PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), merupakan negara kepulauan yang terbesar di dunia. Secara geografis berada pada batas dua samudera, yaitu samudera Hindia dan samudera Pasifik dan terletak di antara dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar yang memegang predikat sebagai pulau terbanyak di dunia.1 Namun demikian belum ada kepastian jumlah pulau yang dimiliki oleh Indonesia secara pasti sebagai pedoman kesamaan tentang jumlah-jumlah pulau tersebut. Simpang siur pendapat tentang data jumlah pulau yang dimiliki oleh NKRI masih terus menjadi perdebatan, ada sumber yang berpendapat bahwa pulau yang dimiliki Indonesia berjumlah antara 17.504 pulau, 17.480 pulau, 17.508 pulau dan bahkan ada yang mengatakan lebih dari 17.000 pulau.2 Ketidakpastian ini menjadi polemik yang tidak berkesudahan dalam menentukan jumlah pulau yang dimiliki dan masuk ke dalam kedaulatan NKRI. Dewasa ini hubungan antara subyek-subyek hukum tidak lagi terbatas pada skala nasional. Hubungan tersebut sudah berkembang dan meluas menjadi hubungan diluar batas wilayah negara atau berkembang menjadi hubungan internasional. 3
1
Sekretariat Jendral Dewan Ketahanan Nasional, Jumlah Pulau di Indonesia, http://www.dkn.go.id/site/index.php/ruang-opini/126-jumlah-pulau-di-Indonesia, di akses pada tanggal 25 april 2014, jam 15:43. 2 Ibid. 3 Eka, Hukum Internasional, http://statushukum.com/hukum-internasional-hukum.html, di akses pada tanggal 12 mei 2014 jam 12:09.
1 Universitas Sumatera Utara
2
Berbagai lembaga pernah mempublikasikan tentang jumlah pulau yang dimiliki Indonesia, tetapi sampai dengan saat ini belum ada pernyataan resmi sebagai dokumen negara dan diakui secara internasional tentang penetapan jumlah pulau yang ada di Indonesia. Adapun lembaga yang menetapkan jumlah pulau yang dimiliki Indonesia, diantaranya adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada tahun 1972, mempubliksikan bahwa hanya 6.127 pulau yang memiliki nama. Publikasi ini tanpa menyebutkan jumlah pulau secara keseluruhan. Pusat survey dan pemetaaan ABRI (Pussurta) pada tahun 1987 menyatakan jumlah pulau Indonesia adalah 17.504 dan dari jumlah itu hanya 5.707 pulau yang memiliki nama. Badan koordinasi survei data pemetaan nasional (bakosurtanal) pada tahun 1992 menerbitkan “nama-nama pulau dan kepulauan Indonesia”. Bakosurtanal mencatat hanya 6.489 pulau yang telah memiliki nama, kemudian Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) pada tahun 2002 berdasarkan citra satelit mengklaim jumlah pulau Indonesia adalah 18.306 buah. Kementrian riset dan teknologi pada tahun 2003 berdasarkan citra satelit mentebutkan Indonesia memiliki 18.110 pulau. Ketidaksamaan penetapan jumlah pulau tersebut ditindak lanjuti oleh Departemen Dalam Negri Republik Indonesia pada tahun 2004 dan merilis bahwa jumlah pulau di Indonesia adalah 17.504 pulau, dan dari jumlah tersebut dipastikan sebanyak 7.870 pulau sudah memiliki nama, sedangkan sisanya sebanyak 9.634 pulau belum diberi nama. laut Indonesia pada awalnya hanya selebar 3 mil laut dari garis pantai untuk setiap pulau, namun ketetapan tersebut berubah karena tidak sesuai untuk memenuhi kepentingan keselamatan
Universitas Sumatera Utara
3
serta keamanan Indonesia sehingga terlahir konsep Nusantara yang dituangkan dalam deklarasi Juanda pada tahun 1957.4 Kemudian pada bulan Agustus tahun 2009, jumlah pulau yang sudah ditetapkan oleh Departemen Dalam Negri Republik Indonesia mendapat koreksi dari Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP). Saat itu menteri KKP dijabat oleh laksamana TNI (Purn) Freddy Numberi, dijelaskan bahwa jumlah pulau yang dimiliki Indonesia sebanyak 17.480 buah, dan dari jumlah tersebut baru 4.891 pulau yang mempunyai nama dan didaftarkan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan pada bulan Agustus tahun 2010, Kementrian Kelautan dan Perikanan melakukan revisi tentang jumlah pulau yang dimiliki oleh Indonesia dari 17.480 menjadi 13.000 pulau. Dengan adanya revisi tersebut, tentunya semakin membingungkan pendapat publik tentang jumlah pulau yang dimiliki Indonesia. Bagaimana bisa sebuah negara tidak mengetahui jumlah pulau yang menjadi wilayah kedaulatan mereka? Hal ini menunjukan bahwa begitu banyak pulaupulau di Indonesia yang belum mendapatkan perhatian dari pemerintahan Indonesia, karena itulah banyak pulau-pulau yang menjadi sengketa internasional. Karena pada dasarnya Indonesia dikelilingi oleh berbagai negara sehingga Indonesia berbatasan langsung dengan beberapa negara seperti India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Republik Palau, Australia, Timor Leste, dan Papua Nugini (PNG). Wilayah Negara Indonesia mengacu pada Ordonansi Hindia Belanda 1939 yaitu Teritoriale Zeen en Maritieme Kringen Ordonantie
4 Kabar bronis, Sejarah Hukum Laut Indonesia, http://www.kabarbronis.com/4300/hukumlaut-indonesia.html, di akses pada tanggal 26 april 2014 jam 11:09
Universitas Sumatera Utara
4
1939 (TZMKO 1939), pulau-pulau di wilayah ini dipisahkan oleh laut di sekelilingnya 5 Garis pantai Indonesia juga sangat panjang. Bahkan tercatat terpanjang keempat di dunia setelah Rusia, sementara urutan Pertama di duduki Amerika Serikat dan urutan kedua diduduki Kanada. 6 Dengan luasnya garis pantai Indonesia yang memiliki 99.093 kilometer garis pantai, pastilah Indonesia rawan memiliki sengketa dengan negara-negara lain terkait pulau terluar. 7 Indonesia telah meratifikasi konvensi PBB tentang hukum laut 1982 ( united nations convention on law of the sea ) atau di kenal dengan sebutan UNCLOS 1982. Kemudian diratifikasi di dalam negeri dengan Undang-undang No.17 Tahun 1985 sehingga dengan demikian konvensi tersebut berlaku di Indonesia. Setelah meratifikasi, Indonesia diterima dan ditetapkan sebagai Negara kepulauan yang mempunyai laut pedalaman. Artinya, laut di dalam negara kepulauan Indonesia adalah wilayah jurisdiksi negara. Sebenarnya laut merupakan jalan raya yang menghubungkan transportasi ke seluruh pelosok dunia. Melalui
laut, masyarakat
internasional
dan
subjek-subjek
hukum
internasional lainnya yang memiliki kepentingan dapat melakukan perbuatan-
5
Nugroho Notosusanto, Norma-norma dalam Penelitian dan Penulisan , Jakarta : Dephankam, 1970, hal 23 6 Indonesia Hebat, Indonesia Memiliki Garis Pantai Terpanjang Keempat di Dunia, http://www.indonesiahebat.org/news/2014/03/indonesia-memiliki-garis-pantai-terpanjangkeempat-di-dunia#.U8BJ8Y2SxCM, di akses pada tanggal 26 april 2014 jam 14;00 7 National geographic Indonesia, panjang garis pantai Indonesia capai 99.000 kilometer, http://nationalgeographic.co.id/berita/2013/10/terbaru-panjang-garis-pantai-Indonesia-capai99000-kilometer, di akses pada tanggal 25 april 2014, jam 15:51.
Universitas Sumatera Utara
5
perbuatan hukum dalam hal pelayaran, perdagangan sampai penelitian ilmu pengetahuan. 8 Pulau terluar Indonesia mencapai angka 92 pulau, termasuk pulau-pulau kecil. Beberapa diantaranya bahkan sudah pernah menjadi sengketa dengan negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia. Karena itulah sangat perlu intervensi kebijakan dan penanganan khusus oleh pemerintah NKRI, agar pulaupulau terluar Indonesia kedepannya tidak ada lagi pulau-pulau Indonesia yang menjadi sengketa dengan negara-negara lain yang berbatasan langsung dengan Indonesia. 9 Salah satu pulau yang menjadi sengketa dengan negara lain adalah Pulau Nipa. Pulau Nipa adalah pulau terluar Indonesia yang terletak di perbatasan Indonesia dengan Singapura, dan merupakan wilayah dari pemerintah kota Batam, provinsi Kepulauan Riau. Pulau ini berada di sebelah barat laut dari pelabuhan Sekupang menuju pelabuhan Harbor Front di Singapura.
Pulau ini pernah
menjadi masalah dengan Singapura karena letak pulau itu sendiri lebih dekat kepada wilayah Singapura daripada wilayah Indonesia. Jarak antara pulau Nipa dengan Singapura adalah berjarak hanya 4,8 mil.10 Karena itu sangat dibutuhkan batas-batas yang jelas dan pasti antara penarikan garis pangkal dari pulau Nipa terhadap Singapura.
8
M.Havez, Hukum Laut Internasional,http://hukumunila.blogsp ot.com/2012 /03/hukum-lautinternasional.html, di akses pada tanggal 25 april 2014 jam 15:59 9 Wikipedia, Daftar Pulau terluar Indonesia,http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_pulau_terlu ar_Indonesia , di akses pada tanggal 25 april 2014, jam 16:18. 10 Batam today, pulau Nipa dapat di kembangkan jadi kawasan pertahanan dan ekonomi, http://www.batamtoday.com/berita15610-Pulau-Nipa-Dapat-Dikembangkan-Jadi-KawasanPertahanan-dan-Ekonomi.html, di akses pada tanggal 25 april 2014, jam 16:09.
Universitas Sumatera Utara
6
Pulau Nipa adalah pulau hasil reklamasi yang mempunyai luas wilayah 63 Ha. Menurut perjanjian pada tanggal 25 Mei 1973 yang disepakati antara Indonesia dengan Singapura, Indonesia mempunyai 6 titik koordinat, dengan pengambilan jalan tengah. 11 Namun seiring Singapura mereklamasi pantainya, maka Indonesia bisa kehilangan bagian kedaulatannya. Pulau Nipa merupakan pulau yang sosoknya sangat penting dan sangat diperlukan keberadaannya. Karena pulau Nipa memiliki letak yang sangat strategis diantara sekat Philip dan selat Utama yang berbatasan langsung dengan Singapura. Hal ini menjadikan pulau Nipa pulau yang sangat strategis untuk Indonesia meskipun pulau nipa hanyalah pulau kecil. Pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2000 (dua ribu) km2 beserta kesatuan ekosistem.12 Pulau Nipa bisa membantu Indonesia di dalam berbagai hal, bukan hanya menguntungkan di dalam perluasan batas wilayah, tetapi juga menguntungkan di dalam perekonomian NKRI. Karena itu pemerintah NKRI harus memperjuangkan pulau Nipa. Apabila pulau Nipa bukan menjadi yurisdiksi pemerintahan NKRI lagi maka tidak sedikit kerugian yang akan dialami oleh Indonesia, apakah itu mengenai penarikan garis pangkal pantai, ataupun di dalam perekonomian. Dan pemerintahan Indonesia tampaknya sudah mulai memberi perhatian khusus kepada pulau Nipa. Hal ini terlihat dari peningkatan keamanan yang terjadi di
11 Auzan, Perbatasan Wilayah Negara RI Menyangkut Perjanjian Dan Permasalahan Yang Ada, http://auzan-metalx.blogspot.com/2013/05/perbatasan-wilayah-negara-ri-menyangkut.html, di akses pada tangal 11 juni 2014 jam 01:00 12
Hukum property, Pengelolaan Pulau Kecil, http://www.hukumproperti.com/tag/pengelolaanpulau-kecil/, di akses pada tanggal 22 april 2014, jam 01:25
Universitas Sumatera Utara
7
pulau Nipa. Langkah-langkah penyelamatan pulau Nipa dimulai pada tahun 2004. Pada Februari 2004, Presiden Indonesia Megawati Soekarni Putri memulai membangun ulang pulau Nipa, penerapan monumen telapak kaki kepala negara mulai dilaksanakan.13 Mulai saat itu hingga saat ini pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, program penyelamatan pulau Nipa terus dilaksanakan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginginkan adanya cetak biru pulau Nipa agar dapat segera memainkan posisi strategis di Selat Malaka. Keamanan di dalam pulau pun sudah mulai ditingkatkan. Terdapat 90 anggota TNI (60 orang dari unsur Marinir dan 30 orang dari Angkatan Darat ) yang menjaga perbatasan di pulau Nipa selama 24 jam. Disamping melakukan patroli rutin juga dimaksudkan untuk menunjukkan kesungguhan negara kita dalam mempertahankan setiap tetes air dan jengkal tanah dari gangguan pihak asing (deterrence effect). Dalam terminologi kekuatan laut kegiatan ini disebut sebagai “pameran bendera” atau show of flag.
14
Semua hal ini dilakukan pemerintahan NKRI untuk
mempertahankan pulau Nipa agar yurisdiksi pulau ini tetap menjadi milik Indonesia dan tidak jatuh ke dalam wilayah negara lain. 15 Karena penentuan titiktitik koordinat pada batas laut wilayah Indonesia dan Singapura didasarkan pada prinsip sama jarak (equidistance) antara dua pulau yang berdekatan.
13
Arief khumaedy, pulau Nipa bagaimana kabar mu kini,http://www.setkab.go.id/artikel4221-pulau-Nipa-bagaimana-kabarmu-kini.html, di akses pada 25 april 2014, jam 16:14. 14 Bernard Kent Sondakh, “Peranan TNI AL dalam Pengamanan dan Pemberdayaan Pulau Terluar RI”, Makalah dalam Diskusi Ilmiah “Kasus Sipadan-Ligitan : Masalah Pengisian Konsep Negara Kepulauan” di Fakultas Hukum UI, 5 Februari 2003, hlm7 15 Indonesia Maritime Institute,konflik batas laut,:pertaruhan harga diri bangsa , http://indomaritimeinstitute.org/2011/08/konflik-batas-laut-pertaruhan-harga-diri-bangsa/, di akses pada tanggal 25 april 2014, jam 17:36
Universitas Sumatera Utara
8
Pengesahan titik-titik koordinat yang terletak di selat Singapura didasarkan pada kesepakatan kedua negara. Isi pokok perjanjiannya adalah garis batas laut wilayah Indonesia dan laut wilayah Singapura di selat Singapura yang sempit (lebar lautannya kurang dari 15 mil laut). Namun di kedua sisi barat dan timur batas laut wilayah Indonesia dan Singapura masih terdapat area yang belum mempunyai perjanjian perbatasan. Di mana wilayah itu merupakan wilayah perbatasan 3 negara, yakni Indonesia, Malaysia dan Singapura. Pada sisi barat di perairan sebelah utara pulau Karimun Besar, terdapat wilayah berbatasan dengan Singapura yang jaraknya hanya 18 mil laut, sementara di wilayah lainnya, di sisi timur perairan sebelah utara pulau Bintan, terdapat wilayah yang sama yang jarak nya 28,8 mil laut. Kedua wilayah ini belum mempunyai perjanjian batas laut. Permasalahan muncul setelah Singapura dengan gencar melakukan reklamasi pantai di wilayahnya, sehingga terjadi perubahan garis pantai ke arah laut (ke arah perairan Indonesia) yang cukup besar. Bahkan dengan reklamasi, Singapura telah menggabungkan beberapa pulaunya menjadi daratan yang luas. Untuk itu batas wilayah laut Indonesia-Singapura harus segera di selesaikan , karena dapat mengakibatkan masalah di masa mendatang. Singapura akan mengklaim batas lautnya berdasarkan garis pangkal terbaru, dengan alasan garis pangkal yang lama sudah tidak dapat diidentifikasi. Namun dengan perundingan yang menguras energi kedua negara, akhirnya kedua belah pihak menyepakati perjanjian batas laut kedua negara yang berlaku mulai 30 Agustus 2010. Batas laut yang ditentukan adalah pulau Nipa dan pulau Tuas sepanjang 12,1 kilometer.
Universitas Sumatera Utara
9
Perundingan ini telah berlangsung dari 2005, dan kedua tim negosiasi telah berunding sebanyak delapan kali. Dengan demikian permasalahan perbatasan laut Indonesia dan Singapura pada titik tersebut tidak lagi menjadi polemik yang dapat menimbulkan konflik. Namun demikian, masih ada beberapa titik perbatasan yang belum di sepakati dan masih terbuka peluang terjadinya konflik kedua negara. Dari perkembangan permasalahan ini kita dapat melihat bahwa pulau Nipa merupakan pulau yang amat strategis keberadaannya bagi wilayah NKRI (Negara kedaulatan Republik Indonesia). Atas dasar itulah maka saya memiliki ketertarikan untuk mengangkat judul skripsi yang berjudul : “KEDUDUKAN PULAU NIPA SEBAGAI PULAU TERLUAR UNTUK PENARIKAN GARIS PANGKAL LAUT TERLUAR INDONESIA YANG BERBATASAN DENGAN SINGAPURA”
B. Rumusan Masalah Adapun permasalahan yang diangkat berhubungan dengan judul skripsi ini adalah : 1. Bagaimana pengaturan batas wilayah di perairan Indonesia menurut hukum laut internasional? 2. Bagaimana cara penarikan garis pangkal pantai di Indonesia? 3. Perjanjian- perjanjian apa saja yang pernah di lakukan indonesia dengan singapura terkait dengan kedudukan pulau nipa?
Universitas Sumatera Utara
10
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah : 1. Untuk mengetahui mengapa pulau Nipa menjadi milik Indonesia sedangkan jarak pulau tersebut lebih dekat ke Singapura. 2.
Untuk mengetahui bagaimana cara penarikan garis pangkal laut
Indonesia
yang berbatasan dengan. 3.
Untuk mengetahui perjanjian-perjanjian antara NKRI dan Singapura terkait kedudukan pulau Nipa. Adapun manfaat penulisan skripsi ini adalah :
1.
Secara teoritis yaitu, untuk menambah pengetahuan penulis tentang bagaimana bentuk penyelesaian sengketa diantara dua negara terkait dengan batas wilayah negara dan bagaimana pelaksanaan perjanjian internasional tentang penarikan garis pangkal pantai.
2.
Secara praktis yaitu, untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang perjanjian internasional, khususnya perjanjian batas wilayah negara mengenai penarikan garis pangkal pantai.
D. Keaslian Penelitian Dalam rangka menyusun karya ilmiah ini pada prinsipnya penulis membuatnya dengan dasar yang sudah ada, baik melalui literatur yang penulis peroleh dari perpustakaan, ilmu yang penulis peroleh dari perkuliahan dan dari
Universitas Sumatera Utara
11
media massa baik media cetak maupun media elektronik yang akhirnya penulis tuangkan di dalam skripsi ini.
E. Metode Penelitian 1. Jenis Penelitian Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian perpustakaan atau studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder seperti buku-buku yang ada di perpustakaan, perjanjianperjanjian internasional seperti UNCLOS (United Nation Convention on the Law Of the Sea), dan pengesahan perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang penetapan garis batas laut wilayah kedua negara di bagian barat Selat Singapura, 2009
(Treaty between the Republic of Indonesia and the Republic of Singapore relating to the delimitation of the territorial seas of the two countries in the western
part of the strait of singapore, 2009).
2. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dalam melakukan penelitian ini adalah menggunakan teknik library research (studi kepustakaan) yaitu mempelajari dan menganalisa secara sistematika buku-buku, perjanjian-perjanjian internasional, catatan kuliah dan sumber lainnya yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini.
Universitas Sumatera Utara
12
3. Jenis Data Materi dalam skripsi ini diambil dari data sekunder semata. Adapun data sekunder yang dimaksud adalah: a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat dan disahkan oleh yang berwenang misalnya perjanjian internasional mengenai laut yaitu UNCLOS (United Nation Convention on the Law Of the Sea), undang undang nomor 7 tahun 1979 dan Undang Undang Nomor 4 tahun 2010. b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer yang dalam hal ini seperti karya-karya ilmiah, hasil-hasil dari suatu penelitian, makalah dan beberapa sumber dari internet yang berkaitan dengan persoalan diatas. c. Bahan hukum tertier, misalnya kamus dan lain-lain.
F.Sistematika penelitian Dalam pembahasan skripsi ini, penulis membuat pembagian bahasan atas 4 (empat) bab, yang satu dan yang lain nya saling berhubungan, sisematika penulisan ini adalah:
Bab I
Pendahuluan. Dalam bab yang pertama ini, penulis akan memberikan uraian yang umum dalam suatu pembahasan skripsi, yaitu: latar belakang masalah
Universitas Sumatera Utara
13
yang dirangkum dengan permasalahan, tujuan penulisan, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan. Bab II
Status kepemilikan pulau Nipa menurut hukum laut internasional. Dalam bab yang kedua ini akan dibahas tentang sejarah pulau Nipa meliputi masalah yang terjadi antara Indonesia dengan Singapura terkait sengketa mengenai pulau Nipa dan tinjauan hukum internasional mengenai status kepemilikan pulau Nipa di mata hukum internasional.
Bab III
Penarikan garis pangkal laut Indonesia yang berbatasan dengan Singapura. Disini akan dijelaskan bagaimana cara penarikan garis pangkal laut yang sudah diatur di dalam undang-undang dan hukum internasional, bagaimana cara penarikan garis pangkal yang seharusnya diimplementasikan dalam batas
Indonesia
dan
Singapura
dan
bagaimana perjanjian yang sudah disetujui antara Indonesia dengan Singapura Bab IV
Perjanjian yang dilakukan antara NKRI dan Singapura. Dalam bab ketiga ini akan diuraikan tentang bagaimana perjanjian yang ada antara Indonesia dengan Singapura tentang pulau Nipa, perjanjianperjanjian yang dilakukan antara Singapura dengan Indonesia tentang perbatasan kedua negara dan langkah-langkah strategis apa yang bisa diambil oleh Indonesia terkait batas-batas kedaulatan Indonesia dengan Singapura.
Universitas Sumatera Utara
14
Bab V
Kesimpulan dan Saran. Pada bab terakhir ini, penulis akan memberikan kesimpulan dan saransaran yang penulis dapat dari awal penulisan skripsi sampai selesainya skripsi ini.
Universitas Sumatera Utara
