PENERAPAN KOHSEP AGRlBlSNlS DhhhM KEGIATAN PENGEMBANGAN PERKEBUNAN WILAYAH KKUSUS (P2WK) JAMBU METE (Kasus Desa Sukadana, Kecamatan Kubu,
Oleh
LILY SUMARTI A 24 1288
JURUSAN ILMU-ILMU SOSIAL EKONOMI PERTANIAN FAKULTAS PERTANIAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR 1994
RINGKASAN LILY SUMARTI (A 24 1288). Penerapan Konsep Agribisnis dalam Kegiatan
Pengemba~iganPerkebunan Wilayah Khusus (P'IWK) Jambu Mete (Kasus Desa Sukadana, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Propinsi Bali) (di bawah bimbingan Rudolf Solindungan Sinaga). Keberbasilan tujuan pemerintah untuk menanggulangi kerniskinan di wilayali khusns dengan mengenibangkan tanaman perkebunan, sangat dipengarubi oleh kepastian pasar bagi komoditi pertanian tersebut. Untuk ko~iioditimete, potensi pasarnya masib cukup bagus, baik di dalaiii maupun di luar negeri. Sedangkan kotltribusi mete Indonesia di pasar dunia relatif masill sangat kecil, rata-rata hanya sebesar 2,7 persen (Trubus, 1993). Oleh karena itu, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitia~iini adalah : I) melihat kesesuaian antara konsep agribisnis dengan konsep kegiatan P2WK jambu mete, dan 2) ~neliliatpelaksanaaii kegiatan P2WK ja~iibumete, dalam upaya iiienanggulangi kerniskinan, di Desa Sukadana. Penelitian dilaksa~iakandi Desa Sukadana yang merupakan tempat dilaksa~iakannya kegiatan P2WK janibu mete sejak TA 1990191. Dan di desa ini memiliki unit peserta kegiata~iP2WK paling banyak dibandingkan dengan delapan desa lainnya yang terdapat di Kecamatan Kubu (sembilan unit kegiatan selatiia TA 199019 1 , 1991192 dan 1992193). Penerapan konsep agribisnis dalam pola hubu~iganinti plasma telali terwu~jucl pada fase 11, taliun kedua, sejak awal kegiatan P2WK ja~iibuliiete dilaksanakan. Sedangkan keselurulian konsep agribisnis baru terwujud di daerah penelitian pada fase 111 (tahun ketiga, yaitu pada saat tanaman jambu mete sudah inulai menghasilkan). Keberadaa~isistem agribisnis secara utuh di wilayali khusus diharapka~i
inatnpu meningkatkan produktivitas usahatani yang beri~nplikasipada peningkatan pendapatan petani miskin di wilayah khust~s. Jika ditinjau dari persyaratan lahan yang bole11 diikutsertakan d a l a ~ nkegiata~l P2WK, sebenarnya terdapat unsur diskriminatif, karena petani yang inenguasai laha11 kurang dari 0,5 Ha dan buruh tani (petani penggarap) yang merupakan anggota ~nasyarakattermiskin di desa pertanian tidak dapat mengikuti kegiatan P2WK. Pemerintah tidak mensyaratkan secara tegas bahwa inti yang terlibat dala111 kegiatan P2WK me~nilikiperusahaan pengolah atau memiliki hubnngan dengan perusahaan pengolah, tetapi hanya mensyaratkan inti merupakan perusahaan perkebuna~i. Hal ini sebenarnya merupakan kelemahan kegiatan P2WK dibandingkan dengan konsep Pir-Bun. Kegiatan P2WK jambu mete berdasarkan perhitungan mampu ineningkatkan pendapatan petani, tetapi belum bisa dikatakan inannpu mengentaskan petani dari "garis kerniskinan". Oleh karena itu kegiatan P2WK ini masib perlu didukung dengan industri hilir di wilayah khusus. Selarna ini aktivitas inti di wilayah khusus lianya bergerak di bidang perkebunan, sedang industri hilir yang dittrnjang oleh kegiatan P2WK berada di luar wilayah kegiatan P2WK, sehingga suiit diharapkan tumbuhnya pusat kegiatan ekonorni. Kehadiran industri hilir diliarapkan dapat meningkatkan pendapatan, dan pe~ilerataanpendapatan. Pelaksanaan kegiatan P2WK kurang me~nenuhitarget seperti yang diharapkan. Inti pada tahun kedua pelaksanaan diharapkan sudah mulai nlenyalurkan kredit kepada petani peserta yang digunakan untuk biaya pemeliharaan (sejak tahun kedua) sebelum tanalnan jambu mete menghasilkan. Demikian pula dengan kegiatan penyuluhan belum dilaksanakan ole11 inti. Oleh karena itu mulai tahun kedua tersebut, petani tidak mampu menjalankan usaliatani sesuai dengan teknologi yang diailjurkan oleh penyuluh (pemerintah). Hal ini berpengaruh pada pertumbuhan tanaman jambu mete dan produktivitas lahan.
Agar aspek pemerataan benar-benar dapat dicapai dalam kegiatan P2WK, sebaiicnya petani penggarap juga diikutsertakan dalam kegiatan ini, yarig keberadaannya dala~nkegiatan ini diatur dengan ketentuan peinerintah, sehingga tidak merugikan petani penggarapa. Illti pada kegiatan P2WK sebaiknya juga ~nerupakanperusahaan perkebunan yang bergerak di bidang pengolahan (industri hilir) di wilayah khusus. Sehingga jika selaina ini aktivitas inti di wilayah khusus hanya bergerak di bidang perkebunan, sedang keberadaan industri hilir yang ditunjailg oleh kegiatan ini ternyata beratla di luar wilayah kegiatan P2WK, sulit diharapkan tumbuluiya pusat kegiatan ekoiiomi. Dengan keberadaan industri hilir di wilayah khusus, diharapkaii terjadinya peningkatan pendapatan, juga pemerataan pendapatan yang diperoleh dari selain kegiatan usahatani (budidaya). Jika keberadaan industri hilir di wilayah khusus tidak bisa dipenuhi, paling tidak inti memiliki perusahaan pengolahan atau hubungan kerja yang erat dengan perusahaan pengolah, agar kepastian pasar komoditi nliete petaili kegiatan P2WK lebili terjamin. Uiituk mengaktitkan peran inti, pemerintah sebaikilya membtiat kebijaksanaan yang memperlancar dilaksanakannya fungsi inti, sehiiigga kegiatan P2WK di wilayali khusus dapat dilaksa~iakansesuai dengan yang diharapkan agar tujuan menanggulangi kerniskinan dapat dicapai. Untuk menunjang kesuksesan pelaksanaail kegiatan P2WK, peran aktif pe~nerintah masih sangat dibutuhkan, teruta~nadalam mengaktifkan fungsi inti dalam kegiatan P2WK dan ~nengatasimasalah-masalah yang terjadi di lapang dengan cepat, serta perlu nienata keilibali langkali-langkah yang perlu dilakukan sesuai dengan tkijuan yang hendak dicapai.
PENERAPAN KONSEP AGRIBISNIS DALAM KEGIATAN PENGEMBANGAN PERKEBUNAN WILAYAH KHUSUS (P2WK) JAMBU METE (Kasus Desa Sukadana, Kecanlatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Propinsi Bali)
Lily Sumarti A 24 1288
Skripsi Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pertanian
pada
JURUSAN ILMU-ILMU SOSIAL EKONOMI PERTA FAKULTAS PERTANIAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR 1994
INSTITUT PERTANIAN BOGOR FAKULTAS PERTANIAN ,JURUSANILMU-ILMU SOSIAL EKONOMI PERTANIAN -
Dengan ini lnenyatakan bahwa skripsi yang ditulis : Nama Mahasiswa : Lily Sulnarti Nomor Pokok
: A 24 1288
Judul
: Penerapan Konsep Agribisnis dalam Kegiatan Pengembangan
Perkebunan Wilayah Khusus (P2WK) Jalnbu Mete (Kasus Desa Sukadana, Kecaliiatan Kubu, Kabupaten Karangaseln, Propinsi Bali) dapat diterilna sebagai syarat kelultlsan Sarjana Pertanian, Illstitut Pertanian Bogor. Jurusa~iIlnlu-Ilntu Sosial Ekonorni Pertanian Menyetujui
NIP. 130 176 909
\I Tanggal Lulus : 6 September 1994
