PENDANAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI FUNDING FOR EARLY CHILDHOOD EDUCATION

Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Vol. 19, Nomor 3, September 2013

PENDANAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI FUNDING FOR EARLY CHILDHOOD EDUCATION J.M. Tedjawati Pusat Penelitian Kebijakan, Balitbang Kemdikbud email: [email protected] Diterima tanggal: 13/02/2013; Dikembalikan untuk revisi tanggal: 28/02/2013; Disetujui tanggal: 02/09/2013 Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pendanaan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan besaran sumbangan dana dari masing-masing sumber. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kasus di delapan kabupaten/kota. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian, yaitu deskriptif kuantitatif. Hasil studi menunjukkan bahwa: pertama, pendanaan pendidikan anak usia dini umumnya masih bersumber dari pemerintah pusat dan daerah. Namun, hal itu dirasakan masih belum mencukupi untuk biaya operasional pendidikan anak usia dini. Selama ini, pemerintah daerah masih mengutamakan program wajib belajar pendidikan dasar. Dana yang bersumber dari masyarakat dan instansi/dunia usaha/ industri masih terbatas dan tergantung pada kemampuan ekonomi masyarakat dan kesediaan dari instansi/dunia usaha/industri. Dana yang bersumber dari lembaga penyelenggara masih belum memadai, hal ini sangat tergantung kemampuan ekonomi orangtua peserta didik. Kedua, bantuan dari pemerintah dan sumbangan masyarakat/instansi terkait berupa uang, insentif pendidik, dan alat permainan edukatif, buku, obat-obatan, dan pemeriksaan kesehatan bagi peserta didik. Kata kunci: pendidikan anak usia dini, dana pendidikan, anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah Abstract: This study aimed to describe the funding for early childhood education and the amount of funding from each source. This study used a qualitative approach through case studies in eight districts/cities. Research methods used in the research is descriptive quantitative. The study results show that: First, early childhood education funding generally comes from the central government and the regions. However, it is perceived still not sufficient for the operational costs of early childhood education. During this time, local governments still prioritize for compulsory education program. Funds coming from the public and agency/business/industry is still limited and depends on the economic ability and willingness of agencies/business/industry. Funds coming from the providers are not sufficient, it is highly dependent on parents income. Second, assistance from the government and donations from community institutions compases of money, educator incentives, and educational toys, books, medicine, and health check for students. Keywords: early childhood education, education funding, national budget revenues and expenditures, local budget revenue and expenditure

346

J.M. Tedjawati, Pendanaan Pendidikan Anak Usia Dini

Pendahuluan

Masih rendahnya layanan pendidikan bagi

Kemajuan bangsa akan tercapai dalam jangka

ana k usia d ini pada saa t ini, a ntar a la in

panjang apabila diawali dengan mempersiapkan

disebabkan oleh karena masih terbatasnya jumlah

sumber daya manusia (SDM) sedini mungkin

lembaga yang memberikan layanan pendidikan

sehingga bangsa tersebut memiliki kepribadian,

dini jika dibanding dengan jumlah anak pada usia

berakhlak mulia, dan berpe ndidikan. Upaya

0-6 tahun yang seharusnya memperoleh layanan

pengembangan SDM merupakan suatu proses

tersebut. Sebagai gambaran, pada akhir tahun

jangka panjang dan berkelanjutan secara terus

2009 jumlah satuan pendidikan layanan PAUD

me nerus. L angk ah t erse but diaw ali deng an

yang tersedia baru mencapai 237,176 lembaga,

pendidikan bagi anak bangsa sejak usia dini (0-6

dengan rincian 68.484 berupa Taman Kanak-kanak

tahun). Pertumbuhan dan perkembangan yang

(TK), 31.628 Kelompok Bermain (KB), 1.479 Taman

baik b agi anak usia dini sangat menunjang

Penitipan Anak (TPA), 122.288 Satuan PAUD

keberhasilan di masa mendatang.

Sejenis (SPS), dan Taman Pendidikan Al-Qur’an

Menggeliatnya pendidikan bagi anak usia dini

(TPQ) (Ditjen PAUDNI, 2011). Dengan demikian,

(PAUD) di Indonesia mulai tampak pada periode

seluruh anak usia dini yang berjumlah 28.854.400

tahun 1998 – 2003 senyampang dengan otonomi

harus dilayani dan setiap satuan PAUD mampu

pendidikan, yang berpengaruh terhadap tata

menampung 5 0 anak, sehi ngga dib utuhkan

kelola penanganan PAUD di pusat maupun di

577.088 satuan pendidikan layanan. Hal ini berarti

daerah-daerah (Ditjen PAUDNI, 2011). Selan-

ma sih kekurang an seki tar 339.912 satuan

jutnya, pada periode tersebut pemerintah mulai

pendidikan layanan (Pusat Data dan Statistik

mendukung berkembangnya PAUD jalur pendi-

Pendidikan dalam Ditjen PAUDNI, 2011).

dikan nonformal dalam bentuk Kelompok Bermain

Kondisi yang di temukan tersebut tid ak

(KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan satuan

sel aras

PAUD sejenis dalam bentuk pengintegrasian

Ind onesia N omor 23 Tahun 20 02 t enta ng

layanan PAUD dengan Posyandu. Sampai dengan

Perlindungan Anak pada Pasal 53 ayat (1) yang

saat ini, pelaksanaan PAUD mengalami kemajuan

menyatakan bahwa “Pemerintah bertanggung

dari segi jumlah lembaga yang terus bertambah

jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/

(PAUD, 2010 dalam http://www.membuatblog.-

atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus

web.id 2010/06/pendidikan-anak-usia-dini.html).

bagi anak dari keluarga tidak mampu, anak

Meskipun demikian, menurut data tahun 2009

telantar, dan anak yang bertempat tinggal di

hanya 15.493.470 anak usia 0-6 tahun (dari

daerah terpencil”. Selanjutnya, Undang-Undang

sekitar 28.854.400 anak) yang telah memperoleh

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

layanan pendidikan

Nasional Pasal 49 menyatakan bahwa alokasi

melalui berbagai program

(Ditjen PAUDNI, 2011).

dengan

Unda ng-U ndang

Re publ ik

dana pendidikan selain gaji dan biaya pendidikan

Dari jumlah anak yang terlayani tersebut,

kedinasan minimal 20 persen dari anggaran

25,66 persen merupakan kontribusi dari Taman

pendapatan belanja negara (APBN) dan 20 persen

Pendidikan Al-Quran (TPQ) yang sebetulannya

da ri a ngga ran pend apa tan bela nja daer ah

tidak dirancang sebagai satuan PAUD (Ditjen

(APBD). Dengan adanya k etentuan dal am

PAUDNI, 2011). Hal tersebut dapat dikatakan

per atur an

bahwa secara riil anak yang terlayani pada PAUD

pemerintah daerah berkewajiban menyediakan

formal dan informal di Indonesia baru menjangkau

bia ya

sekitar 8,1 juta anak atau 28,04 persen. Jika

termasuk PAUD.

p erundang -und anga n

untuk

penyele ngga raan

te rseb ut, pendidi kan

kontribusi Raudatul Athfal (RA) yang merupakan

Pemerintah Pusat melalui Direktorat Pen-

binaan Kementerian Agama tidak diperhitungkan,

didikan Anak Dini Usia (PADU) sejak tahun 2001

ma ka l ayanan PAUD di b awah pem bina an

telah memberikan berbagai dana bantuan seperti

Kemdikbud (TK, KB, TPA, SPS) baru terjangkau

ri ntisan d an p enguata n pr ogra m, b antuan

sekitar 6,4 juta anak atau 22,15 persen (Ditjen

kelembagaan, bantuan kerja sama, bantuan

PAUDNI, 2011).

pusat ungg ulan progra m PAUD d an l ainnya (Direktorat PAUD, 2009). Selain itu, masih ada

347


bantuan dana dari pihak lain, seperti dari Bank

sep anja ng hidup nya. Per tumb uhan jum lah

Dunia melalui program pendidikan dan pengem-

jaringan otak dipengaruhi oleh pengalaman yang

bangan anak usia dini (PPAUD) di mana peme-

di dapa t anak p ada awa l-aw al t ahun kehi-

rintah kabupaten/kota diharuskan menyediakan

dupannya, terutama pengalaman yang menye-

dana sharing (Wordpress, 2008). Salah satu

nangkan. Pada fase perkembangan ini akan

kabupaten penerima bantuan PPAUD pada tahun

memiliki potensi yang luar biasa dalam mengem-

2007, yaitu kabupaten Jeneponto. Bantuan dana

bangkan kemampuan berbahasa, matematika,

tersebut umumnya digunakan untuk pembelian

keterampilan berpikir, dan pembentukan stabilitas

alat permainan edukatif, insentif kader, dan

emosional. Perkembangan otak anak sangat

pelatihan bagi pengelola dan pendidik PAUD. Hasil

dip enga ruhi

studi kontribusi pemerintah daerah terhadap

lingkungan melalui pengasuhan di dalam rumah

penyelenggaraan PAUD menunjukkan bahwa

seperti hubungan anak dengan orangtuanya atau

dampak bantuan tersebut membawa hal positif

pengasuh lainnya (termasuk pendidik di lembaga

bagi perkembangan lembaga, terutama PosPAUD.

PAUD). Apabila hubungan anak dengan peng-

Hal itu terlihat dengan semakin bertambahnya

asuhnya bersifat positif, maka struktur kognitif

jumlah warga belajar dan masyarakat yang turut

otak anak akan belajar mengatur emosi dan

berperan serta dalam mensosialisasikan PAUD

perilakunya. Bila hubungan anak dengan peng-

(Tedjawati, 2011). Dalam pemenuhan pendanaan

asuhnya bersifat negatif, maka struktur kognitif

PAUD, berb agai car a te lah dila kuka n ol eh

otak anak tidak berkembang secara maksimal

pemerintah daerah maupun lembaga penye-

sehingga semakin rendah kemampuan anak untuk

lenggara PAUD sehingga penyelenggaraan PAUD

mengendalikan emosi dan semakin tidak mampu

dapat berjalan dengan baik.

mengembangkan kesadaran akan emosi orang

ole h

ra ngsa ngan-rangsangan

Dari permasalahan yang diungkapkan di atas,

la in. Kede kata n em osi tersebut mer upak an

permasalahan pokok dalam penelitian ini ialah:

landasan anak untuk belajar hal-hal lainnya dalam

1) siapa yang berkontribusi sebagai sumber

hidup (Bappenas, 2008).

pendanaan dalam penyelenggaraan

PAUD?; dan

Menurut Semiawan (2002) manusia belajar,

dana dari berbagai

tumbuh dan berkembang dari pengalaman yang

sumber? Atas dasar permasalahan tersebut,

diperolehnya melalui kehidupan dalam keluarga,

studi ini bertujuan untuk: 1) mendeskripsikan

untuk samp ai p ada pene muan bag aima na

sumber-sumber pendanaan penyelenggaraan

menempatkan diri ke dalam keseluruhan kehi-

PAUD; dan 2) pemanfaatan kontribusi dana dari

dupan di mana manusia berada. Namun, per-

berbagai sumber.

kembangan manusia tidak dimulai dari suatu

2) bagaimana pemanfaatan

tabula rasa, melainkan mengandung sumber daya Kajian Literatur

yang memiliki kondisi sosial kultural, fisik dan biologi

Konsep Pendidikan Anak Usia Dini

yang berbeda-beda, yang tidak dapat dilihat

Pada saat bayi dilahirkan, ia sudah dibekali Tuhan

terlepas dari kondisi sosial kultural, fisik dan

dengan struktur otak yang lengkap. Namun, baru

biologis dalam lingkungannya. Dengan demikian,

mencapa i ke mata ngannya

l uar

selain sekolah dan guru, lingkungan keluarga dan

kandungan. Bayi yang baru lahir memiliki lebih dari

sete lah

di

orangtua juga memainkan peranan penting dalam

100 milyar neuron dan sekitar satu trilyun sel glia

tumbuh kembang putra putrinya.

yang berfungsi sebagai perekat serta synap

Se lanj utny a, m asih me nurut Se miaw an

(cabang-cabang neuron) yang akan membentuk

(2002) menyatakan bahwa setiap anak dilahirkan

bertrilyun-trilyun sambungan antarneuron yang

dengan perb edaa n ke mamp uan, bak at, dan

jumlahnya melebihi kebutuhan. Synap ini akan

minat. Untuk memberikan kesempatan mendapat

bekerja sampai usia 5-6 tahun (Pendidikan Anak

perolehan, sehingga anak dapat berkembang

Usia Dini, 2010 http://www.membuatblog.web.id

seoptimal mungkin sesuai kemampuan, bakat,

2 0 1 0 / 0 6 / p e n d i d i k a n - a na k- u si a - d i ni . ht m l ) .

dan

Banyaknya jumlah sambungan tersebut mem-

perbedaan tersebut di atas harus diperhatikan,

pe ngar uhi

ka rena

348

pemb entukan

kema mpua n ot ak

minatny a

ma sing -masing

ber baga i

pe rbe daan

perb edaa n-

cir i

te rseb ut


merupakan faktor-faktor yang ikut mempengaruhi

cerminan kondisi generasi di masa yang akan

prestasi belajar anak. Dari pendapat di atas,

datang, termasuk cerminan masa depan bangsa.

disimpulkan bahwa kemampuan anak bukan

Selain itu, ada dua tujuan mengapa perlu

hanya dipengaruhi oleh intelektual yang bersifat

diselenggarakan pendidikan anak usia dini, yakni

kognitif, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor

untuk: 1) membentuk anak yang berkualitas, yaitu

nonkognitif seperti emosi, motivasi, kepribadian,

ana k ya ng t umbuh da n be rkem bang sesuai

serta berbagai pengaruh lingkungan.

dengan ting kat perke mbangannya sehingga

Menurut Gardner (dalam Tientje, 2009) setiap

memiliki kesiapan yang optimal di dalam memasuki

anak mempunyai banyak bentuk kecerdasan

pendidikan dasar serta mengarungi kehidupan di

(Multiple Intelligences). Ada delapan domain

masa dewasa; dan 2) membantu menyiapkan

kecerdasan atau intelegensi yang dimiliki semua

anak mencapai kesiapan belajar (akademik) di

orang, termasuk anak. Kedelapan domain itu

sekolah.

meliputi inteligensi musik, kinestetik tubuh, logika

Menurut Santoso (PAUD, 2013 dalam http://

matematik, linguistik (verbal), spasial, naturalis,

j om p a i l m u.b l og sp o t .com / 2 0 1 3 / 0 1 / p r of - d r -

int erpe rsonal

Multip le

soegeng-santoso-mpd-dan.html), bahwa pen-

Intelligences ini perlu digali dan ditumbuh-

didikan anak usia dini merupakan dasar pem-

kembangkan dengan cara memberi kesempatan

bentukan kepribadian dan seluruh aspek yang

kepada anak untuk mengembangkan secara

terdapat pada anak harus mendapat pelayanan

opt imal pot ensi -pot ensi yang di mili ki a tas

yang maksimal. Pelayanan maksimal tersebut

upayanya sendiri. Hal ini menunjukkan, bahwa

dapat dimediasi oleh taman kanak-kanak yang

satu kecerdasan dengan kecerdasan lainnya

program kegiatan belajar mengajar bertujuan

sa ling mem peng aruhi ba ik secar a la ngsung

untuk: 1) mengembangkan daya cipta dan daya

maupun tidak langsung, sehingga satu atau dua

pikir; 2) mengembangkan bahasa; 3) mengem-

je nis kece rdasan a kan memp enga ruhi jenis

bangkan perilaku; 4) mengembangkan jasmani;

kecerdasan lainnya sekaligus mempengaruhi

5) mengembangkan moral, emosional, sosial, dan

kinerja ana k. O leh kare nany a, a nak dibe ri

disiplin. Selanjutnya, pendidikan yang diberikan

kesempatan untuk melakukan berbagai kegiatan

kepada anak usia dini melalui berbagai cara antara

untuk

lain; permainan, agama, nyanyian, irama, do-

d an

i ntra personal .

meng eksp loit asi lingkungannya d an

melakukan interaksi yang aktif dengan sesama

nge ng,

ceri ta, olahraga , sa ndiw ara,

seni,

anak, orang dewasa, dan lingkungannya. Kegiatan

lingkungan, dan bisa juga diadakan melalui lomba.

yang dialami anak tersebut haruslah yang menyenangkan, membuat ceria, dan menyertakan setiap

Kondisi PAUD saat ini

anak untuk terlibat aktif.

Pe nyel engg araa n PAUD tela h di atur dal am

Pendidikan bagi anak usia dini merupakan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang

salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan

Sistem Pendidikan Nasional, khususnya Pasal 28

yang menitikberatkan pada peletakan dasar ke

yang menyatakan bahwa

ar ah p ertumbuhan d an perk emba ngan fisik

dini “diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan

(koordinasi motorik halus dan kasar), kecerdasan

dasar”. Lebih jelas dan tegas dalam Pasal 1, butir

(da ya p ikir, da ya cipta , ke cerd asan emosi,

14 bahwa pendidikan anak usia dini adalah “suatu

kecerdasan spiritual), sosio emosional (sikap dan

upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak

perilaku serta agama) bahasa dan komunikasi,

lahir sampai dengan usia enam tahun yang

sesuai

deng an k euni kan

dan

pendidikan anak usia

taha p-ta hap

dilakukan melalui pemberian rangsangan pen-

perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini

did ikan unt uk m emba ntu pert umbuhan dan

(Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009).

perkembangan jasmani dan rohani agar anak

Dari peraturan tersebut nampak jelas bahwa

memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan

adanya kesadaran akan pentingnya PAUD bagi

lebih lanjut”. Selanjutnya, Pasal 28 Ayat (2)

setiap anak. Hal ini menyadarkan Pemerintah

menyatakan bahwa pendidikan anak usia dini

untuk memperhatikan mutu dan perkembangan

dapat diselenggarakan melalui jalur formal,

PAUD di Indonesia. Kehadiran PAUD merupakan

nonformal, dan/atau informal. Lebih lanjut, dalam

349


Unda ng-Und ang te rsebut dinyat akan b ahwa

belajar mengajar. Kedua definisi tersebut sama-

pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan

sama menekankan pada penggunaan sumber

formal meliputi Taman Kanak-kanak (TK), Raudatul

daya atau pengeluaran dalam penyelenggaraan

Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat.

pendidikan.

Adapun bentuk pendidikan anak usia dini pada

Selain itu, Badan Pusat Statistik (dalam

jalur pendidikan nonformal meliputi Kelompok

Balitbang Depdiknas, 2006) menitikberatkan pada

Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau

jenis-jenis sumber biaya dengan menyatakan

bentuk lain yang sederajat. Satuan PAUD sejenis

bahwa biaya pendidikan merupakan pengeluaran

(SPS) merupakan salah bentuk layanan PAUD

dan pem anfa atan keuanga n untuk peny e-

lainnya yang penyelenggaraannya dapat diinte-

lenggaraan pendidikan yang sumbernya berasal

grasikan dengan berbagai layanan anak usia dini

dari pemerintah, perorangan, dan masyarakat.

yang ada di masyarakat seperti Posyandu (Pos

Dari dua sumber di atas dapat dimaknai bahwa

Pelayanan Terpadu), BKB (Bina Keluarga Balita),

setiap jenjang pendidikan membutuhkan biaya

TPQ, dan bentuk lainnya yang berada di bawah

untuk pemenuhan penyelenggaraannya. Biaya

binaan lembaga agama lainnya (Ditjen PAUDNI,

pendidi kan tersebut dap at m elip uti sumb er

2012). Jumlah layanan PAUD yang tersedia pada

perolehannya dan jumlah pengeluarannya. Pada

saat ini tampak seperti pada Tabel 1.

biaya pengeluaran meliputi beberapa jenis biaya,

Perkembangan jumlah layanan PAUD tentu

antara

lai n

pe mbel ian

sar ana

prasarana,

tidak dapat dilepaskan dari dukungan pemerintah

pembiayaan honor/insentif pendidik dan tenaga

dan masyarakat, misalnya peran dan kesadaran

kependidikan, peningkatan mutu pendidik dan

orang tua peserta didik agar anaknya menjadi

tenaga kependidikan.

peserta didik di lembaga PAUD. Untuk penye-

Me nurut

lenggaraan PAUD dibutuhkan biaya yang cukup

pengelolaan

Fa tah

besar. Biaya ini dapat bersumber dari pendiri

pendidikan mencakup 2 (dua) aspek, yakni: 1)

lembaga PAUD, dengan dukungan pemerintah,

dimensi penerimaan atau sumber dana; dan 2)

masyarakat, dan dunia usaha dan industri.

dimensi pengeluaran atau alokasi dana. Dimensi

dana

dala m N urte ti ( 2008 ), pe ndid ikan

di

lemb aga

Menurut Ghozali dalam Balitbang Depdiknas

penerimaan, antara lain bersumber dari: pene-

(2006) bahwa biaya pendidikan didefinisikan

rimaan umum pemerintah, penerimaan khusus

sebagai nilai rupiah dari seluruh sumber daya

pemerintah yang diperuntukkan bagi pendidikan,

(input) yang digunakan untuk suatu kegiatan

iur an sekol ah, dan sumb anga n-sumbangan

pendidikan. Serupa dengan pendapat tersebut,

masyarakat, sedangkan dimensi pengeluaran

Pusat Statistik Pendidikan Badan Penelitian dan

mencakup pengeluaran modal atau anggaran

Peng embangan Depart emen Pe ndidikan dan

pemb angunan (ca pita l outlay /ex pend itur e) .

Nasional (dalam Balitbang Depdiknas, 2006)

Selanjutnya dalam Nurteti (2008), dinyatakan

mendefinisikan biaya pendidikan sebagai seluruh

bahwa:

pengeluaran yang berupa sumber daya (input),

“keberhasilan pengelolaan atas dana pendidikan

baik berupa barang (natura) atau berupa uang

itu akan menimbulkan berbagai manfaat di

yang ditujukan untuk menunjang kegiatan proses

antaranya: 1) memungkinkan penyelenggaraan

Tabel 1. Layanan PAUD No.

Bentuk Satuan PAUD

Jumlah Satuan PAUD

Juml ah Pendidik (Guru)

Jumlah Peserta Didik (Siswa)

1.

TK/RA

68.484

252.639

4.961.034

2.

KB

31.628

97.916

1.309.501

3.

SPS

1.479

5.151

27.601

4.

TPQ

13.297

46.787

1.790.366

Jumlah

122.288

772.741

1 5.49 3.4 56

Sumber: PDSP Kemdiknas dalam Ditjen PAUDNI, 2011

350


pendidikan dilakukan secara efisien artinya

2009, yaitu perihal standar pembiayaan. Jenis

dengan dana tertentu diperoleh hasil yang

pembiayaan yang dikemukakan dalam standar

maksimal atau dengan dana minimal tercapai

tersebut meliputi: 1) biaya investasi, dipergunakan

sebuah tujuan tertentu; 2) memungkinkan

untuk pengadaan sarana prasarana, pengem-

tercapainya kelangsungan hidup lembaga

bangan SDM, dan modal kerja tetap; 2) biaya

pendidikan sebagai salah satu tujuan di-

op erasiona l ya ng d iper guna kan untuk ga ji

dirikannya lembaga tersebut (terutama bagi

pendidik dan tenaga kependidikan serta tun-

lembaga pendidikan swasta dan kursus-

jangan yang melekat, bahan atau peralatan

kursus); dan 3) dapat mencegah adanya

pendidikan habis pakai dan biaya operasional

kekeliruan, kebocoran-kebocoran atau adanya

pendidikan tak langsung; dan 3) biaya personal,

penyimpangan-penyimpangan penggunaan

meliputi biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh

dana dari rencana semula”.

peserta didik dalam mengikuti proses pembe-

Dari 2 (dua) pendapat tersebut berarti bahwa

lajaraan.

dana pendidikan yang dimiliki lembaga pendidikan

Menurut amanat Undang-Undang tersebut

haruslah dapat dikelola sesuai dengan kebu-

jelas bahwa dalam rangka meningkatkan layanan

tuhannya. Seringkali dana yang dimiliki lembaga

PAU D, p erihal p enda naan dif asil itasi ol eh

pendidi kan terb atas ata u kurang , se hing ga

pemerintah, baik pusat maupun daerah. Namun,

le mbag a pe ndid ikan ha rus memb uat daft ar

se jauh ini pendana an y ang dibe rika n ol eh

anggaran pengeluaran sesuai dengan prioritas

pemerintah melalui dana dekonsentrasi (dana

kebutuhannya.

bantuan operasional) pada PAUD baru terbatas

Terkait dengan pendanaan,

Undang-Undang

pada beberapa lembaga PAUD. Berbagai program

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

dana bantuan yang telah dilaksanakan oleh

Nasional Pasal 46 menyatakan bahwa pendanaan

Pemerintah, seperti Bantuan Rintisan Program,

pendidikan menjadi tanggung jawab bersama

Bantuan Kelembagaan, Bantuan Kerja Sama,

Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Bantuan Pusat Unggulan Program PAUD, dan

Pada Pasal 47 sumber pendanaan pendidikan

Bantuan Rintisan Program Pos PAUD di Daerah

ditentukan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan,

Terpencil (Kebijakan dan Program PAUD tahun

kecukupan, dan berkelanjutan. Maksud prinsip

2011, http://pkbmcibanggala.blogspot.com/2011/

kea dila n ad alah bahwa sumber pendana an

09/ kebijakan-dan-program-paud-2011.html).

ditentukan berdasarkan kemampuan masyarakat

Sejalan dengan era otonomi, semua kebu-

daerah yang bersangkutan, pemerintah daerah,

tuhan penyelenggaraan PAUD tidak lagi harus

Pe meri ntah, da n sumber lai n bi aya peny e-

dipenuhi oleh pemerintah pusat. Dengan adanya

lenggar aan pend idik an. Prinsip kecukupa n,

otonomi pendidikan, penyelenggaraan PAUD di

maksudnya adalah bahwa dana penyelenggaraan

daerah juga menjadi tanggung jawab pemerintah

pendidikan mencukupi untuk membiayai pe-

daerah masing-masing (UU No.33/2004). Dengan

nye leng gara an

b ermutu

adanya Undang-Undang tersebut yang salah

sebagaimana ditetapkan dalam Standar Nasional

p endi dika n

ya ng

satunya mengatur kewajiban pemerintah daerah,

Pendidikan (PP No. 19/2005). Keberlanjutan

diharapkan setiap pemerintah daerah dapat

maksudnya bahwa

dana pendidikan dialokasikan

memb erikan b antuan b agi penyelengga raan

mi nima l 20 per sen dar i APBN p ada sekt or

lembaga PAUD. Begitu pula, lembaga PAUD juga

pendidikan dan minimal 20 persen dari APBD

diharapkan dapat mencukupi kebutuhan dananya

(UUSPN Nomor 20/2003).

sendiri, dengan berbagai cara/strategi penggalian

Pendanaan yang disediakan oleh pemerintah, ba ik

p usat

maupun

daer ah

sebag aima na

dana melalui berbagai bentuk kegiatan. Hasil penelitian Tedjawati (2012) terkait

diamanatkan dalam Undang-Undang tersebut

dengan

penyelenggaraan dan pendanaan PAUD,

guna penyelenggaraan PAUD diusahakan agar

antara lai n me nunj ukka n ad anya keb ijak an

dipenuhi sesuai dengan salah satu isi Standar

pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo dalam

PAUD d alam Per atur an Ment eri Pend idik an

penyediaan dana penyelenggaraan PAUD yang

Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun

dia ngga rkan

dal am

APBD

sebe sar

351


Rp224.968.000,-. Selain itu, adanya dukungan

mengikuti program pengembangan anak usia dini

beb erap a de sa y ang mema sukk an k egia tan

(PAUD) dapat mengembangkan kompetensi psiko

program PAUD dalam anggaran belanja desa juga

sosial dan kognitif yang be rmanfaat unt uk

nampak cukup aktif. Dengan adanya program yang

kesiapan sekolah. Kompetensi tersebut meliputi:

sinergi dari berbagai komponen di daerah nampak

1) pra membaca; 2) pra menulis; 3) pra berhitung/

bahwa program PAUD tetap berkembang dan

Matematika; 4) berbahasa; dan 5) pemecahan

dapat meningkatkan mutu PAUD, terutama dalam

masalah sederhana (problem solving). Selain itu,

hal tumbuh kembang anak usia dini.

hasil penelitian tersebut juga menunjukkan

Berkaitan dengan peran pemerintah, pene-

bahwa motorik kasar mempengaruhi anak untuk

lit ian UNIC EF ( 2009 ) me nunj ukka n ba hwa

melanjutkan pendidikannya ke jenjang lebih

Pem erintah Indonesi a se cara umum me ng-

lanjut.

habiskan sekitar satu persen anggaran pendidikan untuk PAUD antara tahun 2005-2009. Hal ini

Metode Penelitian

disebabkan pembiayaan penyelenggaraan PAUD

Penelitian ini merupakan pendekatan studi kasus.

di Ind onesia p ada dasa rnya dib iaya i ol eh

Studi kasus bertujuan untuk mempertahankan

pemerintah, pemda, dan masyarakat melalui dana

keutuhan (wholeness) dari objek, artinya data

sharing. Walaupun ada payung kebijakan tentang

yang dikumpulkan dalam rangka “studi kasus”,

otonomi na mpak se lama i ni, sesuai de ngan

dip elaj ari seba gai suat u ke seluruha n ya ng

otonomi pendidikan, pemerintah kabupaten cukup

terintegrasi di mana tujuannya untuk

memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan

bangan pengetahuan yang mendalam mengenai

PAUD. Sementara itu, pemerintah pusat dan

objek yang bersangkutan, sehingga studi kasus

provinsi ha nya berp eran dal am d ukungan

dapat digolongkan sebagai penelitian

tambahan dan subsidi tambahan, misalnya kurang

dan deskriptif (Vredenbregt, 1987).

pengem-

eksploratif

lebih dalam bentuk “hibah blok” yang ditargetkan.

Atas dasar pandangan yang diacu, penelitian

Karena kabupaten secara resmi dianggap sebagai

ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif.

tempat utama untuk membiayai PAUD, maka

Menurut Travers (dalam Sevilla et.al, 2006)

penting sekali untuk dicatat bahwa walaupun ada

metode deskriptif merupakan suatu metode untuk

proses desentralisasi, kabupaten hanya menge-

menggam bark an sifat sua tu k eada an y ang

luarkan sumber pendidikan pada pengeluaran

se ment ara

rutin, biasanya untuk gaji guru (UNICEF, 2009).

dilakukan, dan memeriksa sebab-sebab suatu

berj alan

pa da

saat

pene liti an

Selanjutnya, laporan penelitian dari lembaga

gejala tertentu. Metode deskriptif kuantitatif

pendidikan dunia tersebut juga mengemukakan

digunakan dengan maksud untuk mengumpulkan

bahwa sebagian besar PAUD dibentuk dan dibiayai

informasi yang terkait dengan sumber pendanaan

secara swadaya oleh masyarakat setempat. Pada

bag i pe nyel engg araa n

masyara kat yang kem ampuan f inansial nya

sumbangan dana dari masing-masing sumber.

PAUD

d an

b esar an

re ndah, pr ogra m PAUD akan sem akin sul it

Data tentang sumber pendanaan penye-

ditemukan, bahkan pada beberapa daerah yang

lenggaraan PAUD diperoleh dengan menggu-

sangat miskin, masyarakatnya tidak tahu dengan

nakan pedoman wawancara dan daftar isian.

keberadaan program PAUD. Padahal filosofi PAUD,

Selanjutnya, data yang telah terkumpul diolah

yaitu “dari masyarakat, oleh masyarakat, dan

sesuai dengan jenis data yang terkumpul. Untuk

unt uk m asya raka t” m emil iki makna ba hwa

data kuantitatif, pengolahan dilakukan melalui

kepemilikan lokal dan keterlibatan orangtua

prosedur pemeriksaan data, klasifikasi data, dan

mer upak an

ke bija kan

tabulasi data. Klasifikasi data meliputi sumber

pelaksanaan dan pembiayaan PAUD. Sebagai

pendanaan penyelenggaraan PAUD dan besaran

konsekuensinya sebagian besar pengeluaran

dana dari masing-masing sumber.

p onda si d asar

bag i

PAUD berasal dari keluarga dan masyarakat setempat.

Data yang telah diolah, selanjutnya dilakukan analisis data. Analisis data meliputi besar dana

Hasil penelitian yang dilakukan Universitas

dan bentuk kontribusi menurut sumber dan

Atmajaya (2010) menunjukkan bahwa anak yang

penggunaannya. Sumber dana dikelompokkan

352


menjadi dana dari Pemerintah Pusat, pemerintah

wawancara, data dijaring pula dengan pengisian

daerah, masyarakat, dan lembaga PAUD.

daftar pertanyaan yang diisi oleh para nara-

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2011 di

sumber. Kemudian semua data yang dikumpulkan,

Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Bogor, Kota

diolah dan dianalisis tentang sumber pendanaan

Serang, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten

penyelenggaraan PAUD dan besaran dana dari

Manggarai, Kota Bitung, dan Kabupaten Bone.

masing-masing sumber.

Kabupaten/kota tersebut dipilih dengan mempertimbangkan kepedulian pemerintah daerah

Hasil Penelitian dan Pembahasan

terhadap penyelenggaraan dan perkembangan

Sumber Pendanaan Penyelenggaraan PAUD

PAUD dilihat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD),

Berbagai sumber perolehan dana penyeleng-

te ruta ma k ontr ibusi pe ndanaan bagi PAU D.

garaan PAUD umumnya berasal dari: 1) peme-

Masing-masing kabupaten/kota diambil sampel

rintah pusat dan pemerintah daerah (provinsi dan

dua TK, dua KB, dua TPA, dan dua Satuan PAUD

kabupaten/kota); 2) masyarakat seperti dari tokoh

Sejenis.

masyarakat, instansi terkait, dunia usaha dan

Sumber data berasal dari kepala bidang atau

industri; dan 3) lembaga PAUD sendiri.

kepala seksi dinas pendidikan kabupaten/kota

Sumber dana penyelenggaraan PAUD dari

yang menangani PAUD, penyelenggara/pengelola

Pemerintah Pusat diberikan kepada lembaga PAUD

PAUD, pendidik PAUD, orangtua anak usia dini

secara langsung seperti dana bantuan rintisan

yang me ndap at l ayanan PAUD, dan ket ua

PAUD atau dana PAUD Percontohan. Selain itu,

Himpaudi. Informasi diperoleh melalui wawancara

dana dari Pemerintah Pusat diberikan kepada

dengan para narasumber. Data yang dijaring

lembaga PAUD melalui pemerintah provinsi yang

mencakup: 1) bantuan dana PAUD dari Peme-

biasanya disebut dana dekonsentrasi (dekon).

rintah kepada lembaga penyelenggara PAUD (dari

Da na d ekonstra si b era sal dari APBN ya ng

kepala bidang/seksi PAUD); 2) berbagai sumber,

di laksanak an oleh gube rnur seb agai wak il

jenis, besarnya bantuan-bantuan yang telah

Pemerintah yang mencakup semua penerimaan

diterima lembaga, dan cara memperoleh dana,

dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan

serta masalah/hambatan yang dihadapi lembaga

de konsentr asi, tid ak term asuk dana ya ng

dan upaya untuk mengatasi masalah/hambatan

dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di

tersebut (dari penyelenggara TK, KB, TPA, dan

da erah. Da na d ekonsent rasi yang di teri ma

SPS); dan 3) Iuran/sumbangan yang dikeluarkan

lembaga PAUD, antara lain bantuan rintisan PAUD,

orangtua peserta didik (dari orangtua). Selain

PAUD Percontohan tingkat kecamatan/desa, dan

Sumber dana:

Pemerintah

Lembaga PAUD

Pemerintah

Tokoh Masyarakat

Pusat

Pemerintah Provinsi

Lembaga PAUD

Pemerintah Kabupaten/ Kota

Masyarakat

Instansi terkait

Dunia Us aha dan Industri Orangtua Peserta Di dik

Gambar 1. Sumber Dana di Lembaga PAUD

353


orientasi teknis pembelajaran PAUD. Selanjutnya,

pendidikan kabupaten/kota menerima pemberi-

pemerintah provinsi melalui dana Anggaran

tahuan alokasi dana penyelenggaraan PAUD dari

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memberi

direkorat PAUD dan dinas pendidikan propinsi; 2)

bantuan dana penyelenggaraan PAUD dengan

dinas pe ndidi kan k abup aten/ kota membe ri-

jumlah relatif kecil, karena keterbatasan kemam-

tahukan kep ada semua le mbag a PAUD d an

puan pemerintah provinsi dalam penganggaran

mendorong lembaga PAUD untuk mengajukan

bidang pendidikan. Umumnya bantuan dana

proposal; 3) menyeleksi proposal-proposal yang

tersebut diterima lembaga PAUD berupa alat

diajukan oleh lembaga PAUD, dan menyampaikan

permainan edukatif. Bantuan dana dari peme-

proposal yang lolos seleksi ke Direktorat PAUD dan

rintah kabupaten/kota melalui APBD relatif masih

ke dinas pendidikan propinsi sesuai jenis dan

kurang dan umumnya diberikan kepada lembaga

bentuk pend anaa n ma sing -masing; dan 4)

PAUD untuk membayar honor insentif pendidik

mem inta lap oran berk ala peng guna an d ana

PAUD dan

sesuai rencana anggaran belanja (RAB) yang

alat permaian edukatif.

Mayarakat ikut berperan sebagai sumber dana bantuan penyelenggaraan PAUD. Tokoh

diajukan dari lembaga-lembaga PAUD penerima dana bantuan.

masyarakat memberi bantuan dalam bentuk

Setelah proposal diterima oleh Pemerintah

tenaga, uang, dan barang. Instansi terkait seperti

Pusat, kemudian dilakukan penilaian terhadap

dinas kesehatan mela lui Posyandu memberi

proposal untuk mengkaji kelayakan lembaga

bantuan pemberian vitamin, pemeriksaan gigi, dan

pengusul termasuk diadakannya kunjungan atau

ke seha tan anak . Dunia usaha da n indust ri

verifikasi ke lembaga PAUD. Bagi lembaga yang

me mber i

telah dinilai dan ditentukan layak menerima dana

ba ntua n

da na

k epad a

be bera pa

lembaga PAUD berupa pemberian alat permainan

bantuan,

edukatif.

penerimaan dana PAUD (MoU) dan dana tersebut

ma ka

d ilak ukan

penanda tang an

Da ri l emba ga PAUD dana untuk peny e-

akan langsung diberikan ke lembaga PAUD.

lenggaraan PAUD diperoleh dari orangtua peserta

Namun, ada kalanya dalam pengajuan proposal

didik dan umumnya berupa uang dan tenaga.

tidak ditempuh dengan cara yang lazim karena

Selain itu, ada beberapa lembaga PAUD mem-

adanya kedekatan pribadi dengan birokrat di

peroleh dana dari penjualan alat permainan

pusat, sehingga lembaga PAUD pengusul tersebut

edukatif yang dibuat sendiri oleh pendidik PAUD.

dal am p enga juan proposa l ha nya seba gai formalitas saja. Kecenderungan dengan pola

Pendanaan yang Bersumber dari Pemerintah

seperti ini lebih memberi peluang bagi PAUD untuk

Pusat dan Pemerintah Daerah

mendapatkan bantuan. Selanjutnya, pemberian

Dari data yang dijaring telah ditemukan bahwa

bantuan tersebut langsung dikirim ke lembaga

dana dari Pemerintah (Direktorat PAUD Ditjen

PAUD, sehingga dinas pendidikan kabupaten/kota

PAUDNI) dan dari pemerintah provinsi (dinas

tid ak m enge tahui jumlah dana PAUD y ang

pendidi kan prov insi ) di beri kan lang sung ke

bersumber dari Pusat.

lembaga-lembaga PAUD. Alokasi bantuan dana

Tidak berbeda jauh dengan perolehan dana

dari pemerintah tersebut belum merata dan masih

PAUD yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan

relatif kecil, karena keterbatasan kemampuan

provinsi, alokasi dana bantuan dari pemerintah

pemerintah dalam penganggaran bidang pen-

kabupaten/kota untuk penyelenggaraan PAUD

didikan, terutama PAUD. Jenis yang dianggarkan

masih relatif kecil, tergantung dari kemampuan

meliputi dana rintisan, dana penguatan, dana

pemerintah daerah. Setiap lembaga PAUD berhak

kelem-bagaan, pengadaan sarana prasarana,

mem peroleh bant uan d ana dari pem erintah

insentif tutor/pendidik, PAUD percontohan, dan

daerah kabupaten/kota melalui prosedur: 1)

dana ke mitr aan. Unt uk m empe role h da na

pengajuan proposal; dan 2) faktor kedekatan

ter sebut, l emba ga PAUD harus me menuhi

hubungan antara pengelola lembaga dengan

persyaratan yang ditentukan oleh pemerintah.

pengambil kebijakan. Pola semacam ini semakin

Mekanisme pendanaan lazimnya ditempuh

beralasan jika dihubungkan dengan aktivitas

dengan cara-cara sebagai berikut: 1) dinas

pengelola lembaga PAUD, yang tidak saja ikut

354


dalam kepengurusan organisasi-organisasi PAUD

dukungan beberapa desa yang memasukkan

di kabupaten/kota seperti Himpunan Pendidik dan

kegiatan program PAUD dalam anggaran belanja

Tenaga

desa

Kepe ndid ikan

PAU D

Indone sia

(Tedjawati, 2012).

(HIMPAUDI), Forum PAUD, tetapi juga sering berperan serta aktif sebagai narasumber dalam

Pendanaan yang Bersumber dari Masyarakat

kegiatan-kegiatan pembinaan yang diadakan

Terkait dengan berba gai sumber dana yang

oleh pemerintah kabupaten/kota.

ber asal dar i ma syar akat , da ri hasil studi

Dari wawancara ditemukan bahwa semua

menunjukkan bahwa pendanaan PAUD umumnya

dana penyelenggaraan PAUD yang bersumber dari

dap at d iper oleh mel alui per an serta tok oh

pemerintah pusat dan daerah telah disosialisaikan

ma syar akat /aga ma/k epal a de sa, orga nisa si

kepada penyelenggara PAUD. Namun, masih

kem asya raka tan dan organisasi ke agam aan

ditemukan ada beberapa penyelenggara PAUD

(gereja atau masjid), instansi terkait seperti dinas

merasa belum memperoleh informasi tentang

kesehatan, dan dunia usaha/industri. Sumber

bantuan tersebut. Dengan kondisi ini penye-

dana tersebut diperoleh melalui hubungan pribadi

lenggara PAUD harus aktif mencari informasi untuk

(perkenalan) ataupun

mendapa tkan fasilit as p enda naan ter sebut.

ditujukan kepada instansi terkait ataupun dunia

Pengelola PAUD mengakui bahwa mungkin saja

usaha/industri.

kuota

pend anaa n

PAUD

Dari hasil penelitian ditemukan berbagai cara

terbatas, sehingga cenderung diberikan kepada

penggalangan dana yang diperoleh dari tokoh

pengelola PAUD dan SPS lainnya yang aktif,

masyarakat seperti contoh yang dilakukan oleh

berinisiatif dan memiliki mobilitas tinggi (memiliki

sebuah lembaga TPA di Kota Bandung melalui

kendaraan bermotor), sehingga dapat melakukan

pe ran sert a ke pala desa. K epal a de sa i ni

pendekatan secara pribadi kepada para pengurus

melakukan inventarisasi tentang: 1) jumlah para

di

HIM PAUD I

pe nyel engg araa n

pengajuan proposal yang

pend idik an

pengusaha yang berada di wilayahnya; 2) jumlah

kabupaten/kota. Temuan ini dirasakan kurang adil

ma upun

di nas

para donator tetap; dan 3) jumlah PAUD yang

bagi PAUD yang tidak memperoleh bantuan,

be rada di wila yahnya. Penggal anga n da na

karena dana penyelenggaraan PAUD atau SPS

dilakukan oleh staf desa. Setiap tanggal 10 kepala

cenderung diberikan kepada mereka yang aktif

desa tersebut membagikan dana yang telah

melakukan pendekatan pada institusi/instansi

dikumpulkan dan diberikan kepada lembaga PAUD

terkait, tetapi tidak berdasarkan kondisi nyata

di wilayahnya.

kebutuhan riil PAUD atau satuan PAUD sejenis di

Temuan ini menunjukkan bahwa peran serta

lapangan. Kejadian tersebut, misalnya dialami oleh

masyarak at dal am pe ndana an PAU D sangat

salah satu lembaga PAUD di Kota Serang.

mendukung keberlangsungan penyelenggaraan bahwa

PAUD, terutama masyarakat di sekitar lembaga

bantuan dana dari pemerintah masih relatif kecil

Tem uan

tersebut

menunjukkan

PAUD. Hal ini sesuai dengan keberadaan lembaga

karena tergantung dari kemampuan pemerintah

PAUD, yang didirikan oleh masyarakat. Namun

daerah. Hal ini disadari karena berbagai alasan

demikian, besar penerimaan dana pada masing-

dari kebutuhan pemerintah kabupaten/kota saat

masing lembaga penyelenggara PAUD masih

ini seperti: 1) lebih mengutamakan pada pem-

sangat bervariasi. Akibatnya, kekurangan dana

bangunan fisik; 2) mmprioritaskan pada wajib

tersebut diharapkan dapat diperoleh dari Pemda

belajar pendidikan dasar; dan 3) hanya menge-

setempat dan/atau Pemerintah Pusat (Ditjen

luarkan sumber pendidikan pada pengeluaran

PAUDNI). Banyaknya masyarakat yang secara riil

rutin, biasanya untuk gaji guru (UNICEF, 2009).

telah berpa rtisipasi dalam peny elenggaraan

Harapannya bahwa pemerintah kabupaten/kota

program PAUD mengindikasikan bahwa tingkat

sudah mulai menganggarkan untuk pendidikan

partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan

bagi anak usia dini seperti yang telah dilakukan

PAUD patut diberikan apresiasi dari Kemdikbud

oleh pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo

me lalui be rbag ai b imbi ngan tek nis maup un

yang telah mengeluarkan kebijakan penyediaan

bantuan teknis, misalnya dalam peningkatan

da na

kualitas pendidik.

p enye leng gara an

PAUD

dan

adanya

355


Penggalangan dana dari masyarakat juga

dana penyelenggaraan PAUD yang dikelola oleh

diperoleh dari organisasi keagamaan (gereja atau

lem baga PAUD p ada umumny a bera sal d ari

masjid) yang memberikan sumbangan uang dari

orangtua peserta didik, serta adanya kreativitas

donator tetap (ibu-ibu pengajian Majelis Taqlim)

dari pengelola dan pendidik PAUD. Dari hasil

dan dana infak untuk menambah insentiv pendidik

wawancara dengan pengelola PAUD ditemukan

PAUD, serta organisasi kemasyarakatan seperti

bahwa untuk penggalian dana dari partisipasi

dengan ibu-ibu PKK, baik sebagai donatur maupun

orangtua peserta didik dapat dilakukan pen-

dalam bidang keprofesionalannya dan para kader

dekatan musyawarah. Selain itu, pengajuan dana

posyandu untuk program penimbangan anak dan

melalui proposal kepada orangtua peserta didik

penyuluhan kesehatan. Contoh sumbangan yang

juga harus dibarengi dengan pendekatan yang

berasal dari ibu-ibu Majelis Taqlim di Kota Bitung

lebih bersifat pribadi. Proposal yang diajukan

memberi dana yang diperoleh dari anggotanya

cenderung ditanggapi bila ada kedekatan dengan

dengan cara sukarela.

orangtua, sehingga “harus sering merapat”,

Peran serta organisasi masyarakat memberikan bantuan dana dalam penyelenggaraan

begitu istilah yang digunakan untuk membina hubungan personal.

PAUD tentu sangat diharapkan oleh pengelola PAUD, terutama lembaga PAUD yang didirikan

Besaran Pendanaan dari Masing-masing

oleh masyarakat, baik secara individu maupun

Sumber

kelompok atau berupa suatu yayasan. Begitu pula

Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa

keberadaan Posyandu di sekitar lembaga PAUD

semua kabupaten/kota menerima dana yang

sangat mendukung dalam penyelenggaraan PAUD

bersumber dari APBN yang digunakan untuk

terutama dalam aspek kesehatan. Kerjasama

pengembangan penyelenggaraan PAUD (Tabel 2).

dengan Posyandu merupakan bentuk layanan

Namun, jumlah dana yang diterima oleh setiap

PAUD dalam bentuk Pos PAUD yang dicanangkan

kabupaten/kota berbeda, sesuai dengan kuota

oleh pemerintah. Tujuan dari layanan Pos PAUD

yang ditentuk an dari pusat. K ota Band ung,

ada lah agar ana k usia d ini di d aera h ya ng

misalnya pada tahun 2010 menerima dana dari

mengikuti program Posyandu dan belum mengikuti

pemerintah pusat sebesar Rp 2.409.000.000,- dan

pendidikan di TK atau KB, dapat mengikuti

diberikan kepada 183 lembaga (Tabel 3). Dengan

pendidikan melalui Pos PAUD.

demikian, dari 232 lembaga PAUD yang ada di Kota Bandung, masih ada 49 lembaga PAUD yang belum

Pendanaan dari Lembaga PAUD

menerima bantuan dari APBN. Begitu pula di Kota

Pada awalnya beberapa lembaga PAUD dari

Bogor, lembaga PAUD menerima dana APBN

sa mpel tid ak m enar ik b iaya dar i or angt ua

sebesar Rp 267.500.000,- dan digunakan untuk

dikarenakan biaya operasional yang biasanya

rehabilitas kelas baru bagi 60 lembaga PAUD dan

merupakan sumbangan dari berbagai pihak di

dana rintisan bagi 1 lembaga PAUD, sehingga saat

masyarakat. Namun, lambat laun sulit diper-

itu masih ada 131 lembaga PAUD yang belum

tahankan, karena ternyata mengalami beberapa

menerima bantuan dari APBN tersebut.

kendala. Kendala-kendala tersebut, antara lain

Begitu pula kucuran dana dari provinsi dimana

sumbangan yang didapat hanya dapat memenuhi

tidak semua kabupaten/kota memperoleh dana

keb utuhan

did ik.

bantuan yang bersumber dari APBD tingkat I

Kebutuhan-kebutuhan lain seperti honor para

b ahan

bel ajar

peserta

(provinsi), antara lain dialami oleh Kota Bandung

pendidik tidak dapat terpenuhi, padahal para

dan Kab upat en L ombok Ti mur. Dar i ha sil

pengajar PAUD sering kali memerlukan uang

waw anca ra d enga n na rasumber dit emuk an

transport untuk menjangkau PAUD yang dibina.

bahwa salah satu penyebab tidak dialokasikannya

Selain itu, para orangtua peserta didik juga

dana PAUD, karena dana APBD

meminta adanya rekreasi bersama atau pema-

pembangunan fisik. Pada umumnya dana yang

kaian baju seragam.

be rasa l da ri p emer inta h pr ovinsi umumnya

cenderung untuk

Dengan situasi dan kondisi seperti itu hasil

mer upak an d ana dekontra si ( dekon) y ang

temuan di lapangan menunjukkan bahwa sumber

bersumber dari APBN dengan jumlah relatif kecil

356


dan biasanya digunakan untuk pembelian alat

mampu menggunakan dana secara efektif dan

pe rmai nan eduk atif (APE) untuk be bera pa

efisien sehingga program pendidikan tetap dapat

sek olah/lem baga PAU D. Adapun da na y ang

dilaksanakan.

bersumber dari pemerintah kabupaten/kota juga

Temuan pada Tabel 3 menunjukkan bahwa

relatif kecil, bahkan di Kota Bandung misalnya

da na

b agi

peny elenggar aan

hanya memiliki anggaran untuk kegiatan hari anak

dialokasikan oleh Pemerintah, dengan jumlah dan

(bukan untuk penyelenggaraan PAUD). Beberapa

lembaga penerima yang masih terbatas. Dana

alasan belum menyediakan dana PAUD, karena;

yang bersumber dari APBN pada umumnya berupa

1) lebih menitikberatkan pada program wajib

dana rintisan dan penguatan PAUD, dana bantuan

bel ajar pendidi kan dasa r; d an 2 ) PAUD i tu

unggulan PAUD, PAUD percontohan, dan bantuan

diadaka n oleh masyara kat sendiri, d an jika

PAUD terpencil. Dana rintisan dan penguatan PAUD

Pemerintah Kota Bandung memberikan dana

serta bantuan PAUD terpencil umumnya digunakan

khawatir terjadi over lap dalam penganggaran

untuk penyiapan tempat/sarana kegiatan seperti

dana bantuan bagi pendidikan usia dini, karena

rak mainan, loker, meja dan kursi, almari, alat

kucuran dana dari pusat atau Kemendikbud

permainan edukatif luar dan dalam, dan pening-

langsung diserahkan ke lembaga PAUD masing-

katan kualitas pendidik. Dana PAUD percontohan

masing melalui pengawasan dinas pendidikan

dig unak an

Provinsi Jawa Barat (Damayanti, 2012).

pendidik dalam bentuk magang atau pelatihan,

untuk

peningk atan

PAUD

tel ah

kom pete nsi

Dari Tabel 2 nampak bahwa besar dana

sosialisasi PAUD kepada masyarakat, pengadaan

bantuan yang berasal dari berbagai sumber

sarana pembelajaran dan alat permainan edukatif,

sangat beragam jumlahnya. Seperti Kota Serang

insentif pendidik dan tenaga kependidikan, alat

memperoleh bantuan dana dari APBN lebih banyak

tulis kantor, pembelian buku rujukan bagi pendidik

dibanding dengan kabupaten/kota lainnya. Kota

dan bahan bacaan untuk anak.

Bogor memperoleh bantuan dana dari perintah

Dana bantuan dari pemerintah provinsi masih

pr ovinsi l ebih besar d iba nding da erah lai n.

terbatas dan hanya diperuntukkan bagi beberapa

Bantuan dana yang bersumber dari pemerintah

lembaga PAUD. Bantuan tersebut diberikan dalam

kabupaten/kota diterima oleh dinas pendidikan

bentuk dana rintisan PAUD, dan unggulan PAUD,

dan kebudayaan, dengan jumlah yang bervariasi.

rehabilitasi kelas, dan Alat Permainan Edukatif

Keberagaman besaran dana tersebut disebabkan

(APE). Begitu pula dengan dana yang berasal dari

keterbatasan kemampuan pemerintah daerah

pemerintah daerah kabupaten/kota terbatas

untuk menganggarkan dana bagi PAUD. Sekalipun

pada bentuk pemberian pelatihan kepada para

de miki an, diha rapk an peny elenggar a PAUD

guru PAUD dengan cara bergilir, pemberian insentif

Tabel 2. Sumber Dana

Penyelenggaraan PAUD

Tahun Anggaran 2010

Sumber dana No.

Kabupaten/kota

1

Kot a Bandung

2

Kot a Semarang

3

Kot a Serang

4

Kot a Bogor

5

Dana dari APBN (Pusat) 2,409,000,000 2,155,000 5,024,000,000

Dana dari APBD 1 Pemerintah Provin si) Ti dak ada 450,000, 000 Ti dak ada

Dana dari APBD 2 (Kabupaten/Kota) 10,000,000 100,000, 000 118,125, 000

267,500,000

729,000, 000

99,270,0 00

Kot a Bitung

1,273,000,000

50,000,0 00

970,000, 000

6

Kabup aten Lombok Timur

3,000,000,000

45,000,0 00

245,000, 000

7

Kabup aten Manggarai Barat

8

Kabup aten Bon e

583,050,000 5,450,000

Ti dak ada 315,000, 000

90,000,0 00 243,000, 000

Sumber: Dinas pendidikan dan kebudayaan di kabupaten/kota dan penyelenggara PAUD, Tahun 2010

357


Tabel 3. Penggunaan Dana

Penyelenggaraan PAUD

Penggun aan dana yang bersumber dari No. 1

Kabupaten/kota Kota Bandung

Dana dari APBN (Pusat) Dana Rint isan 33 lembaga

Dana dari APBD 1 Provinsi)

Dana dari APBD 2 (Kabupaten/Kota)

Tidak ada

Keg iat an Hari Anak

PAUD unggulan 1 lembaga APE

Dana pelat ihan

Sarana 40 meja lipat

Honor insentif 225 pengelola

Bantuan penguatan 142 lembaga APE 6 lembaga PAUD berbasis keluarga 2 lembaga 2

Kota Semarang

Dana rintisan PAUD percont ohan

APE

PAUD berbasis keluarga 2 lembaga 3

Kota Serang

Rehabilitas kelas baru 60 lembaga Dana rintisan 1 lembaga

4

5

6

Kota Bogor

Kota Bitung

Kabupaten Lombok Timur

Honor insentif 225 pendidik

Rehabilitas kelas baru 1 lembaga

APE 97 lembaga

APE

APE 16 lembaga

Dana rintisan 1 lembaga

Insent if tutor 250 orang

Peningkatan mutu + APE 1 lembaga APE 86 lembaga

APE 1 lembaga

Insent if 96 g uru TK

Magang 25 l embaga

Monitoring dan evaluasi

APE 96 lembaga

APE dan sarana 1 lemb aga

Dana rintisan 1 lembaga

Sos ialisasi dan publikasi PAUD APE 243 lembaga

Bantuan penguatan PAUD 3 lembaga Dana rintisan 1 lembaga Dana PAUD terpencil 1 lembaga 7

Kabupaten Manggarai Barat

APE ut k 5 lembaga PAUD

Insent if 100 pendidik

Dana rintisan utk 15 lembaga Bantuan penguatan PAUD untuk 11 lembaga 8

Kabupaten Bone

APE 2 lembaga

Reh abilitasi kel as baru 1 lembaga

Insent if 225 pendidik

APE 1 lembaga Sumber: Dinas pendidikan dan kebudayaan di kabupaten/kota dan penyelenggara PAUD, Tahun 2010

pengelola dan pendidik, dan pemberian Alat Per-

persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhinya.

mainan Edukatif (APE) sederhana yang umum

Oleh karenanya, penyelenggara PAUD harus

seperti balok. Dalam keterbatasan ini penye-

memiliki kiat-kiat untuk menyelenggarakan PAUD

lenggara lembaga PAUD harus kreatif untuk

sedemikian rupa sehingga dianggap memenuhi

memperoleh dana bant uan tersebut dengan

syarat, antara lain peningkatan mutu penye-

358


lenggaran PAUD sesuai dengan petunjuk teknis

buku bacaan dan APE. Selain itu, bantuan dana

penyelenggara TK/KB/TPA/SPS dari direktorat

juga diperoleh lembaga PAUD dari donor luar

PAUD.

negeri melalui jaringan keagamaan (misionaris)

Data pada Tabel 2 dan Tabel 3 diperoleh dari

diterima buku dan APE di Kabupaten Manggarai.

hasil w awancara dan diskusi ( Focus Group

Bantuan dana tersebut dapat diperoleh dengan

Disccusion) dengan narasumber dinas pendidikan

cara mengajukan proposal ke dunia usaha/industri

ka bupa ten/ kota sam pel , be rdasarka n da ta

dan donor luar negeri. Namun, ada juga lembaga

anggaran yang dimilikinya. Dana penyelenggaraan

PAUD mengajukan proposal ke perusahaan dan

PAUD yang bersumber dari Pemerintah sangat

belum berhasil karena tidak ada rekomendasi dari

bervariasi. Alokasi dana bantuan PAUD dari

di nas pend idik an ( per usahaan takut da na

Pemerintah tersebut masih terbatas untuk APE,

tersebut tidak tepat penggunaannya). Hal ini

honor i nsentif bagi seb agia n pe ndid ik, dan

dialami oleh lembaga PAUD di kota Bitung ketika

rehabilitasi ruang. Pada saat ini, Pemerintah Pusat

mengajukan proposal ke perusahaan penga-

telah mengalokasikan dana bantuan operasional

lengan ikan di kota Bitung.

pendidikan (BOP) bagi peserta didik PAUD. Namun,

Dalam penelitian ini ditemukan berbagai

BOP tersebut masih terbatas diberikan kepada

bentuk bantuan dana PAUD yang diperoleh dari

sebagian peserta didik

ora ngtua pe sert a di dik, yai tu b erup a iuran

karena dana Pemerintah

Pusat masih terbatas. Selanjutnya, temuan penelitian menunjukkan

bulanan, sumbangan sukarela yang dapat berupa uang atau barang (bahan sembako seperti beras,

adanya berbagai lembaga PAUD telah melakukan

kacang ijo, susu),

kerja sama dengan berbagai instansi dalam

narasumber. Bagi TK, iuran orangtua umumnya

rangka peroleha n da na PAUD. Dana PAUD

telah ditentukan melalui komite sekolah. Adapun

tersebut diterima oleh lembaga PAUD tidak hanya

lembaga KB, TPA, dan Pos PAUD besarnya iuran

berupa uang tetapi dapat berbentuk barang/

disesua ikan dengan kema mpua n or angt ua.

benda. Kerja sama tersebut dapat terealisasi

Orangtua yang tidak mampu tidak membayar iuran

dengan cara pengajuan proposal ke instansi

tersebut. Umumnya uang iuran dari orangtua

terkait dan juga adanya hubungan pribadi. Berikut

digunakan untuk operasional penyelenggaraan

beberapa contoh yang ditemukan dalam penelitian

PAUD seperti pembelian bahan habis pakai (kertas

berkait sumber dana dan bentuk bantuan dana

be rwar na, pensil b erwa rna/ cryon, l em d an

PAUD, yaitu: 1) dari dinas kesehatan diperoleh

sebagainya), listrik, air, kebersihan, dan insentif

bantuan vit amin, pe nimb anga n anak, dan

pendidik dan tenaga kependidikan. Untuk bantuan

pemeriksaan kesehatan gratis kepada anak-anak

tenaga dilakukan di lembaga Pos PAUD dimana

mulai dari pola makan dan kebersihan lingkungan

pa ra

(antara lain di Kota Semarang), serta melalui

membereskan alat peraga. Bantuan sebagai nara

program Posyandu Cerdas berupa APE dalam

sumber diberikan

ruanga n; 2) dari dinas per ikanan dip eroleh

PAUD yang ikut berperan serta dalam penye-

bantuan untuk alat peraga edukatif; 3) dari Badan

le ngga raan PAU D da n t ujua nnya aga r anak

Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH) di Kota

mempunyai rasa menghargai pekerjaan orangtua

Bandung diperoleh bantuan tanaman; dan 4) dari

sep erti dok ter. Ada pun sumb anga n ba han

BKKBN dan Pemberdayaan Perempuan mem-

sembako seperti beras dilakukan di TK Pembina

berikan bantuan APE.

Negeri Kota Bandung di mana beras ini juga

Sementara itu, bantuan dana dari Dudi juga beragam. Bantuan dana diperoleh lembaga PAUD berasal dari perusahaan/dunia usaha dan industri

orang tua

bantuan tenaga, dan sebagai

memb antu

per siap an

d an

orangtua yang berpendidikan

diperuntukkan bagi pendidik yang masih berstatus honorer serta bagi penjaga sekolah. Di samping perolehan dana dari orangtua

(termasuk BUMN dan BUMD) seperti Bank Jabar,

peserta didik, pengelola juga

melakukan inovasi

Telkomsel, KFC, Carefour, Hypermart dan program

dalam pencarian dana dalam bentuk: 1) pem-

Corporate Social Responsibility (CSR) di kota Serang

buatan alat permainan pembelajaran kognitif

misalnya, diperoleh alat peraga edukatif, serta

berupa puzzle dari bekas bungkus indomie dengan

dari Unilever di Kabupaten Lombok Timur berupa

gambar binatang dari kalender yang dipotong-

359


potong; dan 2) Alat Permainan Edukatif (APE) dari

tujuannya, yaitu anak yang mengikuti program

barang yang sudah tidak terpakai, seperti botol

pengembangan anak usia dini (PAUD) dapat

bekas minuman yang diisikan dengan pasir atau

mengembangkan kompetensi psikososial dan

beras sehingga dapat digunakan menjadi alat

kognitif yang bermanfaat untuk kesiapan sekolah

musik. Barang-barang tersebut masih digunakan

(Amajaya, 2010). Hal ini sesuai dengan yang

pihak i nter n le mbag a PAUD untuk proses

diungkapkan oleh Fatah dalam Nurteti (2008)

pem bela jara n,

me mbantu

bahwa keberhasilan pengelolaan dana dapat

menambah alat pembelajaran edukatif. Selain itu,

menimbulkan berbagai manfaat di antaranya

juga dibuat keterampilan pembuatan keranjang

memungkinkan tercapainya kelangsungan hidup

buah, pemasaran berbagai

lembaga sebagai salah satu tujuan dari pendirian

sehingga

dapa t

industri rumahtangga

krupuk “dap ros” yang me nggunaka n ba han

lembaga (termasuk lembaga PAUD).

tepung beras dan aci/tapioka (antara lain di Kota Serang) atau minyak tawon, jilbab bersulam dan

Simpulan dan Saran

se baga inya dap at d ilak ukan pengelola d an

Simpulan

pendidik dengan bekerja sama dengan

orangtua

Atas dasar hasil penelitian dan pembahasan,

anak usia dini.

Hasil penjualan barang-barang

dapat disimpulkan bahwa sumber pendanaan

tersebut dapat digunakan untuk penyelenggaraan

pendidi kan anak usi a di ni sebag ai b erik ut.

program kegiatan di lembaga PAUD.

Pertama, dana penyelenggaraan PAUD ya ng

Te muan

di

atas

menunjukkan

bahwa

bersumber dari Pemerintah Pusat dan pemerintah

kreativitas sangat diperlukan bagi pengelola atau

da erah

penyelenggara PAUD dalam penggalangan dana,

operasional

melalui kerjasama dengan orangtua peserta didik

da na d ari Peme rint ah Pusa t di beri kan Rp

dan juga dengan pendidik PAUD. Walau pendirian

267.500.000,- untuk 61 lembaga (dari 192

PAUD dilakukan oleh masyarakat, namun karena

lembaga PAUD). Dana penyelenggaraan PAUD

keterbatasan kondisi ekonomi masyarakat, maka

selama ini dialokasikan berdasarkan kuota dari

penyele ngga ra PAUD sang at m embutuhk an

Pusat, sedangkan pendapatan asli daerah (PAD)

bantuan dari berbagai pihak. Tingginya dana

juga terbatas dan belum menganggarkan untuk

penyelenggaraan PAUD disebabkan banyaknya

ke butuhan peny elengga raan PAU D. H al i ni

kegiatan yang dilakukan oleh para pengelola

disebabkan selama ini pemerintah daerah masih

lembaga PAUD, bahkan adanya kegiatan di luar

mengutamakan program wajib belajar pendidikan

dari kegiatan rutin pendidikan. Oleh karenanya,

dasar. Pendidikan untuk anak usia dini semestinya

untuk mendapatkan dana bantuan tersebut,

tidak diabaikan karena tumbuh kembang anak

pengelola lembaga PAUD harus memiliki krea-

dari sejak usia dini merupakan pondasi awal

ti vita s da lam

peng gal anga n

bel um

m emad ai

untuk

keb utuhan

lembaga PAUD. Seperti di Kota Bogor

da na m elal ui

terbentuknya generasi penerus bangsa yang

pengajuan proposal kepada pihak pemberi dana

kelak akan menghadapi tantangan yang lebih

atau harus memiliki hubungan pribadi (perkenalan)

berat dari masa

dengan dunia usaha dan industri.

da na y ang dimi liki ole h pe meri ntah, ma ka

Berdasarkan temuan tersebut, dapat dike tahui

ba hwa

lenggar aan

PAUD

kebe rlangsungan

peny e-

masih t erga ntung

saat ini. Dengan keterbatasan

diharap kan pemberian dana bantuan sesuai dengan prioritas lembaga PAUD yang butuh

pa da

bantuan. Artinya lembaga PAUD yang sudah

berbagai pihak seperti dari bantuan Pemerintah,

mandiri dalam dana pendidikan, tidak diutamakan

masyarakat, instansi terkait, dan dudi. Walau

mendapat bantuan lagi.

bantuan dana tersebut relatif masih terbatas,

Selanjutnya, dana penyelenggaraan PAUD

namun tetap diharapkan dan dibutuhkan oleh

yang bersumber dari masyarakat dan instansi/

lembaga PAUD. Harapan lembaga PAUD, dengan

dunia usaha/industri masih terbatas tergantung

dana bantuan yang relatif kecil, memungkinkan

dari kemampuan ekonomi masyarakat, seperti

lembaga PAUD dapat diselenggarakan secara

keuangan warga desa atau organisasi masya-

efisien artinya dengan dana minimal dapat ter-

rakat seperti ibu-ibu PKK atau ibu-ibu pengajian

ca pai hasi l ya ng m aksimal sesuai deng an

dan penyediaan dana bantuan untuk pendidikan

360


dari instansi dan dunia usaha/industri. Hal ini

inovasi yang dikembangkan oleh penyelenggara

terkait bahwa lembaga PAUD diselenggarakan

PAUD. Uang dari orangtua digunakan untuk

oleh masyarakat sehingga keberlangsungan dari

op ersi onal

penyelenggaraan PAUD tersebut tentu tidak lepas

pembelian bahan habis pakai (kertas berwarna,

dari peran masyarakat di sekitar lembaga PAUD.

pensil warna/cryon, lem dan sebagainya), listrik,

Peran masyarakat tersebut dapat dilakukan

air, kebersihan, dan insentif pendidik dan tenaga

secara individu ataupun kelompok

kependidikan.

penyele ngg araa n

PAUD

seper ti

Fakta menunjukkan bahwa dana penyelenggaraan PAUD yang bersumber dari dalam

Saran

lembaga PAUD sendiri sangat terbatas, terutama

Pertama, dana penyelenggaraan PAUD yang

yang bersumber dari orangtua peserta didik,

ber asal dar i Pe meri ntah Pusat a tau daer ah

tergantung dari kemampuan ekonomi orangtua

diberikan kepada lembaga PAUD belum merata

ter sebut. O leh kare nany a kr eati vita s da ri

dan proposional. Begitu pula dengan bantuan bagi

pengelola dan pendidik PAUD sangat mendukung

lembaga PAUD yang bersumber dari masyarakat/

dalam pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan

instansi terkait/Dudi dan orangtua peserta didik

PAUD.

masih terb atas dan didasarkan kemampuan

Ke dua, besaran sumbangan dari masing-

masyarakat dan orangtua. Oleh k arena itu,

masing sumber sangat beragam tergantung dari

disarankan agar dana dari Pemerintah Pusat atau

kemampuan daerah dalam menunjang layanan

daerah dianggarkan secara proposional sesuai

pendidikan bagi anak usia dini. Bantuan dana

dengan program dan Pemerintah perlu mem-

untuk penyelenggaraan PAUD tidak selalu dalam

be daka n be sara n ba ntua n te rhad ap t ingk at

bentuk uang, tetapi dapat berupa barang atau-

kemajuan penyelenggara PAUD. Dalam hal ini perlu

pun ide kreativitas yang dapat menciptakan alat

dilakukan evaluasi penyelenggaraan PAUD secara

permainan edukatif. Berbagai bantuan dana

komprehensif mengingat masih banyak lembaga

penyelenggaraan PAUD bersumber dari Peme-

PAUD yang belum dapat memenuhi kebutuhan

rintah Pusat dan daerah berupa uang untuk

operasional dari dana lembaga PAUD sendiri.

penyiapan tempat/sarana kegiatan seperti rak

Wal au saat ini suda h mulai dibe rika n da na

mainan, loker, meja da n kursi, almar i, alat

bantuan operasional pendidikan bagi beberapa

permainan edukatif luar dan dalam,

peningkatan

pe sert a di dik dan terb atas pad a be bera pa

kualitas pendidik, dan insentif pendidik PAUD.

lembaga PAUD, disarankan agar pemerintah

Bentuk bantuan dari masyarakat dan instansi/

menganggarkan dana bagi setiap peserta didik

dunia usaha/industri masih berupa alat peraga

PAUD secara merata seperti pada dana bantuan

edukatif, buku, obat-obatan, dan pemeriksaan

operasional sekolah (BOS) di SD dan SMP. Kedua,

kesehatan. Namun, bantuan tersebut sangat

disarankan agar dana bantuan yang berasal dari

mendukung dalam layanan pendidikan bagi anak

Pemerintah Pusat atau daerah dan masyarakat

usia dini. Oleh karenanya penting sekali adanya

khususnya dunia usaha dan industri dalam bentuk

hubungan yang harus dijalin oleh lembaga PAUD

CSR (Corporate Social Responsibility) tidak hanya

dengan warga di sekitarnya karena keberadaan

dialokasikan untuk alat permainan edukatif dan

lembaga PAUD tersebut di tengah masyarakat.

honor pendidik dan tenaga kependidikan, tetapi

Tentunya dukungan masyarakat tersebut dapat

juga untuk pembangunan dan perbaikan gedung,

dilakukan secara individu ataupun kelompok.

pelatihan yang berkaitan dengan PAUD dan

Bentuk bantuan dari orangtua selain berupa

keterampilan bagi penyelenggara dan pendidik

uang juga diberikan pula dalam bentuk barang

PAUD. Oleh karena itu, penyelenggara PAUD

(sembako), tenaga, narasumber. Selanjutnya,

hendaknya lebih aktif lagi dalam penggalian dana

sumber dana bagi penyelenggara lembaga PAUD

dari masyarakat melalui bantuan CSR.

dapat diperoleh tergantung dari kreativitas dan

361


Pustaka Acuan Atmajaya, Universitas dan UNICEF. 2010. Evaluasi Kesiapan Sekolah. Jakarta: Universitas Atmajaya Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional. 2006. Penghitungan Biaya Total Pendidikan untuk Jenjang SD/MI, SMP/MTS, dan SMA/MA/SMK. Jakarta: Balitbang Depdiknas. Damayanti, Evi. 2012. Pemerintah Kota Bandung Tak Punya Anggaran Khusus PAUD. http:// olahraga.inilah.com/read/detail/1872784/pemkot-bandung-tak-punya-anggaran-khususpaud#.UXDIgHpohgY, diunduh 19 April 2013. Dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten/kota penyelenggara PAUD, tahun 2010. Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, 2009. Pedoman Penyaluran Dana Bantuan Pengembangan Pusat Unggulan Program PAUD Desa/Kelurahan/Kecamatan, Kabupaten/Kota, dan Provinsi. (http:// hidayat-soeryana.blogspot.com/2009/08/ pedoman-penyaluran-dana-bantuan.html diunduh tg 14 Mei 2011. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal, Kementerian Pendidikan Nasional. 2011. Kerangka Besar Pembangunan PAUD di Indonesia Periode 2011-2025. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal, Kementerian Pendidikan Nasional. 2012. Bantuan Penyelenggaraan Rintisan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional. Kebijakan dan Program PAUD tahun 2011. http://pkbmcibanggala.blogspot.com/2011/09 /kebijakandan-program-paud-2011.html, diunduh 19 April 2013. Nurteti, Lilis. 2008. Analisis Kebijakan Pembiayaan Pendidikan di Indonesia. (http:// lilissumadi.blogspot.com/2008/09/analisis-kebijakan-pembiayaan.html) diunduh tanggal 16 Maret 2013. Pendidikan Anak Usia Dini. 2010. http://www.membuatblog.web.id/2010/06/pendidikan-anak-usiadini.html, diunduh 18 Desember 2012. Pendidikan Anak Usia Dini. 2013. http://jompailmu.blogspot.com/2013/01/prof-dr-soegeng-santosompd-dan.html, diunduh 27 Mei 2013. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Jakarta: Depdiknas. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini. Jakarta: Direktorat PAUD, Ditjen PAUDNI Kemdiknas. Semiawan, Conny. 2002. Belajar dan Pembelajaran Prasekolah dan Sekolah Dasar. Jakarta: Indeks. Sevilla, Consuelo G, Jesus A. Ochave, Twila G. Punsalan, Bella P. Regala, Gabriel G. Uriarte. 2006. Pengantar Metode Penelitian. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press). Tedjawati. 2011. Kontribusi Pemerintah Daerah terhadap Penguatan Pendidikan Anak Usia Dini: Kasus di Kabupaten Jeneponto dalam Prosiding Forum Peneliti di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional di Makasar bulan Juli 2011. Jakarta: Balitbang Kemdikbud.

362


Tedjawati. 2012. Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dalam Rangka Otonomi Daerah: Studi Kasus di Kabupaten Kulon Progo. Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan, Balitbang Kemdikbud. Tientje, Nurlaila Nqm. 2009. Multipel Inteligensi Pendidikan Anak Usia Dini. Bogor: Penerbit Rekatama. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Depdiknas. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Jakarta: Sekneg RI. UNICEF. 2009. Holistic ECD for All in Indonesia: Supporting Communities to Close the Gap. (PAUD Holistik Untuk Semua” Di Indonesia: Mendukung Masyarakat Dalam Menjembatani Kesenjangan). Vredenbregt, J. 1987. Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat. Jakarta: Gramedia. Wordpress. 2008. Program Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini (PPAUD) (http:// hidayatsoeryana.wordpress.com/2008/03/15/program-pendidikan-dan-pengembangan-anakusia-dini-ppaud/ dan http://ppaud.wordpress.com/), diunduh 5 April 2013.

363

PENDANAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI FUNDING FOR EARLY CHILDHOOD EDUCATION

Recommend Documents