PENELANTARAN RUMAH TANGGA ( Kajian Hukum dan Gender )

MUWAZAH ISSN 2502-5368 (Paper) ISSN 2085-8353 (Online) Vol. 8, No.1, Juni 2016 Website : http://e-journal.stain-pekalongan.ac.id/index.php/Muwazah

PENELANTARAN RUMAH TANGGA ( Kajian Hukum dan Gender ) Nurbaity Prastyananda Fakultas Hukum Universitas Muhammmadiyah Yogyakarta Email: [email protected]

Abstract: This paper examines the neglect of household in the perspective of law and gender. The argument, which was developed in this study is that neglect of household as one form of domestic violence, which legally regulated clearly and firmly in the Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence. Sociologically, neglect of household, related to the construction of gender in the context of patriarchal society, which results in gender inequality with the victims were women and children. Keywords: domestic violence, The negligence of household, law and gender Abstrak: Paper ini mengkaji tentang penelantaran rumah tangga dalam perspektif hukum dan gender. Argumentasi yang dibangun dalam kajian ini adalah, penelantaran rumah tangga sebagai salah satu bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang secara yuridis diatur secara jelas dan tegas dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Secara sosiologis, penelantaran rumah tangga, juga tidak lepas dari konstruksi gender yang dibangun oleh masyarakat patriarkhis, yang mengakibatkan ketimpangan gender dengan korbannya adalah perempuan dan anak. Kata kunci: KDRT, Penelantaran Rumah Tangga, hukum dan gender meningkat

1. PENDAHULUAN Penelantara

ke

tahun

dan

menimbulkan dampak yang cukup serius

merupakan isu baru, karena fakta penelantaran

terhadap korban yang sebagian besar adalah

rumah tangga, sering terjadi dalam realitas

perempuan dan anak. Sebagai penegasan,

masyarakat di sekitar kita. Misalnya, suami

berbagai bentuk KDRT yang selama ini terjadi

yang tidak memberikan nafkah pada isteri,

dalam

orang tua yang membiarkan anaknya terlantar,

kekerasan secara fisik, psikologi dan seksual,

kurang gizi, anak yang ditinggalkan oleh orang

serta

tuanya dan masih banyak kasus mengenai hal

Menurut Pasal 1 Undang-undang PKDRT yang

ini. Secara yuridis, penelantaran rumah tangga,

dimaksud dengan Kekerasan Dalam Rumah

masuk dalam wilayah Kekerasan Dalam

Tangga (KDRT) adalah, setiap perbuatan

Rumah Tangga atau biasa disebut dengan

terhadap seseorang terutama perempuan, yang

istilah KDRT, yang diatur dalam Undang-

berakibat

undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun

penderitaan secara fisik, seksual, psikologis

2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam

dan/ atau penelantaran rumah tangga terutama

Rumah Tangga, atau dikenal dengan UU

ancaman

PKDRT. Secara lebih luas, kasus KDRT dus

pemaksaan atau perampasan kemerdekaan

penelantaran

secara melawan hukum dalam lingkungan

rumah

tangga,

tahun

bukan

74 |

rumah

dari

tangga,

semakin

realitas

masyarakat,

penelantaran

dalam

timbulnya

untuk

antara rumah

kesengsaraan

melakukan

lain: tangga.

atau

perbuatan,

Penelantaran Rumah Tangga … (Nurbaity Prastyananda)

MUWAZAH ISSN 2502-5368 (Paper) ISSN 2085-8353 (Online) Vol. 8, No.1, Juni 2016

rumah

tangga

(Pasal

1

Undang-undang

bentuk KDRT juga berakibat sama buruknya

PKDRT). Artinya, KDRT, tidak hanya dalam

dengan bentuk kekerasan lainnya. Misalnya,

bentuk fisik, seksual dan psikologis, namun

jika seorang suami menelantarkan istri dan

juga dalam bentuk penelantaran rumah tangga.

anaknya maka dampak yang ditimbulkan dari

Pasal 1 tersebut dipertegas oleh Pasal 5

penelantaran ini sangat merugikan pihak istri,

UU PKDRT, yang berbunyi: “ Setiap orang

karena istri tidak bekerja dan secara otomatis

dilarang melakukan kekerasan dalam rumah

tidak akan mendapatkan uang untuk dapat

tangga terhadap orang dalam lingkup rumah

memenuhi kebutuhan hidupnya. Di sisi lain,

tangganya, dengan cara : a. kekerasan fisik; b.

kasus tentang penelantaran rumah tangga ini,

kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; atau d.

sangatlah banyak, bahkan lebih banyak jika

penelantaran rumah tangga”. Penelantaran

dibandingkan

rumah tangga sebagai salah satu bentuk

lainnya.

dengan

bentuk

kekerasan

kekerasan dalam rumah tangga, menurut Pasal 9

adalah

“

Setiap

orang

dilarang

menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang

2. PEMBAHASAN 2.1. Penelantaran Rumah Tangga: Sebagai bentuk KDRT

berlaku baginya atau karena persetujuan atau

Untuk mengetahui penelantaran rumah

perjanjian ia wajib memberikan kehidupan,

tangga sebagai salah satu bentuk Kekerasan

perawatan, atau pemeliharaan kepada orang

dalam Rumah Tangga (KDRT), terlebih dahulu

tersebut. Penelantaran sebagaimana dimaksud

harus

pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang

Kekerasan Rumah Dalam Rumah Tangga itu

yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi

sendiri.

dengan cara membatasi dan/atau melarang

Rumah Dalam Rumah Tangga atau biasa

untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar

dikenal dengan istilah KDRT adalah tindakan

rumah sehingga korban berada di bawah

atau sikap yang dilakukan dengan tujuan

kendali orang tersebut” (Pasal 9 Ayat 1 dan 2

tertentu sehingga dapat merugikan perempuan,

UU

tersebut

baik secara fisik maupun secara psikis (Hendra

menunjukan bahwa, penelantara dalam rumah

Akhdhiat, 2011). Menurut Elli Hasbianto,

tangga merupakan bentuk KDRT.

KDRT adalah suatu bentuk penganiayaan

PKDRT).

Kedua

pasal

dijelaskan Menurut

mengenai

difinisi

Herkutanto,

dari

kekerasan

Penelantaran rumah tangga sebagai

(abuse) baik secara fisk dan psikologis yang

salah satu bentuk KDRT, yang sudah tertuang

merupakan suaru cara pengontrolan terhadap

secara tegas dan jelas dalam Undang-undang

pasangan dalam kehidupan rumah tangga

PKDRT, ternyata masih dianggap sebelah mata

(Hendra

oleh masyarakat. Hal tersebut terjadi karena,

dikemukakan

masyarakat masih memahami bahwa kekerasan

beberapa unsur, antara lain: 1). Tindakan atau

identik dengan fisik dan/atau seksual. Padahal

sikap; 2). Tujuan tertentu; 3) merugikan

penelantara rumah tangga sebagai salah satu

perempuan; 4) fisik dan psikologis. Sedangkan


Akhdhiat, oleh

2011).

Difinisi

Herkutanto,

yang

memiliki

| 75


difinisi dari Elli Hasbianto, memiliki unsur-

perampasan kemerdekaan secara melawan

unsur, antara lain: 1). Penganiayaan (abuse); 2)

hukum dalam lingkup rumah tangga.

secara fisik dan psikologis; 3) pengontrolan

Difinisi yang terdapat dalam UU

terhadap pasangan; 4) dalam rumah tangga.

PKDRT tersebut mengacu pada pengertian

Persamaan dari kedua difinisi tersebut terletak

kekerasan terhadap perempuan yang ada dalam

pada bentuk kekerasan yang dilakukan yaitu

Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap

secara

Perempuan (PBB, 1993). Pasal 1 Deklarasi

fisik

dan

psikologis.

Sedangkan

perbedaannya terletak pada siapa pelaku dan

tersebut berbunyi:

korban. Menurut Hertanto, pelaku KDRT

“ Kekerasan terhadap perempuan

adalah

adalah setiap tindakan berdasarkan

laki-laki

dan

korbannya

adalah

perempuan, sedangkan menurut Elli, pelaku

perbedaan

dan korban bisa laki-laki (suami) dan juga bisa

based violence) yang berakibat atau

istri (perempuan). Perbedaan lainnya adalah

mungkin berakibat kesengsaraan atau

Elli menjelaskan secara implisit mengenai

penderitaan perempuan secara fisik,

lingkup rumah tangga dan Herkutanto, tidak

seksual

menjelaskan secara implisit mengenai ruang

ancaman tindakan tertentu, pemaksaan

lingkup dilakukannya kekerasan.

atau perampasan kemerdekaan secara

Menurut

Undang-undang

jenis

atau

kelamin

psikologis,

(gender-

termasuk

Republik

sewenang-wenang, baik yang terjadi di

Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang

depan umum atau dalam kehidupan

Penghapusan

pribadi”.

Kekerasan

Dalam

Rumah

Tangga, yang dimaksud dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan

Pasal 2,berbunyi:

terhadap seseorang terutama perempuan, yang

“ Kekerasan terhadap perempuan

berakibat

atau

harus dipahami mencakup, tetapi tidak

penderitaan secara fisik, seksual, psikologis,

hanya terbatas pada: tindak kekerasan

dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk

secara fisik, seksual dan psikologis

ancaman

yang terjadi di dalam keluarga dan di

timbulnya

untuk

kesengsaraan

melakukan

perbuatan,

pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan

masyarakat,

secara melawan hukum dalam lingkup rumah

penyalahgunaan

tangga. Difinisi ini lebih luas, dibandingkan

perempuan

dengan kedua difinisi di atas, yaitu mengenai

yang berhubungan dengan mas kawin,

akibat yang ditimbulkan dari KDRT meliputi

perkosaan dalam perkawinan (marital

kesengsaraan atau penderitaan secara fisik,

rape),

seksual, psikologis, dan/atau penelantaran

perempuan

rumah

kekejaman tradisional lain terhadap

tangga

melakukan

termasuk

perbuatan,

ancaman

untuk

pemaksaan,

atau

termasuk

seksual

kanak-kanak,

pengrusakan

perempuan,

pemukulan,

dan

alat

atas kekerasa

kelamin

praktik-praktik

kekerasan

diluar

hubungan suami istri dan kekerasan

76 |



yang berhubungan dengan eksploitasi

PKDRT). Lebih lanjut, setiap orang dilarang

perempuan,

melakukan kekerasan dalam rumah tangga

perkosaan,

penyalahgunaan seksual, pelecehan

terhadap

dan ancaman seksual di tempat kerja,

tangganya, dengan cara, (a) kekerasan fisik,

dalam lembaga-lembaga pendidikan

yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit,

dan

perdagangan

jatuh sakit, atau luka berat. (b) Kekerasan

perempuan, dan pelacuran paksa.

psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan

Serta

ketakutan,

sebagainya,

termasuk

kekerasan

yang

orang

dalam

hilangnya

rasa

lingkup

percaya

rumah

diri,

dilakukan dan dibenarkan oleh negara

hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa

di manapun terjadinya”.

tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. (c) Kekerasan seksual,

Berdasarkan

difinisi

maka,

yaitu pemaksaan hubungan seksual yang

ruang lingkup kekerasan terhadap perempuan

dilakukan terhadap orang yang menetap dalam

terjadi dalam rumah tangga (keluarga), di

lingkup rumah tangga tersebut ataupun dengan

masyarakat luas (tempat publik) serta yang di

orang lain untuk tujuan komersial dan/atau

wilayah negara. Landasan hukum perumusan

tujuan tertentu. (d) Penelantaran rumah tangga,

ini adalah Konvensi Penghapusan Segala

yaitu

bentuk

ketergantungan

Diskriminasi

tersebut

terhadap

Perempuan

perbuatan

yang ekonomi

mengakibatkan dengan

cara

(1979) dan dikuatkan oleh Rekomendasi

membatasi dan/atau melarang untuk bekerja

Umum

the

yang layak di dalam atau luar rumah sehingga

Elimination of all Discrimination Againts

korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Women) Nomor. 19 tahun 1992 tentang

(Pasal 5 s.d 9 UU PKDRT).

CEDAW

kekerasan

(Convention

terhadap

on

sebagai

Merujuk pada ketentuan di atas, maka

kekerasan berbasis gender dan merupakan

bisa dipahami bahwa penelantaran rumah

suatu bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

tangga merupakan salah satu bentuk KDRT.

Sebagai

perempuan

yang

Secara lebih rinci, dalam Pasal 9 ayat (1) UU

dilakukan dalam lingkup Rumah Tangga, maka

PKDRT berbunyi:“ Setiap orang dilarang

mereka yang termasuk anggota dalam rumah

menelantarkan orang dalam lingkup rumah

tangga, bukan hanya keluarga inti (suami, istri,

tangganya, padahal menurut hukum yang

dan anak) namun juga termasuk orang-orang

berlaku baginya atau karena persetujuan atau

yang mempunyai hubungan keluarga dengan


keluarga

perawatan, atau pemeliharaan kepada orang

perkawinan

inti

bentuk

karena

(mertua,

kekerasan

hubungan menantu,

darah,

ipar,

dan

tersebut” Lebih lanjut Pasal 9 Ayat (2) UU

besan), persusuan, pengasuhan, dan perwalian,

PKDRT

tidak terkecuali orang setiap yang bekerja

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga

membantu rumah tangga dan menetap dalam

berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan

rumah tangga bersangkutan ( Pasal 2 UU

ketergantungan


berbunyi:“

ekonomi

Penelantaran

dengan

cara

| 77


membatasi dan/atau melarang untuk bekerja

lebih banyak dibandingkan dengan kasus

yang layak di dalam atau di luar rumah

penelantaran

sehingga korban berada di bawah kendali

Penelantaran rumah tangga dimana korbannya

orang tersebut”. Bunyi kedua ayat tersebut

adalah PRT, misalnya: PRT tidak dibayar, PRT

bisa dimaknai, bahwa: 1) setiap orang. Artinya,

tidak dikasih makan dan lain-lain. Kasus-kasus

baik

2)

penelantaran PRT, akhir-akhir ini sering

menelantarkan. Artinya, tidak memberikan

mencuat di permukaan, dan di informasikan ke

nafkah,

membiarkan

media massa. Melihat berbagai kasus yang ada,

termasuk membatasi dan/atau melarang untuk

pelaku dan korban penelantaran rumah tangga

bekerja yang layak di dalam atau di luar

memiliki hubungan yang tidak seimbang

rumah; 3) rumah tangga. Artinya, baik pelaku

dimana korbannya adalah mereka yang tidak

maupun korban adalah orang-orang yang ada

memiliki posisi tawar dalam rumah tangga

dalam lingkup rumah tangga , yaitu keluarga

tersebut. Hal ini seakan menjadi sesuai yang

inti (suami, istri, dan anak), termasuk orang-

bersifat alamiah, karena dikonstruksi oleh

orang yang mempunyai hubungan keluarga

kultur patriarkhis dimana dominasi hubungan

dengan keluarga inti karena hubungan darah,

dikuasai oleh kaum laki-laki.

laki-laki

maupun

tidak

perkawinan

perempuan;

memelihara,

(mertua,

menantu,

ipar,

dan

rumah

Bentuk-bentuk

tangga

lainnya.

penelantaran

dalam


rumah tangga sangatlah beragam, yaitu bisa

dan mereka yang bekerja membantu rumah

dilakukan oleh orang tua terhadap anak, bisa

tangga dan menetap dalam rumah tangga

dilakukan oleh suami terhadap isteri dan bisa

bersangkutan.

juga dilakukan oleh anak terhadap anggota keluarga lainnya dalam rumah tangga yang

2.2. Pelaku,

Korban

dan

Bentuk

menjadi

tanggungjawabnya.

Sebagaimana

telah dikemukakan pada sub point pembahasan

Penelantaran Ruman Tangga. Pelaku penelantaran rumah tangga

di atas yang mengacu pada Pasal 9 ayat (1 dan

sebagian besar adalah Laki-laki dan/atau suami

2) UU PKDRT, maka yang dimaksud dengan

dan orang tua (bapak), namun penelantaran

menelantarkan

juga bisa dilakukan oleh perempuan dan/atau

nafkah,

Ibu sebagai orang tua. Sedangkan korban

termasuk membatasi dan/atau melarang untuk

penelantaran rumah tangga sebagian besar

bekerja yang layak di dalam atau di luar

adalah perempuan (istri) dan anak. Hal tersebut

rumah. Sedangkan rumah tangga adalah baik

tidak

bahwa

pelaku maupun korban adalah orang-orang

penelantaran rumah tangga dilakukan oleh

yang ada dalam lingkup rumah tangga , yaitu

suami-istri dan/atau istri terhadap Pekerja

keluarga inti (suami, istri, dan anak), termasuk

Rumah

orang-orang

menutup

Tangga

kemungkinan

(PRT).

Berbagai

kasus

adalah

tidak

tidak

memberikan

memelihara,

membiarkan

yang

mempunyai

hubungan

penelantaran rumah tangga yang dilakukan

keluarga dengan keluarga inti karena hubungan

oleh suami terhadap istri, jumlahnya memang

darah, perkawinan (mertua, menantu, ipar, dan

78 |




memenuhi

dan mereka yang bekerja membantu rumah

mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa

tangga dan menetap dalam rumah tangga

persetujuan

bersangkutan. Merujuk pada kriteria tersebut,

memanipulasi harta benda korban. Sedangkan,

maka

dalam

penelantaran rumah tangga dikatakan ringan,

rumah tangga tidak hanya tidak memberikan

yaitu tindakan yang berupa upaya-upaya

nafkah,

memelihara,

sengaja yang menjadikan korban tergantung

membiarkan termasuk membatasi dan/atau

atau tidak berdaya secara ekonomi atau tidak

melarang untuk bekerja yang layak di dalam

terpenuhi

atau di luar rumah, oleh orang yang memiliki

perempuan yang bekerja ketika menikah keluar

tanggungjawab dalam rumah tangga.

dari pekerjaannya, sehingga istri memiliki

bentuk-bentuk namun

penelantaran

juga

tidak

Secara lebih rinci, bentuk penelantaran rumah tangga sebagaimana dalam Pasal 9 UU

hak

dan

korban,

menelantarkannya;

merampas

kebutuhan

dan

dasarnya.

atau

Misalnya,

ketergantungan ekonomi yang besar terhadap suami.

PKDRT, antara lain: 1) tidak memberikan

Kedua,

bentuk-bentuk

penelantaran

nafkah pada orang yang seharunya menjadi

dalam rumah tangga di lihat dari pelaku dan

menjadi tanggung-jawabnya dalam sebuah

korban, antara lain:

rumah tangga. Misalnya, tidak memberikan nafkah pada istri, pada anak; 2) tidak memelihara

orang-orang

seharusnya

Pelantaran model ini dilakukan oleh

menjadi tanggungjawabnya. Misalnya, anak,

suami terhadap istrinya, dimana istri tidak

orang

3)

diberi nafkah, dibiarkan dan ditinggal pergi,

membiarkan termasuk membatasi dan/atau

istri dilarang bekerja, isteri dieksploitasi

melarang untuk bekerja yang layak di dalam

atau disuruh bekerja dan lain-lain. Berbagai

atau di luar rumah. Misalnya, melarang dan

sebab

membatasi istri untuk bekerja di luar rumah.

melakukan penelantaran terhadap istrinya,

Bentuk-bentuk penelantaran dalam rumah

antara

tangga, juga bisa dibagi dalam berbagai

pemabuk, suami berjudi dan suami tidak

kriteria, antara lain:

bertanggungjawab.

tua,

saudara

yang

a. Penelantaran istri oleh suami.

dan

lain-lain;

yang lain:

mengakibatkan suami

selingkuh,

suami suami

Pertama, di lihat dari berat dan

Contoh kasus penelantaran istri

ringannya objek yang dikenakan pada korban,

oleh suami, yaitu: Putusan Mahkamah

ada penelantaran rumah tangga berat dan ada

Agung Nomor 307 K/Pid.Sus/2010 Tahun

yang

tangga

2012, merupakan putusan Kasasi atas

yang

perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga

mengekploitasi secara ekonomi, memanipulasi

(KDRT) dalam bentuk penelataran rumah

dan mengen-dalikan korban lewat sarana

tangga. Terdakwa adalah seorang Pegawai

ekonomi. Misalnya, memaksa korban bekerja;

Negeri Sipil menikah dengan korban pada

melarang

tahun 1978 dan dikaruniai 5 orang anak.

ringan.

dikatakan

Penelantara

berat,

korban

adalah

bekerja

rumah tindakan

namun

tidak


| 79


Pada tahun 1997 tedakwa meninggalkan

b. Penelantaran orang tua terhadap anak.

rumah dan menikah dengan perempuan

Penelantara orang tua terhadap

lain. Selama meninggalkan istri dan anak

anak, bisa dilakukan oleh bapak dan/atau

Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah

ibunya. Pasal 1 Ayat ( 6) Undang-Undang

lahir maupun batin.

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014

Penelantaran rumah tangga, yang

Tentang Perubahan atas Undang-Undang

dilakukan oleh suami terhadap istrinya,

Nomor

meskipun dalam realitasnya banyak terjadi

Perlindungan Anak atau biasa disebut

dari yang ringan sampai yang berat, namun

dengan istilah UU PA, menyebutkan bahwa

tidak pernah dianggab sebagai hal yang

anak terlantar adalah anak yang tidak

serius. Penelantaran rumah tangga bentuk

terpenuhi kebutuhannya secara wajar baik

ini, misalnya: suami hanya memberikan

fisik, mental, spiritual maupun sosial.

sebagian kecil uang belanja pada istrinya,

Misalnya, anak dibiarkan kekuarangan gizi,

dan hal tersebut tidak dianggap sebagai

anak tidak dirawat dengan baik, bahkan

masalah, baik oleh suami, oleh istri maupun

berbagai kasus yang terjadi, anak ditinggal

oleh

terjadi

pergi begitu saja oleh orang tuanya, dan ada

karena, dalam masyarakat dikenal dengan

juga anak yang disuruh bekerja oleh orang

istilah ‘duwit lanang, duwit wedhok (uang

tuanya,, bahkan dijual untuk mendapatkan

laki-laki, uang perempuan) artinya uang

sejumlah uang dan lain-lain. Menurut

yang diperuntukkan bagi suami dan uang

Ledia, bentuk-bentuk penelantaran anak

bagian istri. Biasanya, uang untuk suami

sesungguhnya sangat banyak dan memiliki

adalah

kebutuhan

beragam alasan mulai dari ekonomi, sosial,

sekunder dan tertier, sedangkan uang

hingga pada kasus terakhir yang sedang

bagian istri untuk pemenuhan kebutuhan

ramai diberitakan karena penyalahgunaan

sehari-hari. Uang yang diberikan kepada

narkoba.

istri dengan jumlah terbatas memaksa istri

manusia, anak yang ditinggalkan atau

untuk mengantur dengan sangat cermat

dibuang, anak jalanan, anak yang diasuh

pengeluaran

orang

masyarakat.

untuk

Hal

tersebut

pemenuhan

keluarga,

dan

seringkali

23

Tahun

"Anak

tua

2002

korban

tetapi

tidak

Tentang

perdagangan

mendapatkan

mengorbankan kebutuhan pribadinya. Hal

perawatan atau pengasuhan yang layak

ini

bentuk

sudah masuk kategori penelantaran, hanya

penelantaran rumah tangga, karena jika

saja banyak yang tidak terekspos atau

suami melakukan hal demikian, maka isteri

terlewat

akan menjadi korban dan menanggung

masyarakat masih enggan terlibat aktif

semua kekurangan dalam rumah tangganya.

karena khawatir dianggap ikut campur

sebenarnya

merupakan

urusan

dari

orang

penanggulangan

lain,"

kata

sebab

legislator

perempuan di komisi urusan agama, sosial, pemberdayaan

80 |

perempuan

dan



perlindungan anak ini (Nurherwati (Ketua

rumah

tangga.

Misalnya,

penelantaran

Sub Komisi Pemulihan).

terhadap Pekerja Rumah Tangga yang sering

terjadi

bekerja di rumahnya ( PRT disuruh bekerja

disharmoni

dalam

tanpa batas waktu, PRT diupah rendah,

yang

tidak diberi makan dan tempat tinggal yang

moralitasnya buruk dan tidak memiliki

layak dan lain-lain), penelantara terhadap

tanggungjawab. Menurut situs resmi Dinas

orang tua dan mertua dari suami isteri yang

Sosial Yogyakarta kriteria orangtua yang

menetap di rumah anaknya, penelantaran

menelantarkan anak, antara lain: yatim

terhadap orang-orang yang mempunyai

piatu atau tidak dipelihara, ditinggalkan

hubungan keluarga dengan keluarga inti

oleh orangtuanya pada orang lain, di tempat

karena hubungan darah, perkawinan, selain

umum, rumah sakit, dan sebagainya, tidak

mertua dan orang tua, misalnya menantu,

pernah atau tidak cukup memberi ASI

ipar, persusuan, pengasuhan, dan perwalian,

dan/atau

susu

yang menetap dalam rumah tangga tersebut.

memberi

makanan

Penyebab adalah,

yang

kemiskinan,

keluarga,

dan/atau

orang

tua

tambahan/pengganti, pokok

yang

tidak Menurut pasal 9 (2) Undang-undang

mencukupi, menitipkan atau me-ninggalkan anak

sendirian

sehingga

menimbulkan

PKDRT, penelantaran rumah tangga berlaku

ketelantaran, apabila sakit tidak mempunyai

bagi

akses kesehatan, anak dieksploitasi untuk

ketergantungan

bekerja

tidak

membatasi dan / atau melarang untuk bekerja

disekolahkan dan lain-lain. Contoh kasus

yang layak didalam atau di luar rumah

penelantaran orang tua terhadap anak,

sehingga korban berada dibawah kendali orang

pernah menghebohkan masyarakat, yaitu

tersebut. Artinya, penelantaran rumah tangga

penelantaran lima (5) orang anak di

terjadi

Cibubur oleh orangtua kandung. Salah satu

tanggungjawabnya terhadap orang lain, secara

anak, AD yang baru berusia 8 tahun bahkan

ekonomi, namun juga terjadi jika orang

tidak

tersebut dibatasi atau dilarang bekerja sehingga

mencari

diizinkan

nafkah,

masuk

anak

rumah

selama

setiap

orang

yang

mengakibatkan

ekonomi

jika

dengan

seseorang

cara

melalaikan

sebulan dan makan dari uluran belas kasih

berada

para

ditimbulkan dari penelantaran rumah tangga,

tetangga.

di

bawah

kendali.

Akibat

yang

(www.liputan6.com/tag/penelantaran-

membawa dampak yang sama dengan bentuk

anak).

kekerasan lainnya, khususnya jika dilakukan oleh suami terhadap istrinya yang memiliki

c. Penelantaran terhadap anggota keluarga

ketergantungan

secara

ekonomi,

akan

lainnya dalam rumah tangga yang menjadi

menimbulkan hal yang sangat merugikan istri.

tanggungjawabnya.

Oleh karena itu, penelantaran rumah tangga

Penelantaran ini bisa dilakukan

ini, juga sering disebut dengan kekerasan

oleh suami dan/atau istri dalam lingkup

ekonomi. Kekerasan ekonomi adalah suatu


| 81


tindakan yang membatasi istri untuk bekerja di

dari pekerjaannya. Perempuan diharapkan

dalam atau di luar rumah untuk menghasilkan

lebih fokus mengurusi urusan rumah tangga,

uang dan barang, termasuk membiarkan istri

mempersiapkan

kehamilan,

yang bekerja untuk di-eksploitasi, sementara

memberikan

hingga

suami tidak memenuhi kebutuhan ekonomi

pengasuhan pertama bagi anak-anak. Kondisi

keluarga.

tidak

tersebut menjadi alasan bagi laki-laki untuk

memberikan gajinya pada istri karena istrinya

bertanggungjawab terhadap kehidupan dan

berpenghasilan,

keberlangsungan ekonomi keluarga. Banyak

Sebagian

suami

suami

juga

menyembunyikan

ASI

kelahiran,

2

tahun,

dan

gajinya, mengambil harta istri, tidak memberi

sekali

uang belanja yang mencukupi, atau tidak

pekerjaan publiknya dan menyerahkan dirinya

memberi uang belanja sama sekali, menuntut

untuk keluarga. Namun, ada banyak kasus

istri memperoleh penghasilan lebih banyak,

suami yang seharusnya menjalankan tanggung

serta

untuk

jawab-nya untuk memenuhi seluruh kebutuhan

mengembangkan karir dalam pekerjaannya.

keluarga, ternyata tidak dilakukan. Inilah

(worldhealth-

sebenarnya yang disebut dengan penelantaran

tidak

mengijinkan

istri

bokepzz.blogspot.

perempuan

yang

meninggalkan

rumah tangga atau kekerasan ekonomi.

com/.../pengertian-kek...). Jika dicermati bunyi Pasal 9 Undangundang PKDRT sebagaimana di atas, maka

2.3. Faktor penyebab penelantaran rumah

kekerasan ekonomi tidak hanya terbatas pada

tangga

penelantaran ekonomi an sich, namun bisa

Beranjak dari berbagai kasus yang

dibagi dalam kekerasan ekonomi berat dan

terjadi, akar masalah dari penelantaran rumah

ringan.

tangga, sebernarnya adalah pola relasi sosial

Kekerasan

ekonomi

berat

pada

dasarnya adalah tindakan yang mengekploitasi

yang

secara ekonomi, memanipulasi dan mengen-

masyarakat, yang dalam perspektif gender

dalikan

ekonomi.

disebabkan oleh kultur patriarkhi. Pola ini

Misalnya: memaksa korban bekerja; melarang

diproduksi dan mereproduksi hubungan antara

korban bekerja namun tidak memenuhi haknya

suami istri, bahkan antara orang tua dan anak

dan

tanpa

serta antara majikan dan PRT dalam realitas

sepengetahuan dan tanpa persetujuan korban,

hubungan di lingkup rumah tangga. Kekuasaan

merampas dan atau memanipulasi harta benda

rumah tangga, dimana suami dan/atau bapak

korban.

yang

sebagai satu-satunya orang yang berkuasa dan

dikategorikan ringan, yaitu tindakan yang

menguasai rumah tangga secara dominan maka

berupa upaya sengaja yang menjadikan korban

akan

tergantung atau tidak berdaya secara ekonomi

termasuk penelantaran rumah tangga. Hal

atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.

tersebut sebenarnya tidak bisa digeneralisir,

Secara

namun

korban

lewat

menelantarkannya;

Kekerasan

empiris,

sarana

mengambil

Ekonomi

seringkali

kita

jumpai

perempuan yang bekerja ketika menikah keluar

82 |

timpang

terjadi

dalam

berbagai

kondisi

hierarkhi

bentuk

tersebut

secara

sosial

kekerasan,

empiiris

menjadi salah satu bahkan yang paling



dominan dalam memproduksi KDRT dus penelantaran rumah tangga.

moralitas

Kedua,

yang

buruk.

Moralitas yang buruk juga menjadi penyebab

Berdasarkan realitas yang ada, secara

dari

adanya

penelantaran

rumah

tangga.

lebih rinci faktor-faktor yang menyebabkan

Moralitas adalah pola-pola, kaidah tingka laku,

penelantaran rumah tangga, antara lain:

budi bahasa yang dipandang baik dan luhur

Pertama, kultur patriarkhi. Kultur

dalam suatu masyarakat tertentu (Ensiklopedia

patriarkhi membentuk perbedaan perilaku,

Indonesia, 1983), h 2288). Moralitas adalah

status dan otoritas laki-laki dan perempuan di

kualitas perbuatan manusia, yang benar atau

masyarakat kemudian menjadi hirarki gender.

salah, dan yang baik atau buruk dari perbuatan

Perbedaan

dan

manusia (W. Poespoprodjo L. PH, 1988,

awal

102). Moralitas adalah keseluruhan norma-

pembentukan budaya patriarkhi. Masya-rakat

norma, nilai-nilai dan sikap moral seseorang

memandang

antara

atau masyarakat (Franz Magnis Suseno, et.all,

keduanya merupakan status yang tidak setara,

1993,h. 9). Berdasarkan konsep tersebut, maka

perempuan yang tidak memiliki otot dipercayai

bisa dikemukakan bahwa moralitas yang

sebagai

meletakkan

buruk, yang digambarkan dengan sikap dan

Laki-laki

perilaku yang buruk pula, mengakibatkan

biologis

perempuan

dianggap

pada

laki-laki sebagai

perbedaan

alasan

perempuan

antara

biologis

masyarakat posisi lemah.

dianggap memiliki fisik kuat. Tetapi kekuatan

terjadinya penelantara rumah tangga.

fisik itu bukanlah sebuah factor penting dalam

Ketiga, kurangnya pemahaman tentang

hubungan antara laki-laki dan perempuan.

hukum. Minimnya pemahaman masyarakat

Walby

partiarkhi

tentang hukum, menjadi salah satu penyebab

merupakan sistem terstruktur dan praktek

hukum tidak efektif dilaksanakan. Keberadaan

social yang menempatkan kaum laki-laki

Undang-undang

sebagai pihak yang mendominasi, melakukan

Perlindungan Anak, yang secara komprehensif

operasi dan mengeksploitasi kaum perempuan

sudah

(Walby, 1998, h. 20). Kuatnya cengkeraman

mengenai sanksi bagi pelaku penelantaran

patriarkhi ini menyebabkan perempuan lebih

rumah tangga, tidak efektif membawa dampak

banyak berada pada posisi marginal dan sub

pada berkurangnya kasus-kasus tersebut. Hal

ordinat dalam budaya kerja maskulin, karena

ini sekali lagi disebabkan oleh kurangnya

posisi ini dibentuk oleh ideologi patriarkhi

pemahaman mengenai hukum yang berlaku.

yang meneguhkan perempuan sebagai mahluk

Oleh karena itu, sosialisasi mengenai kedua

lemah, dimana pendapat tersebut telah menjadi

undang-undang

ideologi

penting untuk segera direalisasikan dalam

mengatakan

umum

bahwa

yang

tidak

hanya

mempengaruhi masyarakat awam tetapi juga

mengatur

PKDRT, secara

tersebut

Undang-undang jelas

dan

menjadi

tegas

agenda

seluruh lapisan masyarakat.

menjadi cara pandang negara dalam melihat dan menempatkan perempuan.


| 83


2.4. Akibat penelantaran Rumah Tangga Penelantaran Rumah Tangga, sebagai

ekonomi.

Kedua, korban

penelantaran

Secara

rumah

ekonomi

tangga

akan

salah satu bentuk KDRT memiliki akibat yang

mengalami kondisi ekonomi yang buruk.

tidak jauh berbeda dengan bentuk KDRT

Misalnya: kelaparan, tidak memiliki tempat

lainnya, karena biasanya penelantaran rumah

tinggal, tidak mendapatkan pemenuhan atas

tangga juga disebabkan oleh bentuk kekerasan

kebutuhan sehari-hari dan lain-lain, termasuk

lainnya.

pemenuhan gizi yang baik bagi seorang anak

Contoh:

seorang

suami

yang

berselingkuh atau memiliki Wanita Idaman

yang ditelantarkan oleh orang tuanya.

Lain ( WIL), terkadang juga menelantarkan

fisik.

Ketiga,

Akibat

fisik

yang

istri bahkan anak-anaknya ( tidak memberi

ditimbulkan

nafkah, tidak memperhatikan dan lain-lain),

misalnya:

sehingga

mengalami

Kematian sebagai akibat penelantaran rumah

kekerasan psikologis, sekaligus penelantaran

tangga sangat mungkin terjadi, sebagai efek

rumah tangga. Kondisi tersebut bisa saja

dari rasa tertekan dan rasa lapar dari yang

mengakibatkan istri dan anak-anak menjadi

dialami oleh korban. Misalnya, jika orang tua

stres, trauma dan tertekan secara psikologis,

menelantarkan anak sehingga anak mengalami

bahkan anak-anak bisa saja mengalami tumbuh

sakit akibat dari rasa tertekan dan lapar maka

kembang yang buruk baik secara fisik maupun

hal tersebut bisa saja mengakibatkan kematian

psikologis. Berbagai kasus penelantaran rumah

bagi sang anak.

tangga

mengakibatkan

menunjukan

istri

bahwa,

akibat

oleh

kekerasan

sakit

dan

bentuk

bahkan

ini,

kematian.

yang

Beranjak dari akibat yang ditimbulkan

ditimbulkan dari penelantaran rumah tangga

oleh penelantaran rumah tangga tersebut, bisa

terhadap korban, antara lain:

dikemukakan

psikologis.

Pertama,

Secara

tangga,

bahwa

sama

penelantaran

dengan

bentuk

rumah

kekerasan

psikologis, korban penelantaran rumah tangga

lainnya, tidak hanya mengakibatkan kondisi

akan

psikologis,

ekonomi dan sosial yang buruk, namun juga

misalnya: tertekan, gangguan perkembangan,

kondisi psikologis yang tidak baik, bahkan bisa

stres, trauma, minder atau tidak percaya diri

saja mengalami akibat fisik yang berupa sakit

dan lain-lain. Seorang anak yang ditelantarkan

dan bahkan kematian bagi korban. Misalnya,

oleh orang tuannya, akan mengalami gangguan

jika seorang ayah atau ibu (orang tua)

tumbuh kembang pada anak tersebut, bahkan

membiarkan seorang anak dalam keadaan tidak

akan mengalami krisis kepercayaan diri.

dirawat khususnya ketika mengalami sakit dan

Sedangkan, jika seorang istri ditelantarkan oleh

seorang suami atau sebaliknya membiarkan

suami atau orang tua yang seharusnya menjadi

suatu keadaan yang sedemikian rupa dimana

tanggungjawab anaknya ditelantarkan, maka

salah satunya sangat memerlukan pertolongan

mereka

atau

mengalami

juga

akan

gangguan

mengalami

tekanan

psikologis (sedih, kecewa, stres dan lain-lain).

perawatan

memberikan

dan

uang

pemeliharaan

untuk

membeli

(tidak obat

sehingga kondisi sakitnya semakin meradang),

84 |



sehingga

mengakibatkan

bagi

diberi nafkah dan kehidupan. Akan tetapi,

korban. Begitu juga, jika seorang suami yang

KUHP tidak sepenuhnya dapat menangani

ketergantungan

kasus-kasus yang terjadi dalam rumah tangga.

pada

kematian minuman

keras

(beralkohol), hobby main judi (terkecuali

Artinya,

kelainan jiwa) sehingga tidak memperdulikan

melaporkan kekerasan yang terjadi setelah

nafkah hidup istri dan anak-anaknya baik

mengalami luka parah atau bahkan telah

jasmani

meninggal. Perbuatan pidana tersebut biasanya

maupun

rohani,

sehingga

mengakibatkan istri dan anak-anak terlantar.

korban

baru

atau

Penganiayaan

yang

Menyebabkan Matinya Korban (Pasal 351 ayat (3)

Perspektif Hukum.

keluarganya

dituntut berdasarkan Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan

2.5. Penelantaran Rumah Tangga dalam

atau

KUHP).

Kasus

tersebut

“hanya”

Membahas penelantaran rumah tangga

digolongkan pada perbuatan pidana biasa,

dalam perspektif hukum, berarti membahas

bukan merupakan delik khusus yaitu kekerasan

dari sisi yuridis, yaitu membahas mengenai

dalam rumah tangga (Soeroso, 2010,h. 89).

payung hukum yang mengatur mengenai isu tersebut,

serta

sanksi

pelaku

rumah tangga masuk kategori, Strafbaar feit

penelantaran rumah tangga. Sebagaimana yang

atau delict dengan pengertian perbuatan yang

sudah dipaparkan sebelumnya, penelantaran

dilarang oleh peraturan hukum pidana dan

dalam rumah tangga digolongkan sebagai salah

tentu saja dikenakan sanksi pidana bagi siapa

satu bentuk tindak kekerasan dalam rumah

saja yang melanggarnya (Pasal 5 huruf d

tangga

Undang-Undang

(domestic

terhadap

Menurut hukum pidana penelantaran

violence).

Penelantaran

Penghapusan

Kekerasan

rumah tangga sudah diatur secara jelas dan

Dalam Rumah Tangga). Kategori Peristiwa

tegas

Pidana

dalam

Undang-undang

Republik

ada

yang

disebut

komisionis,

Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang

Omisionis,

Penghapusan

Rumah

Kimosionis adalah terjadinya delik karena

Tangga atau biasa disebut dengan UU PKDRT.

melanggar larangan, sedangkan Omisionis

Kekerasan

Lahirnya salah

satu

UU

tonggak

Dalam

PKDRT

bagi

komisionis

peromisionim.

adalah terjadinya delik karena seseorang

upaya

melalaikan suruhan/tidak berbuat. Komisionis

perlindungan terhadap korban kekerasan yang

peromisionis yaitu tindak pidana yang pada

terjadi dalam lingkup rumah tangga, termasuk

umumnya dilaksanakan dengan perbuatan, tapi

penelantaran rumah tangga, khususnya kaum

mungkin terjadi pula bila tidak berbuat. Bila

perempuan dan anak sebagai kelompok yang

dikaitkan dengan ketiga kategori tersebut

rentan menjadi korban kekerasan. Sebelum

tindakan penelantaran dalam keluarga dapat

lahirnya UU PKDRT, Kitab Undang-undang

digolongkan pada kategori omisionis, karena

Hukum Pidana (KUHP) sebenarnya telah

memberikan kehidupan kepada orang yang

mengatur

dan

berada di bawah kendalinya adalah merupakan

kesusilaan serta penelantaran orang yang wajib

perintah undang-undang, sehingga bila tidak

mengenai

sejarah

merupakan

dan

penganiayaan


| 85


memberikan kepada

sumber

kehidupan

tersebut

yang

menjadi

orang-orang

Bunyi Pasal 9 Ayat (1) tersebut, bisa diinterprestasikan

bahwa:

pertama,

frasa

tanggungjawabnya berarti telah melalaikan

Penelantaran bermakna melalaikan kewajiban

suruhan / tidak berbuat. Upaya hukum secara

dalam

perdata dan pidana dapat dilakukan terkait

melalaikan kewajiban suami, istri, anak dan

dengan tindakan penelantaran ini, secara

terhadap orang yang ada di dalam rumah

perdata karena ada hak-hak keperdataan yang

tangga; kedua, menurut hukum yang berlaku ia

dilanggar, secara pidana karena telah terjadi

wajib memberikan kehidupan, perawatan atau

tindak pidana berupa tindak kekerasan dalam

pemeliharaan

rumah tangga dalam wujud penelantaran.

kewajiban tersebut harus melihat pada hak dan

lingkup

rumah

kepada

tangga,

orang

artinya

itu

maka

Pengaturan penelantaran rumah tangga

kewajiban suami, istri, anak dan orang yang

dalam Pasal 9 Ayat (1) dan (2) Undang-

ada di dalamnya sebagaimana diatur dalam

Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang

peraturan perundang-undangan diantara-nya,

Penghapusan

Rumah

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1

Tangga, sebagaimana tertera di bawah ini,

Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 77

yaitu:

Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang

Kekerasan

(1) Setiap

Dalam

orang

menelantarkan

dilarang

orang

dalam

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang

Perubahan

Atas

Undang-Undang

lingkup rumah tangganya, padahal

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan

menurut

Anak;

hukum

yang

berlaku

ketiga,

karena

persetujuan

atau

baginya atau karena persetujuan


atau

wajib

perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu,

memberikan kehidupan, perawatan,

apabila ada perjanjian atau persetujuan yang

atau pemeliharaan kepada orang

harus dipenuhinya. Artinya, mereka yang

tersebut.

mengikatkan diri dalam persetujuan atau

perjanjian

ia

perjanjian untuk melakukan pemeliharaan (2)

Penelantaran dimaksud

pada

sebagaimana ayat

(1)

juga

terhadap

orang-orang

sesuai

dengan

perjanjiannya, maka wajib memenuhi isi

berlaku bagi setiap orang yang

perjanjian

mengakibatkan

memelihara orang tersebut sesuai dengan

ketergantungan

tersebut

untuk

merawat Ayat

dan

ekonomi dengan cara membatasi

persetujuannya.Sedangkan

(2),

dan/atau melarang untuk bekerja

menyangkut Hak Asasi Manusia karena setiap

yang layak di dalam atau di luar

orang berhak untuk mengaktualisasikan diri

rumah sehingga korban berada di

dalam pergaulan hidup bermasyarakat dan

bawah kendali orang tersebut.

bebas untuk mencari pekerjaan dalam hal memenuhi kebutuhan hidup sepanjang tidak melanggar norma hukum dan noram agama.

86 |



Sehingga

jika

seorang

suami

atau

istri

perceraian

ke

melakukan pengekangan hidup sedemikian

kewajiban

dalam

rupa sebagaimana ditentukan dalam ayat 2,

menelantarkan salah satu pihak, termasuk juga

maka termasuk penelantaran rumah tangga.

meninggalkan salah satu pihak selama 2 tahun

Selain KUHP, sebelum lahirnya UU PKDRT

sebenarnya

ada

berturut-turut

Pengadilan.

Melalaikan

konteks

tanpa

ijin.

ini

adalah

Bagi

suami,

Peraturan

penelantaran terhadap istri juga dilakukan jika

perundangan lainnya yang juga mengatur

melanggar taklik-talak yang dibacakan ketika

mengenai penelantaran rumah tangga, antara

akad nikah.

lain: 1) Undang-undang Republik Indonesia

Secara lebih jelas, penelantaran rumah

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan

tangga dalam konteks ini juga sering disebut

Kompilasi

dengan istilah kekerasan ekonomi dimana

Hukum

Islam,

jika

korban

penelantaran adalah suami dan/atau istri; dan

terjadi

2) Undang-undang Republik Undang-Undang

tanggungjawabnya


ekonomi dan/atau tidak diberi nafkah untuk

Tentang

Undang-Undang

hidup dan kehidupannya, padahal seharusnya


menjadi tanggung-jawabnya menurut hukum

Anak, jika korban penelantaran adalah anak.

yang berlaku. Penelantaran rumah tangga

Akan tetapi, Undang-undang Perkawinan dan

dalam konteks ini, biasanya terjadi pada istri

Kompilasi Hukum Islam, merupakan peraturan

yang oleh suami tidak diberi hak nafkah

perundangan bidang keperdataan. Artinya,

selama dalam perkawinannya. Pasal 34 Ayat

penelantaran

dalam

(1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor

konteks Undang-undang Perkawinan yang

1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berbunyi:

dilakukan oleh suami dan/atau istri, bukan

“Suami

merupakan wilayah hukum pidana, namun

memberikan segala sesuatu keperluan hidup

merupakan wilayah hukum privat (perdata).

berumahtangga

Oleh

suami

kemampuannya.” Hal tersebut dipertegas oleh

menelantarkan istrinya, maka si istri bisa

ketentuan Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4)

mengajukan gugat cerai ke Penagdilan Agama.

Kompilasi

Pasal

berbunyi:

Perubahan

rumah

karena

116

itu,

Atas

tangga,

jika

Kompilasi

yang

seorang

Hukum

Islam

jika

wajib

orang

yang

ditelantarkan

melindungi

Hukum

menjadi

isterinya

sesuai

Islam

secara

dan

dengan

(KHI),

yang

mempertegas bahwa, “ Perceraian dapat

” suami wajib melindungi istrinya dan

terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

memberikan segala sesuatu keperluan

salah satu pihak mninggalkan pihak lain

hidup berumah tangga sesuai dengan

selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin

kemampuannya.

pihak lain dan Suami menlanggar taklik

penghasilannya, suami menanggung: a.

talak”. Arti kedua pasal tersebut adalah, jika

nafkah, kiswah dan tempat kediaman

suami atau istri melalaikan kewajibannya,

bagi istri. b. biaya rumah tangga, biaya

maka

perawatan dan biaya pengobatan bagi

mereka

bisa

mengajukan

gugatan


Sesuai

dengan

| 87


istri dan anak. c. biaya pendidikan bagi

keduanya, namun anak terlantar adalah anak

anak”.

yang karena suatu sebab tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik rohani,

Kedua pasal tersebut, bisa dimaknai

jasmani, maupun sosial. Anak terlantar juga

bahwa seorang suami secara hukum wajib

bisa dimaknai, ketika hak - hak anak untuk

memberikan nafkah kepada orang dalam

tumbuh kembang secara wajar, hak anak untuk

lingkup rumah tangganya, yakni istri dan

memperoleh pendidikan yang layak, dan untuk

anaknya,

kemampuannya,

memperoleh sarana kesehatan yang memadai

dan/atau penghasilannya. Sehingga, jika suami

tidak terpenuhi karena kelalaian, ketidak

tidak melakukan kewajibannya, maka si suami

mengertian

dapat dianggap melakukan penelantaran rumah

mampuan, atau karena ketidak sengajaan,

tangga.

bahkan karena kesengajaan dari para orang tua.

sesuai

dengan

orangtua,

karena

ketidak

Penelantaran rumah tangga, juga bisa

Tanggung jawab orang tua terhadap anak

dilakukan oleh orang tua terhadap anak-

adalah kewajiban yang tidak dapat diabaikan

anaknya. Jika penelantaran rumah tangga

begitu saja demi terwujudnya kesejahteraan

dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya,

anak secara jasmani, rohani maupun sosial.

maka yang berlaku adalah Undang-Undang

Penelantaran


penyiksaan secara pasif, yaitu segala keadaan

Tentang

Undang-Undang

perhatian yang kurang memadai baik fisik,


sosial maupun emosinya. Seorang anak yang

Anak atau biasa disebut dengan istilah UU PA.

ditelantarkan bisa mengalami kekurangan gizi

Pasal 26 ayat (1) UU PA berbunyi:“ Orang tua

(malnutrisi), lemas, kotor ataupun pakaian

berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

tidak layak. Bahkan berbagai kasus yang

a.mengasuh,

dan

terjadi, anak ditinggal seorang diri atau dengan

melindungi anak; b. Menumbuh-kembangkan

saudara kandungnya tanpa pengawasan orang

anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan

yang dewasa. Anak yang terlantar pun bisa

minatnya;

terjadinya

meninggal karena kelaparan. Penelantaran

perkawinan pada usia anak-anak”. Artinya,

anak tidak hanya merugikan si anak saja, tetapi

orang tua wajib bertanggungjawab untuk

orang tua juga harus menanggung resiko atas

mengasuh,

memelihara,

perbuatannya yaitu hukuman sesuai Undang-

melindungi

anaknya,

Perubahan

Atas

memelihara,

dan

c.

mendidik,

mencegah

mendidik dan

jika

dan tidak

melaksanakan kewajibannya maka orang tua bisa

melakukan

anak

termasuk

undang Perlindungan Anak. Korban

penelantaran

anak,

dus

penelantaran

penelantaran rumah tangga seringkali kurang

terhadap anak mereka, atau dalam konteks ini

memperoleh perhatian publik secara serius

adalah penelantaran rumah tangga. Seorang

dibandingkan dengan bentuk kekerasan lainnya

anak dikatakan terlantar bukan karena dia

(fisik, seksual), karena penderitaan yang

sudah tidak memiliki salah satu orang tua atau

dialami korban dianggap tidak sedramatis

88 |

dikatakan

terhadap



sebagaimana layaknya korban kekerasan fisik

atau membujuk anak untuk melakukan

maupun seksual. Penelantaran rumah tangga

atau membiarkan dilakukan perbuatan

sering diidentikkan dengan kekerasan kasat

cabul dipidana dengan pidana 15

mata, karena tidak terlihat secara nyata,

tahun paling sedikit 3 tahun dan denda

padahal akibat dari kekerasan model ini akan

paling banyak Rp. 300. 000. 000,- dan

membawa dampak yang permanen terhadap

paling sedikit Rp. 60. 000. 000 ,-:

korban, khususnya jika penelantaran dilakukan terhadap anak. (Waluyadi, 2009). Anak yang

Pasal 83:

menjadi korban penelantaran rumah tangga

Setiap orang yang memperdagangkan,

menjadi tidak bisa berkembang secara mandiri

menjual dan menculik anak untuk diri

karena ketakutan dalam jiwanya, akalnya pun

sendiri ataupun untuk orang lain,

tidak bisa secara maksimal dikembangkan.

dipidana

Kalau hal ini sampai terjadi maka masa depan

paling singkat 3 tahun dan / atau

bangsa pun akan suram, tidak hanya masa

denda paling sedikit Rp. 60.000.000,-

depan si anak sendiri. Oleh karena itu,

dan paling banyak Rp. 300.000.000,-

dengan

pidana

penjara

perlindungan terhadap korban penelantaran anak menurut Undang-undang Perlindungan

Pasal 89:

anak akan terkena sanksi pidana. Pasal-pasal

dalam

Setiap orang yang mengeksploitasi

Undang-undang

ekonomi dan seksual anak dengan

Perlindungan Anak yang mengatur mengenai

maksud untuk menguntungkan diri

sanksi pidana penelantaran anak, antara lain:

sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10

Pasal 77 UU :

tahun dan / atau denda paling sedikit

Setiap orang yang dengan sengaja

Rp. 200.000.000,-

melakukan tindakan diskriminasi dan mengakibatkan

Berdasarkan ketentuan dari pasal-pasal

anak menjadi sakit atau penderitaan

tersebut di atas, maka tindakan Penelantaran

baik fisik, mental, maupun sosial dapat

anak merupakan bagian dari tindak pidana,

dipidana dengan pidan penjara paling

karena merupakan kejahatan yang merebut

lama 5 tahun dan/atau denda paling

hak–hak orang-orang yang berada dibawah

banyak Rp.100.000.000,-

tanggungjawabnya, baik dalam segi fisik,

penelantaran

yang

ekonomi, Pasal 82:

sosial,

emosional

dan

lain

sebagainya yang seharusnya dilindungi dan

Setiap orang yang dengan sengaja

diberikan

dalam

melakukan kekerasan atau ancaman

jawaban

pidana

kekerasan, memaksa, melakukan tipu

(penelantaran) bukanlah pertanggung jawaban

muslihat,

pidana terhadap kerugian/penderitaan korban

serangkaian

kebohongan


keluarga.). oleh

Pertanggung

pelaku

kejahatan

| 89


secara langsung dan konkret, tetapi lebih

juta rupiah), setiap orang yang : a.

merupakan pertanggung jawaban pidana yang

menelantarkan

bersifat pribadi/individual (Waluyadi, 2009).

lingkup rumah tangganya sebagaimana

Pemberian perlindungan terhadap anak korban

dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); b.

kekerasan dan penelantaran, khususnya yang

menelantarkan orang lain sebagaimana

berupa pemenuhan ganti rugi, kompensasi, dan

dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2)”.

/

atau

restitusi

seharusnya

orang

lain

dalam

memperoleh

perhatian dari si pembuat kebijakan. Mengenai

Pasal 9 UU PKDRT berbunyi:

kompensasi dan restitusi, stephen schafer,

“(1)

dalam bukunya ” the victim and his criminal”

menelantarkan orang dalam lingkup

mengemukakan 5 (lima) sistem pemberian

rumah tangganya, padahal menurut

kompensasi

korban

hukum yang berlaku baginya atau

kejahatan, yaitu: 1) ganti rugi yang bersifat

karena persetujuan atau perjanjian ia

perdata, diberikan melalui proses hukum

wajib

perdata, terpisah dengan proses hukum pidana;

perawatan, atau pemeliharaan terhadap

2) kompensasi yang bersifat kepidanaan,

orang

diberikan melalui proses pidana.; 3) Restitusi

sebagaimana dimaksud ayat (1) juga

yang bersifat perdata dan bercampur dengan

berlaku

sifat pidana, diberikan melalui proses pidana;

mengakibatkan ketergantungan ekonomi

4)

perdata,

dengan cara membatasi dan / atau

diberikan melalui proses pidana didukung oleh

melarang untuk bekerja yang layak

sumber penghasilan negara; 5) Kompen-sasi

didalam atau di luar rumah sehingga

yang bersifat netral diberikan melalui prosedur

korban berada dibawah kendali orang

khusus (Schafer, Stephen, 1968).

tersebut”.

dan

Kom-pensasi

Menurut

restitusi

yang

kepada

bersifat

Undang-undang

PKDRT,

Setiap

orang

memberikan

tersebut.

bagi

(2)

setiap

dilarang

kehidupan,

Penelantaran

orang

yang

Pasal 2 UU PKDRT Ayat (1), berbunyi:

perlindungan anak korban kekerasan maupun

“ lingkup rumah tangga dalam Undang

penelantaran juga tidak berbeda dengan yang

– Undang ini meliputi: a) suami, istri,

ditetapkan

Undang-undang

dan anak; b) orang – orang yang

Perlindungan anak, namun Undang-undang

mempunyai hubungan keluarga dengan

KDRT

orang sebagaimana dimaksud pada

dalam

dalam

merumuskan

perlindungan

terhadap korban lebih konkret dan tegas.

huruf

Misalnya sebagaimana yang terdapat dalam

perkawinan,

Pasal 49 Undang-undang Nomor 23 Tahun

dan perwalian, yang menetap dalam

2004 Tentang PKDRT, berbunyi:

rumah tangga; dan/ atau dan c) orang

90 |

a,

karena

hubungan

persusuan,

darah,

pengasuhan,

“dipidana dengan pidana penjara paling

yang bekerja membantu rumah tangga

lama 3 (tiga) tahun atau denda paling

dan menetap dalam rumah tangga

banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas

tersebut”.



Jika ketiga pasal tersebut dirangkai,

Pertama,suami adalah seorang kepala

maka akan memiliki makna: jika seseorang

rumah

menelantarkan orang lain ( tidak merawat,

melindungi istri dan memberikan segala

tidak memelihara dan tidak memberikan

sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai

kehidupan) yang ada dalam lingkup rumah

kemampuannya termasuk memberikan tempat

tangganya ( suami, istri, anak, mertua, orang

tinggal dan segala biaya terkait menafkahi istri.

tua, adik, kakak, Pembantu Rumah Tangga

(Pasal 34 Undang-undang Perkawinan jo. Pasal

(PRT} dan lain-lain yang memiliki hubungan

80 ayat (2) dan (4) butir a dan b Kompilasi

keluarga), maka pidana penjara paling lama 3

Hukum Islam). Bunyi dari Pasal 34 Angka (1)

(tiga) tahun atau denda paling banyak Rp

UU Perkawinan dan Pasal 80 Angka (2):

15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

”Suami

Selanjutnya, Pasal 50 Undang-undang Penghapusan

Kekerasan

Dalam

Rumah

Tangga (PKDRT) berbunyi:

tangga

yang

wajib

memiliki

melindungi

kewajiban

istrinya

dan

memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumahtangga

sesuai

dengan

kemampuannya” . Pengaturan pasal tersebut

“ Selain pidana sebagaimana dimaksud

bertujuan untuk memberikan perlindungan dan

dalam

kesejahteraan

Bab

ini,

hakim

dapat

bagi

dalam

perempuan fakta

dan

tingginya

anak

menjatuhkan pidana tambahan berupa

mengingat

kasus

:a. pembatasan gerak pelaku baik yang

penelantaran rumah tangga yang dialami istri/

bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari

anak akibat suami sebagai kepala keluarga

korban dalam jarak dan waktu tertentu,

tidak menjalankan kewajibannya. Kedua, suami selaku orang tua juga

maupun pembatasan hak-hak tertentu pelaku

memiliki kewajiban terhadap anak yaitu

mengikuti program konseling di bawah

memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya

pengawasa lembaga tertentu” .

termasuk memberikan biaya pendidikan dan

dari

pelaku;

b.

penetapan

perawatan bagi anak yang berlaku terus sampai Pasal ini bisa dimaknai, bahwa pelaku KDRT

dengan si anak menikah atau mandiri, bahkan

dus penelantaran rumah tangga selain diberi

jika keadaan perkawinan suami dan istri putus

sanksi pidana sebagaimana Pasal 45 Undang-

sekalipun

undang PKDRT, juga dikenai sanksi tambahan

Perkawinan).

yang

berupa

pembatasan

gerak

maupun

(Pasal

Ketiga,

34

perbuatan

Undang-undang suami

yang

pembatasan hak tertentu bahkan mewajibkan

meninggalkan istri dan anak tanpa kabar berita

pelaku untuk mengikuti program konseling,

dan

dengan tujuan untuk menjauhkan pelaku dari

pelanggaran atas kewajiban suami terhadap

korban.

istri dan melanggar kewajiban suami sebagai Berdasarkan

pemaparan

di

nafkah

lahir

batin merupakan

suatu

atas,

orang tua terhadap anak berdasarkan UU

kronologi hukum dalam kasus penelan-taran

Perkawinan dan KHI (ketentuan KHI akan

rumah tangga, adalah sebagai berikut:

berlaku apabila suami beragama Islam).


| 91


Keempat, .berdasarkan Pasal 49 UU

mempertimbangkan kepentingan anak dan/atau

Penghapusan KDRT, apabila suami dinyatakan

kepastian status hukum istri

bersalah dengan suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka suami

2.6. Penelantaran Rumah Tangga dalam

dapatdipidana dengan penjara paling lama tiga

kajian gender

tahun atau denda paling banyak Rp. 15 juta.

Mengkaji

mengenai

penelantaran

Kelima, tindakan penelantaran suami

rumah tangga, tidak bisa lepas dari kajian

tersebut juga dapat menjadi alasan perceraian

gender. Argumentasinya adalah, penelan-taran

apabila telah berlangsung setidaknya 2 (dua)

rumah tangga merupakan salah satu bentuk

tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT),

yang sah (Pasal 45 UU Perkawinan jo. Pasal

sedangkan KDRT merupakan salah satu

80 ayat (4) butir b dan c KHI, Pasal 19 huruf

bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan,

b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975

dan kekerasan terhadap kaum perempuan

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1

merupakan bagian dari kekerasan berbasis

Tahun 1974 tentang Perka-winan dan Pasal116

gender ( gender based violence). Ilustrasi yang

huruf b KHI). Dengan demikian, istri dapat

tepat untuk menjelaskan penelantaran rumah

mengajukan

tangga dalam konteks ini, adalah sebagaimana

gugat

apabila

cerai

terhadap

diinginkan,

suami dengan

bagan berikut ini. Bagan I

Kekerasan Berbasis Gender

KDRT Kekerasan thd Prm

Penelantaran Rumah Tangga

Bagan di atas menunjukan bahwa, penelantaran

merupakan

bahwa: kekerasan berbasis gender merupakan

bagian dari kekerasan terhadap perempuan,

perwujudan ketimpangan historis dari pola

kekerasan

merupakan

hubungan kekuasaan antara laki-laki dan

bagaian dari KDRT dan KDRT merupakan

perempuan yang mengakibatkan dominasi dan

bagian dari Kekerasan berbasis Gender (KBG).

diskriminasi terhadap perempuan oleh kaum

92 |

Rumah

terhaap

Tangga

Menurut Deklarasi CEDAW 1993,

perempuan



laki-laki dan hambatan kemajuan bagi mereka.

perempuan, perkosaan, penyalahgunaan

Pernyataan ini sangat jelas memperlihatkan

seksual, pelecehan dan ancaman seksual

adanya

di

ketimpangan

melembaga

gender

dalam

ruang

yang

telah

tempat

kerja,

dalam

lembaga-

kehidupan

lembaga pendidikan dan sebagainya,

masyarakat melalui penempatan posisi laki-

perdagangan perempuan, dan pelacuran

laki sebagai pemegang otoritas dalam segala

paksa. Serta termasuk kekerasan yang

relasi antar manusia baik dalam ruang publik

dilakukan dan dibenarkan oleh negara

maupun domestik. Pasal 1 dari Deklarasi

di manapun terjadinya”.

CEDAW menyatakan: “Kekerasan berbasis gender adalah

Berangkat dari difinisi di atas, ruang

setiap tindakan berdasarkan perbedaan

lingkup kekerasan berbasis gender dapat

jenis kelamin (gender-based violence)

dikategorikan dalam ranah domestik maupun

yang berakibat atau mungkin berakibat

publik. Kekerasan di ranah publik (public

kesengsaraan

violence),

atau

penderitaan

yaitu

kekerasan

yang

dialami

perempuan secara fisik, seksual atau

perempuan di luar rumah atau di masyarakat

psikologis, termasuk ancaman tindakan

pada umumnya. Sedangkan kekerasan dalam

tertentu, pemaksaan atau perampasan

ranah domestik (domestic violence) yaitu

kemerdekaan secara sewenang-wenang,

kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah

baik yang terjadi di depan umum atau

tangga. Sedangkan bentuk-bentuk kekerasan

dalam kehidupan pribadi”.

berbasis gender sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 UDHR (Universal Declaration

Pasal 2 berbunyi:

of

Human

Right)

,

meliputi:

pertama,

“ Kekerasan terhadap perempuan harus

kekerasan fisik, seksual dan psikologis dalam

dipahami mencakup, tetapi tidak hanya

keluarga

terbatas pada: tindak kekerasan secara

berhubungan dengan mas kawin, pemerkosaan

fisik, seksual dan psikologis yang terjadi

dalam perkawinan, pengrusakan alat kelamin,

di dalam keluarga dan di masyarakat,

dan ekploitasi; kedua, kekerasan fisik seksual

termasuk pemukulan, penyalah-gunaan

dan psiologis yang terjadi dalam masyarakat

seksual atas perempuan kanak-kanak,

luas, termasuk pemerkosaan, penyalahgunaan,

kekerasa yang berhubungan dengan mas

pelecehan dan ancaman seksual ditempat kerja

kawin, perkosaan dalam perkawinan

dan

(marital

perempuan

rape),

pengrusakan

alat

termasuk

lembaga dan

kekerasan

pendidikan, pelacuran

yang

perdagangan paksa; ketiga,

kelamin perempuan dan praktik-praktik

kekerasan fisik, seksual dan psikologis yang

kekejaman tradisional lain terhadap

dibenarkan oleh negara. Menurut Louise Gandhi kekerasan

perempuan, kekerasan diluar hubungan suami

istri

berhubungan

dan

kekerasan

dengan

yang

eksploitasi

berbasis

gender

melibatkan


adalah

laki-laki

kekerasan dan

yang

perempuan,

| 93


korbannya pada umumnya perempuan; timbul

pemanis sajian berita (Hermawan, 2002, h.7).

karena hubungan kekuasaan yang timpang

Penggunaan istilah Kekerasan Berbasis Gender

antara laki-laki dan perempuan dan; yang

(KBG) atau Gender Based Violence (GBV)

berkembang

subordinasi

dimaksudkan

patriarkhis.

alami kekerasan dan memberikan kesan bahwa

Kekerasan berbasis gender identik dengan

untuk menunjukkan kekerasan perlu merujuk

kekerasan terhadap perem-puan. Para feminis

persoalan gender yang menyebabkan dan

berargumentasi, bahwa

dalam masyarakat

mendukung terjadinya kekerasan. KBG sendiri

dengan kultur patriarkhi, menyebabkan adanya

seringkali disebut juga sebagai kekerasan

ketimpangan relasi gender antara laki-laki dan

terhadap perempuan, karena sebagaian besar

perempuan, dimana 95% kekerasan yang

kasus,

sering terjadi, korbannya adalah perempuan.

perempuan

Hal tersebut dipertegas oleh John Galtung

ketidakseimbangan

bahwa, dalam realitasnya kekerasan bentuk

perempuan jika dibandingkan kaum lelaki serta

apapun pasti melibatkan dua relasi yang tidak

konstruksi peran yang mengejawantah dalam

seimbang, yaitu ada pihak yang kuat seba-gai

budaya patriarkal yang meletakkan perempuan

pelaku dan yang lemah sebagai korban.

pada posisi lebih rendah.

perempuan

karena dalam

status

masyarakat

Iwan Hermawan, juga mengelom-

untuk

KBG

Fakih

menggambarkan

dititikberatkan sebagai

korban

posisi

(1999)

pada tawar

menegaskan

sifat

obyek akibat kaum

bahwa

pokan kekerasan berbasis gender, yang dibagi

kekerasan berbasis gender adalah kekerasan

dalam kategori, antara lain: pertama, Keekeran

terhadap satu jenis kelamin tertentu disebabkan

Dalam Rumah Tangga, atau KDRT, yaitu

oleh bias gender atau disebut sebagai gender-

kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap

related violence. Pada dasarnya kekerasan

istri baik fisik, ekonomi dan psikologis;

berbasis

perbedaan

dan

ketidaksetaraan kekuatan yang ada dalam

perempuan; kekerasan yang dilakukan oleh

masyarakat. Dia mengkategorikan beberapa

anggota keluarga laki-laki terhadap anggota

kekerasan gender, yaitu kekerasan terhadap

keluarga perempuan; kedua, kekerasan dan

perempuan

pelecehan di tempat kerja. Biasanya sering

perkawinan, pemukulan dan serangan fisik

terjadi pada pekerja perempuan. Misalnya,

seperti penyiksaan terhadap anak-anak, bentuk

colekan iseng pada organ seksual perempuan;

penyiksaan yang mengarah kepada organ alat

pembicaraan yang mengarah pada pornografi,

kelamin, kekerasan dalam bentuk pelacuran,

ajakan tidak senonoh. Pelaku biasanya atasan

kekerasan dalam bentuk ponografi, kekerasan

dan teman kerja laki-laki ; ketiga, kekerasan

dalam bentuk pemaksaan sterilisasi dalam

dan pelecehan di tempat keramaian. Mencolek,

keluarga berencana dan kekerasa terselubung.

rayuan gombal dan ; keempat, kekerasan

Kekerasan berbasis gender dan kekerasan

Media.

misalnya

terhadap perempuan terjadi tidak terpisahkan

pampangan gambar seksi perempuan sebagai

dari beragam konstruksi sosial-budaya yang

94 |

perlakuan

Kekerasan

anak

ini

laki-laki

terjadi

gender

termasuk

disebabkan

pemerkosaan

oleh

dalam



tidak adil gender atau bias gender. Setiap

kekerasan berbasis gender tidak hanya bisa

elemen masyarakat, baik individual maupun

diselesaikan melalui pendekatan legal-formal

institusional,

dalam

belaka. Seseorang menjadi pelaku kekerasan

membangun konstruksi bias gender tersebut.

berbasis gender tidak hanya didorong oleh

Konstruksi bias gender itu lahir dari suatu

motivasi jahat dalam dirinya saja; namun juga

ideologi atau cara pandang sosial-budaya

mendapat legitimasi dari berbagai pandangan

patriarkhal, yang meman-dang relasi gender

sosial-budaya patriarkhal, termasuk atas nama

yang tidak adil dan tidak setara, utamanya

ajaran agama. Misal-nya, seorang suami

antara laki-laki dan perempuan sebagai sesuatu

terlibat dalam tindakan kekerasan dalam rumah

yang valid dan legitimate. Sebagai hasilnya,

tangga, bukan berarti hanya karena dirinya

bisa kita lihat beberapa hal nyata dalam

memang “jahat,” namun, bisa saja karena

keseharian hidup kita: kita memandang lumrah

pemahamannya bahwa melakukan keke-rasan

saat perempuan-perempuan ibu rumah tangga

terhadap istri adalah hal legitimate, termasuk

yang lingkup pekerjaannya “mengurus anak,

menurut ajaran agamanya. Sebaliknya, jika

suami dan rumah” diposisikan sangat marjinal

seorang istri biasa meren-dahkan suaminya

dari berbagai partisipasi dan akses terhadap

yang tidak beruntung dari segi pendapatan

pembuatan keputusan, bahkan dalam rumah

finansial, bukan hanya karena “jahat,” namun,

tangganya sendiri; saat mereka mengalami

karena menurut pandangan sosial-budayanya,

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

sang suami wajib menjadi kepala rumah

oleh suaminya pun, kita masih menganggapnya

tangga, menjadi pencari nafkah utama.

memiliki

andil

sah, karena dalam ideologi patrairkhisme suami punya hak melakukan itu.

dikemukakan

Ideologi patriarkhal juga mem-bangun nilai-nilai

sosial-budaya

tangga

bahwa,

sebagai

penelantaran

bentuk

KDRT

rumah

sekaligus

kesejatian

merupakan kekerasan berbasis gender terjadi

sebagai laki-laki (masculinity) dan sebagai

karena pola relasi gender yang timpang antara

perempuan (femininity). Kekerasan berbasis

dua jenis kelamin dalam suatu masyarakat,

gender,

terhadap

yang dikonstruksi oleh idiologi patriarkhi.

sosial.

Budaya ini menyakini bahwa laki-laki adalah

Kekerasan berbasis gender tidak akan terjadi

superior yang diberi kekuasaan yang tidak

dalam suatu domain sosial-budaya yang bersih

terbatas, dan perempuan inferior, sehingga

dari ideologi patriarkhisme dan ketidakadilan

terjadi pembenaran terhadap laki-laki dapat

gender. Pandangan bahwa kekerasan berbasis

menguasai dan mengontrol perempuan. Lebih

gender merupakan kejahatan sosial memberi

lanjut, ideologi gender hasil konstruksi budaya

banyak

sebagai

patriarkhi, meng-akibatkan pemahaman bahwa

suatu

setelah menikah istri adalah milik suami,

perspektif sosial-budaya tertentu, perspektif

sehingga membuat prilaku suami menguasai

patrirkhal

istri.

khususnya

perempuan

kejahatan

kekerasan

merupakan

konsekuensi. sosial yang

yang

terkait

Berdasarkan pemaparan di atas, bisa

kejahatan

Pertama, dipengaruhi

berketidakadilan

gender,


| 95


penelantaran rumah tangga terjadi karena laki-

3. KESIMPULAN Penelantaran rumah tangga termasuk

laki (suami) dan perempuan ( istri) tidak dalam

salah satu bentuk Kekerasan Dalam Rumah

posisi yang setara; masyarakat meng-anggap

Tangga, yang diatur dalam Undang-undang

bahwa laki-laki harus kuat dan berani;


dianggap oleh masyarakat sebagai wilayah

Tentang

Dalam

privat (keluarga), dimana masyarakat tidak

Rumah Tangga. Secara yuridis, tindakan

boleh ikut campur akan masalah tersebut,

penelantaran rumah tangga merupakan bagian

karena persoalan pribadi terhadap relasi suami

dari

merupakan

istri. Oleh karena itu, yang harus dilakukan

kejahatan yang merebut hak–hak orang-orang

dalam hal ini adalah, membangun kesadaran

yang berada dibawah tanggungjawabnya, baik

bahwa persoalan KDRT dus penelantaran

dalam segi fisik, ekonomi, sosial, emosio-nal

rumah tangga adalah persoalan sosial bukan

dan

seharusnya

individual dan merupakan pelanggaran hukum

dilindungi dan diberikan dalam keluarga.

yang terkait dengan Hak Asasi Manusia. Selain

Pertanggung jawaban pidana oleh pelaku

itu; yang lebih penting adalah memberikan

kejahatan

per-

pemahaman pada masyarakat tentang pola

terhadap

relasi gender yang harmonis antara laki-laki

Peng-hapusan

tindak

lain

Kekerasan

pidana,

karena

sebagainya

yang

(penelantaran)

tanggungjawaban

bukanlah

pidana

kerugian/penderitaan korban secara langsung dan

konkret,

tetapi

lebih

dan perempuan.

merupakan

pertanggung jawaban pidana yang bersifat

REFERENSI

pribadi atau individual. Dalam perspektif

Akhdhiat, Hendra, 2011. Psikologi Hukum.

gender, penelantaran rumah tangga atau juga sering disebut dengan kekerasan ekonomi terjadi karena pola relasi gender dalam isntitusi keluarga

yang

timpang

karena

budaya

Bandung: Penerbit CV Pustaka Setia Ensiklopedia Indonesia, 1983, Jilid IV, Jakarta: Ichtiar Baru – Van Houve Fakih, Mansur (1999) Analisis Gender dan

patriarkhi yang mengeja-wantah dalam realitas

Transformasi

masyarakat.

Pustaka Pelajar,

Penelantaran rumah tangga kurang mendapat

perhatian

dibandingkan

dengan

dari

masyarakat

bentuk

kekerasan

Yogyakarta:

Sosial,

Hermawan, Iwan, 2002, “Kedudukan dan Nilai Perempuan”

,

Makalah

Seminar,

Bandung,

lainnya. Hal tersebut terjadi karena, selama ini

Poespoprodjo, W. 1988, Filsafat Moral;

masyarakat selalu mengidentikan kekerasan

Kesusialaan Dalam Teori dan Praktek,

dengan

Cet. II; Bandung: Komadja Karya

hal yang bersifat

fisik,

dimana

penelantaran rumah tangga memang tidak

Soeroso, Moerti, Hadiarti, 2010, Kekerasan

menimbulkan dampak yang terlihat nyata bagi

Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif

si korban, sebagaimana kekerasan fisik. Di sisi

Yuridis-Viktimologis,

lain, sama dengan bentuk kekerasan lainnya,

Grafika

96 |

Jakarta:

Sinar



Schafer,Stephen,1968, The Victim and His Criminal,New York:Randam House. Suseno, Franz Magnis et.all., 1993, Etika Sosial; Buku Panduan Mahasiswa PBI-

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun

2004

Tentang

Penghapusan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

PBVI (Cet. III; Jakarta: Gramedia.

35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas

Waluyadi, 2009, Hukum Perlindungan Anak,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

CV. Mandar Maju, 2009 Walby, Sylvia. 1990. Theorizing Patriarchy. London: Wiley-Blackwell.

Tentang Perlindungan Anak Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang

No, 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Peraturan Perundangan:

Kompilasi Hukum Islam

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan


| 97

PENELANTARAN RUMAH TANGGA ( Kajian Hukum dan Gender )

Recommend Documents