Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dalam Penanganan Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan Rosa Vivien Ratnawati, SH., MSD Direktur Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jakarta, 14 Februari 2017
Komitmen Politik Presiden Republik Indonesia Komitmen harus diikuti dengan langkah yang tegas dalam pengawasan, dan penegakan hukum terhadap tindakan kejahatan lingkungan hidup. Harus tegas jangan ragu-ragu (Sambutan pada HLH, 2015)
Presiden Joko Widodo ingin penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan. (Rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Jumat, 12 Agustus 2016.
Empat langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan : 1. pemadaman titik panas, 2. pencegahan kebakaran, 3. penegakan hukum, serta 4. pemulihan ekosistem gambut.
JENIS KEJAHATAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Perambahan Kawasan Hutan Pencemaran Industri Kerusakan Lingkungan Limbah B3 Kebakaran Hutan Illegal Logging Perdagangan Illegal TSL Langka
Kejahatan Lingkungan
Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dalam Politik Negara Penurunan Kualitas Udara
Pencegahan
Penurunan Kualitas Air
Pengawasan
Perubahan Iklim
Eksternalitas (Aktivitas/Perilaku Korporasi dan Masyarakat)
• Hak Konstitusi Setiap Orang • Mandat UU • Kepemimpinan Politik Presiden • Kehadiran Negara
Internalisasi (Intervensi Negara)
Kontaminasi Limbah B3 Kerusakan Lahan
Kerusakan Hutan/Kehati
Penegakan Hukum
Strategi Penanganan Penegakan Hukum LHK
Pencegahan dan Pengamanan
Extra Ordinary Crime
Multiple Rejim Hukum (Multidoor)
Complex dan Dynamic
Efek Jera Belum Kuat
Penegakan Hukum Terpadu (PPNS, Polisi, Kejaksaan)
Multiple Instrumen Hukum (Administratif Perdata, Pidana)
Multi Rezim Hukum (Multidoors) 11
MULTI REZIM HUKUM (MULTIDOORS)
Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2 Undang-Undang Kehutanan
3 Undang-Undang Perkebunan
4 Undang-Undang Lainnya yang terkait
Multiple Instrumen Hukum Teguran Tertulis
Diluar Pengadilan Paksaan Pemerintah
Penerapan Hukum Administrasi
Pencabutan Ijin
Terpadu
Pembekuan Ijin
Penyelesaian Sengketa
Di Pengadilan (Perdata)
TINDAKAN SIMBOLIK
Penegakan Hukum Pidana
Multidoor
Kontribusi Kebakaran Hutan dan Lahan Emisi CO2 akibat kebakaran hutan (sumber emisi GRK terbesar) 2015 : 1,3 Gton eCO2 (sumber : Ditjen PPI)
Kontribusi emisi CO2 akibat kebakaran hutan Indonesia 2015 terhadap total emisi GRK Global sebesar 3,5%.
PENGAWASAN PERIZINAN 1.Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan 2.Menteri, Gubernur atau bupati/walikota dapat mendelegasikan kewenanganna dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 3.Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri, Gubernur, atau Bupati Walikota menetapkan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang merupakan pejabat fungsional.
Pasal 71
Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan.
Pasal 72
Menteri dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh pemerintah daerah jika Pemerintah menganggap terjadi pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Pasal 73
UU 32 TAHUN 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
1. PPLH berwenang : melakukan pemantauan, meminta keterangan, membuat salinan dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan, memasuki termpat tertentu, memotret, membuat rekaman audio visual, mengambil sampel, memeriksa peralatan, memeriksa instalasi an/atau alat transportasi; dan/atau menghentikan pelanggaran tertentu. 2. Dalam melaksanakan tugasnya, PPLH dapat melakukan koordinasi dengan PPNS.
3. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghlangi pelaksanaan tugas PPLH.
Pasal 74
Aspek Pengawasan Perizinan Perkebunan Izin Pelepasan Kawasan Hutan (apabila di kawasan hutan) Izin Lokasi
Izin Lingkungan Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya atau untuk Pengolahan Izin Pemanfaatan Kayu (apabila kawasan hutan)
Perizinan Perkebunan Perizinan Perkebunan Perizinan Perkebunan Perizinan Perkebunan
Tindak Lanjut Pengawasan Admini stratif
Perdata
Penerapan Sanksi (Multi Instruments)
Pengawasan
Pengawasan Reguler
Pengaduan
Administ ratif
Penerapan Sanksi (Multi Instruments)
Pidana
Pidana
Pengawasan
Perdata
Efektifitas Penerapan Sanksi Administrasi • Penerapan Sanksi Administratif terhadap industri perkebunan dan kehutanan 40 sanksi administrasi (2015 – 2016).
LUAS LAHAN TERBAKAR 2015 - 2016 700.000 600.000
• Pelaksanaan pengawasan perizinan dan penerapan Sanksi Administratif memberikan dampak penurunan luas lahan terbakar pada tahun 2016 penerapan Sanksi Administrati cukup efektif dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan
500.000 HA
400.000 300.000 200.000 100.000 2015
SUMSEL 638.263
RIAU 170.236
JAMBI 120.529
KALTENG 580.654
KALSEL 198.009
KALBAR 93.190
KALTARA 14.711
2016
123
43.979
46
195
131
108
2.054
TINDAK LANJUT SANKSI ADMINISTRATIF 3 Perusahaan sanksi administrasinya sudah dicabut: 1.PT. HSL( Riau), 2.PT. MAS (Kalimantan Barat) 3.PT. DHL (Jambi), 10 Perusahaan telah mentaati Sanksi Administrasi 1.PT. SBA (Sumatera Selatan), 2.PT. IHM (Kalimantan Timur), 3.PT. KH (Kalimantan Tengah), 4.PT. WKS (Jambi), Indikasi Luas Kebakaran 5.PT. LIH (Riau) Yang telah dikembalikan: 6.PT. WAJ (Sumsel) 65.643 Ha 7.PT. TPR (Sumsel) 8.PT. RPP (Sumsel) 9.PT. BSS (Kalbar) 10.PT. SPW (Kalteng)
PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP MELALUI PENGADILAN (GUGATAN PERDATA) Tahapan Pelaksanaan Eksekusi
Tergugat
Rp 16,67 TRILYUN
Keterangan
PT. Selatnasik Indokwarsa dan PT. Simpang Pesak Indokwarsa
32,2 Milyar Pengajuan Peninjauan Kembali ke MA oleh KLHK dikabulkan.
PT. Kallista Alam (PT. KA)
366 Milyar Pengajuan Kasasi PT KA ditolak oleh MA.
PT. Merbau Pelalawan Lestari
Total Putusan Pengadilan incracht Untuk Ganti kerugian dan Pemulihan (Perdata)
Putusan
Putusan Kasasi PT. Surya Panen Subur
16,2 Trilyun Pengajuan Kasasi KLHK dikabulkan oleh MA 439 Milyar Pengajuan Kasasi KLHK ditolak oleh MA. KLHK berencana mengajukan PK
PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP MELALUI PENGADILAN Tahapan Upaya Hukum Banding
Putusan PN
Putusan Banding
Tergugat PT. Jatim Jaya Perkasa
PT. Nasional Sago Prima
Gugatan
Keterangan
491,02 Milyar Gugatan KLHK dikabulkan sebagian oleh PN Jakarta Utara (Rp. 29,5 M) 1,07 Trilyun Gugatan KLHK dikabulkan sebagian oleh PN Jakarta Selatan (Rp 1,07 T)
PT. Waringin Agro Jaya
758,4 Milyar Pengajuan Banding KLHK dikabulkan sebagian dengan total 466 Milyar
PT. Bumi Mekar Hijau
7,9 Trilyun Pengajuan Banding KLHK dikabulkan sebagian oleh PT Palembang (Rp 78 M)
Proses PT. Ricky Kurniawan Persidangan di PN Kertapersada
PT. Palmina Utama PT. Agro Tumbuh Gemilang Abadi PT. Waimusi Agro Jaya
191,8 Milyar Pendaftaran Gugatan di PN Jambi, tanggal 14 Desember 2016 183,7 Milyar Pendaftaran Gugatan oleh KLHK di PN Banjarmasin, tanggal 14 Desember 2016. 539,5 Milyar Pendaftaran Gugatan oleh KLHK di PN Jambi, tanggal 14 Desember 2016. 209,2 Milyar Pendaftaran Gugatan oleh KLHK di PN Palembang, tanggal 14 Desember 2016.
Total Potensi Ganti
kerugian dan Pemulihan (Perdata)
Rp 9,4 TRILYUN
PENEGAKAN HUKUM PIDANA Kebakaran Hutan dan Lahan 1 Kasus
TSL 49 Kasus
150 Kasus P.21 Tahun 2016
Perambahan Hutan 29 Kasus
Pencemaran Lingkungan Hidup 3 Kasus
Pembalakan Liar 68 Kasus
Permasalahan Yang Ditemukan Sulit pembuktian karena alasan pembakaran dilakukan oleh masyarakat Jumlah Regu Pemadam Kebakaran tidak memadai Sarpras Penanggulangan Kebakaran Tidak Memadai, misal: tidak memiliki Menara Pemantau Api, belum memiliki perlengkapan personil
Tidak melakukan inventarisasi lokasi rawan kebakaran
Tidak melaksanakan kewajiban AMDAL
Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Gedung Manggala Wanabakti Blok IV lantai 4 Jl. Gatot Subroto, Jakarta Pusat
