Nama : Achmad Fahrul Rozi NIM
: 120413423817
PENERAPAN HUKUM PADA E COMMERCE Definisi E-Commerce Dunia tehnologi informatika komputer tidak pernah berhenti berkembang. Perkembangan tersebut sangat membawa pengaruh terhadap terciptanya pola dan gaya hidup baru masyarakat modern. Perkembangan teknologi informasi telah berhasil menjadikan masyarakat lebih mobile dan dinamis dalam melakukan proses komunikasi, sementara tehnologi komputer telah menjadi sarana yang efektif dan efisien dalam proses kerja. Gabungan dari dua tehnologi ini menjadi salah satu media penghantar menuju sebuah tatanan dunia baru yang bersifat global sebagai contoh adalah menjamurnya internet. Perkembangan tehnologi informatika komputer ini sangat influential pada segala bidang kehidupan masyarakat. Hadirnya interconnected networks ( internet ) dengan segala fasilitas dan program yang menyertainya, seperti e- mail, chatting, video teleconference serta situs Web (WWW) nya, telah memungkinkan dilakukannya komunikasi global tanpa batas negara. Media seperti ini kemudian mendorong orang untuk memanfaatkannya sebagai bagian dari proses akulturasi, sosiallisasi suatu konsep dan bahkan sebagai bagian dari proses bisnis mereka mulai dari masalah promosi dan marketing sampai pada masalah selling dan pembuatan kontrak. Yang terakhir inilah yang disebut e – commerce, sebuah proses perdagangan melalui internet yang sangat marak dan terus berkembang mereformasi cara-cara bisnis tradisional, ada beberapa peralatan, media atau fasilitas elektronik yang digunakan dalam proses terjadinya suatu transaksi e- commerce, yaitu : EDI ( Elektronic Data Interchange) , telex, fax serta internet Permasalah prosedural aplikatif seperti masalah keabsahan tanda tangan elektronik (digital signature) dan yuridiksi serta pilihan hukum menjadi substansi. E- Commerce Dalam Perspektif Hukum Permasalahan hukum dalam e – commerce ini juga memerlukan sebuah solusi sehingga nantinya mampu memberikan sebuah kepastian hukum (legal certainity) dan melahirkan kepercayaan diri (self confidence) pada para pelaku bisnis e- commerce khususnya, dan pada semua lapisan masyarakat umumnya.
Akhirnya permasalahan e – commerce melalui internet juga sangat mungkin muncul dalam kaitannya dengan kebijakan-kebijakan (policies) pemerintah baik yang berkenaan dengan ekonomi, politik maupun social. Permasalahan seperti ini dimungkinkan untuk muncul di permukaan karena masalah internet bukan hanya masalah tehnologi, melainkan juga masalah gaya hidup, budaya dan ideology, behkan juga masalah lainnya. Ketika diadakan identifikasi permasalahan e – commerce, permasalahan-permasalahan tersebut dapat dikategorikan di dalam dua kelompok. Kelompok pertama kelompok permasalahan yang bersifat substantif, dan kelompok kedua merupakan kelompok yang bersifat prosedural. Kelompok yang bersifat substantif meliputi permasalahan keaslian data massage dan tanda tangan elektronik (authenticity), keabsahan (validity), kerahasiaan (privacy), keamanan (security), dan availabilitas (availability). Sedangkan permasalahan yang bersifat prosedural adalah masalah yurisdiksi atau forum ( jurisdiction), hukum yang diterapkan ( applicable law ) dan pembuktian (evidence ). Dalam menetapkan hukum yang berlaku diketahui dari kehendak para pihak yang mengadakan perjanjian. Disini pengadilan pertama-tama melihat isi kontrak apakah ada klausal tentang pilihan hukum yang dinyatakan secara tegas, dan kalau ternyata ada maka pengadilan kemudian mengadakan dugaan hukum dengan melibatkan istilah-istilah yang digunakan dalam perjanjian dan keadaan sekitarnya dengan memperhatikan petunjuk dan semua unsure-unsur obyektif danb subyektif dalam kontrak yang bersangkutan guna mengetahui untuk menentukan pilihan yang akan esensi kehendak dan pilihan hukum yang tepat dan adil diterapkan oleh pengadilan. Contoh seperti berikut ini : Pihak A berada di New York dan Pihak B berada di California sedangkan kontraknya terjadi di Virginia. Lalu terjadilah sebuah sengketa hukum dan Pihak A menggugat Pihak B di New York. Pengadilan New York mengemukakan yurisdiksi hukum yang tepat untuk diterapkan yaitu Virginia atau, sebagai alternatif California. Jadi yurisdiksi yang layak dan pilihan hukum yang bias diterapkan dapat lebih dari satu yurisdiksi. Contoh tersebut menggambarkan betapa sulitnya menemukan suatu yurisdiksi ketika banyak hal yang layak dipertimbangkan berkenaan dengan hal tersebut. Bahkan lebih jauh lagi, contoh tersebut menyiratkan adanya suatu ambivalensi yang terlahir dari kompleksitas permasalahan tersebut.
Upaya Penerapat Hukum Dalam E- Commerce Pembuktian dalam e – commerce juga memegang peranan yang sangat penting bahkan tidak kalah pentingnya dengan masalah yurisdiksi dan pilihan hukum, karena doktrin yurisdiksi dan pilihan hukum yang diterapkan sangat memperhatikabn adanya bukti yang melandasi terjadinya kontrak antar para pihak. Dalam perkara perdata ( civil cases ) pasal 164 HIR disebutkan bahwa alat bukti yang sah yaitu : a. Bukti surat b. Bukti saksi c. Bukti tersangka d. Pengakuan e. Sumpah Semua itu dengan memperlihatkan peraturan yang diperintahkan dalam segala pasal. Sedangkan dalam perkara pidana dalam pasal 184 KUHAP disebutkan alat bukti yang sah sebagai berikut : a. Keterangan saksi. b. Keterangan ahli c. Surat. d. Petunjuk e. Keterangan terdakwa. Untuk terselenggaranya penegakkan hukum ( law enforcement ) menhendaki empat syarat, yaitu: 1. adanya aturan 2. Adanya lembaga yang akan menjalankan peraturan itu. 3. Adanya fassilitas untuk mendukung pelaksanaan peraaturan itu
4. Adanya kesadaran hukum dari masyarakat yang terkena peraturan itu ( Soejono Soekanto dan Mustafa Abdullah,1987). Sedangkan dalam beberapa perundang-undangan Indonesia, seperti rancangan Undangundang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, mengakui bukti-bukti e – mail, fax, dan data elektronik komputer dan semacamnya. Dengan dimasukkannya bukti-bukti baru diatas maka data record, e – mail dan chatting mendapat pengakuan yang sah sebagai alat bukti menurut hukum. Pilihan berikutnya adalah membuat UU atau hukum yang baru dimana khususnya berkenaan dengan masalah e-commerce dengan merujuk kepada UNCITRAL model law sebagai pedoman awal menuju unireformasi prinsip dan misi hukum khususnya yang berhubungan dengan ketentuan – kektntuan hhukkum perdata Internasional. Permasalahan dalam kelompok kebanyakan adalah permasalahan-permasalahan yang bersifat prosedural yakni permasalahan yurisdiksi, pilihan hukum, hukum yang bisa diterapkan dan masalah pembuktian ketika ada sengketa yang muncul dari sebuah ikatan kontrak. Namun demikian ada juga permasalahan yang bersifat substantif yang berkaitan dengan masalah hukum yaitu masalah keabsahan sebuah dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik yang sangat berkaitan dengan hokum kontrak dan permasalahan mengenai keamanan dan privacy yang dalam antisipasinya menghendaki adanya partisipasi hukum sebagai landasan preventif ataupun penyelesaian pelanggarannya.
PENUTUP A. Kesimpulan Dari deskripsi dan analisis maka dapat dikemukakan beberapa catatan sebagai berikut : 1. E – commerce merupakan sebuah revolusi dunia perdangan kontemporer yang perkembangannya tidak tertanggulangi dan dalam aplikasinya e – commerce menawarkan beberapa keuntungan bagi pelaku bisnis dan pelaku konsumen mulai pada penghematan waktu, tenaga dan biaya yang diperoleh karena adanya pemotongan mata rantai perdangan yang semula panjang menjadi pendek. 2. E – commerce juga membawa permasalahan-permasalahan baru terutama dalam hubungan dengan masalah hukum antara lain : masalah yurisdiksi, pilihan hukum, aplikasi hukum dan pembuktian merupakan permasalahan hukum yang utama setelah keabsahan kontrak e – commerce telah memenuhi permasalahan-permasalahan hukum perdata yang ada, maka tidak ada alas an untuk menyatakan batal atas kontrak e –commerce tersebut. Masalah lainnya adalah masalah keaslian data, tanda tangan elektronik, keamanan dan kerahasiaan data massage. 3. Menyadari permasalahan tersebut maka perlu diadakan dua hal sebagai berikut : a. Hubungannya dengan masalah teknis perlu diadakan suatu program software dan atau piranti lunak lainnya yang mendukung terciptanya transaksi e – commerce yang aman, efektif, efisien demi mendorong munculnya kepercayaan diri bagi para pelaku bisnis dan konsumen. b. Dalam hubungannya dengan masalah hukum, perlu diciptakan sebuah lingkungan hukum untuk terwujudnya suatu kepastian hukum.. B. Saran Sekalipun e–commerce melalui internet atau jasa online lain kenyataannya memberi pada kita semua tantangan besar untuk dapat dijadikan parameter atau alat dan analisa hukum maka : 1. Kajian dan penelitian akademis akan sangat bermanfaat sebagai konstribusi pada perkembangan hukum di Indonesia, sekurang-kurangnya memperkaya bahan kajian untuk studi selanjutnya. Dilihat dari pelaku bisnis e – commerce ketelitian dan kejelian dalam melakukan
transaksi e – commerce terutama dalam hubungannya dengan masalah hukum merupakan keharusan dalam upaya mendapatkan kepastian hukum dan kesuksesan dalam bisnis. 2. Sudah saatnya pemerintah membuat kebijaksanaan dan kerangka legalisasi yang dapat beradaptasi dan dapat digunakan dalam praktek e – commerce sehingga akhirnya perkembangan e- commerce tidak memiliki kendala hukum bahkan didukung oleh hukum yang ada. 3. Sudah waktunya masyarakat dan konsumen Indonesia dibina dan memahami serta meyakini adanya keamanan perlindungan privasi, keabsahan, keadilan serta terproteksinya kepentingan konsumen yang mungkin saja awalnya terancam akibat kesalahan atau penyimpangan tehnologi, ketidakefektifan peran pemerintah serta sebab lainnya. Dengan demikian praktek usaha akan selalu agresif, dinamis dan inovatif.
