KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
Nama Jabatan
: Dr. Laksmi D, Drg. MM. MHA, : Wakil Ketua I KKI Konsil Kedokteran Indonesia Alamat Kantor : Jln.Teuku Cik Ditiro No.6 Menteng – Jakarta Pusat tlp. 021-31923181, 31923191 Fax. 021-31923186 Hp. : +62811148002 Email :
[email protected]
PENDIDIKAN : 1. Dokter Gigi FKG UNPAD, Bandung, 1985 2. Magister (S-2) Manajemen Rumah Sakit , Jakarta, 1995
3. Magister (S-2) Manajemen Keuangan - Jakarta, 1997 4. Doktor (S-3) Ekonomi Kesehatan, IKGM, FKG UI, Jakarta, 2003 5. Alumni Pendidikan Pemantapan Nilai-2 Kebangsaan TAPLAI LEMHANNAS RI, 2014 6. Alumni Pendidikan Pemantapan Pemimpin Nasional PPSA ke XX LEMHANNAS RI, 2015
RIWAYAT PEKERJAAN : 1. 2.
3. 4. 5. 7. 8. 9.
10. 11. 12. 13. 14.
Dokter Gigi UKGS Puskesmas , jakarta, 1989 – 1992 Kepala Seksi Organisasi & Humas Kanwil Depkes DKI Jakarta, 1992 – 2000 Sekretaris Kepala Kanwil Depkes DKI Jakarta, 1992-2002 Sekretaris Majelis Pembinaan & Pengawasan Etika Pelayanan Medis (MP2EPM) DKI Jakarta, 1993 -2003 Staf khusus Asisten KESRA Pemda DKI Jakarta, 2003 -2004 Kasie Kesmas litbang BAPPEDA DKI Jakarta, 2004-2005 Kabag.Registrasi dan Standar Pendidikan Profesi, Sekretariat KKI, Setjen Kemenkes RI, 2005 -2009 Pengajar dan penguji program S-2 dan S-3 FKM & IKGM, UI, Jakarta, 2008 - sekarang Anggota Tim Koordinasi Perijinan TK-WNA , BPPSDM Kemenkes RI, 2011 – sekarang Anggota Tim Koordinasi Bidang Jasa SDM Kesehatan, Sekjen Kemenkes RI, 2011 – sekarang Delegasi RI Tim perundingan jasa dokter gigi ASEAN (AJCCD-HSSWG), KKI-Kemenkes RI, 2012 – sekarang Ketua Divisi Registrasi KKG – KKI (wakil Kementerian Kesehatan RI ), 2009 - 2014 Wakil Ketua Konsil Kedokteran Indonesia, 2014-2019
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENDAYAGUNAAN TK-WNA (DOKTER DAN DOKTER GIGI)
Dr. Drg. LAKSMI DWIATI, MM, MHA WAKIL KETUA KKI DINKES PROV.BANTEN, 2017
POKOK BAHASAN I. Pendahuluan * * Pergeseran Paradigma Global Bidang Kesehatan * KKI sebagai Lembaga Regulasi Profesi dokter dan dokter gigi WNI/WNA (UUPK) II. Kebijakan Indonesia bagi dokter dan dokter gigi WNA III. Pembinaan dan Pengawasan Praktik kedokteran bagi dokter dan dokter gigi WNA IV. Kesimpulan dan rekomendasi
I. PERGESERAN PARADIGMA GLOBAL BIDANG KESEHATAN KESEHATAN (KESEJAHTERAAN, SOSIAL)
KESEHATAN (INVESTASI LIBERALISASI & KOMODITI EKONOMI)
3
KONDISI KETAHANAN NASIONAL DI BIDANG KESEHATAN DAN TENAGA PROFESI KEDOKTERAN /KECAMATAN INDEKS KETAHANAN NASIONAL GATRA SOSBUD (VARIABEL KESEHATAN)
Sumber : Labkurtanas Lemhannas RI, 2016
KONDISI KESIAPAN DOKTER DAN DOKTER GIGI KRISIS KETERSEDIAAN DAN MALDISTRIBUSI TENAGA PROFESIONAL KESEHATAN DI BERBAGAI NEGARA
47
Pemenuhan kebutuhan Global / ASEAN Pemenuhan kebutuhan NASIONAL
KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA LEMBAGA NEGARA YANG BERTANGGUNG JAWAB LANGSUNG KEPADA PRESIDEN RI KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
Putusan Mahkamah Konstitusi RI Rabu 14 Des’ 2016 Ttg perkara No:82/PUU-XIII/2015
Tenaga Medis diatur dalam UU.KES & UU.PK
(UUPK NO.29/2004)
LINGKUP PENDAYAGUNAAN TK-WNA DOKTER & DOKTER GIGI • UU NO.29 Th.2004 PRAKTIK KEDOKTERAN • UU NO.36 Th.2009 KESEHATAN psl.21 (1,3) TENAGA MEDIS : Dokter, Dokter Gigi, Dr. Spesialis, Drg. Spesialis • UU NO.36 Th.2014 TENAGA KESEHATAN • UU No.38 Th.2014 : KEPERAWATAN
PENYELENGGARAAN PRAKTIK KEDOKTERAN : 1. 2. 3. 4. 5.
Alih IPTEKDOK di FK/FKG/RSP Pendidikan/pelatihan kompetensi Penelitian bidang kesehatan Pelayanan Kesehatan (BEKERJA) Bakti Sosial
UU No. 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan = TENAGA KERJA AHLI/PROFESI dipekerjakan berdasarkan perjanjian kerja (employment agreement)
KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
PERAN KKI SEBAGAI LEMBAGA REGULASI PROFESI (PROFESSIONAL REGULATORY AUTHORITY) TELAH DIAKUI DI DUNIA INTERNASIONAL
PESERTA PPDS / PPDGS WNA
LEMBAGA REGULASI PROFESI DOKTER DAN DOKTER GIGI (PMRA/PDRA) DI NEGARA ASEAN
KEWENANGAN KKI (PMRA & PDRA) DALAM MEA 4.1.1. EVALUASI DR/DRG WNA : KUALIFIKASI
TRAINING PENGALAMAN 4.1.2. MENETAPKAN SYARAT-2 REGISTRASI 4.1.3. MEMBERIKAN REKOGNISI DAN REGISTRASI (STR) 4.1.4. MONEV : DISIPLIN PRADOK ETICAL CODE OF CONDUCT STANDARD PRAKTIK 4.1.5. MELAKUKAN PENEGAKAN
DISIPLIN PRADOK
FUNGSI KEMENKES - KKI SEBAGAI PMRA &PDRA DOKTER DAN DOKTER GIGI WNA
PERKONSIL NO.17/2013 PERKONSIL NO.46/2016
PERAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA (KKI) UU NO.29/2004 PRAKTIK KEDOKTERAN Pasal 3 UUPK
PENGATURAN PRAKTIK KEDOKTERAN
• PERLINDUNGAN BAGI PASIEN • PENINGKATAN MUTU DOKTER DAN DOKTER GIGI • KEPASTIAN HUKUM
KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
Pasal 29 -32 UUPK
DOKTER DAN DOKTER GIGI WNI/WNA WAJIB TEREGISTRASI (STR) DI KKI Pasal 36-37 UUPK
WAJIB MEMILIKI SIP DARI DINKES KAB/KOTA 1 4
PETA SEBARAN DOKTER DAN DOKTER GIGI DI PROV.BANTEN YANG TEREGISTRASI DI KKI S/D DES’2016
website www.kki.go.id
NO I II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 III IV 1 2 3 4 5 6 7 8
KOMPETENSI Dokter Dokter Spesialis Dokter Spesialis Akupunktur Dokter Spesialis Anak Dokter Spesialis Andrologi Dokter Spesialis Anestesiologi Dokter Spesialis Bedah Dokter Spesialis Bedah Anak Dokter Spesialis Bedah Plastik Dokter Spesialis Bedah Saraf Dokter Spesialis Bedah Toraks Kardiovaskular Dokter Spesialis Farmakologi Klinik Dokter Spesialis Forensik Dokter Spesialis Gizi Klinik Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Dokter Spesialis Kedokteran Kelautan Dokter Spesialis Kedokteran Nuklir Dokter Spesialis Kedokteran Okupasi Dokter Spesialis Kedokteran Olah Raga Dokter Spesialis Kedokteran Penerbangan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Dokter Spesialis Mata Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi Dokter Spesialis Onkologi Radiasi Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi Dokter Spesialis Parasitologi Klinik Dokter Spesialis Paru Dokter Spesialis Patologi Anatomi Dokter Spesialis Patologi Klinik Dokter Spesialis Penyakit Dalam Dokter Spesialis Penyakit Jantung dan Pembuluh Dar Dokter Spesialis Radiologi Dokter Spesialis Saraf Dokter Spesialis Telinga Hidung Tenggorok - Bedah Dokter Spesialis Urologi Dokter Gigi Dokter Gigi Spesialis Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasia Dokter Gigi Spesialis Kedokteran Gigi Anak Dokter Gigi Spesialis Konservasi Gigi Dokter Gigi Spesialis Ortodonsia Dokter Gigi Spesialis Penyakit Mulut Dokter Gigi Spesialis Periodonsia Dokter Gigi Spesialis Prostodonsia Dokter Gigi Spesialis Radiologi Kedokteran Gigi Grand Total
BANTEN 5,648 1,223 6 180 4 83 83 3 8 18 9 2 4 15 27 25 4 18 9 3 57 59 7 160 1 37 29 13 35 123 43 44 60 40 14 1,714 140 19 29 38 22 4 10 18 8,725
DKI 17,493 6,354 67 709 9 418 373 17 69 61 43 18 37 95 164 237 7 15 69 27 16 314 340 32 823 32 175 7 196 82 180 622 237 253 265 243 102 5,380 898 105 95 230 217 36 78 134 3 30,125
JABAR 18,182 4,480 21 625 3 294 334 18 12 63 9 4 15 38 120 144 1 13 19 12 7 196 277 9 546 7 114 86 71 182 462 111 198 210 200 59 4,303 518 90 82 95 135 11 34 61 10 27,483
II. KEBIJAKAN INDONESIA BAGI DOKTER & DOKTER GIGI WNA
PEMERINTAH (pendayagunaan, perijinan) KKI (mutu/legalitas kompetensi) Persyaratan Umum Dokter dan Dokter Gigi WNA
REGULASI KKI dr/drg WNA website www.kki.go.id : 1.PERKONSIL NO.17/2013 2.PERKONSIL NO.46/2016 Slide BS, 2014
Kolegium, OP, RS, FK/FKG PEMDA
Persyaratan Khusus (kompetensi,CPD bahasa dsb.)
Adaptasi Uji Komp.
Anggota OP, CPD
Bahasa KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
Budaya
STR Sp/subsp + keahlian
Distribusi (E.N.T) UU NAKER UU KES. N0.36/2009, PERMENKES No.67/2013 PERDA : …
REGULASI MENJAMIN LEGALITAS KOMPETENSI DOKTER & DOKTER GIGI WNA UUPK PSL.30-32, PERKONSIL : No.17/2013, No.46/2016
Evaluasi kompetensi
Kualifikasi - Kuota
Pengalaman praktik
LOG (etika, disiplin, hukum)
• UUPK, • UU DIKDOK • PERMEN RISTEKDIKTI:
4 MODES JASA KESEHATAN DALAM MEA Mode 1: Cross border supply
Mode 2: Consumption abroad Pasien berobat ke RS di LN
Tele-medicine
• Dokter • Dokter Gigi • Perawat
Mode 4 : Presence of Natural persons
• ASEAN MRA • ROADMAP MRA 2025
Mode 3: Commercial presence
PMA : • Rumah Sakit • Klinik Sp/SubSp
• AFAS PAKET 9-10 • ASEAN MNP ~ AFAS
REGISTRASI DAN PERIJINAN PRAKTIK KEDOKTERAN DI ASEAN
III. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRADOK UU NO.29 TH.2004 PRAKTIK KEDOKTERAN
PERAN DAN KEWENANGAN KKI BINWAS MUTU PRAKTIK DOKTER DAN DOKTER GIGI WNI/WNA Perkonsil No.6/2011, No.14/2011, No.17/2013 No.46/2016 STAND.PENDIK .PROFESI
KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
REGISTRASI KOMPETENSI
BINWAS DISIPLIN PRADOK
BINWAS TERPADU PRAKTIK KEDOKTERAN
BAB X KETENTUAN PIDANA
Pasal 75 ayat (2), (3) dan pasal 76 dokter/dokter gigi WNA tanpa STR dan SIP Pasal 80 mempekerjakan dr/drg tanpa STR
PROSEDUR PELAPORAN DAN BINWAS PRAKTIK KEDOKTERAN BAGI DOKTER/DOKTER GIGI WNA
IV. KESIMPULAN • Peran Negara adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, tidak terkecuali tenaga medis yang merupakan tulang punggung pembangunan kesehatan. • Pemberlakukan kerjasama global dan MEA (kesepakatan MRA) tidak serta merta meliberalisasi tenaga medis. • Pemerintah (PUSAT & DAERAH) perlu melakukan proteksi dan binwas melalui harmonisasi regulasi dan sistem binwas terpadu untuk pendayagunaan TK-WNA (dokter dan dokter gigi)
REKOMENDASI
POKOK-POKOK REGULASI UNTUK MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM BAGI MASYARAKAT, DOKTER DAN DOKTER GIGI WNI/WNA Dilakukan dengan mempertimbangkan alih teknologi dan ilmu pengetahuan; serta ketersediaan tenaga kesehatan setempat.
Memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia. Hanya dapat dilakukan melalui pengguna/penyelenggara (institusi, lembaga, organisasi yg berbadan hukum) tidak boleh mandiri. Harus menyatakan kegiatan dan batas waktu pendayagunaan dokter/dokter gigi WNA. Menggunakan tenaga pendamping dalam negeri yang setara Komitmen Pemerintah /Lembaga Negara, PEMDA dan Organisasi
Profesi untuk memenuhi prinsip PATIENT SAFETY
EDUKASI MASYARAKAT : CINTA DAN PERCAYA PADA PRODUK YANKES DALAM NEGERI
PEMBINAAN PROFESIONALISME DOKTER DAN DOKTER GIGI KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
PENGEMBANGAN
PROFESI/ KEILMUAN
JABATAN/ KARIER
TAPLAI KEBANGSAAN LEMHANNAS
KESRA/ MATERI
SEBAGAI WARGA NEGARA
SISTEM PERTAHANAN SEMESTA NKRI DI ERA GLOBAL PERTAHANAN MILITER ATAU KEKUATAN BERSENJATA/MILITER
FISIK
PERTAHAHAN NON-MILITER /KEKUATAN NON-BERSENJATA
MORAL (PROFESIONALISME, IPTEK, DIPLOMASI) KESADARAN BELA NEGARA DI BIDANG IPOLEKSOSBUD POLITIK HANKAM
245 JUTA WARGA NEGARA RI
SESUAI “PROFESI”
PERAN
DOKTER DAN DOKTER GIGI
SEBAGAI TENAGA STRATEGIS
KETAHANAN BANGSA Slide: Laksda TNI Prof.Setyo H,UNHAN, 2013
”HANYA BANGSA SEHAT YANG DAPAT MENJADI BANGSA TERHORMAT”.
cè-zù tin-ba-deh thank you
TERIMA KASIH ຂໍຂອບໃຈທ່ ານ
salamat po อขอบคุณคุณ 谢谢 ឣរគុណ ឣរគុណ cảm ơn bạn
[email protected]
