PENGADAAN CCTV UNTUK PEREMAJAAN CCTV STASIUN LINTAS JABODETABEK

DOKUMEN LELANG / RKS (RENCANA KERJA DAN SYARAT) NOMOR DOKUMEN : 2299/ LL/ KCJ/ RKS/ X/2015 Tanggal, 05 Oktober 2015

PENGADAAN CCTV UNTUK PEREMAJAAN CCTV STASIUN LINTAS JABODETABEK

PT. KAI Commuter Jabodetabek Stasiun Juanda Lt. 2 Jl. Ir. H. Juanda I, Jakarta Pusat 10120 Telepon : (021) 345 3535 / Fax: (021) 348 34084 www.krl.co.id

KATA PENGANTAR

Terima Kasih kami sampaikan kepada para peserta yang telah berpartisipasi untuk mengikuti Pengadaan Dan Pemasangan Papan Informasi KRL di Stasiun Jabodetabek Anggaran 2015.

PT KAI Commuter Jabodetabek (KCJ) adalah anak perusahaan PT. Kereta Api (Persero) yang bergerak dalam bidang jasa pengelolaan angkutan Kereta Rel Listrik (KRL) untuk daerah Jabodetabek (Jakarta Bogor Depok Tangerang Bekasi).

Kepada calon peserta Pengadaan diharapkan untuk mempelajari terlebih dahulu Dokumen Lelang/ RKS ini dengan cermat agar tidak terdapat kesalahan dalam mengikuti pelaksanaan pengadaan ini. Kesalahan pada pengajuan penawaran dapat menggugurkan atau tidak lulus evaluasi, untuk itu calon peserta diharuskan melaksanakan ketentuan dalam pengadaan ini dengan lengkap dan benar.

Dokumen yang sudah diserahkan kepada panitia menjadi hak panitia dan tidak akan dikembalikan kecuali Jaminan Penawaran untuk peserta yang tidak menang/gugur. Hasil evaluasi Pengadaan ini akan diumumkan oleh panitia kepada seluruh peserta. Apabila masih terdapat hal – hal yang belum jelas, peserta dapat meminta keterangan / penjelasan kepada panitia.

Demikian kami sampaikan, dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Panitia Pengadaan

Ketua

RENCANA KERJA DAN SYARAT–SYARAT (RKS)

PEKERJAAN

:

Pengadaan CCTV Untuk Peremajaan CCTV Stasiun Lintas JABODETABEK

TAHUN ANGGARAN

:

2015

LOKASI

:

PT. KAI Commuter Jabodetabek

Daftar Isi

1.

Kata Pengantar

2.

Daftar isi

3.

BAB I

INSTRUKSI KEPADA PESERTA LELANG

I. 1

4.

BAB II

DATA LELANG

II.1

5.

BAB III

BENTUK SURAT PENAWARAN, SURAT KUASA, SURAT PERJANJIAN

III.1

6.

BAB IV

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK

IV.1

7.

BAB V

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

8.

BAB VI

KERANGKA ACUAN KERJA

9.

BAB VII

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA SATUAN

10.

PENGESAHAN DOKUMEN PENGADAAN

V.1 VI.1 VII.1 VIII.1

BAB I INSTRUKSI KEPADA PESERTA LELANG A. UMUM

1. PENGGUNA BARANG

1.1

2. PENYEDIA BARANG

2.1

Perusahaan yang berbadan hukum yang bergerak dalam bidang Pengadaan Barang Mekanikal dan Elektrikal

3. PERSYARATAN PESERTA LELANG

3.1

Pelelangan ini dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang yang memenuhi persyaratan pelelangan umum dengan pasca kualifikasi.

3.2

Peserta lelang harus menyerahkan dokumen penawaran yang dipersyaratkan dalam dokumen lelang.

3.3

Peserta lelang yang telah memenuhi kewajiban perpajakan sesuai perundang-undangan yang berlaku.

4.1

Pelelangan dilakukan dengan pasca kualifikasi, dokumen kualifikasi disampaikan bersamaan dengan dokumen penawaran.

4.2

Formulir Isian Kualifikasi tercantum dalam BAB III Dokumen Lelang ini.

5.1

Setiap peserta lelang atas nama sendiri atau sebagai anggota kemitraan hanya boleh menyerahkan satu penawaran untuk satu paket pelelangan pekerjaan.

5.2

Peserta lelang yang menyerahkan lebih dari satu penawaran untuk setiap pelelangan pekerjaan selain penawaran alternative (bila diminta) akan digugurkan.

5.3

Jumlah dokumen penawaran yang harus disampaikan oleh peserta lelang sesuai dengan bab 1 pasal 18.1.

6. BIAYA PENAWARAN

6.1

Semua biaya yang dikeluarkan oleh Penyedia Barang untuk mengikuti pelelangan menjadi beban Penyedia Barang dan tidak mendapat penggantian dari Pengguna Barang.

7. PENJELASAN DOKUMEN LELANG

7.1

Panitia pengadaan memberikan penjelasan mengenai dokumen lelang pada waktu dan tempat sesuai ketentuan dalam data lelang.

7.2

Dalam acara penjelasan lelang, dijelaskan mengenai :

4. KUALIFIKASI LELANG

5. SATU PENAWARAN SETIAP SATU PESERTA LELANG

Pengguna Barang/Jasa adalah PT. KAI Commuter Jabodetabek

1. Metode penyelenggaraan pelelangan; 2. Cara penyampaian penawaran (satu sampul atau dua sampul atau dua tahap); 3. Dokumen yang harus dilampirkan dalam dokumen penawaran;

I.1 BAB I : INTRUKSI KEPADA PESERTA LELANG

4. Acara pembukaan dokumen penawaran; 5. Metode evaluasi; 6. Hal-hal yang menggugurkan penawaran; 7. Jenis kontrak yang akan digunakan; 8. Ketentuan dan cara evaluasi berkenaan dengan preferensi harga atas penggunaan produksi dalam negeri; 9. Besaran, masa berlaku dan penjamin yang dapat mengeluarkan jaminan penawaran. 7.3

Pertanyaan dari peserta lelang, jawaban dari panitia pengadaan, keterangan lain termasuk perubahannya, dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan (BAP). BAP ditandatangani oleh panitia pengadaan dan minimal 2 (dua) wakil peserta yang hadir.

7.4

Apabila dalam BAP terdapat hal-hal/ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu ditampung, maka panitia pengadaan harus menuangkan ke dalam addendum dokumen lelang yang menjadi bagian tak terpisahkan dari dokumen lelang dan harus disampaikan dalam waktu bersamaan kepada semua peserta lelang secara tertulis.

7.5

Peserta lelang yang tidak hadir pada saat penjelasan dokumen lelang tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/ menggugurkan penawarannya.

B. DOKUMEN LELANG 8. ISI DOKUMEN LELANG

8.1

Dokumen Lelang terdiri dari : Bab I.

INSTRUKSI KEPADA PESERTA LELANG;

Bab II.

DATA LELANG;

Bab III.

BENTUK SURAT;

Bab IV.

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK;

Bab V.

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK;

Bab VI.

SPESIFIKASI TEKNIS;

Bab VII.

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA;

Bab VIII.

PENGESAHAN DOKUMEN PENGADAAN; Adendum (bila ada)

9. KLARIFIKASI DOKUMEN LELANG

9.1

Calon Peserta Lelang yang memerlukan klarifikasi atas isi dokumen lelang dapat memberitahukan kepada panitia pengadaan secara tertulis dan diterima oleh panitia pengadaan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran.

9.2

Panitia pengadaan wajib menanggapi setiap klarifikasi secara tertulis,


sebelum addendum dokumen lelang diterbitkan. 10. ADDENDUM DOKUMEN LELANG

10.1

Sebelum batas waktu penyampaian penawaran berakhir, Pengguna Barang dapat mengubah ketentuan dokumen lelang dengan menerbitkan addendum.

10.2

Setiap Addendum yang diterbitkan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dokumen lelang dan harus disampaikan secara tertulis dalam waktu bersamaan kepada semua peserta lelang.

10.3

Apabila addendum diterbitkan oleh Pengguna Barang kurang dari 3 (tiga) hari kerja dari batas akhir pemasukan penawaran, maka untuk memberi waktu yang cukup kepada peserta lelang dalam penyiapan penawaran, Pengguna Barang wajib mengundurkan batas akhir pemasukan penawaran.

C. PENYIAPAN PENAWARAN 11. BAHASA PENAWARAN

11.1

Semua dokumen penawaran harus menggunakan Bahasa Indonesia.

12. DOKUMEN PENAWARAN

12.1

Dokumen penawaran terdiri dari : (a) Surat penawaran; harus bermaterai cukup, ditanda tangani oleh yang berhak dan dicap perusahaan /koperasi/lembaga. (b) Lampiran surat penawaran; terdiri dari: 1. 2. 3. 4.

13. HARGAPENAWARAN

Jaminan Penawaran; Daftar kuantitas dan harga; Surat kuasa (bila diperlukan); Lampiran lain yang ditentukan dalam dokumen lelang;

daftar simak

13.1

Harga penawaran adalah harga yang tercantum dalam surat penawaran berdasar jumlah rincian dalam daftar kuantitas dan harga.

13.2

Harga penawaran harus ditulis dengan jelas dalam angka dan huruf. Dalam hal angka dan huruf berbeda, maka yang digunakan adalah dalam huruf. Apabila harga penawaran dalam huruf tidak bisa diartikan/tidak bermakna, maka pada saat pembukaan penawaran ditulis “TIDAK JELAS”, dalam evaluasi penawaran tidak boleh digugurkan dan harga penawaran yang berlaku adalah harga penawaran terkoreksi.

13.3

Peserta lelang harus mengisi harga satuan dan jumlah harga untuk semua mata pembayaran dalam daftar kuantitas dan harga. Apabila harga satuan dicantumkan nol/tidak diisi untuk mata pembayaran tertentu, maka dianggap sudah termasuk dalam harga satuan mata pembayaran yang lain dan pekerjaan tersebut tetap harus dilaksanakan.

13.4

Semua pajak dan retribusi yang harus dibayar oleh Penyedia Barang dalam pelaksanaan kontrak, serta pengeluaran lainnya sudah termasuk dalam harga penawaran.


14. MATA UANG PENAWARAN DAN CARA PEMBAYARAN

13.5

Harga satuan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga adalah tetap.

14.1

Harga satuan dasar, harga satuan pekerjaan dan jumlah harga penawaran harus menggunakan mata uang Rupiah.

14.2

Cara pembayaran dilakukan sesuai ketentuan dalam data lelang.

15. MASA BERLAKUNYA 15.1 PENAWARAN

Masa berlakunya penawaran adalah sesuai ketentuan dalam data lelang.

15.2

Dalam keadaan khusus, sebelum akhir masa berlakunya penawaran, panitia pengadaan dapat meminta kepada peserta lelang secara tertulis untuk memperpanjang masa berlakunya penawaran tersebut dalam jangka waktu tertentu.

15.3

Peserta lelang dapat: a. Menyetujui permintaan tersebut tanpa mengubah penawaran, tetapi meminta memperpanjang masa berlakunya jaminan penawaran untuk jangka waktu tertentu dan menyampaikan pertanyaan perpanjangan masa berlakunya penawaran dan perpanjangan jaminan penawaran kepada panitia pengadaan; b. Menolak permintaan tersebut secara tertulis dan penawarannya tidak disita dan tidak dikenakan sangsi.

16. JAMINAN

jaminan

16.1

Peserta Lelang harus menyediakan jaminan penawaran dalam mata uang Rupiah. Nilai dan masa berlakunya sesuai ketentuan dalam data lelang.

16.2

Jaminan Penawaran harus diterbitkan oleh bank umum (tidak termasuk bank perkreditan rakyat).

16.3

Bentuk jaminan penawaran harus sesuai dengan ketentuan dalam bentuk jaminan.

16.4

Penawaran yang tidak dilampiri jaminan penawaran sesuai ketentuan dinyatakan gugur.

16.5

Jaminan penawaran dari peserta lelang yang tidak dikembalikan segera setelah penetapan pemenang lelang.

16.6

Jaminan penawaran dari pemenang lelang dikembalikan segera setelah pemenang lelang menyerahkan jaminan pelaksanaan.

16.7

Jaminan Penawaran akan disita apabila:

PENAWARAN

menang

(a)

Peserta lelang menarik penawarannya selama masa berlakunya penawaran; atau

(b)

Peserta lelang menolak koreksi aritmatik penawarannya sesuai dengan Pasal 28.1; atau

(c)

Pemenang lelang mengundurkan diri; atau

(d)

Pemenang lelang dalam batas waktu yang ditentukan gagal: 1).

atas

harga

Menyerahkan jaminan pelaksanaan; atau


2). 17. BENTUK DAN PENANDAAN PENAWARAN

Menandatangani surat perjanjian.

17.1

Peserta Lelang harus menyiapkan 1 (satu) dokumen penawaran asli sesuai Pasal 12.1. dan diberi tanda “ASLI” dan 2 (dua) dokumen penawaran rekaman yang masing-masing diberi tanda “REKAMAN”. Apabila terdapat perbedaan antara dokumen penawaran asli dan rekaman, maka dokumen penawaran asli yang berlaku.

17.2

Dokumen penawaran asli dan rekaman harus ditandatangani oleh orang yang berhak atas nama badan usaha peserta lelang sesuai dengan akta pendirian dan perubahannya.

17.3

Dokumen penawaran tidak boleh ada perubahan, penghapusan atau penambahan, kecuali untuk memperbaiki kesalahan yang dibuat peserta lelang dan perbaikan tersebut harus diparaf oleh orang yang menandatangani penawaran.

D. PENYAMPAIAN PENAWARAN

18. SAMPUL DAN TANDA 18.1 PENAWARAN

Peserta menyiapkan Sampul Penawaran: a. Sampul I : Dokumen Administrasi dan Teknis b.Sampul II : Dokumen Penawaran Harga c. Sampul Luar: Untuk memasukkan dokumen Sampul I dan II

18.2

Peserta lelang harus memasukan dokumen Administrasi dan Teknis serta 2 (dua) rekamannya masing-masing dijilid dimasukan ke dalam sampul I, ditutup rapat, direkat untuk menjaga kerahasiaan dan diberi tanda “DOKUMEN ADMINISTRASI dan TEKNIS Dokumen Administrasi adalah: a. Surat penawaran asli Administrasi dan Teknis tanpa menyebutkan besaran harga yang ditawarkan, bermaterai cukup (Rp. 6.000), dicap serta mencantumkan masa berlakunya penawaran. Ditandatangani oleh pimpinan/direktur utama atau penerima kuasa dari pemimpin/direktur utama yang namanya tercantum dalam akte pendirian/perubahan atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat atau pejabat yang menurut perjanjian kerja sama adalah yang berhak mewakilinya. b. Fotocopy Akte Perusahaan dan perubahannya (bila ada), fotocopy SIUP, fotocopy Surat Pengukuhan Pengusahaa Kena Pajak (PKP), NPWP dan surat bukti setoran pajak 3 bulan terakhir, fotocopy Surat Keterangan Domisili dan dokumen terkait lainnya yang dijabarkan pada daftar simak Dokumen Teknis terdiri dari: a). Pendahuluan Uraian singkat latar belakang Penyedia Barang, meliputi organisasi dan pengalaman. I.5

BAB I : INTRUKSI KEPADA PESERTA LELANG

b). Pengalaman perusahaan Penyedia Barang harus menjelaskan pengalaman perusahaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir yang sesuai dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan dilampiri bukti Referensi Pengguna atau Berita Acara Serah Terima Pekerjaan atau Kontrak. 18.3

Kemudian Peserta lelang memasukkan dokumen Penawaran Harga (SPH) asli dan 2 (dua) rekamannya masing-masing dijilid dimasukkan kedalam sampul II, ditutup rapat, direkat untuk menjaga kerahasiaan dan diberi tanda “DOKUMEN PENAWARAN HARGA SuratPenawaran Harga (SPH) terdiri dari: Penawaran Harga yang diajukan harus sudah memperhitungkan besarnya keuntungan dan pajak. Surat Penawaran Harga bermaterai cukup, bertanggal, ditandatangani oleh yang berhak, dan dicap.

18.4

19. PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN

Sampul I dan Sampul II diatas dimasukan kedalam sampul luar, pada sampul luar harus ditulis:

(a)

Alamat Pengguna barang, sesuai dengan ketentuan dalam Data Dokumen Seleksi, pada bagian tengah;

(b)

Jenis pekerjaan, tempat, hari, tanggal, bulan, tahun, jam pemasukan, sesuai ketentuan dalam Data Dokumen Lelang, pada sudut kiri atas; dan

(c)

“JANGAN DIBUKA SEBELUM WAKTU PENAWARAN”, pada sudut kanan atas.

PEMBUKAAN

18.5

Sebagai tambahan identifikasi yang diperlukan dalam Pasal 19.1 sampul dalam harus ditulis nama alamat peserta lelang untuk pengembalian penawaran tanpa dibuka dalam hal penawaran dinyatakan terlambat, sesuai dengan Pasal 21.

19.1

Penyampaian dokumen penawaran dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: a. Langsung 1)

Peserta lelang secara langsung menyampaikan dokumen penawarannya ke dalam kotak/tempat pemasukan dokumen penawaran yang telah disediakan oleh panitia pengadaan.

2)

Batas waktu paling lambat untuk pemasukan dokumen penawaran ke dalam kotak/tempat pemasukan dokumen penawaran harus sesuai dengan ketentuan dalam dokumen lelang yaitu sebelum batas waktu penutupan pemasukan dokumen penawaran.

3)

Pada batas waktu pemasukan dokumen penawaran


berakhir, panitia pengadaan menyatakan penyampaian dokumen penawaran ditutup, menolak dokumen penawaran yang terlambat, dan menolak penambahan dokumen penawaran. b. Melalui pos atau layanan hantaran/expedisi 1)

Dokumen penawaran yang dikirim melalui hantaran/expedisi menggunakan sampul sampul luar sesuai ketentuan, Panitia langsung memberi catatan tanggal dan jam pada sampul luar.

pos/layanan dalam dan pengadaan penerimaan

2)

Panitia pengadaan membuat Berita Acara Penerimaan dokumen penawaran yang sampul luarnya masih dalam keadaan tertutup, kemudian dokumen penawaran tersebut dimasukkan ke dalam kotak/tempat pemasukan dokumen penawaran.

3)

Panitia pengadaan menolak dokumen penawaran yang terlambat. Dokumen penawaran yang terlambat sampul luarnya dibuka untuk mengetahui alamat penawar dan dokumen penawaran tersebut oleh panitia pengadaan diberitahu atau dikembalikan kepada penawar setelah pada sampul luarnya diberi catatan tanggal dan jam penerimaan. Nama, alamat penawar, serta sampul luar disimpan oleh panitia pengadaan.

20. BATAS AKHIR WAKTU PENYAMPAIAN PENAWARAN

20.1

Dokumen Penawaran harus disampaikan kepada panitia pengadaan paling lambat pada tempat dan waktu sesuai ketentuan dalam data lelang.

20.2

Panitia pangadaan dapat mengundurkan batas akhir waktu penyampaian penawaran dengan mencantumkan dalam addendum dokumen lelang.

21. PENAWARAN TERLAMBAT

21.1

Setiap penawaran yang diterima oleh panitia pangadaan setelah batas akhir waktu penyampaian penawaran akan ditolak dan dikembalikan kepada peserta lelang dalam keadaan tertutup (sampul dalam tidak dibuka).

22. PERUBAHAN DAN PENARIKAN PENAWARAN

22.1

Peserta Lelang boleh menarik, mengubah, mengganti dan menambah dokumen penawarannya, setelah penyampaian penawaran dengan memberitahukan secara tertulis sebelum batas akhir waktu penyampaian penawaran.

22.2

Pemberitahuan penarikan, pengubahan, penggantian atau penambahan dokumen penawaran harus dibuat secara tertulis dan dimasukkan ke dalam sampul yang direkat, ditandai dan disampaikan sesuai dengan Pasal 20 dengan menambahkan tanda “PENARIKAN” / “PENGUBAHAN” / “PENGGANTIAN” atau “PENAMBAHAN” pada sampul luar.

22.3

Penawaran tidak dapat ditarik, diubah, diganti atau ditambah setelah batas akhir waktu penyampaian penawaran sesuai Pasal I.7


21.1. 22.4

Penarikan Penawaran dalam kurun waktu antara batas akhir penyampaian penawaran sesuai Pasal 21.1. dan akhir masa berlakunya penawaran sesuai Pasal 15.1. dikenakan sanksi penyitaan jaminan penawaran sesuai Pasal 16.7.a.

E. PEMBUKAAN DAN EVALUASI PENAWARAN

23. PEMBUKAAN PENAWARAN

23.1

23.2

23.3

23.4

23.5 23.6

23.7

23.8

Setelah pemasukan dokumen penawaran ditutup, perubahan atau susulan pemberian bahan dan penjelasan secara lisan atau tertulis atas dokumen penawaran yang telah disampaikan tidak dapat diterima. Para penawar atauwakil penawar yang hadir harus memperlihatkan identitas KTP/Kartu Pegawai atau surat keterangan/penugasan dari perusahaan untuk menghadiri pembukaan dokumen penawaran dan menandatangani daftar hadir sebagai bukti kehadirannya. Panitia pengadaan meminta kesediaan 2 (dua) orang wakil dari penawar yang hadir sebagai saksi. Apabila tidak terdapat wakil penawar yang hadir pada saat pembukaan, panitia menunda pembukaan kotak/tempat pemasukan dokumen penawaran sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh panitia pengadaan. Setelah batas waktu yang ditentukan tidak ada penawar yang hadir, maka pembukaan penawaran dilaksanakan dengan disaksikan 2 (dua) saksi yang bukan anggota panitia pengadaan, yang ditunjuk oleh panitia pengadaan. Panitia pengadaan meneliti isi kotak/tempat pemasukan dokumen penawaran dan menghitung jumlah sampul penawaran yang masuk (tidak dihitung surat pengunduran diri) dan bila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga), pelelangan tidak dapat dilanjutkan dan harus diulang. Selanjutnya panitia pengadaan membuka sampul luar penawaran,termasuk dokumen penarikan/ pengubahan/ penggantian/ penambahan (bila ada), di hadapan para penawar atau para wakil penawar yang hadir pada jam, hari, tanggal dan tempat sebagaimana telah ditentukan oleh panitia pengadaan. PEMBUKAAN SAMPUL I: Administrasi dan Teknis Sampul II tidak boleh dibuka dan dimasukan dalam sampul luar yang ditutup rapat dan disegel ditandatangani oleh panitia pengadaan serta wakil peserta dari perusahaan yang berbeda, sebelum disimpan oleh panitia pengadaan. Nama peserta lelang, penarikan, pengubahan, penggantian, penambahan dokumen penawaran, ada atau tidaknya jaminan penawaran, dan lampiran lain yang ditentukan dalam Dokumen Seleksi, dibacakan dengan jelas sehingga terdengar oleh semua peserta pada saat pembukaan penawaran. Bila ada dokumen yang tidak terlampir dan tidak subtansial sifatnya maka dapat segera disusulkan dalam hari yang sama dan dicatat I.8


23.9

pada Berita Acara Pembukaan Dokumen sebagal hal yang dapat dilengkapi. Setelah pembukaan sampul I panitia pengadaan membuat Berita Acara Pembukaan sampul I, yang sekurang-kurangnya memuat :

23.10

a)

Jumlah dokumen penawaran yang masuk;

b)

Jumlah dokumen penawaran yang lengkap dan tidak lengkap;

c)

Kelainan-kelainan yang dijumpai dalam dokumen penawaran;

d)

Keberatan/sanggahan dari peserta;

e)

Keterangan lain yang dianggap perlu;

f)

Tanda tangan anggota panitia pengadaan dan wakil peserta yang hadir;

PEMBUKAAN SAMPUL II: PENAWARAN BIAYA Panitia pengadaan mengundang peserta yang lulus evaluasi teknis untuk menghadiri acara pembukaan penawaran sampul II sebagai berikut: a)

Panitia pengadaan menyebutkan peserta yang lulus evaluasi teknis;

b)

Panitia pengadaan membuka sampul II dari seluruh peserta yang lulus evaluasi teknis;

c)

Panitia pengadaan membacakan dan menulis penawaran dari tiap peserta yang lulus evaluasi teknis;

d)

Panitia pengadaan melakukan evaluasi gabungan teknis dan biaya sebagai berikut:

biaya

(1) Melakukan koreksi aritmatik; (2) Panitia pengadaan membuat berita acara pembukaan penawaran harga, yang mencantumkan penawaran harga, penawaran hargaterkoreksi (bila ada). Berita acara ditandatangani oleh panitia pengadaan dan wakil peserta

24. KERAHASIAAN PROSES

24.1

Proses evaluasi dokumen penawaran bersifat rahasia dan dilakukan oleh panitia pengadaan secara independen.

24.2

Informasi yang berhubungan dengan penelitian, evaluasi, klarifikasi, konfirmasi dan usulan calon pemenang lelang tidak boleh diberitahukan kepada peserta lelang atau orang lain yang tidak berkepentingan sampai keputusan pemenang diumumkan.

24.3

Setiap usaha peserta lelang untuk mencampuri proses evaluasi dokumen penawaran atau keputusan pemenang akan mengakibatkan ditolaknya penawaran yang bersangkutan.


25. KLARIFIKASI DAN KONFIRMASI PENAWARAN

26. PEMERIKSAAN PENAWARAN DAN PENAWARAN YANG MEMENUHI SYARAT

25.1

Untuk menunjang penelitian dan evaluasi dokumen penawaran, panitia pengadaan dapat melakukan klarifikasi. Peserta lelang harus memberikan tanggapan atas klarifikasi. Klarifikasi tidak boleh mengubah substansi dan harga penawaran. Klarifikasi dan tanggapan atas klarifikasi harus dilakukan secara tertulis.

25.2

Terhadap hal-hal yang diperlukan, panitia pengadaan dapat melakukan konfirmasi kepada peserta lelang dan instansi terkait.

26.1

Sebelum dilakukan evaluasi yang lebih rinci terhadap semua dokumen penawaran, panitia pengadaan akan meneliti apakah setiap penawaran:

26.2

(a)

Telah dibubuhi meterai, ditandatangani oleh yang berhak dan dicap;

(b)

Dilampiri jaminan penawaran; dan

(c)

Memenuhi ketentuan dokumen lelang.

Penawaran yang memenuhi syarat adalah Penawaran yang sesuai ketentuan dokumen lelang, tanpa adanya penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat. Penawaran dengan penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat adalah: (a) Jenis penyimpangan yang berpengaruh terhadap hal-hal yang sangat substantif dan akan mempengaruhi lingkup, kualitas, dan hasil/kinerja/performance pekerjaan; (b) Substansi kegiatan tidak konsisten dengan dokumen lelang; (c) Persyaratan tambahan di luar ketentuan dokumen lelang yang akan menimbulkan persaingan tidak sehat dan/atau tidak adil di antara peserta lelang yang memenuhi syarat.

27. KOREKSI ARITMATIK

26.3

Apabila Penawaran tidak memenuhi ketentuan dokumen lelang, akan ditolak oleh panitia pengadaan dan tidak dapat diperbaiki (post bidding) sehingga menjadi memenuhi syarat kecuali pada kondisi butir 23.

27.1

Koreksi aritmatik dapat dilakukan sebelum evaluasi dokumen penawaran, sebagai berikut: (a)

Kesalahan kuantitas pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga disesuaikan dengan kuantitas yang tercantum dalam dokumen lelang.

(b)

Koreksi aritmatik pada daftar kuantitas dan harga dilakukan terhadap perkalian antara kuantitas yang sudah disesuaikan (butir (a)) dengan harga satuan beserta penjumlahannya, sebagai berikut: 1) Harga satuan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga tidak boleh dikoreksi; 2) Apabila terdapat kesalahan hasil pengalian antara kuantitas dengan harga satuan dan penjumlahan, maka dilakukan pembetulan dan yang mengikat adalah hasil I.10


koreksi; 3) Mata pembayaran yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah termasuk dalam harga satuan mata pembayaran yang lain, dan harga satuan dalam daftar kuantitas dan harga tetap diberikan kosong; 4) Hasil koreksi aritmatik pada daftar kuantitas dan harga tersebut harus diberikan kepada penawar dalam waktu secepatnya. (c)

Apabila terdapat perbedaan antara harga satuan pada daftar kuantitas dan harga, dengan harga satuan pada analisa harga satuan yang bersangkutan, maka yang mengikat adalah harga satuan pada daftar kuantitas dan harga.

27.2

Bila penawar tidak dapat menerima jumlah penawaran hasil koreksi aritmatik, maka penawarannya ditolak dan jaminan penawarannya disita sesuai Pasal 16.7

28. MATA UANG UNTUK 28.1 EVALUASI PENAWARAN

Penawaran akan dievaluasi berdasarkan mata uang Rupiah sesuai Pasal 14.1.

F. PEMENANG LELANG 29. KRITERIA PEMENANG 29.1

Pengguna Barang akan menetapkan pemenang lelang dari peserta lelang yang harga penawarannya terendah terkoreksi dan memenuhi syarat sesuai ketentuan dokumen lelang serta memenuhi syarat kualifikasi.

29.2

Panitia akan melakukan Pengumuman Pemenang secara terbuka atas hasil Pelelangan pada website www.krl.co.id

29.3

Peserta Lelang dapat melakukan sanggahan atas hasil pelelangan selambat-lambatnya 4 hari sesudah pengumuman pemenang dengan menyerahkan Jaminan Sanggahan dengan nilai sekurangkurangnya sama dengan nilai Jaminan Penawaran atau 3 % dari total harga penawaran.

29.4

Pengguna barang/jasa menjawab sanggahan dan bersifat final.

29.5

Bila sanggahan tidak benar maka Jaminan Sanggahan dapat dicairkan dan menjadi milik pengguna barang/jasa

30. HAK PENGGUNA BARANG UNTUK MENERIMA DAN MENOLAK PENAWARAN

30.1

Pengguna Barang mempunyai hak untuk menerima atau menolak salah satu atau semua penawaran dan membatalkan proses lelang setiap saat sebelum penetapan pemenang lelang, tanpa tuntutan dari peserta lelang yang bersangkutan dan tanpa kewajiban memberikan alasan apapun kepada peserta lelang, apabila dipandang seluruh penawaran tidak menunjukkan adanya persaingan yang sehat, terjadi pengaturan bersama (kolusi), dan tidak cukup tanggap terhadap dokumen lelang.

31. PENUNJUKAN

31.1

Sebelum Pengguna Barang menunjuk Penyedia Barang, panitia


PENYEDIA BARANG

pengadaan mengumumkan pemenang lelang. Peserta lelang yang berkeberatan atas pengumuman pemenang lelang tersebut dapat mengajukan sanggahan sesuai ketentuan dalam data lelang. 31.2

Sebelum akhir masa berlakunya penawaran yang ditetapkan, Pengguna Barang mengeluarkan Surat Penunjukan Rekanan (SPR) yang menjadi bagian dokumen kontrak.

32.1

Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diterbitkannya SPR(Surat Penunjukan Rekanan) Penyedia Barang harus menyerahkan jaminan pelaksanaan kepada Panitia Pengadaan dengan nilai sesuai ketentuan dalam data lelang.

32.2

Jaminan pelaksanaan yang berupa bank garansi harus dikeluarkan oleh bank umum (bukan bank perkreditan rakyat).

32.3

Apabila Penyedia Barang yang ditunjuk sebagai pemenang lelang gagal memenuhi Pasal 31.1. dan 31.2., maka dinyatakan batal sebagai pemenang lelang disita jaminan penawarannya dan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

33. PENANDATANGANAN KONTRAK

33.1

Penandatangan kontrak dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah penerbitan SPR dan setelah Penyedia Barang menyerahkan jaminan pelaksanaan.

34. JURU PENENGAH

34.1

Pengguna Barang mengusulkan nama orang sebagi juru penengah (mediator/konsiliator) sesuai ketentuan dalam data lelang yang akan ditunjuk sebagai mediator/konsiliator untuk pelaksanaan kontrak :

32. JAMINAN PELAKSANAAN

a. Apabila penyedia barang tidak setuju terhadap usulan tersebut, penyedia barang harus mengusulkan nama orang sebagai mediator/konsiliator dalam dokumen penawaran; b. Apabila dalam SPR, pengguna barang tidak menyetujui usulan mediator/konsiliator penyedia barang, maka mediator/konsiliator harus ditetapkan atas kesepakatan kedua belah pihak; c. Apabila mediator/konsiliator tidak ada atau tidak disepakati kedua belah pihak, maka nama mediator/konsiliator dapat diminta dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). 35. LARANGAN PERSEKONGKOLAN

35.1

35.2 35.3

Pengguna Barang, panitia pengadaan dan Penyedia Barang atau antara Penyedia Barang dilarang melakukan persekongkolan untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang dalam pelelangan sehingga mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat. Pengguna Barang, panitia pengadaan dan Penyedia Barang dilarang melakukan persekongkolan untuk menaikkan nilai pekerjaan (mark up). Pengguna Barang, panitia pengadaan dan Penyedia Barang yang melakukan persekongkolan sesuai Pasal 35.1 dan Pasal 35.2, dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-undang Jasa Konstruksi jo UndangUndang Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan


Usaha Tidak Sehat.

36. PAKTA INTEGRITAS

36.1 36.2 36.3 36.4

Pakta integritas berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN). Pengguna Barang dan panitia pengadaan harusmenandatangani pakta integritas sebelum dimulainya pelaksanaan pelelangan yaitu sebelum pengumuman pelelangan. Penyedia Barang harus menandatangani pakta integritas pada saat pengambilan dokumen kualifikasi/dokumen lelang. Pakta integritas harus ditandatangani oleh pemimpin/direktur utama perusahaan atau penerima kuasa dari direktur utama yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya, atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik, atau pejabat yang menurut perjanjian kerjasama adalah yang berhak mewakili perusahaan yang bekerjasama. Bentuk pakta integritas dibuat oleh Pengguna Barang atau Pakta Integritas dapat disatukan dengan Surat Penawaran


BAB II A.

DATA LELANG 1. LINGKUP PEKERJAAN

1.1

Nama Pengguna Barang: PT. KAI Commuter Jabodetabek Nama pekerjaan: Pengadaan CCTV Untuk Peremajaan CCTV Stasiun Lintas Jabodetabek

1.2

Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan adalah 40 (Empat Puluh) Hari kalender sejak ditandatanganinya kontrak sampai dengan berita acara penyelesaian pekerjaan.

2. SUMBER DANA

2.1

Pengguna merencanakan untuk menggunakan dana RKAP 2015, PT. KAI Commuter Jabodetabek.

3. PENJELASAN

3.1

Penjelasan Dokumen Lelang akan dilaksanakan pada: Hari/ Tanggal : Jum’at, 09 Oktober 2015 Pukul : 10:00 WIB Tempat : Kantor PT. KAI Commuter Jabodetabek Stasiun Juanda Lt.2 Jl. Ir. H. Juanda I, Jakarta Pusat 10120

4. KUALIFIKASI 4.1 PESERTA LELANG

Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa adalah Perusahaan dengan Kualifikasi Kecil

5. MATA UANG PENAWARAN DAN PEMBAYARAN

5.1

Mata uang penawaran adalah Rupiah

5.2

Pembayaran dilakukan berdasarkan termin pekerjaan..

6. MASA BERLAKUNYA PENAWARAN

6.1

Masa laku penawaran selama 60 (enam puluh) hari kalender sejak batas akhir waktu pemasukan penawaran.

7. JAMINAN PENAWARAN

7.1

Besarnya jaminan penawaran sekurang-kurangnya adalah 3 (tiga) persen dari total harga penawaran atau setara Rp. 10.890.000,(Sepuluh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu rupiah). Masa laku jaminan penawaran harus 90 hari kalender terhitung dari tanggal pemasukan dokumen penawaran. Jaminan penawaran ditujukan kepada : Panitia Pengadaan PT. KAI Commuter Jabodetabek Stasiun Juanda Lt. 2 Jl. Ir. H. Juanda I, Jakarta Pusat 10120

8. SAMPUL DAN TANDA PENAWARAN

8.1

Pada sampul penawaran dicantumkan identitas sbb: a. Alamat pengguna Barang/Jasa : Panitia Pengadaan PT KAI Commuter Jabodetabek Stasiun Juanda Lt. 2 Jl. Ir. H. Juanda I, Jakarta Pusat 10120 b. Jenis pekerjaan : Pengadaan CCTV Untuk Peremajaan CCTV Stasiun Lintas Jabodetabek

III.1 BAB II:DATA LELANG

9. BATAS AKHIR WAKTU PENYAMPAIAN DAN PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN

9.1 Batas akhir waktu penyampaian penawaran pada :

10. EVALUASI PENAWARAN

10.1 EVALUASI ADMINISTRASI

Hari / Tanggal : Jum’at, 16 Oktober 2015 Jam : 10:00 WIB Tempat : Kantor PT. KAI Commuter Jabodetabek Stasiun Juanda Lt.2 Jl. Ir. H. Juanda I,Jakarta Pusat 10120

Penilaian terhadap dokumen administrasi dilakukan terhadap data yang dipersyaratakan pada Dokumen Lelang. 1)

Penawaran dinyatakan gugur apabila salah satu persyaratan administrasi yang diminta dalam dokumen seleksi tidak dipenuhi atau tidak memenuhi syarat, yaitu : a)

Tidak ditandatangani oleh pemimpin/direktur utama atau penerima kuasa dari pemimpin/direktur utama yang namanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya, atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat atau pejabat yang menurut perjanjian kerjasama (association agreement) adalah yang berhak mewakili kemitraan (pejabat dari perusahaan konsultan utama/lead firm);

b)

Tidak mencantumkan masa berlakunya penawaran, atau mencantumkan kurun waktu kurang dari yang ditetapkan dalam dokumen seleksi;

c)

Tidak menyampaikan dokumen-dokumen dan/atau memenuhi syarat atas legalitas dan dokumendokumen yang ditentukan dalam daftar simak;

2)

Untuk dokumentasi panitia pengadaan, dokumen asli yang mengakibatkan gugurnya penawaran disimpan oleh panitia pengadaan.

3)

Penawaran yang lulus administrasi dilanjutkan dengan evaluasi teknis.

10.2

EVALUASI TEKNIS Penilaian penawaran teknis dilakukan atas Peserta yang telah memenuhi syarat administrasi dengan cara melakukan pemeriksaan atas spesifikasi contoh produk yang disampaikan pada saat penawaran. Evaluasi peninjauan akan fasilitas produksi dilakukan secara menyeluruh oleh Panitia Pengadaan.

10.1

PENGUMUMAN HASIL EVALUASI TEKNIS Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknik yang ditetapkan oleh pengguna barang diumumkan oleh panitia pengadaan melalui pemberitahuan pengumuman resmi melalui internet dan/atau e-mail serta disampaikan undangan kepada seluruh peserta yang lulus Administrasi dan evaluasi teknis untuk menghadiri pembukaan Penawaran Sampul II.

10.4

PEMBUKAAN SAMPUL II a. Panitia melakukan evaluasi harga dan negosiasi harga agar


mendapatkan yang wajar. b. Penentuan Pemenang berdasarkan total harga daftar kuantitas dan harga yang tertera pada bab. VII, walapun Pengadaan ini adalah Pengadaan dengan kontrak harga satuan. 11. JAMINAN PELAKSANAAN

11.1

Nilai jaminan pelaksanaan sekurang-kurangnya sebesar 5 (lima) persen dari nilai kontrak.

DAFTAR SIMAK DOKUMEN LELANG YANG HARUS DIMASUKKAN 1.

SAMPUL I

No.

Uraian

1

Surat Penawaran Administrasi dan Teknis

2

Formulir isian Kualifikasi

3

Jaminan Penawaran disertai surat kuasa pencairan jaminan penawarannya.

4

Surat Kuasa bila yang menandatangani Dokumen Penawaran bukan Direktur Utama atau Pejabat yang berwenang

5

Copy Akte pendirian perusahaan dan perubahannya (jika ada)

6

Copy Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

7

Copy Surat Keterangan Domisili

8

Fotocopy NPWP, Surat Pengukuhan Kena Pajak (PKP), SPT Badan tahun 2014, SPT Pajak Masa dan Bukti Lapor 3 Bulan terakhir (Juni ’15, Juli ’15, Agustus ’15), SPT PPN terkait transaksi dengan PT. KCJ (bila ada pekerjaan yang pernah dilakukan di PT. KCJ)

9

SIUP Kualifikasi Kecil dengan Bidang / Sub Bidang : Pemasokan Barang Semua Bidang  Alat/peralatan/suku cadang : mekanikal dan elektrical/listrik

10

Laporan keuangan Perusahaan tahun 2013-2014 yang sudah di Audit oleh Kantor Akuntan Pubik (KAP) yang sudah terdaftar di BPK/Kemenkeu

11

Pakta Integritas atau dinyatakan dalam Surat Penawaran

12

Pengalaman dalam bidang pengadaan maupun pemasangan CCTV dibuktikan dengan foto copy kontraknya sekurang-kurangnya 2 pengalaman.

Ada

Tidak

Surat dukungan (asli) dari pabrikan atau distributor Indonesia, jika surat diterbitkan oleh pihak distributor maka wajib menunjukan atau 13 melampirkan bukti yang menerangkan sebagai Distributor yang sah ditunjuk oleh pabrikan. Surat garansi selama 1 tahun (asli) dari pabrikan atau distributor Indonesia kepada PT. KAI Commuter Jabodetabek dengan cover 14 garansi meliputi spare part / komponen perangkat dan jasa service / perbaikan, jika surat diterbitkan oleh pihak distributor maka wajib


menunjukan atau melampirkan bukti yang menerangkan sebagai distributor yang sah ditunjuk oleh pabrikan. Wajib menyerahkan barang sample untuk dilakukan pengujian dan 15 menyampaikan brosur atas produk yang ditawarkan, menerangkan spesifikasi dan kemampuan produk.

2.

SAMPUL II

No.

Uraian

1

Surat Penawaran Harga

2

Daftar Kuantitas dan harga

Ada

Tidak


BAB III BENTUK SURAT

A. FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama

:

__________ [nama wakil sah jika badan usaha]

Jabatan

:

__________ [diisi sesuai jabatan dalam akte notaris]

Bertindak untuk dan atas nama

:

PT/CV/Firma/Koperasi/Kemitraan/Orang Perseorangan ____________________[pilih yang sesuai dan cantumkan

Alamat

:

__________

Telepon/Fax

:

__________

Email

:

__________

nama badan usaha]

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak berdasarkan Akta Notaris ______________ [sesuai akte pendirian/perubahannya/surat kuasa, disebutkan secara jelas

nomor dan tanggal akta pendirian/perubahan/surat kuasa. Jika Kemitraan maka ditambah Surat Perjanjian Kemitraan/KSO]

2. Saya/Perusahaan saya tidak sedang dinyatakan pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan atau tidak sedang menjalani sanksi pidana atau sedang dalam pengawasan pengadilan; 3. Saya tidak sedang menjalani sanksi pidana; 4. Saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentengan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini; 5. Badan usaha yang saya wakili tidak masuk kedalam Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit atau kagiatan usahanya tidak sedang dihentikan; 6. Salah satu dan/atau semua pengurus badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam; 7. Data-data saya/badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut:

III.1 BAB III:BENTUK SURAT

I. Data Administrasi

1.

Nama (PT/CV/Firma/ Koperasi/Kemitraan/ Perorangan) [pilih yang sesuai]

:

2.

Status

:

Alamat Kantor Pusat

:

__________

No. Telepon

:

__________

No. Fax

:

__________

E-Mail

:

__________

Alamat Kantor Cabang No. Telepon No. Fax E-Mail

: : : :

__________ __________ __________ __________

3.

4.

__________ Pusat

Cabang

II. Izin Usaha

No. Surat Izin Usaha_________

:

__________ Tanggal __________

Masa berlaku izin usaha

:

__________

Instansi pemberi izin usaha

:

__________

III. Izin Lainnya [apabila dipersyaratkan] No. Surat Izin Usaha_________

:

__________ Tanggal __________

Masa berlaku izin usaha

:

__________

Instansi pemberi izin usaha

:

__________

IV. Landasan Hukum Pendirian Perusahaan 1.

2.

Akta Pendirian PT/CV/Firma/ Koperasi a. Nomor Akta

:

__________

b. Tanggal

:

__________

c. Nama Notaris

:

__________

a. Nomor Akta

:

__________

b. Tanggal

:

__________

c. Nama Notaris

:

__________

Akta Perubahan Terakhir


V. Pengurus 1. Komisaris untuk Perseroan Terbatas (PT)

No.

Nama

No. KTP

Jabatan dalam Perusahaan

No. KTP

Jabatan dalam Perusahaan

2. Direksi/Pengurus Badan Usaha

No.

Nama

VI. Data Keuangan 1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Persero (untuk CV/Firma)

No.

Nama

No. KTP

Alamat

Persentase

2. Pajak

a. Nomor Pokok Wajib Pajak b. Bukti Pelunasan terakhir

Pajak

:

__________

:

No.__________ tanggal_______

Tahun

c. Bukti Laporan bulanan (tiga bulan terakhir)

:

PPh Pasal 21; PPh Pasal 23; PPh Pasal 25/Pasal 29; PPN

: : : :

No.__________ No.__________ No.__________ No.__________

d. [Surat Keterangan Fiskal (sebagai pengganti huruf bdan c)]

:

No.__________ tanggal_______

1) 2) 3) 4)

tanggal_______ tanggal_______ tanggal_______ tanggal_______


3. [Neraca Perusahaan (khusus untuk pekerjaan kompleks)] VII. Data Pengalaman Perusahaan

No.

1

Nama Paket Pekerjaan

Bidang/ Sub Bidang Pekerjaan

Lokasi

2

3

4

Pemberi Tugas / Pejabat Pembuat Komitmen

Kontrak *)

Tanggal Selesai Menurut

Nama

Alamat/ Telepon

No / Tanggal

Nilai

Kontrak

BA. Serah Terima

5

6

7

8

9

10

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi nerupa sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan.

PT. ................... Materai, Tanda tangan dan cap perusahaan

……………………. Direktur Utama /Berdasarkan Surat Kuasa


B. BENTUK SURAT PENAWARAN B.1. Surat Penawaran Administrasi & Teknis

KOP PERUSAHAAN Nomor : Lampiran :

….., ……………….200…

Kepada Yth.: Panitia Pengadaan Barang/Jasa PT. KAI Commuter Jabodetabek diJakarta

Perihal

: Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknik Pengadaan CCTV Untuk Peremajaan CCTV Stasiun Lintas Jabodetabek

Sehubungan dengan Pengumuman Pengadaan.................................................. nomor: ....................... Tanggal ................... , dan setelah kami mempelajari dengan saksama Dokumen Lelang/Seleksi termasuk berita acara penjelasan dan addendumnya. Masa berlaku penawaran dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Dokumen Lelang (RKS BAB II, DATA LELANG) dan perubahannya (bila ada). Bersama ini juga menyatakan Pakta Integritas : 1. Berminat dan tunduk pada proses pengadaan yang akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pengadaan PT. KAI Commuter Jabodetabek; 2. Tidak akan melakukan praktek KKN dan akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini; 3. Dalam proses pengadaan ini, berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan, dan profesional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari penyiapan penawaran, pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan/kegiatan ini; 4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 5. Menjaga Kerahasiaan Dokumen. Sesuai dengan persyaratan, bersama ini kami lampirkan 1 (satu) asli dan 2 (dua) fotocopy dokumen sesuai dengan Dokumen Lelang (BAB II,DAFTAR SIMAK). Demikian Penawaran, Pernyataan dan Data Perusahaan di website e-Procurement ini kami buat dengan benar dan penuh tanggung jawab. PT. .................. Materai, Tanda tangan dan cap perusahaan

……………………. Direktur Utama /Berdasarkan Surat Kuasa


B.2.

Surat Penawaran Harga

KOP PERUSAHAAN Nomor : Lampiran

….., ……………….200… :

Kepada Yth.: Panitia Pengadaan Jasa/Barang/Jasa PT. KAI Commuter Jabodetabek Di Jakarta

Perihal

: Penawaran Pengadaan CCTV Untuk Peremajaan CCTV Stasiun Lintas Jabodetabek

Sehubungan dengan Pengumuman Lelang Pengadaan.......... nomor: ....................... Tanggal ................... , dan setelah kami mempelajari dengan saksama Dokumen Seleksi termasuk berita acara penjelasan dan addendumnya, dengan ini kami mengajukan penawaran sebesar Rp. …………......... (……………………………………………...............................). Dalam penawaran ini sudah termasuk semua kewajiban pajak, pengeluaran terkait lainnya dan keuntungan. Penawaran ini berlaku selama 60 (enam puluh) hari kalender sejak pembukaan penawaran dan Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Sesuai dengan masa pelaksanaan kegiatan dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Berita Acara Klarifikasi, Konfirmasi dan Negosiasi Teknis yang sudah disepakati dengan benar dan bertanggung jawab. Kami akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Seleksi dan mematuhi dan mentaati keputusan dan segala ketentuan Pengadaan Jasa/Barang/Jasa di PT. KAI Commuter Jabodetabek. PT. .......................... Materai, Tanda tangan dan cap perusahaan

……………………. Direktur Utama / Berdasarkan Surat Kuasa


C. BENTUK PERJANJIAN KEMITRAAN UNTUK KERJASAMA OPERASI (KSO)

SURAT PERJANJIAN KEMITRAAN KERJASAMA OPERASI (KSO)

MENIMBANG : BAHWA, Sehubungan dengan pelelangan pekerjaan .................................. yang pembukaan penawaran akan dilakukan di ....................... pada tanggal ................., maka .................................................................................................................... (nama Penyedia Barang 1) dan .................................................................................................................... (nama Penyedia Barang 2) dan .................................................................................................................... (nama Penyedia Barang 3) bermaksud untuk mengikuti pelelangan dan pelaksanaan kontrak secara bersama-samadalam bentuk Kerja Sama Operasi (KSO).

MENYETUJUI DAN MEMUTUSKAN : BAHWA, 1. Secara bersama-sama : a. Menunjuk ......................................................................................... (nama Penyedia Barang 1) sebagai perusahaan utama (leading firm) untuk KSO dan mewakili serta bertindak untuk dan atas nama KSO dan menandatangani semua dokumen termasuk dokumen penawaran dan dokumen kontrak. b. .................................................................................................................... (nama Penyedia Barang 1) dan .................................................................................................................... (nama Penyedia Barang 2) dan .................................................................................................................... (nama Penyedia Barang 3)

menyetujui apabila ditunjuk sebagai pemenang, wajib bertanggung jawab baik secara bersama-sama atau masing-masing atas semua kewajiban sesuai ketentuan dokumen kontrak. 2. Keikutsertaan modal (sharing) setiap perusahaan dalam KSO adalah : Penyedia Barang 1 ................... % (.......................................................................... persen) Penyedia Barang 2 ................... % (.......................................................................... persen)


Penyedia Barang 3 ................... % (.......................................................................... persen) 3. Masing-masing Penyedia Barang KSO, akan mengambil bagian sesuai sharing tersebut pada butir 2, dalam hal pengeluaran, keuntungan, dan kerugian dari KSO. Pembagian sharing dalam KSO ini tidak akan diubah baik selama masa penawaran maupun sepanjang masa kontrak, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pengguna barang dan persetujuan bersama secara tertulis dari masingmasing anggota KSO. Terlepas dari sharing yang ditetapkan di atas, masing-masing anggota KSO akan melakukan pengawasan penuh terhadap semua aspek pelaksanaan dari perjanjian ini, termasuk hak untuk memeriksa keuangan, perintah pembelian, tanda terima, daftar peralatan dan tenaga kerja, perjanjian subkontrak, surat menyurat, teleks dan lain-lain. 4. Wewenang menandatangani untuk dan atas nama KSO diberikan kepada .......................... (nama wakil Penyedia Barang yang diberi kuasa) dalam kedudukannya sebagai direktur utama/direktur pelaksana ..................................... (nama Penyedia Barang 1) berdasarkan persetujuan tertulis dari .............................. (nama Penyedia Barang 2) dan .................................(nama Penyedia Barang 3) sehubungan dengan substansi dan semua ketentuan dalam semua dokumen yang akan ditandatangani. 5. Perjanjian ini akan berlaku sejak tanggal ditandatangani. 6. Perjanjian ini secara otomatis menjadi batal dan tidak berlaku lagi bila pelelangan tidak dimenangkan oleh perusahaan KSO. 7. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap .................(...........................) bermaterai cukup yang masingmasing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

DENGAN KESAKSIAN INI, semua anggota KSO membubuhkan tanda tangan dan cap perusahaan di ......................... pada hari .................... tanggal ....................bulan .................. tahun ....................

Penyedia Barang 1

(.......................................)

Penyedia Barang 2

(.......................................)

Penyedia Barang 3

(.......................................)

(materai, tanda tangan dan cap tiap wakil yang diberi kuasa) Disahkan oleh NOTARIS

(...........................................) (tanda tangan dan cap)


D. BENTUK SURAT KUASA

KOP PERUSAHAAN SURAT KUASA Nomor :…………………..

Yang bertandatangan di bawah ini: Nama

:

……………………………………………………………………..........

Jabatan

:

Direktur Utama/Direktur PT ……………………………………… Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan berdasarkan Akta Notaris… ………….di ……………No ……………. Tanggal …………… beserta perubahannya yang berkedudukan di ……………………….…..(alamat perusahaan) yang selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa.

Memberi kuasa kepada : Nama

:

…………………………………………………………………….

Jabatan

:

……………………………………………………………………. Yang diangkat berdasarkan Akta Notaris …………… di ………………No………… Tanggal ……………… beserta perubahannya yang berkedudukan di ……………….

(alamat perusahaan). Yang selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa.

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa diberi wewenang untuk menandatangani surat penawaran pekerjaan ………………………… beserta lampirannya.

Surat kuasa ini tidak dapat dilimpahkan lagi kepada orang lain.

...... …….., ……………….200….

Penerima Kuasa

Pemberi Kuasa

Materai Rp. 6.000,-

,

Tandatangan

……………….

………………..

(nama dan jabatan)

(nama dan jabatan)

Cap perusahaan.


E. SURAT KUASA PENCAIRAN JAMINAN PELAKSANAAN/PENAWARAN Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : _________________ Jabatan : _________________ Dalam hal ini menjalani jabatannya tersebut diatas mewakili Direksi dan oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama PT. _______________, yang berkedudukan di : __________________________________________________________________________ untuk selanjutnya disebut PEMBERI KUASA. PEMBERI KUASA dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut : 1. Bahwa PEMBERI KUASA adalah pemilik sah Jaminan Pelaksanaan atas nama PEMBERI KUASA dengan Nomor Jaminan Pelaksanaan : ______________, senilai ____________(terbilang : __________________) yang diterbitkan oleh Bank : ___________ cabang : _______________; 2. Bahwa PEMBERI KUASA dengan ini menyatakan berhak dan berwenang untuk memberikan kuasa kepada PENERIMA KUASA dalam hal pencairan Jaminan Pelaksanaan/penawaran; 3. Bahwa PT. KAI Commuter Jabodetabek dengan ini menerima Surat Kuasa Pencairan Jaminan Pelaksanaan/penawaran tersebut sebagaimana di atas. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PEMBERI KUASA dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada : Nama Alamat

: PT. KAI Commuter Jabodetabek : Jl. Ir. H. Juanda I (Stasiun Juanda) Kebon Kelapa – GambirJakarta – Pusat 10120 Dalam hal ini diwakili oleh Direksi, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama PT. KAI Commuter Jabodeabek, yang untuk selanjutnya disebut PENERIMA KUASA. ------------------------------------------KHUSUS--------------------------------------------Untuk dan atas nama PEMBERI KUASA mewakilinya untuk melakukan hal-hal dan ketentuan sebagai berikut : 1. Melakukan Pencairan, meminta dan menerima pencairan Jaminan Pelaksanaan/penawaran atas nama PEMBERI KUASA sebagaimana tersebut di atas, pada saat jatuh tempo dan atau setiap waktu, dengan beban biaya dan penalti pencairan sepenuhnya menjadi tanggungan PEMBERI KUASA. 2. Menandatangani surat-surat, tanda terima dan melakukan tindakan hukum lain yang berkaitan dengan penerimaan, pencairan dan penggunaan dana dimaksud. PEMBERI KUASA dengan ini menyatakan bahwa pencairan Jaminan Pelaksanaan/penawaran tersebut diatas oleh PENERIMA KUASA hanya dapat dilakukan sepanjang Surat Kuasa Pencairan Jaminan Pelaksanaan/penawaran ini telah ditandatangani dan telah disetujui oleh PEMBERI KUASA. Demikianlah Surat Kuasa Pencairan Jaminan Pelaksanaan/penawaran ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk digunakan sesuai kepentingannya. Jakarta, _______________

PENERIMA KUASA

PEMBERI KUASA

(……………………..)

(……………………..) III.10

BAB III:BENTUK SURAT

F. BENTUK SURAT PERJANJIAN SURAT PERJANJIAN (KONTRAK) Nomor

: ……..................................

Tanggal

: ........................................

ANTARA PT. KAI Commuter Jabodetabek ……………………………………………………………………………………………………………. DAN …………………………………………………………………………………………………………….

(nama perusahaan)

UNTUK Pengadaan CCTV Untuk Peremajaan CCTV Stasiun Lintas Jabodetabek

Surat Perjanjian ini dibuat di ……………… pada hari ………………… tanggal ………………… bulan …………………….. tahun ……………………… (tempat, tanggal, bulan dan tahun penandatanganan Surat

Perjanjian)

ANTARA Nama

:

Jabatan

:

Alamat

: Dan

Nama

:

Jabatan

:

Alamat

:

Termasuk semua lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan yang selanjutnya disebut KONTRAK tertanggal ………………….200.. MAKA DENGAN INI Kedua Belah Pihak menyetujui semua ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal berikut:


1.

Kata-kata dan ungkapan-ungkapan dalam surat perjanjian ini mempunyai arti yang sama sebagaimana yang dituangkan di dalam syarat-syarat surat perjanjian di bawah ini.

2.

PIHAK KEDUA harus melaksanakan dan menyerahkan, pekerjaan yaitu Pengadaan CCTV Untuk Peremajaan CCTV Stasiun Lintas Jabodetabek kepada PIHAK KESATU sesuai dengan Kontrak ini. Waktu penyelesaian pekerjaan terhitung....... (...............) hari kalender sejak tanggal ……………… s/d ……………………..( tanggal perjanjian).

3.

Dokumen Kontrak yang ditentukan di bawah ini harus dibaca serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak, yaitu: a. b. c. d. e. f. g. h. i. j.

Surat Perjanjian; Surat Pesanan Barang; Surat Penunjukan Penyedia Barang; Surat Penawaran; Adendum Dokumen Lelang (bila ada); Syarat-Syarat Khusus Kontrak; Syarat-Syarat Umum Kontrak; Spesifikasi Teknis; Daftar Kuantitas dan Harga; Dokumen lain yang tercantum dalam lampiran kontrak.

4.

Ketentuan dan Syarat-syarat Dokumen Kontrak mengikat Kedua Balah Pihak, kecuali jika secara jelas dimodifikasi atau diubah dalam Kontrak ini atas kesepakatan bersama.

5.

PIHAK KEDUA wajib melaksanakan, menyelesaikan dan menyerahkan barang dengan penuh ketelitian dan kesungguhan sesuai dengan ketentuan Kontrak sampai diterima oleh PIHAK KESATU.

6.

PIHAK KESATU berkewajiban untuk membayar kepada PIHAK KEDUA atas penyerahan barang yang telah diterima baik oleh PIHAK KESATU berdasarkan harga yang tertuang dalam daftar Kuantitas dan Harga, pada waktu dan dengan cara yang telah ditentukan dalam Dokumen Kontrak.

7.

Jumlah harga keseluruhan pekerjaan sebagaimana pasal 2 adalah Rp. ......................... (.......................) merupakan harga pasti dan tidak berubah-ubah termasuk PPN 10% sebesar Rp. ................................ (...................................) dan fisik sebesar Rp. ............................ (..................................).

8.

Kontrak ini berlaku sejak tanggal penandatanganan Kontrak oleh Kedua Belah Pihak. Surat Pesanan Barang (Purchase Order) diterbitkan Pengguna Barang dengan jenis dan jumlah barang sesuai kebutuhan.

9.

Pembayaran dilakukan kepada PIHAK KEDUA setelah seluruh barang pesanan sudah diterima oleh PIHAK KESATU dalam keadaan lengkap melalui Bank ............................ Cabang ................... Nomor Rekening ................................. Atas nama ...........................

10. Sanksi dan Denda. a.

Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Surat Perjanjian (Kontrak) atau tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan, maka PIHAK KEDUA dapat dikenai sanksi pemutusan kontrak secara sepihak oleh PIHAK KESATU setelah PIHAK KESATU menyampaikan 3 (tiga) kali peringatan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA.

b.

Khusus untuk keterlambatan waktu pelaksanaan, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda keterlambatan sebesar 2/1000 (dua permil) dari nilai Surat Perjanjian (Kontrak) untuk setiap hari keterlambatan.

d.

Pemutusan Surat Perjanjian (Kontrak) secara sepihak oleh PIHAK KESATU dilaksanakan dengan pemberitahuan tertulis oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU kemudian berhak melanjutkan pekerjaan dengan cara lain dan segala akibat pembiayaannya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.


11. Kecuali jika disepakati lain oleh Kedua Balah Pihak, alamat PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA adalah: (1) PIHAK KESATU Nama Alamat Telepon Fax / E-Mail

:PT. KAI Commuter Jabodetabek : Stasiun Juanda Lt. 2 Jl. Ir. H. Juanda I,Jakarta Pusat 10120 : 021 - 345 3535 : 021 – 348 34084

(2) PIHAK KEDUA Nama Alamat Telepon Fax / E-Mail

: : : :

13. Dengan tidak mengurangi kekuatan Pasal 9. Syarat-Syarat Kontrak, Kedua Belah Pihak setuju bahwa perjanjian ini memilih tempat kediaman yang tetap DI Kantor Panitera Pangadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta.

(Pengadilan Negeri lokasi Kantor/Satuan Kerja/Proyek/Bagian Proyek). DENGAN DEMIKIAN, Kedua Belah Pihak telah sepakat untuk menandatangani Surat Perjanjian ini pada tanggal tersebut di atas.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

(nama, jabatan, nama perusahaan)

PT KAI Commuter Jabodetabek

Materai Rp. 6.000,Tandatangan, Capperusahaan.

Materai Rp. 6.000,Tandatangan, Capperusahaan.

(…………………………)

(………………………….)

(nama jelas)

(nama jelas)


BAB IV SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK

A.

KETENTUAN UMUM

1. DEFINISI

1.1

Dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini kata-kata dan ungkapanungkapan harus mempunyai arti seperti yang dimaksudkan atau didefinisikan disini. a. Jasa Pengadaan adalah layanan pelaksanaan pekerjaan Pengadaan yang perencanaan teknis dan spesifikasinya ditetapkan Pengguna Barang dan proses serta pelaksanaannya diawasi oleh Pengguna Barang/Jasa. b. Pengguna Barangadalah Pejabat Berwenang KCJ sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas pengadaan jasa lingkungan KCJ. Nama, jabatan, dan alamat Pengguna Barang tercantum dalam syarat-syarat khusus kontrak; c.

Penyedia Barangadalah badan usaha yang kegiatan usahanya menyediakan layanan Barang/Jasa;

d. Panitia pengadaan adalah tim yang diangkat oleh Pengguna Barang untuk melaksanakan pemilihan Penyedia Barang; e. Kontrak adalah perikatan hukum antara Pengguna Barang dengan Penyedia Barang dalam pelaksanaan pengadaan jasa; f. Kontrak harga satuan adalah kontrak pengadaan jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu berdasarkan harga satuan untuk setiap satuan/unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu yang Kwantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan sementara, sedangkan pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas Kwantitas pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang. g. Dokumen kontrak adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara Pengguna Barang dan Penyedia Barang untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan yang terdiri dari: 1). 2). 3). 4). 5). 6). 7). 8). 9).

Surat perjanjian; Surat penunjukan Penyedia Barang (SPR); Surat penawaran; Adendum dokumen lelang (bila ada); Syarat-syarat khusus kontrak; Syarat-syarat umum kontrak; Spesifikasi teknis; Daftar Kwantitas dan harga; Dokumen lain yang tercantum dalam lampiran kontrak.

h. Harga kontrak adalah harga yang tercantum dalam surat penunjukan Penyedia Barang yang selanjutnya disesuaikan menurut ketentuan kontrak;

IV.1

BAB IV :SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK

i.

Hari adalah hari kalender; bulan adalah bulan kalender;

j.

Pengguna barang adalah pejabat atau orang yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak untuk mengelola administrasi kontrak dan mengendalikan pekerjaan. Pada umumnya Pengguna barang dijabat oleh pengguna barang, namun dapat dijabat oleh orang lain yang ditunjuk oleh pengguna barang.

k.

Direksi teknis adalah tim yang ditunjuk oleh Pengguna barang yang bertugas untuk mengawasi pekerjaan.

l.

Daftar Kwantitas dan harga adalah daftar Kwantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran;

m. Mata pembayaran utama adalah mata pembayaran pokok dan penting yang nilai bobot kumulatifnya minimal 80% (delapan puluh persen) dari seluruh nilai pekerjaan, dihitung mulai dari mata pembayaran yang nilai bobotnya terbesar yang ditetapkan dalam dokumen lelang. n. Pekerjaan harian adalah pekerjaan yang pembayarannya berdasarkan penggunaan tenaga kerja, bahan dan peralatan. o. Pekerjaan sementara adalah pekerjaan penunjang yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan permanen. p. Perintah perubahan adalah perintah yang diberikan oleh Pengguna barang kepada Penyedia Barang untuk melakukan perubahan pekerjaan. q. Tanggal mulai kerja adalah tanggal mulai kerja Penyedia Barang yang dinyatakan pada Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang dikeluarkan oleh pengguna barang. r.

Tanggal penyelesaian pekerjaan adalah tanggal penyerahan pertama pekerjaan, dinyatakan dalam berita acara penyerahan pertama pekerjaan yang diterbitkan oleh pengguna barang.

s.

Masa penyerahan adalah kurun waktu kontrak yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak, dituangkan sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan.

t.

Mediator adalah orang yang ditunjuk atas kesepakatan pengguna barang dan Penyedia Barang untuk menyelesaikan perselisihan pada kesempatan pertama.

u. Konsiliator adalah orang yang ditunjuk atas kesepakatan pengguna barang dan Penyedia Barang untuk menyelesaikan perselisihan pada kesempatan kedua. v. Arbiter adalah orang yang ditunjuk atas kesepakatan pengguna barang dan Penyedia Barang, atau ditunjuk oleh pengadilan negeri, atau ditunjuk oleh lembaga arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase

IV.2


2. PENERAPAN

2.1

Ketentuan-ketentuan pada syarat-syarat umum kontrak harus diterapkan secara luas tanpa melanggar ketentuan yang ada dalam dokumen kontrak keseluruhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2

Dokumen kontrak harus diinterprestasikan dalam urutan kekuatan hukum sebagai berikut: a. b. c. d. e. f. g. h. i.

Surat perjanjian; Surat penunjukan Penyedia Barang; Surat penawaran; Adendum dokumen lelang (bila ada); Syarat-syarat Khusus Kontrak; Syarat-syarat Umum Kontrak Spesifikasi Teknis; Daftar Kwantitas dan Harga; Dokumen lain yang tercantum dalam lampiran kontrak.

3. ASAL PENYEDIA

3.1

Penyedia Baranguntuk pekerjaan ini adalah merupakan layanan jasa dari Penyedia Barang nasional yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. PENGGUNAAN DOKUMEN KONTRAKDAN INFORMASI

4.1

Penyedia Barang tidak diperkenankan mengunakan dokumen kontrak dan informasi yang ada kaitannya dengan kontrak di luar keperluan dari pekerjaan yang tersebut dalam kontrak, kecuali lebih dahulu mendapatkan ijin tertulis dari Pengguna barang.

5. HAK PATEN

5.1

Apabila Penyedia Barang menggunakan hak paten, hak cipta dan merek dalam pelaksanaan pekerjaan, maka menjadi tanggung jawab Penyedia Barang sepenuhnya dan pengguna barang dibebaskan dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga atas pelanggaran hak paten, hak cipta dan merek.

6. JAMINAN

6.1

Penyedia Barang wajib menyerahkan jaminan pelaksanaan kepada Pengguna barang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diterbitkannya surat penunjukan Penyedia Barang sebelum dilakukan penandatanganan kontrak. Besarnya jaminan pelaksanaan sesuai ketentuan dalam syarat-syarat khusus kontrak. Masa berlakunya jaminan pelaksanaan sekurang-kurangnya sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan 14 (empat belas) hari setelah tanggal penyerahan akhir pekerjaan.

6.1

Jaminan pelaksanaandiserahkan dalam bentuk jaminan bank kepada Pengguna barang. Bentuk jaminan mengunakan bentuk yang tercantum dalam dokumen lelang. Penyedia Barang diwajibkan melakukan pemeliharaaan atas hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisinya tetap seperti pada saat penyerahan pekerjaan.

IV.3


7. ASURANSI

7.1

Penyedia Barang harus menyediakan atas nama Pengguna barang dan Penyedia Barang, asuransi yang mencakup dari saat mulai pelaksanaan pekerjaan sampai dengan akhir pekerjaan, yaitu: a. Semua barang dan peralatan-peralatan yang mempunyai resiko tinggi terjadi kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan untuk pelaksanaan pekerjaan atas segala resiko yaitu kecelakaan, kerusakan-kerusakan, kehilangan, serta resiko lain yang tidak dapat diduga; b. Pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerja;

7.2

Besarnya asuransi ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak.

8. KESELAMATAN KERJA

8.1

Penyedia Barang bertanggung jawab atas keselamatan kerja di lapangan sesuai dengan ketentuan dalam syarat-syarat khusus kontrak.

9. PEMBAYARAN

9.1

Cara Pembayaran Pembayaran dilakukan setelah progress pekerjaan/pengiriman barang mencapai 100% dibuktikan dengan berita acara pengujian dan BAST Barang.

9.2

10. HARGA DAN SUMBER DANA

Pengguna barang harus sudah membayar kepada Penyedia Barang selambat-lambatnya dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari sejak Penyedia Barang telah mengajukan tagihan yang telah disetujui oleh direksi teknis dan Pengguna barang.

10.1

Pengguna barang membayar kepada Penyedia Barang atas pelaksanaan pekerjaan berdasarkan ketentuan kontrak;

10.2

Kontrak pekerjaan ini dibiayai dengan sumber dana Anggaran RKAP PT KCJ Tahun Anggaran 2015;

10.3

Rincian harga kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar Kwantitas dan harga.

10.4

Surat perjanjian untuk pekerjaan ini ditandatangani oleh pengguna barang dan Penyedia Barang.

11. WEWENANG DAN 11.1 KEPUTUSAN PENGGUNA BARANG

Pengguna barang memutuskan hal-hal yang bersifat kontraktual antara Pengguna barang dan Penyedia Barang dalam kapasitas sebagai pemilik pekerjaan.

12. DIREKSI TEKNIS DAN 12.1 PANITIA PENELITI PELAKSANAAN KONTRAK 12.2

Pengguna barang menetapkan direksi teknis untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan mewakili Pengguna barang;

13. DELEGASI

Pengguna barang dapat mendelegasikan sebagian tugas dan tanggung jawabnya kepada direksi teknis dan dapat membatalkan pendelegasian tersebut setelah memberitahukan kepada Penyedia Barang.

13.1

Pengguna barang dapat membentuk panitia peneliti pelaksanaan kontrak untuk membantu Pengguna barang.

IV.4


Pen

14. PENYERAHAN LAPANGAN

15. SURAT PERINTAH MULAI KERJA

16. PERSIAPAN PELAKSANAAN KONTRAK

14.1

Pengguna barang wajib menyerahkan seluruh/sebagian lapangan pekerjaan kepada Penyedia Barang sebelum diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja;

14.2

Sebelum penyerahan lapangan, pengguna barang bersamasama Penyedia Barang melakukan pemeriksaan lapangan berikut bangunan, banguna pelengkap dan seluruh aset milik pengguna barang yang akan menjadi tanggung jawab Penyedia Barang, untuk dimanfaatkan, dijaga dan dipelihara.

14.3

Hasil pemeriksaan lapangan dituangkan dalam berita acara serah terima lapangan yang ditandatangani kedua belah pihak.

15.1

Pengguna barangdapat menerbitkan SPMK selambatlambatnya 14 (empat belas) hari sejak penandatanganan kontrak, setelah dilakukan penyerahan lapangan.

15.2

Dalam SPMK dicantumkan saat dimulainya pelaksanaan kontrak.

16.1

Sebelum pelaksanaan kontrak Pengguna barang bersamasama dengan Penyedia Barang, unsur perencanaan dan unsur pengawasan menyusun rencana pelaksanaan kontrak.

16.2

Pengguna barang harus menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterbitkannya Kontrak. Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat adalah : a. Organisasi kerja; b. Tata cara pengaturan pekerjaan; c. Jadwal pelaksanaan pekerjaan; d. Jadwal pengadaan bahandan mobilisasi peralatan; e. Penyusunan rencana pemeriksaan lapangan; f. Sosialisasi kepada masyarakat dan pemerintah daerah setempat mengenai rencana kerja; g. Penyusunan program mutu;

16.3

17. PROGRAM MUTU

17.1

Program mutu harus disusun oleh Penyedia Barang dan disepakati oleh pengguna barang dan dapat direvisi sesuai kebutuhan.

17.1

Program mutu minimal berisi : a. b. c. d. e. f.

Informasi pengadaan; Organisasi proyek pengguna barang dan Penyedia Barang; Jadwal pelaksanaan pekerjaan; Prosedur pelaksanaan pekerjaan; Prosedur instruksi kerja; Pelaksana kerja;

18. PERKIRAAN ARUS UANG 18.1

Penyedia Barang wajib menyediakan cadangan cash flow untuk kebutuhan operasional selama 3 bulan sebesar tagihan setiap bulan.

18.2

Penyedia Barang wajib menyediakan perkiraan arus uang (cash flow forecast) sesuai dengan program kerja kepada Pengguna barang.

18.1

Apabila suatu program kerja telah dimutakhirkan, maka IV.5


Penyedia Barang wajib memperbaiki perkiraan arus uang dan diserahkan kepada Pengguna barang. 19. PEMERIKSAAN BERSAMA

19.1

Pada tahap awal pelaksanaan kontrak, setelah penerbitan SPMK, direksi teknis bersama-sama dengan panitia pelaksana kontrak dan Penyedia Barang melaksanakan pemeriksaan lapangan bersama dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lapangan untuk setiap rencana mata pembayaran guna menetapkan Kwantitas awal.

19.2

19.2 Hasil pemeriksaan lapangan bersama dituangkan dalam berita acara. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi kontrak maka harus dituangkan dalam bentuk amandemen kontrak.

19.3

Selanjutnya pemeriksaan lapangan bersama terhadap setiap mata pembayaran harus dilakukan oleh direksi teknis dan Penyedia Barang selama periode pelaksanaan kontrak untuk menetapkan Kwantitas pekerjaan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan.

20. PERUBAHAN KEGIATAN 20.3 PEKERJAAN

Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan spesifikasi teknis dan gambar yang ditentukan dalam dokumen kontrak maka pengguna barang bersama Penyedia Barang dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi antara lain : a. Menambah atau mengurangi Kwantitas pekerjaan yang tercantum dalam kontrak; b. Menambah atau pembayaran;

21. PEMBAYARAN PERUBAHAN

mengurangi

jenis

pekerjaan/mata

20.2

Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh pengguna barang secara tertulis kepada Penyedia Barang ditindaklanjuti dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam kontrak.

20.1

Hasil negosiasi dituangkan dalam berita acara sebagai dasar penyusunan amandemen kontrak.

UNTUK 21.1

Apabila diminta oleh pengguna barang, Penyedia Barang wajib mengajukan usulan biaya untuk melaksanakan perintah perubahan.

21.2

Direksi teknis wajib menilai usulan biaya tersebut selambatlambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari.

21.3

Apabila pekerjaan dalam perintah perubahan harga satuannya terdapat dalam daftar Kwantitas dan harga, dan apabila menurut pendapat Pengguna barang bahwa Kwantitas pekerjaan tidak melebihi batas sesuai ketentuan pasal 22.2 atau waktu pelaksanaan tidak mengakibatkan perubahan harga, maka harga satuan yang tercantum dalam daftar Kwantitas dan harga digunakan sebagai dasar untuk menghitung biaya perubahan.

21.4

Apabila harga satuan berubah atau pekerjaan dalam perintah perubahan tidak ada harga satuannya dalam daftar Kwantitas dan harga, jika dinilai wajar, maka usulan biaya dari Penyedia Barang merupakan harga satuan baru untuk perubahan IV.6


pekerjaan yang bersangkutan. 21.5

Apabila usulan biaya dari Penyedia Barang dinilai tidak wajar, maka pengguna barang mengeluarkan perintah perubahan dengan mengubah harga kontrak berdasarkan harga perkiraan pengguna barang.

21.6

Apabila perintah perubahan sedemikian mendesak sehingga pembuatan usulan biaya serta negosiasinya akan menunda pekerjaan, maka perintah perubahan tersebut harus dilaksanakan oleh Penyedia Barang dan diberlakukan sebagai peristiwa kompensasi sesuai pasal 49.2.

21.7

Penyedia Barang tidak berhak menerima pembayaran tambahan untuk biaya-biaya yang sesungguhnya dapat dihindari melalui peringatan dini.

22. PERUBAHAN 22.1 KWANTITASDAN HARGA

Harga satuan dalam daftar Kwantitas dan harga digunakan untuk membayar prestasi pekerjaan.

22.3

Apabila Kwantitas mata pembayaran utama yang akan dilaksanakan berubah lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Kwantitas awal, maka harga satuan perubahan mata pembayaran utama tersebut disesuaikan dengan negosiasi.

22.4

Apabila diperlukan mata pembayaran baru, maka Penyedia Barang harus menyerahkan analisa harga satuannya kepada pengguna barang. Penentuan harga satuan mata pembayaran baru dilakukan dengan negosiasi berdasarkan analisa harga satuan tersebut dan harga satuan dasar penawaran.

23.1

Amandemen kontrak harus dibuat bila terjadi perubahan kontrak. Perubahan kontrak dapat terjadi apabila:

23. AMANDEMEN KONTRAK

a. Perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak; b. Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan; c.

Perubahan harga kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan dan perubahan pelaksanaan pekerjaan.

Amandemen bisa dibuat apabila disetujui oleh para pihak yang membuat kontrak tersebut. 23.2

Prosedur amandemen kontrak dilakukan sebagai berikut: a. Pengguna barang memberikan perintah tertulis kepada Penyedia Barang untuk melaksanakan perubahan kontrak, atau Penyedia Barang mengusulkan perubahan kontrak; b. Penyedia Barang harus memberikan tanggapan atas perintah perubahan dari Pengguna barang dan mengusulkan perubahan harga (bila ada) selambatlambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari; c.

Atas usulan perubahan harga dilakukan negosiasi dan dibuat berita acara hasil negosiasi;

d.

Berdasarkan berita amandemen kontrak.

acara

hasil

negosiasi

dibuat

IV.7


24. HAK DAN KEWAJIBAN 24.1 PARA PIHAK

24.2

25. RESIKOPENGGUNA BARANG DANPENYEDIA BARANG

Hak dan kewajiban Pengguna barang a. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia Barang. b. Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia Barang. c. Melakukan perubahan kontrak d. Menangguhkan pembayaran. e. Menyerahkan seluruh atau sebagian lapangan pekerjaan. Hak dan kewajiban Penyedia Barang a. Hasil pekerjaan, dan uang retensi. b. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada pengguna barang. c. Memberikan peringatan dini dan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pengguna barang. d. Mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi perusakan dan pengaruh/gangguan kepada masyarakat maupun miliknyadan kerusakan lain yang disebabkan kegiatan Penyedia Barang.

25.1

Pengguna barang bertanggungjawab atas resiko yang dinyatakan dalam kontrak sebagai resiko pengguna barang, dan Penyedia Barang bertanggung jawab atas resiko yang dinyatakan dalam kontrak sebagai resiko Penyedia Barang.

25.2

Resiko pengguna barang a. Resiko kecelakaan, kematian, kerusakan atau kehilangan harta benda (di luar pekerjaan, peralatan, instalasi dan bahan untuk pelaksanaan pekerjaan) yang disebabkan oleh: 1). Penggunaan atau penguasaan lapangan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan yang tidak dapat dihindari sebagai akibat pekerjaan tersebut; atau 2). Keteledoran, pengabaian kewajiban dan tanggungjawab, gangguan terhadap hak yang legal oleh pengguna barang atau orang yang dipekerjakannya, kecuali disebabkan oleh Penyedia Barang.

26. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

25.3

Resiko Penyedia Barang Kecuali resiko pengguna-pengguna barang, maka Penyedia Barang bertanggung jawab atas setiap cidera atau kematian dan semua kerugian atau kerusakan atas pekerjaan, peralatan dan harta benda yang mungkin terjadi selama pelaksanaan kontrak.

26.1

Buku harian diisi oleh Penyedia Barang dan diketahui oleh direksi teknis, mencatat seluruh rencana dan realisasi aktivitas pekerjaan sebagai bahan laporan harian.

26.2

Laporan harian dibuat oleh Penyedia Barang, diperiksa oleh direksi teknis, dan disetujui oleh Pengguna barang.

26.3

Laporan harian berisi: a. Tugas, penempatan dan jumlah tenaga kerja di lapangan; IV.8


b. c. d. e.

Jenis dan Kwantitaspekerjaan di lapangan; Jenis, jumlah dan kondisi peralatan di lapangan; Jenis dan Kwantitas pekerjaan yang dilaksanakan; Cuaca dan peristiwa alam lainnya yang mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan; f. Catatan lain yang dianggap perlu. 27. JADWAL PELAKSANAAN 27.1 PEKERJAAN

Waktu pelaksanaan kontrak adalah jangka waktu yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak dihitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.

27.2

Pengguna barang harus lambatnya 14 (empat penandatanganan kontrak.

menerbitkan SPMK selambatbelas) hari sejak tanggal

28. PENYEDIA BARANG LAINNYA

28.1

Penyedia Barang diharuskan bekerja sama dan menggunakan lapangan bersama-sama dengan Penyedia Barang lainnya, petugas-petugas pemerintah, petugas-petugas utilitas, dan pengguna barang.

29. WAKIL PENYEDIA BARANG

29.1

Penyedia Barang wajib menunjuk Karyawannya sebagai wakilnya yang bertanggungjawab atas Pelaksanaan pekerjaan dan diberikan wewenang penuh untuk bertindak atas nama Penyedia Barang, serta berdomisili di lokasi pekerjaan.

29.2

Apabila Pengguna barang menilai bahwa wakil Penyedia Barang tersebut ada pasal 29.1 tidak memadai, maka Pengguna barang secara tertulis dapat meminta Penyedia Barang untuk mengganti dengan karyawan lain yang kualifikasi, kemampuan, dan pengalamannya melebihi wakil Penyedia Barang yang diganti selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari dan wakil Penyedia Barang yang akan diganti harus meninggalkan lapangan selambatlambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari.

30. PENGAWASAN

30.1

Untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan di lapangan yang sedang atau telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang, pengguna barang diwakili oleh direksi teknis.

31. KEADAAN KAHAR

31.1

Yang dimaksud keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

31.2

Yang digolongkan keadaan kahar adalah : a. Peperangan; b. Kerusuhan; c. Revolusi; d. Bencana alam: banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit, dan angin topan; e. Pemogokan; f. Kebakaran; g. Gangguan industri lainnya.

31.3

Keadaan kahar ini tidak termasuk hal-hal yang merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.

31.4

Tindakan yang diambil untuk mengatasi terjadinya keadaan kahar dan yang menanggung kerugian akibat terjadinya IV.9


keadaan kahar, ditentukan berdasar kesepakatan dari para pihak. 31.5

Bila terjadi keadaan kahar, maka Penyedia Barang memberitahukan kepada Pengguna barang selambatlambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah terjadinya keadaan kahar.

31.6

Bila keadaan sudah pulih normal, maka secepat mungkin Penyedia Barang memberitahukan kepada Pengguna barang bahwa keadaan telah kembali normal dan kegiatan dapat dilanjutkan, dengan ketentuan: a. Jangka waktu pelaksanaan yang ditetapkan dalam kontrak tetap mengikat. Apabila harus diperpanjang, maka waktu perpanjangan sama dengan waktu selama tidak dapat melaksanakan pekerjaan akibat keadaan kahar; b. Selama tidak dapat melaksanakan pekerjaan akibat keadaan kahar, Penyedia Barang berhak menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai yang telah dikeluarkan selama jangka waktu tersebut untuk melaksanakan tindakan yang disepakati; c. Bila sebagai akibat dari keadaan kahar Penyedia Barang tidak dapat melaksanakan sebagian besar pekerjaan selama jangka waktu 60 (enam puluh) hari, maka salah satu pihak dapat memutuskan kontrak dengan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari sebelumnya dan setelah itu Penyedia Barang berhak atas sejumlah uang yang harus dibayar sesuai dengan ketentuan pemutusan kontrak Pasal 35.8.

32. PERINGATAN DINI

33. RAPAT PELAKSANAAN

32.1

Penyedia Barang wajib menyampaikan peringatan dini kepada Pengguna barang melalui direksi teknik selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak terjadinya peristiwa-peristiwa tertentu atau keadaan-keadaan yang dapat berakibat buruk terhadap pekerjaan, kenaikan harga kontrak atau keterlambatan tanggal penyelesaian pekerjaan. Pengguna barang melalui direksi teknik dapat meminta Penyedia Barang untuk membuat perkiraan akibat yang akan timbul terhadap pekerjaan, harga kontrak dan tanggal penyelesaian pekerjaan. Perkiraan tersebut wajib diserahkan Penyedia Barang sesegera mungkin.

32.2

Penyedia Barang wajib bekerja sama dengan Pengguna barang melalui direksi teknik dalam menyusun dan membahas upayaupaya untuk menghindari atau mengurangi akibat dari kejadian atau keadaan tersebut.

32.3

Penyedia Barang tidak berhak menerima pembayaran tambahan untuk biaya-biaya yang sesungguhnya dapat dihindari melalui peringatan dini.

33.1

Pengguna barang, direksi teknik dan Penyedia Barang dapat meminta dilakukan rapat pelaksanaan yang dihadiri semua pihak, untuk membahas pelaksanaan pekerjaan dan memecahkan masalah yang timbul sehubungan dengan peringatan dini pasal 32.1.

33.2

Direksi teknik wajib membuat risalah rapat pelaksanaan pasal 33.1. Tanggung jawab masing-masing pihak atas tindakan IV.10


yang harus diambil ditetapkan oleh Pengguna barang secara tertulis. 34. ITIKAD BAIK

35. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK

34.1

Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak dan kewajiban yang terdapat dalam kontrak.

34.2

Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. Bila selama kontrak salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

35.1

Penghentian kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai.

35.2

Penghentian kontrak dilakukan karena terjadinya hal-hal di luar kekuasaan (keadaan kahar) kedua belah pihak sehingga para pihak tidak dapat melaksanakan kewajiban yang ditentukan di dalam kontrak. Dalam hal kontrak dihentikan, maka Pengguna barang wajib membayar kepada Penyedia Barang sesuai dengan kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai.

35.3

Pemutusan kontrak dilakukan bilamana Penyedia Barang cidera janji atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur di dalam kontrak. Kepada Penyedia Barangdikenakan sanksi sesuai Pasal 35.5.

35.4

Pemutusan kontrak dilakukan bilamana para pihak terbukti melakukan kolusi, kecurangan atau tindak korupsi baik dalam proses pelelangan maupun pelaksanaan pekerjaan, dalam hal ini: a.

b.

35.5

Penyedia Barang dapat dikenakan sanksi yaitu: 1). Jaminan pelaksanaan dicairkan dan disetorkan ke kas Negara; 2). Pengenaan daftar hitam untuk jangka waktu 2 (dua) tahun. Pengguna barang dikenakan sanksi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemutusan kontrak oleh pengguna barang sekurangkurangnya 30 (tiga puluh) hari setelah Pengguna barang menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan kontrak secara tertulis kepada Penyedia Barang untuk kejadian tersebut di bawah ini, Pengguna barang dapat memutuskan kontrak. Kejadian dimaksud adalah: a. Penyedia Barang tidak mulai melaksanakan pekerjaan berdasarkan kontrak pada tanggal mulai kerja sesuai dengan pasal 15.2; b. Penyedia Barang tidak pekerjaan atau bangkrut;

mampu

c.

mematuhi

Penyedia Barang gagal penyelesaian perselisihan;

lagi

melaksanakan

keputusan

akhir

IV.11


d. Penyedia Barang menyampaikan pernyataan yang tidak benar kepada Pengguna barang dan pernyataan tersebut berpengaruh besar pada hak, kewajiban, atau kepentingan pengguna barang; e. Terjadinya keadaan kahar dan Penyedia Barang tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Pasal 31.2. Terhadap pemutusan kontrak yang timbul karena terjadinya salah satu kejadian sebagaimana dirinci dalam huruf a. sampai e. di atas, Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak diberlakukan. Atas pemutusan kontrak yang timbul karena salah satu kejadian yang diuraikan dalam huruf a. sampai e. Penyedia Barang dimasukkan dalam daftar hitam selama 2 (dua) tahun. 35.6

Pemutusan kontrak oleh Penyedia Barang Sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari setelah Penyedia Barang menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan kontrak secara tertulis kepada Pengguna barang untuk kejadian tersebut di bawah ini, Penyedia Barang dapat memutuskan kontrak. Kejadian dimaksud adalah: a. Sebagai akibat keadaan kahar, Penyedia Barang tidak dapat melakukan pekerjaan sesuai dengan Pasal 31.6.c.; b. Pengguna barang gagal penyelesaian perselisihan.

35.7

mematuhi

keputusan

akhir

Prosedur pemutusan kontrak Setelah salah satu pihak menyampaikan atau menerima pemberitahuan pemutusan kontrak, sebelum tanggal berlakunya pemutusan tersebut Penyedia Barang harus: a. Mengakhiri pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam pemberitahuan pemutusan kontrak; b. Mengalihkan hak dan menyerahkan semua hasil pelaksanaan pekerjaan. Pengalihan hak dan penyerahan tersebut harus dilakukan dengan cara dan pada waktu yang ditentukan oleh Pengguna barang; c.

36. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Menyerahkan semua fasilitas yang dibiayai oleh Pengguna barang.

35.8

Dalam hal terjadi pemutusan kontrak sesuai dengan Pasal 35.5., Pengguna barang tetap membayar hasil pekerjaan sampai dengan batas tanggal pemutusan, dan jika terjadi pemutusan kontrak sesuai dengan Pasal 35.6., selain pembayaran tersebut di atas Pengguna barang harus membayar pengeluaran langsung yang dikeluarkan oleh Penyedia Barang sehubungan dengan pemutusan kontrak.

35.9

Sejak tanggal berlakunya pemutusan kontrak, Penyedia Barang tidak bertanggung jawab lagi atas pelaksanaan kontrak.

36.1

Penyelesaian perselisihan dapat melalui: a. Di luar pengadilan, yaitu dengan cara musyawarah, mediasi, konsiliasi atau arbitrase di Indonesia;

IV.12


b. Pengadilan. 36.2

Penyelesaian perselisihan lebih lanjut diatur dalam syaratsyarat khusus kontrak.

36.3

Pengeluaran biaya untuk penyelesaian perselisihan ditanggung kedua belah pihak sesuai keputusan akhir.

37. BAHASA DAN HUKUM

37.1

Kontrak dibuat dalam bahasa Indonesia serta tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

38. PERPAJAKAN

38.1

Penyedia Barang harus mengetahui, memahami dan patuh terhadap semua peraturan perundang-undangan tentang pajak yang berlaku di Indonesia dan sudah diperhitungkan dalam penawaran. Perubahan peraturan perundang-undangan tentang pajak yang terjadi setelah pembukaan penawaran harus dilakukan penyesuaian.

38.2

39. KORESPONDENSI

39.1 39.2 39.3 39.4

40. PENYESUAIAN HARGA

40.1

Komunikasi antara para pihak hanya berlaku bila dibuat secara tertulis. Korespondensi dapat dikirim langsung, atau melalui pos, telex, kawat. Alamat para pihak ditetapkan sebelum tanda tangan kontrak. Korespondensi harus menggunakan bahasa Indonesia. Penyesuaian harga dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat khusus kontrak. Penyesuaian harga diberlakukan terhadap kontrak jangka panjang lebih dari 12 (dua belas) bulan.

41. DENDA DAN GANTI RUGI

42. SERAH TERIMA PEKERJAAN

B.

41.1

Denda adalah sanksi financial yang dikenakan kepada Penyedia Barang, sedangkan ganti rugi adalah sanksi finansial yang dikenakan kepada pengguna barang, karena terjadinya cidera janji terhadap ketentuan yang tercantum dalam kontrak.

41.2

Besarnya denda kepada Penyedia Barang atau keterlambatan penyediaan barang adalah 20/00 (dua per seribu) dari harga kontrak atau bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan.

41.3

Besarnya ganti rugi yang dibayar oleh Pengguna barang atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga terhadap nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketetapan dari Bank Indonesia, atau dapat diberikan kompensasi sesuai ketentuan dalam syarat-syarat khusus kontrak.

41.4

Tata cara pembayaran denda dan/atau ganti rugi sesuai ketentuan dalam syarat-syarat khusus kontrak.

42.1

Pengguna barangdapat membentuk panitia penerima pelaksanaan pekerjaan setiap bulan Penyedia Barang.

KETENTUAN KHUSUS

43. PENILAIAN PEKERJAAN

43.1

Pengguna barang harus melakukan penilaian atas hasil pekerjaan dalam masa pelaksanaan pekerjaan.

IV.13


44. KOMPENSASI

43.2

Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap pengaturan dinasan di lapangan dan kualitas pekerjaan.

44.1

Kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia Barang bila dapat dibuktikan merugikan Penyedia Barang dalam hal sebagai berikut : a. Penyedia Barang belum bisa masuk ke lokasi pekerjaan, karena pengguna barang tidak menyerahkan seluruh/sebagian lapangan kepada Penyedia Barang; b. Pengguna barang memodifikasi atau mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan; d. Pengguna barang terlambat melakukan pembayaran; e. Pengguna barang menolak sub Penyedia Barang tanpa alasan yang wajar; g. Dampak yang menimpa/membebani Penyedia Barang diakibatkan oleh kejadian-kejadian yang menjadi resiko pengguna barang. j. Pengguna barang memerintahkan penundaan pekerjaan. l. Kompensasi lain sesuai dengan yang tercantum dalam syaratsyarat khusus kontrak.

45. PENANGGUHAN PEMBAYARAN

46. HARI KERJA

47. PENYESUAIAN BIAYA

45.1

Apabila Penyedia Barang tidak melakukan kewajiban sesuai ketentuan dalam kontrak, maka dikenakan sanksi penangguhan pembayaran setelah pengguna barang memberitahukan penangguhan pembayaran tersebut secara tertulis.

45.2

Pemberitahuan penangguhan pembayaran memuat rincian keterlambatan atau kekurangan Barang dilapangan disertai alasan-alasan yang jelas dan keharusan Penyedia Barang untuk memperbaiki atau menambah Barangdalam jangka waktu sesuai yang tercantum dalam surat pemberitahuan penangguhan pembayaran.

46.1

Semua pekerja dibayar selama hari kerja dan datanya disimpan oleh Penyedia Barang. Daftar pembayaran ditandatangani oleh masing-masing pekerja dan dapat diperiksa oleh pengguna barang.

46.2

Penyedia Barang harus membayar upah hari kerja kepada tenaga kerjanya setelah formulir upah ditandatangani.

46.3

Jam kerja dan waktu cuti untuk karyawan harus dilampirkan.

46.4

Penyedia Barang harus memberitahukan kepada direksi teknis sebelum bekerja di luar jam kerja.

47.1

Harga kontrak dapat berubah akibat adanya penyesuaian biaya.

47.2

Penyesuaian biaya harus mengikuti peraturan yang berlaku, termasuk mata uang yang dipakai untuk penyesuaian biaya sesuai dengan kesepakatan para pihak.

IV.14


48. PENUNDAAN ATAS PERINTAH PENGGUNA BARANG

49. INSTRUKSI

48.1

Pengguna barang dapat memerintahkan Penyedia Barang untuk menunda dimulainya pelaksanaan pekerjaan atau memperlambat kemajuan suatu kegiatan pekerjaan.

48.2

Jika perintah perubahan sedemikian mendesak sehingga pembuatan usulan biaya serta pembahasannya akan menunda pekerjaan, maka perintah perubahan tersebut harus dilaksanakan oleh Penyedia Barang dan perintah perubahan diberlakukan sebagai peristiwa kompensasi.

49.1

Penyedia Barang wajib melaksanakan semua instruksi Pengguna barang yang berkaitan dengan kontrak.

49.2

Semua instruksi harus dilakukan secara tertulis.

IV.15


BAB V SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

Syarat-Syarat Khusus Kontrak terdiri dari : A.

KETENTUAN UMUM Karena bersifat tambahan, maka ketentuan ini hanya berupa tambahan dan atau penegasan dari ketentuan pada Syarat-Syarat Umum Kontrak.

1. DEFINISI

1.1.

2. JAMINAN

2.1. Besarnya jaminan pelaksanaan adalah minimal 5 % ( Lima persen) dari nilai kontrak.

3. PEMBAYARAN

a. Pengguna Barang/Jasa adalah : Nama : PT KAI Commuter Jabodetabek Alamat : Jl. Ir. H. Juanda IB no. 8-10 – Jakarta Pusat b. Pengguna Barang/Jasa adalah : Nama : Jabatan : Alamat : Jl. Ir. H. Juanda IB no. 8-10 – Jakarta Pusat

3.1. Pembayaran dilakukan setelah progress pekerjaan mencapai 100%. Pelaksanaan Pembayaran a). Pembayaran dilakukan atas dasar Surat Permohonan Pembayaran dari Penyedia Barang dengan melampirkan kelengkapan sbb: (i) Kwitansi berikut Faktur yang memuat rincian Kwantitas, harga satuan dan jumlah harga; (ii) Faktur Pajak; (iii) Certificate of Origin (COO) (Jika Barang dikirim langsung dari Luar Negeri/Impor) (iv) Certificate of Manufacture (COM) (Jika Barang dikirim langsung dari pabrikan) (v) Berita Acara Pemeriksaan/Pengujian Pekerjaan; (vi) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan; (vii) Fotocopy kontrak. b). Atas dasar Surat Permohonan Pembayaran tersebut, akan dibuatkan Berita Acara Pembayaran. c). Harga Kontrak sudah mencakup segala biaya yang ditimbulkan berkaitan dengan pelaksanaan kontrak, termasik Bea Materai dan Pajak-Pajak yang harus dilunasi oleh Penyedia Barang

4. JADWAL PELAKSANAAN

4.1.

5. PENGGUNAAN PENYEDIA BARANG/JASA USAHA KECIL TERMASUK KOPERASI KECIL

5.1.

Waktu pelaksanaan kontrak selama 40 (Empat Puluh Hari) Kalender Kepada penyedia barang/jasa bukan usaha kecil yang terbukti menyalahgunakan fasilitas dan kesempatan yang diperuntukkan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1995, maka yang bersangkutan dikenakan sanksi sebagaimana termaktub dalam Pasal 34, Pasal 35 dan Pasal 36 undang-undang tersebut sebagai berikut : a. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan mengaku atau memakai usaha kecil sehingga memperoleh fasilitas kemudahan dana, keringanan tarif, tempat usaha, bidang dan kegiatan usaha, pengadaan barang dan jasa atau pemborongan pekerjaan yang diperuntukkan dan dicadangkan bagi usaha kecil yang secara langsung atau tidak langsung menimbulkan V.1

BAB V :SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

kerugian bagi usaha kecil diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah); b. Perbuatan sebagaimana dimaksud pada butir 1. di atas adalah tindak pidana kejahatan; c. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada butir 1. dilakukan oleh atau atas nama badan usaha, dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan sementara atau pencabutan tetap ijin usaha oleh instansi yang berwenang. 6. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

6.1.

Penyelesaian perselisihan melalui Musyawarah/BANI/Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (di luarpengadilan/pengadilan)

7. PENYESUAIAN HARGA

7.1

Tata cara perhitungan penyesuaian harga sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tidak ada penyesuaian harga untuk pelaksanaan kontrak dibawah 12 bulan

8. DENDA DAN GANTI 8.1. RUGI

Kompensasi atas dasar keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga terhadap nilai tagihan yang terlambar dibayar berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia. 8.2. a. Denda langsung dipotong dari pembayaran kepada Penyedia Barang. b. Ganti rugi dibayar kepada Penyedia Barang setelah dibuat amandemen kontrak.

B. KETENTUAN KHUSUS 9. DOKUMEN KONTRAK Kontrak dan lampiran-lampirannya menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan, terdiri atas 1). Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) termasuk Addendumnya (bila ada); 2). Dokumen Lelang dan Addendum Dokumen Lelang (bila ada); 3). Surat Penawaran beserta Lampirannya : (i) Jaminan Pelaksanaan; (ii) Surat Kuasa (bila ada); (iii) Surat Penunjukan Pemenang Pelelangan (SPR); (iv) Berita Acara : (a). Berita Acara Penjelasan Pekerjaan; (b). Berita Acara Pembukaan Penawaran; (c). Berita Acara Evaluasi/ Klarifikasi; 4). Syarat-Syarat Kontrak (Syarat Umum dan Syarat Khusus Kontrak); 5). Spesifikasi Teknis. Perjanjian ini ditanda tangani di Kantor KCJ di Jakarta, dibuat dalam rangkap 2 (dua) diatas meterai Rp. 6.000 (enam ribu rupiah) asli.

V.2

BAB V :SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

BAB VI KERANGKA ACUAN KERJA PENGADAAN CCTV UNTUK PEREMAJAAN CCTV STASIUN LINTAS JABODETABEK I.

LATAR BELAKANG Peran teknologi informasi sudah menjadi hal yang penting pada saat ini, khususnya dibidang keamanan, berbagai cara dilakukan untuk meningkatkan keamanan. Teknologi keamanan yang banyak digunakan sekarang adalah CCTV (Closed-circuit television). CCTV dapat memantau dan merekam segala aktivitas dan kejadian pada suatu tempat setiap saat serta meningkatkan keamanan dan pelayanan terhadap penumpang maka dipandang perlu dilakukan pemasangan CCTV di seluruh stasiun KRL.

II.

MAKSUD & TUJUAN Maksud dari pengadaan ini adalah untuk mengganti CCTV existing yang rusak maupun yang sudah tidak berfungsi secara maksimal. Tujuan dari pengadaan ini adalah untuk memantau kondisi antrian di gate maupun kondisi di peron, dan memudahkan management untuk mengambil keputusan.

III. RUANG LINGKUP PEKERJAAN Ruang lingkup pekerjaan pengadaan CCTV Bullet berbasi IP adalah :

IV.

1.

Menyediakan CCTV Bullet berbasis IP

2.

Garansi / after sales services

WAKTU PELAKSANAAN Jangka waktu pelaksanaan adalah 40 hari kalender, terhitung tanggal ditandatanganinya kontrak kerjasama atau diterima Surat Perintah Kerja dari PT. KAI Commuter Jabodetabek

IV.

SYARAT DAN KETENTUAN DALAM PELAKSANAAN PEKERJAAN WAKTU PELAKSANAAN 1.

Peserta pengadaan wajib memiliki minimum 2 pengalaman dalam hal pengadaan maupun pemasangan CCTV dibuktikan dengan copy kontrak

2.

Surat dukungan (asli) dari pabrikan atau distributor Indonesia, jika surat diterbitkan oleh pihak distributor maka wajib menunjukan atau melampirkan bukti yang menerangkan sebagai Distributor yang sah ditunjuk oleh pabrikan.

3.

Surat garansi selama 1 tahun (asli) dari pabrikan atau distributor Indonesia kepada PT. KAI Commuter Jabodetabek dengan cover garansi meliputi spare part / komponen perangkat dan

BAB VI : KERANGKA ACUAN KERJA

jasa service / perbaikan, jika surat diterbitkan oleh pihak distributor maka wajib menunjukan atau melampirkan bukti yang menerangkan sebagai distributor yang sah ditunjuk oleh pabrikan 4.

Wajib menyerahkan barang sample untuk dilakukan pengujian dan menyampaikan brosur atas produk yang ditawarkan, menerangkan spesifikasi dan kemampuan produk

VI.

SPESIFIKASI TEKNIS 1.

CCTV Bullet berbasis IP

2.

Housing IP66

3.

Minimal 2MP dengan display resolusi maksimal 1920x1080 @ 25 fps

4.

Minimum 3.6mm fixed lens dengan aperture F1.8

5.

Memiliki internal slot Micro SD/SDHC

6.

Jarak IR minimum 15 Meter

7.

Mendukung WDR (Wide Dynamic Range)

8.

Memiliki fitur Smart IR

9.

Bisa diakses melalui web browser IE/Firefox/Chrome

10.

Mendukung PoE (Power Over Ethernet)

11.

Mendukung ONVIF (Open Network Video Interface Forum)

12.

Mendukung Video Kompresi H264/MJPEG

13.

Memiliki minimal 1 port RJ45 10/100Mbps

14.

Mendukung Video Bit Rate 32Kbps ~ 8Mbps

15.

Mendukung Dual Stream

16.

Mendukung penyetingan gambar mulai dari Saturasi/ Brightness/ Contrast/ Sharpness

17.

Minimum Mendukung Event Trigger Motion Detection

18.

Mendukung File upload via FTP

BAB VI : KERANGKA ACUAN KERJA

BAB VII DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA SATUAN A. MUKADDIMAH 1.

Pendahuluan Daftar Kuantitas dan Harga satuan harus diartiikan sebagai satu kesatuan dengan Instruksi kepada Peserta Pelelangan, Syarat-Syarat Kontrak dan Spesifikasi.

2.

Kuantitas Kuantitas yang dicantumkan dalam Daftar Kuantitas merupakan Kuantitas Barang yang harus disediakan/diserahkan oleh Penyedia Barang kepada Pengguna Barang dan dipergunakan sebagai dasar perhitungan penawaran.

3.

Harga Satuan Kecuali ditentukan lain dalam Kontrak, Harga Satuan dalam Daftar Kuantitas dan Harga, harus mencakup semua kewajiban Penyedia Barang berdasarkan Kontrak serta segala hal yang diperlukan untuk pelaksanaan : Transportasi sampai ketujuan akhir di Kantor KCJ Jakarta, sebagaimana ditetapkan dalam syarat-syarat kontrak termasuk biaya umum penyedia barng dan keuntungan perusahaan.

4.

Mata Uang Mata uang yang digunakan sebagai dasar perhitungan harga pada kontrak ini adalah mata uang Rupiah.

5.

Sistem Kontrak Kontrak menggunakan sistem Harga Satuan

BAB VII : DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA SATUAN

B. DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA SATUAN DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA SATUAN PENGADAAN CCTV UNTUK PEREMAJAAN CCTV STASIUN LINTAS JABODETABEK

NO 1.

ITEM CAMERA CCTV BULLET BERBASIS IP HOUSING IP66

QTY

SATUAN

HARGA SATUAN

JUMLAH

150

UNIT

Rp. ........................,-

Rp. ........................,-

SUB TOTAL

Rp. ........................,-

PPN 10%

Rp. ........................,-

GRAND TOTAL

Rp. ........................,-

Terbilang : ................................................................................................................................................................... Jakarta, .................... 20....... Penawar CV/PT Tanda tangan dan Cap perusahaan (..............................) Direktur/Pimpinan


PENGESAHAN DOKUMEN PENGADAAN Sesuai dengan ketentuan Petunjuk PelaksanaanPengadaan Barang/Jasa PT. KAI Commuter Jabodetabek beserta lampirannya, Panitia Pengadaan Barang/Jasa PT. KAI Commuter Jabodetabek telah menyiapkan Dokumen Lelang yang memuat: 1. Sebagai ikatan hukum dalam pelaksanaan pengadaan ini akan dibuat Surat Perjanjian yang mengikat antara pemberi Perintah Kerja dengan Rekanan yang memuat: I. Instruksi kepada Penawar; II. Data Dokumen Lelang; III. Bentuk Surat Penawaran, Surat Kuasa, Surat Perjanjian; IV. Syarat-Syarat Umum Kontrak; V. Syarat-Syarat Khusus Kontrak; VI. Kerangka Acuan Kerja; 2. PT. KCJ dapat membatalkan kontrak pada saat kapanpun prestasi/kondisi yang dapat menyebabkan terganggunya Operasi.

berdasarkan

suatu

penilaian

3. Segala biaya yang dibutuhkan untuk administrasi surat perjanjian kontrak ini dibebankan sepenuhnya kepada rekanan yang bersangkutan. Dokumen ini disusun untuk digunakan sebagai pedoman dasar bagi penawar dalam menyusun penawarannya dan sebagai pedoman bagi Panitia dalam melaksanakan evaluasi penawaran.

Jakarta, 05 Oktober 2015 Mengetahui / setuju VP IT

KETUA PANITIA PELELANGAN

VP LOGISTIK

ENDRO RAHARDJO

DODI HERMAWAN

WISMARUS ADAM


PENGADAAN CCTV UNTUK PEREMAJAAN CCTV STASIUN LINTAS JABODETABEK

Recommend Documents