PENENTUAN PUSAT PUSAT PENGEMBANGAN DI WILAYAH PESISIR PANTAI DAN LAUT Oleh : Ir Kartika Listriana Wilayah pesisir dan laut memiliki karakteristik yang berbeda dengan wilayah daratan. Karakteristik khusus wilayah laut menyangkut sifat dinamis sumber yang relatif sukar untuk diprediksi eksistensinya, apalagi jika dilihat dalam kurun waktu tertentu, misalnya keberadaan ikan, mangrove, terumbu karang, dll. Secara ekologis wilayah pesisir dan laut juga tidak bisa dibatasi secara administratif. Wilayah pesisir dan laut seyogyanya dapat diakses oleh masyarakat umum (open access) dan kepemilikannya tidak bisa secara mutlak dikuasai satu pihak tertentu (common property). Hal ini ternyata cenderung menimbulkan problematika yang cukup kompleks dalam pengelolaannya. Konflik pemanfaatan ruang di wilayah pesisir dan laut merupakan salah satu isu negatif yang sering muncul akibat banyaknya sektor dan pihak yang saling memprioritaskan kepentingannya, seperti pariwisata, perhubungan laut, perikanan, pertambangan, masyarakat umum maupun swasta. Oleh karena itu, penataan ruang wilayah pesisir dan laut mutlak dilakukan. Mengikuti perkembangan ilmu perencanaan wilayah dan kota maupun praktek penerapan rencana wilayah dan kota yang berkembang di Indonesia, wilayah pesisir dan laut belum sepenuhnya mendapat perhatian khusus. Dibentuknya Departemen Kelautan dan Perikanan yang mengakomodasi satu unit kerja yaitu Direktorat Tata Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil-Ditjen Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil ternyata cukup signifikan mengembangkan dan menerapkan konsepkonsep penataan ruang wilayah pesisir dan laut, sehingga saat ini banyak pihak yang mulai memperhatikan penataan ruang wilayah pesisir dan laut sebagai suatu hal yang penting. Penataan ruang wilayah pesisir dan laut termuat dalam suatu produk rencana tata ruang yang diharapkan menghasilkan tujuh materi pokok sebagai keluarannya, yaitu: (i) strategi pemanfaatan ruang; (ii) rencana struktur tata ruang; (iii) rencana kawasan lindung yang terdiri dari zona preservasi/zona inti, zona konservasi, dan zona penyangga ; (iv) rencana pola pemanfaatan ruang yaitu rencana zonasi pemanfaatan misalnya zona wisata bahari, permukiman,perikanan, dsb.; (v) rencana kawasan tertentu dan prioritas; (vi) rencana pembangunan sarana/ prasarana (infrastruktur); serta (vii) rencana investasi. Struktur Tata Ruang berfungsi memberi kerangka pengembangan bagi wilayah pesisir dan laut, dan merupakan suatu wujud struktural yang menggambarkan hirarki pusat pengembangan suatu kawasan, mulai dari penentuan pusat pengembangan primer, sekunder, tersier maupun lokal. Di dalam Tata Ruang juga tergambar interaksi antar zona yang ditunjukkan dengan penentuan jaringan transportasi misalnya rencana pengembangan jaringan transportasi darat dan laut, rencana pengembangan alur pelayaran, dan rencana pengembangan dermaga/ pelabuhan. Penentuan suatu pusat pengembangan ternyata memerlukan suatu
kajian mendalam yang terkait dengan faktor-faktor pendukungnya serta kriteria-kriteria pusat pengembangan tersebut. Selama ini, pusat pengembangan suatu kawasan atau wilayah lebih berorientasi kepada kriteria atau indikator pusat pengembangan yang berorientasi di wilayah daratan. Penentuan pusat pengembangan di wilayah pesisir dan laut mempunyai kriteria atau indikator yang berbeda dengan wilayah daratan, karena perbedaan karakteristiknya. Perbedaan karakteristik utama yang sangat menonjol antara pusat pengembangan di wilayah daratan dengan pusat pengembangan di wilayah pesisir dan laut dapat ditunjukkan melalui sifat keterkaitan antara desa dengan kota sebagai karakteristik utama pembangunan di wilayah daratan. Di wilayah daratan, tumbuh dan kembangnya desan sangat tergantung pada kemampuan kotanya yang berperan sebagai pusat pengembangan. Sementara, wilayah laut dan pesisir dapat berkembang dan tumbuh tanpa melalui dorongan atau rangsangan dari kota. Penentuan faktor pusat pengembangan di kawasan pesisir akan didekati melalui pengembangan konsep pusat-pusat pelayanan yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli, yaitu Pusat Pertumbuhan dalam ruang ekonomi (Perroux), Pusat Pertumbuhan dalam dimensi geografis (Boudeville), Ukuran, lokasi, distribusi dan pengelompokkan kegiatan ekonomi (Christaller & Losch), spreadbackwash effect (Myrdal), dan trickling down-polarization effect (Hirschman). Pusatpusat pengembangan di wilayah pesisir dan laut dapat diindikasikan oleh berkembangnya suatu kawasan atau wilayah yang menjadi pusat-pusat kegiatan ekonomi, pusat-pusat pelayanan jasa dan pusat-pusat transportasi laut. Lokasi yang ditetapkan sebagai pusat pengembangan merupakan penggerak kegiatan bagi kawasan-kawasan lain di sekitarnya atau bahkan berpengaruh pada wilayah yang lebih luas. Karakteristik khusus dari pengembangan wilayah pesisir dan laut ternyata mempengaruhi dasar pemikiran untuk memformulasikan suatu mekanisme standar yang dapat diterapkan untuk menentukan suatu pusat pengembangan. Hal ini juga dimaksudkan untuk memberikan suatu dasar teknis dalam memutuskan suatu arahan pengembangan yang mempertimbangkan perhitungan-perhitungan kuantitatif maupun kualitatif sehingga memberikan hasil yang dapat meminimalisasi dampakdampak negatif yang biasanya muncul akibat suatu keputusan/kebijakan, misalnya degradasi lingkungan, banjir, dll. Penentuan pusat-pusat pengembangan bertujuan untuk menyusun suatu kebijakan dalam rangka mengambil keputusan untuk menetapkan suatu lokasi di wilayah pesisir dan laut yang berpotensi untuk dikembangkan dan diharapkan dapat memberikan ‘trickling down effect’ kepada wilayah di sekitarnya. Secara makro, penentuan pusat pengembangan ini dapat mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi regional maupun nasional serta mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penentuan pusat-pusat pengembangan memiliki beberapa sasaran, yaitu: mengidentifikasi faktor-faktor, variabel dan indikator yang mempengaruhi penentuan pusat pengembangan; merumuskan formulasi perhitungan analisis penentuan pusat pengembangan ; merumuskan kebijakan pengembangan suatu wilayah berdasarkan analisa kuantitatif ; menetapkan kriteria pusat pengembangan ; menentukan lokasilokasi yang potensial untuk dikembangkan; dan merumuskan keterkaitan fungsi antar pusat-pusat pengembangan .
Pemilihan Metode Analitic Hierarchy Process (AHP) Seperti telah dipaparkan diatas bahwa penentuan pusat-pusat pengembangan di wilayah pesisir dan laut agak berbeda dengan penentuan pusat-pusat pengembangan di wilayah darat akibat perbedaan karakteristiknya. Oleh karena itu hirarki yang dikembangkan untuk pusat-pusat pengembangan di wilayah pesisir dan laut akan mempunyai karakteristik yang berbeda dengan hirarki di wilayah daratan. Ada suatu kemungkinan, sebuah desa dapat menjadi pusat pengembangan meski tidak mempunyai hirarki secara langsung dengan kota-kota besar lainnya, tetapi justru memiliki hirarki langsung dengan kota-kota di luar negeri. Sebagai contoh, misalnya Kep. Karimata di Kalimantan Barat yang mempunyai jalur ekspor hasil perikanan langsung ke Hongkong. Hal ini juga mempengaruhi kompleksitas faktor yang mempengaruhi penentuan suatu pusat pengembangan, terutama di wilayah pesisir dan laut. Melihat latar belakang tersebut, maka salah satu metode yang relevan untuk penentuan pusat pengembangan adalah menggunakan Analitic Hierarchy Process (AHP). Proses hirarki analitik adalah suatu model yang luwes yang memungkinkan kita mengambil keputusan dengan mengkombinasikan pertimbangan dan nilai-nilai pribadi secara logis. Ada tiga prinsip dasar dari Proses Hirarki Analitik, yaitu: menggambarkan dan menguraikan secara hirarkis, yang kita sebut menyusun secara hirarkis yaitu memecahmecah persoalan menjadi unsur-unsur yang terpisah-pisah; pembedaan prioritas dan sintesis, yang kita sebut penetapan prioritas, yaitu menentukan peringkat elemen-elemen menurut relatif pentingnya ; dan konsistensi logis, yaitu menjamin bahwa semua elemen dikelompokkan secara logis dan diperingkatkan secara konsisten sesuai dengan suatu kriteria yang logis. (sumber : Pengambilan Keputusan, Thomas L. Saaty) Hirarki merupakan alat mendasar dari pikiran manusia. Mereka melibatkan pengidentifikasian elemen-elemen suatu persoalan, mengelompokkan elemen-elemen itu ke dalam beberapa kumpulan yang homogen, dan menata kumpulan-kumpulan ini pada tingkat-tingkat yang berbeda. Hirarki yang paling sederhana berbentuk linier, yang naik atau turun dari tingkat yang satu ke tingkat yang lain. Sementara itu hirarki yang paling kompleks berupa jaringan (network) dengan berbagai bentuk elemen yang saling berinteraksi. Dalam penentuan pusat-pusat pengembangan di wilayah pesisir dan laut ini, AHP digunakan sebagai dasar untuk menentukan bobot dari masing-masing faktor, variabel, maupun indikator yang mempengaruhi keputusan untuk menentukan pusat pengembangan di wilayah pesisir dan laut ini.
Faktor Pendukung Kawasan Berdasarkan analisa secara akademis, ada beberapa faktor yang dapat mendukung suatu kawasan, khususnya wilayah pesisir dan laut menjadi pusat pengembangan bagi kawasan
lainnya. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan suatu kawasan menjadi pusat pengembangan adalah struktur ekonomi, aksesibilitas, potensi sumber daya, infrastruktur, kebijakan pemerintah (political will), dan kondisi fisik Secara hirarki, faktor-faktor tersebut tentunya dipengaruhi oleh banyak variabel. Penjabaran variabel yang mendukung faktor tersebut tentunya sangat terkait pula dengan tujuan utama yaitu penentuan pusat pengembangan. Struktur ekonomi dipengaruhi oleh skala kegiatan, yaitu : pelayanan dan kapasitas produksi (stock assesment) ; dominasi kegiatan, yaitu variasi kegiatan dan jumlah tenaga kerja ; dan tenaga kerja, yaitu kualitas tenaga kerja dan ketersediaannya. Sementara faktor aksesibilitas dipengaruhi oleh variabel : waktu (cepat atau lambat), dan jarak (jauh atau dekat). Faktor potensi ekonomi dipengaruhi oleh : pusat koleksi distribusi yang terdiri dari volume bongkar muat, besaran pasar (bisa layani daerah lain) dan pusat pengembangan, yaitu jumlah transaksi dan produksi eksisting. Faktor infrastruktur dipengaruhi oleh transportasi laut, darat dan udara (ketersediaan moda dan jalurnya, serta kualitasnya) ; infrastruktur penunjang (kelengkapan dan kualitas infrastruktur) ; dan jasa (fasilitas telekomunikasi, kualitas utilitas dan infrastruktur jasa). Faktor kebijakan pemerintah dipengaruhi oleh rencana investasi (stabilitas ekonomi dan konsistensi kebijakan) dan keputusan politik (keamanan dan legal sistem). Lalu faktor yang terakhir, yaitu kondisi fisik dipengaruhi oleh topografi (ketersediaan dan kepemilikan lahan), dan geologi (bencana dan kekuatan lahan).
CONTOH ANALISIS PENENTUAN PUSAT PENGEMBANGAN DI WILAYAH PANTAI BARAT SUMATERA DENGAN METODE CLUSTERING seluruh indikator pada masing-masing lokasi studi. Hasil total data terbobot tersebut merupakan skor indeks yang dimiliki oleh masing-masing lokasi; (5) Mengurutkan skor dari yang terendah sampai yang tertinggi; (6) Menjumlah seluruh data terbobot untuk seluruh indikator pada masingmasing lokasi studi. Hasil total data terbobot tersebut merupakan skor indeks yang dimiliki oleh masing-masing lokasi. (7) menyusun interval kelas untuk masing-masing cluster dan mengelompokkan lokasi-lokasi pada wilayah studi berdasarkan kesesuaian indeks masing-masing lokasi dengan interval kelas yang telah dibentuk. Pengelompokkan pusat pengembangan wilayah pesisir pada wilayah pesisir Sumatera ini merupakan contoh obyek kasus yang dijadikan sampel untuk menginformasikan bagaimana teknis penilaian dengan metode clustering melalui penilaian faktor-faktor pusat pengembangan yang telah dihasilkan dari metode AHP yang telah dilakukan pada analisis sebelumnya. Sehingga, apabila terdapat kejanggalan yang terlihat pada output adalah akibat adanya kesalahan dalam proses input data, karena data dan informasi yang diproses masih berupa hasil data dan informasi berdasarkan asumsiasumsi yang dibangun oleh tim analisis karena adanya keterbatasan waktu dan kurangnya data yang diperoleh.
APLIKASI MODEL ANALISIS PENENTUAN PUSAT PENGEMBANGAN Ruang lingkup wilayah studi adalah kawasan pesisir barat Sumatera yang terdiri dari 19 kota/kabupaten yang terdiri dari Banda Aceh, Aceh Besar, Aceh Barat, Aceh selatan, Medan, Sibolga, Nias, Tapanuli Tengah, Mandailing Natal, Padang, Padang PAriaman, Bengkulu, Bengkulu selatan, Bengkulu Utara, Bandar Lampung, Sabang, Pesisir Selatan, Lampung Barat, dan Tanggamus. Dalam membantu mengidentifikasikan kelompok pusat pengembangan dapat menggunakan metode clustering dengan teknik pengelompokkan
melalui metode statistik sederhana yakni dengan menentukan interval kelas indeks. Tahapan yang dilakukan adalah: (1) Menginventarisasi data mentah dari berbagai sumber baik dari data sekunder ataupun dari data lapangan; (2) Melakukan penilaian data secara proporsional per masing-masing indikator yakni dengan membagi data mentah dari suatu faktor pada suatu wilayah dengan jumlah keseluruhan jumlah data mentah dari semua lokasi studi khusus untuk faktor tersebut. Hal yang sama dilakukan untuk penentuan data proporsional pada wilayah lain dan faktor-faktor yang lain pada masingmasing lokasi studi; (3) Menghitung data terbobot yakni dengan mengalikan data proporsional yang telah dihasilkan dengan bobot pada masing-masing faktor di masing-masing lokasi studi; (4) Menjumlahan seluruh data terbobot untuk KABUPATEN KLUNGKUNG Metode analisis penentuan pusat pengembangan di wilayah pesisir dan laut ini telah diterapkan pada analisis pekerjaan penyusunan rencana tata ruang pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Klungkung-Bali. Berikut ilustrasi output yang dihasilkan pada wilayah studi: PULAU JAWA Metode analisis penentuan pusat pengembangan di wilayah pesisir dan laut ini telah pula diterapkan pada analisis pekerjaan penyusunan rencana tata ruang pesisir dan kelautan nasional (regional marine planning) wilayah Pulau Jawa. Pusat Pengembangan Pesisir dan Kelautan merupakan suatu wilayah yang memiliki potensi sebagai stimulan pengembangan wilayah pesisir dan kelautan, dengan kemampuan melayani kebutuhannya sendiri, bahkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi bagi daerah lain di sekitarnya. Tujuan penentuan Hirarki Pusat Pengembangan Pesisir dan Kelautan adalah untuk meningkatkan keterkaitan (intra dan antar) wilayah dan keterkaitan ekonomi, sekaligus merangsang peningkatan dan pertumbuhan ekonomi kegiatan-kegiatan usaha pesisir. Dalam rangka penentuan Pusat Pengembangan Pesisir dan Kelautan di Wilayah Pulau Jawa, maka digunakan sejumlah pertimbangan (asumsi) sebagai berikut: Kabupaten/Kota yang memiliki tingkat keterhubungan (aksesibilitas) yang tinggi, baik secara internal (dala kawasan), maupun terhadap wilayah-wilayah lain, khususnya dengan wilayah pesisir lainnya dan wilayah daratan melalui keberadaan Sistem Jaringan Jalan Darat. Dengan demikian Pusat Pengembangan Pesisir dan Kelautan yang terpilih memiliki kemampuan yang baik dalam mendukung mobilitas dan distribusi manusia dan barang. Kabupaten/Kota yang memiliki potensi ekonomi, dengan demikian dapat terjalin suatu keterpaduan antara kawasan yang berfungsi sebagai pusat produksi dengan kota
sebagai pusat jasa dan pengolahan, sekaligus pusat distribusi hasil produksi dan pengolahan. Kabupaten/Kota yang memiliki potensi sebagai inlet-oulet wilayah pesisir, baik dalam lingkup regional, nasional dan internasional melalui keberadaan dan kinerja Pelabuhan Laut yang berada pada kota bersangkutan. Dengan demikian Pusat Pengembangan Pesisir dan Kelautan yang terpilih memiliki kemampuan yang tinggi sebagai gerbang keluar-masuk manusia dan barang dalam lingkup regional, nasional dan internasional. Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai pusat kegiatan (PKN, PKW dan PKL) berdasarkan kebijakan penataan ruang nasional. Dengan demikian Pusat Pengembangan Pesisir dan Kelautan yang terpilih memiliki keselarasan dan konsistensi dengan struktur ruang wilayah nasional dimasa yang akan datang. Kabupaten/Kota dengan kondisi fisik dan lingkungan pesisir dan laut yang mendukung pengembangan aktivitas kegiatan usaha pada sektor kelautan dan perikanan. Kabupaten/Kota dengan kondisi sosial ekonomi dan sosial budaya yang mendukung pengembangan wilayah pesisir dan laut. Proses penentuan Pusat Pengembangan Pesisir dan Kelautan di Wilayah Pulau Jawa dilakukan dengan terlebih dahulu menetapkan nominasi (daftar) pusat-pusat pengembangan yang akan dinilai kemampuannya sebagai Pusat Pengembangan Pesisir dan Kelautan. Penentuan nominasi pusat-pusat pengembangan didekati berdasarkan satuan administrasi Kabupaten/kota di wilayah pesisir Pulau Jawa. Sehingga secara keseluruhan terdapat 60 Kabupaten/ Kota pesisir yang ditetapkan sebagai nominasi pusatpusat pengembangan pesisir dan kelautan. Proses penilaian terhadap Kabupaten/Kota pesisir untuk ditentukan hirarkinya sebagai Pusat Pengembangan Pesisir dan Kelautan di Wilayah Pulau Jawa yang terdiri dari ‘Pusat Primer’, ‘Pusat Sekunder’, ‘Pusat Tersier’ dan ‘Pusat Lokal’. Adapun proses penilaian tersebut dilakukan berdasarkan sejumlah variabel, indikator, dan kriteria serta parameter penilaian. Sehingga dihasilkan hasil akhir penilaian nominasi kotakota sebagai Pusat Pengembangan Pesisir dan Kelautan Sebagai hasilnya, dari 60 Kabupaten/Kota pesisir yang dinominasikan sebagai Pusat Pengembangan Pesisir dan Kelautan di Wilayah Pulau Jawa terpilihlah tiga Pusat Primer yang terdiri dari Jakarta, Surabaya dan Cilacap, dan secara keseluruhan telah mewakili wilayah pesisir utara dan pesisir selatan Pulau Jawa. Sedangkan kabupaten/ kota yang terpilih sebagai Pusat Sekunder ada enam kota pesisir, yaitu Kabupaten Serang (Banten), Kota Cirebon, Kabupaten Sukabumi (Jawa Barat), Kota Semarang (Jawa Tengah), Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Trenggalek (Jawa Timur). selanjutnya, didapati pula 14 Kabupaten/Kota pesisir lainnya sebagai Pusat Tersier yang tersebar di pesisir utara dan pesisir selatan Pulau Jawa, dan 37 lainnya terpilih sebagai Pusat Lokal.
