Penerapan Standar Layanan & Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Alamsyah Saragih Jakarta, Juni 2011
Keterbukaan Informasi PUBLIK adalah kecenderungan Global PetA KETERBUKAAN INFORMASI 2009
TUJUAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK Pasal 3 Undangundang ini bertujuan untuk: 1.menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana, proses dan alasan pengambilan suatu keputusan publik; 2.mendorong partisipasi masyarakat; 3.mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, 4.mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau 5.meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik
SEBELUM UU KIP
SESUDAH UU KIP PRINSIP DASAR
•
Seluruh Informasi tertutup selain yang diijinkan untuk terbuka
•
o Badan publik menerapkan positive list
Seluruh informasi terbuka selain yang dikecualikan o Badan publik menerapkan negative list
•
Penolakan cukup dengan alasan rahasia negara
•
Penolakan berdasarkan pengujian atas konsekuensi yang timbul
•
Jangka waktu kerahasiaan bersifat permanen
•
Jangka waktu kerahasiaan tidak permanen
KEPASTIAN LAYANAN
•
Tidak ada batasan waktu untuk merespon dan melayani permohonan informasi
•
Ada batasan waktu untuk merespon dan melayani permohonan informasi (10 + 7 hari kerja)
•
Sikap proaktif hanya berdasarkan inisiatif badan publik, tidak ada kewajiban minimum.
•
Diatur jenis informasi yang harus diumumkan berkala, serta merta dan tersedia setiap saat, selain berdasarkan permintaan.
PERSELISIHAN DAN SANKSI
• •
• Ada mekanisme untuk menyelesaikan Tidak ada mekanisme untuk Sebelum dan sesudah pemberlakuan UU perselisihan KIP menyelesaiakan perselisihan • Sanksi juga diterapkan kepada pihak yang tidak Sanksi hanya untuk aparat yang memberikan informasi yang tidak dikecualikan membocorkan dan pihak yang dinilai telah menyalahgunakan informasi berdasarkan undangundang (informasi terbuka)
KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK
TERBUKA
INFORMASI PUBLIK
DIKECUALI KAN
DIUMUMKAN BERKALA
Pasal 9 UU KIP
DIUMUMKAN SERTA MERTA
Pasal 10 UU KIP
TERSEDIA SETIAP SAAT
Pasal 11 UU KIP
BERDASARKAN PERMINTAAN
Pasal 22 UU KIP
RAHASIA NEGARA
Pasal 6 ayat (3) huruf a UU KIP
RAHASIA PRBADI
Pasal 6 ayat (3) huruf b UU KIP
RAHASIA BISNIS
Pasal 6 ayat (3) huruf c UU KIP
•
•
•
•
Sengaja menggunakan informasi secara melawan hukum dipidana 1 tahun penjara dan/atau denda • maksimal 5 juta; (Pasal 51) Sengaja tidak menyediakan informasi yang harus diumumkan berkala, tersedia setiap saat, dan serta merta yang mengakibatkan kerugian orang lain dipidana 1 tahun kurungan dan/atau denda • maksimal 5 juta; (Pasal 52)
Sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, mengh ilangkan dokumen yang dilindungi negara dan/atau terkait dengan kepentingan umum dipidana 2 tahun penjara dan/atau denda maksimal 10 juta; (Pasal 53) Sengaja dan tanpa hak mengakses/memperoleh/membe rikan informasi yang dikecualikan dipidana 2 th penjara dan denda maksimal 10 juta serta 3 tahun penjara dan denda maksimal 20 juta untuk kerahasiaan pertahanan dan keamanan dan ketahanan ekonomi nasional; (Pasal 54) Sengaja membuat informasi yang tidak benar atau menyesatkan yang mengakibatkan kerugian orang lain dipidana 1 tahun penjara dan/atau denda maksimal 5 juta; (Pasal 55) Delik pidana dalam UU KIP adalah delik aduan.
SANKSI DALAM UU KIP Sumber: UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan inforasi Publik
INFORMASI TERBUKA
STANDAR PROSES & KEBERATAN
Informasi Terbuka Bagaimana Cara Menyampaikannya? 1. Informasi diumumkan berkala Informasi yang harus diumumkan secara berkala ke masyarakat luas oleh Badan Publik meskipun tanpa diminta oleh masyarakat.
Keberatan langsung kepada atasan jika tak dilaksanakan.
2. Informasi diumumkan serta-merta Informasi yang harus diumumkan segera karena berdampak pada hajat hidup orang banyak. Pengaduan langsung ke kepolisian.
3. Informasi tersedia setiap saat Dokumen harus sudah tersedia pada saat pemohon mengajukan permintaan informasi ke badan Publik. Keberatan langsung kepada atasan jika dokumen tak tesedia.
4. Informasi berdasarkan permintaan Diluar ketiga informasi di atas, dan bukan yang dikecualikan, dan mekanisme permintaan diatur pada pasal 22 UU KIP. Keberatan kepada atasan setelah 10 + 7 hari kerja.
Informasi Berdasarkan Permintaan Bagaimana Cara Menyampaikannya?
Mekanisme Keberatan Internal Pelaksanaan Keputusan oleh
Menerima
Puas 30 hari
Peminta
PPID
PPID
Atasan PPID
Tanggapan/ Keputusan Tidak menerima
Tidak Puas
30 hari 14 hari
Pengajuan permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi
INFORMASI TERBUKA
STANDAR ISI
Informasi diumumkan berkala Deskripsi pada PERKI No.1 tahun 2010 1.1 Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik
Informasi mengenai kedudukan badan publik Informasi mengenai struktur organisasi badan publik Informasi mengenai laporan harta kekayaan pejabat negara di lingkungan Badan Publik
1.2 Informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik
Informasi yang berkaitan dengan program dan/atau kegiatan badan publik Informasi mengenai kinerja kegiatan badan publik
1.3 Informasi mengenai laporan keuangan
Informasi rencana dan realiasasi anggaran Informasi neraca Informasi laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan Informasi daftar investasi dan aset
1.4 Informasi yang diatur dalam peraturan perundangundangan lain
Informasi yang wajib diumumkan berdasarkan peraturan perundangundangan lain, terkait dengan tugas dan fungsi badan publik secara umum maupun secara khusus
Informasi tersedia setiap saat Deskripsi pada PERKI No.1 tahun 2010 3.1 Daftar Informasi Publik
Nomor, nama dokumen dan ringkasan isi informasi Satuan kerja yang menguasai, waktu pembuatan informasi Jangka waktu penyimpanan arsip
3.2 Informasi mengenai keputusan, peraturan dan/atau kebijakan badan publik
Dokumen yang telah diterbitkan (termasuk dokumen turunannya) Dokumen pendukung (naskah akademik, rancangan awal dan risalah pembahasan)
3.3 Rencana kerja proyek dan pengeluaran tahunan Badan Publik
Dokumen lengkap RKAKL Dokumen lengkap DIPAKL
3.4 Perjanjian Badan Publik dengan Pihak Ketiga
MOU dengan pihak lain Dokumen kontrak dan usulan teknis pemenang lelang dan kontrak kerjasama lainnya
Informasi tersedia setiap saat … lanjutan. 3.5 Informasi/kebijakan yang disampaikan dalam pertemuan umum
Release Informasi tertulis pendukung
3.6 Prosedur Kerja Pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan layanan masyarakat
SOP Pelayanan Pihak yang bertanggung jawab untuk melayani
3.7 Laporan Pelayanan Akses Informasi
Informasi yang diminta Status layanan (berdasarkan tahapan)
Informasi Berdasarkan Permintaan Diluar berkala, serta merta, tersedia setiaap saat • Informasi berdasarkan permintaan adalah seluruh informasi publik yang terbuka (tidak dikecualikan) selain informasi yang harus diumumkan secara berkala, sertamerta, dan tersedia setiap saat. • Diberikan waktu 10+7 hari kerja adalah untuk: – memberikan waktu untuk mengklarifikasi permohonan informasi – memberikan waktu bagi PPID mengupayakan pengambilan dokumen yang berada di satker lain. – melakukan uji konsekuensi jika ternyata informasi tersebut termasuk yang dikecualikan oleh undang undang, untuk memastikan apakah konsekuensi yang ingin dilindungi melalui pengecualian itu masih relevan. – Memberikan jawaban tertulis kepada pemohon.
INFORMASI TERBUKA
PENYELESAIAN SENGKETA
Mekanisme di Komisi Informasi Mekanisme di Komisi Informasi Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.
Komisi Informasi substansi
Ajudikasi
prosedur
Mediasi tidak sepakat
?
Putusan Ajudikasi Komisi Informasi: • Menutup sebagian atau keseluruhan informasi, atau • Membuka sebagian atau keseluruhan informasi
Putusan Mediasi Komisi Informasi: • Kersepakatan yang berifat FINAL dan MENGIKAT
Sengketa informasi terbuka Sengketa informasi yang dikecualikan
Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator komisi informasi (hanya untuk informasi yang tidak dikecualikan). Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh komisi informasi. •Ajudikasi Substansi, penolakan berdasarkan alasan pengecualian informasi (pasal 17 UU KIP) •Ajudikasi prosedur. Apabila mediasi gagal, Untuk informasi terbuka.
Mekanisme Banding dan Kasasi Pelaksanaan Putusan
Badan Publik Negara
Gugatan ke Pengadilan
14 hari
2 Tidak menerima PUTUSAN
1
Menerima
Pengadilan Tata Usaha Negara
Pengadilan Negeri
Badan Publik nonnegara
Kasasi Mahkamah Agung
Tidak menerima
14 hari
Menerima Pelaksanaan Putusan
Putusan (final & mengikat)
Perkembangan pendaftaran sengketa • •
•
•
Angka pendaftaran sengketa Informasi Publik mencapai 244 hingga Maret 2011. Dengan demikian paling tidak rata-rata Komisi Informasi Pusat harus menangani lebih dari satu penyelesaian sengketa per hari kerja (27 per bulan), sebagian besar bersifat prosedural. Efektifitas layanan informasi di Badan Publik akan sangat membantu pngurangan sengketa informasi yang bersifat prosedural. Tanpa efektifitas layanan, sosialisasi yang semakin gencar ke masyarakat akan semakin meningkatkan jumlah sengketa yang masuk.
Catatan: Persentase jumlah sengketa yang diselesaikan oleh Komisi Informasi belum tentu mencerminkan efektifitas Komisi pelaksanaan undang-undang. Tuesday, 28 June 2011 Informasi Pusat 19
Belajar dari sengketa informasi Apa saja yang diminta? Apa penyebabnya?
Penyebab • Mayoritas informasi yang diminta telah memiliki standar dokumen, namun belum dikompilasi oleh Badan Publik. • Permintaan tidak direspon atau ditanggapi. • Permohonan direspon tetapi melampaui batas waktu. • Permohonan maupun keberatan direspon tepat waktu, tetapi terjadi perbedaan persepsi tentang standar.
Jenis Informasi yang Dimohonan Struktur Organisasi 4%
RKA KL 21%
Daftar Peraturan dan/atau Keputusan Instansi Badan Publik 18%
Lain-lain 7%
Daftar Informasi Publik 20%
Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa 10%
Laporan Keuangan 20%
Dicari:
PPID
Hingga April 2011, baru 22 Kementerian dan Lembaga yang telah menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Mengapa hal tersebut terjadi?
• Surat dinyatakan salah alamat (tidak sampai) ke sumber informasi. • Dokumen dikuasai oleh satker lain dan sulit memintanya. • Belum ada staf khusus yang ditugaskan melayani • Belum ada formulir layanan, sehingga yang diisi adalah formulir yang dibawa pemohon. • Ragu atas status informasi tapi bingung harus berkonsultasi ke siapa?
Terima Kasih
