PENERAPAN ASAS-ASAS PERJANJIAN JUAL BELI DALAM TRANSAKSI KONTRAK BERJANGKA (FUTURES CONTRACT) DI BURSA BERJANGKA BAB I PENDAHULUAN

PENERAPAN ASAS-ASAS PERJANJIAN JUAL BELI DALAM TRANSAKSI KONTRAK BERJANGKA (FUTURES CONTRACT) DI BURSA BERJANGKA

BAB I PENDAHULUAN

I.I Latar Belakang Masalah Perdagangan

berjangka

komoditi

(yang

selanjutnya

disebut

perdagangan berjangka) adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli komoditi dengan penyerahan kemudian berdasarkan kontrak berjangka dan opsi atas kontrak berjangka.1 Komoditi adalah barang dagangan yang menjadi subjek kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa berjangka.2 Sedangkan definisi kontrak berjangka menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi Pasal 1 adalah suatu bentuk kontrak standar untuk membeli atau menjual Komoditi dalam jumlah, mutu, jenis, tempat dan waktu penyerahan di kemudian hari yang telah ditetapkan, dan termasuk dalam pengertian kontrak berjangka ini adalah opsi atas kontrak berjangka.

1

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Pasal 1, Lembaran Negara R.I Tahun 1997 Nomor 93. 2 Himpunan Perturan Perdagangan Berjangka Komoditi Jilid I, 2006, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Departemen Perdagangan, Hlm 2.

1 Penerapan asas-asas..., Dirgo Laskono, FH UI, 2011.

Pada tahap awal Bursa Berjangka yang telah melakukan kegiatan usahanya dan telah mendapatkan persetujuan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi adalah PT Bursa Berjangka Jakarta. Kontrak Berjangka yang diperdagangkan oleh Bursa Berjangka Jakarta antara lain Olein, Emas dan Kontrak Gulir Emas. Spesifikasi Kontrak Berjangka tersebut dibuat oleh Bursa Berjangka dan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi sebelum ditransaksikan.3 Kemudian pada tahun 2009, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi mengeluarkan ijin untuk Bursa Berjangka baru yaitu PT Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia yang memperdagangkan antara lain CPO dan Emas. Masyarakat atau investor yang ingin melakukan transaksi Kontrak Berjangka harus menyetorkan terlebih dahulu sejumlah Margin yang dipersyaratkan kepada Pialang Berjangka4. Kegiatan Pialang Berjangka hanya terbatas pada aktivitas penyaluran amanat nasabah yang telah memenuhi persyaratan dan prosedur penerimaan amanat nasabah untuk disalurkan ke bursa berjangka.

3

Peraturan Pemerintahan RI Nomor 9 Tahun 1999 Bab IV Pasal 64 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi 4 Margin adalah sejumlah uang atau surat berharga yang harus ditempatkan oleh Nasabah pada Pialang Berjangka, Pialang Berjangka pada Anggota Kliring Berjangka, atau Anggota Kliring Berjangka pada Lembaga kliring Berjangka untuk menjamin pelaksanaan transaksi Kontrak Berjangka.


Mekanisme penyaluran amanat nasabah untuk bertransaksi Kontrak Berjangka dapat dijelaskan sebagai berikut: sebelum melakukan penyaluran amanat nasabah di Bursa Berjangka, Pialang Berjangka anggota Bursa Berjangka melakukan kontrak pembukaan rekening nasabah di Bank Penyimpan Dana. Pialang Berjangka, sebelum melaksanakan transaksi Kontrak Berjangka untuk Nasabah, berkewajiban menarik Margin dari Nasabah untuk jaminan transaksi tersebut. Pialang Berjangka wajib memperlakukan Margin milik Nasabah, termasuk tambahan dana hasil transaksi Nasabah yang bersangkutan, sebagai dana milik Nasabah. Dana milik Nasabah tersebut wajib disimpan dalam rekening yang terpisah dari rekening Pialang Berjangka pada Bank Penyimpan Dana. Dana milik Nasabah hanya dapat ditarik dari rekening terpisah, untuk pembayaran komisi dan biaya lain sehubungan dengan transaksi Kontrak Berjangka dan/atau untuk keperluan lain atas perintah tertulis dari Nasabah yang bersangkutan5. Perdagangan berjangka komoditi merupakan kegiatan bisnis yang kompleks yang melibatakan banyak pihak di dalamnya. Perhatian orang terhadap perdagangan berjangka komdoditi masih kurang, mungkin disebabkan beberapa aspek sehingga terasa seolah belum tersosialisasi mengenai hal tersebut.

5

http://www.idwikipedia.org/wiki/kontrak-berjangka, hlm.3


“saat ini, tak banyak aspek kehidupan yang tersisa yang bias terbebas dari beban politik dan politisasi. Ungkapan hati yang paling dalam pun kini bias “dicurigai” memiliki muatan politis. Bahkan sangat boleh jadi cara berpakaian, cara bicara dan cara bernafas akan mendapat giliran untuk dipolitisir. “Demokrasi” tiba-tiba menjadi alat permainan yang paling popular, tak peduli berapapu mahalnya harga yang harus dibayar”.6 Transaksi jual beli Kontrak Berjangka di Bursa Berjangka dimulai dengan adanya order/pesanan untuk membeli atau menjual Kontrak Berjangka tertentu dengan jumlah dan harga tertentu oleh nasabah atau investor melalui pialang berjangka. Perdagangan berjangka komoditi di Indonesia merupakan suatu bidang usaha yang relevative baru meskipun Undang-undang Nomor 32 tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi diundangkan pada bulan Desember 1997. Dapat dikatakan bahwa perdagangan berjangka komoditi di Indonesia dimulai dengan beroperasinya Bursa Berjangka Jakarta pada bulan Desember tahun 2000 dengan memperdagangkan Kontrak Berjangka olein dan kopi. Pada saat ini Bursa Berjangka yang telah melakukan kegiatan usahanya dan telah mendapatkan persetujuan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditii adalah PT Bursa Berjangka Jakarta7 dan PT Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia. Kontrak Berjangka yang diperdagangkan oleh Bursa Berjangka Jakarta antara lain olein, emas dan kontrak gulir emas. Spesifikasi Kontrak

6

Hasan Zein Mahmud, 2002, Kontroversi Bursa Berjangka, Futures Exchange_Articles, Jakarta, hlm 3 7 Ibid hlm 4.


Berjangka tersebut dibuat oleh Bursa Berjangka dan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi sebelum ditransaksikan.8 Namun demikian perlu juga diperhatikan mengenai perkembangan futures contract dewasa ini. Hal ini untuk mengetahui perkembangan futures contract apakah masih sesuai dengan asas-asas perjanjian dalam hukum perdata atau tidak. Berdasarkan Undang-undang nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, perdagangan berjangka adalah segala sesuatu yang terkait dengan jual beli komoditi dengan penyerahan kemudian berdasarkan kontrak berjangka dan opsi atas kontrak berjangka. Kontrak Berjangka merupakan kontrak yang standar dimana jumlah, mutu, jenis, tempat, dan waktu penyerahan telah ditetapkan terlebih dahulu. Karena bentuknya yang standar itu, maka yang di “negosiasikan” hanya harga saja. Performance atau ”terpenuhinya” Kontrak Berjangka sesuai dengan spesifik yang tercantum dalam kontrak dijamin oleh suatu lembaga khusus yaitu Lembaga Kliring Berjangka.9

8 9

Peraturan dan Tata Tertib Bursa Berjangka Jakarta Bab VI Tentang Bursa Berjangka. http://www.geocities.com/sang-pengembara/kontrak-berjangka.html 7


Perdagangan berjangka dilakukan di Bursa Berjangka, yang selanjutnya disebut dengan Bursa, yang memperdagangkan Kontrak Berjangka berbagai komoditi. Dengan demikian, di Bursa Berjangka akan terdapat banyak Kontrak Berjangka sesuai dengan banyak komoditi yang diperdagangkan. Di Bursa Berjangka para Pialang Berjangka yang membawa amanat dari pembeli dan penjual bertemu satu sama lain, dan melakukan transaksi untuk membeli atau menjual sejumlah komoditi untuk penyerahan dikemudian hari sesuai isi atau spesifikasi kontrak.10 Harga komoditi yang terbentuk di Bursa Berjangka berlangsung secara transparan. Harga tersebut akan mencerminkan kekuatan pasokan dan permintaan yang sebenarnya. Transaksi di Bursa Berjangka dilakukan oleh para anggota bursa, yang terdiri dari Pialang Berjangka dan Pedagang Berjangka, baik dengan cara berteriak (open outcry) atau secara elektronik . Selanjutnya harga yang terjadi dicatat menurut bulan penyerahan masingmasing kontrak berjangka dan diumumkan secara luas kepada masyarakat11. Manfaat utama dari perdagangan berjangka komoditi ada dua, yaitu sebagai sarana pengelolaan risiko (risk management) melalui kegiatan lindung

10 11

Ibid, hlm 8 Ibid, hlm 9


nilai atau ”hedging” dan sarana pembentukan harga (price discovery). Sedangkan manfaat lainnya adalah merupakan salah satu alternativ investasi.12 Pada dasarnya harga komoditi primer sering berfluktuasi karena ketergantungannya pada faktor-faktor yang sulit dikuasai seperti kelainan musim, bencana alam dan lain-lain. Kegiatan lindung nilai dengan menggunakan Kontrak Berjangka bagi mereka dapat mengurangi sekecil mungkin dampak (resiko) yang diakibatkan oleh gejolak harga komoditi tersebut13. Dengan memanfaatkan Kontrak Berjangka, maka para produsen komoditi juga dapat menjual komoditinya yang baru nanti akan mereka panen beberapa bulan kemudian pada harga yang telah dipastikan atau ”dikunci” sekarang (sebelum panen). Dengan demikian, mereka dapat memperoleh jaminan harga sehingga tidak terpengaruh lagi oleh kenaikan atau penurunan harga jual di pasar tunai.14 Dalam perjanjian jual beli, bagi pihak penjual ada dua kewajiban utama yaitu, (1) menyerahkan hak milik atas barang yang diperjual belikan

12

http://www.geocitiies.com/sangpengembara/kontrak-berjangka.html 4 http://idwikipedia.org/wiki/bursa_berjangka, hlm 7 14 Ibid, hlm 8 13


dan; (2) menanggung kenikmatan atas barang tersebut dan menanggung terhadap cacad-cacad yang tersembunyi.15 Kewajiban menyerahkan hak milik meliputi segala perbuatan yang menurut hukum diperlukan untuk mengalihkan hak milik atas barang yang diperjual belikan itu dari penjual kepada pembeli. Oleh karena KUHPerdata mengenal dua macam barang yaitu: (1) barang bergerak dimana peralihan hak (lavering) terjadi dengan penyerahan kekuasaan atas barang itu, seperti yang tertulis dalam pasal 612 KUHPerdata, (2) barang tetap (tak bergerak) peralihan hak dilakuan dengan perbuatan yang dinamakan “balik nama” menurur pasal 616 KUHPerdata.16 Perdagangan berjangka komoditi yang selanjutnya disebut perdagangan berjangka adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli komoditi dengan penyerahan kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka dan opsi atas Kontrak Berjangka.17 Pada dasarnya terdapat 4 (empat) komponen yang sangat mendasar untuk dapat menggerakan kegiatan perdagangan berjangka di Indoensia. Komponen-komponen tersebut terdiri dari :

15

Subekti (1992), “aneka perjanjian”, citra aditya bakti, bandung hlm8-9 Ibid, hlm 10 17 Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan berjangka komoditi, pasal 1. Lembar Negara RI tahun 1997 nomor 93. 16


1. Pemerintah sebagai penentu kebijakan dan peraturan (policy making) sekaligus sebagai institusi pengawas sistem tersebut. 2. Penyelenggaraan Bursa Berjangka yang merupakan para professional yang memiliki integritas akhlak dan moral yang baik 3. Lembaga Penjaminan, sebagai pihak yang menjamin penyelesaian suatu transaksi yang terjadi di Bursa Berjangka. 4. Pelaku dan pengguna jasa perdagangan berjangka.

Keempat

komponen

inilah

yang

harus

ada

dalam

kegiatan

perdagangan berjangka, dimana antara komponen satu dan yang lainnya akan saling membutuhkan. Pemerintah sebagai penentu kebijakan dan pembina serta pengawasan dalam kegiatan perdagangan berjangka, telah berusaha untuk dapat membuat kebijakan-kebijakan dalam menyelenggarakan perdagangan berjangka. Salah satu kebijakan tersebut adalah lahirnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, sebagai landasan hukum untuk kegiatan perdagangan berjangka. Selain Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 yang digunakan sebagai landasan hukum, Pemerintah juga telah mengeluarkan seperangkat peraturan-peraturan sebagai peraturan pelaksana yaitu : 1. Peraturan

Pemerintah

R.I

Nomor

9

Tahun

Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi. 9 Penerapan asas-asas..., Dirgo Laskono, FH UI, 2011.

1999

Tentang

2. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pengawasan di Bidang Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi 3. Keputusan Presiden R.I Nomor 12 tahun 1999, Nomor 73 Tahun 2000 dan Nomor 119 Tahun 2001 tentang Komoditi yang dapat dijadikan Subyek Kontrak Berjangka, dan

Menurut Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 Tahun 1999 pasal 1 Bursa Berjangka didirikan sekurang-kurangnya oleh sebelas badan usaha yang berbentuk badan hukum Indonesia.18 Spesifikasi kontrak berjangka tersebut dibuat oleh bursa berjangka dan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu oleh

Badan

Pengawas

Perdagangan

Berjangka

Komoditi

sebelum

ditransaksikan.19 Oleh karena KUHPerdata mengenal dua macam barang yaitu barang bergerak cukup dengan penyerahan kekuasaan atas barang itu, lihat pasal 612 KUHPerdata, untuk barang tetap (tak bergerak) dengan perbuatan yang dinamakan “balik nama” menurur pasal 616 KUHPerdata. Kewajiban menanggung kenikmatan tenteram merupakan konsekwensi dari pada jaminan yang oleh penjual diberikan kepada pembeli bahwa barang yang dijual dan dilever itu adalah sungguh-sungguh miliknya sendiri yang bebas dari sesuatu beban atau tuntutan dari sesuatu pihak. 18 19

PP RI Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi. Peraturan dan Tata Tertib Bursa Berjangka Jakarta, Bab VI Tentang pelaksanaan bursa

berjangka


1.2 Rumusan Masalah Dari uraian diatas dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut : 1. Bagaimana bentuk dan perkembangan Kontrak Berjangka (futures contract) dalam praktek di Bursa Berjangka Jakarta? 2. Bagaimana penerapan asas-asas perjanjian jual beli dalam transaksi Kontrak Berjangka (futures contract)?

I.3 Metode Penelitian

a. Tipe penelitian Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (conceptual approach) yaitu mencari asas-asas, doktrin–doktrin dan sumber hukum dalam arti filosofis yuridis untuk memahami perkembangan dan penerapan asas-asas perjanjian dalam hukum perdata terhadap kontrak komiditi berjangka atau futures contract20,. Penelitian ini akan mengkaji asas-asas yang berlaku umum atau disebut penelitian filosofis, terhadap norma, kaidah serta peraturan

20

Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana, hlm. 137-139.


perundangan yang terkait dengan Kontrak Berjangka komoditi atau futures contract 21. b. Bahan penelitian Dalam rangka mendapatkan bahan penelitian tersebut, maka penelitian ini akan dilakukan dengan studi pustaka yang mengkaji bahan hukum.22 Bahan hukum sebagai bahan penelitian diambil dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan bahan non hukum. 1. Bahan hukum Primer, merupakan bahan pustaka yang berupa kaidah atau peraturan perundangan mengenai kontrak komiditi berjangka 2. Bahan hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu untuk proses analisis seperti: buku-buku ilmiah, hasil penelitian, makalah seminar, jurnal dan literature, pendapat ahli (doktrin) baik yang tertulis maupun tidak tertulis. 3. Bahan hukum Tersier, yaitu berupa kamus dan ensiklopedia hukum.

21

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 1985, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta, Raja Grafindo, hlm. 62. 22 Peter Mahmud Marzuki, Op. Cit., hlm. 44.


4. Bahan Non Hukum, yaitu bahan yang digunakan sebagai pelengkap bahan hukum yaitu buku-buku, data statistik dan jurnal umum tentang Kontrak Berjangka komoditi.

c. Cara Pengambilan Bahan Penelitian 1. Bahan hukum primer, sekunder dan tersier diperoleh melalui studi kepustakaan

dengan

cara

menghimpun

perundangan, dokumen-dokumen hukum

semua

peraturan

dan buku-buku, hasil-

hasil penelitian serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan. Selanjutnya untuk peraturan perundangan maupun dokumen yang ada akan diambil pengertian pokok

atau kaidah

hukumnya dari masing-masing isi pasalnya yang terkait dengan permasalahan, sementara untuk buku, hasil penelitian, makalah dan jurnal ilmiah akan diambil teori, maupun pernyataan yang terkait, dan akhirnya semua bahan tersebut di atas akan disusun secara sistematis agar memudahkan proses analisis. 2. Bahan Non Hukum yang berupa jurnal,dokumen, buku-buku maupun hasil penelitian tentang penyelenggaraan rumah sakit akan diperoleh melalui studi kepustakaan untuk dipahami dan selanjutnya digunakan sebagai pelengkap bagi bahan hukum


3. Bahan Hukum sekunder yang merupakan pendapat dari ahli hukum yang terkait dengan penelitian cara pengambilannya dengan menggunakan metode wawancara secara tertulis.23

d. Tempat pengambilan bahan Bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier serta bahan non hukum dalam penelitian ini akan diambil di tempat : 1. Berbagai perpustakaan, baik lokal maupun nasional. 2. Pusat Data di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. 3. Pusat Data di PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) dan Bursa Berjangka Jakarta. 4. Media massa cetak dan Media Internet

e. Analisis Hasil Penelitian Bahan hukum dan bahan non hukum yang diperoleh dalam penelitian ini

akan dianalisis secara preskriptif dengan menggunakan

metode deduktif24. Yaitu data umum tentang konsepsi hukum baik berupa asas-asas hukum, postulat serta ajaran-ajaran (doktrin) dan pendapat para ahli yang dirangkai secara sistematis sebagai susunan fakta-fakta hukum

23 24

Ibid., hlm. 164-166. Baca juga, Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Op. Cit., hlm. 62. Peter Mahmud Marzuki, ibid hlm. 22 dan 206.


untuk mengkaji perkembangan dan penerapan asas-asas perjanjian dalam Kontrak Berjangka.

I.4 Tujuan Penelitian Berdasarkan pada pokok pembahasan tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini adalah: 1. Untuk mengentahui bentuk dan perkembangan KontrakBerjangka (futures contract) dalam praktek di Bursa Berjangka Jakarta. 2. Untuk mengentahui penerapan asas-asas perjanjian jual beli dalam transaksi Kontrak Berjangka (futures contract).

I.5 Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN Dalam bab ini, memaparkan secara singkat mengenai tentang latar belakang, rumusan masalah, kerangka teori dan konsep, metode penelitian, tujuan penelitian dan sistematika penulisan.


BAB II. PERJANJIAN JUAL BELI Dalam bab ini penulis akan membahas tentang pengertian perjanjian jual beli, unsur perjanjian jual beli, syarat sahnya perjnjian, asas-asas hukum perjanjian, perjanjian baku, hak dan keawjiban para pihak dan obyek perjanjian jual beli. BAB III. PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI Dalam bab ini, penulis menjelaskan mengenai pengertian umum perdagangan berjangka komoditi, sejarah perdagangan berjangka komoditi, para pihak dalam perdagangan berjangka komoditi, obyek perdagangan berjangka komoditi dan peralihan hak dan penyerahan barang. BAB

IV.

PERKEMBANGAN

KONTRAK

BERJANGKA

DALAM

PRAKTEK Dalam bab ini, penulis menjelaskan kontrak berjangka yang ditransaksikan pada saat ini dan perkembangannya, pihak atau lembaga yang terkait, kondisi actual dan hambatan dan solusi. BAB V. PENUTUP Dalam bab terakhir ini, penulis memberikan beberapa kesimpulan seluruh permasalahan yang diuraikan dan juga saran-saran atas


kekurangan-kekurangan yang ditemui dalam penerapan asas-asas perjanjian jual beli dalam transaksi kontrak berjangka ( Futures Contract) di Bursa Berjangka.


PENERAPAN ASAS-ASAS PERJANJIAN JUAL BELI DALAM TRANSAKSI KONTRAK BERJANGKA (FUTURES CONTRACT) DI BURSA BERJANGKA BAB I PENDAHULUAN

Recommend Documents