BAB II BURSA BERJANGKA KOMODITI INDONESIA
A. Sejarah Pendirian Bursa Berjangka Komoditi di Indonesia
Perkembangan bursa komoditi diawali dengan terjadinya perdagangan barang-barang kebutuhan yang dilakukan antar daerah secara tradisional pada awal abad ke-12, sehingga para pedagang atau saudagar pada waktu itu sering menitipkan barang dagangannya di suatu tempat sebelum diserahkan kepada pembeli.122 Di Indonesia pasar berjangka sudah lama dirasakan kebutuhannya, tetapi realisasinya sangat lambat. Berbagai kendala seperti sedikitnya yang berminat jadi promotor, kesan bahwa perdagangan berjangka sama dengan judi dan sebagainya. Krisis ekonomi dan keuangan mereposisikan urgensi akan bursa berjangka di Indonesia yang sudah sangat telat dibanding negara lain yang telah memulai perdagangan sejak abad yang lalu. Akibat kendala diatas maka sosialisasi akan perlunya pasar berjangka menjadi terabaikan.123 Kegunaan utama pasar berjangka sama seperti seabad yang lalu yaitu menyediakan mekanisme yang efisien dan efektif untuk manajemen risiko harga bagi produsen dan konsumen komoditi dengan melindungi risikonya yang diambil alih oleh spekulan .124
122
Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Sejarah & Peraturan, Seri Training Kit, Jakarta, hal 1 123
Hanafi Sofyan, Perdagangan Berjangka dan Ekonomi Indonesia ( Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2000 ) hal. vii 124 The Fei Ming, Day Trading Valuta Asing (Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2000 ) hal. 3
Pemerintah Indonesia sejak lama sudah sadar akan perlunya bursa berjangka sebagai sarana lindung nilai (hedging). Sederetan menteri sejak zaman Presiden Soeharto mencoba memfasilitasi berdirinya Bursa Berjangka dan mencegah menjadikannya suatu Kasino.125 Bermain di bursa manapun banyak mengandung resiko apalagi di luar negeri yang tidak jelas keberadaan bursanya. Apakah benar amanat diteruskan atau tidak, tidak jelas.126 Pemerintah mengambil tindakan mulai tahun 1977, yaitu: Melarang penyaluran amanat keluar negeri (Instruksi Mendag No. 03/M/lNS/VI/77). Mendirikan BAPPEBTI (Badan Pelaksana Bursa Komoditi)serta PT. Kliring dan Jaminan Bursa Komoditi (PP No. 35 tahun 1982) karena banyaknya tantangan dan kurangnya pengetahuan masyarakat, usaha pemerintah untuk mendirikan bursa komoditi tidak berhasil.127 Tahun 1991 Pemerintah mulai banting setir. Kalau dahulu mereka mencoba menentukan komoditi mana yang pantas diperdagangkan derivatifnya di Bursa Berjangka, mereka sudah mulai terjun dan bertanya kepada pelaku pasar anggota
berbagai
asosiasi,
namun
hanya
3
asosiasi
yang
bersedia
memperdagangkan komoditinya dibursa yaitu : Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia (AEKI), Asosiasi Industri Minyak Makan Indonesia (AIMMI) dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI). Diikuti dengan keputusan
125
Herdiansyah Hamzah, “Sejarah Pendirian Bursa Berjangka Komoditi di Indonesia”, www.paguyubantrading.blogspot.com, Diakses terakhir pada hari Sabtu, tanggal 19 Pebruari 2011 126 Ibid 127 Ibid
BAPPEBTI No. 07/BAPEBTI/KP/XJ/1991 untuk mengangkat team kecil yang sudah mulai bekerja bulan Agustus 1991.128 Dibulan Juli 1992 kedua team kecil berhasil merampungkan bab XIII dan bab X dan Peraturan Tata Tertib Bursa yang akan dijalankan BAPPEBTI dengan suatu peraturan pemerintah. Pemenintah berubah pikiran dan minta swasta saja yang mendirikan bursa. Pertemuan dilakukan dengan Menteri Muda Perdagangan bulan Nopember 1992 dan baru pada tanggal 26 Pebruari 1993 diangkat suatu team kecil dengan Keputusan Menteri. Anggota tim adalah utusan dari Federasi Asosiasi Minyak Nabati Indonesia (FAMNI) yang merupakan gabungan dari AIMMI dan GAPKI serta AEKI. Team ini mengumpulkan uang untuk membiayai konsultan dan Australia dan Malaysia untuk membuat studi kelayakan, rencana usaha dan rancangan tata tertib bursa. Disamping itu pemerintah juga mengusahakan adanya Undang-Undang Perdagangan Berjangka untuk mengatur perdagangan berjangka yang ada di Indonesia.129 Usaha AEKI dan FAMNI untuk menghilangkan kata komoditi dari RUU tidak berhasil, usaha untuk memasukkan produk finansial secara eksplisit juga tidak berhasil tetapi diserahkan kepada Presiden. Team yang ditunjuk Memperindag untuk mempersiapkan berdirinya bursa ditolak DPR dan dijadikan alasan untuk menunda keluarnya Undang-Undang itu. Desas – desus tanpa bukti beredar bahwa ada pihak-pihak membiayai penundaan itu. Juga disebar desas – desus bahwa AEKI dan FAMNI ingin memonopoli bursa berjangka.130
128
Ibid Ibid 130 Ibid 129
Undang-Undang No. 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang akhirnya keluar. Undang-undang tersebut jelas: tidak menutup kemungkinan ada lebih dari 1 (satu) bursa (tidak monopoli), melarang pendiri terafiliasi, melarang pemegang saham memiliki atau menguasai lebih dari 1 (satu) saham, pemegang saham baru (selain pendiri) harus pialang, sedangkan kita tahu tidak ada satupun pendiri pialang, mengharuskan direksi independen dan profesional, mengharuskan paling sedikit 1 (satu) komisaris mewakili masyarakat, karena kebutuhan uang dan menghilangkan citra bahwa bursa tidak akan dimonopoli oleh AEKI dan FAMNI, diikutsertakan PT. Kliring dan Jaminan Bursa Komoditi untuk menampung calon pendiri non AEKI - non FAMNI dengan perjanjian historis yang disaksikan BAPPEBTI. Pada tanggal 8 Juni 1998.131 Undang-Undang No. 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi keluar pada saat krisis ekonomi memuncak. Selama tahun 1998 boleh dikatakan tidak ada minat untuk melakukan apa-apa di sektor ini. Tingkah laku Pemerintah kambuh lagi dengan larangan ekspor sawit. Baru setelah keluar PP No. 9 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Komoditi Berjangka tanggal 27 Januari 1999 gerakan pendirian bursa dimulai lagi.132 AEKI dan FAMNI bekerja cepat, rekrutmen calon pendiri dilakukan oleh anggota masing-masing dan dari luar. Orang-orang baru yang sama sekali tidak mengerti bursa berjangka, bermodal kecil dan belum pernah membaca Undangundang No. 32 tahun 1997 dan PP No. 9 tahun 1999 termasuk pelanggar undang-
131 132
Ibid Ibid
undang dan peraturan pemerintah berlomba-lomba masuk. Ada juga usaha untuk memasukkan pihak-pihak terkait.133 BAPPEBTI mengharuskan bahwa semua pendiri layak dan patut. Setelah pemeriksaan beberapa calon ditolak. Ada yang tidak layak dan patut, ada yang ditolak karena terafiliasi dan ada yang mengundurkan diri karena keinginannya tidak terpenuhi. Satu jam sebelum pertemuan pembentukan perseroan tanggal 19 Agustus semua itu baru selesai. AEKI dan FAMNI berhasil mengumpulkan 29 perusahaan tidak terafiliasi dan industri (kopi, sawit, keuangan dan perdagangan) banyak diantaranya baru bertemu pertama kali dalam satu perseroan dalam waktu begitu pendek (5 bulan sejak ditunjuk menjadi promotor) dalam keadaan masih krisis.134 Pada tanggal 11 Juli 2000 jam 16.00 dimasukkanlah permohonan oleh 29 perusahaan tidak terafiliasi dan industri (kopi, sawit, keuangan dan perdagangan) untuk ijin usaha suatu bursa berjangka kepada BAPPEBTI. Ini merupakan permohonan ijin usaha pertama untuk satu bursa berjangka dalam sejarah Republik Indonesia.135 Dan pada tanggal 15 Desember Tahun 2000 untuk pertama kalinya Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) membuka perdagangan di lantai bursa dengan memperdagangkan dua kontrak komoditi, yaitu minyak kelapa sawit (CPO) dan kopi Robusta.136
133
Ibid Ibid 135 Ibid 136 Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Pengantar & Peraturan, hal 20-21 134
B. Pihak-Pihak yang Terkait Dalam Kegiatan Bursa Berjangka Komoditi
Perdagangan berjangka melibatkan beberapa pihak terkait antara lain Menteri Perdagangan, BAPPEBTI, Bursa Berjangka, Lembaga Kliring dan Penjaminan Berjangka, Pialang Berjangka dan Wakil Pialang Berjangka, Pedagang Berjangka, Penasihat Berjangka dan Wakil Penasihat Berjangka, Sentra Dana Berjangka, Pengelola Sentra Dana Berjangka dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka, Bank Penitipan, dan Nasabah. Khusus untuk perdagangan berjangka di luar negeri melibatkan Bursa Berjangka di Luar Negeri dan Badan Pengawas Berjangka Luar Negeri.137
Lebih
jelasnya
mekanisme
transaksi
antara
pihak-pihak
dalam
perdagangan berjangka dapat diuraikan sebagai berikut:
Untuk dapat melakukan kegiatan perdagangan didalam bursa berjangka yang memperdagangkan komoditi dari pedagang berjangka, terlebih dahulu harus menjadi anggota/nasabah dari pialang berjangka yang menjadi anggota dari bursa berjangka, hal ini sesuai dengan yang terdapat dalam Pasal 31 ayat 1 UndangUndang No.32 Tahun 1997, namun jika ingin melakukan transaksi dibursa berjangka luar negeri maka harus menjadi anggota/nasabah dari pialang berjangka anggota kliring atau langsung mendaftar menjadi anggota pialang yang ada diluar
137
Welin Kusuma, Komoditi dan Kontrak yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka, www.bursaberjangka.blogspot.com, Diakses pada hari Sabtu, tanggal 26 Maret 2011
negeri. Jika hanya ingin melakukan investasi dengan tidak terlibat dalam pengambil keputusan hanya perlu menjadi peserta dari Sentra Dana Berjangka.138
Mekanisme transaksinya yaitu nasabah yang sudah terdaftar menjadi anggota dari pialang berjangka tersebut harus terlebih dahulu melakukan setoran margin ke rekening terpisah di Bank Penitipan agar dapat melakukan transaksi, berikut skemanya: Skema Nomor I: Mekanisme Penerimaan Nasabah.139
Hubungi Pialang
Beri Penjelasan mengenai resiko dalam PBK
Wakil Pia
Nasabah
Penandatanganan Dokumen Perjanjian 138
Kementrian Perdagangan, “Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi Di Indonesia”, Makalah disampaikan pada seminar Perdagangan Berjangka, Jakarta,28 Januari 2010, hal 15. 139 Ibid. hal. 19.
Setelah itu menghubungi wakil pialang untuk melaporkan bukti setoran margin ke kliring berjangka sekaligus melakukan transaksi, wakil pialang tersebutlah yang akan menyampaikan laporan ke Kliring Berjangka dan amanat nasabah ke Bursa Berjangka untuk melakukan pembelian komoditi, lalu Bursa Berjangka yang sudah menerima amanat nasabah melalui wakil pialang melakukan konfirmasi laporan transaksi ke Kliring Berjangka, selanjutnya Kliring Berjangka akan menyampaikan konfirmasi ke wakil pialang mengenai untung/rugi transaksi dan wakil pialang akan melaporkan konfirmasi pelaksanaan amanat terhadap nasabah.140Berikut skemanya: Skema Nomor II: Mekanisme Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi.141
140 141
Ibid. hal .20 Ibid
Setor margin ke rekening terpisah PB di Bank Penyimpan Nasabah
HUBUNGI WP UNTUK MELAKUKAN TRANSAKSI
KONFIRMASI PELAKSANAAN AMANAT
Wakil Pialang
KONFIRMASI LABA/RUGI TRANSAKSI
Kegiatan transaksi tersebut tentunya diawasi oleh badan pengawas perdagangan berjangka komoditi yaitu BAPPEBTI yang dibawahi oleh Menteri Perdagangan.142
Penjelasan lebih lanjut mengenai pihak-pihak yang terdapat dalam kegiatan perdagangan berjangka tersebut yaitu sebagai berikut: 142
Ibid
1. Menteri Perdagangan Menteri Perdagangan adalah Menteri yang bertanggung jawab sekaligus mengawasi perdagangan berjangka komoditi. 2. Badan Pengawas Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) merupakan badan yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi. BAPPEPTI bertanggung jawab kepada Menteri Perdagangan, selain itu BAPPEBTI jg memiliki wewenang dalam mengawasi perdagangan berjangka komoditi yaitu: a. membuat penjelasan lebih lanjut yang bersifat teknis atas Undang-undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya; b. memberikan: 1) izin usaha kepada Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, dan Pengelola Sentra Dana Berjangka; 2) izin kepada orang perseorangan untuk menjadi Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka; 3) sertifikat pendaftaran kepada Pedagang Berjangka; 4) persetujuan kepada Pialang Berjangka dalam negeri untuk menyalurkan amanat Nasabah dalam negeri ke Bursa Berjangka luar negeri; dan 5) persetujuan kepada bank berdasarkan rekomendasi Bank Indonesia untuk menyimpan dana Nasabah, Dana Kompensasi, dan dana jaminan yang berkaitan dengan transaksi Kontrak Berjangka serta untuk pembentukan Sentra Dana Berjangka;
c. menetapkan daftar Bursa Berjangka luar negeri dan Kontrak Berjangkanya; d. melakukan pemeriksaan terhadap Pihak yang memiliki izin usaha, izin orang perseorangan, persetujuan, atau sertifikat pendaftaran; e. menunjuk pihak lain untuk melakukan pemeriksaan tertentu dalam rangka pelaksanaan wewenang BAPPEBTI, f. memerintahkan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap Pihak yang diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya; g. menyetujui peraturan dan tata tertib Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka, termasuk perubahannya; h. memberikan persetujuan terhadap Kontrak Berjangka yang akan digunakan sebagai dasar jual beli Komoditi di Bursa Berjangka, sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan; i. menetapkan persyaratan dan tata cara pencalonan dan memberhentikan untuk sementara waktu anggota dewan komisaris dan/atau direksi serta menunjuk manajemen sementara Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka sampai dengan terpilihnya anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi yang baru oleh Rapat Umum Pemegang Saham; j. menetapkan persyaratan keuangan minimum dan kewajiban pelaporan bagi Pihak yang memiliki izin usaha berdasarkan ketentuan Undang-undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya;
k. menetapkan batas jumlah maksimum dan batas jumlah wajib lapor posisi terbuka Kontrak Berjangka yang dapat dimiliki atau dikuasai oleh setiap Pihak; l. mengarahkan Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka untuk mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu apabila diyakini akan terjadi keadaan yang mengakibatkan perkembangan harga di Bursa Berjangka menjadi tidak wajar dan/atau pelaksanaan Kontrak Berjangka menjadi terhambat; m. mewajibkan setiap Pihak untuk menghentikan atau memperbaiki iklan atau kegiatan promosi yang menyesatkan berkaitan dengan Perdagangan Berjangka dan Pihak tersebut mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi akibat yang timbul dari iklan atau promosi dimaksud; n. menetapkan ketentuan tentang dana Nasabah yang berada pada Pialang Berjangka yang mengalami pailit; o. memeriksa keberatan yang diajukan oleh suatu Pihak terhadap keputusan Bursa Berjangka atau Lembaga Kliring Berjangka serta memutuskan untuk menguatkan atau membatalkannya; p. membentuk sarana penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan kegiatan Perdagangan Berjangka; q. mengumumkan hasil pemeriksaan, apabila dianggap perlu, untuk menjamin terlaksananya mekanisme pasar dan ketaatan semua Pihak terhadap ketentuan Undang-undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya;
r. melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian masyarakat sebagai akibat pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya; dan s. melakukan hal-hal lain yang diberikan berdasarkan ketentuan Undangundang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya. 3. Bursa Berjangka Bursa
Berjangka
adalah
badan
usaha
yang
menyelenggarakan
dan
menyediakan sistem dan / atau sarana untuk kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka dan Opsi atas Kontrak Berjangka. Bursa Berjangka di Indonesia adalah Bursa Berjangka Jakarta (Jakarta Futures Exchange). 4. Bursa Berjangka Luar Negeri Bursa Berjangka Luar Negeri adalah Bursa Berjangka yang daftarnya ditetapkan oleh BAPPEBTI. Bursa Berjangka ini antara lain: Chicago Board of Trade, Chicago Mercantile Exchange, New York Board of Trade, Malaysia Derivatives Exchange, Hongkong Exchange and Clearing Limited, Singapore Exchange, Tokyo Grain Exchange, Tokyo Commodity Exchange, Osaka Mercantile Exchange dan Korean Stock Exchange. 5. Lembaga Kliring Berjangka Lembaga Kliring Berjangka adalah badan usaha yang bertugas menyediakan fasilitas yang cukup untuk terlaksananya penyelesaian transaksi Kontrak Berjangka, menyusun peraturan dan tata tertib Lembaga Kliring Berjangka
serta menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau sarana untuk pelaksanaan kliring sebagai penjaminan transaksi di Bursa Berjangka. 6. Pialang Berjangka Pialang Berjangka adalah badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka atas amanat Nasabah dengan menarik sejumlah uang dan / atau surat berharga tertentu sebagai margin untuk menjamin transaksi Kontrak Berjangka. 7. Pialang Berjangka Anggota Kliring Tertentu Pialang Berjangka Anggota Kliring Tertentu adalah perusahaan yang dapat menawarkan dan / atau menyalurkan amanat Nasabah untuk transaksi kontrak berjangka ke bursa luar negeri. Saat ini telah diberikan persetujuan kepada 3 perusahaan Pialang Berjangka, yaitu PT. Pacific 2000 Futures, PT. Asia Kapitalindo Komoditi Berjangka, dan PT. Jalatama Artha Berjangka. 8. Pedagang Berjangka Pedagang Berjangka adalah Anggota Bursa Berjangka yang hanya berhak melakukan transaksi Kontrak Berjangka di Bursa Berjangka untuk diri sendiri atau kelompok usahanya. 9. Penasihat Berjangka Penasihat Berjangka adalah Pihak yang memberikan nasihat kepada pihak lain mengenai jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka dengan menerima imbalan.
10. Sentra Dana Berjangka Sentra Dana Berjangka adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana secara kolektif dari masyarakat untuk diinvestasikan dalam Kontrak Berjangka. 11. Pengelola Sentra Dana Berjangka Pengelola Sentra Dana Berjangka adalah pihak yang melakukan usaha yang berkaitan dengan penghimpunan dan pengelolaan dana dari peserta Sentra Dana Berjangka untuk diinvestasikan dalam Kontrak Berjangka. 12. Bank Penitipan Bank Penitipan adalah bank tempat menyimpan rekening terpisah milik Nasabah (segregated account). 13. Nasabah Nasabah adalah pihak yang melakukan transaksi Kontrak Berjangka melalui rekening yang dikelola oleh Pialang Berjangka.143
C. Pengertian Perusahaan Pialang Berjangka Komoditi Perusahaan Pialang atau juga disebut Broker Aggota Bursa (AB), adalah pihak yang membantu nasabah untuk melakukan pembelian atau penjualan efek di bursa.144 Perusahaan pialang adalah institusi yang melayani order nasabah untuk menjual atau membeli produk-produk berjangka. Perumpamaan seperti toko grosir yang bertindak sebagai perantara antara tukang belanja dan perusahaan yang memproduksi makanan-makanan tersebut, perusahaan pialang bertindak sebagai
143
Ibid Sawidji Widoatmodjo, Cara Cepat Memulai Investasi Saham, (Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2004), hal.6 144
perantara antara produk-produk yang diperdagangkan dan nasabah yang hendak membeli atau menjualnya. Dengan demikian, Perusahaan Pialang hanya akan melakukan pembelian atau penjualan jika sudah mendapat perintah dari nasabah.145 Harga dan besarnya volume juga ditentukan oleh nasabah. Jadi perusahaan pialang tidak bisa menetapkan harga atau jumlah yang akan dibeli / jual sekehendak hatinya. Namun ada juga perusahaan pialang yang melakukan pembelian atau penjualan atas nama perusahaan pialang itu sendiri.146 Pialang berjangka menawarkan banyak kesempatan bagi investor dengan modal dan adanya risiko. Spekulator berjangka sama halnya dengan mereka yang berinvestasi pada saham, obligasi, dan properti yaitu mencari keuntungan dengan mengambil risiko tentunya dengan ekspektasi mendapatkan keuntungan dari pergerakan harga.147 Jadi dapat disimpulkan bahwa, Perusahaan Pialang yang selanjutnya disebut dengan Pialang Berjangka adalah badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka atas amanat Nasabah dengan menarik sejumlah uang dan / atau surat berharga tertentu sebagai margin untuk menjamin transaksi tersebut.148 Dalam menjaring nasabahnya, Pialang Berjangka wajib dan harus tunduk pada ketentuan etika/ pedoman perilaku sebagaimana dimaksud dan diatur Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi 145
Ibid Ibid 147 Hamdy Hady, Forex For Manager ( Jakarta : Ghalia Indonesia, 2001 ) hal. 13 148 Undang-Undang no 32 tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi, Pasal 1 Ayat (1) 146
dan Peraturan-peraturan yang ditetapkan dan dikeluarkan oleh BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka komoditi).149 Pasal 50 Undang-Undang No. 32 Tahun 1997, mensyaratkan bahwasanya Pialang Berjangka dalam menjalankan usahanya dan ketika berhadapan dengan calon nasabah/ nasabah wajib mengetahui latar belakang, keadaan keuangan, dan pengetahuan mengenai Perdagangan Berjangka dari Nasabahnya (pasal 50 ayat (1) UU No. 32/1997). Bahwa kemudian, dalam rangka perlindungan Nasabah, Pialang Berjangka wajib terlebih dahulu menyampaikan Dokumen Keterangan Perusahaan kepada Nasabahnya, yang antara lain memuat keterangan mengenai organisasi dan kepengurusan perusahaan tersebut. Adapun yang dikatakan Dokumen keterangan Perusahaan adalah sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Peraturan Kepala BAPPEBTI No. 64/ BAPPEBTI/ per/ 1/ 2009 tentang Perubahan Peraturan Kepala BAPPEBTI No.63/BAPPEBTI/per/9/2008 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka yakni dokumen Keterangan Perusahaan berupa profil perusahaan yang telah disetujui BAPPEBTI.150 Setelah menjelaskan dokumen keterangan perusahaan, Pialang Berjangka diwajibkan terlebih dahulu untuk menjelaskan segala risiko yang mungkin dihadapi nasabahnya, sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko. Apabila Nasabahnya mengerti dan dapat menerima risiko tersebut, nasabah tersebut harus menandatangani dan memberi tanggal pada dokumen tersebut, yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah mengerti
149 150
www.redgage.com, Diakses terakhir Tanggal 9 Mei 2011 Ibid
risiko yang akan dihadapi dan menyetujuinya (pasal 50 ayat (2) UU No. 32/1997).151 Perlu diperhatikan, bahwasanya berdasarkan Pasal 7 huruf (b) Peraturan Kepala BAPPEBTI No.64/ BAPPEBTI/per/1/2009, Pegawai Pialang Berjangka atau pihak lainnya yang memiliki kepentingan dengan Perusahaan Pialang Berjangka dilarang: secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi calon nasabah atau nasabah dengan memberikan informasi yang menyesatkan untuk melakukan transaksi Kontrak Berjangka. Jadi, dalam aktifitasnya mencari nasabah, wakil pialang dan atau marketing Pialang Berjangka tidak diperkenankan untuk memberikan prediksi keadaan pasar bursa berjangka kepada calon nasabah/ nasabahnya apalagi menjanjikan suatu keuntungan (profit) dari nilai investasi yang diberikan.152
D. Pendirian Dan Pembubaran Perusahaan Pialang Berjangka Komoditi 1.Pendirian Perusahaan Pialang Berjangka Komoditi Perusahaan Pialang Berjangka Komoditi merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang Perdagangan Berjangka Komoditi maka untuk mendirikan perusahaan tersebut harus mengikuti aturan yang mengatur mengenai Bursa Berjangk Komoditi. Untuk mendirikan Perusahaan Pialang Berjangka Komoditi maka harus berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan telah mendapat izin dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) seperti yang
151 152
Ibid Ibid
terdapat dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No.32 Tahun 1997, yaitu sebagai berikut: “Kegiatan usaha sebagai Pialang Berjangka hanya dapat dilakukan oleh Anggota Bursa Berjangka yang berbentuk perseroan terbatas yang telah memperoleh izin usaha Pialang Berjangka dari BAPPEBTI.” Untuk memperoleh izin dari BAPPEBTI maka harus memenuhi syarat yang terdapat dalam PP No.9 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi yang terdapat dalam Pasal 40 dan 41 yaitu sebagai berikut:
Pasal 40 (1) Permohonan untuk memperoleh izin usaha Pialang Berjangka diajukan kepada BAPPEBTI disertai dengan dokumen dan/atau keterangan sebagai berikut: a. akta pendirian Perseroan Terbatas yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman; b. daftar nama pemegang saham; c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); d. rencana kegiatan usaha yang meliputi organisasi, sistem penerimaan dan pendidikan serta pelatihan pegawai, penyiapan sarana telekomunikasi dan sistem informasi, sistem pengawasan dan pelaksanaan peraturan, rencana operasi dan pengelolaan transaksi, serta proyeksi keuangan untuk 3 (tiga) tahun; e. neraca pembukaan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik; f. daftar nama komisaris dan direksi;
g. tanda bukti pembukaan rekening terpisah untuk dana Nasabah; h. bukti keanggotaan pada Bursa Berjangka dan setoran Dana Kompensasi; i. daftar nama supervisor; dan j. daftar nama tenaga ahli yang memiliki izin sebagai Wakil Pialang Berjangka dari BAPPEBTI. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh BAPPEBTI. (3) Izin usaha Pialang Berjangka diberikan setelah memperhatikan semua persyaratan dan berita acara pemeriksaan sarana fisik yang dilakukan oleh BAPPEBTI.153 Pasal 41 Pialang Berjangka wajib sekurang-kurangnya memiliki 3 (tiga) orang Wakil Pialang Berjangka yang berkedudukan sebagai salah seorang direktur dan 2 (dua) orang pegawai Pialang Berjangka yang bersangkutan.154 Agar dapat memenuhi syarat untuk memperoleh izin dari BAPPEBTI maka harus dilakukan pendirian Perseroan Terbatas terlebih dahulu, ketentuan pendirian Perseroan Terbatas tentunya terdapat pada UU No.40 Tahun 2007 seperti dibutuhkan minimal 2 orang sebagai Pendiri Perseroan yang juga sekaligus bertindak sebagai Pemegang Saham didalam Perseroan. Para pendiri PT disini adalah Warga Negara Indonesia yang turut menyertakan modal ke dalam perseroan, dengan ketentuan minimum Modal dasar Rp.50.000.000,- ( limapuluh
153
Peraturan-Pemerintah No.9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Komoditi Berjangka, Pasal 40 154 Peraturan-Pemerintah No.9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Komoditi Berjangka, Pasal 41
juta rupiah ). Para pendiri juga dapat bertindak sebagai Pengurus didalam Perseroan ini baik sebagai Direktur atau Komisaris. Jika terdapat jumlah Direktur atau Komisaris lebih dari satu orang maka salah satu dapat diangkat sebagai Direktur Utama atau sebagai Komisaris Utama.
Pertama kali yang harus dilakukan untuk mendirikan Perseroan Terbatas (PT) adalah menetapkan Kerangka Anggaran Dasar Perseroan sebagai acuan untuk dibuatkan Akta Otentik sebagai Akta Pendirian oleh Notaris yang berwenang. Kerangka Anggaran Dasar Perseroan meliputi;
a. Pendiri Perseroan Untuk menetapkan nama para pendiri Perseroan maka harus memenuhi ketentuan seperti dibawah ini ; 1) Jumlah Pendiri minimal 2 ( dua ) orang. 2) Pendiri harus Warga Negara Indonesia kecuali pendirian PT yang dimaksud adalah dalam rangka fasilitas Penanaman Modal Asing ( PMA ). 3) Para pendiri pada saat perseroan ini didirikan yaitu saat Pembuatan Akta Pendirian PT harus menjadi Pemegang Saham didalam Perseroan. 4) Para pendiri juga dapat diangkat sebagai salah satu pengurus baik sebagai Direktur atau Komisaris dan jika Anggota Direktur atau Komisaris lebih dari satu orang maka salah satu dapat diangkat menjadi Direktur Utama atau Komisaris Utama.
b. Nama Perseroan Terbatas Mengingat pemakaian PT tidak boleh sama atau mirip sekali dengan Nama PT yang sudah ada maka yang perlu siapkan adalah 2 atau 3 pilihan nama PT,
usahakan nama PT mencerminkan kegiatan usaha. Sebelum akta dibuat,
Notaris akan melakukan pengecekan terlebih dahulu untuk mengetahui Nama PT tersebut bisa digunakan atau tidak. Jika bisa, sebaiknya langsung melakukan pemesanan untuk menghindari nama tersebut akan digunakan oleh pihak lain. Pemakaian nama Perseroan Terbatas diatur oleh Peraturan Pemerintah No.26 tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas. Kedudukan perseroan harus berada di wilayah Republik Indonesia dengan menyebutkan nama Kota dimana perseroan melakukan kegiatan usaha sebagai Kantor Pusat. c. Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Setiap perseroan yang didirikan dapat melakukan kegiatan usaha yang sama dengan perseroan lain atau berbeda, bersifat khusus atau umum sesuai dengan keinginan para pendiri perseroan. Namun ada beberapa bidang usaha yang hanya bisa didirikan dengan ketentuan modal tertentu sesuai dengan peraturan yang mengatur kegiatan usaha tersebut. Karena ini membahas tentang pendirian Perusahaan Pialang Berjangka maka maksud dan tujuan serta kegiatan usaha adalah sebagai jasa bagi investor yang ingin melakukan investasi di Bursa Berjangka. d. Modal Perseroan Perseroan
Terbatas
harus
memiliki
modal
dasar
minimal
Rp. 50.000.000,- ( limapuluh juta ) kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang
atau Peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan kegiatan usaha tertentu di Indonesia. Dari modal dasar tersebut minimal 25% ( dua puluh lima persen ) atau sebesar Rp.12.500.000,- ( dua belas juta limaratus ribu ) harus sudah ditempatkan dan disetor penuh pada saat akan mengajukan permohonan Persetujuan Menteri Kehakiman RI. Pemegang saham untuk pertama kali adalah Pendiri Perseroan jumlahnya minimal 2 (dua) orang, jadi harus ditentukan sendiri berapa jumlah modal yang ditempatkan dan disetor oleh para pendiri perseroan. e. Pengurus Perseroan Jumlah pengurus dalam perseroan minimal 2 (dua) orang, satu sebagai Direktur dan satu lagi sebagai Komisaris. Jika jumlah pengurus lebih dari 2 (dua) orang, misalnya yang akan menjadi Direktur ada 2 dan Komisaris 1 orang, maka salah satu Direktur diangkat menjadi Direktur Utama begitu juga jika komisaris ada 2 orang maka salah satu diangkat menjadi Komisaris Utama. Dalam hal ini pendiri perseroan dapat diangkat sebagai Direktur atau Komisaris atau mengangkat sesorang menjadi Direktur atau Komisaris didalam Perseroan. f. Jangka Waktu Berdirinya Perseroan Sebagai pendiri, maka dapat menetapkan jangka waktu berdirinya Perseroan selama 10 tahun, 20 tahun atau lebih atau bahkan tidak perlu ditentukan lamanya artinya berlaku seumur hidup. Setelah Akta Pendirian selesai dibuat, yang harus dilakukan adalah melengkapi pendaftaran dan perizinan yang harus dimiliki untuk dapat melakukan kegiatan usaha seperti ; Domisili
Perusahaan, NPWP (Nomor pokok wajib pajak), SP-PKP, Pengesahan Menteri Kehakiman RI, SIUP atau Izin Usaha Lainnya dan TDP(Tanda daftar perusahaan).
Tahapan Proses Pendirian dan Perizinan PT
TAHAP 1 : Persiapan ( Konsultasi, Pengisian Formulir Pendirian PT dan Surat Kuasa ) Konsultasi diperlukan untuk mengetahui ruang lingkup pendirian PT,
biaya dan cara pembayaran, prosedur dan persyaratan yang dibutuhkan
untuk pendaftaran dan perizinan serta berbagai aspek terkait dengan kegiatan usaha yang akan dilaksanakan perseroan. Persiapan dilakukan oleh para pendiri peseroan dengan mengisi formulir dan surat kuasa pendirian PT. TAHAP 2 : Pemeriksaan Formulir, Surat kuasa dan Pengecekan Nama PT Pemeriksaan formulir dan surat kuasa dilakukan untuk memastikan kebenaran data yang disampaikan, pengecekan dilakukan untuk mengetahui Apakah nama perseroan yang dipilih sudah dimiliki perusahaan lain atau belum, jika belum nama tersebut langsung bisa didaftarkan oleh Notaris dan jika nama perseroan sudah dimiliki, maka harus mengganti dengan nama yang lain. Persyaratan ; a. Melampirkan asli Formulir dan Surat Kuasa Pendirian PT b. Melampirkan copy KTP para pendiri dan pengurus c. Melampirkan copy KK pimpinan perusahaan (pesero aktif/direktur perseroan) Lama Proses ; 1 (satu) hari kerja setelah Formulir & Surat kuasa diterima
TAHAP 3 : Pendaftaran dan Persetujuan pemakaian nama PT Proses pendaftaran dilakukan oleh Notaris untuk mendapatkan Persetujuan dari Instansi terkait ( Menteri Kehakiman ) sesuai dengan Undang-undang No.
40
tahun
2007
tentang PT dan Peraturan Pemerintah
No. 26 Tahun 1998 tentang “ Pemakaian Nama Perseroan Terbatas ”, lama proses persetujuan ; 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diajukan TAHAP 4 : Pembuatan Draft/Notulen Anggaran Dasar PT Draf/Notulen anggaran dasar dibuat berdasarkan informasi yang dibuat oleh para pendiri perseroan didalam Formulir pendirian PT dan Surat Kuasa, lama proses ; 1 ( satu ) hari kerja setelah permohonan diajukan dan persyaratan yang dibutuhkan ; sama dengan Tahap 2 TAHAP 5 : Pembuatan Akta Pendirian PT oleh Notaris yang berwenang Proses pembuatan Akta Pendirian dilakukan setelah Nama PT disetujui, Akta Pendirian PT akan dibuat dan ditandatangani oleh Notaris yang berwenang dan
dibuat
dalam
bahasa
Indonesia
sesuai
dengan
Undang-undang
Nomor 40 Tahun 2007 tentang “ Perseroan Terbatas ”, lama Proses ; 1 ( satu ) hari kerja setelah permohonan diajukan, persyaratannya melampirkan Copy KTP Pendiri Perseroan dan Copy KTP Pengurus jika berbeda dengan Pendiri Perseroan TAHAP 6 : Surat Keterangan Domisili Perusahaan Permohonan Surat Keterangan Domisili diajukan kepada Kepala Kantor Kelurahan setempat sesuai dengan Alamat Kantor perusahaan berada, sebagai
bukti keterangan/keberadaan alamat perusahaan, lama Proses ; 2 ( dua ) hari kerja setelah permohonan diajukan. Persyaratan lain yang dibutuhkan : a. Copy Kontrak/Sewa tempat usaha atau bukti kepemilikan tempat usaha b. Surat keterangan dari pemilik gedung apabila berdomisili digedung perkantoran c. Copy PBB tahun terakhir sesuai tempat usaha untuk perusahaan yang berdomisili di Ruko/Rukan TAHAP 7 : NPWP-Nomor Pokok Wajib Pajak dan Surat Keterangan sebagai Wajib Pajak Permohonan pendaftaran nomor pokok wajib pajak diajukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan keberadaan domisili perusahaan, lama Proses NPWP ; 2 ( dua ) hari kerja setelah permohonan diajukan dan lama Proses SKT wajib pajak ; 2 ( dua ) hari kerja setelah permohonan diajukan. Persyaratan lain yang dibutuhkan : -
Bukti PPN atas sewa/kontrak tempat usaha bagi yang berdomisili di gedung perkantoran
TAHAP 8 : Pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Permohonan ini diajukan oleh Notaris kepada Menteri Kehakiman RI untuk
mendapatkan
Pendirian)
sebagai
pengesahan Badan
Anggaran Hukum
PT
Dasar sesuai
Perseroan
(Akta
Undang-undang
Nomor 40 tahun 2007155
2.Pembubaran Perusahaan Pialang Berjangka Komoditi 155
Andhyka, Prosedur Pendirian Perseroan Terbatas, http: //indonesiamembangun.com, Diakses terakhir hari Sabtu, tanggal 21 Mei 2011
Perusahaan Pialang Berjangka Komoditi merupakan perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) maka secara umum, ketentuan mengenai pembubaran terdapat pada Undang-Undang No.40 Tahun 2007 diatur dalam pasal 142 sampai dengan pasal 152. Hal-hal yang dapat mengakibatkan dibubarkannya perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yaitu: a. Berdasarkan keputusan RUPS; Pelaksanaan RUPS dengan materi acara Pembubaran PT diikuti dengan penunjukan Likuidator untuk melakukan proses likuidasi (pasal 142 ayat 1 dan 2). Likuidator harus mengumumkan 3 kali dalam Surat Kabar ( mengenai pembubaran, rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi dan hasil akhir proses likuidasi ) dan 1 kali dalam BNRI (mengenai pembubaran), serta memberitahukan kepada Menteri 2 kali (mengenai pembubaran dan hasil akhir likuidasi).156 b. Karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir; Dalam hal Pembubaran Perseroan terjadi karena jangka waktu berdirinya Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah jangka waktu berdirinya Perseroan berakhir RUPS menetapkan penunjukan likuidator dan direksi tidak boleh melakukan perbuatan hukum baru atas nama Perseroan setelah jangka waktu berdirinya Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir.157 Menteri, atas permohonan Direksi dapat memperpanjang jangka waktu tersebut. Permohonan memperpanjang jangka waktu tersebut hanya dapat 156
Jusuf Patrich, “Praktek Pelaksanaan Pembubaran”, http:// notarissby. blogspot. Com , Diakses terakhir hari minggu, tanggal 22 Mei 2011. 157 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 145
dilakukan berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit ¾ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit ¾ (tiga perempat) bagian dari jumlah saham tersebut. Dalam hal jangka waktu berdirinya PT berakhir dan RUPS memutuskan tidak memperpanjang jangka waktu tersebut, proses likuidasinya dilakukan sesuai dengan ketentuan likuidasi perseroan.158
c. Berdasarkan penetapan pengadilan; Pengadilan Negeri dapat membubarkan perseroan terbatas atas : 1).permohonan
kejaksaan
berdasarkan
alasan
Perseroan
melanggar
kepentingan umum atau Perseroan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan; 2). permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam akta pendirian; 3). permohonan pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisaris berdasarkan alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan.159 Dalam penetapan Pengadilan ditentukan pula penunjukkan likuidator.
d. Dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan.
158
Santi Lina, “Pembubaran dan Likuidasi dalam Perseroan Terbatas”, http:// entrepreneur muda. Com, Diakses terakhir hari minggu tanggal 22 Mei 2011. 159 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 146
Dalam hal pembubaran Perseroan terjadi dengan dicabutnya kepailitan , pengadilan niaga sekaligus memutuskan pemberhentian kurator dengan memperhatikan ketentuan dalam undang-undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.160
e. Karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. f. Karena dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan
likuidasi
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan.161 Perusahaan pialang berjangka dapat dibubarkan karena disebabkan pencabutan izin oleh BAPPEBTI, pencabutan izin dapat disebabkan oleh perbuatan mal praktek yang dilakukan oleh perusahaan tersebut seperti menyalahgunakan dana nasabah direkening terpisah, tidak mendaftarkan seluruh transaksi ke bursa, tidak memenuhi ketentuan mengenai wakil pialang dan tidak dapat memfasilitasi penyampaian amanat dari nasabah. Dalam hal terjadi pembubaran Perseroan karena hal diatas: 1). wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator; Likuidasi dari perseroan terbatas yang telah bubar wajib diberitahukan kepada semua krediturnya dengan surat tercatat mengenai bubarnya perseroan terbatas. Pemberitahuan tersebut memuat nama dan alamat likuidator; tata cara 160 161
Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 142 ayat 4 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 142 ayat 1
pengajuan tagihan; dan jangka waktu mengajukan tagihan. Perseroan terbatas yang telah bubar, PT tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali terbatas dalam proses likuidasi. Proses pemberesan ini biasa disebut dengan likuidasi. Selama dalam proses likuidasi, Anggaran Dasar perseroan dengan segala perubahannya yang berlaku pada saat perseroan berakhir tetap berlaku sampai pada hari likuidator dibebaskan dari tanggung jawabnya oleh RUPS. Dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak tanggal pembubaran Perseroan, Likuidator harus mengumumkan dalam Surat Kabar dan Berita Negara Republik Indonesia serta memberitahukan kepada Menteri ( pasal 147 ayat 1). Catatan : Dalam tahap ini Menteri hanya mencatat bahwa Perseroan dalam likuidasi. Dalam tahap pemberesan harta kekayaan Perseroan, Likuidator wajib mengumumkan dalam Surat Kabar dan BNRI (Berita Negara Republik Indonesia) mengenai rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi (pasal 149). Dan terakhir diadakan RUPS tentang pertangggung jawaban Likuidator dalam melaksanakan proses likuidasi, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan kepada Likuidator; yang diikuti pengumuman dalam Surat Kabar mengenai hasil akhir proses likuidasi dan pemberitahuan kepada Menteri.(pasal 152 ayat 3) Setelah itu lalu, Menteri mencatat berakhirnya status badan hukum Perseroan dan menghapus nama Perseroan dari Daftar Perseroan diikuti dengan pengumuman dalam BNRI (pasal 152 ayat 5 jo ayat 8).
Likuidasi merupakan cara perseroan terbatas yang bubar untuk tetap memenuhi pembayaran kewajibannya terhadap para krediturnya. Adapun tindakan pemberesan tersebut meliputi : 1. Pencatatan dan pengumpulan kekayaan perseroan terbatas. 2. Penentuan tata cara pembagian kekayaan. 3. Pembayaran kepada kreditur. 4. Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham. 5. Tindakan-tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan. 2).Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan Perseroan dalam rangka likuidasi.162
E. Hak Dan Kewajiban Antara Perusahaan Pialang Berjangka Dengan Nasabah. Suatu perikatan hukum yang dilahirkan oleh suatu perjanjian mempunyai hak dan kewajiban yang dipikul oleh masing-masing pihak. Lazimnya suatu perjanjian adalah timbal balik atau bilateral. Artinya, suatu pihak yang memperoleh hak-hak dari perjanjian itu, juga menerima kewajiban-kewajiban yang merupakan kebalikannya kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya itu.163
162
Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 142 ayat 2
163
Subekti, Hukum Perjanjian, Cet.14, ( Jakarta : Intermedia, 1992), hal 29
1. Hak dan Kewajiban Perusahaan Pialang Berjangka
a. Hak-hak perusahaan pialang : 1) Hak Pialang berjangka melikuidasi posisi nasabah. Nasabah bertanggung jawab memantau /mengetahui posisi terbukanya (posisi dari transaksi yang sedang berlangsung) secara terus menerus dan kewajibannya. Apabila dalam jangka waktu tertentu dana pada rekening nasabah kurang dari yang dipersyaratkan (jumlah tergantung dari Pialang Berjangka), Pialang Berjangka dapat menutup posisi terbuka Nasabah secara keseluruhan atau sebagian, membatasi transaksi, atau tindakan lain untuk melindungi dirinya dalam pemenuhan margin tersebut dengan terlebih dahulu memberitahu Nasabah dan Pialang Berjangka tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat tindakan tersebut.164 2) Pialang berjangka dapat membatasi posisi. Pialang berjangka berhak untuk membatasi posisi terbuka165 Kontrak Berjangka nasabahnya tanpa pemberitahuan sebelumnya.166
3) Pemindahan Dana. Pialang Berjangka dapat setiap saat mengambil/mengalihkan dana dari rekening nasabah sehubungan dengan kegiatan transaksi yang dilakukan nasabah
164
Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Nomor : 64/BAPPEBTI/Per/1/2009, Pasal 3. 165 Membatasi Posisi Terbuka maksdunya adalah membatasi jumlah posisi jual atau beli pada transaksi di Bursa Berjangka. Contohnya: seorang nasabah hanya memiliki sisa margin yang cukup untuk membuka 1 posisi di Bursa Berjangka, maka nasabah tersebut tidak bisa membuka 2 posisi karena telah dibatasi oleh Pialang Berjangka. 166 Ibid
seperti pembayaran komisi, keterlambatan dalam memenuhi kewajibannya, tanpa terlebih dahulu memberitahukan kepada nasabah. Transfer yang telah dilakukan harus segera diberitahukan secara tertulis kepada nasabah.167
Sedangkan Kewajiban Perusahaan Pialang yaitu: 1) Pialang Berjangka wajib membuat, memelihara, dan menyimpan semua catatan keuangan secara benar dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum serta tersedia setiap saat untuk diperiksa, dan catatan transaksi termasuk semua kartu, memo atau rekaman yang berkaitan dengan kegiatan transaksi Kontrak Berjangka, opsi, dan komoditi dipasar fisik. Hal diatas meliputi semua pesanan yang telah ditransaksikan, kartu transaksi,kartu tanda tangan, buku catatan transaksi,jurnal, buku kas, cek yang dibatalkan, salinan informasi, salinan pernyataan jual beli, Dokumen Perjanjian Pemberian Amanat, Dokumen Pemberitahuan Resiko, dan catatan lainnya yang dibuat berkaitan dengan pelaksanaan transaksi Kontrak Berjangka, Opsi Komoditi di pasar fisik. Untuk transaksi Opsi harus dicatat informasi mengenai waktu transaksi, transaksi Opsi jual atau beli, waktu jatuh tempo, jumlah transaksi, jenis Opsi, harga patokan, premi, komisi, dan biaya lainnya.168 2) Pialang Berjangka menerima amanat wajib segera mencatat dalam kartu amanat, nama pihak yang memberi amanat, nomor rekening dan data amanat.
167
Ibid Peraturan Pemerintah no 9 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi. Pasal 92. 168
Kartu Amanat sebagaimana dimaksud diatas, wajib segera diberi tanda waktu terima amanat dengan menggunakan peralatan atau mesin pencatat waktu.169 3) Pialang Berjangka wajib membuat catatan keuangan yang terpisah untuk setiap Nasabah, meliputi uang masuk dan keluar dan semua transaksi Kontrak Berjangka di Bursa Berjangka dalam negeri maupun di luar negeri yang mencakup waktu, harga, jumlah transaksi, dan jenis komoditi.170 4) Pialang Berjangka wajib menyampaikan konfirmasi tentang posisi keuangan Nasabah, mencakup berbagai biaya yang dikeluarkan untuk transaksi dan jasanya kepada Nasabah setiap hari, selambatnya pukul 12.00 hari berikutnya.171 5) Pialang Berjangka wajib membuat konfirmasi sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali kepada Nasabah tentang posisi terbuka Kontrak Berjangka dan harga yang terjadi, laba atau rugi bersih yang belum nyata, semua Dana Nasabah, dan berbagai biaya yang dibebankan kepada Rekening Nasabah Tersebut.172 6) Pialang Berjangka wajib membuat laporan keuangan termasuk perhitungan modal bersih disesuaikan setiap 3 (tiga) bulan dan setiap tahun sesuai dengan bentuk laporan yang ditetapkan oleh BAPPEBTI.
169
Peraturan pemerintah no 9 tahun 1999 berjangka komoditi. Pasal 93 170 Peraturan Pemerintah no 9 tahun 1999 Berjangka Komoditi. Pasal 94 ayat 1 171 Peraturan Pemerintah no 9 tahun 1999 Berjangka Komoditi. Pasal 94 ayat 2 172 Peraturan Pemerintah no 9 tahun 1999 Berjangka Komoditi. Pasal 94 ayat 3
tentang Penyelenggaraan perdagangan tentang Penyelenggaraan Perdagangan tentang Penyelenggaraan Perdagangan tentang Penyelenggaraan Perdagangan
Laporan Keuangan triwulan sebagaimana dimaksud diatas, wajib disampaikan kepada BAPPEBTI dan Bursa Berjangka paling lambat 45 (empat puluh lima) hari setelah tanggal periode pelaporan berakhir sedangkaan laporan keuangan tahunan, harus ditaati oleh Akuntan Publik dan diserahkan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah berakhirnya tahun laporan.173 7) Pialang Berjangka wajib melaporkan kepada BAPPEBTI keadaan sebagai berikut: a) Perusahaan Pialang Berjangka akan memulai, menghentikan sementara, membuka kembali, atau memberhentikan secara tetap kegiatannya; b) Perusahaan Pialang Berjangka yang bersangkutan atau salah satu komisaris, direksi, manajer, atau Wakil Pialang Berjangka sedang dalam proses perkara di pengadilan, dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dibidang ekonomi atau keuangan atau dinyatakan pailit oleh pengadilan, atau melakukan pelanggaran di bidang perbankan atau sedang dalam proses penyelesaian hutangnya dengan pihak ketiga; c) Terdapat pengurus perusahaan Pialang Berjangka yang melakukan kegiatan diluar kewenangannya; d) Terdapat pengurusan perusahaan atau pegawai Pialang Berjangka yang dianggap tidak layak lagi melakukan kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi, karena yang bersangkutan bersikap tidak jujur atau tidak adil; e) Terdapat pengurus Pialang Berjangka yang melanggar peraturan perundangundangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi; 173
Peraturan Pemerintah no 9 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi. Pasal 95
f) Terdapat perubahan kepemilikan saham perusahaan Pialang Berjangka yang melebihi 10% (sepuluh perseratus ) dari jumlah saham yang disetor; g) Tidak memenuhi batas modal bersih disesuaikan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi; atau h) Volume transaksi perusahaan Pialang Berjangka untuk Nasabah telah mencapai jumlah wajib lapor posisi terbuka Kontrak Berjangka sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundangan-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi. Apabila Pialang Berjangka mengetahui terjadinya keadaan sebagaimana dimaksud : a) huruf a,b,c,d dan huruf e dilaporkan kepada BAPPEBTI selambat-lambatnya 5 (lima) hari sejak diketahui atau dari tanggal permasalahan itu terjadi; b) huruf f dilaporkan kepada BAPPEBTI paling lambat 15 (lima belas) hari ; dan c) huruf g dan huruf h dilaporkan segera kepada BAPPEBTI.174 8) Pialang Berjangka wajib mempertahankan modal bersih disesuaikan sebagaimana ditetapkan oleh BAPPEBTI.175 9) Pialang Berjangka wajib mengetahui dan memiliki data atau informasi mengenai Nasabahnya meliputi nama, kedudukan dan alamat, pekerjaan dan umur,
kemampuan
keuangannya,
pengetahuan
mengenai
Perdagangan
Berjangka Komoditi, dan Informasi lainnya yang diperlukan. 174
Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi,. Pasal 96. 175 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi. Pasal 102
Data dan informasi sebagaimana dimaksud diatas bersifat rahasia, kecuali diperlukan dalam pemeriksaan dan penyidikan atau mendapat perseutujuan tertulis dari Nasabah.176 10). Pialang Berjangka dilarang membuka rekening dan / atau menerima amanat nasabah untuk Perdagangan Berjangka Komoditi bagi pihak sebagai berikut : a). Tidak cakap melakukan perbuatan hukum; b) Yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir; c) Yang telah mencapai batas posisi tidak diperlukan melakukan penambahan transaksi atau membuka rekening pada Pialang Berjangka lainnya; d) Pejabat atau pegawai BAPPEBTI, Bursa Berjangka, atau Lembaga Kliring Berjangka; e) Bendaharawan lembaga yang melayani kepentingan umum, kecuali yang bersangkutan mendapat kuasa dari lembaga tersebut; f) Yang telah dinyatakan melanggar peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi oleh badan peradilan atau BAPPEBTI; atau g) Yang lalai memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu 3 (tiga)hari tahun terakhir. 11). Pialang Berjangka wajib : a) Menolak amanat baru dari nasabah yang telah membuka rekening Perdagangan Berjangka Komoditi yang termasuk dalam ketegori sebagaimana dimaksud 176
Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi. Pasal 103
pada dimaksud pada nomor 10, kecuali hanya untuk melikuidasi posisi terbukanya; b) Menutup rekening Nasabah yang termasuk dalam kategori sebagaimana dimaksud pada nomor 10, setelah semua kewajibannya diselesaikan; dan c). Memberitahukan kepada Bursa Berjangka mengenai penutupan rekening sebagaimana dimaksud huruf b agar segera dapat di informasikan kepada Anggota Bursa lainnya.177 12) Pialang Berjangka dilarang membuka atau memiliki rekening pada Pialang Berjangka lainnya.178 13) Sebelum membuka rekening Nasabah untuk transaksi Kontrak Berjangka, Pialang Berjangka wajib : a). Memberitahukan dan menjelaskan tentang keterangan perusahaan yang dimuat dalam Dokumen Keterangan Perusahaan, risiko yang dihadapi dalam Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko, dan Isi Perjanjian Pemberian Amanat yang isi dan bentuknya ditetapkan oleh BAPPEBTI; b). Memberikan informasi yang jelas dan tidak menyesatkan tentang prosedur Perdagangan Berjangka Komoditi; Menjelaskan isi Kontrak Berjangka yang akan ditransaksikan oleh Nasabah; c). Menerima dokumen sebagaimana dimaksud huruf a, yang telah ditandatangani dan diberi tanggal oleh Nasabah sebagi tanda bukti telah mengerti dan menyetujui isi dokumen dan prosuder transaksi Kontrak Berjangka ; 177
Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi. Pasal 104 178 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi. Pasal 105
d). Segera memberitahukan kepada seluruh Nasabahnya, apabila ada perubahan dalam peraturan yang berlaku; dan e). Meneliti semua informasi yang diberikan oleh Nasabah dalam permohonan pembukaan rekening untuk meyakinkan tidak adanya kesalahan atau kekurangan dalam pengisian.179 14). Pialang Berjangka dilarang menerima Amanat Nasabah, apabila belum menerima sejumlah margin yang cukup untuk melaksanakan transaksi Kontrak Berjangka tertentu, kecuali amanat untuk likuidasi. Apabila jumlah margin memerlukan penambahan, maka Pialang Berjangka wajib memberitahukan dan memintakan kepada Nasabah untuk menambah margin dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian dan apabila keadaan keuangan Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) Undang-undang No.32 Tahun 1997 tidak cukup untuk memenuhi kewajibannya dalam transaksi Kontrak Berjangka, Pialang Berjangka wajib menolak amanat Nasabah yang bersangkutan.180 15). Setiap kali menerima Amanat Nasabah untuk melakukan transaksi atas beban rekening Nasabah yang bersangkutan, Pialang Berjangka wajib mencatat dalam kartu amanat sebagaimana ditetapkan oleh BAPPEBTI. a) Apabila Amanat Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui telepon, maka perintah dan pembicaraan tersebut wajib direkam. 179
Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi. Pasal 106 180 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi. Pasal 107
b) Apabila transaksi telah selesai dilaksanakan, Pialang Berjangka segera memberitahukan Nasabah yang bersangkutan selambat lambatnya 2 (dua) hari kerja berikutnya. c) Pialang Berjangka wajib menyampaikan kepada BAPPEBTI, formula perhitungannya biaya transaksi atau jasa yang harus dibayar oleh Nasabah untuk referensi.181 16) Pialang berjangka wajib menempatkan dan Nasabah pada rekening terpisah di Bank yang telah disetujui BAPPEBTI dan membuat pembukuan sesuai dengan sistem akuntansi yang berlaku umum, sehingga mudah diketahui jumlah dana milik masing-masing Nasabah. Apabila Nasabah tidak melaksanakan transaksi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, maka rekening Nasabah yang bersangkutan harus ditutup dan nomor rekening tersebut tidak boleh digunakan lagi.182
2. Hak dan Kewajiban Nasabah Seorang nasabah merupakan seseorang yang membeli sesuatu dengan harapan bahwa sesuatu yang ia beli kelak di kemudian hari akan mengalami kenaikan nilai sehingga terdapat selisih lebih yang merupakan bentuk keuntungan yang bakal ia raih. Periode waktu di dalam masa investasi ini dapat dalam rentang waktu minggu, bulan, atau bahkan beberapa tahun. Beberapa nasabah memilih sekuritas (segala perangkat investasi yang bisa diperdagangkan) untuk rentang 181
Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi. Pasal 108 182 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi. Pasal 109,Pasal 110
waktu yang cukup lama dan tentunya hal ini memiliki resiko yang besar,183 maka dari itu undang-undang memberikan hak bagi mereka yaitu:
a. Hak-hak Nasabah antara lain : 1) Mendapatkan pembagian hasil keuntungan (profit share fee) sepenuhnya. 2) Menerima laporan keuangan hasil transaksi setiap bulannya (monthly report) sebagai bukti transaksi yang dilakukan oleh Perusahaan Pialang ataupun dapat melihat langsung secara real time report di MT4 atas transaksi yang dilakukan. 3) Mendapatkan ganti rugi dari akibat cedera janji atau kesalahan yang dilakukan oleh Pialang Berjangka184 yaitu tindakan yang menyesatkan, penyalahgunaan kepercayaan, kelalaian, dan tindakan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Pialang Berjangka sehingga mengakibatkan kerugian Nasabah.185
b.Kewajiban nasabah antara lain: 1) Sepakat dan menyetujui untuk menyerahkan sepenuhnya Trader password MT4 kepada pihak Perusahaan Pialang yang akan dirubah agar nasabah tidak melakukan trading sendiri diluar sistem yang diterapkan Perusahaan Pialang.186 2) Mengetahui dan memahami sesungguhnya bahwa dalam investasi di Bursa Berjangka Komoditi ini dapat memperoleh keuntungan 100% juga dapat mengakibatkan kerugian 100%.
183
Kusumarsono Hendarto, Belajar Trading,(Yogyakarta:Andi,2005)hal 13 http://www.google.co.id/#hl=id&q=hak+perusahaan+pialang+&meta=&aq=f&oq=hak +perusahaan+pialang+&fp=f4ec9b8c46474e66, Diakses terakhir hari Selasa, tanggal 27 Januari 2010 185 Penjelasan Pasal 46 ayat 1 Undang-undang No.32 Tahun 1997 . 186 Ibid,. 184
3) Mengetahui, memahami dan mengerti sesungguhnya ketentuan Perusahaan Pialang.187
187
Ibid,.
