PENDAFTARAN MEREK Oleh : I Made Deno Kardika Putra I Wayan Wiryawan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana ABSTRACT The paper is entitled " Registration of Marks of Goods To Obtain Patents " . Of title problems arise , such as how the requirements and procedures of application for registration of the trademark and brand administration costs . The method used in writing this paper is normative . From the analysis made it can be concluded that the trademark registration application submitted in writing in the Indonesian language at the Directorate General of stating the requirements that have been determined , and administration fee as set out in Article 74 and 75 of Law Number. 15 of 2001 on Marks. Key Words : Registration of Marks , Trademark Administration Costs ABSTRAK Makalah ini berjudul “Pendaftaran Merek Barang Untuk Mendapatkan Hak Paten”. Dari judul timbul suatu masalah, diantaranya bagaimana syarat serta tata cara permohonan pendaftaran merek dan biaya administrasi merek. Metode yang digunakan dalam penulisan makalah ini bersifat normatif. Dari analisa yang dibuat dapat disimpulkan bahwa Permohonan pendaftaran merek diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal dengan mencantumkan syarat-syarat yang sudah ditentukan, dan biaya administrasi merek sebagaimana diatur dalam Pasal 74 dan 75 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (UU Merek). Kata Kunci : Pendaftaran Merek, Biaya Adminitrasi Merek I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masalah Pemakaian merek barang/dagang memiliki peranan yang penting dalam ruang lingkup perdagangan yang sangat menentukan kualitas barang yang diperdagangkan serta sarana untuk promosi dalam hal perdagangan. Merek berguna membedakan produk yang sejenis dengan yang lainnya. pemilik merek yang belum terdaftar atau tanpa izin dapat merugikan merek itu sendiri, akan terjadi penipuan atau adanya barang yang meniru dari merek tersebut. Terkadang konsumen tertipu atau tidak dapat membedakan mana barang yang yang bermutu tinggi atau asli dengan barang yang memiliki kualitas rendah. Suatu merek barang untuk dapat dipatenkan harus melalui tahapan-tahapan dan syarat/tata cara pendaftaran yang sudah ditetapkan di Indonesia serta harus menyiapkan dana atau biaya administrasi merek. Dalam hal ini pendaftaran suatu merek barang 1
sangat berperan penting guna melancarkan suatu produk barang yang akan di keluarkan untuk dapat di patenkan dalam lalu lintas perdangan, sehingga jika adanya suatu barang yang ditiru oleh merek lain yang sejenis maka pemilik merek yang dirugikan dapat mengajukan bantahan. Jelas hal ini sangat bertentangan dengan peraturan yang berlaku, baik di dalam peraturan internasional maupun peraturan nasional tentang merek. 1.2. Tujuan Tujuan penulisan dari karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui syarat serta tata cara permohonan pendaftaran merek dan biaya administrasi merek berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (UU Merek). II. ISI MAKALAH 2.1 Metode Penelitian Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini bersifat normatif yaitu penelitian yang menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama dan metode induktif sebagai data penunjang, serta pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan, dengan mengkaji bahan-bahan kepustakaan dan peraturan perundang-undangan sebagai sumber bahan penelitiannya.1
2.2 Syarat Serta Tata Cara Permohonan Pendaftaran Merek Pendaftaran merek merupakan keharusan agar dapat memperoleh hak atas merek. Tanpa pendaftaran, negara tidak akan memberikan hak atas merek kepada pemilik merek. Hal ini berarti tanpa mendaftarkan merek, sesorang tidak akan diberikan perlindungan hukum oleh negara apabila mereknya ditiru oleh orang lain. Pendaftaran merek yang digunakan di Indonesia sejak Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 adalah sistem konstitutif. Jika sebelumnya pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 sistem pendaftaran merek yang digunakan adalah sistem deklaratif, yang perlindungan hukumnya didasarkan pada mereka yang menggunakan merek lebih dahulu, pada sistem konstitutif ini perlindungan hukumnya didasarkan atas pendaftar pertama yang beriktikad baik.
1
Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta,h. 166.
2
Permohonan pendaftaran merek diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal dengan mencantumkan : a. Tanggal, bulan, dan tahun; b. Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon; c. Nama lengkap dan alamat kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa; d. Warna-warna
apabila
merek
yang
dimohonkan
pendaftarannya
menggunakan unsur-unsur warna; e. Nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan prioritas. Permohonan sebagaimana dimaksud di atas ditandatangani pemohon atau kuasanya, dan dilampiri dengan bukti pembayaran biaya. Pemohon dapat terdiri dari satu orang atau beberapa orang secara bersama, atau badan hukum. Namun dalam hal permohonan diajukan oleh lebih dari satu pemohon yang secara bersama-sama berhak atas merek tersebut semua nama pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat mereka.2 Berdasarkan ketentuan persyaratan merek agar dapat didaftarkan, sesuatu dapat dikategorikan dan diakui sebagai merek apabila : a. Mempunyai fungsi pembeda; b. Merupakan tanda pada barang atau jasa (unsur-unsur gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut); c. Tidak memenuhi unsur-unsur yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum; d. Bukan menjadi milik umum; e. Tidak merupakan keterangan, atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran.3 Selain pemeriksaan substansif, harus pula ditempuh mekanisme pengumuman dalam waktu 3 (tiga) bulan dengan menempatkan pada papan pengumuman yang khusus dan dapat dengan mudah dilihat oleh masyarakat dalam Berita Resmi Merek 2
Ahmadi Miru, 2005, Hukum Merek, PT RajaGrafindo, Jakarta, h.21.
3
Sri Astarini, 2009, penghapusan merek terdaftar berdasarkan UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek, Jilid 1, PT Alumni, Bandung, h.49.
3
yang diterbitkan secara berkala oleh Direktorat Merek. Hal ini dilakukan untuk memungkinkan pihak-pihak yang dirugikan mengajukan bantahan terhadap pendaftaran merek dan dapat mencegah pendaftaran merek yang dilakukan oleh orang yang tidak beriktikad baik.
2.3 Biaya Administrasi Merek Administrasi atas merek sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tagun 2001 tentang Merek dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal (untuk saat ini pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia). Berdasarkan pelaksanaan tugas administrasi merek, maka Direktorat Jenderal menyelenggarakan sistem jaringan dokumentasi dan informasi merek yang bersifat nasional, yang mampu menyediakan informasi tentang merek seluas mungkin kepada masyarakat (Pasal 74 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek). Dalam hal ini pada Pasal 75 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek menjelaskan mengenai biaya, untuk setiap pengajuan permohonan yang berhubungan dengan merek yang ditentukan dalam Undang-Undang Merek, wajib dikenai biaya yang besarnya ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, jangka waktu , dan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud di atas diatur dengan keputusan presiden. Direktorat Jenderal dengan persutujuan menteri yang lingkup tugasnya meliputi hak kekayaan intelektual dan Menteri Keuangan dapat menggunakan penerimaan yang berasal dari biaya sebagaimana dimaksud di atas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
III. KESIMPULAN Permohonan pendaftaran merek diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal dengan mencantumkan syarat-syarat yang sudah ditentukan. Hal ini berarti tanpa mendaftarkan merek, sesorang tidak akan diberikan perlindungan hukum oleh negara apabila mereknya ditiru oleh orang lain. Administrasi atas merek sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tagun 2001 tentang Merek dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal (untuk saat ini pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia). Pada pasal 74 dan 75 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek menjelaskan mengenai administrasi merek dan biaya. 4
DAFTAR PUSTAKA BUKU Ahmadi Miru, 2005, Hukum Merek, PT. RajaGrafindo, Jakarta. Dwi Rezki, 2009, Penghapusan Merek Terdaftar, Cet. I, PT. Alumni, Bandung. Insan Budi Maulana, 1999, Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia dari Masa ke Masa , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Undang – undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek
5
