PENATAAN PERGURUAN TINGGI Abdul Hakim Halim
Rapat Kerja Daerah Kopertis Wilayah IV Hotel Harris, 1 Agustus 2015
Pendahuluan(1) “It costs a lot to produce a bad product." Norman Augustine
“Build a world-class university and wait 200 years." Sen. Daniel Moynihan, 1970
"Becoming a member of the exclusive group of world-class universities is not achieved by self-declaration; rather, elite status is conferred by the outside world on the basis of international recognition.“ The Challenge of Establishing World-Class Universities.( World Bank Report)
Pendahuluan(2) Kompetensi
Kinerja
Persepsi pihak lain
Reputasi
Observasi stakeholders Waktu panjang
Integritas Akademik
Pendahuluan(3) Academic integrity is the moral code or ethical policy of academia. This includes values such as avoidance of cheating or plagiarism; maintenance of academic standards; honesty and rigor in research and academic publishing. [Alison Kirk, 1996] Bahan dari Presentasi Dirjen Dikti pada Rakor Kopertis di Palembang, 2013
Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
Pendahuluan(4) Mutu Pendidikan Tinggi
Mutu
Standar Internasional Sasaran Kinerja PT Standar PT Kinerja PT rata-rata nasional Standar PT Standar Nasional Pendidikan Tinggi
Manajemen Mutu(1) • Kenapa mutu pendidikan tinggi sangat penting? • Daya saing bangsa tergantung kepada mutu pendidikan tinggi • Keterbatasan sumber: dana, SDM • Manajemen Mutu • Seluruh aktivitas dan fungsi yang dijalankan untuk memperoleh output dengan mutu yang sesuai dengan yang telah ditetapkan • Pendekatan/paradigma manajemen mutu: orientasi output dan orientasi proses
Manajemen Mutu(2) Paradigma Manajemen Mutu
Input Output tidak bisa diperbaiki. Proses bisa diperbaiki
Berbasis standar Output konsisten Quality improvement
Proses Pengendalian pada proses dan input Penanggungjawab adalah semua pihak
Output Pemeriksaan pada output Penanggungjawab berada pada pemeriksa
7
Manajemen Mutu(3)
Orientasi output
Orientasi proses
Manajemen Mutu Pendidikan Tinggi(1)
Proses Pembelajaran
Manajemen berorientasi output
Ujian Lokal
Ujian Negara
(Seolah-olah) Negara sebagai satu-satunya penanggungjawab mutu lulusan perguruan tinggi
Manajemen Mutu Pendidikan Tinggi(2) Ujian Negara Terdaftar Diakui Disamakan
PT berwenang untuk menerima mahasiswa, menyelenggarakan proses belajar dan menerbitkan ijazah
Wajib lapor, selambatlambatnya 1 bulan sejak semester berakhir
2001 Kepmendiknas nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Wasdalbin 23 Nov 2001
Kepdirjen nomor 08/Dikti/Kep/2002 tentang Petunjuk Teknis KMDN no. 184/U/2001
Manajemen Mutu Pendidikan Tinggi(3) Otonomi
2001
Mutu rendah Pelanggaran Kelas jauh Dosen tidak memenuhi kualifikasi Ijazah bodong Data tidak reliable EPSBED
PD Dikti
Manajemen Mutu Pendidikan Tinggi(4) Otonomi Law enforcement Quality improvement 2001
2009
Manajemen Mutu Pendidikan Tinggi(5) • Kebijakan Ditjen Dikti: • UU nomor 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi • Permendikbud nomor 49/2014 (SN Dikti), 50/2014 (SPM Dikti), 87/2014 (Akreditasi) • Pangkalan Data Pendidikan Tinggi • Lembaga layanan Pendidikan Tinggi • Pembersihan data dosen PNS KL non Kemendikbud, Guru • Dosen tetap vs. dosen tidak tetap • NIDN, NUPN, NIDK(?) • Linearity
Manajemen Mutu Pendidikan Tinggi(6) • • • • •
Jabatan akademik Rasio dosen-mahasiswa Penonaktifan program studi/perguruan tinggi Pencabutan izin penyelenggaraan prodi/PT Satgas Ijazah Palsu
Manajemen Mutu Pendidikan Tinggi(7) 9 8 7 6 5 4 3 2 1
STANDAR DIKTENDIK ACUAN
ACUAN
STANDAR ISI MENCAPAI
dirumuskan oleh forum prodi sejenis atau pengelola prodi (dlm hal tdk memiliki forum Prodi) dan ditetapkan dalam SK Dirjen
STANDAR SARPRAS
MENCAPAI
STANDAR PROSES
STANDAR PENGELOLAAN
STANDAR PENILAIAN
STANDAR PEMBIAYAAN
dirumuskan sesuai jenis dan jenjang program studi, dicantumkan pada Lampiran SN DIKTI, dan dapat ditambahkan oleh Perguruan Tinggi 15
Tim Belmawa Dikti
Manajemen Mutu Pendidikan Tinggi(8) Standar Mutu Standar Mutu Nasional Internasional Standar Mutu Perguruan Tinggi Organisasi Profesi
Industri
Manajemen Mutu Pendidikan Tinggi(9) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sistem Pengembangan SDM Sistem Perencanaan
Sistem Keuangan
Sasaran Kinerja PT
Sistem Akademik
Sistem Sarpras
Permasalahan Prodi/PT(1) • Laporan akademik • Program studi (Prodi), selama 4 semester berturut-turut tidak melakukan pelaporan, maka prodi diberi surat peringatan dari Kopertis sebangak 3 kali, dengan sela waktu 3 bulan • Prodi, selama 6 semester berturut-turut tidak melakukan pelaporan, maka prodi dinon-aktifkan • Jika perguruan tinggi (PT) secara agregat selama 6 semester berturut tidak melakukan pelaporan, maka PT dinon-aktifkan
Permasalahan Prodi/PT(2) • Rasio dosen-mahasiswa • Prodi memiliki rasio dosen-mahasiswa 1:>30 (Prodi IPA) atau 1:>45 (Prodi IPS) tetapi 1:≤300 maka prodi akan diberi peringatan sebanyak 3 kali dengan sela waktu 3 bulan. Bila dalam 2 semester tidak melakukan perubahan, maka prodi dinon-aktifkan • Bila prodi memiliki rasio-dosen 1: >300, maka prodi langsung dinon-aktifkan • Bila PT secara agregat memiliki rasio dosen mahasiswa 1: >300, maka PT langsung dinonaktifkan
Permasalahan Prodi/PT(3) • Pelanggaran. Pelanggaran mencakup dan tidak terbatas pada PDD/PJJ tanpa izin, kelas jauh, Prodi/PT tanpa izin, pemadatan kelas (2 hari), jumlah mahasiswa melebihi kuota (prodi kesehatan/kedokteran), ijazah/gelar palsu, pemindahan mahasiswa. Sanksi meliputi: • Ringan: peringatan dan wasdalbin • Sedang: dinon-aktifkan • Berat: pencabutan izin prodi/PT
• Sengketa antar organ yayasan/BP, yayasan dan PT, dosen dan PT, dualisme kepemimpinan
Permasalahan Prodi/PT(4) • Konsekuensi status prodi non-aktif:
• Tidak boleh menerima mahasiswa baru untuk tahun akademik baru • Tidak memperoleh layanan dari Kementerian, dalam bentuk beasiswa, akreditasi, pengurusan NIDN, sertifikasi dosen, hibah, kegiatan lain di Kementerian • Tidak memperoleh akses PD Dikti
• Konsekuensi status PT non-aktif:
• Tidak boleh menerima mahasiswa baru untuk tahun akademik baru • Tidak memperoleh layanan Kementerian, dalam bentuk beasiswa, akreditasi, pengurusan NIDN, sertifikasi dosen, hibah, kegiatan lain di Kementerian • Tidak memperoleh akses PD Dikti • Tidak boleh melakukan wisuda bila terjadi dualisme kepemimpinan dan atau kasus kualifikasi pemimpin yang tidak dapat dipercaya
Prosedur pengaktifan kembali(1) • Laporan Akademik
• Verifikasi dan validasi data oleh Kopertis dan PT membuat Pakta Integritas
• Masalah rasio dosen-mahasiswa
• Rencana penyelesaian oleh PT • Verifikasi dan validasi data oleh Kopertis dan PT membuat Pakta Integritas
• Masalah pelanggaran peraturan perundang-undangan:
• Surat pernyataan penutupan PDD/PJJ tanpa izin, kelas jauh dan sebagainya yang ditandatangani pimpinan PT dan Yayasan (di atas meterei) dan diketahui/disaksikan oleh Kopertis • Pengumuman di media cetak 10 hari berturut-turut dengan ukuran minimum B5 terkait penutupan dan pemindahan mahasiswa • Penyampaian data mahasiswa peserta PDD/PJJ tanpa izin, kelas jauh • PT bersama Yayasan membuat Pakta Integritas
Prosedur pengaktifan kembali(2) • Masalah sengketa: • PT, Yayasan dan Kopertis berkoordinasi dalam penyelesaian sengketa
Jadwal Pengaktifan kembali • Januari – Maret: pengajuan pengaktifan PT kepada Kopertis • April – Juli: verifikasi oleh Kopertis • Agustus – November: verifikasi oleh Kementerian • Desember: pengaktifan kembali
Status Perguruan Tinggi(1) Perguruan Tinggi Negeri Swasta Total PT 121 2986 3107 PTA 72 919 991 PTK 173 173 Total 366 3905 4271 PT aktif, PD Dikti, 13 Juli 2015
Status Perguruan Tinggi(2) No.
Bentuk PT
Aktif
Status PT Non Alih Alih Merger Hapus Aktif Bentuk Kelola 2 2 0 0 1
1
Universitas
56
2
Institut
6
0
2
0
0
0
3
Sekolah Tinggi
230
25
6
8
6
1
4
Akademi
126
15
12
3
4
3
5
Politeknik
29
3
2
2
0
0
447
45
24
13
10
5
TOTAL
Status Perguruan Tinggi(3)
No. 1 2 3 4 5
Bentuk PT Universitas Institut Sekolah Tinggi Akademi Politeknik Total
Program Studi PT Aktif Prodi Prodi Non Aktif Aktif 890 51 41 7 720 59 157 28 117 11 1925 156
Jumlah 941 48 779 185 128 2081
Program Studi PT Non Aktif Prodi Jumlah Prodi Non Aktif Aktif 23 13 36 0 0 0 3 33 36 1 30 31 0 11 11 27 87 114
Status Perguruan Tinggi(4)
PT PTA PTK Total
Negeri
Dosen Swasta
Mahasiswa Negeri Swasta
Total
70.387
139.558
209.945
2.161.874
4.244.467
6.406.341
1:30,5
10.187
5.035
15.222
288.790
50.906
339.696
1:22,3
9.160
-
9.160
106.621
-
106.621
1:11,6
89.734
144.593
234.327
2.557.285
4.295.373
6.852.658
1:29,2
Total
Rasio
Total dosen/mahasiswa, PD Dikti, 13 Juli 2015
Kasus(1) • Data jumlah suatu angkatan tertentu meningkat dari tahun ke tahun • Nama mahasiswa fiktif, dan historis pembelajaran tidak ada (FRS, DHMD • Perpindahan mahasiswa tanpa izin; konversi tanpa aturan • Konversi dari pendidikan non-formal ke program studi (pendidikan formal), pendidikan S1 diselesaikan dalam waktu satu tahun • Pembelajaran D3 (memiliki izin pendirian prodi) di sebuah PT tetapi memperoleh gelar S1 (memiliki izin pendirian) dari PT lain yang berada di kota lain (PDD tanpa izin) • Peserta kursus tetapi memperoleh gelar D3 dari sebuah PT (PDD tanpa izin)
Kasus(2) • PDD tanpa izin, kelas jauh, sekali seminggu (sehari seminggu) untuk program S1, di tempat belajar yang tidak memenuhi syarat • Perkuliahan dipadatkan 2 hari • Ijazah tanpa proses pembelajaran yang memadai • Ijazah palsu yang diterbitkan oleh lembaga bukan PT dengan mengatasnamakan PT tertentu
Penutup(1) • Perguruan tinggi perlu melakukan penataan institusional, di samping dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, juga dalam rangka tertib administrasi, tatakelola (governance), manajemen (management), dan leadership • Untuk mendukung upaya penataan tersebut, perguruan tinggi perlu membangun basis data, sistem informasi/sistem pendukung keputusan yang memadai • Sistem basis data yang dibangun paling tidak memenuhi sistem pendataan untuk menjalankan standar nasional pendidikan tinggi • Integritas akademik harus menjadi platform penataan institusional
Penutup (2) • Dalam waktu sangat dekat ke depan ini, bagi yang masih bermasalah, standar minimum dosen (rasio dosen-mahasiswa) perlu segera diselesaikan
