TINGKAT KELULUSAN PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH (Studi Empiris Pada Kab/Kota Propinsi Jawa Tengah) KHAIRUL SHALEH Fakultas Ekonomi Universitas Widyatam [email protected] Abstract This Studi aimed provide empirical evidance abaout the effect of education expenditure budget of local government, quality teachers to the graduation rate of primary and secondary education. There are nine Hipotheses in this research. First, education spending has positive influence on primary school graduation level. Second, Education spending has positive influence on Junior high school graduation level. Third, Education spending has positive influence on senior high school graduation level. The hypotesis test is using secondary data that directly gained from Education Departement of Municipal/Regency, BPS and From Financial Departement of Indonesia Republic. Performed using regression analysis. Using Control variables are uncertified teachers. This study uses 35 sample district/cities in the province of central java. Using three level of school namely primary education, junior high schools and senior high school Regresion result show no effec of the education expenditure budget on graduation level of primary school and junior high schools, but senior high school have influence of the education expenditure budget on graduation level. Implementation of the certification program shows that certified teachers who teach in elementary school education unit has no effect on elementary school, junior high school and senior high school on student graduation level Keyword : Education Expenditure Budget, School Graduation Level.

PENDAHULUAN Penyerahan wewenang kepada daerah otonom untuk melaksanakan urusan rumah tangganya sendiri demi kesejahteraan masyarakat dalam wilayah otonomi diikuti oleh beberapa kebutuhan dasar yang harus disediakan oleh pemerintah demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat sesuai dengan cita-cita otonomi, yaitu lingkungan, kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan, dan perumahan. kelima kebutuhan ini merupakan satu kesatuan yang saling tergantung satu sama lain. Pendidikan merupakan bagian urusan wajib sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Salah satu implikasi penerapan desentralisasi terjadi pada sektor pendidikan merupakan salah satu sektor yang termasuk pelayanan dasar yang akan mengalami perubahan secara mendasar dengan dilaksanakannya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, baik dari segi birokrasi kewenangan penyelenggaraan pendidikan maupun dari aspek pendanaannya.

Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana

1831


Secara konseptual terdapat dua jenis disentralisasi pendidikan, yaitu : pertama, desentralisasi kewenangan di sektor pendidikan dalam hal kebijakan pendidikan dan aspek pendanaannya dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah (Propinsi dan Distrik), dan kedua, desentralisasi pendidikan dengan fokus pada pemberian kewenangan yang lebih besar di tingkat sekolah. Konsep desentralisasi pendidikan yang pertama terutama berkaitan dengan otonomi daerah dan desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan dari pusat ke daerah, Sedangkan konsep desentralisasi pendidikan yang memfokuskan pada pemberian kewenangan yang lebih besar pada tingkat sekolah dilakukan dengan motivasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Tujuan dan orientasi dari desentralisasi pendidikan bervariasi. jika yang menjadi tujuan adalah pemberian kewenangan di sektor pendidikan yang lebih besar kepada pemerintah daerah, maka fokus desentralisasi pendidikan yang dilakukan adalah pada pelimpahan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah, maka fokus desentralisasi pendidikan yang dilakukan adalah pada pelimpahan wewenang yang lebih besar kepada pemerintah lokal atau kepada dewan sekolah. Sisi lain jika yang menjadi tujuan desentralisasi pendidikan adalah peningkatan kualitas proses belajar mengajar dan kualitas dari hasil proses belajar mengajar tersebut, maka desentralisasi pendidikan lebih difokuskan pada reformasi proses belajar mengajar. Partisipasi orang tua dalam proses belajar mengajar dianggap merupakan salah satu faktor yang paling menentukan. Dalam kenyataanya, desentralisasi pendidikan yang dilakukan di banyak negara merupakan bagian dari proses reformasi pendidikan secara keseluruhan dan tidak sekedar merupakan bagian dari proses otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. desentralisasi pendidikan akan meliputi suatu proses pembagian wewenang yang lebih luas dibidang kebijakan pendidikan dan apek pendanaannya dari pemerintah pusat ke pemerintah lokal dan pada saat bersamaan kewenangan yang lebih besar juga diberikan pada tingkat sekolah. Namun walaupun pemberian wewenang yang begitu luas kepada daerah dalam hal melakukan perencanaan pendidikan tanpa diikuti oleh kemampuan anggaran yang memadai akan sulit untuk memperbaiki kualitas pendidikan dalam suatu daerah tertentu maupun secara nasional. Walaupun bukan suatu jaminan besarnya alokasi anggaran untuk pendidikan akan diikuti dengan peningkatan kualitas pendidikan hal ini mungkin disebabkan oleh manajemen pendidikan yang tidak begitu baik dan penggunaan anggaran yang tidak relevan dengan peningkatan pendidikan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Samarrai (2007) bahwa pendidikan memiliki hubungan dengan status kesehatan yang lebih tinggi. jika pemerintah ingin meningkatkan status kesehatan, maka pemerintah sebaiknya menaikkan kualitas pendidikan masyarakat malalui peningkatan alokasi anggaran pendidikan sehinggga seluruh lapisan masyarakat mamiliki kesempatan yang sama mendapatkan pendidikan. Meningkatnya anggaran pendidikan dalam APBN dan APBD Merupakan wujud perhatian terhadap peningkatan kualitas pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan berbangsa yang dituangkan dalam undang-undang minimal 20% dari APBD dan APBN. Meskipun masih banyak daerah belum mampu untuk mengalokasikan belanja daerah sesuai dengan yang diamanatkan undang-undang namun nampak kecedrungan peningkatan belanja pendidikan secara nasional pada tahun 2007 sebesar 17.2 persen dari seluruh belanja nasional (Del Granado et al 2007) Menurut Isjoni (2006) ada tujuh aspek yang dijadikan pertimbangan dalam pembangunan pendidikan, yakni (1) Pengadaan Guru, (2) Pengadaan dan Peningkatan sarana dan Prasarana Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana

1832


pendidikan, (3) Pengembangan Kurikulum, (4) Peningkatan kualitas pendidikan, (5) Peningkatan professionalisme dan tanggung jawab terhadap profesi, (6) Peningkatan kesejahteraan guru, dan (7) Pemberdayaan masyarakat. Saat ini belum banyak penelitian empiris dilakukan di Indonesia khususnya di Propinsi Jawa Tengah terkait dengan pengaruh alokasi anggaran belanja bidang pendidikan, kualitas pendidik terhadap tingkat kelulusan pendidikan dasar, sehingga penelitian ini menarik untuk dilakukan untuk menguji pengaruh alokasi anggaran belanja bidang pendidikan sebagai indikator mutu kinerja pemerintah bidang pendidikan. Rumusan Penelitian Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis pengaruh anggaran belanja pemerintah bidang pendidikan terhadap tingkat kelulusan siswa pendidikan dasar pada Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah.

1 Apakah alokasi anggaran belanja pemerintah bidang pendidikan berpengaruh positif terhadap tingkat kelulusan pendidikan dasar ? Manfaat Penelitian Kontribusi yang diharapkan dalam penelitian ini :

1. Bagi pemerintah dapat menjadi salah satu bahan perbaikan kebijakan terkait dengan alokasi anggaran bidang pendidikan; 2. Bagi pemerintah daerah dapat menjadi bahan meningkatkan kinerja dan belanja dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja tersebut 3. Bagi dunia akademik untuk menambah referensi penelitian empiris mengenai alokasi anggaran belanja bidang pendidikan terhadap outcome bidang pendidikan di Indonesia khususnya di Propinsi Jawa Tengah.

KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS Anggaran adalah rencana operasional yang dinyatakan dalam satuan uang dalam satu organisasi, dimana di satu pihak menggambarkan perkiraan biaya/pengeluaran dan pihak lain menggambarkan perkiraan pendapatan/penerimaan guna menutupi pengeluaran tersebut, untuk periode tertentu yang umumnya satu tahun (Halim 2008) Menurut National Committee on Governmental Accounting (NCGA) yang berubah menjadi Governmental Accounting Standard Board (GASB) dalam (Bastian 2002), definisi anggaran adalah rencana operasi keuangan, yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan, dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu. Definisi lain mengatakan bahwa anggaran merupakan penghubung antara perencanaan dan pengendalian, dimana merupakan perwujudan komitmen untuk mengimplementasikan berbagai perencanaan dan pengendalian, dimana merupakan perwujudan komitmen untuk mengimplementasikan berbagai perencanaan jangka pendek dan jangka menengah yang secara jelas memuat apa yang harus dikerjakan dan alokasi sumber daya yang diperlukan selama satu tahun (Jones dan Pendlebury 2000). Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana

1833


Kinerja menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 dan diamandemen menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur Menurut (Mahsun 2006) Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perencanaan strategi suatu organisasi. (Madiasmo 2002) sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur financial dan nonfinancial Pengukuran kinerja pada sektor publik dilaksanakan untuk memenuhi tiga maksud (Mardiasmo 2002) :

1. Pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah 2. Pengukuran sektor publik digunakan untuk mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan Pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

mewujudkan

Berdasarkan undang-undang dasar 1945 maka pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan bermutu bagi warga negara untuk mewujudkan cita-cita bernegara yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Perlu perencanaan strategik dalam pembangunan pendidikan dilakukan, dimana harus dimulai. Sekurang-kurangnya ada empat hal yang menjadi perhatian yaitu (Isjoni 2006) :

1. Alokasi dana. pembangunan pendidikan dengan peningkatan mutu pendididkan akan membutuhkan dana untuk melaksanakannya. Alokasi dana yang memadai dapat digunakan untuk pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas guru, membangun sarana dan prasarana pendidikan dan instrumen-instrumen lain yang menunjang mutu pendidikan; 2. Tersedianya Sumber daya manusia. guru adalah orang pertama dan utama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Guru yang berkualitas akan mentransformasikan pengetahuan yang dimiliki kepada anak didiknya; 3. Sarana dan Prasarana. tersedianya sarana penunjang dalam proses belajar mengajar akan banyak mempengaruhi mutu pendidikan. Pembangunan ruang belajar yang layak akan menciptakan suasana belajar yang nyaman. pengadaan perpustakaan yang memadai akan menunjang proses peningkatan mutu pendidikan. laboratorium akan yang handal akan memberikan akses untuk ilmu pengetahuan; Managerial dalam konteks ini dapat pula diidentikan dengan manajemen pendidikan dana manajemen sekolah. Kepala sebagai pimpinan tertinggi dalam pengelolaan sekolah memiliki peran penting dalam menciptakan kondisi sekolah yang sehat dan didukung seluruh komponen yang terlibat dalam sekolah. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana

1834


Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2008 yang dimaksud dengan Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan propinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib yang dimaksud adalah urusan yang diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang dimaksud diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal berdasarkan urusan wajib pemerintah daerah (Dimyati & Mudjiono 2002) menyebutkan bahwa prestasi belajar dipengaruhi oleh factor internal dan eksternal. Faktor Internal terdiri : 1. Sikap Belajar 2. Motivasi belajar 3. mengolah bahan belajar 4. penyimpan hasil perolehan hasil belajar 5. menggali hasil belajar yang tersimpan 6. kemampuan berprestasi 7. rasa percaya diri 8. intelgensi 9. kebiasaan belajar 10. cita-cita Faktor Eksternal yang terdiri dari : 1. Guru 2. Prasarana dan sarana 3. Kebijakan Penilainan 4. Lingkungan sosial di sekolah 5. kurikulum Penelitian (Cebula 1977) yang dilakukan di Amerika Serikat menunjukkan bahwa terjadi migrasi ke area metropolitan lebih tinggi menuju area metropolitan dengan rata-rata pertumbuhan belanja pendidikan yang lebih tinggi. Migrasi terjadi disebabkan para orang tua berasumsi bahwa anak mereka akan mendapatkan kualitas pendidikan yang lebih baik apabila bersekolah didaerah dengan belanja pendidikan yang lebih besar dibandingkan didaerah lain.


1835


(Ablo dan Reinikka 1998), dalam penelitiannya menemukan bahwa peningkatan anggaran berdampak pada pertumbuhan pendidikan. terjadi peningkatan pendaftaran/ penerimaan siswa sekolah dasar di Uganda hingga 60 % dalam jangka waktu 5 (lima) tahun disebabkan orang tua murid memiliki keinginan yang tinggi memasukkan anaknya bersekolah setelah melihat adanya peningkatan anggaran pendidikan. (Hanushek dan Kimko 2000) melakukan penelitian mengenai dampak sumberdaya (Resources) pada educational outcomes untuk sekolah tingkat pertama (primary) dan tingkat kedua (secondary) serta memperoleh hasil Current Education Spend Per Pupil (SPPP) berhubungan negative pada level signifikansi 1 % terhadap IEA dan IAEP mathematics and science test, juga untuk total expenditure on education as a proportion of GDP berhubungan negative terhadap IEA dan IAEP mathematics and science test pada level signifikansi 5 %. (Penelitian Lee dan Barro 1997) menghasilkan kesimpulan yang sama ketika meneliti hubungan Current Education Spend Per Pupil (SPPP) dengan nilai ujian siswa sekolah tingkat pertama (primary) dan tingkat dua (secondary) dengan level signifikansi 10%. Juga ketika Current Education Spend Per Pupil (SPPP) dihubungkan dengan primary school drop-out rates disimpulkan memperoleh koefisien negative pada level signifikasi 5%. Namun berbeda ketika Current Education Spend Per Pupil (SPPP) dihubungkan dengan Primary School Repetition Rates, yang terdukung hubungannya pada level signifikansi 1 %. Hasil penelitian empiris yang dilakukan (Yuliana, 2009) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan antara anggaran belanja pendidikan dan tingkat kelulusan Sekolah Dasar namun terdapat hubungan antara anggaran belanja pendidikan dan tingkat kelulusan pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dengan koefisien korelasi sebesar 0,9493 atau 94,93%. Kemudian pada variabel-variabel tersebut dikembangkan lebih lanjut dengan menguji hubungan kausal antar variabel melalui analisis regresi. Hasilnya menunjukkan anggaran belanja pendidikan berpengaruh terhadap tingkat kelulusan SLTP. Penelitian yang dilakukan oleh (Kniveton 2004) terhadap 348 siswa di amerika serikat tentang pengaruh peran orang tua dan guru terhadap prestasi dan pemilihan karir siswa. hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengaruh terbesar dalam pemilihan karir adalah dipengaruhi oleh pemahaman dan pendapat orang tua yang ditanamkan kepada anak-anak mereka, diikuti guru namun ternyata motivasi mempunyai pengaruh yang paling besar. Penelitian yang dilakukan oleh (Redding, Langdon, Meyer dan Sheley 2004) terhadap siswa sekolah dasar di Inggris menunjukkan bahwa efek kumulatif kualitas interaksi siswa yang lebih intensif (tinggi) dan sering antara para guru dan orang tua menaruh kepercayaan yang lebih besar kepada pihak guru (sekolah), modal sosial ditingkatkan untuk anak-anak, dan peran masyarakat sekolah yang lebih tinggi ternyata mendukung tercapainya sukses belajar (prestasi) anak. Hipotesis Berangkat dari hasil kajian literatur dan beberapa hasil penelitian sebelumnya maka hipotesis yang diberikutnya yang disusun untuk level sekolah dasar adalah

H1a :Anggaran Belanja Pendidikan Berpengaruh dengan Tingkat Kelulusan Sekolah Dasar


1836


Setelah menguji pengaruh alokasi anggaran pendidikan terhadap tingkat kelulusan sekolah dasar, kemudian dilanjutkan pengembangan hipotesis selanjutnya untuk sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) yaitu :

H2a : Anggaran Belanja Pendidikan Berpengaruh Positif dengan Tingkat Kelulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Model Penelitian Berikut ini akan digambarkan model yang digunakan dalam penelitian:

Anggaran Belanja Pendidikan

Tingkat Kelulusan Pendidikan Dasar

METODA PENELITIAN Sample dan Data Penelitian Penelitian ini merupakan studi empiris bertujuan untuk menguji hubungan anggaran belanja pemerintah bidang pendidikan, kualitas guru terhadap tingkat kelulusan pendidikan dasar diukur dengan tingkat kelulusan sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah tingkat pertama (SLTP) Populasi dari penelitian ini adalah 33 pemerintah daerah yang berada di propinsi jawa tengah. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah tingkat kabupaten dan kota di propinsi jawa tengah. Pemilihan sampel akan digunakan metoda purposive sampling method yakni teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. sampel yang dipilih memiliki kriteria yakni tersedianya data untuk menganalisis variabel yang ada dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu berupa data anggaran belanja dinas pendidikan kota/kab di Propinsi Jawa Tengah yang telah direalisasi tahun 2004 sampai dengan 2009 dan data yang dipublikasi oleh BPS mengenai persentase tingkat kelulusan SD dan SLTP tahun 2004 sampai dengan 2009. Anggaran Belanja Pendidikan (ABP) dalam penelitian ini diartikan sebagai realisasi anggaran belanja dinas pendidikan kab/kota se-propinsi jawa tengah Kinerja merupakan prestasi yang diperlihatkan atau kemampuan kerja seseorang dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Penelitian ini menggunakan tingkat kelulusan di kabupaten/kota sebagai tolok ukur prestasi. Tingkat kelulusan merupakan salah satu indikator mutu pendidikan yang dikembangkan oleh Departemen Pendidikan Nasional. Segmen Tingkat yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat kelulusan pendidikan dasar yaitu pendidikan sekolah dasar dan sekolah Lanjutan tingkat pertama.

1.1. Model Penelitian model regresi sederhana ditunjukkan sebagai berikut: TKSD = α + β1.APB + e SD ...................................Persamaan (1) dimana : TKSD

= Tingkat Kelulusan Sekolah Dasar Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana

1837


ABP

= Anggaran Belanja Pendidikan α

= Konstanta

β

= Koefisien regresi

e

= Error term

TKSLTP = α + β1.ABP + e SLTP ..............................Persamaan (2) dimana : TKSLTP

= Tingkat Kelulusan Sekolah Lanjuan Tingkat Pertama

ABP

= Anggaran Belanja Pendidikan α

= Konstanta

β

= Koefisien regresi

e

= Error term

PEMBAHASAN Pengujian Deskriptip Tabel 1 Statistik Deskriptif

N ANGGAR AN

105

Minimu m Maximum

Sum

Mean

Variance

68220.5 518043.0 27571223.2 262583.078 8516267356.8 92283.62453 3 0 6 7 54

KLULUSS 105 D

2261

182604

1771502

16871.44

KLULUSS 105 LTP

2395

22527

1028419

9794.47

Valid N (listwise)

Std. Deviation

18030.491

325098595.08 5

4658.598 21702530.732

105

( Sumber : Hasil Olah Data) Keterangan :

1. Anggaran : Anggaran belanja pendidikan yang dialokasikan oleh pemerintah daerah kota/kabupaten melalui dinas pendidikan se- propinsi jawa tengah tahun anggaran 2006 sampai 2008 ( Data dinyatakan dalam jutaan rupiah) 2. KLULUSSD : Tingkat kelulusan sekolah dasar baik sekolah negeri maupun swasta yang terdaftar di kabupaten/kota se-propinsi jawa tengah mulai tahun ajaran 2005/2006 sampai 2007/2008.


1838


3. KLULUSLTP : Tingkat kelulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama baik sekolah negeri maupun swasta yang terdaftar di kabupaten/kota se-propinsi jawa tengah mulai tahun ajaran 2005/2006 sampai 2007/2008.

Pada tabel statistik deskriptip menunjukkan bahwa jumlah data yang dianalisis sebanyak 105 data yang berasal dari 35 kabupaten di propinsi jawa tengah selama tiga tahun pengamatan (2006 – 2008). Rata-rata (mean) variabel anggaran sebesar Rp. 262.583.078.700,Tingkat kelulusan sekolah dasar (LULUSSD) 16.871 siswa (i) dan Kelulusan sekolah lanjutan tingkat pertama (LULUSSLTP) 9.794 siswa (i) dengan deviasi standar masing-masing variabel sebesar Rp. 92.283.62453; 159.003; 147,294; 18.030,491; 4.658,598. Nilai maksimum anggaran Rp. 518.043.000.000, Tingkat kelulusan sekolah dasar (LULUSSD) 182.604 siswa (i) dan Kelulusan sekolah lanjutan tingkat pertama (LULUSSLTP) 22.527 siswa (i). Nilai minimum masing-masing variabel anggaran Rp. 68.220.530.000 . Tingkat kelulusan sekolah dasar (LULUSSD) 2.261 siswa (i) dan Kelulusan sekolah lanjutan tingkat pertama (LULUSSLTP) 2.395 siswa (i).

Pengujian Ketepatan Perkiraan Model (Goodness of fit Test) Tujuan pengujian ini adalah untuk menguji tingkat keeratan atau keterikatan antara variabel dependen dengan variabel independen yang bisa dilihat dari besarnya nilai koefisien determinasi (adjusted R-square). Dengan menggunakan persamaan yang telah ditransformasi hasil uji menunjukkan koefisien determinasi (adjusted R-square) sebesar 0.50 yang berarti bahwa 50% variasi Ln kelulusan sekolah dasar yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen Ln anggran. sedangkan sisanya (100%-50%=50%) dijelaskan oleh sebab-sebab diluar model. Tabel 2 Model Summary

Model 1

R .714a

R Square .510

Adjusted R Square .500

Std. Error of the Estimate .44395

a. Predictors: (Constant), LnANGGARAN@.

Sementara hasil yang telah diperoleh untuk persamaan regresi sekolah lanjutan tingkat pertama, menunjukkan bahwa nilai (adjusted R-square) sebasar 0.506 , yang berarti bahwa 50% dari variasi kelulusan sekolah lanjutan tingkat pertama dapat dijelaskan oleh anggaran belanja pendidikan, sementara sisanya 50 % (100 % - 50 %) dapat dijelaskan oleh variabel lain diluar model.


1839


Tabel 3 Model Summary

Model 1

R

R Square

.718a

Adjusted R Square

.515

Std. Error of the Estimate 3275.634

.506

a. Predictors: (Constant), : ANGGARAN b. Dependen Variable : KELULUSAN SLTP Pengujian Hipotesis Pengujian Partial Uji parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel independen dalam persamaan regresi digunakan uji t . Hasil pengujian secara parsial disajikan dalam tabel berikut : Tabel 4 Coefficientsa Unstandardized Coefficients

Standardized Coefficients

Model

B

1(Constant)

-4.701

1.276

1.308

.153

LnANGGARANPEN D@

Std. Error

Beta

t

.816

Sig.

-3.685

.000

8.526

.000

a. Dependent Variable: LnLULUSSD@ Setelah dilakukan transformasi persamaan regresi dari kedua variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi variabel untuk anggaran (LNANGGARANPEND@) signifikan pada 0.05 hal ini dapat dilihat dari probabilitas signifikan 0.000.


1840


Tabel 5 Standardize d Coefficient s

Unstandardized Coefficients Model 1(Constant) ANGGARA N

B

Std. Error

-221.945

1024.549

.042

.005

Beta

.837

t

Sig.

-.217

.829

8.847

.000

a. Dependent Variable: KLULUSSLTP

Sementara hasil uji partial (uji t) menunjukkan dari kedua variabel yang dimasukkan dalam persamaan regresi yaitu anggaran probabilitas signifikan pada 0.000 dimana variabel memiliki probabilitas signifikansi di bawah 0.05 yang berarti bahwa variabel independen mempengaruhi variabel dependen atau dengan kata lain bahwa variabel anggaran mempengaruhi tingkat kelulusan siswa sekolah lanjutan tingkat pertama.

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN IMPLIKASI Berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan model regresi data panel untuk menganalisis pengaruh anggaran belanja pendidikan terhadap tingkat kelulusan pendidikan dasar pada periode tahun 2006 – 2008 dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Hasil uji untuk hipotesis pertama (H1a) menunjukkan bahwa anggaran belanja pendidikan kab/kota se-propinsi jawa tengah berpengaruh positif terhadap tingkat kelulusan siswa (i) sekolah dasar. 2. Hasil pengujian hipotesis keempat (H2a) menunjukkan bahwa anggaran belanja pendidikan berpengaruh positif terhadap tingkat kelulusan sekolah lanjutan tingkat pertama di kab/kota se-propinsi jawa tengah. Keterbatasan : Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang memerlukan perbaikan dan pengembangan dalam studi-studi berikutnya. Keterbatasan studi yaitu data anggaran yang digunakan untuk tiga periode pengamatan tidak dapat memisahkan alokasi anggaran sekolah dasar dan alokasi anggaran untuk sekolah lanjutan tingkat pertama. variabel predictor yang digunakan dalam penelitian ini masih sangat terbatas yaitu variabel anggaran belanja pendidikan, sementara masih ada beberapa variabel prediktor yang dapat digunakan untuk memprediksi tingkat kelulusan pendidikan dasar. Keterbatasan lain yang terdapat dalam penelitian ini terkait dengan sempel yang masih terkonsentrasi di propinsi dijawa tengah sehingga ekternalitas validitas masih rendah, sementara kebijakan alokasi anggaran pendidikan masing-masing daerah merupakan kebijakan nasional. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana

1841


IMPLIKASI Berdasarkan penelitian ini, akan memberikan masukan kepada pemerintah pusat dan daerah sebagai bahan pertimbangan penyusunan kebijakan yang berhubungan dengan pengalokasian anggaran pendidikan di daerah sekaligus memonitor penggunaan yang tidak sesuai dengan peruntukan dan tidak tepat sasaran, mengakibatkan dampak tidak sesuai dengan yang diharapkan yaitu peningkatan kualitas siswa (i) pendidikan dasar.

DAFTAR PUSTAKA Bastian, Indra. 2002. Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar. Penerbit Erlangga. Jakarta Chval, Sandra Abell. Enrique Pareja et. al (2008). Sciences and Mathematics teachers experiences, needsm and expectations regarding professional development Cebula, Richard J. 1977, ”An Analysis of Migration Patterns and Local Government Policy toward Public Education in the United States”, Public Choice, Winter, 113-121. Halim, Abdul. 2008. Akuntansi Sektor Publik. Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 3. PT Salemba Empat. Jakarta. Jones, Rowan, and Maurice Pendlebury, (2000), Public Sector Accounting, Fifth Edition, Pearson Education Ltd. England. Kniveton, B. H. (2004) The Influences and Motivation on which students base their choice of career. Research in education, Volume 72, November 2004, 47-59 Kenneth A. Frank , Gary Sykes, et al (2008) Does NBPTS certification affect the number of colleagues a teacher helps with instructional matters. Educational Evaluation and Policy Analisis. Journal American Educational Research Association. Vol 30 Number 1 Mahsun, Mohamad. 2006. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. BPFE. Yogyakarta Mahsun, Mohamad., Firma Setyowati, Heribertus A. 2007. Akuntansi Sektor Publik. Edisi Kedua, BPFE. Yogyakarta. Mardiasmo, 2002, Akuntansi Sektor Publik, Penerbit Andi, Yogyakarta. Mahmudi, 2007. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Penerbit Andi. Yogyakarta Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-4 (empat) Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005. Tentang Guru dan Dosen Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004. Tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005. Tentang Standar Nasional Pendidikan Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.


1842


Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Schacter (1999). Teacher performance –based accountability: why. what, and how, Jurnal dalam artikel Mikken Family foundation, dari http://www.mff.org/pubs/performance assessment.pdf Sakaran,Uma. Research Menthods For Bussiness. 4 Ed. Edisi Terjemahan. Salemba Empat. Jakarta Sugiyono. (2008). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Edisi Ketiga. Alfabeta. Bandung Sugiyono. (2005). Statistika untuk Penelitian. Edisi Kelima. Alfabeta. Bandung The effects of comprehensive parent engagement on student learning outcomes. Harvard family project research. www.gse. Harvard.edu Yuliana. Sari Elsa. (2009) Hubungan Anggaran Belanja Pendidikan Pemerintah Daerah dan Tingkat Kelulusan Pendidikan Dasar pada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta


1843

PENGARUH ALOKASI ANGGARAN PENDIDIKAN TERHADAP TINGKAT KELULUSAN PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH

Recommend Documents