PENGALIHAN STATUS KEPEGAWAIAN PKB : WAJIB VS PILIHAN (Bandung, 13 April 2016) Direktur Perundang-Undangan Badan Kepegawaian Negara (BKN) berkesempatan menyampaikan Peraturan Kepala BKN No. 06 Tahun 2016 tanggal 23 Maret 2016 tentang Pelaksanaan Pengalihan PNS Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan fungsional penyuluh keluarga berencana dan petugas lapangan keluarga berencana menjadi PNS Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional. Terbitnya peraturan ini sangat dinanti oleh banyak pihak baik BKKBN maupun SKPDKB, khususnya PKB/PLKB yang akan diserahkan oleh pemerintah daerah ke BKKBN. Meskipun terbilang telat diterbitkan, tetapi peraturan ini telah memberi kejelasan tentang “siapa” yang wajib diserahkan dan sipa yang boleh memilih untuk dialihkan statusnya dari pegawai daerah menjadi pegawai BKKBN. Selain kejelasan personel yang diserahkan juga menjadi pedoman untuk proses serah terima PKB/PLKB. Sebagaimana kita tahu bahwa isu pengalihan status PKB sudah dihembuskan sejak keluarnya UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya SE Mendagri No: 120/253/SJ Tanggal 16 Januari 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Setelah Ditetapkan UU No. 23 Tahun 2014. Isu pengalihan status kepegawaian PKB membuat banyak PKB merasa bingung atau bahasa kerennya saat ini “galau”. Bagi sebagian PKB yang saat ini masih aktif sebagai PNS dengan jabatan fungsional PKB, merasakan kerinduan
untuk
kembali
menjadi
pegawai
BKKBN
lagi.
Mereka
merasa
kesejahteraan mereka kurang diperhatikan saat mereka menjadi pegawai daerah. Mereka menaruh harapan yang sangat besar dengan adanya alih status ini, yang mana mereka berharap saat kembali menjadi pegawai BKKBN kesejahteraan mereka diperhatikan, apalagi saat ini pegawai BKKBN mendapat tunjangan kinerja yang tentunya akan membuat kesejahteraan mereka meningkat. Tetapi disisi lain ada sebagian PKB yang masih aktif, merasa was-was dan ketakutan ketika alih status tersebut dijalankan. Hal ini dikarenakan mereka takut untuk dimutasi keluar daerah dimana saat ini mereka bertugas. Bahkan tidak banyak yang ketakutan akan dipindahkan ke daerah indonesia timur seperti papua ataupun papua barat yang memiliki sedikit PKB. Lain lagi dengan PKB yang berasal dari formasi CPNS/PNS tahun 2010 sampai dengan 2015. Pada dasarnya mereka banyak yang kurang berminat menjadi PKB, mereka melamar formasi PKB hanya untuk dapat diterima
sebagai PNS. Dalam kondisi ini, tentunya isu pengalihan status kepegawaian banyak yang ditanggapi negatif oleh mereka. Mereka beranggapan jabatan fungsional PKB kurang bergengsi dalam jenjang karir mereka sebagai Aparatur Sipil Negara. Banyak diantara mereka yang berharap menduduki jabatan struktural yang dianggap mereka lebih bergengsi dan lebih menjanjikan, terutama bagi mereka yang saat ini bertugas di kabupaten/kota pemekaran yang tentunya membutuhkan banyak SDM untuk menduduki jabatan struktural. Akan tetapi harapan mereka dipupuskan oleh keluarnya SE Mendagri No: 120/5935/SJ Tanggal 16 Oktober 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengalihan Urusan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam SE tersebut secara jelas disebutkan bahwa sejak SE tersebut dikeluarkan, tidak boleh ada mutasi personel, sarana dan prasarana serta dokumen terkait pengalihan status kepegawaian dan aset demi menjaga validitas data yang ada. Surat Edaran tersebut, juga berlaku untuk PKB, yang artinya tidak ada pilihan bagi PKB untuk tidak dialihkan statusnya dari pegawai daerah menjadi pegawai pusat. Terbitnya surat ini banyak ditolak oleh PKB yang kurang setuju untuk dialihkan statusnya, mereka merasa dipaksa mengikuti ketentuan yang masih membuat mereka galau seperti yang banyak dialami oleh PKB dari formasi CPNS/PNS 2010 sampai dengan 2015. Penolakan SE mendagri tersebut, secara terang-terangan dilakukan oleh seluruh PKB yang bertugas di DKI Jakarta. Mereka merasa kesejahteraanya terancam karena dalam dua tahun terakhir kesejahteraan mereka diperhatikan oleh pemerintah daerah. Penghasilan rata-rata meraka saat ini bisa mencapai Rp. 12.000.000/bulan, apabila mereka dialihkan statusnya menjadi pegawai pusat maka penghasilan mereka turun yang artinya kesejahteraan mereka menurun lagi. Tunjangan kinerja yang diterima oleh pegawai BKKBN tidak menjadikan mereka ingin kembali ke BKKBN sebagaimana yang dialami oleh PKB yang ada di kabupaten/kota lain di Indonesia, karena tunjangan kinerja yang mereka dapat saat ini dari pemerintah daerah jumlahnya lebih besar. Inilah dinamika yang ada di masyarakat, sejak adanya isu pengalihan status kepegawaian PKB dari pegawai daerah menjadi pegawai pusat.
Polemik isu pengalihan status kepegawaian PKB harus segera diakhiri mengingat batasan waktu inventarisasi yang diberikan oleh Kemendagri dalam hal pengalihan status kepegawaian sudah hampir habis. Keluarnya Peraturan Kepala BKN No. 06 Tahun 2016 tanggal 23 Maret tentang Pelaksanaan Pengalihan PNS Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan fungsional penyuluh keluarga berencana dan petugas lapangan keluarga berencana menjadi PNS Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional, seakan dapat menjadi jalan keluar dari polemik yang ada terlepas dari mau tidak mau atau setuju tidak setuju, tetap harus dijalankan karena inilah ketentuan yang ada saat ini. Dalam peraturan tersebut ada dua hal yang harus menjadi perhatian terkait wajib tidaknya PKB untuk dialihkan statusnya menjadi pegawai pusat.
Adapun
ketentuannya dalah sebagai berikut: Pertama, PNS yang melaksanakan
urusan pemerintahan Penyuluh/Petugas
Lapangan KB kabupaten/kota yang wajib dialihkan ke BKKBN meliputi; (a) PNS yg menduduki jabatan fungsional Penyuluh KB; (b) PNS yg menduduki jabatan Petugas Lapangan KB; dan (c) CPNS/PNS yg mengisi formasi jabatan fungsional Penyuluh KB. Kedua, PNS yang melaksanakan urusan pemerintahan Penyuluh/Petugas Lapangan KB kabupaten/kota yang dapat dialihkan ke BKKBN meliputi; (a) PNS yang telah mengikuti dan lulus Latihan Dasar Umum (LDU) dan saat ini menduduki jabatan selain Penyuluh Keluarga Berencana dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana; (b) PNS selain Penyuluh Keluarga Berencana dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana yang ditugaskan sebagai pelaksana penyuluhan Keluarga Berencana. Mencermati peraturan tersebut diatas tampaknya sudah jelas siapa yang wajib dan siapa yang boleh memilih untuk dialihkan status kepegawaiannya, sehingga tidak ada alasan bagi siapapun untuk tidak mengikuti ketentuan tersebut. Lantas bagaimanakah apabila ada Penyuluh/Petugas Lapangan KB kabupaten/kota yang wajib dialihkan ke BKKBN tetapi tidak mau dialihkan. Direktur Perundang-Undangan BKN mengembalikan lagi permasalahan tersebut kepada masing-masing personil, karena itu adalah hak mereka. Akan tetapi beliau menegaskan bahwa apabila personil tersebut dalam database BKN masih tercatat sebagai PNS yang menduduki jabatan fungsional Penyuluh KB, PNS yang menduduki jabatan Petugas Lapangan
KB; dan CPNS/PNS yg mengisi formasi jabatan fungsional Penyuluh KB dan tidak mau dialihkan maka mereka akan mengalami kesulitan dalam mendapatkan pelayanan kepegawaian. Salah satu contohnya adalah pelayanan kepegawaian dalam hal kenaikan pangkat, mereka terancam hanya dapat naik pangkat sekali sepanjang karirnya sebagai PNS apabila mereka tidak menduduki formasi yang ditentukan saat mereka melamar CPNS/PNS. Dalam penjelasannya, beliau menyatakan bahwa apabila ada PNS yang ingin mutasi jabatan dari jabatan fungsional tertentu ke jabatan fungsional umum disarankan untuk mengikuti ketentuan yang ada. Memang tidak menutup kemungkinan ada orang-orang tertentu yang dalam karirnya merasa bahwa jabatannya kurang sesuai dengan minat/kompetensi yang dimiliki, sehingga untuk pengembangan dirinya dalam berkarir diperbolehkan untuk mutasi jabatan tetapi harus sesuai dengan ketentuan yang ada. Dalam hal ini apabila ada PKB yang akan mutasi ke jabatan fungsional umum/struktural disarankan untuk mengikuti ketentuan yang ada. Adapun untuk saat ini, alangkah lebih baik jika mereka mengikuti ketentuan yang ada terlebih dulu. Dalam peraturan tersebut juga mengatur tentang ketentuan pengalihan status kepegawaian PKB/PLKB, adapun ketentuannya adalah sebagai berikut: (1) PNS Kab/Kota yang dialihkan, ditempatkan pada unit kerja yang menyelenggarakan urusan yang dialihkan; (2) PNS yang menduduki jabatan fungsional yang telah dialihkan, tetap menduduki Jabatan Fungsional; (3) Pengalihan PNS ditetapkan terhitung mulai bulan 1 oktober 2016; (4) PNS yang dialihkan ke Provinsi, gaji dan tunjangan dibebankan pada Provinsi mulai Januari 2017 dan yang dialihkan ke BKKBN gaji dan tunjangan dibebankan ke BKKBN mulai 1 Januari 2017; (5) Pemberian gaji dan tunjangan PNS untuk bulan November dan Desember 2016 tetap dibebankan pada APBD Kabupaten/Kota. Jika memperhatikan ketentuan tersebut maka tentunya kekhawatiran PKB yang akan dimutasi kedaerah indonesia timur setelah mereka menjadi pegawai BKKBN tentunya tidak akan terjadi, karena adanya pengalihan status kepegawaian PKB/PLKB dari pegawai daerah menjadi pegawai pusat juga membuka kesempatan bagi BKKBN untuk dapat mengajukan usulan formasi PKB/PLKB dalam penerimaan CPNS/PNS.
Adapun proses pengalihan status kepegawaian PKB/PLKB dapat dilihat dalam skema berikut:
Sekda Kabupaten/Kota membuat daftar nominatif PNS yang melaksanakan tugas Pengawas Ketenagakerjaan yang akan diaktifkan untuk disampaikan ke pejabat yang berwenang di Propinsi
Pejabat Yang Berwenang (Sekretaris Daerah Propinsi) membuat daftar nominatif Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan pengawas ketenagakerjaan yang akan dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Propinsi.
Daftar Nominatif yang telah dibuat oleh Pejabat yang Berwenang disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kakanreg BKN dan tembusan Dirjen Pembinaan Pengawas Ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan form yang ditentukan oleh Kepala BKN.
Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kakanreg BKN menetapkan keputusan pengalihan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan usulan dari pejabat yang berwenang.
Keputusan Pengalihan yang ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan melalui Pejabat yang Berwenang, dan tembusan disampaikan kepada Mendagri, Gubernur, Bupati, dan Walikota.
Memperhatikan skema diatas tentunya membutuhkan waktu yang tidak singkat, oleh karena itu BKN telah memiliki roadmap pengalihan status kepegawaian PKB/PLKB dari pegawai daerah menjadi pegawai pusat. Adapun roadmap yang ditentukan oleh BKN adalah sebagai berikut :
Sumber Direktorat Perundang-Undangan BKN Tahun 2016
Jika mencermati peraturan ini sudah cukup jelas apa yang harus dilakukan oleh kabupaten/kota dan BKKBN dalam menghadapi pengalihan status kepegawaian PKB/PLKB, dan harapannya PKB/PLKB yang ada di kabupaten/kota mau mentaati ketentuan/peraturan yang ada sehingga proses dapat berjalan lancar. (rien)
