PENDAHULUAN LATAR BELAKANG Jembatan Nasional Surabaya-Madura (Suramadu) atau dikenal sebagai Jembatan Tol Suramadu membentang sepanjang 5,438 kilometer yang menghubungkan Pulau Madura dengan Kota Surabaya dan wilayah sekitarnya di Provinsi Jawa Timur. Berbeda dengan jalan tol yang pada umumnya hanya diperuntukkan untuk kendaraan roda empat atau lebih, maka Jembatan Tol Suramadu juga dapat diakses oleh kendaraan roda dua atau sepeda motor. Saat ini Jembatan Tol Suramadu telah menjadi alternatif pilihan akses transportasi utama dari dan ke Pulau Madura karena hanya membutuhkan waktu tempuh kurang lebih 10 menit dari semula 2,5 jam dengan moda transportasi laut menggunakan kapal ferry. Pembangunan Jembatan Tol Suramadu diharapkan akan mendorong percepatan pengembangan sosial ekonomi dan tata ruang wilayah-wilayah tertinggal yang ada di Pulau Madura. Sebagai tindak lanjut dari upaya tersebut diatas, maka Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS), yang secara struktural terdiri atas Dewan Pengarah dan Badan Pelaksana. Peraturan perundang-undangan ini kemudian disempurnakan dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2009 tentang Penyempurnaan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS) untuk lebih mendukung peningkatan kinerja BPWS didalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagaimana termaksud dalam peraturan perundangan tersebut diatas. Badan Pelaksana BPWS (BP-BPWS), sesuai dengan amanah Perpres 27 Tahun 2008 di atas, memiliki tugas dan fungsi untuk melaksanakan pengelolaan, pembangunan dan fasilitasi percepatan kegiatan pembangunan wilayah Suramadu. Kegiatan pengelolaan dan pembangunan infrastruktur wilayah yang dilaksanakan BP-BPWS dilaksanakan di 3 (tiga) kawasan, yaitu Kawasan Kaki Jembatan Sisi (KKJS) Surabaya (600 Ha), Kawasan Kaki Jembatan Sisi (KKJS) Madura (600 Ha) dan kawasan khusus di Utara Pulau Madura (600 Ha). Kawasan Kaki Jembatan Sisi Surabaya (KKJS Surabaya) dan Kawasan Kaki Jembatan Sisi Madura (KKJS Madura) dikembangkan untuk mendorong perkembangan ekonomi, sedangkan kawasan khusus di Utara Pulau Madura untuk pengembangan kawasan Pelabuhan Peti Kemas. KKJS Madura dikembangkan sebagai kawasan untuk mendorong pengembangan industri dan wisata Kabupaten Bangkalan. KKJS Madura diharapkan sebagai kawasan penggerak ekonomi Madura yang dimotori oleh kawasan industri. Dalam RDTR KKJS Madura, kawasan industri direncanakan pada bagian utara dan selatan kawasan yang terintegrasi dengan kegiatan penunjang lainnya (permukiman, CBD dan kawasan wisata). Pengembangan kawasan industri membutuhkan investasi pemerintah dan investasi swasta. Investasi pemerintah adalah penyediaan infrastruktur utama sehingga menjadi kawasan siap bangun untuk kawasan industri. Dengan menjadikan kawasan industri siap bangun di KKJS Madura, diharapkan swasta diharapkan tertarik untuk berinvestasi di kawasan industri KKJS Madura. Untuk mendukung pengembangan kawasan industri sebagai kawasan siap bangun, perlu disusun suatu kajian untuk melihat kelayakan kawasan industri di KKJS Madura. Tahun anggaran 2011, BP BPWS membutuhkan jasa PT. CIPTA TETRAGON
1
konsultansi untuk Penyusunan Studi Kelayakan Kawasan Industri di KKJS Madura.
PENDEKATAN STUDI Pendekatan dan Metode yang digunakan dalam kajian ini didasarkan pada tahapan kegiatan, mulai dari tinjauan atas kebijakan yang relevan hingga rencana pentahapan pelaksanaan pembangunan kawasan industri. Tahapan kegiatan/analisis yang dimaksud terdiri atas 4 tahap, seperti tampak pada tabel berikut.
Tahapan Analisis TINJAUAN KEBIJAKAN SERTA ANALISIS POTENSI DAN PELUANG DALAM PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI KKJS MADURA
PERKIRAAN JENIS, KEGIATAN dan SKALA INDUSTRI YANG AKAN DIKEMBANGKAN DI KAWASAN INDUSTRI KKJS MADURA
1 2
ANALISIS KELAYAKAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI DI KKJS MADURA
3
RENCANA TAHAPAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAN RUMUSAN SISTEM MANAJEMEN PENGELOLAAN KAWASAN INDUSTRI
4
Gambar 1 Tahapan Analisis
TAHAP MEMPERKIRAKAN JENIS, KEGIATAN dan SKALA INDUSTRI YANG AKAN DIKEMBANGKAN DI KAWASAN INDUSTRI KKJS MADURA Tahap ini menempati posisi yang sangat strategis dalam kajian ini. Pendekatan untuk menentukan jenis dan kegiatan industri dapat dilihat pada bagan berikut.
PT. CIPTA TETRAGON
2
Klaster Industri Nasional
Klaster Industri Jawa Timur
Klaster Industri Surabaya
Klaster Industri Bangkalan
Potensi Klaster Industri di Kawasan Industri KKJS Madura
Kesesuaian Lokasi - Industri
Alternatif Calon Klaster Industri di Kawasan Industri KKJS Madura
Tata Guna Lahan
Ketersediaan Air
Calon Jenis Industri di Kawasan Industri KKJS Madura
Ketersediaan Energi
Jenis Industri di Kawasan Industri KKJS Madura Kegiatan Industri di Kawasan Industri KKJS Madura
Rantai Nilai Industri
Skala Industri di Kawasan Industri KKJS Madura
Gambar 2 Mekanisme Penentuan Kegiatan Industri
Setelah jenis industri dan kegiatan industri teridentifikasi, maka diteruskan dengan penentuan skala industri yang relevan dengan kegiatan industri tersebut. Langkah Penentuan Jenis Industri tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : i.
Identifikasi Klaster Industri Nasional yang telah dicananangkan oleh Kemenperin, Identifikasi Klaster Industri Provinsi Jawa Timur yang telah dicananangkan oleh Dinas Perindustrian Jawa Timur dan Identifikasi Klaster Industri Kabupaten Bangkalan yang telah dicananangkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangkala.
ii.
Overlay dari keempat dokumen perencanaan pengembangan industri.
iii.
Hasil overlay tersebut dicross check kan juga dengan kesesuaian antara lokasi dengan industrinya.
iv.
Hasil cross check tersebut digabungkan dengan tata guna lahan kawasan industri seluas 305 Ha (berbatasan dengan kawasan permukiman, kawasan TNI, kawasan industri)
v.
Terakhir, hasil screening tersebut digabungkan dengan adanya issue strategis tentang kelangkaan air bersih dan energi yang terjadi di Bangkalan (dan Madura)
PT. CIPTA TETRAGON
3
TAHAP ANALISIS KELAYAKAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI DI KKJS MADURA Hampir sama dengan judul dari kajian ini sendiri, tahap ketiga adalah menghitung kelayakan pembangunan kawasan industri di KKJS-Madura. Ada 3 jenis kelayakan yang diperhitungkan yaitu : i. Kelayakan Teknis ii. Kelayakan Administratif-Sosial iii. Kelayakan Ekonomi
Gambar 3 Jenis Kelayakan dalam Studi
Kelayakan Teknis, adalah kelayakan yang mempertimbangkan dari sisi teknis internal kawasan industri. Kelayakan Administratif-Sosial, adalah kelayakan dari sisi kemungkinan administrasi dan perijinan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Selain itu kelayakan ini juga mempertimbangkan pasokan tenaga kerja yang ada di sekitar kawasan untuk memenuhi kebutuhan aktivitas indsutri yang diperkirakan tumbuh (aspek sosial). Kelayakan Ekonomi, adalah kelayakan yang membandingkan antara pengeluaran yang dilakukan untuk membangun kawasan industri, dengan manfaat langsung dan tak langsung (benefit) dari keberadaaan kawasan industri beserta aktivitasnya.
PT. CIPTA TETRAGON
4
Dalam pelaksanaan kajian, metodologi yang digunakan diperlihatkan pada Gambar 4. B
E 1
D
PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN WILAYAH
KEBUTUHAN LOKASI INDUSTRI
KEBIJAKAN KEWILAYAHAN KI KKJS MADURA
E2 C
KEBIJAKAN INDUSTRI
ANALISIS KEUNGGULAN RENCANA KI KKJS MADURA
I
PENGELOLAAN DAN IMPLEMENTASI
ANALISIS
Kondisi Fisik dan Lingkungan Industri
KELAYAKAN TEKNIS Permenperin
Dokumen Studi Kelayakan
Survey Instansional Survey Kawasan F
ANALISIS
Prediksi Supply Tenaga Kerja
Survey Instansional Survey Kawasan G
KELAYAKAN SOSIAL
Layak?
Bangkitan Tenaga Kerja
ANALISIS Rencana Investasi Komponen BENEFIT
Survey Instansional Survey Kawasan H
KELAYAKAN EKONOMI
Komponen COST
Gambar 4 Metodologi Pelaksanaan Kajian
TINJAUAN PEDOMAN DAN STANDAR PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri Pembangunan Industri merupakan salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional, yang diarahkan dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan Industri yang berkelanjutan yang didasarkan pada aspek pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Saat ini pembangunan Industri sedang dihadapkan pada persaingan global yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan Industri nasional. Peningkatan daya saing Industri merupakan salah satu pilihan yang harus dilakukan agar produk Industri nasional mampu bersaing di dalam negeri maupun luar negeri. Langkah-langkah dalam rangka peningkatan daya saing dan daya tarik investasi yakni terciptanya iklim usaha yang kondusif, efisiensi, kepastian hukum, dan pemberian fasilitas fiskal serta kemudahan-kemudahan lain dalam kegiatan usaha Industri, yang antara lain dengan tersedianya lokasi Industri yang memadai yang berupa Kawasan Industri. Dalam rangka pelaksanaan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, maka sebagai upaya untuk mendorong pembangunan Industri perlu dilakukan pembangunan lokasi Industri yang berupa Kawasan Industri. Pembangunan Kawasan Industri merupakan sarana untuk mengembangkan Industri yang berwawasan PT. CIPTA TETRAGON
5
lingkungan serta memberikan kemudahan dan daya tarik bagi investasi dengan pendekatan konsep efisiensi, tata ruang, dan lingkungan hidup. Aspek efisiensi merupakan suatu sasaran pokok pengembangan Kawasan Industri. Melalui pengembangan Kawasan Industri investor pengguna kaveling Industri (user) akan mendapatkan lokasi kegiatan Industri yang sudah tertata dengan baik, kemudahan pelayanan administrasi, ketersediaan infrastruktur yang lengkap, keamanan dan kepastian tempat usaha yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten/kota. Aspek tata ruang, pembangunan Kawasan Industri dapat mensinergikan perencanaan, prasarana dan sarana penunjang seperti penyediaan energi listrik, telekomunikasi, fasilitas jalan, dan lain sebagainya. Aspek lingkungan hidup, dengan pengembangan Kawasan Industri akan mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup di daerah secara menyeluruh. Kegiatan Industri pada suatu lokasi pengelolaan, akan lebih mudah menyediakan fasilitas pengolahan limbah dan juga pengendalian limbahnya. Peraturan Pemerintah ini mengatur hal-hal meliputi kewenangan Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam pengembangan Kawasan Industri, kewajiban Perusahaan Industri untuk berlokasi di Kawasan Industri, Izin Usaha Kawasan Industri dan batas minimal luas Kawasan Industri, sanksi bagi Perusahaan Kawasan Industri maupun Perusahaan Industri yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Konsepsi Pengembangan Kawasan Industri Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri. Pengembangan Kawasan Industri dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan sektor industri lebih terarah, terpadu dan memberikan hasil guna yang lebih optimal bagi daerah dimana kawasan industri berlokasi. Beberapa aspek penting yang menjadi dasar konsep pengembangan kawasan industri antara lain adalah efisiensi, tata ruang dan lingkungan hidup. Aspek efisiensi merupakan satu dasar pokok yang menjadi landasan pengembangan kawasan industri. Melalui pembangunan kawasan industri maka bagi investor pengguna kapling industri (user) akan mendapatkan lokasi kegiatan industri yang sudah baik dimana terdapat beberapa keuntungan seperti bantuan proses perijinan, ketersediaan infrastruktur yang lengkap, keamanan dan kepastian tempat usaha yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Daerah. Sedangkan dari sisi pemerintah daerah, dengan konsep pengembangan kawasan industri, berbagai jaringan infrastruktur yang disediakan ke kawasan industri akan menjadi lebih efisien karena dalam perencanaan infrastruktur kapasitasnya sudah disesuaikan dengan kegiatan industri yang berada di kawasan industri. Bilamana ada jaminan permintaan penyediaan infrastruktur yang pasti, jelas akan meyakinkan bagi penyedia infrastruktur membangun dan menyediakannya. Dari aspek tata ruang, dengan adanya kawasan industri maka masalah-masalah konflik penggunaan lahan akan dapat dihindari. Demikian pula, bilamana kegiatan industri telah dapat diarahkan pada lokasi peruntukannya, maka akan lebih mudah bagi penataan ruang daerah, khususnya pada daerah sekitar lokasi kawasan industri. Dari aspek lingkungan hidup, konsep pengembangan kawasan industri jelas mendukung peningkatan kualitas lingkungan daerah secara menyeluruh. Dengan dikelompokkan PT. CIPTA TETRAGON
6
kegiatan industri pada satu lokasi pengelolaan maka akan lebih mudah menyediakan fasilitas pengolahan limbah dan juga pengendalian limbahnya. Sudah menjadi kenyataan bahwa pertumbuhan industri secara individual memberikan pengaruh besar terhadap kelestarian lingkungan karena tidak mudah untuk melakukan pengendalian pencemaran yang dilakukan oleh industri-industri yang tumbuh secara individu. Secara ringkas kriteria pertimbangan pemilihan lokasi kawasan industri dan lokasi industri dapat dilihat pada Tabel 1. Tabel 1 Kriteria Pertimbangan Pemilihan Lokasi Kawasan Industri
No
Kriteria Pemilihan Lokasi
1 2 3
Jarak ke Pusat Kota Jarak terhadap permukiman Jaringan jalan yang melayani
4
Sistem jaringan yang melayani
5 6
Prasarana angkutan Topografi / kemiringan tanah
7
Jarak terhadap sungai
8 9
Daya dukung lahan Kesuburan tanah
10
Peruntukan lahan
11
Ketersediaan lahan
12
Harga lahan
13
Orientasi lokasi
14
Multiplier Effects
Faktor Pertimbangan Minimal 10 (Sepuluh) Km Minimal 2 (dua) km Arteri primer • Jaringan listrik • Jaringan telekomunikasi Tersedia pelabuhan laut / outlet (export /import) Maks 15 % Maks 5 (lima) km dan terlayani sungai tipe C dan D atau kelas III dan IV Sigma tanah ∂ : 0,7 – 1,0 kg/cm2 Relatif tidak subur (non irigasi teknis) • Non Pertanian • Non Permukiman • Non Konservasi Minimal 50 Ha Relatif (bukan merupakan lahan dengan harga yang tinggi di daerah tersebut) • Aksessibilitas tinggi • Dekat dengan potensi Tenaga kerja • Bangkitan lalu lintas= 5,5 smp/ha/hari. • Kebutuhan lahan industri dan multipliernya = 2 x luas perencanaan KI. • Kebutuhan rumah .(1,5 TK ~ 1 KK) • Kebutuhan Fasum – Fasos.
TINJAUAN PERKEMBANGAN INDUSTRI NASIONAL, JAWA TIMUR, SURABAYA DAN BANGKALAN Perkembangan Industri Nasional Kebijakan pengembangan industri nasional telah disampaikan dalam Keputusan Presiden No. 28 tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional. Dalam kebijakan ini, pemerintah menyatakan akan mendorong pertumbuhan klaster Industri Prioritas Klaster industri adalah sekelompok industri inti yang terkonsentrasi secara regional maupun global yang saling berhubungan atau berinteraksi sosial secara dinamis, baik dengan industri terkait, industri pendukung maupun jasa penunjang, infrastruktur ekonomi dan lembaga terkait dalam PT. CIPTA TETRAGON
7
meningkatkan efisiensi, menciptakan aset secara kolektif dan mendorong terciptanya inovasi sehingga tercipta keunggulan kompetitif. Industri Inti adalah industri yang menjadi basis dalam pengembangan klaster industri nasional. Industri Penunjang adalah industri yang berperan sebagai pendukung serta penunjang dalam pengembangan industri inti secara integratif dan komprehensif. Industri Prioritas adalah klaster industri yang memiliki prospek tinggi untuk dikembangkan berdasarkan kemampuannya bersaing di pasar internasional, dan industri yang faktor-faktor produksi untuk bersaingnya tersedia dengan cukup di Indonesia. Dalam jangka panjang pembangunan industri diarahkan pada penguatan, pendalaman dan penumbuhan klaster kelompok industri prioritas sebagai berikut : I.
Kelompok Industri Basis Manufaktur yang terdiri atas kelompok-kelompok industri:
(1) Industri Material Dasar; yang terdiri dari : (a) Industri Besi dan Baja, (b) Industri Semen, (c) Industri Petrokimia, (d) Industri Keramik; (2) Industri Permesinan; yang meliputi : (a) Industri Peralatan Listrik dan Mesin Listrik, (b) Industri Mesin dan Peralatan Umum; (3) Industri Manufaktur Padat Tenaga Kerja; merupakan penghasil produk sandang, pangan, bahan bangunan, kesehatan dan obat, dan sebagainya, yang meliputi antara lain: (a) Industri Tekstil dan Produk Tekstil (b) Industri Alas Kaki (c) Industri Farmasi dengan Bahan Baku dalam Negeri. II.
Kelompok Industri Agro yang meliputi cabang-cabang industri pengolahan :(a) Industri Kelapa Sawit; (b) Industri Karet dan Barang Karet; (c) Industri Kakao dan Coklat; (d) Industri Kelapa; (e) Industri Kopi; (f) Industri Gula; (g) Industri Tembakau; (h) Industri Buah-buahan, (i) Industri Kayu dan Barang Kayu; (j) Industri Hasil Perikanan dan Laut; (k) Industri Pulp dan Kertas; (l) Industri Pengolahan Susu;
III.
Kelompok Industri Alat Angkut; yang meliputi industri-industri: (a) Industri Kendaraan Bermotor, (b) Industri Perkapalan, (c) Industri Kedirgantaraan, (d) Industri Perkeretaapian;
IV.
Kelompok Industri Elektronika dan Telematika; meliputi Industri Elektronika, Industri Perangkat Keras Telekomunikasi dan Pendukungnya, Industri Perangkat Penyiaran dan Pendukungnya, Industri Komputer dan Peralatannya, Industri Perangkat Lunak dan Content Multimedia, Industri Kreatif Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
V.
Kelompok Industri Penunjang Industri Kreatif dan Industri Kreatif Tertentu; yang meliputi industri perangkat lunak dan content multimedia, fashion, dan kerajinan dan barang seni. Industri Kreatif adalah proses peningkatan nilai tambah hasil dari eksploitasi kekayaan intelektual berupa kreatifitas, keahlian dan bakat individu menjadi suatu produk yang dapat dijual sehingga meningkatkan kesejahteraan bagi pelaksanaan dan orang-orang yang terlibat.
VI.
Kelompok Industri Kecil dan Menengah Tertentu; yang meliputi industri-industri pengolahan: Industri Batu Mulia dan Perhiasan, Industri Garam Rakyat, Industri Gerabah dan Keramik Hias, Industri Minyak Atsiri dan Industri Makanan Ringan.
Untuk melakukan operasionalisasinya, Kementerian Perindustrian sebagai pembina industri nasional, pada tahun 2009 telah mengeluarkan 35 (tiga puluh lima) Peraturan Menteri Perindustrian tentang Peta Jalan (Roadmap) Pengembangan Klaster Industri tertentu untuk menjabarkan Perpres No. 28 tahun 2008 tersebut. Ketiga puluh lima Peraturan Menteri PT. CIPTA TETRAGON
8
tersebut dijabarkan dalam 6 buku yang sesuai dengan kelompok klaster prioritas dan dituangkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian No. 103/2009 hingga No. 137/2009. Perkembangan Industri Provinsi Jawa Timur Berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011, peranan sektor industri pengolahan di Provinsi Jawa Timur terus mengalamai penurunan. Tahun 2007 peranannya sebesar 28,75 %, selanjutnya tahun 2008 menurun menjadi sebesar 28,48 %, dan tahun 2009 diperkirakan menurun lagi menjadi sebesar 28,04 %. Hampir seluruh kelompok industri pengolahan mengalami penurunan peranan, terutama untuk industri makanan, minuman dan tembakau, industri tekstil, barang dari kulit dan alas kaki, dan industri barang-barang dari kayu. Ketiga subsektor ini sejak tahun 2007 perkembangannya terus melambat, bahkan cenderung turun, terutama untuk industri tekstil, barang dari kulit dan alas kaki, dan industri barang - barang dari kayu. Kendala utama adalah harga bahan baku yang berasal dari impor dan pangsa pasar ekspornya. Tabel 2 Struktur Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur berdasarkan 9 Lapangan Usaha Tahun 2009 ADHK 2000
No
Sektor
I II III IV V VI VII VIII IX
Pertanian Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air Bersih Konstruksi Perdagangan, Hotel dan Restoran Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan Jasa-jasa PDRB
Pertumbuhan (%) 4,01 7,06 2,62 2,58 4,25 5,7 12,14 5,68 6,65 5,01
Kontribusi (%) 16,39 2,17 28,04 1,82 3,4 29,44 5,69 4,76 8,29 100
Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur, 2009
Perkembangan Industri Kota Surabaya Kota Surabaya adalah ibukota provinsi Jawa Timur, dan sekaligus penggerak perekonomian Jawa Timur. Di kota ini, terdapat sebuah cluster industri yang besar yakni Rungkut, serta pelabuhan utama yakni Tanjung Perak. Perekonomian Surabaya masih ditunjang oleh sektor manufaktur, akan tetapi semenjak tahun 2002, sektor perdagangan, hotel, dan restoran memiliki kontribusi yang lebih besar terhadap PDRB Surabaya dibandingkan dengan manufaktur. Hal ini disebabkan pertumbuhan sektor manufaktur yang dalam kurun waktu 2000-2005 bertumbuh di kisaran 3 – 6 % per tahun, kalah cepat dibandingkan sektor perdagangan, hotel dan restoran yang dalam kurun waktu yang sama mampu bertumbuh sekitar 8% per tahunnya. Kendati demikian, 30,84% perekonomian Surabaya pada tahun 2005 masih ditopang oleh manufaktur. Nilai tambah manufaktur Surabaya pada tahun 2005 adalah sebesar 19.054,52 miliar rupiah atau berkontribusi sebesar 25,90 % atas seluruh nilai manufaktur di Jawa Timur. Output terbesar adalah dari industri makanan, minuman, dan tembakau yang berkontribusi lebih dari 50 % atas total output manufaktur, disusul oleh industri logam dasar besi dan baja, serta industri kertas dan barang cetakan. Berdasarkan data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Surabaya, terdapat 633 unit usaha besar dan terdapat sekitar 11.497 industri kecil dan mikro. PT. CIPTA TETRAGON
9
Sebagai kota besar, Surabaya telah memposisikan diri sebagai pusat konsentrasi industri. Surabaya berpotensi, baik secara langsung, sebagai pusat pengembangan Indonesia Bagian Timur di masa mendatang. Kehadiran berbagai industri yang meliputi industri logam dasar, kimia dasar, tekstil, industri makanan dan minuman, serta argo based industri lainnya, yaitu industri yang mengolah hasil-hasil pertanian dalam arti luas, seperti halnya dari subsektor perikanan, peternakan, sayur-mayur, buah-buahan dan lainnya. Sedangkan jenis industri yang mencakup nilai investasi megaproyek lebih tertuju pada bisnis/kegiatan pelayanan umum/masyarakat yang meliputi jalan tol, jembatan Suramadu, Seiring dengan perkembangan kota, Surabaya memang berusaha mengindari tumbuhnya industri besar yang memiliki potensi polusi. Arah Surabaya difokuskan sebagai kota jasa dan perdagangan, dan bukan kota industri. Wilayah industri untuk selanjutnya digantikan sebagai tempat pergudangan yang tidak beresiko terhadap polusi. Sekalipun demikian, sejumlah wilayah masih terdapat industri. Di wilayah selatan Surabaya telah dibangun kawasan industri yang terdapat di Rungkut atau Brebek Industri, SIER (Surabaya Industrial Estate Rungkut PT. Persero). Kawasan ini dengan dinamis terus berdetak menjadi pusat industri terpadu. Sementara Di wilayah utara Surabaya terdapat kawasan industri dan pergudangan Tambak Langon - Kalianak Margamulyo. Kawasan ini berdekatan dengan pelabuhan Tanjung Perak dan Jalan Tol dan Pusat Grosir (Kembang Jepun dan Pasar Turi). Ada beberapa industri khas yang dikenal berasal dari Surabaya, diantaranya adalah Rokok Sampoerna, UBM Biskuit, Viva Cosmetics, Industri Emas UBS, dan Bogasari. Untuk melengkapi fasilitas industri dan pergudangan di Surabaya, juga terdapat terminal peti kemas yang juga difungsikan untuk kegiatan ekspor impor. Peti kemas ini terletak di wilayah Perak, dekat dengan pelabuhan bongkar muat di pantai utara Surabaya. Selain industri besar, di kota ini juga terdapat beberapa industri kecil, sebut saja Sentra Sepatu & Sandal Benowo. Perajin sepatu dan sandal di kawasan Tambak Osowilangun, di kawasan Barat Surabaya ini sudah ada sejak tahun 1970 dan tetap eksis hingga sekarang. Kini jumlah mereka mencapai 180 orang. Sepatu dan sandal itu dibuat semata berdasar pesanan. Total produksi yang mampu mereka hasilkan bisa mencapai 200-300 kodi per bulan. Terlebih pada bulan-bulan menjelang Puasa atau Lebaran. Daerah penyebaran atau pemasaran produk mereka tidak hanya di Jawa Timur, tetapi sudah merambah hingga ke Pulau Kalimantan. Perkembangan Industri Kabupaten Bangkalan Pasca pembangunan Jembatan Nasional Suramadu sudah dapat dipastikan akan terjadi aliran manusia, barang, dan jasa dalam intensitas yang cukup besar di Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep karena adanya sejumlah faktor pendorong dan faktor penarik, antara lain: 1. Sebagai salah satu konsekuensi dari semakin baiknya jaringan transportasi antara Madura dan Surabaya, sehingga dengan kehadiran Jembatan Nasional Suramadu tersebut mengakibatkan terjadinya percepatan laju berkembangnya pembangunan di Pulau Madura. Berkaitan dengan pengembangan kawasan Gerbangkertosusila dan Madura paska pembangunan Jembatan Nasional Suramadu menyebabkan tumbuh dan berkembangnya kawasan industri, pariwisata dan pernukiman (perumahan) mendorong adanya permintaan lahan dalam skala besar untuk pembangunan industri, priwisata dan perumahan. PT. CIPTA TETRAGON
10
Bila mengacu kepada kontribusi PDRB khusus untuk sektor industri pengolahan kontribusi terhadap PDRB mengalami penurunan dari semula pada tahun 2006 sebesar 4,31%, 4,27% pada tahun 2007, 4,18% pada tahun 2008 dan pada tahun 2009 sebesar 4,12%. Industri makanan, minuman dan Tembakau masih sangat dominan sebagai salah satu industri yang memberikan kontribusi terbesar terhadap industri pengolahan, dan sektor industri yang cukup besar kontribusinya adalah pengolahan keras dan barang cetakan, sedangkan sisanya kontribusi terhadap perkmbangan industri pengolahan kurang dari 10%. ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL KAWASAN Kawasan Industri di Jawa Timur Berdasarkan penjelasan yang disampaikan dalam RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2011, beberapa Kawasan Industri yang ada di Jawa Timur adalah sebagai berikut: a. b. c.
High Tech Industrial Park terdiri atas Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) di Kota Surabaya yang pengembangannya ke arah perindustrian Brebek Sidoarjo; Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industri Perhiasan Gemopolis di Kabupaten Sidoarjo; Kawasan Industri Agribisnis pendukung Agropolitan yang terdiri atas: 1. Sistem Agropolitan Wilis; Sistem Agropolitan Bromo-Tengger-Semeru; 2. Sistem Agropolitan Ijen; dan 3. Sistem Agropolitan Kepulauan Madura.
Menurut data Badan Penanaman Modal Jawa Timur, pada tahun 2010, Jawa Timur memiliki 12 kawasan industri estate, diantaranya Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) di Surabaya dengan luas 832 Ha, Pasuruan Industrial Estate Rembang (PIER) di Kabupaten Pasuruan (500 Ha), Ngoro Industrial Park (NIP) di Kabupaten Mojokerto (400 Ha, termasuk 38 Ha untuk Export Porcessing Zone (EPZ)), Maspion Industrial Estate di Kabupaten Gresik (450 Ha), Gresik Industrial Estate (KIG) di Kabupaten Gresik (135 Ha), Kawasan Industri Jabon di Kabupaten Sidoarjo, serta Lamongan Integrated Shorebase (LIS) di Kabupaten Lamongan. LIS terletak di Tanjung Pakis, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur adalah sentra logistik terpadu bertaraf international yang melayani industri migas yang beroperasi di Jawa Timur dengan konsep “One Stop Hypermarket”.
PT. CIPTA TETRAGON
11
Tabel 3 Kawasan Industri di Jawa Timur
No 1 2 3 4 5
Pengelola
Kota/ Kabupaten
Luas Lahan (Ha)
PASURUAN INDUSTRIAL ESTATE REMBANG(PIER), PT
PASURUAN
476.00
DHARMALA RSEA, PT
MOJOKERTO
200.00
KAWASAN INDUSTRI GRESIK, PT
GRESIK
135.00
MASPION INDUSTRIAL ESTATE, PT
GRESIK
425.20
SIER (PERSERO), PT
SURABAYA
829.92
Kawasan Industri PASURUAN INDUSTRIAL ESTATE REMBANG NGORO INDUSTRI PERSADA (NIP) KAWASAN INDUSTRI GRESIK MASPION INDUSTRIAL ESTATE KAWASAN INDUSTRI RUNGKUT
Sumber: Kementerian Perindustrian, 2010
Berdasarkan data Himpunan Kawasan Industri Indonesia(HKI), total kawasan industri di Jawa Timur saat ini adalah 1.500 ha, dikelola oleh 7 (tujuh) perusahaan pengelola kawasan industri. Ketujuh kawasan industri tersebut adalah Surabaya Industri Estate Rungkut (SIER/Surabaya), Surabaya Industri Estate Brebek (SIEB/Sidoarjo), Pasuruan Industri Estate Rembang (PIER/Pasuruan), Kawasan Industri Gresik (KIG), Kawasan Industri Maspion (Manyar/Gresik), Kawasan Pergudangan PT. Suri Mulya (Margomulyo). Data ini tidak belum mengikutkan kawasan industri diluar daerah industri, seperti pergudangan dan industri industri yang tumbuh secara acak.
ASPEK FISIK DAN SPASIAL WILAYAH Aspek Ekonomi Wilayah Perkembangan Ekonomi Provinsi Jawa Timur Untuk memlihat pekermbangan eknonomi Kawasan Kaki Jembatan Suramadu, tidak akan terlepas dari meninjau perkembangan ekonomi provinsi tersebut. kondisi perekonomian terakhir yang diperoleh berdasarkan hasil data sekunder diperoleh bahwa perekonomian Provinsi Jawa Timur Perekonomian Jawa Timur pada triwulan Ill dibanding triwulan II tahun 2011 (q-to-q) menunjukkan pertumbuhan positif, hampir semua sektor mengalami peningkatan kapasitas produksi kecuali sektor pertanian. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 3,92%, hal ini dapat dimengerti karena pada triwulan Ill tahun 2011 bersamaan dengan hadirnya bulan Ramadhan dan hari raya !dui Fitri yang biasanya diikuti dengan meningkatnya permintaan barang dan jasa utama subsektor perdagangan baik pedagang besar maupun pedagang eceran. Pada periode yang sama sektor pertanian mengalami pertumbuhan negatif sebesar -3,18%, hal ini lebih dikarenakan pada periode tersebut bertepatan dengan kamarau panjang atau musim kering, sehingga berpengaruh terhadap menurunnya produksi beberapa subsektor utamanya tanaman bahan makanan diantaranya komoditi padi, jagung,
PT. CIPTA TETRAGON
12
kedele, kacang tanah, kacang hijau dan ketela rambat, hanya ketela pohon dan buahbuahan produksinya mengalami peningkatan. Kinerja perekonomian Jawa Timur pada triwulan Ill tahun 2011 (q-to-q) juga ditunjukkan dengan meningkatnya pertumbuhan sektor industri pengolahan, yang mengalami pertumbuhan 3,17% utamanya didorong oleh meningkatnya pertumbuhan subsektor industri tekstil, barang dari kulit & alas kaki 8,46% dan subsektor industri makanan, minuman & tembakau 1,60%. Tabel 4 Struktur PDRB Jawa Timur Menurut Lapangan Usaha Triwulan III 2010 dan 2011, serta Januari - September 2010 dan 2011 (persen) Triw III 2010
Trw III 2011
Januari September 2010
Januari September 2011
15,63
15,41
16,72
16,84
2,20
2,34
2,14
2,24
27,13
26,81
27,17
26,70
4. Listrik, Gas, dan Air Bersih
1,54
1,41
1,54
1,44
5. B a n g u n a n
4,65
4,85
4,46
4,63
29,68
30,29
29,22
29,65
7. Pengangkutan dan Komunikasi
5,64
5,64
5,38
5,54
8. Keuangan, Persew, dan Js Perush
4,84
4,83
4,88
4,86
9. Jasa - Jasa
8,68
8,42
8,48
8,11
PDRB 100,00 sumber : Provinsi Jawa Timur Dalam Angka 2011
100,00
100,00
100,00
Lapangan Usaha 1. Pertanian 2. Pertambangan dan Penggalian 3. Industri Pengolahan
6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran
1.000
Nilai Proyek PMA (USD million) g Nilai Proyek PMA
900
Nilai Proyek PMDN (Rp miliar) g Nilai Proyek PMDN
1200%
1000%
800 800%
700 600
600%
500 400%
400 300
200%
200 0%
100 -200%
I
II
III
IV
2007
I
II
III
2008
IV
I
II
III
2009
IV
I
II
III
IV
2010
Gambar 5 Perkembangan Investasi Provinsi Jawa Tmur
Pada triwulan IV-2010, kegiatan investasi di Jawa Timur relatif tumbuh stabil sebesar 7,70% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 6,60%. Perbaikan kinerja ini disebabkan oleh relatif stabilnya nilai realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).
PT. CIPTA TETRAGON
13
Tercatat selama triwulan IV-2010, realisasi investasi PMA di Jawa Timur merupakan terbesar ketiga di Indonesia senilai US$ 300 juta dengan 53 proyek, sedikit menurun dibandingkan triwulan sebelumnya dengan nilai investasi sebesar US$ 400 juta (39 proyek). Sementara itu, tingkat realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Jawa Timur pada triwulan ini tidak termasuk dalam lima besar provinsi penerima investasi PMDN tertinggi di Indonesia, dengan nilai sebesar Rp. 2,1 triliun untuk 37 proyek, meningkat jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya senilai Rp. 1,8 triliun dengan 30 proyek. Terus membaiknya kinerja ekspor luar negeri Jatim setelah melampaui kondisi sebelum krisis global, masih terjadi pada triwulan ini yang mengalami pertumbuhan sebesar 21,24% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya (20,17%). Hal ini disebabkan selain karena volume yang bertambah, nilai ekspor juga meningkat signifikan yang didukung pula oleh membaiknya harga komoditas ekspor Jawa Timur di pasar internasional. Melanjutkan strategi ekspor pada triwulan sebelumnya, strategi diversifikasi produk ekspor juga telah membuahkan hasil, selain mulai dikenalnya produk buah-buahan tropis, Jatim juga mulai meningkatkan ekspor kimia organik dan komoditas lemak dan minyak hewan.
1.400
Nilai Ekspor
60%
g Nilai Ekspor
50%
1.200
40% 1.000
30% 20%
800
10% 600
0% -10%
400
-20% 200
-30% -40% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
-
2007
2008
2009
2010
Gambar 6 Perkembangan Nilai Ekspor Provinsi Jawa Tmur
Melihat perbandingan penduduk yang bekerja bulan Agustus 2011 terhadap Februari 2011 penurunan terjadi pada Sektor Pertanian (696,81 ribu orang) dan Sektor Jasa Kemasyarakatan (151,51 ribu orang). Sedangkan peningkatan terjadi pada Sektor Industri (141,45 ribu orang), Sektor Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi (11,63 ribu orang), dan Sektor Lainnya yang terdiri dari Sektor Pertambangan, Listrik, Gas dan Air, Konstruksi, Keuangan (229,56 ribu orang). Dibandingkan dengan keadaan Februari 2011, jumlah penduduk yang bekerja pada sektor formal pada Agustus 2011 mengalami peningkatan sebesar 405,57 ribu orang, sedangkan penduduk yang bekerja pada sektor informal turun sebesar 871,25 ribu orang.
PT. CIPTA TETRAGON
14
Tabel 5 Penduduk Jawa Timur Menurut Jenis Kegiatan Utama dan Indikator Ketenagakerjaan, 2009 - 2011 2009
Jenis Kegiatan Utama Indikator Ketenagakerjaan 1. Angkatan Kerja (AK) - Bekerja
2010
2011
Agustus
Februari
Agustus
Februari
Agustus
20.338.568
20.623.490
19.527.051
20.251.672
19.761.886
19.305.056
19.611.540
18.698.108
19.406.025
18.940.340
1.033.512
1.011.950
828.943
845.647
821.546
69,25
69,77
69,08
71,39
69,49
5,08
4,91
4,25
4,18
4,16
- Penganggur 2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, Hasil Sakernas 2009 - 2011
Kabupaten Bangkalan Untuk pengembangan sektor industri di Kawasan Kaki Jembatan Surabaya-Madura pada sisi Madura, maka ketersidiaan tenaga kerja menjadi salah satu faktor penting dalam perkembangan kawasan tersebut guna untuk mendukung peran kestrategisan wialayah yang dimiliki saat ini. Kabupaten Bangkalan merupakan daerah yang akan memainkan peran penting dalam perkembangan kawasan industri pada Kawasan Kaki Jembatan Surabaya-Madura pada sisi Madura, sehingga sektor ketenagakerjaan yang di miliki oleh kabupaten Bangkalan bisa menjadi faktor pendukung perkembangan kaasan tersebut. Jika dilihat dari perkembangan sektor ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Timur secara keseluruhan memberikan kinerja positif. Hal tersebut dikarenakan semakin membaiknya kinerja pertumbuhan ekonomi Jawa Timur, sehingga bedampak positif terhadap sektor tenaga kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mencapai tingkat terendah dalam 4 (empat) tahun terakhir. Namun demikian, jika dilihat lebih jauh selama 2009 - 2010, tingkat pertumbuhan penyerapan angkatan kerja lebih rendah daripada tingkat pertumbuhan angkatan kerja, hal ini mengakibatkan pengurangan pengangguran mengalami perlambatan. Untuk kondisi ketenagakeraan Kabupaten Bangkalan, pada periode tahun 2007-2009 jumlah angkatan kerja sebesar 567.122 pada tahun 2007, 584.755 orang pada tahun 2008, dan pada tahun 2008 tercatat sebesar 663.193 orang. Untuk lebih jelasnya mengenai struktur ketenagakerjaan Kabupaten Bangkalan, bisa dilihat pada tabel berikut ini :
PT. CIPTA TETRAGON
15
Tabel 6 Struktur Penduduk dan Tenaga kerja Kabupaten Bangkalan 2007-2009 No .
Uraian/Description
2009 973.68 1 663.19 3 629.94 5 33.248
2007
2008
2009
Jumlah Orang Yang Bekerja Jumlah Pencari Kerja
2008 956.99 6 584.75 5 555.30 8 29.447
60,3 1 57,2 7 3,05
61,1 0 58,0 3 3,08
68,1 1 64,7 0 3,41
4.1 Tidak Tamat SD
19.200
15.744
12.298
2,04
1,65
1,26
4.2 Tamat SD
2.211
1.813
7.222
0,24
0,19
0,74
4.3 Tamat SLTP
2.315
1.911
3.459
0,25
0,20
0,36
4.4 Tamat SLTA
Jumlah Penduduk
2
Jumlah Angkatan Kerja
4
Prosentase
2007 940.33 1 567.12 2 538.53 3 28.639
1
3
Angka Absolut
4.086
5.239
8.717
0,43
0,55
0,90
4.5 Diploma
447
1.756
483
0,05
0,18
0,05
4.6 Sarjana
380
2.954
1.069
0,04
0,31
0,11
sumber : Kabupaten Bangkalan dalam Angka 2010
Berdasarkan tabel diatas, bahwa jumlah angkatan kerja yang tercatat sebanyak 567.122 pada tahun 2007 atau sebesar 60,31% dari total jumlah penduduk Kabupaten Bangkalan yang tercatat sebesar 940.331, untuk tahun 2008 jumlah angkatan kerja tercatat sebesar 584.755 atau sebesar 61.10% dari jumlah penduduk Kabupaten Bangkalan yang tercatat sebesar 956.996, sedangkan pada tahun 2009 jumlah angkatan kerja Kabupaten Bangkalan tercatat sebesar 663.193 atau sebesar 68.11% dari jumlah penduduk yang tercatat sebesar 973.681.
ANALISIS KEUNGGULAN RENCANA KAWASAN INDUSTRI INDUSTRI (KI) DI KAWASAN KAKI JEMBATAN JEMBATAN SURAMADU SISI MADURA MADURA (KKJSM) TERHADAP RENCANA KI LAINNYA DI JAWA TIMUR TIMUR Perbandingan Jarak dan Waktu Tempuh KI Kab. Bangkalan dan KI Kab. Mojokerto terhadap Pelabuhan Utamanya serta dampaknya terhadap Biaya Distribusi Dari penjelasan yang telah dilakukan, maka diperlihatkan perbandingan jarak dan waktu tempuh diantara kedua KI yang diperbandingkan terhadap pelabuhan tujuan (lihat Tabel 7). Tabel 7 Jarak dan Waktu Tempuh Kawasan Industri Mojokerto ke Pelabuhan Tanjung Perak dan Kawasan Industri Bangkalan ke Pelabuhan Tanjung Bulu Pandan Lokasi Kawasan Industri
Jarak ke Pelabuhan
Waktu Tempuh ke Pelabuhan
Mojokerto
57,2 km
58 mnt
Bangkalan
22,9 km
28 mnt
Sumber: Analisis, 2011
PT. CIPTA TETRAGON
16
Dari Tabel 7 diperlihatkan bahwa dari jarak dan waktu tempuh, KI KKJSM di Kab. Bangkalan memiliki keunggulan dibandingkan KI di Kab. Mojokerto. Kedua hal ini sangat penting dalam pertimbangan investor dalam memilih lokasi industri di sebuah KI. Jika dipertimbangkan lebih lanjut, minimasi jarak akan meminimasi biaya overhead distribusi selama perjalanan darat, konsumsi bahan bakar serta perawatan kendaraan. Overhead distribusi yang dimaksud adalah pungli di sektor transportasi darat di Indonesia sehingga menciptakan ekonomi biaya tinggi dalam sistem logistik. Sedangkan minimasi waktu tempuh dapat memaksimasi waktu distribusi produk. Dari sisi waktu tempuh, dengan asumsi bahwa perjalanan truk berkecepatan 50 km/jam, selisih waktu yang dihasilkan mencapai 30 menit atau 0,5 jam. Jika dikaitkan dengan efisiensi transportasi darat yang dapat dilakukan masing-masing KI menuju pelabuhan, maka dalam 24 jam KI KKJSM dapat menghemat waktu transportasi darat sebanyak 12 jam. Jika diperbandingkan secara umum, maka KI KKJSM menghasilkan waktu transportasi darat 2 kali lebih efisien dibandingkan KI di Kab. Mojokerto. Dari sisi bisnis bagi para investor, keunggulan pendeknya waktu tempuh ke pelabuhan terdekat dapat dikaitkan kepada nilai keuntungan bisnis dalam berinvestasi membangun pabrik baru di suatu KI tertentu. Jika dikaitkan pada estimasi pasar yang akan terjadi di tahun 2015, dengan asumsi bahwa kondisi keunggulan KI KKJSM dari sisi jarak tempuh terhadap KI Mojokerto adalah sesuai dengan Tabel 10 dan KI SIER telah mencapai kondisi Full Capacity, maka koefisien keunggulan KI Bangkalan adalah 2,47 dari KI Mojokerto. Dengan demikian maka:
• Market KI Bangkalan = 57/80 Market KI Jatim • Market KI Mojokerto = 23/80 Market KI Jatim
PERKIRAAN JENIS INDUSTRI DAN KEBUTUHAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERKIRAAN JENIS, KEGIATAN DAN SKALA INDUSTRI YANG AKAN DIKEMBANGKAN Tahap selanjutnya adalah melihat kesesuaian calon list industri tersebut dengan konsep green industry sehingga diperoleh list industri yang akan dikembangkan. Untuk memperoleh kegiatan dan skala industri yang akan dikembangkan, maka list industri ini akan dinalisis menggunakan pendekatan rantai nilai industri. Dengan rantai nilai industri, maka akan dapat dilihat kegiatan yang akan berlangsung serta skala industri yang sesuai dengan kondisi kawasan industri KKJS Madura.
PT. CIPTA TETRAGON
17
Eksekutif Summary BPWS Tabel 11 Rekapitulasi Kegiatan Industri dan Non-Industri di Industri Inti yang akan dikembangkan di KI KKJS Madura No
1
2
3
4
Otomotif
Elektonika
Agro
Petrokimia
5
Makanan Ringan
6
Farmasi
7
8
9
Kegiatan
Skala
Luas Lahan
Jumlah
Total
Industri Kendaraan Roda 4
Perakitan
Besar
3
5
15
Industri Kendaraan Roda 2
Perakitan
Besar
3
5
15
Industri Aki
Produksi
Besar
3
5
15
Industri Ban Roda 4
Produksi
Besar
3
1
3
Industri Ban Roda 2
Produksi
Besar
3
1
3
Industri Komponen
Produksi
Menengah
1
10
10
Industri Komponen
Produksi
Kecil
0,5
15
7,5
Industri Circuit Board
Produksi
Besar
5
1
5
Industri Peralatan Rumah Tangga
Perakitan
Besar
3
5
15
Industri Lampu Hemat Energi
Perakitan
Besar
3
5
15
Industri Komponen
Produksi
Menengah
1
10
10
Industri Komponen
Produksi
Kecil
0,5
15
7,5
Industri Pengolahan Susu
Produksi
Besar
3
1
3
Industri Pengolahan Tepung Terigu
Produksi
Menengah
1
2
2
Industri Roti
Produksi
Menengah
1
1
1
Industri Pupuk
Produksi
Besar
3
1
3
Industri Cat dan Pewarnaan
Produksi
Menengah
1
1
1
Industri Pupuk Organik
Produksi
Kecil
0,5
10
5
Industri Makanan Ringan
Produksi
Besar
3
3
9
Industri Makanan Ringan
Produksi
Menengah
1
5
5
Industri Shampo, Sabun dan Pasta Gigi
Produksi
Besar
3
1
3
Industri Sepatu Olahraga
Produksi
Besar
3
3
9
Industri Sepatu Casual
Produksi
Besar
3
1
3
Industri Label
Produksi
Menengah
1
1
1
Industri Penunjang
Produksi
Kecil
0,5
5
2,5
Industri Rokok
Produksi
Besar
3
1
3
Industri Kertas Rokok
Produksi
Menengah
1
1
1
Industri Batik
Produksi
Kecil
0,5
5
2,5
Industri Jamu Tradisional
Produksi
Kecil
0,5
5
2,5
Industri Mebeul
Produksi
Kecil
0,5
5
2,5
Industri Pengolahan Buah
Produksi
Kecil
0,5
5
2,5
Industri Pengolahan Ikan
Produksi
Kecil
0,5
5
2,5
Industri Pembuatan VCO
Produksi
Kecil
0,5
5
2,5
Industri Mesin Pertanian
Perakitan
Kecil
0,5
5
2,5
Klaster
Alas Kaki
Tembakau
Industri Kecil
Nama
Sumber : Hasil Analisis, 2011
PT. CIPTA TETRAGON
18
Eksekutif Summary BPWS PERKIRAAN KEBUTUHAN SARANA PRASARANA PRASARANA PENGEMBANGAN SEKTOR INDUSTRI Perkiraan Makro Biaya Pengembangan Atas Pembangunan Sarana dan Prasarana Berdasarkan kepada identifikasi jenis industri yang akan dikembangakan di Kawasan Industri KKJS Madura, maka untuk menunjang hal tersebut, dibutuhkan rincian biaya sebagai berikut : Tabel 21 Besaran Investasi Infrastruktur Dasar No 1.
Infrastruktur Dasar
Blok Industri
Panjang (M)
Jalan Lokal Primer
A B C D A B C D A B C D A B C D
1200 1000 3200 2200 3500 2500 6900 4200 1200 1000 3200 2200 3500 2500 6900 4200
Lebar/ Tinggi/ Diameter 8 8 8 8 6 6 6 6 1,2 1,2 1,2 1,2 0,5 0,5 0,5 0,5
60 20
4700 3500 10100 6400 3 2 4 4 8 7 21 15 23 17 46 28
Jalan Lingkungan
Pedestrian/Trotoar (lokal primer)
Pedestrian/Trotoar (lingkungan)
2.
3.
Biaya Jalan Installment (X 0,5) Total Jembatan/ Fly Over Bangunan Fly over Tiang Biaya Fly Over Installment (X 0,5) Total Jaringan Listrik Kabel Distribusi
Gardu
Tiang (lokal primer)
Tiang (lingkungan)
4.
Biaya jaringan Listrik Installment (X 0,5) Total Telepon Kabel Distribusi
A B C D A B C D A B C D A B C D
Kebutuhan
Volume
Harga/m2 (Rp.)
2 2 2 2 2 2 2 2
9600 8000 25600 17600 21000 15000 41400 25200 2880 2400 7680 5280 3500 2500 6900 4200
300.000 300.000 300.000 300.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000
9 5
3 3
1620 300
10.000.000 10.000.000
0,2 0,2 0,2 0,2
2 2 2 2
9400 7000 20200 12800
800.000 800.000 800.000 800.000
Harga/ Unit
Biaya 2.880.000.000 2.400.000.000 7.680.000.000 5.280.000.000 4.200.000.000 3.000.000.000 8.280.000.000 5.040.000.000 576.000.000 480.000.000 1.536.000.000 1.056.000.000 700.000.000 500.000.000 1.380.000.000 840.000.000 45.828.000.000 22.914.000.000 68.742.000.000
2
100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000
16.200.000.000 6.000.000.000 22.200.000.000 11.100.000.000 33.300.000.000 7.520.000.000 5.600.000.000 16.160.000.000 10.240.000.000 300.000.000 200.000.000 400.000.000 400.000.000 13.600.000 11.900.000 35.700.000 25.500.000 39.100.000 28.900.000 78.200.000 47.600.000 41.100.500.000
A B C D
4700 3500 10100 6400
PT. CIPTA TETRAGON
0,1 0,1 0,1 0,1
2 2 2 2
9400 7000 20200 12800
20.550.250.000 61.650.750.000 12.220.000.000 9.100.000.000 26.260.000.000 16.640.000.000
1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000
19
Eksekutif Summary BPWS No
Infrastruktur Dasar Box Instalasi
Tiang (lokal primer)
Tiang (lingkungan)
5.
Biaya Jaringan Telepon Installment (X 0,5) Total Air Bersih Saluran Primer
Saluran Distribusi
6.
Biaya Saluran Air Installment (X 0,5) Total Drainase Saluran Primer
Saluran Distribusi
7.
Biaya Drainase Installment (X 0,5) Total Air Limbah (sistem perpipaan) Saluran Primer
Saluran Distribusi
8.
Biaya IPAL Installment (X 0,5) Total Sistem Persampahan Bangunan TPS/Trailer
Blok Industri
Panjang (M)
A B C D A B C D A B C D
3 2 4 4 8 7 21 15 23 17 46 28
Lebar/ Tinggi/ Diameter
Kebutuhan
Volume
Harga/m2 (Rp.)
Harga/ Unit
Biaya
50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000
150.000.000 100.000.000 200.000.000 200.000.000 13.600.000 11.900.000 35.700.000 25.500.000 39.100.000 28.900.000 78.200.000 47.600.000 65.150.500.000 32.575.250.000 97.725.750.000
A B C D A B C D
1200 1000 3200 2200 3500 2500 6900 4200
0,4 0,4 0,4 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1
480 400 1280 880 350 250 690 420
150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000
72.000.000 60.000.000 192.000.000 132.000.000 52.500.000 37.500.000 103.500.000 63.000.000 712.500.000 356.250.000 1.068.750.000
A B C D A B C D
1200 1000 3200 2200 3500 2500 6900 4200
2 2 2 2 0,8 0,8 0,8 0,8
2400 2000 6400 4400 2800 2000 5520 3360
150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000
360.000.000 300.000.000 960.000.000 660.000.000 420.000.000 300.000.000 828.000.000 504.000.000 4.332.000.000 2.166.000.000 6.498.000.000
A B C D A B C D
1200 1000 3200 2200 3500 2500 6900 4200
1 1 1 1 0,4 0,4 0,4 0,4
1200 1000 3200 2200 1400 1000 2760 1680
250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000
300.000.000 250.000.000 800.000.000 550.000.000 350.000.000 250.000.000 690.000.000 420.000.000 3.610.000.000 1.805.000.000 5.415.000.000
A B C D
3 2 4 4
60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000
180.000.000 120.000.000 240.000.000 240.000.000
Biaya Persampahan Installment (X 0,5) Total Total Infrastruktur Dasar
PT. CIPTA TETRAGON
780.000.000 390.000.000 1.170.000.000 275.570.250.000
20
Eksekutif Summary BPWS
Tabel 32 Besaran Investasi Sarana No. I. 1 2 3
II.
III.
IV. 1 2
Sarana Sarana Sosial Bangunan Mesjid Lansekap Bangunan Sport Center (indor) Joging Track, Lapangan bola, Lapangan Tenis Convension Hall Lansekap Biaya Sarana Sosial Installment (X 0,5) Total Sarana Transportasi Bis Angkutan Terminal dalam Kawasan (feeder) Biaya Sarana Transportasi Installment (X 0,5) Total Sarana Kesehatan (Poliklinik) Bangunan Poliklinik Biaya Sarana Kesehatan Installment (X 0,5) Total IPAL dan Air Bersih Bangunan IPAL Lansekaping Bangunan Pengolahan Air Bersih Lansekaping Biaya IPAL dan Air Bersih Installment (X 0,5) Total Total Biaya Sarana
Harga Satuan/M2 (rupiah)
Biaya (Rupiah)
Kebutuhan Lahan
Satuan
1.600 2.000 2.000 4.000 4.000 8.000
M2 M2 M2 M2 M2 M2
3.000.000 1.000.000 3.000.000 1.000.000 3.000.000 1.000.000
4.800.000.000 2.000.000.000 6.000.000.000 4.000.000.000 12.000.000.000 8.000.000.000 36.800.000.000 18.400.000.000 55.200.000.000
Swasta 6.000
M2
3.000.000
18.000.000.000 18.000.000.000 9.000.000.000 27.000.000.000
500
M2
3.000.000
1.500.000.000 1.500.000.000 750.000.000 2.250.000.000
4.000 8.000 4.000 8.000
M2 M2 M2 M2
3.000.000 1.000.000 3.000.000 1.000.000
12.000.000.000 8.000.000.000 12.000.000.000 8.000.000.000 40.000.000.000 20.000.000.000 60.000.000.000 144.450.000.000
AB V ANALISIS KELAYAKAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI DI KKJS MADURA MADURA
ANALISIS KELAYAKAN PENGEMBANGAN PEMBANG UNAN KAWASAN INDUSTRI DI KKJS MADURA ANALISIS KELAYAKAN SISI SISI TEKNIS 1. Jarak Ke Pusat Kota Berdasarkan kondisi eksiting jarak dari Kawasan Industri KJJS Madura ke Kabupaten Bangkalan adalah 10 km, sedangkan jarak dari Kawasan Industri KJJS Madura ke Surabaya berkisar antara 7- 8 km. berdasarkan faktor pertimbangan di atas jarak dari Pusat ke Kota Minimal 10 km. 2. Jarak Terhadap Permukiman PT. CIPTA TETRAGON
21
Eksekutif Summary BPWS Dilihat dari ruang lingkup permukimannya, Jarak Kawasan Industri KJJS Madura dengan permukiman yang ada di sepanjang koridor jalan adalah 2 km.
3. Jaringan jalan yang melayani Untuk jaringan jalan yang melayani proses pembangunan Kawasan Industri KJJS Madura adalah jalan arteri primer yang menghubungkan Surabaya – Madura – Bangkalan. 4. Sistem jaringan yang melayani Untuk kebutuhan Infrastruktur di kawasan industri KJJS Madura khususnya untuk jaringan listrik terdapat saluran tegangan tinggi yaitu sekitar 3 km dari lokasi kawasan industri KJJS Madura dan untuk jaringan telekomunikasi belum ada, oleh karena itu perlu adanya penambahan. 5. Prasarana Angkutan Prasarana angkutan yang ada di kawasan industri KJJS Madura meliputi pelabuhan peti kemas yang ada di Tanjung Modung, pelabuhan itu melayani kegiatan Export maupun Impor barang antar wilayah di Indonesia. Jarak dari pusat ke pelabuhan sekitar 30 km, dapat ditempuh selama 30 menit dari jalur darat. Untuk pelabuhan peti kemas di Kawasan Industri KJJS Madura masih dalam tahap pembangunan. 6. Topografi /kemiringan Dilihat dari kondisi fisiknya Kawasan Industri KJJS Madura memiliki Kemiringan 15%, sehingga berdasarkan faktor pertmbangan kawasan ini memenuhi syarat. 7. Jarak Terhadap Sungai Untuk jarak dari pusat pembangunan terhadap Sungai adalah 2 km, yaitu melewati sungai pocong. 8. Daya dukung lahan Daya dukung lahan di kawasan industri KJJS Madura adalah 8,0 – 9,0 kg/cm2 . 9. Kesuburan Lahan Untuk kesuburan tanah yang ada di kawasan industri KJJS Madura sangat subur dilihat dari peruntukan lahan eksistingnya masih banyak terdapat semak belukar, pertanian lahan kering (sawah tadah hujan), dan ladang jagung. 10. Peruntukan Lahan Peruntukan lahan berdasarkan kondisi eksistingnya, sebagian besar lahan adalah kawasan non terbangun sekitar 70-75 %, sedangkan kawasan terbangun sekitar 20 % untuk permukiman, dan 5 % untuk fasilitas umum. 11. Ketersediaain lahan Ketersediaan lahan yang digunakan untuk kawasan industri KJJS Madura sebesar 305ha, dilihat dari faktor pertimbangan ketentuan yang memenuhi syarat adalah adanya luas sebesar 50 ha. 12. Harga lahan Harga suatu lahan yang ada dikawasan industi KJJS Madura berdasarkan harga relative berkisar antara Rp.400.000 sampai Rp.800.000/m2. PT. CIPTA TETRAGON
22
Eksekutif Summary BPWS
13. Orientasi Lokasi Berdasarkan kondisi eksistingnya kawasan industri KJJS Madura memiliki Aksesibilitas yang sangat tinggi, dikarenakan jalur yang ada di kawasan itu merupakan jalur penghubung antar Pulau yaitu, Surabaya – Madura. Sedangkan untuk potensi tenaga kerja dilihat dari jumlah penduduk tahun 2009 dari 4 Kecamatan yaitu, Kecamatan Labang, Kecamatan Socah, Kecamatan Burneh, Dan Kecamatan Tragah dengan jumlah keseluruhan sebesar 33.612 jiwa untuk laki-laki dan untuk Perempuan sebesar 34.421 jiwa. Dari jumlah berikut dapat disimpulkan bahwa potensi tenaga kerja yang ada sangat mendukung pembangunan kawasan Industri KJJS Madura.
ANALISIS KELAYAKAN SISI SISI SOSIAL Kelayakan sosial pada kelayakan pembangunan kawasan Industri KJJS Madura ini dilakukan dengan melihat ketersediaan penduduk usia kerja yang akan menjadi tenaga kerja di industri-industri yang ada di dalam kawasan. Karena tujuan dibangunnya suatu kawasan industri adalah menjadi lapangan kerja bagi penduduk sekitar, maka fokus kelayakan ini akan dilihat dari ketersediaan penduduk usia kerja yang ada di sekitar wilayah lokasi yaitu di Kab. Bangkalan. Jika ketersediaan tenaga kerja di Kabupaten ini telah terserap secara penuh, barulah dipertimbangkan ketersediaan di wilayah lainnya yang ada di Pulau Madura, Kota Surabaya hingga seluruh Provinsi Jawa Timur.
TENAGA KERJA DARI PROVINSI JAWA TIMUR
TENAGA KERJA DARI DAERAH LAINNYA TENAGA KERJA DARI KAB. BANGKALAN
TENAGA KERJA DARI KOTA SURABAYA TENAGA KERJA DARI KAB. LAIN DI PULAU MADURA TENAGA KERJA DARI KAB. BANGKALAN
Gambar 6. Konsep Ketersediaan Tenaga Kerja
Untuk memperkirakan penduduk usia kerja pada tahun 2015, maka data-data aktual yang diperoleh diestimasi menggunakan trend linier. Dari estimasi ini diketahui jumlah tenaga PT. CIPTA TETRAGON
23
Eksekutif Summary BPWS kerja yang ada di Kab. Bangkalan pada tahun 2015 berdasarkan kelompok tertentu. Dari hasil analisis konsultan dibandingkan dengan estimasi kebutuhan tenaga kerja di kawasan industri KKJSM, dapat disimpulkan bahwa ketersediaan tenaga kerja di Kab. Bangkalan cukup. Tabel 42 Ketersediaan Tenaga Kerja di Kab. Bangkalan
Jumlah Angkatan Kerja
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 567.122 584.755 663.193 701.094 749.130 797.165 845.201 893.236
2015 941.272
Jumlah Orang Yang Bekerja 538.533 555.308 629.945 666.007 711.713 757.419 803.125 848.831 894.537 Jumlah Pencari Kerja 28.639 29.447 33.248 35.054 37.358 39.663 41.967 44.272 46.576 Sarjana 380 2.954 1.069 2156 2.501 2.846 3190 3.535 3.879 Sarjana Diploma 447 1.756 483 931 949 967 985 1.003 1021,333 Tamat SLTA 4.086 5.239 8.717 10.645 12.961 15.276 17.592 19.907 22.223 Tamat SLTP 2.315 1.911 3.459 3.706 4.278 4.850 5.422 5.994 6.566 Tamat SD 2.211 1.813 7.222 8.760 11.265 13.771 16.276 18.782 21.287 Tidak Tamat SD 19.200 15.744 12.298 8.845 5.394 1.943 1.943 1.943 1.943 Jumlah Tenaga Kerja Keseluruhan: 941.272 Jumlah Tenaga Kerja Pendidikan SMA + Diploma + Sarjana: 27.123
ANALISIS KELAYAKAN SISI EKONOMI Perhitungan kelayakan ekonomi untuk kawasan industri dilakukan dengan menggunakan dasar-dasar asumsi yang diambil dari berbagai sumber, sperti penentuan harga satuan, nilai invetasi dan jumlah karyawan, mengacu Kemeperin No 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Kawasan Industri Tarif Sewa Lahan Badan Otorita Batam 2011. Dalam skenario yang dibangun untuk menghitung kelayakan, dibuat tiga skenario simulasi untuk melihat seberapa besar perbedaan penggunaan tenaga kerja terhadap hasil kelayakan yang dihitung dengan menggunaka metode B/C Ratio. Tahun 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Biaya Investasi Pemerintah Investasi Swasta 177.454.545.455 310.545.454.545 399.272.727.273 87.727.329.545 1.031.272.727.273 122.818.261.364 2.578.181.818.182 140.363.727.273 3.609.454.545.455 2.062.545.454.545 515.636.363.636 515.636.363.636
Operation & Maintenance
13.929.548.011 15.477.275.568 27.859.096.023 27.859.096.023 30.954.551.136 30.954.551.136 30.954.551.136 30.954.551.136 30.954.551.136 30.954.551.136 1.238.182.045.455 10.312.727.272.727 270.852.322.443 11.821.761.640.625
PT. CIPTA TETRAGON
Manfaat Langsung Tidak Langsung 161.314.668.182 241.972.002.273 725.916.006.818 1.129.202.677.273 1.371.174.679.545 1.451.832.013.636 3.107.171.818.182 1.613.146.681.818 1.774.461.350.000 1.935.776.018.182 2.016.433.352.273 12.421.229.450.000 3.107.171.818.182 15.528.401.268.182 B/C Ratio 1,313543763
24
Eksekutif Summary BPWS Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh nilai kelayakan Kawasan Industri di KKJS Madura dengan metode B/C Ratio sebesar 1,31 dan dikategorikan layak secara ekonomi karena B/C Ratio dari Kawasan Industri diperoleh lebih besar dari angka 1. Tahun
Benefit
Cost
B/C
2012
-
177.454.545.455
-
2013
-
488.000.000.000
-
2014
-
887.272.727.273
-
2015
161.314.668.182
2.020.202.332.102
0,08
2016
403.286.670.455
4.736.679.687.216
0,09
2017
1.129.202.677.273
8.514.357.055.966
0,13
2018
2.258.405.354.545
10.604.761.606.534
0,21
2019
3.629.580.034.091
11.151.352.521.307
0,33
2020
8.188.583.865.909
11.697.943.436.080
0,70
2021
9.801.730.547.727
11.728.897.987.216
0,84
2022
11.576.191.897.727
11.759.852.538.352
0,98
2023
13.511.967.915.909
11.790.807.089.489
1,15
2024
15.528.401.268.182
11.821.761.640.625
1,31
Berdasarkan kepada tabel diatas, bisa diperoleh informasi bahwa pihak pengelola kawasan baru dinyatakan layak ketika masuk tahun 2023, dimana pada tahun tersebut angka B/C Ratio diperoleh sebesar 1,15 dan pada tahun 2024 angka B/C Ratio diperoleh sebesar 1,31.
Graik 1. Pengembangan Kawasan Industri KKJS Madura
PT. CIPTA TETRAGON
25
Eksekutif Summary BPWS
RENCANA TAHAPAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN No.
Program/Kegiatan
Volume
Satuan
Sumber Dana
Instansi/Dinas Penyelenggara
2011 1
Kajian FS KI KKJSM
1
Paket
APBN
BPWS
2012 1
Pembebasan Lahan
100
Ha
APBN
BPWS
2
Pematangan Lahan
100
Ha
APBN
BPWS
3
Pembangunan Infrastruktur
100
Ha
APBN/APBD
BPWS
1
Pembebasan Lahan
100
Ha
APBN
BPWS
2
Pematangan Lahan
100
Ha
APBN
BPWS
3
Pembangunan Infrastruktur
100
Ha
APBN/APBD
BPWS
1
Pembebasan Lahan
105
Ha
APBN
BPWS
2
Pematangan Lahan
105
Ha
APBN
BPWS
3
Pembangunan Infrastruktur
105
Ha
APBN/APBD
BPWS
4
Marketing
Tim
APBN
BPWS
Kavling
Swasta
Swasta
Ha
-
SIA
Kavling
Swasta
Swasta
Ha
-
SIA
Kavling
Swasta
Swasta
Ha
-
SIA
Kavling
Swasta
Swasta
Ha
-
SIA
Kavling
Swasta
Swasta
2013
2014
1
2015 1
Pembangunan Pabrik Swasta
2
Maintanance & Operation
20 305
2016 1
Pembangunan Pabrik Swasta
2
Maintanance & Operation
20 305
2017 1
Pembangunan Pabrik Swasta
2
Maintanance & Operation
20 305
2018 1
Pembangunan Pabrik Swasta
2
Maintanance & Operation
20 305
2019 1
Pembangunan Pabrik Swasta
20
2
Maintanance & Operation
305
Ha
-
SIA
Maintanance & Operation
305
Ha
-
SIA
Maintanance & Operation
305
Ha
-
SIA
Maintanance & Operation
305
Ha
-
SIA
2020 1 2021 1 2022 1
PT. CIPTA TETRAGON
26
Eksekutif Summary BPWS 2023 1
Maintanance & Operation
305
Ha
-
SIA
Maintanance & Operation
305
Ha
-
SIA
2024 1
RUMUSAN SISTEM MANAJEMEN PENGELOLAAN KAWASAN INDUSTRI BPWS sebagai lembaga yang diberikan kewenangan untuk mengembangkan Pulau Madura melalui Kepres mulai dikembangkan, pembangunan Pulau Madura dipercayakan kepada lembaga pemerintah yang bernama Otorita Pengembangan Industri di Pulau Madura. Pengembangan Pulau Madura terbagi dalam beberapa periode. Periode pertama yaitu tahun 2011-2014 dikenal dengan nama Periode Persiapan dimulai dengan pemabasan lahan dan pematangan lahan, selain itu juga mulai dilakukan kajian-kajian untuk dijadikan sebagai dokumen untuk perencanaan pengembangan Pulau Madura secara keseluruhan
Dalam rangka melaksanakan visi dan misinya mengembangkan Pulau Madura, maka dibangunlah insfrastruktur modern yang berstandar internasional serta berbagai fasilitas lainnya, sehingga saat Pariwisata yang diminati dan mampu bersaing Lembaga yang akan menjadi pengelola kawasan industri nantinya akan berada dibawah kendali Suramadu Industrial Authority, dimana lembaga tersebut berada dibawah BPWS, sebagai lembaga indusk yang mengelola kawasan, baik di kaki jembatan sisi Surabaya, maupun sisi Madura.
PT. CIPTA TETRAGON
27
