PENGANTAR EKONOMI KELEMBAGAAN (ESL224)

PENGANTAR EKONOMI KELEMBAGAAN (ESL224) KULIAH 11: TEORI PROPERTY RIGHTS

Koordinator : Dr. Ir. Aceng Hidayat, M.T

Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan (ESL) Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor

PENGERTIAN PROPERTY RIGHTS • Property merupakan hak atas sesuatu, bisa tangible atau intangible (bukan sesuatu itu sendiri), yang mengandung kekuatan klaim yang dapat ditegakan (enforceable) atau dihormati oleh pihak lain. • Hak tersebut dapat meliputi : hak untuk mengakses, memanfaatkan (utilize), mengelola atas sesuatu, mengubah atau mentransfer sebagian atau seluruh hak atas sesuatu tersebut pada pihak lain. Transfer bisa dalam bentuk menjual, menghibahkan, menyewakan, meminjamkan dll. • Bromley (1989) mendefinisikan propety right sebagai hak untuk mendapatkan aliran laba/keuntungan secara aman (secure) karena orang lain respek terhadap aliran laba tersebut (terkait dengan transaksi).

TEORI PROPERTY RIGHTS (1)  Furubotn dan Richter (2000) melacak teori kepemilikan dan bermuara pada dua teori, yaitu teori kepemilikan individu dan teori kepemilikan sosial.  Teori kepemilikan individu merupakan penopang utama doktrin hak-hak alamiah (natural rights) dari ekonomi klasik yang mengarah pada lahirnya private property right/individualistis.

 Sedangkan teori kepemilikan sosial mendorong lahirnya commons property atau state property yang dianut secara ekstrim oleh negara-negara sosialis.

TEORI PROPERTY RIGHTS (2) Caporapo dan Levine (1992) menjelaskan dua teori yang berbeda mengenai property rights:

1) Aliran positivis menganggap hak-hak kepemilikan lahir melalui sistem politik. Sistem politik/kekuasaan mendesain hak kepemilikan dan menegakannya melalui pengadilan hukum. 2) Aliran alamiah yang mengatakan bahwa hak kepemilikan melekat pada seseorang sejak lahir. Kelahiran individu disertai dengan kelahiran atas hak-haknya yang tidak bisa dipisahkan. Ditegakan atau tidak melalui prose pengadilan hukum, hak bawaan lahir sejatinya harus ada.

PROPERTY RIGHTS SEBAGAI KELEMBAGAAN • Property merupakan hak yang harus ditegakan/dihormati oleh pihak lain. • Karena itu, property merupakan institusi/lembaga/ aturan main, yang dalam penegakannya memerlukan badan/lembaga pemerintah/adat/ lembaga lain yang berwenang menjamin tegaknya hak-hak tersebut

URGENSI PROPERTY RIGHTS  Property sangat penting dalam ekonomi karena berkaitan dengan kepastian pengusaan faktor-faktor produksi. Terutama terhadap faktor produksi/sesuatu yang bersifat langka.  Faktor-faktor produksi harus mendapat prioritas utama untuk memperoleh kepastian. Kalau tidak, proses produksi akan terganggu dan menyebabkan perekonomian macet.  Terbukti, kepastian penguasaan atas lahan dan tenaga kerja sebagai faktor produksi utama telah mendapatkan perhatian penting dalam sejarah ekonomi dari masa ke masa.  Semakin tinggi kepastian tersebut, biaya transaksi semakin rendah

KARAKTERISTIK ROPERTY RIGHTS 1. Ekslusivitas: pemanfaatan, nilai manfaat dari sesuatu dan biaya penegakan, secara ekslusif jatuh ke tangan pemilik termasuk keuntungan yang diperoleh dari transfer hak kepemilikan tersebut 2. Transferability: seluruh hak kepemilikan dapat dipindahkan dari satu pemilik ke pemilik yang lain secara suka rela melalui jual beli, sewa, hibah dll 3. Enforceability: hak kepemilikan bisa ditegakan, dihormati dan dijamin dari praktek perampasan/pembeslahan pihak lain. Tietenberg (1992)

REZIM PROPERTY (1) Bromley (1991) membagi rezime kepemilikan menjadi empat: 1. Rezime kepemilikan individu/pribadi (private property regime), yakni kepemilikan pribadi atas sesuatu dimana hak atas sesuatu tersebut melekat pada pemiliknya, sehingga aturan berkenaan dengan sesuatu tersebut ditetapkan sendiri dan hanya berlaku untuk pemiliknya. 2. Rezim kepemilikan bersama (common property regime), yakni kepemilikan oleh sekelompok orang tertentu dimana hak, kewajiban dan aturan ditetapkan dan berlaku untuk anggota kelompok tersebut 3. Rezim kepemilkan oleh negara, hak kepemilikan dan aturanaturannya ditetapkan oleh negara, individu tidak boleh memilikinya 4. Rezim akses terbuka, tidak ada aturan yang mengatur mengenai hak dan kewajiban

REZIM ROPERTY RIGHTS (2) Tipe

Kepemilikan private

Kepemilikan Bersama

Pemilik

Pemilik/pemegang akses Hak

Kewajiban

Individu

Akses, pemanfaatan, kontrol

Mencegah pemanfaatan yang merugikan sosial

Kolektif

Akses, pemanfaatan, kontrol (pengecualian kepada non pemilik)

Merawat, mengatur tingkat pemanfaatan

Akses, pemanfaatan, Negara/warg Kepemilikan Negara kontrol a negara (menentukan aturan)

Menjaga tujuan/manfaat sosial

Akses terbuka (tanpa kepemilikan)

Tidak ada

Hanna, 1995

Tidak ada

Pemanfaatan

HAK KEPEMILIKAN DAN SISTEM EKONOMI KAPITALIS  Sistem ekonomi kapitalis menyerahkan seluruh kemepilikan kepada swasta. Sistem ekonomi ini percaya, kepemilikan swasta yang diatur oleh mekanisme pasar akan menghasilkan pencapaian ekonomi yang efisien.  Argumentasinya: Setiap pemilik mempunyai kepastian atas kepemilikannya sehingga menjadi insentif untuk melakukan aktivitas transaksi.  Faktanya : pencapaian pemerataan akan terhambat karena adanya perbedaan akses, eksternalitas, informasi yang tidak merata, dll sehingga aset hanya akan menumpuk pada segelintir orang.  Setiap individu memiliki insentif untuk mengambil manfaat atas sumberdaya langka yang ada pada domain publik sehingga akan menyebabkan sumberdaya tersebut over used.

HAK KEPEMILIKAN DAN SISTEM EKONOMI SOSIALIS  Sistem sosialis menyerahkan hak kepemilikan kepada negara dimana negara berhak memiliki dan mengelola seluruh sumberdaya yang ada.  Penganut sistem ini yakin bahwa dengan menyerahkan hak kepemilikan pada negara efisiensi distribusi akan mudah dicapai.  Faktanya, efisiensi itu sulit dicapai karena :  Pertama: ekonomi dikendalikan oleh birokrat yang umumnya tidak reponsif terhadap kebutuhan masyarakat,  Kedua: penempatan kaum usahawan pada perusahaan publik kurang termotivasi (kurang insentif) untuk mencari keuntungan;  Ketiga: kontrol negara atas faktor produksi menyebabkan kekuasaan politik berada ditangan orang yang titunjuk negara;  Keempat: ketiadaan pasar menempatkan perencanaan ekonomi secara terpusat dimana supply, demand, preferensi konsumen ditentukan oleh negara.

HAK KEPEMILIKAN DALAM SISTEM EKONOMI CAMPURAN  Sistem ekonomi campuran, menjamin keberadaan kepemilikan pribadi tapi negara juga berhak memiliki dan mengelola sumberdaya strategis yang menyangkut kepentingan umum, seperti sumberdya air, lahan, laut, hutan dll.  Sistem ini muncul karena baik kapitalis maupun sosialis memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing.  Sistem campuran ini dikenal dengan welfare economic system/social market economy dimana peran kelembagaan sangat dominan dalam mendistribusikan kesejahteraan pada masyarakat.  Dalam welfare state, hak kepemilikan diserahkan kepada swasta sepanjang hal tersebut memberikan insentif ekonomi bagi pelakunya dan tidak merugikan secara sosial, namun kepemilikan dapat pula diserahkan kepada negara manakala pasar tidak responsif atau mengalami kegagalan untuk mencapai tujuan-tujuan sosial.  Penyerahan kepemilikan pada swasta pada saat pasar tidak reponsif atas sumberdaya tersebut hanya akan menimbulkan kesejangangan kesejahteraan. Disinilah peran negara diperlukan untuk mengintroduksi kelembagaan sebagai pengganti pasar yang mengalami kegagalan.

PROPERTY RIGHTS DAN EKONOMI KELEMBAGAAN Masih ingat eksternalitas?  Keberadaanya diakui oleh ekonomi klasik/neoklasik, namun pasar tidak dapat menyelesaikannya sehingga diperlukan intervensi pemerintah.  Ronald Coase menolak kehadiran intervensi pemerintah dalam menyelesaikan persoalan eksternalitas. Menurutnya, eksternalitas dapat diselesaikan melalui mekanisme pasar asalkan hak kepemilikan telah diatur dengan baik.  Artinya, semua komoditas dan jasa telah memiliki status kepemilikan yang jelas. Contoh: jika industri akan membuang limbah ke sungai maka ia harus membayar/memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan. Hal ini dapat dilakukan jika hak masyarakat atas jasa lingkungan sungai telah mendapatkan pengakuan. Peran pemerintah mempertegas/menjamin hak-hak masyarakat atas jasa lingkungan tersebut

Perbandingan Kelembagaan Kapitalis antara AS, Jerman dan Jepang Kriteria

Jerman

Jepang

Demokrasi sosial

Demokrasi pembangunan, birokrasi kuat, reciprocal consent antara negara pasar

Institusi Ekonomi Desentralisasi, pasar terbuka, pasar modal yang tdk terkonsentrasi, tradisi antitrust, kepemilikan swasta, tidak ada ruang bagi BUMN

Pasar yang terorganisir, pasar modal terpusat pada bank, ada kepemilikan negara untuk SD ekonomi strategis

Pasar terpimpin, sulit melakukan penetrasi ke pasar, jaringan bisnis ketat (jika ada perusahaan yang kurang efisien pemerintah turun tangan). Kebijakan pemerintah mempengaruhi pasar, negara mengadakan kordinasi integratif dengan pihak swasta. Ada kepemilikan negara

Ideologi Ekonomi Dominan

Kemitraan sosial (social partnership)

Technonationalism (paham/keyakinan bahwa negara harus dikelola oleh para teknokrat)

Institusi Politik

AS Demokrasi liberal

Kebebasan usaha (free enterprise liberalism)

DINAMIKA PROPERTY RIGHTS

o Dinamis: mengalami perubahan seriring dengan perubahan sistem politik, sosial, budaya dan teknologi. o Ketika jumlah manusia masih sedikit sementara sumberdaya masih melimpah tidak perlu adanya kepemilikan, tidak perlu adanya aturan main yang mengatur kepemilikan o Kepemilikan bersama yang secara tradisional hidup dan efektif menjaga keseimbangan pemanfaatan sumberdaya alam mengalami tekanan hebat seiring dengan meningkatkan jumlah populasi manusia sehingga kepemilikan individu menjadi alternatif yang dipilih

PERUBAHAN PROPERTY RIGHTS

Common Property Regime

Barang Kepemilikan privat dan beberapa kepemilikan lain

Kelompok Terbuka: Keanggotaan Sukarela Commons pool

Barang publik murni Barang bersama terbatas (commons or club goods

Kelompok tertutup : Keanggotaan wajib (compulsary) Barang diproduksi dengan kepemilika n private

Kepemilika n publik

Barang diproduksi dengan kepemilika n publik Kepemilika n masyaraka t

PROPERTY RIGHTS DAN EFISIENSI EKONOMI Efisiensi: upaya untuk memperoleh output yang lebih banyak dengan input yang sama Dapat ditempuh melalui tiga cara: 1. Meningkatkan spesialisasi tenaga kerja 2. Meningkatkan kapasitas dan inovasi teknologi 3. Meningkatkan kepastian status kepemilikan 1. Pemberian status/perlindungan hak kepemilikan atas temuan teknologi atau produksi barang baru berimplikasi terhadap peningkatan produktifitas dan efisiensi ekonomi 2. Ketidakjelasan kepemilikan terhadap SDA menyebabkan terjadinya kecenderungan eksploitasi besar-besaran yang dalam jangka panjang akan menurunkan efisiensi ekonomi