1
PENERAPAN ASAS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DALAM MEWUJUDKAN SISTIM PEMERINTAHAN YANG BERSIH DARI KORUPSI (STUDI DI KABUPATEN GORONTALO) Angraini R. Tangkudung Pembimbing I: Hj. Muthia Ch. Thalib Pembimbing II: Dolot Alhasni Bakung Jurusan Ilmu Hukum ABSTRAK Era otonomi daerah mengakibatkan bergesernya pusat-pusat kekuasaan dan meningkatnya operasionalisasi dan berbagai kegiatan yang semula banyak dilakukan di pemerintah pusat bergeser kepada pemerintah daerah. Asas akuntabilitas dan transparansi adalah pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberinya wewenang untuk mengurusi kepentingan mereka.Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan secara normatif dan empiris. Penelitian hukum ini bersifat normatif selalu menitikberatkan pada sumber data sekunder, sedangkan penelitian lapangan yang ditujukan untuk mendapatkan data primer hanya dilakukan sebagai bahan rujukan dan pelengkap, yang teknik pelaksanaanya dilakukan dalam bentuk wawancara dengan beberapa narasumber yang berkompeten dengan masalah yang diteliti. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif.Hasil penelitian menujukan Penarapan asas akuntabilitas dan transparansi di Kabupaten Gorontalo dapat di lihat dari prioritas program pemerintah daerah antara lain penguatan fungsi kelembagaan perwakilan, professionalitas dan intekritas aparatur pemerintah dan penguatan artisipasi masyarakat, Hambatan penerapan asas akuntabilitas dan transparansi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik bersih dari korupsi di Kabupaten Gorontalo terletak pada tingkat partisipasi masyarakat dalam pemahami Informasi laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang masih rendah selain itu hambatan yang ditemui tergantung pada pemimpinnya sendiri, walaupun kinerja pekerja dan system yang ada baik namun bila pempimpinnya tidak mengikuti regulasi yang ada maka akan sulit menjalankan asas akuntabilitas dan transpari di daerah. Kata kunci :Akuntabilitas, transparansi,pemerintahan yang baik, korupsi A. Pendahuluan Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
2
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.1 Penyelenggaraan
pemerintahan
berpedoman
pada
Asas
Umum
Penyelenggaraan Negara yang terdiri atas: asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara
Negara,
asas
kepentingan
umum,
asas
keterbukaan,
asas
roporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas efisiensi,dan asas efektivitas.2 Fenomena-fenomena korupsi tidak hanya terjadi pada tingkatan pemerintah pusat saja tetapi hal ini sudah merambat pada tingkatan pemerintah daerah.Korupsi sangat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.Akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi. Kabupaten Gorontalo merupakan salah satu kabupaten yang ada di provinsi Gorontalo yang mendapatkan penghargaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) antara lain Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama kurun waktu 2010-2011 dan 2013. Penghargaan tersebut merupakan prestasi daerah Kabupaten Gorontalo.Dengan penghargaan yang didapatkan maka kabupaten Gorontalo tahun 2014 masuk dalam WBK (wilayah bebas korupsi).3Tetapi bila dilihat dari tingkatan sangsi yang dijatuhi kepada PNS selama kurun waktu 2008-2013 menunjukkan ada 14 orang PNS yang mendapatkan sangsi mulai dari sangsi yang bersifat ringan sampai pada sangsi pemecatan.4Dari data yang ada menurut keterangan dari pihak BKD dari 14 orang dimana 3 diantaranya melakukan tindak pidana korupsi. Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi masalah adalah bagaimanakah penerapan asas akuntabilitas dan Transparansi dalam Mewujudkan Sistim Pemerintahan yang Bersih dari Korupsi
(Studi Di Kabupaten Gorontalo). Apa
hambatan dalam penerapan asas akuntabilitas dan Transparansi dalam Mewujudkan Sistim Pemerintahan yang Bersih dari Korupsi (Studi Di Kabupaten Gorontalo)
1
Pasal 1 ayat (2) UU No. 32 tahun 2004 Pasal 20 ayat (1) UU No. 32 tahun 2004 3 Hasil Wawancara dengan bapak Feriyanto Harun, tgl 17 Juli 2013 4 BKD kab. Gorontalo 2
3
B. Metode Penulisan Penelitian tentang
PenerapanAsasAkuntabilitas dan Transparansi dalam
Mewujudkan Sistim Pemerintahan yang Bersih dari Korupsi (Studi Di Kabupaten Gorontalo) adalah penelitian hukum Normatif Empiris. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Gorontalo.Adapun alasan utama melakukan penelitian ditempat ini yaitu ketersediayaan data dan informasi terkait dengan judul penelitian yang dilakukan sangat memadai.Sebelum data dianalisis diadakan terlebih dahulu pengorganisasian terhadap data sekunder yang didapat melalui studi dokumen, dan data primer yang didapat melalui studi pedoman wawancara.Data tersebut kemudian diklasifikasi dan dicatat secara sistematis dan konsisten untuk memudahkan analisisnya.Analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, sehingga dapat diperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai kaedah-kaedah yang berkaitan dengan materi permasalahannya. C. Hasil dan Pembahasan Menurut
Taliziduhu
konseppertanggungjawaban,
Ndraha,
konsep
akuntabilitas
konsep
pertanggungjawaban
berawal sendiri
dari dapat
dijelasakandari adanya wewenang. Wewenang di sini berarti kekuasaan yang sah.Menurut
Weber
ada
tiga
macam
tipe
ideal
wewenang,
pertama
wewenangtradisional kedua wewenang karismatik dan ketiga wewenang legal rational.Yang ketigalah ini yang menjadi basis wewenang pemerintah.Dalam perkembanganya, muncul konsep baru tentang wewenang yang dikembangkan oleh Chester I. Barnard, yang bermuara pada prinsip bahwa penggunaan wewenang harus dapat dipertanggungjawabkan. Darwin sebagaimana dikutip Joko Widodo, membedakan konsep pertanggungjawaban menjadi tiga .Pertama , akuntabilitas (accountability), kedua,
responsibilitas
(responsibility)
dan
ketiga
responsivitas
(responsiveness).Sebelum menjelaskan tentang pertanggungajawaban sebagai akuntabilitas
(accountability),
pertanggungjawaban
sebagai
di
sini
akan
responsibilitas
dijelaskan
(responsibility)
lebih
dahulu
dan
sebagai
responsivitas (responsiveness). Responsibilitas (responsibility) merupakan konsep yang berkenaan dengan standar profesional dan kompetensi teknis yang dimiliki administrator (birokrasi publik) dalam menjalankan tugasnya.Administrasi negara dinilai responsibel
apabila
pelakunya
memiliki 4
standard
profesionalisme
atau
kompetensi teknis yang tinggi.Sedangkan konsep responsivitas (responsiveness) merupakan pertanggungjawaban dari sisi yang menerima pelayanan (masyarakat). Seberapa jauh mereka melihat administrasi Negara (birokrasi publik) bersikap tanggap (responsive) yang lebih tinggi terhadap apa yang menjadi permasalahan, kebutuhan, keluhan dan aspirasi mereka. Pertanggungjawaban sebagai akuntabilitas (accountability) merupakan suatu istilah yang pada awalnya diterapkan untuk mengukur apakah dana publik telah digunakan secara tepat untuk tujuan di mana dana publik tadi ditetapkan dan tidak digunakan secara ilegal. Dalam perkembanganya akuntabilitas digunakan juga bagi pemerintah untuk melihat akuntabilitas efisiensi ekonomi program. Usaha-usaha tadi berusaha untuk mencari dan menemukan apakah ada penyimpangan staf atau tidak, tidak efisien apa tidak prosedur yang tidak diperlukan. Akuntabilitas menunjuk pada pada institusi tentang “cheks and balance” dalam sistem administrasi.5 Miriam
Budiarjo
mendefinisikan
akuntabilitas
sebagai
pertanggungjawaban pihak yang diberi kuasa mandat untuk memerintah kepada yang membeeri mereka mandat Akuntabilitas bermakna pertanggungjawaban dengan menciptakan pengawasan melalui distribusi kekuasaan pada berbagai lembaga pemerintah sehingga mengurangi penumpukkan kekuasaan sekaligus menciptakan kondisi saling mengawasi.6 Pengertian Transparansimenurut Mardiasmo, transparansi berarti keterbukaan (opennsess)pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitaspengelolaan seumberdaya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihakpihak yang berkepentingan. Transparansi pada akhirnya akan menciptakan horizontal accountability antara pemerintah daerah dengan masyarakat sehingga tercipta pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan responsive terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat. Transparansi adalah prinsip yang menjamain akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang 5
Amin Rahmanurrasyid, Akuntabilitas dan transparansi dalam pertanggung jawaban pemerintahan Daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, (tesis tahun 2008). Hal. 81 6 Ibid
5
penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaanya serta hasil-hasil yang dicapai.Transparansi adalah adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan.Sedangkan yang dimaksud dengan infoermasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat beradsarkan preferensi publik. Transparansi
berarti
terbukanya
akses
bagi
semua
pihak
yang
berkepentingan terhadap setiap informasi terkait seperti berbagai peraturan dan perundang-undangan, serta kebijakan pemerintah– dengan biaya yang minimal. Informasi sosial, ekonomi, dan politik yang andal (reliable) dan berkala haruslah tersedia dan dapat diakses oleh publik (biasanya melalui filter media massa yang bertanggung jawab). Artinya, transparansi dibangun atas pijakan kebebasan arus informasi yang memadai disediakan untuk dipahami dan (untuk kemudian) dapat dipantau. Transparansi jelas mengurangi tingkat ketidakpastian dalam proses pengambilan
keputusan
dan
implementasi
kebijakan
publik.
Sebab,
penyebarluasan berbagai informasi yang selama ini aksesnya hanya dimiliki pemerintah dapat
memberikan kesempatan
kepada
berbagai
komponen
masyarakat untuk turut mengambil keputusan.Oleh karenanya, perlu dicatat bahwa informasi ini bukan sekedar tersedia, tapi juga relevan dan bisa dipahami publik. Selain itu, transparansi ini dapat membantu untuk mempersempit peluang korupsi di kalangan para pejabat publik dengan “terlihatnya” segala proses pengambilan keputusan oleh masyarakat luas.7 Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 mengalami perubahan mekanisme dan substansi materi tentang pertangungjawaban pemerintah daerah. Berdasarkan kedua peraturan tersebut maka Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah kepada DPRD tidak bersamaan dengan penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD sebagaimana diatur dalam Pasal 298 ayat (1) dan (2) Permendagri Nomor 13 Tahun 2004.
7
Ibid
6
Era otonomi daerah mengakibatkan bergesernya pusat-pusatkekuasaan dan meningkatnya operasionalisasi dan berbagai kegiatan yang semulabanyak dilakukan di pemerintah pusat bergeser kepada pemerintah daerah.Konsekuensi logis pergeseran tersebut harus diiringi dengan meningkatnya good governancedi daerah.8 Dengan
dikeluarkanya
tentangPemerintahan
Undang-Undang
daerah
Nomor
telah
32
mengubah
Tahun
2004
mekanisme
pertanggungjawabanpemerintah daerah. Mekanisme pertangggungjawaban yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dianggap kurang mencerminkan adanyaakuntabilitas dan transaparasi dalam pertanggungjawaban pemerintah daerah.Karena hal tersebut maka dalam Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan PemerintahDaerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada
Dewan
Perwakilan
Rakyat
Daerah
dan
Informasi
Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat ditegaskan bahwa pelaksanaan pertanggungajawaban
pemerintah daerah menggunakan asas
akuntabilitas dan transparansi. Asas akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pejabat publik terhadap msyarakatyang
memberinya
wewenang
untuk
mengurusi
kepentingan
mereka.Setiap pejabat publicdituntut untuk mempertanggungjawabkan semua kebijakan, perbuatan, moral, maupunnetralitas sikapnya terhadap masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Usman Miolo sekretaris BKD pemda Kabupaten Gorontalo yang dimaksud dengan Asas Akuntabilitas merupakan suatu proses menyelenggaraan Negara yang mana setiap perbuatan pemerintah dapat di pertanggung jawabkan.9 Lebih lanjut lagi dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan cara melakukan wawancara dengan Ibu Sri Dewi R. Nani,SH.,MH kepala Bagian Hukum Pemda Kabupeten Gorontalo menunjukkan Dalam Penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten Gorontalo sudah memenuhi asas akuntabilitas dan transparansi. Adapun yang menjadi Ukuran dapat dilihat di berbagai bidang seperti bidang keuangan yang telah mendapatkan wajar Tanpa Pengecualian sebanyak 3 kali. Dalam bidang 8
Amin Rahmanurrasjid. 2008, Akuntabilitas dan transparansi dalam pertanggungjawaban pemerintah daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik di daerah.Semarang. 9
wawancara tanggal 25 November 2013
7
Kepegawaian penerapan disiplin PP 53 yang melanggar akan mendapatkan sangsi mulai dari sedang, ringan, dan berat.10 Hal ini dapat dilihat dari kasus Dari tahun 2012 sampai dengan sekarang ada 14 orang PNS yang melakukan pelanggaran 3 diantaranya terlibat kasus korupsi sehingga langsung di jatuhi sangsi pemecatan. Salah satu fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah adalah pelayanan publik.Peraturan perundangan Indonesia telah memberikan landasan untuk penyelenggaraan pelayanan publik yang berdasarkan atas Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB). Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme menyebutkan asas-asas tersebut, yaitu Asas Kepastian Hukum, Transparan, Daya Tanggap, Berkeadilan, Efektif dan Efisien, Tanggung Jawab, Akuntabilitas dan Tidak Menyalahgunakan Kewenangan. Asas ini dijadikan sebagai dasar penilaian dalam peradilan dan upaya administrasi, disamping sebagai norma hukum tidak tertulis bagi tindakan pemerintahan. Meskipun merupakan asas, tidak semuanya merupakan pemikiran yang umum dan abstrak, dan dalam beberapa hal muncul sebagai aturan hukum yang konkret atau tertuang secara tersurat dalam pasal undang-undang serta mempunyai sanksi tertentu. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih berdasarkan prinsip-prinsippokok good and clean governance, setidaknya dapat dilakukan melalui prioritas program: a. Penguatan fungsi dan peran lembaga perwakilan Penguatan fungsi kelembagaan mempunyai peran penting dalam mewujudkan system pemerintahan yang baik.Lembaga perwakilan yang mempunyai fungsi controlling terhadap penyelenggaraan pemerintahan.DPRD Kabupaten Gorontalo merupakan lembaga perwakilan rakyat kabupaten Gorontalo untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja dari pemerintah.Dalam melaksanakan fungsinya bila dikaitkan dengan asas akuntabilitas dan transparansi dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi di Kabupaten Gorontalo sudah berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari berbagai agenda sidang yang dilakukan. b. Profesionalitas dan integritas aparatur pemerintah 10
wawancara tanggal 25 November 2013
8
Berdasarkan hasil wawancara dengan seorang narasumber
Bapak
Feriyanto Harun terungkap bahwa tugas pokok pemerintahan modern pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat, dengan kata lain, ia tidak diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi tercapainya tujuan bersama.Seiring dengan dinamika dan kompleksnya tuntutan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah tidak lagi dapat mengklaim dirinya sebagai satu-satunya sumber kekuasaan yang bersih.Program yang digulirkan oleh pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam penerapan asas akuntabilitas salah satunya pelalui program GM (Government mobile) yang melibat seluruh instansi pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Lebih lanjut dikatakan bahwa dalam setiap kegiatan GM di setiap kecamatan ditekankan oleh Bapak Bupati agar setiap instansi mulai dari pimpinan sampai pada staf kiranya dapat melakukan pelayanan dengan diistilakan jemput bola, artinya pemerintah dengan gerakan GM ini pemerintah langsung bersentuhan dengan berbagai kebutuhan masyarakat tanpa masyarakat itu sendiri datang ke kantor. Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa jumlah pegawai di kabupaten gorontalo berjumlah 6540 orang, dari data diatas dapat di simpulkan bahwa tingkat pendidikan pegawai lebih dominan pada tingkat pendidikan (sarjana) S1 dengan jumlah 3022 atau 46 %. Untuk Pendidikan S2 dengan jumlah 357 atau 5,4%, Untuk pendidikan S3 dengan jumlah 7 orang atau 0,1%, dan untuk pendidikan SD sampai D3 berjumlah 3154 orang atau 48,2%. Bila dilihat dari penempatan pegawai sesuai dengan kemampuan dan tinjang pendidikan diharapkan akan berdampak pada terwujudnya asas akuntabilitas dan transparansi di kabupaten Gorontalo. hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan salah seorang pejabat BKD Kabupaten Gorontalo Usman Miolo dimana dikatakan bahwa penempatan pegawai dalam untuk mengisi jabatan-jabatan strategi sudah sesuai dengan bidang ilmu yang dimiliki, sebagai contoh untuk berpendidikan sebagai guru maka hal ini di tempatkan sebagai tenaga pendidik. Demikian halnya dengan tenaga
9
teknis.11Pendapat yang sama dikemukakan oleh Ferianto Harun, SH.,MH salah seorang pegawai di kantor pelayanan masyarakat, beliau mengatakan untuk menempatan pegawai khususnya teknisi di Kabuapten Gorontalo sudah sesuai dengan jenjang pendidikan dan bidang ilmu yang dimiliki12, hal ini menurutnya untuk menjalankan sistim pemerintahdibutuhkan profesionalisme dari aparat itu sendiri sehingga pelayanan public dapat berjalan sesuai dengan amanat undang-undang. c. Penguatan partisipasi masyarakat Sistem kepemerintahan yang baik adalah partisipasi, yang menyatakan semua institusi governance memiliki suara dalam pembuatan keputusan, hal ini merupakan landasan legitimasi dalam sistem demokrasi, good governance memiliki kerangka pemikiran yang sejalan dengan demokrasi dimana pemerintahan
dijalankan
sepenuhnya
untuk
kesejahteraan
dan
kemakmuranrakyat, dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Pemerintah yang demokratis tentu akan mengutamakan kepentingan rakyat, sehingga dalam pemerintahan yang demokratis tersebut penyediaan kebutuhan dan pelayanan publik merupakan hal yang paling diutamakan dan merupakan ciri utama dari good governance. Melihat model pertanggungjawaban pemerintah daerah yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, maka sifat laporan pertanggungajawaban pemerintah daerah tersebut lebih cenderung bersifat progress report.13Kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta keuangan yang dilakukan dalam satu tahun anggaran merupakan bagian tidak terpisahkan dari program jangka menengah (lima tahunan). Tahapan dari proses atau bagian dari misi yang harus dilakukan dalam upaya memberi kontribusi
terhadap
pencapaian
visi
(jangka
panjang)Kabupaten
Gorontalo.Kabupaten Gorontalo dengan visi Cerdas, Kreatif, dan Berwawasan Lingkungan menuju Masyarakat yang Sejaterah dan Madani.Mengacu pada visi tersebut Kabupaten Gorontalo dalam meningkatkan kualitas pelayanan yang berdasarkan pada asas akuntabilitas dan transparansi menempatkan Kabupaten 11
wawancara tanggal 8 Oktober 2013 wawancara tanggal 8 Oktober 2013 13 Bambang Yudoyono, Otonomi Daerah dan Pengembangan SDM Aparatur Pemerintah daerah dan Anggota DPRD, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2003, hal.83. 12
10
Gorontalo mendapatkan penghargaan Wajar tanpa pengecualian sebanyak tiga kali.Berdasarkan hasil wawancara dengan kantorbagian pengaduan masyarakat Kabupaten Gorontalo14. Hukuman disiplin adalah hukuman yangdijatuhkan kepada PNS karena melanggarperaturan disiplin PNS. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, PejabatPembina
Kepegawaian
Daerah
Provinsi,
dan
PejabatPembina
Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kotaadalah sebagaimana dimaksud dalam peraturanperundang-undangan
yang
mengatur
wewenangpengangkatan,
pemindahan, dan pemberhentianPNS. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan kasus pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil di lingkungan Kabupaten Gorontalo pada tahun 2012 sampai dengan sekarang ada 14 orang PNS yang melakukan pelanggaran 3 diantaranya terlibat kasus korupsi sehingga langsung di jatuhi sangsi pemecatan. Langkah seperti ini dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Gorontalo untuk bagaimana menerapkan disiplin sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negari sipil. Sebagaimana yang telah diuraiakn di atas bahwa dari 14 pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Gorontalo 3 diantaranya melakukan tindak pidana korupsi.Dari hasil penelitian yang dilakukan ketiga orang pegawai tersebut melakukan tindak pidana korupsi yang secara hukum yang berlaku telah diputus bersalah oleh pengadilan negeri limboto. Implementasi asas akuntabilitas dan transparansi pada pelaksanaan pertanggungjawaban pemerintah daerah di Kabupaten Gorontalo tidak begitu mendapat tanggapan dari masyarakat. Hal ini bisa terjadi karena apabila dilihat dari materi Informasi yang disampaikan oleh pemerintah melalui kepala-kepala dinas merupakan informasi yang bersifat makro tentang jalanya pemerintahan kabupaten dalam 1 (satu) tahun sehingga seringkali sulit untuk dapat dipahami dan dimengerti oleh masyarakat. Peran masyarakat dan swasta dalam pembangunan daerah akan semakin besar dan menentukan. Perlu kita sadari tanpa meningkatkan partisipasi masyarakat dan swasta, otonomi akan kehilangan makna dasarnya. Melalui
14
wawancara tanggal 8 Oktober 2013
11
otonomi pemerintah daerah mempunyai peluang lebih besar untuk mendorong dan memberi motifasi pembangunan daerah yang kondusif, sehingga akan munculnya kreasi dan inovasi masyarakat yang dapat bersaing dengan daerah lain. Disamping itu daerah dapat membangun pusat pertumbuhan daerah, mengingat daerah lebih akrab dengan masyarakat dan lingkungannya. Pemberdayaan
masyarakat
dan
swasta
sama
pentingnya
dengan
peningkatan pengetahuan, perluasan wawasan, dan peningkatan aparatur/birokrasi bagi pelaksana tugas, yang sesuai dengan fungsi dan profesi masing-masing. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa kurang adanya tanggapan dari masyarakat dalam menunjang dalam pelaksanaan otonomi daerah tersebut dapat dilihat dari kurang maksimalnya masyarakat menanggapi Informasi laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) yang disampaikan kepada Pemerintah Daerah juga karena sebagian karena masyarakat kurang percaya bahwa tanggapan mereka akan direspon dan mendapat tindaklanjut yang mereka inginkan. Dalam Pasal 27 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daeran dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat, disebutkan bahwa tata cara penyampaian informasi dan tanggapan atau saran dari masyarakat atas Informasi LPPD akan lebih lanjut diatur
dengan
Peraturan
Menteri.
Peraturan
yang
tersebut
dapatdijadikan pegangan bagi Pemda untuk menindaklanjuti
sebanrnya aduan dari
masyarakat, tetapi sayangnya sampai saat ini peraturan sebagai tindaklanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tersebut belum terbit. Kendala lain yang dihdapi dalam implementasi akuntabilitas dan transparasi dalam pertanggungjawaban Pemerintah Daerah adalah bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 ditentuan bahwa Gubernur melakukan evaluasi terhadap LPPD Kabupaten Kota. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang pejabat BKD Kabupaten Gorontalo Usman Miolo mengatakan bahwa sebaiknya Gubernur sebagai pimpinan daerah tingkat I melakukan evaluasi yang kemudian hasil evaluasi tersebut disampaikan kepada pemerintah daerah dan Pemerintah pusat nantinya dapat dijadikan sebagai dasar evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten dan dapat dijadikan dasar bagi pemerintah untuk
melakukan
pembinaan 12
dalam
penyelenggaraan
pemerintahan
kabupaten/kota. Sayangnya evaluasi ini sampai saat ini belum dapat dilakukan oleh Gubernur.15 Menurt penulis masalah birokrasi
juga merupakan kendala dalam
pelaksanaan asas akuntabilitas dan transparansi. Dalam kenyataan birograsi adalah untuk menjalankan penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan pelayanan umum. Birokrasi seolah-olah memberi kesan adanya suatu proses panjang yang berbelit-belit, apabila masyarakat akan menyelesaian suatu urusan kepada aparatur, kinerja birikrasi dipandang sebagai penghambat. Kesan umum terhadap kinerja birokrasi oleh masyarakat senantiasa diaitkan dengan segala sesuatu yang serba lamban, lambat dan berbelit-belit serta formalitas.Dalam penyelesaian urusan kinerja birokrasi selalu mendapatkan hambatan yang memakan waktu, sehingga selalu tertunda penyelesaiannya.Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan masyarakat Bapak Zubair Umar.16Lebih lanjut dijelaskan walaupun pemda Kabupaten Gorontalo telah menerapkan sistim GM bukan berarti semua kepentingan masyarakat dalam dilayani dengan baik.Program GM yang di jalankan oleh pemerintah hanyalah bersifat sementara karena hal ini hanya merupakan suatu program yang di gagas oleh jamannya Bupati David Bobihu. D. Simpulan Asas
Akuntabilitas
dan
Transparansi
sangat
penting
dalam
mewujudkan
pemerintahan yang baik bersih dari korupsiUraian mengenai fenomena korupsi dan berbagai dampak yang ditimbulkannya telah menegaskan bahwa korupsi merupakan tindakan buruk yang dilakukan oleh aparatur birokrasi serta orang-orang yang berkompeten dengan birokrasi. Korupsi dapat bersumber dari kelemahan-kelemahan yang terdapat pada sistem politik dan sistem administrasi negara dengan birokrasi sebagai prangkat pokoknya Hambatan penerapan asas akuntabilitas dan transparansi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik bersih dari korupsi di Kabupaten Gorontalo terletak pada tingkat partisipasi masyarakat dalam pemahami Informasi laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang masih rendah selain itu hambatan yang ditemui tergantung pada pemimpinnya sendiri, walaupun kinerja pekerja dan system yang ada baik namun bila pempimpinnya tidak mengikuti regulasi yang ada maka akan sulit 15
Wawancara tanggal 3 Desember 2013 wawancara tanggal 26 November 2013
16
13
menjalankan asas akuntabilitas dan transpari di daerah, pendidikan apatur Negara yang masih di dominasi perpendidikan minimal D3, birokrasi yang berbelit-belit. Saran Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik di daerahdiperlukan sinergi antara komponen dalam good governance yaitu pemerintah,masyarakat dan swasta. Agar implementasi akuntabilitas dan transparansidalam terlaksana dengan baik maka : 1. Diperlukan partisipasi aktif dari masyarakat dan swasta untu memberi tanggapan atas Informasi Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah yang telah disampaikan kepada masyarakat. Karena dengan adanya tanggapan dari masyarakat dan swata dapat dijadikan evaluasi dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Gorontalo. 2. Kepada pemerintah juga segera menerbitkan Peraturan yang mengatur mekanisme penanganan penagduan atas Informasi Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah yang telah disampaikanPemerintah Kabupaten kepada masyarakat, mengupayakan pelayanan yang tidak terkesan berbelit-belit.
DAFTAR PUSTAKA
Amin Rahmanurrasyid, (tesis tahun 2008). Akuntabilitas dan transparansi dalam pertanggung jawaban pemerintahan Daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, Nasution, Bahder Johan, 2008, Metode Penelitian Hukum. Cetakan Pertama Penerbit Mandar Maju. Bandung. C.S.T Kansil, 1976. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, PN Balai Pustaka, Jakarta. H.Bohari, 1999.Pengawasan Keuangan Negara, Rajawali Press, Jakarta. HAW Widjaja, 2001. Otonomi Daerah dan Daerah Otonom, Rajawali Pres, Jakarta. Ishaq, 2007.Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta. Victor M. situmorang ; Jusuf Juhir, 1998. Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkup Aparatur Pemerintah, Rineka Cipta, Jakarta. Sudikno Matakusumo 1985. Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberti, Yogyakarta. ------------, 2006 .Penemuan Hukum Sebuah Pengantar liberty, Yogyakarta. Sudarto, 1997 Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung. 14
Sujanto, beberapa pengertian di bidang Pengawasan, Ghalia Indonesia. Soerjono Soekanto, 1982, Pengantar Penelitiah Hukum, UI Press, Jakarta. Syaukani HR., Afan Gaffar dan Ryas Rasyid, Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002 Mudjarat Kuncoro, 2004, Otonomi Daerah dan Penanggulangan Daerah (Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang, Erlangga, Jakarta. Mahfud MD, 2000. Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia : Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketetanegaraan, Rineka Cipta Cipta, Jakarta. Mudrajad Kuncoro, 2004, Otonomi dan Pembangunan perencanaan, strategi, dan peluang,Erlangga, Jakarta.
Daerah
(reformasi
Prayudi, 1981.Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta. H. Ibrahim Lubis, 1985. Pengendalian dan Pengawasan Proyek dalam manajemen, Ghalia Indonesia, Jakarta. Wahyudi Kumorotomo, 1999. Etika Administrasi Negara, PT Raja Grafndo Persada, Jakarta. Departemen Pendidikan Nasional, 2005.Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ketiga, Balai Pustaka, Jakarta. Undang-undang Dasar 1945 Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-undang No 28 tahun penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Peraturan pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Permendagri Nomor 13 Tahun 2004 http://hizbut-tahrir.or.id./2013/01/03/refleksi-akhir-tahun-2012-hti-2-korupsi-belumberhenti
15
