PENERAPAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PERUSAHAAN PROPERTI PT. MULTI ROYU INDONESIA

AGORA Vol. 2, No. 2, (2014)

PENERAPAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PERUSAHAAN PROPERTI PT. MULTI ROYU INDONESIA Vincentius Wintara Putra Program Manajemen Bisnis, Program Studi Manajemen, Universitas Kristen Petra Jl. Siwalankerto 121-131, Surabaya E-mail: [email protected]

Abstrak— Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa penerapan prinsip Good Corporate Governance pada PT. Multi Royu Indonesia sudah diterapkan. Prinsip Good Corporate Governance ada lima yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, kemandirian, dan kesetaraan. Kelima prinsip tersebut harus diterapkan seluruhnya pada perusahaan sehingga perusahaan dapat berkembang dan mampu bersaing dengan perusahaan properti lainnya. Teknik analisa yang digunakan adalah triangulasi tiga narasumber sehingga hasil yang diperoleh valid atau benar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan PT Multi Royu Indonesia telah menerapkan prinsip sudah menjalankan prinsip transparansi dalam sistem informasi pemasaran perusahaan dan sistem gaji dan komisi perusahaan, tetapi belum terbuka terhadap visi misi, struktur perusahaan dan peraturan perusahaan. Prinsip akuntabilitas belum dijalankan karena perusahaan memiliki sistem peraturan yang baik tetapi para pekerja masih tidak menaati peraturan tersebut. Prinsip pertanggung jawaban perusahaan yang belum dijalankan adalah jaminan keselamatan dan kesehatan para pekerja. Prinsip kemandirian dan kesetaraan perusahaan sudah dijalankan karena tidak ada tekanan dari luar perusahaan dan memperlakukan para pekerja dengan adil dan wajar. Kata Kunci— transparansi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, kemandirian, dan kesetaraan I. PENDAHULUAN Di zaman modern ini, terdapat banyak perusahaan berjalan dan beroperasi di Indonesia.Jumlahnya mencapai puluhan ribu yang terdiri dari berbagai sektor seperti makanan, minuman, tekstil, kendaraan bermotor, peralatan komunikasi, kayu, penerbitan, tembakau dan lain-lain.Menurut data dari website resmi Badan Pusat Statistik Indonesia jumlah perusahaan yang tercatat pada tahun 2012 adalah 23.257 perusahaan.Jumlah ini pasti meningkat terus karena dilihat pada tahun 2005 jumlah perusahaan yang tercatat masih 20.729 perusahaan.Jumlah perusahaan yang banyak ini didorong oleh pertumbuhan ekonomi Indonesia yang baik dan dilihat pada tahun 2010 pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6,1%,padahal targetnya hanya 5,8% (Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2010 Sebesar 6,1 Persen). Banyak pebisnis di Indonesia mulai membuka usaha dan mengubahnya dalam bentuk perusahaan dan biasanya berbentuk perseroan terbatas. Pebisnis tersebut menginginkan

usahanya menjadi sebuah PT karena memiliki banyak kelebihan, yaitu perseroan terbatas sebagai badan hukum yang dianggap lebih aman pebisnis,merupakan sebuah usaha besar dengan jumlah modal dan tenaga kerja yang besar ,dan merasa lebih mudah untuk dapat menjalin hubungan kerjasama dengan pihak swasta atau pemerintah.Kelebihan lainnya dari PT adalah kekayaan para pendiri atau pemegang saham dapat terpisah dengan kekayaan perusahaan. PT sendiri lebih populer dikalangan pebisnis di Indonesia, pemakaian nama Perseroan Terbatas dilindungi oleh Undang-Undang dan peraturan negara, serta usahanya memiliki jati diri yang jelas karena nama perusahaan yang tidak sama dengan nama PT yang lain. Di sisi lainpemilik modal dapat menanamkan modal tanpa tidak terlibat dalam kegiatan usaha.Untuk membuat perusahaan menjadi sebuah PT maka setiap orang harus mengurus di notaris dan mendapat pengesahan dari menteri sebagai badan hukum (Prosedur Mendirikan PT). Dari sekian banyak perusahaan,terdapat beberapa perusahaan yang melakukan pelanggaran sehingga merugikan pemilik modal, karyawan yang bekerja atau masyarakat sekitar.Sebagai contoh perusahaan yang melakukan pelanggaran adalah perusahaan industri energi yang terkenal di Amerika Serikat yaitu Enron.Enron merupakan suatu perusahaan yang menduduki ranking tujuh dari lima ratus perusahaan terkemuka di Amerika Serikat dan termasuk perusahaan energi terbesar di Amerika Serikat yang jatuh bangkrut dengan meninggalkan hutang yang besar. Dalam kasus perusahaan Enron ini diketahui melakukan pelanggaran denganmemanipulasi laporan keuangan.Enron mencatat keuntungan 600 juta Dollar AS padahal perusahaan mengalami kerugian.Manipulasi keuntungan ini disebabkan oleh keinginan perusahaan agar sahamnya tetap diminati oleh para investor.Para investor yang menanamkan saham di perusahaan tersebut menjadi tertipu sehingga ketika perusahaan bangkrut modal dari para investor hilang.(The Rise and Fall of Enron). Disebabkan banyak perusahaan yang melakukan pelanggaran dan merugikan banyak orang maka pemerintah perlu membuat peraturan yang bertujuan menertibkan perusahaan-perusahaan yang ada.Peraturan yang dibuat sebenarnya bertujuan melindungi pihak-pihak yang mungkin dapat dirugikan oleh perusahaan dan menjaga perekonomian negara agar tetap stabil.Pemerintah sendiri yang membuat peraturan dan semua perusahaan diwajibkan mengikuti dan menjalankan peraturan tersebut. Pemerintah akhirnya mengeluarkan Salinan Peraturan Menteri Negara BUMN tahun 2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG). Dalam surat tersebut

AGORA Vol. 2, No. 2, (2014) menjelaskan bahwa semua perusahaan milik negara agar mengikuti prinsipGood Corporate Governance sehingga perusahaan dapat berjalan dengan baik dan tidak muncul masalah di kemudian hari.Dari semua aturan dalam Good Corporate Governanceterdapat lima prinsip utama yaitu transparancy, accountability, responsibility, independency, dan fairness. Dari tiga penelitian yang pernah ada juga menjelaskan bahwa penerapan GCG bagi perusahaan berguna untuk menguntungkan investor perusahaan,memiliki profitibilitas lebih tinggi dan meningkatkan efektifitas perusahaan. Salah satu perusahaan properti yang ada di Kota Surabaya adalah PT Multi Royu Indonesia, PT Multi Royu Indonesia merupakan perusahaan Swasta yang bergerak dalam bidang properti di Kota Surabaya. Tetapi pada saat sekarang ini tingkat persaingan semakin ketat dimana banyak perusahaan-perusahaan sejenis Agung Podomoro, Ciputra yang lebih jauh berkualitas dan canggih. Hal ini mengakibatkan PT Multi Royu Indonesia perlu melakukan persiapan-persiapan diantaranya pelaksanaan Good Corporate Governance. Corporate governance merupakan seperangkat tata hubungan diantara manajemen perseroan, direksi, komisaris, pemegang saham dan para pemangku kepentingan lainnya.(OECD dalam Susilo dan Simarmata, 2007). Selain itu Corporate governancejuga diartikan sebagai proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan, dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders yang lain. (IICG dalam G. Suprayitno, 2004). Corporate Governance sesuai dengan Salinan Peraturan Menteri Negara BUMN tahun 2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) pada BUMN adalah: “Suatu proses dan struktur yang digunakanoleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitasperusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjangdengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskanperaturan perundangan dan nilai-nilai etika”. Good Corporate Governance adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness). (Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum). Berdasarkan definisi-definisi yang dipaparkan diatas penulis menyimpulkan bahwa GCG merupakan komitmen, aturan main, serta praktik penyelenggaraan bisnis secara sehat dan beretika yang mengatur hubungan antara shareholders dengan stakeholders untuk menciptakan nilai tambah (value added) bagi perusahaan.Konsentrasi kepemilikan, ukuran perusahaan, dan jenis perusahaan akan mempengaruhi kualitas implementasi Good Corporate Governance perusahaan (Deni Darmawati, 2006). Selain itu, pelaksanaan prinsip-prinsip dasar GCG harus mempertimbangkan karakter setiap perusahaan seperti besarnya modal, pengaruh dari kegiatannya

terhadap masyarakat dan lain sebagainya. (Wilson Arafat, 2008:9) Dengan tumbuhnya kesadaran akan pentingnya Good Corporate Governance maka The Organization for Economic Corporation and Development (OECD) mengembangkan prinsip – prinsip GCG menjadi lima yaitu, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, indepedensi, serta kesetaraan dan kewajaran. Prinsip – prinsip ini perlu dijalankan secara berkesinambungan dalam usaha perusahaan untuk mencapai manfaat Corporate Governance. Penjelasan prinsip – prinsip tersebut adalah sebagaiberikut: 1. Transparency (Tranparansi) Hak pemegang saham, yang harus diberi informasi benar dan tepat waktu mengenai perusahaan, dapat berperan serta dalam pengambilan keputusan mengenai perubahan mendasar atas perusahaan dan memperoleh bagian keuntungan perusahaan.Pengungkapan yang akurat dan tepat waktu serta transparansi mengenai semua hal penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan, serta pemangku kepentingan. 2. Accountability (Akuntabilitas) Tanggung jawab manajemen melalui pengawasan efektif berdasarkan keseimbangan kekuasaan antara manajer, pemegang saham, dewan komisaris, dan auditor, merupakan bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada perusahaan dan pemegang saham. 3. Responsibility (Responsibilitas) Peran pemegang saham harus diakui sebagaimana diterapkan oleh hukum dan kerja sama yang aktif antara perusahaan serta pemegang kepentingan dalam menciptakan kekayaan, lapangan kerja, dan perusahaan yang sehat dari aspek keuangan. 4. Independency(Independens) Perusahaan dikelola secara professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang – undangan yang berlaku dan prinsip – prinsip korporasi yang sehat. 5. Fairness (Kewajaran dan kesetaraan) Perlakuan yang sama terhadap pemegang saham, terutama kepada pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing, dengan keterbukaan informasi yang penting serta melarang pembagian untuk pihak sendiri dan perdagangan saham oleh orang dalam. Dalam praktik corporate governance berbeda disetiap negara dan perusahaan karena berkaitan dengan sistem ekonomi, hukum, struktur kepemilikan, sosial dan budaya.Perbedaan praktik ini menggambarkan perbedaan dalam kekuatan suatu kontrak, sikap politik pemilik saham dan hutang. Dengan demikian beberapa aturan, pedoman, atau prinsip yang digunakan dalam pelaksanaan corporate governance juga akan. Konsentrasi kepemilikan, ukuran perusahaan, dan jenis perusahaan akan mempengaruhi kualitas implementasi Good Corporate Governance perusahaan (Deni Darmawati, 2006). Berdasarkan penjelasan di atas, maka diperlukan adanya perangkat hukum atau pedoman dalam mengimplementasikan Good Corporate Governance. Di Indonesia, pemerintah melalui Keputusan Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan dan Industri No. Kep/31/M.EKUIN/08/1999, telah membentuk suatu badan yang diberi nama Komite Nasional Kebijakan Corporate

AGORA Vol. 2, No. 2, (2014) Governance (KNKCG)). Komite Nasional ini bertugas untuk merumuskan dan merekomendasikan kebijakan nasional mengenai pengelolaan perusahaan.Komite Nasional ini telah merumuskan suatu Kerangka Kerja Good Corporate Governance atau Pedoman Good Corporate Governance. Susilo dan Simarmata (2007) mengemukakan bahwa terdapat tiga kelompok pelaku kegiatan dalam pelaksanaan GCG pada bank umum.Kelompok pertama terdiri dari organ perseroan dan organ pendukung, atau secara sederhana disebut boards. Kelompok ini terdiri dari RUPS, Direksi, Komisaris, Komite Audit, Komite Nominasi dan Renumerasi, Komite Pemantau Risiko, komite lainnya dari komisaris, bila ada dan Satuan Kerja Audit Intern atau Satuan Pengawas Intern. Sedangkan kelompok kedua merupakan seluruh jajaran karyawan atau disebut sebagai enterprise-wide, yang menjadi sarana Direksi untuk melaksanakan tugas pengelolaan perusahaan. Kelompok ketiga adalah pihak luar atau stakeholders, yaitu regulator, nasabah, dan lain sebagainya yang berinteraksi dengan baik. Penelitian yang ada hubungannya dengan masalah Good Corporate Governance sudah pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu, yakni penelitian yang dilakukan oleh Maria Aluchna (2009) yang berjudul “Does Good Corporate Governance Matter? Best Practice in Poland”. Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan antara pelatihan corporate governance dan peforma perusahaan di Polandia. Namun penelitian ini tidak berhasil membuktikan dugaan tersebut, karena dari hasil uji beda terbukti tidak adanya keuntungan bagi perusahaan dan investor antara sebelum dan sesudah kewajiban penerapan prinsip tersebut, tetapi hasilnya kepatuhan pada aturan hanya sebagai persyaratan formal bagi perusahaan Ada pula penelitian yang dilakukan oleh Emilia & Sami (2011) yang berjudul “DidGood Corporate Governance Improve Bank Performance during the Financial Crisis”. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dijelaskan bahwa bank yang memiliki mekanisme corporate governance lebih kuat menadapatkan profit lebih tinggi dibandingkan dengan bank lain dan bank yang memiliki pelatihan corporate governance lebih dapat bertahan di tengah – tengah masa krisis keuangan.Penelitian ini juga menyarankan perusahaan perusahaan untuk menerapkan good corporate governance, Penelitian lain adalah“ The Relationship Between Corporate Governance, Global Governance, and Sustainable Profits: Lesson Learned from BP “. Penelitian tersebut dibuat oleh Nick Lin-Hi & Igor Blumberg pada tahun 2011 dan menjelaskantentang sebuah bencana tumpahan minyak yang terjadi pada perusahaan minyak di telu Meksiko. Peristiwa tersebut menyebabkan banyak kerugian bagi perusahaan dan mengakibatkan korban jiwa.Sebenarnya peristiwa tersebut terjadi dikarenakan perusahaan tidak menerapkan prinsip Good Corporate Governance yaitu perusahaan tidak mengutamakan keselamatan para pekerja dan lebih mengutamakan keuntungan perusahaan. II. METODE PENELITIAN Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif, adalah ”penelitian yang digunakan untuk menganalisis data dengan

cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi” (Sugiyono, 2008). Penelitian kualitatif sendiri lebih berfokus pada proses bukan dari hasil suatu peristiwa dan tidak menggunakan banyak angka dalam datanya serta tidak menggunakan alat bantu penelitian seperti spss. Penulis memilihjenis penelitian ini karena penulis ingin meneliti lebih mendalam tentang pengaruh dari penerapan goodcorporate governance pada perusahaan properti PT. Multi Royu Indonesia.Penelitian kualitatif juga lebih cocok digunakan karena dapat menggambarkan pengaruh GCG pada perusahaan. Good Corporate Governance atau tata kelola perusahaan yang baik dilihat dari proses kegiatan perusahaan dalam menjalankan usahanya. Jika perusahaan telah melakukan prinsip – prinsip GCG maka dapat dikatakan perusahaan tersebut telah memiliki tata kelola perusahaan yang baik.Prinsip – prinsip GCG terdiri dari tranparansi, akuntabilitas, kemandirian, pertanggung jawaban dan kesetaran atau kewajaran. a) Transparansi dari suatu perusahaan tampak dari keterbukaan sistem informasi di dalam perusahaan. Semua pihak dapat mengetahui informasi atau kebijakan perusahaan dan memberikan pendapatnya dalam pengambilan keputusan yang berguna bagi kemajuan perusahaan.Informasi yang diberikan juga harus lengkap, akurat dan tepat waktu kepada para pemangkukepentingan.Visi dan misi perusahaan disampaikan kepada semua anggota perusahaan dan memiliki peraturan perusahaan yang tertulis. b) Akuntabilitas yang baik adalah kejelasan fungsi, struktur dan sistem perusahaan dalam seluruh bagian sehingga pengaturan perusahaan dapat berjalan efektif.Akuntabilitas dapat diwujudkan dengan pengaturan hak, kewajiban, dan wewenangdari para stakeholder dan shareholder.Ada penetapan tugas semua bagian secara rinci dan perusahaan memberikan kepercayaan kepada semua karyawan dapat melakukan tugas tersebut.Perusahaan juga memberikan penghargaan kepada karyawan yang bekerja dengan baik dan memberi hukuman bagi yang bekerja tidak baik. c) Pertanggung jawaban sebenarnya merupakan bentuk ketaatan dan kepatuhan semua pihak terhadap peraturan yang ada dan perundangan yang berlaku seperti membayar pajak, keselamatan dalam bekerja,perlindungan terhadap lingkungan hidup, perlindungan konsumen, dan lain – lain.Biasanya yang mengatur hal ini adalah pemerintah agar perusahaan tidak merugikan pihak – pihak tertentu.Perusahaan juga memiliki anggaran dasar untuk jangka waktu tertentu. d) Kemandirian dalam perusahaan diwujudkan pemberian pengakuan hak dan kewajiban bagi stakeholder atau pekerja perusahaan yang ditentukan dalam peraturan perusahaan.Perusahaan dikatakan memiliki kemandirian jika perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Dalam penentuan kebijakan perusahaan dan tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun.Pengambilan keputusan juga harus obyektif bukan subyektif sehingga sesuai dengan yang dibutuhkan.

AGORA Vol. 2, No. 2, (2014) e) Yang terakhir kesetaraan dan kewajaran bagi semua pihak yang artinya perlakuan yang sama dan adil terhadap stakeholder berdasarkan peraturan dan perundangan yang berlaku, contohnya siapapun yang melakukan pelanggaran akan mendapatkan hukuman walaupun pemimpin perusahaan. Hal ini juga meliputi adanya kejelasan terhadap hak-hak stakeholder berdasarkan sistem hukum dan penegakan peraturan untuk melindungi hak-hak pemegang saham. Perusahaan tidak melakukan diskriminasi terhadap seluruh pekerja dalam hal suku, agama, ras, gender dan lain – lain. Semua pekerja memiliki kesempatan yang sama. Objek penelitian dalam makalah ini adalah perusahaan Multi Royu Indonesia yang bergerak di bidang properti.Perusahaan ini melakukan jual beli properti di daerah Surabaya. Penentuan narasumbernya menggunakan purposif sampling. Teknik dilakukan dengan memilih orang menjadi narasumber secara sengaja karena dianggap sudah mewakili dari semua bagian penilitan dan tidak menyulitkan peneliti. Selain itu pemilihan narasumber sebagai sumber data atau informan dalam penelitian ini, berdasarkan asas subjek yang menguasai permasalahan, memiliki data dan bersedia memberikan informasi yang lengkap dan akurat.Pemilihan informan ditentukan oleh peneliti dengan disesuaikan dengan tujuan penelitiannya. Narasumber dalam penelitian ini adalah direkturperusahaan sebagai pemimpin sekaligus pemilik perusahaan, dan yang mengatur kebijakan perusahaan, staf administrasi yang bekerja mengatur data dalam perusahaan dan mencatat keuangan perusahaan,dan yang terakhirstaf marketing yang bekerja dalam memasarkan produk properti dari perusahaan dan berhubungan langsung dengan konsumen. Informasi yang ingin didapatkan, yaitu informasi yang berkaitan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG di perusahaan Multi Royu Indonesia. Penelitian kualitatif tidak mempersoalkan jumlah narasumber, tetapi tergantung dari tepat tidaknya pemilihan narasumber kunci, dan kompleksitas dari keragaman fenomena sosial yang diteliti. Dengan demikian Penelitian tentang penerapan prinsip-prinsip GCG di perusahaan Multi Royu Indonesiamenggunakan 3 (tiga) orang yang menjadi sumber untuk mendapatkan informasi terkait penelitian tersebut, diantaranya direkturperusahaan, staf admin, dan stafmarketing.Penulis memilih tiga narasumber tersebut karena dianggap sudah mewakili dari keseluruhan bagian perusahaan dan memiliki tugas berbeda sehingga dapat melihat dari tiga sudut pandang yang berbeda pula Data adalah bahan keterangan tentang sesuatu objek penelitian yang lebih menekankan pada aspek materi, segala sesuatu yang hanya berhubungan dengan keterangan tentang suatu fakta yang ditemui peneliti di daerah penelitian.Jenis data dalam penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder.  Data Primer Data primer, yaitu data yang diperoleh dari informan secara langsung dengan cara observasi dan wawancara. Data primer berasal dari narasumber utama.Narasumber adalah orang-orang yang benar-benar tahu dan terlibat dengan implementasi kebijakan yang sedang dijalankan dalam perusahaan.

 Data Skunder Data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung. Data ini diperoleh dari studi kepustakaan, yaitu metode pengumpulan data dengan melihat beberapa literatur, antara lain: catatan, buku, dokumen yang ada hubungannya dengan penelitian tersebut. Data sekunder berupa dokumen kerjasama antar perusahaan dan informasi dari media elektronik yang berhubungan tentang penerapan GCG pada perusahaan sehingga berguna untuk mendukung sumber data primer. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tiga metode yakni : 1. Wawancara Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam.Wawancara mendalam dilakukan kepada sejumlah narasumber. Wawancara dipergunakan untuk mencoba mendapatkan keterangan atau wawasan secara lisan dari responden, dengan bercakap-cakap berhadapan langsung dengan narasumber.Peneliti mengajukan beberapa pertanyaan dan narasumber memberikan jawaban dan pengetahuannya.Wawancara bertujuan untuk mengumpulkan keterangan tentang subjek penelitian serta pernyataan dan jawaban mereka yang merupakan pembantu utama metode observasi. 2. Dokumentasi Teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai pelengkap yaitu dengan cara dokumentasi. Sebagaimana yang kemukakan oleh Sugiyono (2011:240) hasil penelitian observasi atau wawancara, akan lebih kredibel atau dapat dipercaya kalau didukung oleh sejarah pribadi kehidupan dimasa lalu. Dokumentasi merupakan bukti autentik yang akan memberikan kekuatan nyata dan empiris tentang data yang diperoleh. Data dokumentasi yang bisa didapat penelitian ini berupa foto dan catatan lain tentangpenerapan prinsip GCG di perusahaan Multi Royu Indonesia.Data tersebut dapat digolongkan data sekunder. 3.Observasi Observasidigunakan untuk mempermudah pengumpulan data dan biasanya digunakan untuk mengamati tingkah laku yang aktual. Dalam penelitian ini tipe observasi yang dipergunakan adalah tipe participant as observer yaitu peneliti memberitahukan maksud peneliti kepada kelompok yang diteliti dan mengikuti aktivitas dari subjek penelitian. Tujuannya adalah agar peneliti dapat melihat dan mengetahui langsung situasi atau keadaan subjek penelitian dan mendapatkan informasi yang tidak didapat dari wawancara. Dalam hal ini, narasumber akan tahu bahwa aktivitas-aktivitas peneliti mulai awal sampai akhir penelitian. Peneliti akan melakukan observasi dengan datang langsung ke kantor perusahaan dan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Observasi dilakukan lima kali selama satu bulan agar dapat melihat perkembangan yang ada di perusahaan dan melihat dari waktu yang berbeda.Observasi berlangsung selama jam kantor perusahaan agar mengetahui seluruh proses kegiatan dalam satu hari kerja. Kantor perusahaan buka dari jam sembilan pagi sampai jam lima sore. Peneliti akan melakukan observasi pada perusahaan Multi Royu Indonesia dengan melihat dari 5 prinsip GCG yaitu tranparansi, akuntabilitas, pertanggung jawaban,

AGORA Vol. 2, No. 2, (2014) kemandirian, dan kestearaan. Dari prinsip transparansi, akan melihat sistem penyampaian informasi dan pendapat selama bekerja. Untuk prinsip akuntabilitas akan dilihat dari peraturan perusahaan yang diterapkan selama bekerja.Prinsip pertanggung jawaban dilihat dari cara melayani pelanggan yang datang. Peneliti melakukan observasi cara kerja perusahaan apakah ada benturan kepentingan antara sesama pekerja. Yang terakhir, prinsip kesetaraan dilihat dari perlakuan adil yang ada di perusahaan. Peneliti melakukan triangulasi sumber yaitu mencari data dari tiga narasumber yang memiliki jabatan dan tugas yang berbeda.Hal ini dilakukan untuk melihat dari tiga sudut pandang yang berbeda dan membandingkan data yang didapat dari tiga narasumber. Dari data tersebut dikategorikan mana yang sama dan berbeda sehingga peneliti dapat menentukan kesimpulannya. Jika ada kesamaan data yang didapat kemungkinan besar bahwa data tersebut sudah valid atau benar. III. ANALISIS & PEMBAHASAN Visi dari PT. Multi Royu Indonesia adalah one stop living yang artinya perusahaan yang dapat memberikan semua solusi tentang masalahproperti dengan misi perusahaan yang dapat memberikan layanan kepada pelanggan seperti pembangunan properti, proses pengurusan jual beli, membantu proses surat dan izin properti,renovasi dan dekorasi properti, serta mengatur perabotannya. Oleh karena itu pelanggan tidak perlu repot dalam mengurus properti lagi, cukup datang ke perusahaan ini. Dalam perusahaan ini direktur perusahaan mengatur langsung semua pekerja dan menjadi kepala bagian dari semua bidang perusahaan.Semua keputusan berasal dari direktur perusahaan tanpa perantaradan diawasi oleh komisaris.Para pekerja bertanggung jawab langsung pada direktur perusahaan dan semua kebijakan perusahaan ditetapkan oleh pusat atau direktur.Jabatan staf admin, staf marketing, dan staf desain memiliki kedudukan yang setara kecuali office boy. Struktur perusahaan ini tidak didapat dari perusahaan tetapi berdasarkan pengamatan penulis. PT. Multi Royu Indonesia merupakan sebuah perusahaan properti yang cara kerjanya memasarkan atau menjual produkproperti dan mendapatkan keuntungan dari komisi yang diberikan oleh pemilik properti, diantaranya ruko, rumah, tanah, apartemen, gudang dan lain - lain kepada para pelanggan.Properti yang dibeli biasanya digunakan sebagai tempat tinggal, tempat usaha, dan investasi. Perusahaan properti secara umum memiliki tiga fungsi utama, yaitu mencari properti yang dapat dijual, kemudian memasarkan properti yang tersebut melalui iklan koran, internet, karton di pinggir jalan, melakukan pameran properti dan lain – lain, serta membantuproses transaksi jual beli propertiyang sudah terjadi kesepakatan jual beli sampai selesai.Perusahaan juga memberikan saran terhadap pemilihan properti yang sesuai dengan keinginan para pelanggan. PT. Multi Royu Indonesia sebagai perusahaan yang berbadan hukum perseroan terbatas diwajibkan menaatiperaturan pemerintah seperti Good Corporate Governance. Perusahaan ini diharapkan menerapkan Good Corporate Governance di dalam kegiatan operasional

perusahaan agar dapat bersaing dengan perusahaan properti lain yang sudah lama berdiri dan memiliki nama di masyarakat. Untuk melihat penerapan Good Corporate Governancepada perusahaan, maka dilihat dari penerapan lima prinsip GoodCorporate Governanceyaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, independensi dan kewajaran.Sebenarnya perusahaan ini sudah menjalankan lima prinsip tersebut sejak perusahaan berdiri, namun kurang mengerti tentang pengertianGood Corporate Governance. Dengan penelitian ini, perusahaan juga dapat belajar dan mengontrol penerapan Good Corporate Governance. Dalam menganalisa dari penerapan prinsip Transparency pada PT. Multi Royu Indonesia, penulis menggunakan tiga indikator penting yang berhubungan dengan prinsip tersebut, yaitu : - Sistem informasi Perusahaan ini memiliki sistem informasi yangbelum sepenuhnyatransparan dikarenakan visi dan misi dan peraturan dari perusahaan sudah dijelaskankepada semua pekerja dengan bentuk lisan tetapi tidak dibuat dalam bentuk tertulis.Hal ini menyulitkan pekerja jika lupa dan ingin mengetahui kembali.Informasi tentang visi misi perusahaan dan peraturan belum terlalu dimengerti oleh para pekerja di perusahaan seperti staf marketing karena jarang berada di kantor perusahaan. Struktur perusahaan juga tidak dibuat tertulis dan diletakkan di kantor perusahaan. Dalam prinsip GCG sendiri dijelaskan bahwa visi misi, struktur perusahaan dan peraturan perusahaan harus jelas dan mudah diketahui oleh pemangku kepentingan. Informasi yang berhubungan dengan keuangan perusahaan, tidakseluruh orang dapat mengetahui laporan keuangan perusahaan karena informasi tersebut dianggap penting dan rahasia perusahaan.Perusahaan ini juga tidak wajib melaporkan laporan keuangannya karena bukan perusahaan tbk atau terbuka.Laporan keuangan perusahaan hanya diketahui oleh pihak yang berkepentingan direktur perusahaan dan pemegang saham.Pembuatan laporannya tertutup sehingga tidak diketahui oleh para pekerja selain staf admin. Pemegang saham menerima laporan keuangan perusahaan dengan email yang dikirim tiap minggu dan tiap bulan langsung dari staf admin untuk menjaga kerahasian laporan keuangan. Dalam penelitian ini, direktur perusahaan mengijinkan perusahaan sebagai objek penelitian tetapi tidak mengijinkan penulis melihat laporan keuangan perusahaan. Sistem informasi yang berhubungan tentang strategi pemasaran pada PT. Multi Royu Indonesia ini termasukcepat dan fleksibel, karena informasi melalui media online danbisa didapat melalui rekan kerja dalam perusahaan.Perusahaan menggunakan media online agar dapat disampaikan tepat waktu, jelas dan akurat.Biasanya informasi diberitahukan melalui sebuah grup media online seperti email tentang informasi terbaru perusahaan dan kegiatan perusahaan yang akandilakukan.Perusahaan memiliki situs sendiri agar para pekerja dapat mengetahui informasi yang ada di perusahaan dan memudahkan pembeli properti untuk mencari properti sendiri.Situs perusahaan ini bernama royuland.agenproperti.com.Bentuk situs perusahaan dapat dilihat pada lampiran keempat.Media online ini digunakan penyampaian informasi karena mudah dan dapat diakses

AGORA Vol. 2, No. 2, (2014) kapan saja dan di mana saja.Kebanyakan informasi pemasaran ini disampaikan oleh diatur oleh staf admin. Kebijakan perusahaan Semua kebijakan PT. Multi Royu Indonesia ini dibuat oleh direktur perusahaan tetapi dibicarakan melalui rapat dari tiap minggu. Kebijakan yang dibuat meliputi kebijakan proses penjualan properti, kebijakanstrategi pemasaran, kebijakan target penjualan, kebijakan peraturan perusahaan dan kebijakan yang lain - lain. Dari kebijakan tersebut, para pekerja dapat memberi masukan dan memberikan pendapat secara langsung kepada direktur perusahaan sehingga direktur perusahaan mengetahui apa keinginan dan pemikiran para pekerja.Kebijakan ini dibicarakan dalam rapat agar diketahui semua pekerja dan yang masih belum paham dapat dijelaskan kembali. Penulis juga telah melakukan dokumentasi keadaan saat rapat perusahaan dilakukan dan terlihat para pekerja dapat mendengar langsung kebijakan perusahaan dibuat dan disampaikan secara langsung oleh direktur perusahaan.Dengan adanya rapat dengan semua para pekerja, perusahaan terlibat terbuka terhadap para pekerjanya dan mau melibatkan pekerjanya dalam pembuatan kebijakan perusahaan. Sistem pembayaran gaji dan komisi, Perusahaan ini memberikan penjelasan tentang sistem gaji dan komisi kepada para pekerjanya pada saat pertama kali bekerja di perusahaan ini.Gaji dan komisi diberikan bersama rincian perhitungan sehingga para pekerja dapat menghitung sendiri gaji dan komisi yang didapat.Di perusahaan ini para marketingmendapat komisi sesuai dengan penjualannya dan memperoleh gaji jika sudah mencapai target penjualan, selain stafmarketing hanya mendapat gaji saja.Jadi, staf admin dan staf desain hanya mendapat gaji tiap bulan. Gaji dan komisi diberikan perusahaan dengan cara ditransfer langsung dari rekening perusahaan ke rekening para pekerja karena lebih efesien waktu dan aman. Dengan demikian penulis melihat dan menemukan bahwa PT. Multi Royu Indonesia ini telah menjalankan prinsip transparency terhadap sistem pembayaran gaji dan komisi dan kebijakan perusahaan, tetapi belum menjalankan dalam hal kejelasan dan kemudahan informasi visi misi dan peraturan perusahaan karena masih belum tertulis dan tidak mudah dilihat oleh para pekerja. Dalam sebuah form feedback sebaiknya tidak diharuskan mengisi identitas diri, hal ini dilakukan untuk mendapat penilaian, saran dan komentar yang jujur dari peserta pelatihan. Jika diisikan nama dapat mempengaruhi subjektifitas terhadap penilaian. Form feedback PT UMC tidak diharuskan mengisi identitas diri untuk menjaga obyektifitas dan agar peserta jujur dalam mengisi kolom komentar dan saran selain itu mereka juga tidak takut di incar jika memberi penilaian yang jelek. Pada pembahasan Accountability,penulis menganalisadari tiga indikator, yaitu kejelasan struktur, kejelasan pembagian tugas dan peraturan perusahaan.Dari dua indikator tersebut dapat membantu penulis dalam menentukan tingkat accountability perusahaan ini. - Kejelasan struktur Perusahaan ini mempunyai struktur yang jelas dan sesuai dengan undang – undang no 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas.Di perusahaan terdapat direktur perusahaan

yang mengatur perusahaan yaitu Tomy dan komisaris yang bertugas mengawasi kinerja perusahaan yaitu Yustin.Selain itu para pekerja juga mengerti tentang jabatan dan struktur perusahaan sehingga para pekerja mengerti harusbertanggung jawab kepada direktur perusahaan. Dalam hal ini para pekerja memiliki kedudukan yang sama antara staf admin, staf marketing,dan staf desain kecualioffice boy. Dilihat dari bentuknya, struktur perusahaan ini adalah jenis struktur perusahaan fungsional.Para pekerja dibagi ke dalam departemen atau bidangnya menurut tugas dan kemampuannya.Struktur perusahaan masih sederhana karena perusahaan masih belum terlalu besar dan pekerja masih belum banyak. Kelebihan dari struktur ini memudahkan direktur perusahaan untuk mengatur langsung para pekerja dan mengontrol perusahaan, serta spesialisasi keterampilan lebih mendalam.Struktur perusahaan seperti ini memiliki kekurangan dalam hal pengambilan keputusan yang terlalu lama dan ada penundaan karena hanya bersumber di puncak pada direktur perusahaan dan tugas direktur perusahaan menjadi lebih berat karena harus mengatur segalanya. - Kejelasan pembagian tugas Para pekerja di perusahaan memiliki tugas masing – masing sesuai dengan bidang dan pekerjaannya. Para pekerja juga sudah mengerti tugasnya karena dijelaskan semuanya pada saat pertama kali berkerja dan telah memiliki pengalaman dalam bidang yang sama. Contohnya tugas dari stafmarketingmencari properti yang dapat dipasarkan dan memiliki nilai jual yang baik seperti lokasi yang bagus dan harga yang murah, selanjutnya memasarkan properti dengan cara mengiklankan di koran atau internet, membagikan majalah properti, melakukan open house yaitu menjaga properti yang akan dijual dan menunggu pembeli datang langsung, memasang spanduk pada properti, menempel karton di pinggir jalan. Koran yang sering digunakan media iklan perusahaan adalah Jawa Pos karena memiliki respon terbaik dan koran tersebut memiliki pembaca terbanyak dan terkenal di kota Surabaya dan sekitarnya. Dalam sebulan minimal iklan empat kali di koran. Salah satunya contoh iklannya terdapat di bagian lampiran keempat.Setelah terjadi kesepakatan jual beli, maka staf marketing membantu proses transaksi jual beli di notaris sampai selesai tentang perjanjian jual beli atau surat kepemilikan properti. Staf admin yang mengolah data yang didapat dari stafmarketingberupa daftar produk properti yang dijual, memasukkan data di situs perusahaan, mengatur iklan perusahaan yang dibuat oleh staf marketing, mengelola arus kas kantor,dan mencatat keuangan perusahaan dalam bentuk laporan keuangan perusahaan untuktiap minggu dan tiap bulan. Pembagian tugas ini bertujuan agar saling membantu sehingga kerja perusahaan lebih efisien, hemat waktu dan efektif. - Peraturan perusahaan PT. Multi Royu Indonesia memiliki peraturan perusahaan yang bertujuan mengatur para pekerjanya agar lebih tertib, disiplin dan memiliki perilaku yang baik.Perusahaan inimenjelaskan peraturannya ketika pekerja pertama kali masukkerja sehingga mengetahui dari awal dan lebih mengerti tentang peraturan yang ada perusahaan. Dalam

AGORA Vol. 2, No. 2, (2014) peraturan tersebut ada hukuman atau sanksi yang akan diberikan kepada pekerja jika tidak melanggarnya, seperti denda sebesar sepuluh ribu rupiah jika terlambat datang ke kantor dan mendapat surat peringatan jika tidak hadir tanpa izin terlebih dahulu.Dan jika telah mendapat surat peringatan tiga kali maka pekerja tersebut dipecat atau dikeluarkan dari perusahaan. Denda yang terkumpul akan digunakan untuk subsidi iklan di koran bagi para marketing. Dengan adanya hukuman denda ini membuat para pekerja lebih taat terhadap peraturan dan melakukan tugasnya dengan baik. Tetapi walaupun ada hukuman bagi yang melanggar, masih saja ada pekerja yang melakukan pelanggaran seperti terlambat datang rapat sehingga didenda sepuluh ribu rupiah dan tidak datang rapat tanpa izin sehingga mendapat surat peringatan.Hukuman yang paling ringan sebenarnya adalah teguran atau nasihat langsung dari direktur perusahaan. Perusahaan ini juga memberikan penghargaan atau reward berupa bonus uang tunai kepada para marketing yang dapat mencapai target penjualan pada waktu yang ditentukan. Bonus tersebut berbeda – beda, tergantung target penjualan yang dicapai. Bonus yang paling besar adalah enam puluh empat juta rupiah dan target penjualan terbesar adalah lima puluh miliar rupiah dalam enam bulan. Sedangkan bonus terkecil adalah delapan juta rupiah dengan target penjualan lima miliar rupiah dalam enam bulan. Berdasarkan tiga indikator di atas perusahaan ini tidak menjalankan prinsip Accountability karena memiliki sistem yang sudah sesuai prinsip akuntabilitas, tetapi para pekerjanya yang masih tidak menerapkan prinsip ini dengan baik seperti melanggar peraturan perusahaan. Dalam pembahasan tentang Responsibility atau prinsip pertanggung jawaban perusahaan, penulis meneliti daritiga indikator penting yaitu kepedulian sosial, ketaatanpada peraturan pemerintah, dan penerapan tanggung jawab. - Kepedulian perusahaan terhadap tanggung jawab sosial Perusahaan berusaha menaati perda jatim no 4 tahun 2011 tentang tanggung jawab sosial perusahaan pasal 11 ayat 1c dengan memberikan sumbangan berupa uang kepada panti asuhan yang membutuhkan contohnya Rumah Kehidupan pada tahun lalu. Perusahaan juga akan memberikan sumbangan secara rutin tiap tahun kepada panti asuhan yang lain sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap sosial. Dilihat dari hal ini, perusahaan belum menerapkan semua tanggung jawab sosial yang di jelaskan pada perda jatim no 4 tahun 2011 tetapi sudah menjalankan salah satu poin dari tanggung jawab sosial. - Ketaatan pada peraturan pemerintah PT. Multi Royu Indonesia sudah menaati peraturan pemerintah yang berlaku dengan memiliki izin usaha yang resmi dalam membentuk sebuah perusahaan sehingga memiliki SIUP ( Surat Izin Usaha Perdagangan) dan membayar pajak sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah, serta memotong gaji dan komisi para pekerja untuk membayar pajak penghasilan sehingga memiliki kartu npwp, buktinya dapat dilihat pada lembar lampiran keempat.Pajak penghasilan yang dibayarkan sebesar 5 % dari komisi dan gaji para pekerja.

Perusahaan juga berusaha menaati peraturan pemerintah lainnya dengan melindungi para pelanggannya sesuai dengan undang – undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Perusahaan memperhatikan etika bekerja dan tidak merugikan pelanggan dengan memenuhi hak – hak pelanggan, seperti menjual properti dengan harga yang wajar, memberikan penjelasan tentang produk properti,tidak mengambilkeuntungan sendiri dari pelanggan, tidak menipu uang transaksi dari pembeli properti dengan membawa lari uang tersebut dan memberikan properti sesuai yang dijanjikan. Dalam melindungi para pekerjanya, perusahaan telah menaati undang – undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Perusahaan menaati pasal 5 dan 6 dengan tidak melakukan diskriminasi dan memberi perlakuan yang sama. Pelatihan kerja juga diberikan pada saat pertama bekerja sesuai dengan pasal 9 dan 10.Perusahaan juga tidak memperkerjakan anak di perusahaan seperti yang dijelaskan pada pasal 68.Walaupun jam kerja perusahaan tidak sesuai dengan pasal 77 karena lebih dari 7 jam dalam 1 hari dan 40 jam dalam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu, jam kerja perusahaan tidak melanggar undang – undang karena ada persetujuan dari pekerja. Di perusahaan juga ada jam istirahat dan cuti untuk pekerja sebulan sekali sesuai dengan pasal 79. Tetapi dilihat dari keselamatan kerja, perusahaan tidak memperhatikan keselamatan kerja berdasarkan pasal 86 dan 87 karena tidak ada manajemen keselamatan dan kesehatan kerja berupa asuransi kesehatan dan lain - lain.Pengupahan di perusahaan ini juga sudah sesuai dengan pasal 88, 89 dan 90 karena upah atau gaji yang diberikan di atas upah minimum kota Surabaya yaitu dua juta dua ratus ribu rupiah. Dilihat dari cara kerja perusahaan ini, perusahaan bersaing secara sehat dengan perusahaan lain seperti tidak menghina perusahaan lain dan tidak melakukan tindakan monopoli terhadap pasar properti. Semua ini berhubungan dengan undang – undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1999.Jika semua peraturan pemerintah di atas tidak ditaati oleh perusahaan, maka perusahaan akan mendapatkan hukuman pidana atau saknsi administratif berupa denda. Selain itu perusahaan juga ingin menjaga nama baik perusahaan dengan menaati undang – undang Republik Indonesia. - Penerapan tanggung jawab Tiap pekerja memiliki tanggung jawab yang berbeda sesuai dengan jabatannya. Para pekerja mengetahui tanggung jawabnya masing – masing dan tahu cara melakukannya. Contohnya tanggung jawab dari seorang direktur perusahaan yang mengatur seluruh kegiatan perusahaan dan mempertanggung jawabkan kesalahan dari para pekerjanya. Seorang marketing juga memiliki tanggung jawab yang berat dengan melayani pelanggan dengan ramah, membantu proses transaksi jual beli sampai selesai, memastikan properti yang dijual tidak bermasalah seperti dijaminkan ke bank atau suratnya tidak sah, dan tidak lupa mengingatkan waktu jatuh tempo pembayaran kepada pelanggan tersebut. Yang terakhir, tanggung jawab dari seorang admin adalah mengatur dan menyimpan kas perusahaan danmenjaga kantor selama jam kerja. Berdasarkan tiga indikator di atas menunjukkan bahwa PT. Multi Royu Indonesia telah menjalankan prinsippertanggung jawaban dengan baik karena memiliki

AGORA Vol. 2, No. 2, (2014) tanggung jawab terhadap masyarakat, pelanggan, pemerintah, menjalankan bisnisnya sesuai dengan peraturan yang diberikan oleh pemerintah melalui Undang-Undang dan melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan tugas dan jabatannya. Pada bagian dari Independency, perusahaan ini dilihat dari tiga indikator yaitu tidak ada tekanan dari luar perusahaan, kebijakan yang objektif dan wewenang para pekerja. - Tidak ada tekanan dari luar perusahaan Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, seluruh pekerja yang ada di perusahaan ini tidak mengalami tekanan dan paksaan dari orang lain atau pihak lain selama bekerja sehingga dapat bekerja dengan baik dan bebas. Tekanan yang muncul hanya berasal dari target penjualan atau waktu deadline pembuatan laporan keuangan, selebihnya tidak ada tekanan dalam bekerja.Target penjualan terkecil untuk tiap staf marketing totalnya lima milyar rupiah untuk enam bulan. Jika tidak mencapai target maka tidak mendapat bonus. Sebenarnya target ini hanya bertujuan untuk membuat staf marketing lebih semangat dan bekerja keras dalam memasarkan properti dan jika tidak mencapai target tidak ada hukuman yang diberikan. Sedangkan laporan keuang perusahaan tidak selesai dengan tepat waktu maka staf admin akan mendapat teguran. Hal di atas menjelaskan bahwa secara keseluruhan perusahaan tidak mengalami tekanan dari luar perusahaan antara lain pemegang saham ataupun perusahaan lain dan pemerintah. - Kebijakan yang objektif Kebijakan yang dibuat di perusahaan ini berasal dari dalam perusahaan dengan keputusan bersama maka tidak ada campur tangan dari pihak luar terhadap kebijakan perusahaan.Di dalam rapat bersama tiap minggunya, direktur perusahaan menentukan kebijakan dengan para pekerja.Pihak luar tidak mengetahui dan tidak ikut dalam rapat perusahaan karena rapat tersebut bersifat tertutup. Kebijakan perusahaan juga memiliki sifat objektif sesuai dengan keadaan dan permasalahan perusahaan, bukan untuk kepentingan tertentu.Dengan kebijakan yang obyektif diharapkan memberi solusi yang tepat bagi perusahaan.Dilihat dari kebijakan waktu dan tempat rapat yang disesuaikan dengan jam kerja dan kantor perusahaan agar tidak membebani para pekerja dan lebih efisien. Kebijakan yang lain adalah pelatihan kerja pada saat pertama bekerja agar para pekerja dapat memiliki kemampuan dan pemahaman yang baik. - Wewenang para pekerja Setiap pekerja diberi kewenangan dalam melakukan tugasnya sehingga dapat bekerja dengan cara kerjanya masing – masing tetapi tetap menaati dan sesuai dengan peraturan perusahaan. Sebagai contoh staf marketing dapat memilih cara memasarakan properti sesuai dengan cara kejanya sendiri yaitu memilih iklan koran atau di internet, melakukan pameran atau membagi brosur. Hal ini diterapkan perusahaan karena setiap pekerja memiliki cara bekerja yang berbeda dan tidak dapat disamakan dengan yang lain.Sedangkan staf admin dapat mengatur laporan perusahaan sesuai dengan keinginannya meskipun ada aturan yang diberikan dari direktur perusahaan dalam membuat laporan. Dengan demikian tidak ada saling mendominasi atau saling lempar

tanggung jawab antara satu dengan yang lain karena memiliki wewenang masing – masing. Dengan analisa tersebut maka perusahaan ini sudah menjalankan prinsip Independency dengan baik karena tidak ada tekanan dari pihak luar perusahaan, kebijakan yang dibuat bersifat obyektif dan tidak ada saling lempar tanggung jawab. Didalam analisa mengenai Fairness, penulis memperhatikan dari tiga indikator pentingyaitu perlakuan yang adil terhadap pekerja, sistem pemberian gaji dan komisi yang layak dan sistem perekrutan yang baik. - Perlakuan yang adil terhadap pekerja PT. Multi Royu Indonesia menerapkan sistem yang adil bagi semua pekerjanya, di dalam perusahaan setiap orang yang melanggar peraturan perusahaan akan mendapat hukuman meskipun itu direktur perusahaan.Hal ini bertujuan agar semua pekerjanya merasa tidak ada perbedaan perlakuan antara pekerja dan direktur perusahaan.Contohnya jika direktur datang telat ke rapat maka akan didenda dengan jumlah yang sama seperti pekerja lain yang terlambat datang. Perusahaan tidak membedakan siapapun dalam bekerja, karena di mata perusahaan semuanya sama dan berkedudukan yang setara. Di dalam perusahaan juga tidak ada perlakuan diskriminasi terhadap ras, agama, dan lain – lain, semua bekerja bersama saling membantu seperti rekan kerja atau teman sendiri.Di perusahaan ini berusaha memberikan sikap yang adil sehingga para pekerjanyaman dan betah dalam bekerja serta merasa menjadi anggota keluarga dari perusahaan ini. Sebenarnya ada yang merasa tidak adil, yaitu staf admin karena merasa diberikan tugas di luar kewajibannya oleh direktur perusahaan seperti membersihkan kantor perusahaan padahal itu tugas dari office boy. Tetapi sebenarnya menjaga kebersihan kantor adalah tugas dari semua pekerja. - Sistem pembayaran gaji dan komisi yang layak Gaji dan komisi yang diterima para pekerja dianggap lebih dari standarkelayakan karena lebih dari standar yang ditetapkan pemerintah dan lebih dari perusahaan properti lainnya. Sistem komisi dalam perusahaan ini dibagi dua sama rata antara staf marketing dan perusahaan, rata -rata perusahaan properti ynag lain memberikan komisi dengan perbandingan 40 % staf marketing dan 60 % perusahaan.Perusahaan memberikan gaji dan komisi yang lebih besar dari perusahaan properti lainnya agar banyak orang tertarik bekerja di perusahaan ini dan menambah semangat para pekerjanya untuk bekerja lebih baik.Berdasarkan pernyataan dari para pekerja, gaji dan komisi yang diterima cukup untuk memenuhi kebutuhan sehingga dianggap layak atau wajar. Gaji yang diterima oleh staf admin juga di atas standar upah minimum kota Surabaya tahun 2014 yang standarnya adalah dua juta dua ratus ribu rupiah. Dengan gaji tersebut dapat mencukupi kebutuhan sehari – hari dan dapat memiliki kehidupan yang layak di kota Surabaya.Bukti gaji dari staf admin tidak bisa diminta karena ditransfer melalui rekening bank langsung. - Sistem perekrutan yang baik Dalam proses merekrut pekerja, perusahaan ini menerapkan standar yang sama kepada semua orang yang melamar kerja. Tidak ada perilaku diskriminasi dalam sistem rekrutmen, semua memiliki kesempatan yang sama dalam

AGORA Vol. 2, No. 2, (2014) bekerja di perusahaan ini sesuai dengan undang – undang nomor 13 tahun 2003 pasal 3 tentang kesempatan dan perlakuan yang sama. Perusahaan tidak mementingkan pendidikan sebagai syarat utama di perusahaan ini, melainkan pengalaman bekerja dan sikap mau belajar yang lebih utama.Cara perusahaan merekrut para pekerja dengan melakukan wawancara langsung dengan direktur perusahaan dan melihat biodata dari orang yang melamar kerja. Dari ketiga indikator tersebut dapat diketahui bahwa perusahaan ini sudah menjalankan prinsip Fairness dengan bersikap adil bagi semua pihak tanpa membedakan siapapun, walaupun ada yang merasa tidak adil dengan tugas yang diberikan seperti staf admin.Perusahaan ini juga dapat dikatakan sebagai perusahaan yang mampu memberikan pekerjaan yang layak dan wajar bagi para pekerjanya serta merekrut para pekerja secara adil dan tidak membedakan. Hasil penelitian terhadap penerapan Good Corporate Governance di PT. Multi Royu Indonesia menunjukkan bahwa perusahaan yang telah menerapkan prinsip – prinsip Good Corporate Governance dengan baik sehingga dapat berkembang dalam waktu yang singkat, perusahaan memiliki sistem kerja yang yang baik dan dapat bertahan terhadap persaingan bisnis yang ada, serta yang lebih penting adalah memberikan iklim kerja perusahaan yang nyaman terhadap seluruh pihak perusahaan sampai dengan pemegang saham. Dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan dengan judul “Did Good Corporate Governance Improve Bank Performance during the Financial Crisis”yang dilakukan oleh Emilia & Sami pada tahun 2011menunjukkan bahwa perusahaan dapat melewati krisis ekonomi dan membuat perusahaan lebih kompetitif sehingga memberikan hasil yang sama yaitu memberikan dampak positif bagi kelangsungan dan perkembangan perusahaan. Penerapan kelima prinsip tersebut dapat mengurangi kemungkinan terjadinya masalah yang dapat menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Dengan demikian Good Corporate Governance perlu diterapkan dan dijalankan oleh semua perusahaan terutama yang sudah berbadan hukum seperti PT. IV. KESIMPULAN/RINGKASAN Berdasarkan hasil dari pembahasan sebelumnya pada PT. Multi Royu Indonesia di Surabaya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan yang dapat digunakansebagai bahan pertimbangan bagi kemajuan kinerja PT. Multi Royu Indonesia: 1.Prinsip transparency atau keterbukaan sudah dijalankan perusahaan ini dalam hal sistem informasi strategi pemasaran, kebijakan perusahaan, dan sistem pembayaran gaji dan komisi, tetapi visi misi, struktur perusahaan dan peraturan perusahaan tidak jelas hanya disampaikan secara lisan dan tidak bentuk tertulis. 2. Prinsip accountability atau akuntabilitas pada perusahan ini tidak dijalankan dengan baik, karena perusahaan sudah memiliki sistem yang baik tetapi para pekerjanya tidak menjalankan sesuai dengan prinsip ini dengan melanggar beberapa peraturan perusahaan. 3. Prinsip responsibility atau pertanggung jawaban telah dijalankan oleh perusahaan dalam kepedulian sosial

menaati peraturan pemerintah tetapi dalam halkeselamatan dan kesehatan para pekerja kurang diperhatikan. 4. Prinsip independency atau kemandirian di PT. Multi Royu Indonesia dijalankan oleh perusahaan karena tidak ada tekanan dari luar perusahaan dan tidak ada yang mendominasi di dalam perusahaan. 5. Prinsip fairnessatau kewajaran di perusahaan ini sudah dijalankan dengan tidak ada diskriminasi atau perlakuan yang berbeda terhadap pihak tertentu di dalam perusahaan, memberikan kesempatan yang sama, dan memberikan hak para pekerja dengan pantas atau sewajarnya. Berdasarkanpenelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran yang mungkin berguna bagi pihak PT. Multi Royu Indonesia untuk dapat terus mengembangkan bisnis propertinya dan bersaing dengan perusahaan lain. Beberapasaran tersebut, yaitu: 1. PT. Multi Royu Indonesia membuat peraturan perusahaan dan visi misi perusahaan dalam bentuk tertulis dan dipajang di kantor sehingga para pekerja dapat mudah melihat dan mengingat akan dua hal tersebut selama bekerja. 2. Para pekerja di PT. Multi Royu Indonesia lebih menaati peraturan perusahaan dan disiplin khususnya tidak datang terlambat ketika menghadiri rapat agar kegiatan perusahaan dapat berjalan tepat waktu sesuai yang ditentukan. 3. Perusahaan memperhatikan keselamatan dan kesehatan para pekerja dengan memberi jaminan kesehatan seperti asuransi kesehatan bagi para pekerjanya. DAFTAR PUSTAKA Aluchma, Maria. (2009). Does Good Corporate Governance Matter? Best Practice in Poland. Retrieved December 8, 2013 fromhttp://search.proquest.com/docview/223541515/ 14101AAD631726FB568/4?accountid=45762 Arafat, Wilson, How to Implement GCG (Good Coprporate Governance) Effectively, Skyrocketing Publisher, Jakarta, 2008 Azheri, Busyra, Corporate Social Responsibility saro Voluntary menjadi Mandatory, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011 Beby, Sahara, Corporate Social Responsibility (CSR) menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Medan : Pascasarjana Hukum USU, 2010. Ernawan, Erni R., Business Ethics : Etika Bisnis, CV Alfabeta, Bandung, 2007 Fuady, Munir, Perlindungan Pemegang Saham Minoritas, CV Utomo, Bandung, 2005 Good Corporate Governance.(n.d.). Retrieved March 10, 2014 fromhttp://www.bpkp.go.id/dan/konten/299/GoodCorporate.bpkp Jumlah Perusahaan Industri Besar Sedang Menurut SubSektor,2000-2012.(n.d.). Retrieved March 11, 2014 from http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&daf tar=1&id_subyek=09¬ab=2 Kartini, Dwi, Corporate Social Responsibility Transformasi Konsep Sustainability Management dan

AGORA Vol. 2, No. 2, (2014) Implementasi di Indonesia, PT. Refika Aditama,Bandung, 2009 Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG).Pedoman Umum Good Corporate Governance.(2006).Retrieved May 20, 2014 fromhttp://www.bapepam.go.id/pasar_modal/publika si_pm/info_pm/Pedoman%20GCG%20Indonesia%2 02006.pdf Lin-Hi, Nick and Igor Blumberg.( 2011 ). The Relationship Between Corporate Governance, Global Governance, and Sustainable profits: lessons learned from BP. Retrieved December 8, 2013 fromhttp://search.proquest.com/docview/900916178/ fulltextPDF/14101AAD631726FB568/26?accountid= 45762 Nilawaty, Perbandingan Pengaturan Tentang Corporate Social Responsibility Antara Indonesia Dengan Cina Dalam Upaya Perwujudan Prinsip Good Corporate Governance Di Indonesia Medan : Pascasarjana Hukum USU, 2010 Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).).Principles of corporate governance.2004 Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara. (2002). Retrieved May 6, 2014 fromhttp://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/eLaw/per undangan_permen_detail.php?peraturan=4d4048f2& menteri=bumn Peni, Emilia and Sami Vahamaa.(2011, April).Did Good Corporate Governance Improve Bank Perfomance During the Financial Crisis?.Retrieved December 8, 2013 fromhttp://search.proquest.com/docview/922790635/ 140D47D90088744ABC/12?accountid=45762 Pertumbuhan ekonomi Indonesia 2010 sebesar 6,1 persen.(2011,February). Retrieved March 11, 2014 from http://www.suarapembaruan.com/ekonomidanbisnis/ pertumbuhan-ekonomi-indonesia 2010-sebesar-61persen/3417. Prospek Perekonomian Indonesia Tahun 2013.(2013,January). Retrieved March 11,2014http://www.setneg.go.id/index.php?option=c om_content&task=view&id=6765 Prosedur Mendirikan PT. (n.d.). Retrieved March 11, 2014 from http://www.eprobisnis.com/prosedurmendirikan-pt

Rachman, Nurdizal M., Asep Efendi, Emir Wicaksana, Panduan Lengkap Perencanaan CSR ,Penebar Swadaya, Jakarta, 2011 Salinan Peraturan Menteri Negara BUMN NOMOR : PER — 01 /MBU/2011tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik ( Good Corporate Governance)pada Badan Usaha Milik Negara.(2011).Retrieved May 20, 2014 fromhttp://www.bpkp.go.id/dan/konten/299/GoodCorporate.bpkp Safitri, Ika. Analisis Hukum Terhadap Pengaturan CSR menurut Undang-Undang Nomor 2007 Tentang Perseroan Terbatas,Medan : Pascasarjana Hukum USU, 2010. Siahaan, N.H.T., Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2004 Surya, Indra, Ivan Yustiavandana, Penerapan Good Corporate Governance: Mengesampingkan Hak-Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha, Jakarta: Kencana, 2006 Sugiyono Prof. Dr., Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kulaitatif dan R & D, Bandung : Cv. Alfa Beta, 2010 Tjager, I.N., Djemat, A. Alijoyo H.R., dan Sembodo, B. (2005). Corporategovernance: tantangan dan kesempatan bagi komunitas bisnis Indonesia.Forum Corporate Governance in Indonesia (FCGI). Jakarta. Thomas, C.W. (2002,April). The Rise and Fall of Enron. Retrieved March 11, 2014 fromhttp://www.journalofaccountancy.com/Issues/20 02/Apr/TheRiseAndFallOfEnron.Htm Undang – Undang Republik Indonesia no 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. (1999). Retrieved June 29, 2014 from http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/104/n prt/36/uu-no-5-tahun-1999-larangan-praktekmonopoli-dan-persaingan-usaha-tidak-sehat Undang – Undang Republik Indonesia no 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. (1999). Retrieved June 29, 2014 from http://prokum.esdm.go.id/uu/1999/uu-8-1999.pdf Undang – Undang Republik Indonesia no 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. (2003). Retrieved June 29, 2014 from http://www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfil e/fl51927/parent/13146