-
170
SISTEM PEMILIHAN UMUM 01 INDONESIA lie) •
,
_ _ _ _ _ _ _ _ Oleh: Abdul Bari Azed, S,H. _,- - - - -I
o
PENDAHULUAN Ajaran Kedaulatan Rakyat
o
o
o
---',
Salah satu syarat dari enam syarat dasar bagi negara demokrasi perwa· kilan di bawah rule of law adalah diselenggarakannya pemilihan umum yang bebas. Demikiandirumuskan oleh International Commission of Jurist dalam konferensinya di Bangkok pada tahun 1965 . Selanjutnya dirumuskan pula defmisi tentang suatu pemerintahan demokrasi be-rdasarkan pen.vakilan yaitu: suatu bentuk pemerintahan di mana warganegara melaksanakan hak yang sarna tetapi melalui wakil-wakil yang dipilih mereka dan bertanggung jawab kepada mereka melalui proses pemilihan-pemilihan yang bebas. 1 Dalam kaitannya dengan ajaran kedaulatan rakyat yang dianut oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang dihubungkan dengan ketentuan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat harus bersidang sedikitnya sekali dalam • lima tahun, maka sudah menjadi dasar hukum yang kuat untuk mengadakan 0
0
o
0
o
j
0
0
" o
*) Semula makalah untuk ~iskusi intern
Pusat Studi Hukum Tatanegara FHUI, Jakarta 6 Desember 1986.
o
pemilihan umum setiap lima tahun sekali. Oleh karena itu pemilihan umum yang bebas menurut Prof. Dr. Ismail Suny , S.H " MeL , merupakan suatu keharusan.dan merupakan suatu lembaga yang sangat vital untuk demokrasi. Pemilihan umum yang bebas berarti ,bahwa dalam suatu jangka waktu tertentu rakyat akan mendapat kesempatan untuk menyatakan hasratnya terhadap garis-garis politik yang harus diiku ti oleh negara dan masyarakat , dan terhadap orang· orang yang harus melaksanakan kebijaksanaannya itu, 2 Kesempatan bagi rakyat untuk menyatakan hasrat atau kemauan politiknya serta menentukan orang~orang yang harus melaksanakan kebijaksanaan politik rakyat tersebut dilakukannya secara serentak oleh se genap mayoritas warganegara dewasa dari masyarakat dalam negara yang bersangku tan. Pemilihan umum, adalah salah satu lembaga yang berfungsi sebagai sarana penyampaian hak-hak demokrasi rakyat. Eksistensi kelembagaan pemilihan umum sudah diakui oleh negara-negara yang bersendikan asas kedaulatan rakyat. Inti persoalan pemilihan umum bersumber pada dua masalah pokok o
0
1. Ismail Suny, Mekanisme Demokrasi PancasiJa (Jakarta: Aksara Baru, 1978), him. 20.
2. Ismail Suny. Meneari KeadiJan (Jakarta: Ghalia Indonesia, ~981). him. 405.
PemllIhan Umum Indonesia
yang selalu dipersoalkan dalam praktek kehidupan ketatanegaraan, yaitu mengenai ajaran kedaulatan rakyat dan paham demokrasi, di mana demokrasi sebagai perwujudan kedaulatan rakyat serta pemilihan umum merupakan cerminan dadpada demokrasi. Kedaulatan rakyat menurut Rousseau hanya merupakan fiksi saja karena rakyat dapat mewakilkan kekuasaannya dengan berbagai cara, yaitu dapat kepada seorang saja atau beberapa orang, kepada suatu korps pemilih, .bahkan dapat juga turun-temurun. Jadi kedaulat an ini sebenarnya tidak terletak lagi pada rakyat secara utuh dan bulat. Tetapi yang penting dalam ajarannya itu adalah bahwa kedaulatan itu dinyatakan dalam bentuk pernyataan kehendak, sehingga kedaulatan itudiwujudkan dalam pernyataan un3 tuk menyampaikan kehendak rakyat. Penyampaian pernyataan kehendak rakyat melalui sistem perwakilan, dan anjuran Rousseau dalam ajaran kedaulatannya untuk menerapkan kedaulatan rakyat itu melalui sistem de mokrasi, menunjukkan adanya hubungan antara ajaran kedaulatan rakyat dengan sistem demokrasi dalam suatu rangkaian bulat yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Bagi negara-negara modern terutarna negara yang dalam sistem konstitusi atau Undang-Undang Dasarnyajelasjelas mencantumkan asas kedaulatan rakyat sebagai dasar dalam praktek ketatanegaraannya, maka negara yang
3. Moh. Kusnardi, Harmaily Ibrahim, Pe· ngantar Hukum Tata Negara Indonesia (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1981), him. 125-.126.
171
bersangkutan dapat diklasiflkisikan sebagai negaia demokrasi. Bahkan negara totaliter pun menyatakan dirinya sebagai negara demokrasi yang melandasi penyelenggaraan pemerintahan negaranya. Namun isi dad demokrasi itu mungkin akan berbeda-beda di setiap negara . .Akan tetapi hakikat daripada demokrasi tetap sarna di dalam pengertian sebagai pemerintahan oleh rakyat, dad rakyat, dan untuk rakyat. Arti kata demokrasi, dad asal kata demos yang berarti rakyat, dan cratein yang berarti pemerintahan, maka demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat, di mana kekuasaan tertinggi di tangan rakyat dan dilakukan langsung atau tidak langsung atas dasar suatu sistem perwakilan. Asas dadpada demokrasi sebagaimana terkandung di dalam pengertiannya tidak terjadi perubahan di dalam sejarah ketatanegaraan, yaitu sistem pemerintahan negara di mana dipegang oleh rakyat atau setidak-tidaknya rakyat diikutsertakan di dalam pembicaraan masalah-masalah pemerintahan negara. Pengertian lain yang diberikan terhadap demokrasi adalah suatu pemerintahan di mana rakyat ikut serta memerintah (modergen), baik secara langsung yang terdapat pada masyarakatmasyarakat yang masih sederhana (demokrasi langsung), maupun tidak langsung (demokrasi tidak langsung), yang terdapat dalam negara-negara .modern.4 Kalau disimpulkan maka pengertian ini menunjuk pada cara atau sistem serta di mana sistem itu dapat dilangsungkan. Cara demokrasi langsung da4. Moh. Kusnardi, HaIlllaily Ibrahim, op. • cit.• him. 19. •
April 198
•
Hukum dan PembanguTUJn
172 lam sejarah ketatanegaraan dipraktekkan di zaman Yunani Kuno di dalam negara berbentuk negara kota (polis) yaitu pada masa sebelum ajaran kedaulatan rakyat dikemukakan oleh Rousseau muncul. Demokrasi pada zaman Yunani Kuno, memang benar-benar dijalankan secara murni, artinya seluruh rakyat dapat diikutsertakan dalam memecahkan persoalan-persoalan negara yaitu seluruh rakyat dikumpulkan pada suatu temp at untuk diajak berbicara tentang persoalan kenegaraan. Demokrasi langsung ala Yunani Kuno, tidak mungkin dapat dilaksanakan lagi pada negara modern dewasa ini mengingat luasnya wilayah negara, rakyat terse bar di berbagai pelosok wilayah. Kembali pada persoalan pengertian kedaulatan rakyat. Bagi ilmu hukum Indonesia, kedaulatan diberi arti "Kekuasaan negara tertinggi". Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar 1945 mt)ngenai sistem pemerintahan negara (III): "Kekuasaan negara yang tertinggidi tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat". Selanjutnya dijelaskan "kedaulatan rakyat dipegang oleh suatu badan, bernama Majelis Permusyawaratan Rakyat" . Dari penjelasan ini nampak bahwa yang dimaksud dengan kedaulatan itu tidak lain dan tidak bukan adalah kekuasaan negara yang tertinggi. Kemudian pengertian lain dari kedaulatan adalah wewenang teryang menentukan segala wewenang yang ada dalam suatu negara. s Dari dua pengertian ked aula tan tersebut tadi maka kedaulatan rakyat dalam makna pertama adalah kekuasa•
o-
S. Ismail Suny, Mekanisme Demokrasi PancasiJll (Jakarta: Aksara Baru, 1978), hlm.
7.
an negara tertinggi berada di tangan rakyat. Sedangkan pada pengertian kedua maka kedaulatan rakyat adalah rakyatlah yang mempunyai wewenang tertinggi untuk menentukan segala wewe nang yang ada dalam suatu negara. Negara Indonesia menganut asas kedaulatan rakyat. Pembukaan UndangUndang Dasar 1945 menyebutkan "Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat", selanju tnya dipertegas oleh Pasal 1 ayat (2) batang tubuhnya "kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat". Jadi pelaksanaan' kedaulatan ini oleh rakyat tidak dilakukan secara langsung, tetapi melalui wakil-wakil yang dipercayakannya yang duduk di dalam badan perwakilan tersebut. Lembaga Pemilihan Umwn Sebagai konsekuensi logis dari demokrasi sistem perwakilan yang lazimnya dianut oleh negara-negara modern dewasa ini, maka dibentuknya suatu bad an perwakilan rakyat disertai dengan diadakannya lembaga pemilihan umum. Maksud dan tujuan diadakannya lembaga yang disebut -terakhir ini tidak lain dan tidak bukan adalah sebagai sarana bagi warganegara untuk menunjuk wakil-wakilnya yang akan duduk di dalam Badan Perwakilan Rakyat. Kalau ditelusuri sejarahnya, sistem perwakilan itu mula-mula lahir dan tumbuh di Inggris dengan nama Parlementarisme, jauh sebelum dicetuskannya ajaran kedaulatan rakyat oleh Rousseau. ' Melalui proses dan fase sejarah, parlementarisme yang setelah mengalami pelbagai perubahan dan perbaikan akhirnya berbentuk se-
,
173
. Pemillhan Umum Indonesl<J
bagai dewan perwakilan yang menjadi contoh bagi negara-negara lain di Eropit maupun di luar Eropa. 6 Dengan fase yang demikian maka lembaga pemilihan umum itu lahir dari sistem perwakilan/demokrasi perwakilan, sehingga sampai sekarang ini lembaga pemilihan umutn tetap merupakan lembaga yang esensial dalam kehidupan ketatanegaraan, baik di negara dengan bentuk monarki parlementer maupun di negara berbentuk republik. Lembaga pemilihan umum adalah sistem norma dalam proses penyampaian hak demokrasi rakyat. Pengertian ini akan menunjuk pada jalinan kaidah-kaidah dan unsur-unsur yang masing-masing satu dengan yang lainnya berhubungan erat, saling berketergantungan dan bilamana salah satu kaidah atau unsur di antara kaidah-kaidah atau unsur-unsur tadi tidak berfungsi dengan baik, . maka akan mempengaruhi keseluruhannya. Demikian juga pengertian pemilihan umum sebagai suatu proses, menunjuk pada fase atau tahap demi tahap yang dilewati secara tertib dan teratur menurut kaidah-kaidah tertentu sehingga penyampaian hilk demokrasi warganegara terwujud sebagairnana mestinya. Kaidah-kaidah dan unsur-unsur dari sistem norllla itu meliputi hilk pilih beserta segala aspeknya penyelenggaraan pemilihan umum dan organisasi peserta, pengawasan, asas-asas pemilihan umum, sistem pemilihan, dan sebagainya. Tahap-tahap yang dilewati dalam proses pemilihan umum meliputi pen•
6. Soenario, Sistem Parlementer, . Sistem Partai dan Sistem Pemilihan (Jakarta: Tintamas, 1950), hIm. 5-6.
daftaran pemilih, pencalonan, kampanye, penyusunan dan perhitungan 'suara, pemantapan hasil pemilihan, peresmian atau pelantikan para .calon terpilih. Hak pilih merupakan hak yang harus dilindungi dan dijamin sebagai hak dasar atau hak asasi warganegara dalam aturan-aturan hukum negara yang demokratis di bawah negara berdasar the nile of law. Sehingga pemilihan umum dapat berlaku secara . umum, sarna dan berkesamaan langsung, bebas dan rahasia. Cara pemilihan umum yang bersifat umum, sarna, langsung, bebas dan rahasia ini dijadikan asas daripada pemilihan umum. Asas umum artinya bahwa setiap warganegara yang memenuhi syarat yang telah ditentukan berhak untuk ikut memilih dan dipilih. Syarat-syarat yang harus dipenuhi itu an tara lain mencakup syarat umur minimum dan kedewasaan sese orang, berkelakuan bail< dan sehat rohani. Sarna, artinya suara semua pemilih harganya sarna. Jadi tiap-tiap suara berharga sebagai satu suara saja. Sedangkan berkesaruaan artinya bahwa wakil-wakH rakyat yang akan duduk di dalam hadan perwakiliw rakyat harus melalui pemilihan. Langsung,berarti wakil~wakii rakyat dipilih langsung oleh pemilihpemilih di tempat pemberian suara tanpa perantara atau tanpa diwakilkan kepada orang lain. Selanju tnya bebas artinya setiap pemilih bebas untuk menentukan pilihannya. Jadi tidak boleh ada tekanan dari siapa pun juga dan dalam bentuk apapun juga yang akan mengakibatkan terganggunya asas kebebasan tersebut. Terakhir rahasia, artinya bahwa para pemilih itu dijamin kerahasiaan pilihannya.
•
April 1987
Hukum da n Pembangunan
174 Untuk ketertiban administrasi, ma. ka para pemilih didaftar dalam daftar pemilih. Tentang teknis pendaftaran pemilih harus dijamin agar hak suara seseorang tidak hilang begitu saja sebagai akibat daripada nama pemilih yang bersangkutan tidak tercantum dalam daftar pemilih. Orang-orang yang akan dipilih terlebih dahulu mencalonkan diri dan/atau dicalonkan. Dalam kaitan dengan calon dan pencalonan ini maka tirnbul masalah siapa-siapa Saja yang dapat mencalonkan diri at au mengajukan calon. Kemudian masalah selanjutnya siapa yang menjadi peserta pemilu/kontestan pemilu berhubung dengan adanya pencalonan tadi. Unsur berikutnya dari sistem norma dalam pemilihan umum adalah unsur penyelenggara pemilihan ~mum. Untuk dapat dikatakan bahwa penyelenggaraan pemilihan urn urn benar-benar dilaksanakan secara demokratis maka penyelenggara petl}ilihan umum harus dapat memainkan peranannya dengan baik, karena dari penyelenggara inilah akan dituntut untuk berlaku jujur dan adil, tidak memihak dengan memberikan perlakuan serta pelayanan yang sarna terhadap para kontestan. Jujur dalam pendaftaran pemilih, penunjukkan dan perhitungan suara, jujur dalam penetapan hasil pemilihan, adil dalam mempeilakukan para kontestan misalnya dalam kesempatan pencalonan, dalam kesempatan berkampanye, dan sebagainya. Dengan demikian maka unsur dan atau norma kejujuran dan keadilan ini akan menjadi asas pemilihan umum. \
•
Tujuan Pemilihan Umwn Paling tidak ada tiga tujuan pemilihan umum di Indonesia, yaitu per-
tama memungkinkan terjadinya pergantian pemerintahan secara damai dan tertib, kedua; kemungkinan lembaga negara berfungsi sesuai dengan maksud Undang-Undang Dasar 1945, dan ketiga; untuk melaksanakan hakhak asasi warganegara. 7 Tujuan pertama mengandung pengertian pemberian kesempatan yang sarna kepada para peserta pemilihan umum untuk memenangkan pemilihan umum, yang juga berarti para peserta mempunyai peluang yang sarna untuk memenangkan program-programnya. Tujuan kedua maksudnya adalah agar lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat ,benar-benar menjalankan fungsinya yaitu kedaulatan rakyat yang berada di tangannya. Demikian juga· Dewan Perwakilan Rakyat dapat berfungsi sebagai lembaga kontrol terhadap eksekutif. Dewan Perwakilan Rakyat dapat senantiasa mengawasi tindakan Presiden, dan jika Dewan menganggap bahwa Presiden sungguhsungguh melanggar haluan negara yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 atau oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, maka Majelis dapat diundang untuk persidangan istirnewa agar supaya bisa meminta pertanggunganjawab kepada Presiden. 8 Tujuan pertama dan tujuan kedua dapat dilaksanakan bila susunan-susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakil7. Harmaily Ibrahim, Pemilihan Umum di Indonesia, Diskusi Hukum Tata Negara Menjeiang Sidang Umum MPR 1978 (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1981), hIm. 13. 8. Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, tentang Sistem Pemerintahan Negara.
Pemllihan Umum Indonesia
175
an Rakyat sesuai dengan kehendak Undang-Undang Dasar 1945_ Prof. Dr. Ismail Suny, S_H_, MeL berpendapat bahwa sehubungan dengan hak inisiatif yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang disertai dengan kekuasaan kontrol Dewan terhadap garis politik dan kebijaksanaan pemerintah dalam menjalankan undang-undang yang berasal dari inisiatif Dewan, beliau berkesimpulan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat berhak meminta tanggung jawab dari pemerintah sekalipun hal ini tidak diatur secara tegas oleh Undang-Undang Dasar 1945. 9 Tujuan ketiga adalah untuk melaksanakan hak-hak asasi yang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 antara lain hak-hak asasi itu adalah hak warganegara untuk memperoleh kedudukan yang sarna di dalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27 ayat (1), kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan (pasal 28), kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya, dan kepercayaannya itu (Pasal 29 ayat 2).
individu. Sedangkan pada sistem organis, rakyat ditempatkan sebagai sejum1ah ke1ompok individu atau dengan perkataan lain rakyat dibagi dalam organ-organ kelompok individu. Kelompok ini didasarkan misalnya geneologis, lapisan sosial, organisasi kelembagaan, dan sebagainya. Dengan demikian pada sistem organis hak suara 10 terletak pada kelompok. Kemudian daripada itu sistem pemilihan mekanis dalam pelaksanaannya dilakukan dengan dua cara yaitu sistern perwakilan distrik/mayoritas/singIe member constituencies, dan sistem perwakilan proporsional. Pada sistem distrik wilayah negara dibagi dalam distrik -distrik pemilihan/ daerah/ daerah pemilihan/ cpnstituencies yang jumlahnya sarna dengan jumlah anggota badan perwakilan rakyat. Tiap distrik diwakili oleh seorang wakil, karena itu dinamakan juga sistem mayoritas karena untuk menentukan wakil terpilih dari suatu distrik ditentukan menu rut calon mana yang memperoleh suara terbanyak. Sedangkan sistem proposional ialah sistem di mana persentase kursi di badan perwakilan rakyat yang akan dibagikan kepada tiap-tiap partai politik, disesuaikan dengan persentase jumlah suara yang diperoleh tiap-tiap partai politik itu. Sistem proporsional ini dapat dilakukan dengan bervariasi, misalnya dengan hare system dan list system. Hare system, di mana pemilih diberi kesempatanuntuk memilih pilihan pertama, kedua dan seterusnya, dari distrik pemilihan yang bersang-
SISTEM-SISTEM PEMILIHAN UMUM Sistem Mekanis dan Sistem Organ is Tentang sistem pemilihan umum, dilihat dari kedudukan individu rakyat, maka terdapat sistem pemilihan mekanis dan sistem pemilihan organis. Sistem mekanis melihat bahwa rakyat terdiri atas individu-individu di mana hak suara berada pada masing-masing
•
9. Ismail Suny, Pembagian Kekuasaan Baru (Jakarta: Aksara Baru, 1978), hlm. 30.
10. Moh. Kusnardi, Hauuaily Ibrahim, op. cit.• hIm. 333-335 . •
•
April 1987
• •
HUkum dan Pembangunan
176 kutan. Jum1ah imbangan suara yang diperlukan untuk pemilih ditentukan, dan segera jum1ah keutamaan pertama dipenuhi, dan apabila ada sisa suara, maka ke1ebihan ini dapat dipindahkan kepada calon berikutnya, dan seterusnya. list system, pemilih diminta memilih di antara daftar calon yang berisi sebanyak mungkin nama-nama wakil rakyat yang akan dipilih dalam pemilihan umUffi.
Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Sistem pemilihan umum yang dipraktekkan di Indonesia, yaitu Pemilihan Umum 1955, 1971, 1977, 1982 dan 1987 nanti adalah memakai sistern perwakilan berimbang atau disebut juga sistem proporsional. Wilayah negara dibagi dalam daerah-daerah pemilihan yaitu dengan ditetapkannya daerah-daerah tingkat I masing-masing menjadi satu daerah pemilihan untuk memilih anggota DPR. 11 Kemudian jum1ah anggota yang dipilih bagi setiap daerah pemilihan ditetapkan berdasarkan imbangan jumlah penduduk yang terdapat dalam daerah pemilihan terse but dengan dasar perhitungan bahwa tiap 400.000 penduduk mempero1eh seorang wakil. Akan tetapi apabila ketentuan dasar jumlah penduduk ini saja yang menjadi patokan maka jumlah wakil yang dipilih dalam pemilihan umum dari Pu1au J awa akan banyak melebihi wakil dari luar Pulau Jawa. Oleh sebab itu maka diadakan pembatasan oleh ketentuan dalam Pasal 6 bahwa jumlah anggota . yang dipilih di dalam pemilihan •
umum di Pulau Jawa ditentukan seimbang dengan jumlah anggota yang dipilih untuk 1uar Pulau Jawa. Untuk mencapai keseimbangan ini maka ditentukan lagi bahwa tiap-tiap daerah pemilihan mempunyai wakil sekurang-kurangnya sebanyak daerah tingkat II yang terdapat dalam daerah tingkat I tersebut, dan tiap-tiap daerah tingkat II mempunyai sekurang-ku12 rangnya seorang wakil. Selanjutnya di dalam rangka penetapan hasH daripada pemilihan baik bagi DPR maupun DPRD sesuai dengan ketentuan Pasal 5 tetap dipergunakan sistem perwakilan berimbang. Jadi dengan demikian berdasarkan halhal terse but di atas dapatlah dikatakan dengan jelas bahwa sistem yang dianut dalam Undang-undang Pemilihan Umum di Indonesia adalah sistem proporsional. Kemudian daripada itu sistem proposional yang dipraktekkan di Indonesia dilakukan dengan cara penggunaan sistem daftar (list system). Di mana di dalam teknis pelaksanaan pemungutan suara kepada pemilih disuruh memilih tanda gambar partai politik atau golongan karya yang mana masing-masing partai politik dan golongan karya tersebut membuat suatu daftar dari sejumlah nama-nama calon, yang pada akhirnya pimpinan partai politik dan golongan karyalah yang menentukan calon. 13 Seorang calon dapat terpilih kalau . memenuhi imbangan suara yang diper-
12. Lihat Pasa! 5 ayat (2) liU No.1 Tahun 1985 Tentang Pemilihan Umum. 13. Lihat Pasa! 21 ayat (6) jo. Pasa! 17 ayat • (1) jo. Pasa!19 ayat (2) UU No.1 Tahun 11.. Lihat Pasa! 4 ayat (1) huruf a, UU No. 1985 Tentang Pemilihan Umum . 1/1985. . •
•
•
•
Pelll ilihan Urn"", Indonesia
177
olehnya, atau calon yang terpilih di atasnya mengundurkan diri. •
STRUKTUR MASYARAKAT INDONESIA Struktur Masyarakat Indonesia
bungan individu dengan Allah Maha Pencipta Alam semesta dan hubung• an sesama manUSla. Adapun Hukum Negara merupakan hukum yang dibuat oleh lembagalembaga legislatif negara seperti berupa Ketetapan Majelis Pennusyawaratan Rakyat, Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-undang, Pengertian Hukum Negara itu dapat diluaskan juga dengan dirnasukkan di dalamnySl Peraturan-peraturan yang dibuat oleh lembaga-lembaga eksekutif misalnya Instruksi Presiden, Keputusan Presiden, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan sebagainya. Hukum Negara itu berlaku buat seluruh tanah air dan buat semua orang yang berada di tanah air, kecuali anggota corps diplomatik asing.14
Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk (plural society) dan terdiri dari beberapa ratus suku. Setiap suku memiliki kebudayaan yang berbeda dari kebudayaan suk~ lain di bidang bahasa, adat-istiadat dan dengan sendirinya dalam bidang hukum adat. Sampai dewasa ini tiga macam hukum yang berlaku dalam masyarakat Indonesia, yaitu Hukum Adat, Hukum Agama dan Hukum Negara. · Hukum Adat tumbuh dan berkembang mengikuti jalannya pengalaman hidup sesuaMasalah yang Timbul tu masyarakat setempat (local-communities). Dengan demikian Hukum Adat Di samping keadaan struktur mamenjadi suatu bagian dari kebudayaan syarakat Indonesia sebagairnana yang masyarakat setempat itu. Karena badiuraikandi atas, masalah lain yang nyaknya suku bangsa yang hidup se- timbul pada masyarakat Indonesia adabagai masyarakat setempat di daerah- lah: nya masing-masing, maka terdapat pu1. Jumlah penduduk yang tidak merala beraneka macam atau beraneka ratao gam Hukum Adat di seluruh Indone- 2. Tingkat pendidikan penduduk In• S1a. donesia. Hukum Adat itu diakui oleh nega- 3. Rasa persatuan berbangsa danberra dan diterapkan pada pokoknya negara. dalam urusan keluarga (nikah, cerai, rujuk, keturunan, warisan), urusan ta- lumlah Penduduk yang Tidak Merata nah dan beberapa urusan lokal lainKepadatan penduduk Indonesia nya. yang tidak merata pemencarannya di Hukum Agama (pada pokoknya seluruh pelosok tanah air. PemencarHukum Islam) merupakan hukum yang didasarkan atas ajaran agama, 14. Selo Soemardjan, Struktur Masyarakat dan rumusannya tidak dapat diubah. Indonesia dan Perubahan-perubahan SoHukum Agama berlaku khusus bagi w/, makalah penataran penyuluhan huumat masing-masing agama, terutama kum (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Pancasila, 17-18 November 1986). di bidang urusan keluarga, serta huApril 1987
· 178 an penduduk yang tidak merata ini, apabila dihubungkan dengan sistem pemilihan umum akan menimbulkan persoalan-persoalan. Antara daerah yang padat penduduk dengan daerah yang jarang penduduknya, khususnya daerah Jawa dan daerah luar Jawa. Dalam hubungan ini apabila dipakai sistem perwakilan proporsional, yang mendasarkan jumlah kursi di Badan Perwakilan Rakyat yang dibagi-bagikan kepada partai politik, sesuai dengan imbangan jumlah anggota masyarakat yang berada pada suatu daerah. Berdasarkan ketentuan pengertian sistern perwakilan proporsional, maka daerah luar Pulau J awa akan diwakili oleh wakil-wakil yang jumlahnya lebih sedikit dari daerah Pulau J awa. Dengan banyaknya wakil dari Pulau Jawa yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat, maka akan mudah terungkap segal a kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat di Pulau Jawa. Dalam merumuskan ketetapan-ketetapan dan/atau keputusan-keputusan bobotnya akan lebih berat pada suatu keinginan-keinginan propinsi/daerah tertentu saja, yang mana ketentuan-ketentuan ini belum tentu sesuai dengan hati nurani masyarakat di luar Pulau Jawa. Dan juga dalam merumuskan ketetapan'ketetapan atau keputusankeputusan tersebut, akan mematikan kemampuan masyarakat minoritas. Jadi secara tidak langsung akan menggagalkan pembinaan demokrasi yang sehat dari negara kesatuan Republik Indonesia. Apabila dipakai sistem perwakilan distrik, yang membagi wilayah ,negara dalam distrik -distrik pemilihan/ daerah/ daerah pemilihan atau constituencies yang jumlahnya sarna dengan jumlah
Hukum don Pemba1lllunan
anggota badan perwakilan rakyat. Tiap distrik diwakili oleh seorang wakil, karena itu dinamakan juga sistem rnayoritas karen a untuk menentukan wakil terpilih dari suatu distrik ditentukan menurut calon mana yang memperoleh suara terbanyak. Sistem distrik ini akan merugikan masyarakat yang padat penduduk, karena jumlah penduduknya sangat padat, akan diwakili oleh wakil-wakil yang jumlah~a sedikit. Kenyataan ini akan mengakibatkan fatal bagi masyarakat yang padat penduduknya, karena wakilnya tidak akan mampu mengumpulkan data dan menyalurkan aspirasi rakyatnya dalal? ketetapan-ketetapan yang bersifat nasional. Kalau kita melihat kembali kepada sistem pemilihan umum di Indonesia, yang dihubungkan dengan jumlah penduduk yang tidak merata, maka banyak daerah luar Pulau J awa merasa tidak akan berhasil memperjuangkan keinginan-keinginannya dalam forum lembaga perwakilan rakyat. Persoalanpersoalan ini, kalau tidak segera diatasi akan terjadi perpecahan antara kita sesama bangsa Indonesia, yang akan dipertajam melalui masalah-masalah yang sensitif sifatnya, seperti : 1. Mempertajam perbedaan suku bangsa. 2. Mempertajam perbedaan agama. 3. Dan lain-lain sebagainya. Kita harus mengakui kenyataan bahwa bangsa Indonesia ini baru dapat dikatakan bersatu dalam bahasanya, sedangkan dalam aspek kehidupan yang lain belum dapat dikatakan bersatu secara umum. Maka sekarang sudah waktunya kit a lebih meningkatkan kegiatan pemencaran penduduk dari yang padat pen-
Hu,"umdan Pemb an8Unan
duduknya ke daerah yang jarang penduduknya. Dalam kegiatan pemencaran penduduk ini, harus diimbangi dengan suatu proses asimilasi seluruh aspek kehidupan masyarakat. Penduduk yang akan dipencarkan itu harus dididik dan ditanainkan rasa persatuan, rasa kesadaran nasional yang tinggi, agar supaya kedatangan mereka ke daerah pemukiman yang baru itu dapat menyesuaikan diri dengan keadaan-keadaan daerah setempat. Maksud dan tujuannya, agar supaya dalam pemilihan umum selanjutnya, mereka dapat mewakili dan me rasa dirinya sebagai penduduk daerah yang mereka diami. Latar belakang maksud dan tujuan ini adalah apabila mereka kelak terpilih sebagai wakil rakyat, harus dapat membawa aspirasi-aspirasi daerah yang mereka diami. Jadi bukan aspirasi-aspirasi daerah asal mereka. Apabila cara ini dapat diterapkan segera, maka penulis berkeyakinan bahwa sistem perwakilan distrik dapat diterapkan dalam pemilihan umum yang akan datang.
Tingkat Pendidikan Penduduk Indone-
179 tapkan bahwa: Tiap warganegara berhak mendapat pengajaran. Untuk membangun negara ini secara baik dalam segala bidang atau aspek kehidupan, maka bidang pendidikan ini harus diprioritaskan. Khusus dalam hubungannya dengan sistem pemilihan umum di Indonesia, bahwa bangsa Indonesia harus mengerti secara mendalam tentang pengertian demokrasi, hakikat pemilihan umum, dan siStem pemilihan umum karena pemilihan umum ini akan menentukan nasib mereka, dan nasib negara kesatuan Republik Indonesia secara keseluruhan. Apabila kita melihat rakyat Indonesia ini, sebagian terbesar mereka tinggal di pedesaan; dengan tingkat pendidikan pada umumnya sangat rendah, terbatasnya sarana pendidikan, terutama daerah di luar Pulau Jawa . Hal ini sangat mempengaruhi cara berpikir mereka dalam menghadapi pemilihan umum, ini merupakan perso alan dalam-sistem pemilihan umum. •
•
Rasa Persatuan Berbangsa dan Bernegtlra
•
Sla
Adapun maksud rakyat Indonesia untuk menyatakan kemerdekaan dengan membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia adalah untuk : 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indo• neSIa. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. ketertiban dunia 4. Ikut melaksanakan . . yang berdasar!<-an kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. • Untuk mengisl perjuangan kemerdekaan, Undang-undang Dasar telah mene•
Negara Indonesia adalah negara Kesatuan yang berbentuk Republik, yang terditi dari beribu-ribu pulau. Wilayah teritorial yang luas itu didiami oleh beraneka ragam kebudayaan seperti, bahasa, suku bangsa, agama, kebiasaan, adat-istiadat dan lain-lain. lain-lain. Kita menyadari suatu kenyataan bahwa masyarakat Indonesia belum bersatu secara keseluruhan. Kenyataan-kenyataan ini bisa dilihat dalam kampanye pemilihan umum, di mana golongan yang satu menyerang golongan yang lain, atau kelompok agama April 1987
HUkum dan PembanflUnan
180 yang satu menyerang kelompok agama yang lain. Soal-soal sensitif ini sering . ditampilkan di permukaan pada saat kampanye dilaksanakan. Hal ini akan mempengaruhi persatuan bangsa. Kita akan melihat bagaimana nanti di dalam kampanye Pemilihan Umum 1987 di mana Pancasilasudah diterima sebagai satu-satunya asas bagi partai politik dan Goiongan Karya, masalah-masalah tersebut tidak akin muncuI lagi, karena masing-masing kontestan akan mengemukakan program• • programnya masmg-masmg. Kalau keadaan tadi dibiarkan terusmenerus, maka masalah ini akan menghambat perkembangan demokrasi itu sendiri, dan pemilihan umum itu membutuhkan pengertian rasa persatuan berbangsa dan bernegara yang mendalam agar supaya dapat terjamin kelangsungan hidup negara. •
Pemilihan Umum sebagai sarana penyampaian hak-hak demokrasi warga•
Daftar Pustaka
o
•
Kesimpulan
negara harus dilaksanakan dalam waktu-waktu tertentu guna melaksanakan asas kedaulatan rakyat yang diwujudkan di dalam Pasal1 ayat (2) UndangUndang Dasar 1945. Mengingat permasalahan struktur masyarakat Indonesia serta Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka untuk semen tara sistem yang dipakai adalah sistem perwakilan proporsional dengan sistem imbangan an tara penduduk di Pulau Jawa dengan di luar Pulau Jawa. Kalau masalah-masalah yang timbul pula sistem pemilihan umum di Indonesia yaitu jumlah penduduk yang tidak merata, tingkat pendidikan penduduk yang kebanyakan masih rendah serta rasa persatuan berbangsa dan . bernegara, sudah dapat diatasi, maka sudah waktunya dipraktekkan sistem perwakilan distrik. . Untuk mempertebal rasa persatuan berbangsa dan bernegara sudah waktunya dilaksanakan pengintegrasian di segala aspek kehidupan masyarakat .
•
Suny, Ismail, Mencari Keadilan (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981). Suny, Ismail, Mekanisme Demokrasi Pancasila (Jakarta: Aksara Baru, 1978). Suny, Ismail, Pembagian Kekuasaan Negara (Jakarta: Aksara Baru, 1978) . • Soenario, Sistem Parlementer, Sistem Partai dan Sistem Pemilihan (Jakarta: Tintamas, 1950). Kusnardi, Moh., Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV. Sinar Bhakti, 1981). Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Diskusi Hukum Tata Negara Menjelang Sidang UmumMPR 1978 (Jakarta: 1981). Somardjan, Selo, Struktur Masyarakat Indonesia dan Perubahan·perubahan Sosial, makalah penataran penyuluhan hukum (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Pancasila, November 1986). Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-undang NomOI 1 Tahun 1985.
