AKSI
1
I 1
2
PENANGGUNG JAWAB
INSTANSI TERKAIT
KRITERIA KEBERHASILAN
2
3
4
5
PENGUATAN INFRASTRUKTUR KELEMBAGAAN DALAM MENDORONG TRANSPARANSI, PARTISIPASI PUBLIK DAN PELAYANAN PUBLIK Penguatan Infrastruktur Transparansi Badan Publik Mendorong percepatan Kementerian Pembentukan PPID dan Th. 2014 pembentukan Operasional layanan dalam negeri perangkat pendukungnya di a. Terbitnya Surat Edaran Mendagri untuk mendorong percepatan pembentukan informasi lingkup Pemda melalui lingkup Pemda PPID Pemda; pembentukan PPID Pemda dan b. Tersusunnya strategi dan rencana kerja pembentukan PPID Daerah 2014 perangkatnya c. Terlaksananya kegiatan rencana kerja pembentukan PPID 2014 evaluasi, asistensi & supervisi pembentukan PPID Pemda; c. Terlaksananya 2 Rakornas PPID Pemda Th. 2015 a. Terbitnya Surat Edaran Mendagri untuk mendorong percepatan pembentukan PPID Pemda; b. Tersusunnya strategi dan rencana kerja pembentukan PPID Daerah 2015 c. Terlaksananya kegiatan rencana kerja pembentukan PPID 2015 berikut evaluasi, asistensi & supervisi pembentukan PPID Pemda; c. Terlaksananya 2 Rakornas PPID Pemda
Penguatan Infrastruktur Komisi Informasi Pusat dan Daerah Penguatan Infrastruktur Komisi Kementerian Kelembagaan dan Pengelolaan Informasi Pusat Dalam Negeri Tupoksi Komisi Informasi sesuai UU KIP
3
4
5
UKURAN KEBERHASILAN
Penguatan dukungan Pemerintah Kementerian Daerah mendorong kesiapan Dalam Negeri Infrastruktur Kelembagaan Komisi Informasi didaerah Penguatan Infrastruktur Kelembagaan dan SDM Pelayanan Publik
Terbentuknya Komisi Informasi Daerah di seluruh provinsi sebagaimana UU No.14 tahun 2008 Implementasi ketentuan/pedoman teknis menyangkut perlindungan Badan Publik dalam memberikan pelayanan informasi
PENEMPATAN RENAKSI RENA INPRE KSI S PPK OGI TAHU TAHU N N 2014 2014 √
Th. 2014 Terbentuknya Komiisi Informasi Daerah di 6 Provinsi Th. 2015 Terbentuknya Komiisi Informasi Daerah di 5 Provinsi Th. 2014 Diterbitkannya ketentuan/panduan Komisi Informasi Pusat mengatur kriteria pemohon informasi Th. 2015 Terlaksananya ketentuan/panduan Komisi Informasi Pusat mengatur kriteria pemohon informasi di seluruh Komisi Informasi Provinsi Pelaksanaan revisi UU No.14 Th. 2014 tahun 2008 tentang Keterbukaan Diterbitkannya revisi UU KIP Informasi Th. 2015 a. Diterbitkannya peraturan turunan atas revisi UU KIP b. Diterbitkannya peraturan tentang mekanisme sidang di luar kantor KI untuk memudahkan pemohon yang tempat tinggalnya jauh dari kantor KI
√
Penerbitan regulasi dan Th. 2014 monitoring pembentukan Diterbitkannya Peraturan Mendagri menyangkut dukungan kesekretariatan Komisi infrastruktur Komisi Informasi di Informasi Provinsi oleh pemerintah daerah Daerah
√
CATATAN
Kelanjutan renaksi OGI tahun 2013
√
√
Substansi revisi : Adanya peraturan turunan yang menjelaskan tentang: kriteria “Jika dibutuhkan” dalam Pasal 24 ayat (1) UU KIP (2014)
6
Pelaksanaan Kode Etik Pegawai Penyelenggara Negara
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi
7
Penguatan Infrastruktur Mekanisme Kementerian Kementerian/Le Penerbitan dan publikasi SOP Penyelenggaraan Layanan Publik Pendayagunaan mbaga layanan publik dan SPM yang menganut prinsip Transparansi Aparatur dan Partisipasi Publik Negara & Reformasi Birokrasi
8
Tersedianya peraturan Kode Etik sebagai acuan pelaksanaan pengawasan perilaku pegawai penyelenggara negara
Perumusan SOP dan SPM layanan publik dengan melibatkan masyarakat
Th. 2014 Adanya draft pedoman perilaku, lembaga penegak kode etik dan anti korupsi, sanksi, reward, internalisasi kode etik Th. 2015 Adanya peraturan pemerintah tentang pedoman perilaku,lembaga penegak kode etik dan anti korupsi, sanksi, reward,internalisasi kode etik
√
Th. 2014 75% K/L sudah menghasilkan dan mempublikasikan SOP dan SPM Th. 2015 100% K/L sudah menghasilkan dan mempublikasikan SOP dan SPM
√
Adanya area percontohan konsultasi publik dalam pembuatan SOP/SPM di sektor perdagangan, industri, dan kehutanan (2014)
√
Dilaksanakan dalam draft PPK berdasarkan PJ Kementerian/Lembaga yterkait
Adanya naskah SOP/SPM yang disepakati stakeholders dengan memasukkan klausul pelibatan masyarakat dalam evaluasi penerbitan izin usaha di sektor perdagangan, industri, dan kehutanan (2015)
9
Pengembangan partisipasi publik melalui optimalisasi media pengaduan masyarakat
UKP4
Tercapainya saluran pengaduan masyarakat kepada Pemerintah menyangkut penyelenggaraan pemerintahan daerah
Th. 2014 Termanfaatkannya aplikasi LAPOR sebagai media pengaduan publik di 25 Pemprov/Pemkab/Pemkot Th. 2015 Termanfaatkannya aplikasi LAPOR sebagai media pengaduan publik di 25 Pemprov/Pemkab/Pemkot Pembuatan dan pengembangan Th. 2014 sistem Portal Open Data yang Terbangunnya sistem portal Open Data yang telah terintegrasi di 5 berfungsi dalam menyediakan Kementerian/Lembaga layanan satu atap untuk Th. 2015 publikasi data oleh pemerintah Terbangunnya sistem portal Open Data yang telah terintegrasi di 20 dan konsumsi data oleh publik. Kementerian/Lembaga
10
Publikasi data bersifat satu atap melalui sistem Portal Open Data
UKP4
11
Penguatan partisipasi publik dalam pengawasan kualitas pelayanan publik
Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara
Pengembangan kapasitas publik Th. 2014 dalam pengawasan pelayanan Tersusunnya regulasi turunan Perpres 76/2013, roadmap & rencana aksi partisipasi publik publik dalam pengawasan pelayanan publik. Th. 2015 Pemberdayaan masyarakat di 5 daerah dalam melakukan pengawasan kualitas layanan publik
√
Usulan : Gerakan "CINTA" (Ciptakan Indonesai Aktif Bermasyarakat Aktif) yang fokus meningkatkan pentingnya kesadaran pengawasan pelayanan publik
12
Mendorong partisipasi publik dalam melakukan pengawasan kualitas layanan publik
Kementerian Ombudsman RI Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Penerbitan ketentuan PP/Perpres menyangkut mekanisme penyampaian dan tindak lanjut pengaduan masyarakat
√
Program berjalan di KemenPAN RB
Th. 2014 * Diterbitkannya PP/Perpres menyangkut integrasi mekanisme pengaduan pelayanan (sudah terbit!!) * Tersiapkannya infrastruktur pelayanan pengaduan yang terintegrasi di 34 provinsi sebagaimana Perpres Sistem Pengaduan Masyarakat Th. 2015 * Tersiapkannya infrastruktur pelayanan pengaduan yang terintegrasi di seluruh Kab./Kota sebagaimana Perpres Sistem Pengaduan Masyarakat
√
13
Penguatan Infrastruktur Layanan Kementerian Publik Dalam Mendorong Iklim Usaha Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi
Penyelenggaraan layanan publik secara terpadu melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
Th. 2014 75% PTSP yang sudah ada di Indonesia pada tahun 2013 sudah mempunyai mekanisme pengaduan dalam bentuk SK atau PerKaDa Th. 2015 1) 100% PTSP yang sudah ada di Indonesia pada tahun 2013 sudah mempunyai mekanisme pengaduan dalam bentuk SK atau PerKaDa 2) Adanya integrasi mekanisme pengaduan PTSP dengan National Complaint Handling System di Ombudsman dan UKP4.
√
14
Peningkatan kualitas pelayanan publik untuk mendorong kepuasan publik
Kementerian Ombudsman RI Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Pelaksanaan monitoring kualitas pelayanan publik melalui mekanisme pemeringkatan kualitas layanan
Th. 2014 Terselenggaranya penilaian dan pemeringkatan kualitas layanan berdasarkan unit pelayanan publik Th. 2015 Terjadinya peningkatan nilai rata-rata 10% hasil penilaian dan pemeringkatan unit pelayanan publik
√
15
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Penetapan besar alokasi Th. 2014 anggaran didasarkan pada basis Adanya temu lacak (tracking) sektor dan pemerintah daerah mana saja yang unit cost variabel SPM menggunakan unit cost dalam penyusunan anggaran berbasis SPM (2014) Th. 2015 Meningkatnya pemerintah daerah sebesar 5% yang menggunakan unit cost dalam penyusunan anggaran berbasis SPM
√
16
Kementerian Kementerian Pendayagunaan Dalam Negeri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Jumlah daerah yang telah melakukan penerbitan SPM sebagai acuan kualitas pelaksanaan layanan publik
Th. 2014 70% Pemerintah Daerah (Provinsi/Kab./Kota) yang menerbitkan Standar Pelayanan Minimum atau SPP? Th. 2015 100% Pemerintah Daerah Daerah (Provinsi/Kab./Kota) yang telah menyusun Standar Pelayanan Minimum atau SPP ?
√
Kementerian Keuangan
17
Pemberdayaan publik dalam meningkatkan budaya antri di area pelayanan publik
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Implementasi HANTRI (Hak Antri) melalui sosialisasi dan pemberdayaan pengawasan sosial
Th. 2014 Terciptanya kampanye untuk memasyarakatkan budaya antri melalui pemasangan poster dan pamflet di 10 pelayanan publik dan sosialisasi publik Th. 2015 Terciptanya kampanye untuk memasyarakatkan budaya antri melalui pemasangan poster dan pamflet di 30 pelayanan publik dan sosialisasi publik
√
18
Modernisasi sistem pengelolaan administrasi dan layanan publik
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Bisokrasi
Penyediaan sistem aplikasi bersifat standar untuk mendukung percepatan proses administrasi rutin
Th. 2014 Terbangunnya aplikasi standar untuk mempercepat pembuatan SPPD, SPT, notulen rapat atau produk administratif rutin lain termasuk sistem pengarsipan surat-surat yang terintegrasi Th. 2015 Terimplementasinya aplikasi standar di 50% Kementerian dan 50% Pemerintah Provinsi.
√
19
Mendorong penguatan interaksi sosial publik Indonesia melalui pemanfaatan situs buatan dalam negeri
Kementerian Komunikasi dan Informatika
Pengembangan aplikasi jejaring Th. 2014 sosial buatan programmer Tersusunnya model aplikasi dan diuji-cobanya program aplikasi jejaring sosial buatan Indonesia programmer Indonesia Th. 2015 Terlaksananya penetrasi jejaring sosial buatan programmer Indonesia mencapai 1 juta peserta
√
Telah terintegrasi dengan program LAPOR
Usulan : Menciptakan kondisi pelayanan dan penunjuk informasi yang mendukung masyarakat untuk sadar akan haknya dalam mengantri
Usulan : Situs www.tarrasmart.com , yang merupakan situs jejaring sosial buatan programmer orang Indonesia
20
Th. 2014 : Kajian kemungkinan pendirian jaringan CORS GPS untuk pengembangan aplikasi di Indonesia Th. 2015 Feasibility study pendirian jaringan CORS GPS di Indonesia MENDORONG PENINGKATAN KUALITAS TRANSPARANSI, PARTISIPASI PUBLIK DAN PELAYANAN DI AREA LAYANAN DASAR MASYARAKAT Peningkatan Kualitas Transparansi, Partisipasi Publik dan Pelayanan di Bidang Kesehatan Peningkatan kualitas pelayanan Kementerian Publikasi data penyediaan air Th. 2014 publik menyangkut penyediaan air Pekerjaan minum dan air bersih Terpublikasinya data tentang masyarakat dan wilayah rawan dan belum terjangkau bersih Umum air bersih (Apa relevan ? - Data tersedia pada hasil RISKESDES) Th. 2015 1) Ditanda-tanganinya MoU antara Kementrian PU dan 25% Pemerintah Daerah untuk penanganan wilayah dan masyarakat rawan air bersih berdasarkan hasil kajian 2) Terimplementasinya 10% dari MoU untuk penanganan wilayah dan masyarakat rawan air bersih
√
22
Mendorong keterlibatan masyarakat dalam peningkatan kualitas layanan kesehatan
Kementerian Kesehatan
√
23
Pengembangan infrastruktur pelayanan terintegrasi
Kementerian Kesehatan
II 21
24
25
26
27
Pembangunan infrastruktur pengembangan aplikasi dan sosial media
Bappenas
Kementerian Kesehatan
Penguatan infrastruktur pengembangan aplikasi domestik melalui pembangunan jarinngan CORS GPS
Kementerian Pemerintah Daerah yang Dalam Negeri memiliki dan mengoperasionalkan peran Komite Kesehatan
Th. 2014 Jumlah pemerintah daerah Daerah (Provinsi/Kab./Kota) yang memiliki komite kesehatan meningkat menjadi 10% Th. 2015 Jumlah pemerintah daerah Daerah (Provinsi/Kab./Kota) yang memiliki komite kesehatan meningkat menjadi 20% (2015)
Pengembangan sistem layanan darurat bagi publik
Th. 2014 Terbangunnya sistem layanan darurat "Integrated call center" yang terhubung antara kepolisian dan rumah sakit Th. 2015 Terbangunnya sistem layanan darurat "Integrated call center" yang terhubung antara kepolisian, rumah sakit, pemadam kebakaran, BNPB. Pengembangan Kartu Pelayanan Th. 2014 Digital di Puskesmas Terlaksananya piloting pemanfaatan Kartu Pelayanan Digital di Puskesmas dan RSUD, piloting di 1 daerah Th. 2015 Terlaksananya piloting pemanfaatan Kartu Pelayanan Digital di Puskesmas dan RSUD, piloting di 5 daerah
Implementasi Sistem Otomasi Th. 2014 dalam administrasi layanan dan Terlaksananya piloting otomasi sistem layanan kesehatan termasuk digitalisasi data base pasien Puskesmas database medical record pasien Puskesmas di 1 Kab/Kota Th. 2015 Terlaksananya piloting otomasi sistem layanan kesehatan termasuk digitalisasi database medical record pasien Puskesmas di 10 Kab/Kota Kementerian Sistem puskesmas 24 jam Th. 2014 Kesehatan dengan layanan kesehatan dan Implementasi layanan online Puskesmas 24 jam di 5 Kab/Kota. konsultasi secara online Th. 2015 Implementasi layanan online Puskesmas 24 jam di 10 Kab/Kota. Peningkatan Kualitas Transparansi, Partisipasi Publik dan Pelayanan di Bidang Pendidikan Mendorong transparansi di Kementerian Publikasi informasi pengelolaan Th. 2014 lingkungan universitas/perguruan Pendidikan dan keuangan kampus Penerbitan peraturan menteri yang mewajibkan universitas melakukan transparansi tinggi Kebudayaan pengelolaan keuangan melalui website Th. 2015 Terimplementasinya transparansi pengelolaan keuangan kampus melalui website di 50 kampus
Usulan : Memberdayakan jaringan CORS GPS untuk pengembangan berbagai aplikasi.
√
√
Usulan : 1) Sistem layanan darurat "Integrated call center" yang terhubung antara kepolisian dan rumah sakit 2) Portal online untuk memaksimalkan pelayanan kepolisian dengan masyarakat yang interaktif dan user friendly, diharapkan partisipasi masyarakat dapat meningkat.
√
Usulan : Kartu pelayanan digital - teknologi layar sentuh untuk menilai pelayanan di Puskesmas yang kemudian akan direkapitulasi tiap bulan oleh pihak Puskesmas dan disampaikan ke Lembaga Ombudsman Daerah-DIY
√
Usulan : Sistem puskesmas 24 jam dengan layanan kesehatan dan konsultasi secara online √
Usulan : Media informasi digital yang memaparkan informasi birokrasi kampus untuk publik, serta transparansi pengelolaan dana keuangan
28
Mendorong pemerataan kualitas guru di daerah tertinggal
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Program pemenuhan tenaga Th. 2014 pengajar di daerah terpencil dan Implementasi program beasiswa kepada remaja potensial daerah tertinggal untuk tertinggal dididik menjadi guru dan ditempatkan di daerah asal sesuai strategi dan roadmap Th. 2015 Implementasi program beasiswa kepada remaja potensial daerah tertinggal untuk dididik menjadi guru dan ditempatkan di daerah asal sesuai strategi dan roadmap
√
Usulan : Memberikan beasiswa pendidikan guru untuk remaja di daerah tertinggal, penerima beasiswa tersebut wajib kembali dan menjadi guru di daerah asal.
29
Peningkatan kualitas guru/pengajar melalui pembelajaran secara online menggunakan video atau materi visual lain yang memudahkan pemahaman
Th. 2014 Tersedianya portal pooling materi pembelajaran guru/pengajar dan 500 materi pembelajaran bersifat visual dari guru/pengajar terbaik untuk di-upload dalam website agar bisa diakses guru/pengajar di daerah terpencil/tertinggal Th. 2015 Tersedianya 500 materi pembelajaran bersifat visual dari guru/pengajar terbaik untuk di-upload dalam website agar bisa diakses guru/pengajar di daerah terpencil/tertinggal
√
Usulan : Dibuat video pengajaran dari guru-guru terbaik dibidangnya, yang bisa di akses online oleh para guru di desa dan sekolah tertinggal
30
Pengiriman calon guru/sarjana pendidikan dalam rangka mengurangi kesenjangan jumlah dan kualitas guru/pengajar di daerah terpencil/tertinggal
Th. 2014 Diterbitkannya Peraturan Menteri yang mengatur kewajiban calon guru/sarjana pendidikan untuk terjun ke daerah tertinggal/terpencil sebagai syarat kelulusan Th. 2015 Terlaksananya pengiriman 500 calon guru/sarjana pendidikan ke daerah tertinggal/terpencil
√
Usulan : Kebijakan dimana para calon guru/sarjana pendidikan harus terjun langsung dan mengajar ke daerah pedalaman, sebagai syarat kelulusan.
Pengembangan I-LAB-U (Integrated Laboratory University)
Th. 2014 Pengembangan aplikasi Media sosial Pengembangan I-LAB-U (Integrated Laboratory University) sebagai portal informasi dan data ilmiah universitas Th. 2015 Terkoneksinya I-LAB-U dengan 10 universitas
√
Usulan : Pengembangan I-LAB-U (Integrated Laboratory University). Media sosial yang menyediakan berbagai informasi dan data ilmiah yang dapat diakses oleh pengguna melalui perangkat elektronik dan komunikasi; keuntungan penggunaan aplikasi ini digunakan untuk perbaikan dan peningkatan kualitas laboratorium di sekolah dan universitas.
√
Telah tersedia dijalankan melalui berbagai program dan telah tersedia di website Kementerian termasuk Kemenkeu
√
Telah tersedia dijalankan melalui berbagai program dan telah tersedia di website Kementerian termasuk Kemenkeu
31
Mendorong kegiatan riset dan kegiatan aplikasi teknologi terapan
III
MENDORONG PENINGKATAN KUALITAS TRANSPARANSI, PARTISIPASI PUBLIK DAN PELAYANAN DI AREA RAWAN KORUPSI Peningkatan Kualitas Transparansi, Partisipasi Publik dan Pelayanan di Bidang Pengelolaan Anggaran Pengelolaan anggaran Kementerian/Le Kementerian Publikasi dokumen anggaran Th. 2014 : Kementerian/Lembaga yang mbaga Keuangan Kementerian/Lembaga 1) 50% K/L mempublikasikan RKA K/L & DIPA transparan dan akuntabel sebagaimana diatur dalam UU 2)Terbitnya / tersedianya surat edaran Kementrian Keuangan / Instruksi Presiden KIP untuk mempublikasikan RKA KL & DIPA di masing-masing lembaga
32
33
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Th. 2015 1) 100% K/L mempublikasikan RKA K/L & DIPA 2) 5 dari 87 K/L membuat format user-friendly information* (Kementrian Kesehatan, kementrian Pendidikan, PU, KemenKoKesra dan BNP2TKI) *Informasi mana saja yang akan dibuat formatnya, disesuaikan dengan target penerima manfaat Publikasi dokumen/laporan Th. 2014 realisasi anggaran di lingkungan 1) Tersusunnya template Laporan Realisasi Anggaran triwulan Kementerian/Lembaga 2) 25% K/L mempublikasikan Laporan Realisasi Anggaran per 3 bulan (2014) Th. 2015 50% K/L mempublikasikan Laporan Realisasi Anggaran per 3 bulan
34
35
36
37
Transparansi pengelolaan anggaran desa sebagai dampak penerbitan UU Desa
Kementerian Keuangan
Peningkatan Kualitas Transparansi, Partisipasi Publik dan Pelayanan di Bidang Penegakan Hukum Memperkuat Koordinasi Penanganan KPK, Kepolisian Transparansi untuk integrated Kasus Korupsi Diantara Lembaga dan Kejaksaan Criminal Justice System Penegak Hukum melalui integrasi Agung data tipikor
Tindak lanjut penanganan laporan/pengaduan masyarakat
38
39
Kementerian dalam negeri
Integrasi pelaporan pengelolaan Th. 2014 keuangan antar Kementerian 1) Terbitnya Peraturan Pemerintah tentang pengintegrasian pelaporan keuangan dan Lembaga lintas 4 K/L 2) Terbitnya Peraturan dari masing-masing Kementrian tentang penunjukkan Kelompok Kerja Th. 2015 Beroperasinya sistem informasi yang terintegrasi dan online di antara Pemerintah Pusat dan Pemda Publikasi dokumen anggaran Th. 2014 Pemerintah Desa dalam rangka 1) Terbitnya turunan UU Desa yang mengatur transparansi pengelolaan Anggaran mendukung akuntabilitas Desa 2) Terpublikasikannya APBDes di 10% Pemerintah Desa Th. 2015 Terpublikasikannya APBDesa di 30% Pemerintah Desa
Peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkup Kepolisian
Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian
Pengembangan sistem penyelesaian pelanggaran lalu lintas secara online
√
√
Usulan Baru sehubungan terbitnya UU Desa
Th. 2014 Adanya MoU antara Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK tentang Publikasi informasi yang terintegrasi untuk memperkuat fungsi koordinasi dan 11 supervisi penanganan korupsi Th. 2015 Adanya Criminal Justice System yang terintegrasi
√
Adanya platform publikasi informasi tindak lanjut atas penanganan pengaduan masyarakat dan terintgasi dengan national complaint handling system (INPRES 2014)
√
Telah dijalankan OGI Tahun 2013
Publikasi data base pengelolaan kasus yg terolah (tetap melindungi identitas pelapor) (2014) Adanya program kampanye publik tentang pengelolaan pengaduan kasus di Kompolnas dan Komjak (2015) (INPRES 2014)
√
Telah dijalankan OGI Tahun 2013
Th. 2014 Pengembangan Si-KATTON (Sistem Kartu Tanda Tilang dan Kehilangan Online) Th. 2015 Terimplementasinya Si-KATTON di 2 daerah percontohan
√
Usulan : Pengembangan sistem penyelesaian pelanggaran lalu lintas secara online Si-KATTON
40
41
Kepolisian
Penyederhanaan prosedur dan pelaksanaan layanan pengurusan SIM, STNK dan BPKB berkualitas secara online
Th. 2014 1. Terimplementasinya pelayanan SIM, STNK & BPKB secara online disertai informasi status untuk diimplementasikan di 10 Polda. 2. Diterbitkannya ketentuan menyangkut keharusan pembayaran SIM, STNK & BPKB melalui bank yang informasinya dipublikasi via website 3. Diterbitkannya ketentuan yang mengatur Sistem pelatihan dan pengujian di tempat yang telah diakui pemerintah. 4. Tersusunnya evaluasi prosedur/mekanisme pembuatan SIM disertai rekomendasi Th. 2015 1. Terlaksananya pelayanan SIM, STNK & BPKB secara online diserta informasi status di 30 Polda 2. Terlaksananya pembayaran SIM, STNK & BPKB melalui bank yang informasinya dipublikasi via website 3. Terlaksananya Sistem pelatihan dan pengujian di tempat yang telah diakui pemerintah. 4. Diterbitkannya regulasi penyederhanaan prosedur/mekanisme pembuatan SIM
√
Pengawasan pelayanan publik kepolisian oleh publik melalui CCTV
Th. 2014 Publikasi rekaman CCTV di pelayanan publik di 1 Polda dalam website
√
Th. 2015 Publikasi rekaman CCTV di pelayanan publik di 5 Polda dalam website 42
Peningkatan Kualitas Transparansi, Partisipasi Publik dan Pelayanan di Bidang Pengadaan Barang dan Jasa Mendorong keterlibatan LKPP Kementerian/L Penerbitan ketentuan Th. 2014 masyarakat dalam pengawasan embaga dan mengatur keterlibatan publik Diterbitkannya revisi ketentuan menyangkut partisipasi masyarakat umum di pelaksanaan pengadaan barang dan Pemerintah dalam pengawasan dalam Perka LKPP No.6 jasa Daerah pelaksanaan pengadaan Th. 2015 barang dan jasa Diterbitkannya peraturan di tingkat kementerian/ lembaga/pemda tentang pastisipasi publik dalam pengadaan
43
Penguatan dukungan sistem informasi melalui Integrasi data pengadaan dalam rangka mendorong pengadaan barang jasa yang akuntabel
44
Implementasi Black list berbasis Th. 2014 personal yang berlaku secara Adanya regulasi yang mengatur kewajiban untuk mempublikasikan daftar hitam nasional Th. 2015 Publikasi daftar perusahaan dan personal yang di-black list
Th. 2014 Tersedianya data menyangkut pengadaan machine readable dan accessible Th. 2015 Tersedianya data pengadaan yang terintegrasi secara nasional
Peningkatan Kualitas Transparansi, Partisipasi Publik dan Pelayanan di Bidang di Bidang Pengembangan Usaha dan Investasi
√
√
√
Usulan : 1. Membangun pusat pelayanan SIM di berbagai tempat yang membutuhkan dengan metode set covering, menyiapkan website pembuatan SIM. 2. STNK dan BPKB: Dealer mobil mendapatkan buku petunjuk pembayaran STNK/BPKB. Sistem pembayaran melalui ATM, bukti transfer diserahkan kepolisian untuk mendapat surat resmi. SIM: Sistem pelatihan dan pengujian di tempat yang telah diakui pemerintah. Uji praktek berdasarkan kondisi jalan raya (bukan zig-zag). 3. Meningkatkan pengawasandan pada pelaksana sektor pelayanan publik (dengan CCTV dan publikasi rekaman/dokumen ke publik). 4. Penyederhanaan pembuatan SIM (tes uji praktek disederhanakan), dan pemberian pelatihan mengemudi yang baik dan benar serta taat lalu lintas. 5. Pemberian chip kepada kendaraan bermotor sebagai penunjuk informasi pembayaran pajak.
45
Peningkatan kualitas layanan perizinan usaha
BKPM
Peningkatan kualitas layanan perizinan usaha di daerah melalui pembenahan sistem informasi yang terintegrasi antara PTSP dengan SKPD terkait
Th. 2014 1) Terbangunnya sistem informasi yang terintegrasi menyangkut data base perizinan usaha antara PTSP dengan SKPD, piloting di 2 Kab/Kota 2) Terbentuknya dan beroperasinya portal terintegrasi (mailing list) untuk dilakukannya interdept discussion yang terhubung antara PTSP dengan SKPD, piloting di 2 Kab/Kota Th. 2015 1) Terbangunnya sistem informasi yang terintegrasi menyangkut data base perizinan usaha antara PTSP dengan SKPD, piloting di 50 Kab/Kota 2) Terbentuknya dan beroperasinya portal terintegrasi (mailing list) untuk dilakukannya interdept discussion yang terhubung antara PTSP dengan SKPD, piloting di 50 Kab/Kota Pengembangan portal konsultasi Th. 2014 perizinan usaha di PTSP yang Terbangunnya portal yang menyediakan layanan fasilitas konsultansi perizinan usaha dapat diakses secara online di website PTSP piloting 5 Kab/Kota Th. 2015 Terbangunnya portal yang menyediakan layanan fasilitas konsultansi perizinan usaha di website PTSP piloting 20 Kab/Kota
46
47
Mendorong Transparansi Layanan Perizinan Usaha/Penanaman Modal di Daerah
Pengembangan Sistem Infomasi Harga dan Stok Komoditas bahan pokok antar wilayah
BKPM
Transparansi mengenai status perizinan usaha oleh badan pemerintah daerah pada publik
Kementerian Perdagangan
48
Penguatan peran swasta untuk membangun praktek kondusif dalam hal berinteraksi dengan pihak Pemerintah
49
Peningkatan kualitas layanan melalui Kementerian otomasi di PTSP Pendayagunaan dan Aparatur Negara
√
Usulan : Restrukturisasi proses perizinan menggunakan sistem IT yang terintegrasi (kebijakan satu pintu) & pengolahan database dan pembentukan Interdept Discussion di daerah yang terhubung dengan Pemerintah Pusat.
√
Usulan : Menjadikan pelayanan perizinan untuk usaha dalam satu instansi saja, menambahkan pelayanan konsultasi untuk pengembangan usaha yang dapat diakses secara online.
Th. 2014 Beroperasinya tracking system layanan izin usaha/penanaman modal di 15 Provinsi dan 15 Kabupaten/Kota Th. 2015 Beroperasinya tracking system layanan izin usaha/penanaman modal di 15 Provinsi dan 30 Kabupaten/Kota
Terbangunnya dan Th. 2014 terpublikasikannya informasi: - perbaikan sistem dan desain 1. Harga komodito bahan pokok - beroperasinya sistem informasi dan terpublikasinya informasi harga dan stok di wilayah Indonesia 2. stock komoditi bahan pokok di wilayah indonesia
Bappenas
Kementerian dalam negeri
Meningkatkan pemahaman sektor usaha baik BUMN/D dan asosiasi pengusaha menyangkut dampak buruk uang pelicin dalam bisnis dan ekonomi bangsa
Th. 2014 1) Tersusunnya laporan hasil kegiatan sosialisasi tentang uang pelicin sebagai bagian dari tipikor yang dilakukan oleh 5 BUMN Besar dan 3 asosiasi / Kamar Dagang, Kemendag, dan Kemenperind di nasional dan daerah 2) Adanya kajian tentang UU Tipikor Th. 2015 Tersusunnya rekomendasi substansi revisi UU Tipikor yang mengatur tentang korupsi di sektor swasta.
√
Penerapan e-governance yang fokus pada pelayanan publik, efisiensi internal, dan networking pemerintah; serta memiliki visi yang jelas.
Th. 2014 Implementasi sistem pelayanan publik secara terotomasi Kantor Pelayanan Terpadu (PTSP) di 20 Pemprov dan 150 Kab/Kota (Aplikasi Non SPIPISE) Th. 2015 Implementasi sistem pelayanan publik secara terotomasi Kantor Pelayanan Terpadu (PTSP) di 30 Pemprov dan 300 Kab/Kota (Aplikasi Non SPIPISE)
√
50
Mendorong peran swasta dalam pengembangan wilayah tertinggal melalui penyewaan pulau terpencil
Kementerian Kelautan dan KP
Pelibatan sektor swasta dalam pemanfaatan pulau terpencil untuk dikembangkan
51
Mendorong partisipasi publik dalam Kementerian pengembangan Blue Economic Zone Kelautan dan KP
Keterlibatan publik dalam pengembangan Blue Economic Zone (zona ekonomi berbasis sumber daya perikanan)
52
53
54
55
√
Usulan : Menyewakan nama pulau tersebut kepada investor WNI.
Th. 2014 Terbitnya blue print pembentukan Blue Economic Zone (zona ekonomi berbasis sumber daya perikanan) dan identifikasi zone potensial untuk dikembangkan Th. 2015 Implementasi Blue Economic Zone melalui pilot project 1 zone terpilih Peningkatan peran pemuda dalam Kementerian Koperasi Kementerian dan UMKM Pemuda dan Olah Terselenggaranya Raga pembinaan Th. 2014 kegiatan pembangunan melalui kewirausahaan bagi pemuda Tersusun dan terimplementasinya Strategi dan Roadmap rencana aksi implementasi PP 41 tahun 2011 dan termasuk mahasiswa melalui pengembangan kewirausahaan piloting di 10 kabupaten/kota termasuk PP 60 tahun 2013 beragam upaya pengembangan pembangunan portal informasi UMKM terintegrasi (pendirian usaha, pengembangan terintegrasi dan penyediaan hingga pemasaran) fasilitas infrastruktur Terbangunnya portal informasi kewirausahaan. Th. 2015 Terimplementasinya Strategi dan Roadmap rencana aksi pengembangan kewirausahaan piloting di 50 kabupaten/kota
√
Usulan : Pembentukan Blue Economic Zone (rencana zonasi perikanan/pembagian zona ekonomi berbasis sumber daya perikanan) yang melibatkan semua stakeholder. Usulan : Memberi edukasi pada masyarakat mengenai peluang wirausaha. Mendorong kegiatan kewirausahaan untuk mahasiswa. Mengadakan sekolah gratis bagi anak marginal PP 41/2011 Pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan. PP 60/2013 Ortala Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (LPKP) Pemerintah menjadi jembatan antara karya IPTEK anak bangsa dengan investor/pengusaha, dalam hal permodalan dan produksi karya
Peningkatan peran pemuda dalam rangka ikut lebih terlibat dalam pembangunan
Th. 2014 Terlaksananya program pembinaan organisasi kepemudaan sebagai ajang pengembangan kreasi anggota dan memiliki kemandirian secara lembaga di 10 Provinsi Th. 2015 Terlaksananya program pembinaan organisasi kepemudaan sebagai ajang pengembangan kreasi anggota dan memiliki kemandirian secara lembaga di 30 Provinsi
√
Th. 2014 Termanfaatkannya Sistem Layanan Pertanahan secara online oleh publik melalui website BPN untuk 5 jenis layanan Th. 2015 Termanfaatkannya Sistem Layanan Pertanahan secara online oleh publik melalui website BPN untuk 30 jenis layanan
√
Th. 2014 Terlaksananya workshop dan pelatihan kepada stakeholder menyangkut regulasi hukum pertanahan di 5 Provinsi Th. 2015 Terlaksananya workshop dan pelatihan kepada stakeholder menyangkut regulasi hukum pertanahan di 20 Provinsi
√
Kementerian Pemuda dan Olah Raga
Pembentukan organisasi nirlaba pemuda yang peduli akan nasib bangsa dan melakukan kegiatan positif di berbagai bidang.
Peningkatan Kualitas Transparansi, Partisipasi Publik dan Pelayanan di Bidang di Bidang Pertanahan Peningkatan infrastruktur dan Badan Implementasi Sistem Informasi kualitas layanan pertanahan Pertanahan Pertanahan agar dapat Negara dimanfaatkan oleh publik baik melalui publikasi dalam website dan peningkatan kualitas layanan pertanahan
Memperkuat pemahaman stakeholder menyangkut hukum pertanahan sekaligus mendorong partisipasinya dalam penyediaan layanan pertanahan
Th. 2014 Tersusunnya regulasi dan blue print penyewaan pulau terpencil dalam rangka percepatan pengembangan wilayah Th. 2015 Implementasi pemanfaatan pulau oleh investor melalui proses sewa sesuai dengan ketentuan berlaku
√
Peningkatan kualitas layanan pertanahan di pedesaan dan peningkatan pemahaman masyarakat menyangkut pertanahan
56
57
58
59
60
Mendorong investasi usaha melalui integrasi kebijakan dan regulasi mengenai pertanahan di Indonesia dalam bentuk satu dokumen
Badan Pertanahan Nasional
Peningkatan pemanfaatan data pertanahan melalui integrasi data dengan K/L terkait dan publikasi data pertanahan kepada publik
Th. 2014 Terlaksananya integrasi data pertanahan dengan 2 Kementerian/Lembaga dan Publikasi pemetaan online melalui website BPN untuk lingkup area wilayah Jawa dan Bali Th. 2015 Terlaksananya integrasi data pertanahan dengan 3 Kementerian/Lembaga dan Publikasi pemetaan online melalui website BPN untuk lingkup area wilayah Sumatera, Jawa dan Bali
√
Transparansi informasi mengenai seluruh regulasi pertanahan yang disajikan dalam satu dokumen terintegrasi
Th. 2014 Diterbitkannya buku/dokumen/file yang telah mengintegrasikan semua regulasi menyangkut pengurusan kepemilikan dan penggunaan tanah 5 jenis layanan Th. 2015 Diterbitkannya buku/dokumen/file yang telah mengintegrasikan semua regulasi menyangkut pengurusan kepemilikan dan penggunaan tanah 10 jenis layanan
√
Tindak Lanjut Inpres 1/2013
Th. 2014 Terpublikasikannya secara online database TKI yang bekerja di luar negeri secara data agregat berdasarkan kota & negara menyangkut jumlah, keberangkatan, rencana kepulangan dan menghadapi kasus pelanggaran hukum. Th. 2015 Terlaksananya pelayanan secara online antara PJTKI dengan BNP2TKI (Pusat dan Daerah)
√
Sudah tersedia sistem pengaduan BNP2TKI : CALL CENTRE BNP2TKI
Th. 2014 1. Sistem informasi pengaduan TKI Call Center BNP2TKI telah terhubung dengan 1 Kementerian/Lembaga baru dalam rangka penanganan tindak lanjut pengaduan TKI 2. Publikasi laporan pengaduan dan tindak lanjut pengaduan TKI yang diterima dalam website BNP2TKI Th. 2015 1. Sistem informasi pengaduan TKI Call Center BNP2TKI telah terhubung dengan 2 Kementerian/Lembaga baru dalam rangka penanganan tindak lanjut pengaduan TKI 2. Publikasi laporan pengaduan dan tindak lanjut pengaduan TKI yang diterima dalam website BNP2TKI
√
Th. 2014 Pilot project di 2 Kab/Kota implementasi sistem informasi dalam pelayanan kependudukan secara otomasi melalui website dan terotomasi di kantor Kecamatan dan Desa. Th. 2015 Pilot project di 50 Kab/Kota implementasi sistem informasi dalam pelayanan kependudukan secara otomasi melalui website dan terotomasi di kantor Kecamatan dan Desa.
√
Peningkatan Kualitas Transparansi, Partisipasi Publik dan Pelayanan di Bidang Pengelolaan TKI Penguatan transparansi dan BNP2TKI Publikasi informasi pengiriman akuntabilitas dalam pelayanan publik TKI menyangkut statustik menyangkut pengelolaan TKI pengiriman, kepulangan dan kasus yang terjadi dalam website
Pengembangan infrastruktur pengaduan TKI dalam rangka mendukung perlindungan TKI yang bekerja di luar negeri
Peningkatan Kualitas Transparansi, Partisipasi Publik dan Pelayanan di Bidang Kependudukan Peningkatan kualitas layanan Kementerian Dalam Negeri Pemanfaatan sistem informasi kependudukan melalui transparansi kependudukan secara dan sistem informasi terintegrasi untuk mendukung pelayanan publik kependudukan di kelurahan, Kecamatan dan Dinas Kependudukan Kab./Kota (layanan online dan terotomasi)
Peningkatan Kualitas Transparansi, Partisipasi Publik dan Pelayanan di Bidang Pengelolaan Haji
Usulan : 1. Pengisian formulir secara online untuk pembuatan, perpanjangan KTP. KTP yang digunakan adalah dalam bentuk 'print out' dari data online KTP tersebut. 2. Mengadakan sidak ke kecamatan dan kelurahan, membangun sistem IT untuk meningkatkan pelayanan di kecamatan dan kelurahan. 3. SistemSingle Sign On dimana satu nomer identitas dapat digunakan untuk mengurus semua keperluan administrasi.
61
Pengelolaan haji yang dilakukan secara transparan dan akuntabel
Kementerian Agama
Publikasinya informasi pengelolaan setoran BPIH
Th. 2014 Publikasinya informasi pengelolaan setoran BPIH per 31 Desember 2014 Th. 2015 Publikasinya informasi pengelolaan setoran BPIH per 31 Desember 2015
√
62
Mendorong transparansi, dan akuntabilitas layanan publik di Kantor Urusan Agama (KUA)
Kementerian Agama
Publikasinya informasi layanan pernikahan meliputi mekanisme/prosedur, biaya dan waktu layanan melalui poster serta tersedianya sistem pengaduan di Kantor Urusan Agama di Kabupaten/Kotamadya seluruh Provinsi Jawa, Sumatera dan Bali
Th. 2014 Publikasinya informasi layanan pernikahan meliputi mekanisme/prosedur, biaya dan waktu layanan melalui poster serta tersedianya sistem pengaduan di Kantor Urusan Agama di Kabupaten/Kotamadya seluruh Provinsi Jawa, Sumatera dan Bali Th. 2015 Publikasinya informasi layanan pernikahan meliputi mekanisme/prosedur, biaya dan waktu layanan melalui poster serta tersedianya sistem pengaduan di Kantor Urusan Agama di Kabupaten/Kotamadya seluruh Provinsi Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali & Nusa Tenggara
√
63
64
65
Peningkatan Kualitas Transparansi, Partisipasi Publik dan Pelayanan di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam Transparansi pengelolaan Sumber Kementerian Transparansi penerimaan Tahun 2014 Daya Alam dalam rangka mendukung Koordinator sumber daya alam migas & Terpublikasikannya laporan hasil rekonsiliasi inisiatif transparansi industri ekstraktif akuntabilitas Bidang pertambangan melalui EITI (EITI) Indonesia dari sektor migas dan pertambangan untuk TA 2010, TA 2011 dan Perekonomian 2012 Tahun 2015 Terpublikasikannya laporan hasil rekonsiliasi inisiatif transparansi industri ekstraktif (EITI) Indonesia dari sektor migas dan pertambangan untuk TA 2013 sesuai dengan standar baru EITI 2013
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Lembaga
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Lembaga
Transparansi informasi menyangkut Volume Produksi Sektor Ekstraktif (Migas dan Tambang) , Kontrak migas (KKKS) dan minerba (KK, PKP2B dan IUP) serta pemberian izin usaha pertambangan (IUP) dalam setiap tahapannya
Tahun 2014 1) Adanya publikasi data produksi dan penerimaan migas maupun mineral dan batubara secara real time dan terklasifikasi menurut daerah penghasil dan unit produksi (unit kontrak/ijin) 2) Adanya publikasi dokumen kontrak migas (KKKS) dan pertambangan (KK/PKP2B/IUP),
Tahun 2015 1) Adanya publikasi izin usaha pertambangan (IUP) di sektor mineral dan batubara secara terintegrasi di Pusat-Daerah termasuk publikasi proses pemberian izin usaha pertambangan dalam setiap tahapannya. Transparansi pelaksanaan Tahun 2014 renegosiasi Kontrak Karya (KK) 1)Adanya publikasi perkembangan dan hasil renegosiasi kontrak karya (KK) dan dan PKP2B sesuai amanat UU PKP2B - terkait pelaksanaan UU Minerba (No. 4/2009) Minerba serta pelaksanaan dan 2) Adanya publikasi perkembangan dan pengawasan pelaksanaan kewajiban pengawasan hilirisasi pasca 13 pengolahan dan pemurnian bahan tambang oleh industri pertambangan per 12 Januari 2014 Januari 2014 - terkait pelaksanaan UU Minerba (No.4/2009) Tahun 2015 Adanya mekanisme pengaduan dan pengawasan masyarakat terkait pelaksanaan hilirisasi
√
√
√
Kelanjutan renaksi th. 2013
66
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Lembaga
Transparansi pelaksanaan pengadaan di sector hulu migas dan minerba dalam setiap tahapannya
67
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Lembaga Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Lembaga
Transparansi informasi data spatial sector ekstraktif
68
69
Tahun 2014 Pelaksanaan pengadaan di sektor hulu migas dan minerba menggunakan sistem online (e-procurement) yang dapat diawasi perkembangannya oleh publik dalam setiap tahapannya (50%) Tahun 2015 1) Pelaksanaan pengadaan di sektor hulu migas dan minerba menggunakan sistem online (e-procurement) yang dapat diawasi perkembangannya oleh publik dalam setiap tahapannya (50%) 2) Adanya mekanisme pengaduan dan pengawasan masyarakat dalam pelaksanaan pengadaan di sector hulu migas dan minerba 3) Adanya mekansime whistleblower yang terintegrasi dengan LPSK dan KPK Terpublikasikannya informasi/data spasial untuk One Map Migas dan Minerba melalui situs Kementerian ESDM dengan data yang terperbaharui (up dated)
√
Transparansi pelaksanaan Terpublikasikannya dokumen terkait pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial program Tanggung Jawab Sosial (TJS/CSR) KKKS Migas dan KK/IUP/PKP2B Minerba dalam setiap tahapannya (mulai (TJS) atau CSR di sector migas dari perencanaan sampai pertanggungjawaban) dan Comdev/CSR di sector minerba.
√
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Lembaga
Transparansi pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang dalam setiap tahapannya di sector migas dan minerba, serta Tahun 2014 dana Jaminan Reklamasi Terpublikasikannya dokumen terkait dengan reklamasi dan pasca tambang mulai dari (Minerba) dan ASR (Migas) perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban (Termasuk di dalamnya informasi terkait besaran dan penggunaan dana Jaminan Reklamasi –Minerba- atau dana ASR –Migas-) Tahun 2015 1)Terpublikasikannya laporan hasil monev pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban (Termasuk di dalamnya informasi terkait besaran dan penggunaan dana Jaminan Reklamasi –Minerba- atau dana ASR –Migas-) 2) Adanya mekanisme pengaduan dan pengawasan masyarakat terkait pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang
√
Kementerian Kehutanan
Transparansi informasi menyangkut aktivitas pengelolaan sumber daya khususnya produk kehutanan
√
Usulan : Pengadaan id card sebagai izin secara online yang berpusat di instansi kehutanan bagi para pelaku industri kayu yang berisikan data secara lengkap kayu tersebut dan tujuannya.
√
Usulan : Menyediakan situs pengaduan kasus korupsi yang dipasang di lembaga pendidikan, kantor pelayanan publik, dan lembaga pemerintahan
70
Peningkatan kualitas pengawasan izin pengelolaan hasil hutan
IV
MENDORONG PENINGKATAN KUALITAS TRANSPARANSI, PARTISIPASI PUBLIK DAN PELAYANAN DI AREA MENJADI PERHATIAN UTAMA PUBLIK Penguatan Kapasitas Publik Untuk Monitoring Penyelengaraan Negara Mendorong partisipasi publik dalam Bappenas Penyediakan layanan pengaduan Th. 2014 membangun jiwa berintegritas di kasus korupsi pada lembaga Terkoneksinya 34 website Kementerian/Lembaga dengan layanan KPK Whistle lingkungan sekolah dan layanan pemerintah dan lembaga Blower System publik pendidikan yang terhubung Th. 2015 dengan KPK Terkoneksinya website Pemda, universitas dan sekolah dengan layanan KPK Whistle Blower System
71
Th. 2014 Terpublikasikannya data dan informasi produksi dan peredaran hasil hutan , dan Iuran Hasil Hutan (PSDH & DR), serta beroperasinya timber tracking system di 100 unit manajemen (perusahaan) Th. 2015 Terpublikasikannya data dan informasi produksi dan peredaran hasil hutan , dan Iuran Hasil Hutan (PSDH & DR), serta beroperasinya timber tracking system di 120 unit manajemen (perusahaan)
√
72
Kementerian Dalam Negeri
73
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
74
75
76
77
78
Implementasi "Sekolah Integritas" yang dibuat oleh PTN atau PTS di Indonesia dan bekerjasama dengan KPK dan Pemprov/Pemkot. Menggunakan media boneka anak-anak untuk mengajarkan pendidikan anti korupsi sejak dini dalam pendidikan formal dan informal.
Th. 2014 Implementasi program "sekolah integritas" di 1 daerah percontohan Th. 2015 Implementasi program "sekolah integritas" di 5 daerah percontohan
√
Usulan : Implementasi "Sekolah Integritas" yang dibuat oleh PTN atau PTS di Indonesia dan bekerjasama dengan KPK dan Pemprov/Pemkot.
Th. 2014 Evaluasi pendidikan anti korupsi bagi siswa/wi sekolah usia dini dan implementasi piloting di 1 daerah percontohan Th. 2015 Implementasi pendidikan anti korupsi sekolah usia dini di 5 daerah percontohan
√
Usulan : Menggunakan media boneka anak-anak untuk mengajarkan pendidikan anti korupsi sejak dini dalam pendidikan formal dan informal.
Bappenas
Pembangunan taman wisata "Museum Korupsi Indonesia"
Th. 2014 Tersusunnya kajian pembangunan Taman Wisata Museum Korupsi Indonesia Th. 2015 Terlaksananya feasibility studies pembangunan Taman Wisata Museum Korupsi Indonesia
√
Usulan : Pembentukan taman wisata "Museum Korupsi Indonesia" , diprakarsai oleh lembaga-lembaga yang terlibat didalamnya, dimana terpidana korupsi menjadi fasilitaror dan pengurus museum tersebut tanpa dibayar sebagai penjual tiket, office boy/girl, badut, tour guide, tukang parki, dan lain-lain.
Kemenakertran s
Pembekalan calon TKI menyangkut budaya Indonesia
Th. 2014 Penyusunan materi pengenalan budaya Indonesia dan pelatihannya kepada calon TKI sebagai materi wajib Th. 2015 Penerbitan ketentuan Menakertrans menyangkut materi pengenalan budaya Indonesia
√
Usulan : Memberikan mentoring kepada TKI untuk dapat mendidik anak majikan dengan budaya Indonesia.
Th. 2014 Terbangunnya portal komunikasi kebijakan Pemerintah yang menyediakan ruang bagi masyarakat memberikan komentar yang terintegrasi dengan 5 Kementerian/Lembaga Th. 2015 Terintegrasinya 30 Kementerian/Lembaga dengan portal
√
Usulan : Website 'Demonstrasi Online' yang dibuat oleh pemerintah untuk menjadi wadah bagi masyarakat dalam memprotes kebijakan pemerintah. Semua instansi pemerintah wajib memiliki akun di website tersebut.
Th. 2014 Penerbitan peraturan menteri/acuan teknis perumusan rencana pembangunan yang melibatkan masyarakat secara aktif menggunakan metode online dan offline Th. 2015 Terimplementasinya metode perumusan rencana pembangunan yang melibatkan masyarakat secara aktif menggunakan metode online dan offline, piloting di 5 Kab/kota
√
Usulan : FGD antara warga dan pemerintah secara online (dalam bentuk aplikasi multi-platform yang terkoneksi dengan SKPD, DPRD, Pemda) dan offline (FGD langsung di Taman Kota).
Th. 2014 Penyempurnaan website DPR-RI yang menginformasikan : Data kelembagaan (organisasi, tupoksi dan keanggotaan), data absensi dan partisipasi anggota DPD/DPR pada setiap rapat yang berlangsung, laporan mengenai jalannya rapat secara langsung, pengawasan produk legislasi, komentar publik mengenai rapat yang berlangsung, publikasi hasil sidang kepada publik. Th. 2015 Terintegrasinya website DPR-RI dengan DPRD di 5 Provinsi dan 50 Kab/Kota
√
Mendorong Partisipasi Publik dalam Perencanaan Kegiatan Pembangunan Transparansi dan Partisipasi Publik Bappenas Pengembangan portal dalam perumusan kebijakan baru komunikasi kebijakan publik tingkat pusat dengan masyarakat
Transparansi dan Partisipasi Publik dalam perumusan rencana pembangunan nasional dan daerah
Bappenas
Kementerian Dalam Pengembangan Negeri metode perumusan rencana pembangunan nasional dan daerah yang mengutamakan partisipasi publik melalui pendekatan online dan offline
Transparansi dan Partisipasi Publik di Lembaga DPR/DPD - DPRD Peningkatan kinerja lembaga DPR-RI Sekretariat dan DPRD melalui publikasi informasi Jenderal DPR-RI kepada publik
Publikasi informasi kelembagaan DPR-RI dan DPRD yang terintegrasi menyangkut informasi kelembagaan, tugas/fungsi, keanggotaan dan kegiatan melalui website yang terintegrasi
79
Sekretariat Jenderal DPR-RI
Publikasi informasi kelembagaan Th. 2014 dan mekanisme kerja lembaga 1) Publikasi kriteria menyangkut penyelenggaraan rapat tertutup tersedia, dengan DPR-RI melalui websitenya ruang lingkup yang ketat 2) Diterbitkannya ketentuan baru menyangkut model pendokumentasian dan publikasi setiap pengambilan keputusan (termasuk dengan cara voting) yang menjamin kemudahan akses, berstandar, dan aktual) Th. 2015 Terpublikasinya mekanisme pengolahan dan alur pergerakan dokumen dari sekretariat alat kelengkapan ke PPID, pengarsipan, dan manajemen www.dpr.go.id
√
Kementerian Lingkungan Hidup
Implementasi sistem pengumpulan dan publikasi informasi mengenai pelepasan dan transfer B3 ke media lingkungan (tanah, air, udara) dari industri dan fasilitas lainnya.
Tahun 2014 (1) Diterbitkannya Pedoman KLH mengenai dokumen-dokumen yang wajib dibuka terkait pencemaran air dan udara, termasuk informasi mengenai pelepasan dan transfer B3 ke media lingkungan (tanah, air, udara); (2) Diterbitkannya pedoman KLH mengenai sistem pengumpulan dan publikasi informasi tentang pelepasan dan transfer B3 ke media lingkungan (air, tanah, udara) sesuai dengan konteks dan kesiapan Indonesia.
√
Kementerian Lingkungan Hidup
Publikasi data pelepasan dan transfer kandungan polutan dari aktivitas industri yang dapat diakses setiap waktu, secara interaktif dalam format yang mudah dicerna masyarakat awam di 1 pilot project pencemaran air dan 1 pilot project pencemaran udara
Tahun 2015 (1) Terlaksananya 1 pilot project keterbukaan informasi tentang pencemaran air dan 1 pilot project tentang pencemaran udara di daerah terdampak yang mempublikasikan kualitas air dan udara secara interaktif dan serta merta (real time) dalam website KLH dan BLH Daerah; (2) Terlaksananya sosialisasi mengenai data tersebut kepada masyarakat terdampak melalui media yang dapat diakses.
Kementerian Lingkungan Hidup
Badan Publik melakukan survey mengenai tingkat kepuasan masyarakat dalam hal respon maupun kualitas akses informasi di Badan Publik terkait;
Tahun 2014 (1) Tersusunnya Daftar Informasi Publik yang dibuat berdasarkan riset mendalam mengenai semua dokumen / informasi yang dikuasai Badan Publik serta mandat peraturan sektoral (Kajian dapat memanfaatkan riset REDD+) dalam website; (2) K/L terkait di tingkat nasional merespon 80% permohonan informasi dari publik sebagaimana UU KIP
Kementerian Lingkungan Hidup
Implementasi UU KIP dan mandat keterbukaan di UU Sektoral baik dalam hal informasi yang bersifat proaktif maupun reaktif di 50% tingkat provinsi (SKPD terkait LH, Kehutanan, Perkebunan dan Pertambangan di 10 Provinsi)
Tahun 2015 (1) SKPD terkait LH, Kehutanan dan Pertambangan di 10 Pemerintah Provinsi merespon 80% permohonan informasi dari publik sebagaimana UU KIP; (2) Adanya replikasi terhadap Daftar Informasi Publik tingkat nasional (sektor lingkungan hidup, kehutanan, perkebunan dan pertambangan) di 10 Provinsi; (3) Publikasi dokumen AMDAL, Izin Usaha, dan monitoring dan evaluasi ketaatan pelaku usaha dalam website 10 Pemerintah Provinsi
Mendorong transparansi dan akuntabilitas Lembaga DPR-RI
Mendorong pemahaman Masyarakat atas haknya menyangkut dampak polusi / kerusakan lingkungan melalui informasi yang akurat dan tepat waktu.
√
Rencana aksi disesuaikan karena masuk dalam substansi RUU dan bukan mengawal disiplin proses perumusan RUU menggunakan prinsip Transparansi & Partisipasi Publik
Mendorong partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan menyangkut lingkungan hidup
Kementerian Lingkungan Hidup
BIG
80
81
82
83
Publikasi informasi mekanisme keterlibatan publik disertai dengan pelibatan dalam proses penerbitan izin AMDAL
Tahun 2014 (1) Terpublikasinya baseline implementasi keterlibatan masyarakat dalam proses AMDAL dan Izin Lingkungan di tingkat nasional; (2) Adanya produk-produk user friendly (mis: infografis, poster, media kampanye publik) mengenai Keterlibatan Masyarakat dalam Proses AMDAL dan Izin Lingkungan yang dipublikasikan kepada masyarakat di lokasi-lokasi yang akan/sedang dalam proses pembuatan AMDAL/Izin Lingkungan. Tahun 2015 (1) Tersedianya instrumen pemantauan sosial Pelibatan Masyarakat dalam proses pembuatan AMDAL dan Izin Lingkungan; (2) Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi implementasi pada poin (1) dari masyarakat sipil dan dari Pemerintah Daerah; Integrasi informasi peta di Tahun 2014 berbagai Kementerian ke dalam Tersedianya penyatuan peta-peta digital Kementerian yang telah ada di Portal One Portal One Map dan Map yang dibuka kepada Publik, dengan highlight pada sektor-sektor yang dipublikasikan kepada bermasalah (ketidaksamaan batas, dll) masyarakat Tahun 2015 1) Adanya evaluasi menyeluruh dan pengayaan (update) terhadap isi One Map Portal; 2) Digitasi serta publikasi data-data yang masih belum terpublikasikan (termasuk konsesi, batas HGU, dst.) secara online sehingga dapat diakses oleh seluruh pihak yang berkepentingan. 3) Sosialisasi penggunaan One Map Portal di level sub-nasional (3 provinsi pilot di level Provinsi, Kabupaten dan Kota)
Pemberdayaan Masyarakat dalam Upaya Penanganan Bermasalah (Miskin - Disability-Berkebutuhan Khusus) Mendorong perhatian pemerintah Kementerian Penguatan akses masyarakat Th. 2014 dan publik dalam pemenuhan Sosial cacat pada fasilitas umum Terpilihnya 3 daerah pilot sebagai percontohan dalam penyediaan fasilitas penunjang kebutuhan masyarakat penyandang khususnya transportasi dan lalu bagi masyarakat cacat berupa fasilitas umum dan petugas disabilitas lintas Th. 2015 Terlaksananya percontohan daerah ramah bagi penyandang cacat dan diumumkan secara nasional Kementerian Pemberdayaan masyarakat Th. 2014 Sosial untuk melindungi penyandang Penguatan/pengembangan komunitas publik yang perduli dengan nasib penyandang diaabilitas mendapatkan hak disabilitas di 2 daerah percontohan dalam fasilitas puvlik Th. 2015 Penguatan/pengembangan komunitas publik yang perduli dengan nasib penyandang disabilitas di 5 daerah percontohan Kementerian Kerjasama antara pemerintah Th. 2014 Komunikasi dan dan media untuk mendorong Tersusunnya roadmap dan rencana aksi pengembangan kapasitas penyandang Informatika perhatian publik menampilkan disabilitas dalam program televisi anak-anak penyandang Th. 2015 disabilitas melalui program Peningkatan jumlah penyandang disabilitas terlibat dalam program televisi televisi Perlindungan penyandang cacat mental melalui pemberdayaan masyarakat
Kementerian Kesehatan
Peningkatan kualitas layanan penyandang gangguan kesehatan mental melalui pemberdayaan komunitas publik
Th. 2014 1. Publikasi informasi fasilitas layanan kesehatan melayani penyandang masalah mental melalui website 2. Pengembangan komunitas perduli kesehatan mental di 5 daerah 3. Terlaksananya kampanye publik menyangkut informasi kesehatan mental di 5 daerah Th. 2015 1. Pengembangan komunitas perduli kesehatan mental di 10 daerah 2. Terlaksananya kampanye publik menyangkut informasi kesehatan mental di 10 daerah
√
√
Telah terlaksana dalam Portal One Map
√
Usulan : Membuat daerah percontohan dengan menyediakan fasilitas penunjang berupa polisi berbahasa isyarat, petunjuk braile pada berbagai sarana umum, dan kendaraan khusus bagi orang cacat Usulan : Membangun sarana dan prasarana untuk membantu penyandang disabilitas, pembentukan organisasi-organisasi yang konsen terhadap penyandang disabilitas, memudahkan pemberian jamkesmas. Usulan : Kerjasama antara pemerintah dan media untuk membuat dan menyiarkan program televisi yang menampilkan anak-anak penyandang disabilitas.
√
√
Usulan : Pengadaan Unit Kesehatan Mental di puskesmas, peneriksaan dan konseling di lokasi Mental Health Care, membentuk komunitas peduli kesehatan mental, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan kesehatan mental.
84
85
Pembinaan kaum miskin yang marak di perkotaan melalui sentralisasi lokasi pembinaan
Kementerian Sosial
Implementasi program pembinaan secara efektif dalam rangka pemberdayaan Pengemis melalui kolaborasi PemerintahLSM-Mahasiswa
Pemberdayaan Masyarakat dalam Upaya Penanganan Kelestarian Lingkungan Hidup Mendorong partisipasi publik dalam Kementerian Penguatan peran komunitas menjaga kelestarian dan Lingkungan masyarakat Pemberdayaan pemanfaatan lingkungan hidup Hidup komunitas masyarakat di daerah pesisir kawasan hutan bakau melalui upaya pemeliharaan dan pengenalan usaha baru untuk pengembangan wilayah hutan
Th. 2014 Pilot project di 2 Kab/Kota model pembinaan pengemis agar menjadi mandiri dalam satu lokasi melalui pengelolaan kolaboratif antara Pemerintah - LSM - Mahasiswa Th. 2015 Pilot project di 50 Kab/Kota model pembinaan pengemis agar menjadi mandiri dalam satu lokasi melalui pengelolaan kolaboratif antara Pemerintah - LSM - Mahasiswa
√
Usulan : Mengumpulkan pengemis seperti yang dilakukan Pemkot Surabaya dengan memanfaatkan lokasi bernama Desa Bingan (desa pembinaan bagi mantan pengemis yang dikelola oleh LSM dan mahasiswa)
Th. 2014 Pemberdayaan komunitas masyarakat dalam menjaga /melestarikan tanaman bakau dan pengenalan usaha baru terkait pengembangan kawasan bakau di 2 daerah pesisir Th. 2015 Pemberdayaan komunitas masyarakat dalam menjaga /melestarikan tanaman bakau dan pengenalan usaha baru terkait pengembangan kawasan bakau di 10 daerah pesisir
√
Usulan : Penyuluhan manfaat tanaman bakau, memperbanyak tanaman bakau diluar Taman Nasional agar dapat dimanfaatkan oleh penduduk secara legal, juga dapat berperan sebagai pencegah abrasi air laut.
Th. 2014 Penguatan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan komunitas masyarakat dalam kawasan terintegrasi (berisikan peternakan sapi, perikanan darat, peternakan ayam, produksi biogas, produksi pupuk dan pestisida organik), pilot di 2 daerah percontohan. Th. 2015 Penguatan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan komunitas masyarakat dalam kawasan terintegrasi (berisikan peternakan sapi, perikanan darat, peternakan ayam, produksi biogas, produksi pupuk dan pestisida organik), pilot di 10 daerah percontohan. Th. 2014
√
Usulan : Pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan melakukan usaha bersama dan membentuk kawasan terintegrasi yang berisikan peternakan sapi, perikanan darat, peternakan ayam, produksi biogas, produksi pupuk dan pestisida organik.
86
Mendorong partisipasi publik melalui pengembangan kawasan terintegrasi skala mikro
Kementerian Pertanian
Penguatan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan komunitas masyarakat dalam kawasan terintegrasi
87
Mendorong pemberdayaan publik dalam pengelolaan sampah/limbah dan wilayah sekitar lokasi pengelolaan sampah
Kementerian Perdagangan
Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas di Pasar Percontohan Penerbitan regulasi menyangkut kemandirian pasar percontohan dalam pengelolaan sampah sebagai persyaratan. Th. 2015 Implementasi pengelolaan sampah secara mandiri di 10 pasar percontohan
√
Usulan : Pengelolaan sampah organik menjadi kompos dengan melibatkan "Tiga Dimensi Kemitraan" (Pemerintah, Swasta, Komunitas Pedagang) dan menempatkan komunitas sebagai pelaksana utama Mendorong masyarakat (khususnya marginal) untuk mengolah sampah menjadi produk yang bernilai ekonomi (contoh:hiasan meja), dengan cara penyuluhan kreatifitas.
88
Kementerian Dalam Negeri
√
Usulan : Meningkatkan komunikasi yang baik antar pihak terkait TPA dan masyarakat sekitar, lalu membentuk Desa Wisata Edukasi.
89
BPPT
Manajemen Pengelolaan dan Th. 2014 Kehidupan Masyarakat di Sekitar Pemberdayaan masyarakat di sekitar TPA menuju pengembangan wilayah sebagai TPA di Indonesia Desa Wisata Edukasi pilot 1 Kab/Kota. Th. 2015 Terbentuknya 1 Desa Wisata Edukasi Pemanfaatan Nano Silikon dari Th. 2014 Lumpur Sidoarjo sebagai Sel Kajian pemanfaatan Nano Silikon dari Lumpur Sidoarjo sebagai Sel Surya dengan Surya dengan Efisiensi Super Efisiensi Super Th. 2015 Pemanfaatan Nano Silikon dari Lumpur Sidoarjo sebagai Sel Surya dengan Efisiensi Super
√
Usulan : Nasi LuSi (Nano Silikon dari Lumpur Sidoarjo) sebagai Sel Surya dengan Efisiensi Super Memanfaatkan lumpur lapindo sebagai bahan dasar pembuatan sel surya silikon nanokristalin (peluang besar industri sel surya nasional)
90
BPPT
Pengolahan Air Lindi (Leochate) Th. 2014 dengan Thoremediasi Kajian pengolahan air lindi (tercipta dari tumpukan sampah organik mengandung zat berbahaya & logam berat) menggunakan media tanaman. Th. 2015 Terlaksananya pengolahan air lindi (tercipta dari tumpukan sampah organik mengandung zat berbahaya & logam berat) menggunakan media tanaman.
√
Usulan : Pengolahan Air Lindi (Leochate) dengan Thoremediasi Pengolahan air lindi (tercipta dari tumpukan sampah organik mengandung zat berbahaya & logam berat) menggunakan media tanaman.
Pemberdayaan Masyarakat dalam Upaya Penguatan Sektor Pertanian
91
Mendorong pemahaman publik tentang pertanian dan pemerataan kualitas petani khususnya daerah tertinggal
Kementerian Pertanian
Th. 2014 Tersusunnya roadmap Program Pengiriman Pemuda/di Pertanian di daerah terpencil dan terlaksananya Kick off program Th. 2015 Terlaksananya program pengiriman pemuda/di bidang pertanian di daerah terpencil di 5 daerah percontohan Penguatan pemahaman publik Th. 2014 mengenai pertanian melalui Tersusunnya roadmap dan renaksi kurikulum pertanian sebagai salah satu mata penetapan pertanian sebagai pelajaran di sekolah SD - SMA kurikulum wajib di sekolahTh. 2015 sekolah. Implementasi kurikulum pertanian di 1 daerah percontohan Pemberdayaan komunitas Th. 2014 pertanian (petani, ahli pertanian, Terlaksananya kajian potensi optimalisasi komunitas pertanian (petani, ahli dan pemerintah) untuk pertanian, & pemerintah) dalam merumuskan program baru pertanian merumuskan program baru Th. 2015 pertanian. Terlaksananya pilot project pemberdayaan komunitas pertanian dalam proses perumusan program baru pertanian
√
√
Usulan : Pembuatan "Gubuk Sempok", tempat bertemunya petani, ahli pertanian, dan pemerintah untuk merumuskan program baru pertanian.
Pendirian Lembaga keuangan khusus pertanian bagi petani
√
Usulan : Pendirian Lembaga keuangan khusus pertanian bagi petani
Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Sektor Kreatif Mendorong partisipasi publik dalam Kementerian pemanfaatan ruang khusus melalui Dalam Negeri keterlibatan dalam wujud kreasi dan pengawasan publik
Th. 2014 Terlaksananya kajian pembentukan lembaga keuangan khusus pertanian untuk melindungi keuangan petani Th. 2015 Terbentuknya 1 lembaga keuangan khusus di daerah pilot
Terlaksananya penetapan ruang khusus untuk seni grafis dan iklan di lingkungan kota serta pengelolaan ruang iklan.
Th. 2014 Tersusunnya regulasi/peraturan Mendagri agar daerah menetapkan area/ruang khusus bagi seni grafis dan iklan disertai dengan pengawasan kuat Th. 2015 Terlaksananya implementasi area/ruang khusus bagi seni grafis dan iklan di 5 daerah percontohan
√
Usulan : Membuat ruang khusus untuk seni grafis dan iklan di lingkungan kota, pengelolaan ruang iklan, mempertegas peraturan pemasangan iklan di luar ruangan
Penguatan layanan publik Kementerian menyangkut pariwisata dan ekonomi Pariwisata dan kreatif Ekonomi Kreatif
Pengembangan wilayah khusus pengembangan batik melalui penetapan sentra industri batik
Th. 2014 Perumusan roadmap pengembangan batik melalui pembentukan sentra batik dan pembangunan portal layanan pengembangan industri batik Th. 2015 Penetapan 2 daerah sebagai sentra pendidikan dan pengembangan batik Indonesia
√
Usulan : Pendirian Kampung Batik Tempuran sebagai sentra pendidikan dan pengembangan corak batik, penyusunan prototype corak dan motif batik, mematenkan produksi batik dan menjadikannya motif khas Sukoharjo, membangun website atau layanan multimedia.
Pengembangan Website dan Mobile Application berisi kebutuhan turis untuk menemukan kegiatan-kegiatan wisata.
Th. 2014 Terbangunnya website berisi kebutuhan turis untuk menemukan kegiatan-kegiatan wisata. Th. 2015 Terbangunnya Mobile Application berisi kebutuhan turis untuk menemukan kegiatankegiatan wisata. Th. 2014 Pembentukan badan ahli peretas Indonesia dan penyusunan roadmap pemberdayaan peretas Indonesia Th. 2015 Pengembangan lembaga pendidikan peretas Indonesia
√
Usulan : Website dan mobile application berisi kebutuhan turis untuk menemukan kegiatan-kegiatan wisata.
Th. 2014 Tersusunnya roadmap dan renaksi implementasi CCTV di 1 daerah percontohan serta pengadaan CCTV dilengkapi dengan sensor yang terintegrasi Th. 2015 Terlaksananya pemasangan CCTV dengan sensor terintegrasi di 1 daerah percontohan
√
92
93
Mendorong kontribusi petani dalam peningkatan kualitas produksi pertanian di wilayahnya
Kementerian Pertanian
94
95
96
97
98
Penguatan kemitraan dengan komunitas Peretas Lokal Dalam Mendukung Program Pemerintah
Kementerian Komunikasi dan Informatika
99
Pengembangan infrastruktur Lalu Lintas Mencegah Kemacetan
Kementerian Perhubungan
Pelaksanaan program pengiriman pemuda/di bidang pertanian ke daerah tertinggal
Pemberdayaan komunitas peretas Indonesia sebagai partner Pemerintah dalam pengamanan situs Pemerintah Pemasangan CCTV yang dilengkapi sensor pendeteksi jumlah kendaraan dan terintegrasi pada setiap lampu merah dalam satu persimpangan jalan.
√
Usulan : "Pejuang Pahlawan Pangan". Mengirimkan pemuda-pemudi di Indonesia ( ke daerah terpencil untuk membantu menyelesaikan permasalahan petani-petani pangan dalam meningkatkan kesejahteraannya
√
Usulan : Pemasangan CCTV yang dilengkapi sensor pendeteksi jumlah kendaraan dan terintegrasi pada setiap lampu merah dalam satu persimpangan jalan.
100
Pengembangan infrastruktur pengendalian terjadinya bencana
BNPB
LKHPN Kumham
Beroperasinya SisBen (Solusi Manajemen Informasi untuk Penanggulangan Bencana)
Th. 2014 Terbangun Mobile application Sis-Ben sebagai media bagi masyarakat untuk mengakses dan memberikan informasi mengenai bencana. Th. 2015 Dioperasionalkannya Sis-Ben secara piloting di 1 Kab/Kota
√
Usulan Perubahan Ukuran Keberhasilan -->
Th. 2014 a. Terbitnya Surat Edaran Mendagri untuk mendorong percepatan pembentukan PPID Pemda; b. Terbitnya Surat Edaran Mendagri untuk mendorong percepatan pemanfaatan SIP PPID oleh Pemda; b. Tersusunnya strategi dan rencana kerja pembentukan PPID Daerah 2014 c. Terlaksananya kegiatan rencana kerja pembentukan PPID 2014 evaluasi, asistensi & supervisi pembentukan PPID Pemda; c. Terlaksananya 2 Rakornas PPID Pemda b. implementasi SIP PPID oleh seluruh PPID Utama ditingkat daerah 20 dari 530 pemda (baik provinsi maupun kab/kota) d. Terlaksananya 2 monitoring dan evaluasi pemanfaatan SIP PPID Th. 2015 a. Terbitnya Surat Edaran Mendagri untuk mendorong percepatan pembentukan PPID Pemda; a. Terbitnya Surat Edaran Mendagri untuk mendorong percepatan pemanfaatan SIP PPID oleh Pemda; b. Tersusunnya strategi dan rencana kerja pembentukan PPID Daerah 2015
Th. 2014 Tersusunnya regulasi turunan Perpres 76/2013, roadmap & rencana aksi partisipasi publik dalam pengawasan pelayanan publik. Th. 2015 Pemberdayaan masyarakat di 5 daerah dalam melakukan pengawasan kualitas layanan publik Terbentuknya forum akuntabilitas warga di daerah tertentu. (masukan icel dan Pattiro) )
Th. 2014 Beroperasinya tracking system layanan izin usaha/penanaman modal di 15 Provinsi dan 15 Kabupaten/Kota Th. 2015 Beroperasinya tracking system layanan izin usaha/penanaman modal di 15 Provinsi dan 30 Kabupaten/Kota
Th. 2014 - perbaikan sistem dan desain - beroperasinya sistem informasi dan terpublikasinya informasi harga dan stok
CATATAN
Diskusi 18 Februari 2014
Kelanjutan renaksi OGI tahun 2013 SIP PPID sudah dilaksanakan di NTB. Target pemerintah adalah untuk SIP PPID di Jatim dan Malang SIP PPID sudah mulai tahapan aksi di tingkat nasional oleh Kemendagri PATTIRO akan technical assistance pada 20 pemda
Open Data tidak diperlukan sebagai aksi tersendiri karena ini merupakan tools untuk support ide2 lainnya dan bisa diintegrasikan dengan beberapa ide lain. Mis. Keterbukaan fiskal dengan open data, dll. Dan intervensi open data tidak bisa berhenti sampai data yang bisa dibaca oleh mesin tapi dampaknya ke masyarakat (mis. data yg terbuka sampai pada infografis yg dapat dipahami masyarakat)--> seperti ide SolusiMu kontes grafis. Atau format lain yang reader-friendly untuk masyarakat umum. (masukan icel dan Pattiro)
Tidak relevan dengan untuk pelaksanaan open government (masukan LSM CIPG) ; Menciptakan kondisi pelayanan dan penunjuk informasi yang mendukung masyarakat untuk sadar akan haknya dalam mengantri Isu ini kurang strategis dan kurang memiliki dampak yang luas.
Tidak ada urgency untuk menetapkan poin ini. Tanpa ada intervensi pemerintah pasar sudah banyak menciptakan ide2 serupa (masukan LSM CIPG) ; Situs www.tarrasmart.com , yang merupakan situs jejaring sosial buatan programmer orang Indonesia
Data yang tersedia pada riskesdes tidak ada tentang air bersih. Ini bisa diintegrasikan dengan aksi GIS mapping di mana pemetaan air bersih bisa dibuat berdasarkan tingkat kerawanannya. (masukan ICEL dan Pattiro)
Usulan : 1) Sistem layanan darurat "Integrated call center" yang terhubung antara kepolisian dan rumah sakit 2) Portal online untuk memaksimalkan pelayanan kepolisian dengan masyarakat yang interaktif dan user friendly, diharapkan partisipasi masyarakat dapat meningkat. Usulan: kalau bisa tidak hanya call center tapi juga
Warning: Bisa bekerja sama dengan hacker untuk tidak terus memastikan data ini tidak bocor keluar karena medical record termasuk data pribadi dan bukan informasi publik. Ini bisa diintegrasikan dengan aplikasi mobile dan SIP PPD.
Media informasi ini bisa mengubah informasi menjadi data yang mudah dicerna penerima manfaat (reader-friendly).
Semua informasi ini bisa diletakkan di PPID Dinas Pendidikan dan terintegrasi dengan kementrian pendidikan dengan SIP PPID dan pemetaan lokasilokasi daerah terpencil tersebut. (masukan ICEL dan Pattiro)
Platform serupa sudah ada, tinggal dioptimalisasi (masukan LSM CIPG)
Data yang ada masih belum lengkap dan masyarakat sulit memantau. Bisa diintegrasikan dengan Open Data + reader-friendly format untuk masyarakat umum. (masukan ICEL dan Pattiro)
Indikator perlu disesuaikan. Bisa diintegrasikan dengan SIP PPID dan infografis dari kontes solusimu. (masukan ICEL dan Pattiro)
Ini lebih menyangkut masalah keamanan negara, justru tidak mendesak dari segi open government (masukan LSM CIPG)
Tidak hanya sampai ke machine readable tapi juga ke reader friendly information format. (masukan pattiro dan ICEL)
(Masukan Direktorat Perdagangan, Investasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional - Bappenas )
(Masukan Direktorat Perdagangan, Investasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional - Bappenas )
Tidak relevan dengan untuk pelaksanaan open government (masukan LSM CIPG)
Call centre kurang pas/praktis untuk TKI yang memiliki kesulitan sinyal di negara2 tempat mereka bekerja. SMS jauh lebih mudah dan langsung bisa dipetakan negara asal TKI yang mengirimkan laporan. Format sms bisa disesuaikan seperti mengisi kuesioner dengan menekan angka2 tertentu sehingga data langsung terkumpul begitu laporan selesai. (masukan icel dan pattiro)
Jika ini masih ingin dipertahankan, bisa diintegrasikan dengan OpenData/SIP PPID dan infografis. (masukan icel dan pattiro)
Tahun 2014, integrasikan dengan SIP PPID. Tahun 2015, sambungkan ke LAPOR! (masukan icel dan pattiro)
Jika OGP Indonesia memiliki standar baru dalam hal pemisahan capaian (contoh: One Map Portal tidak lagi di OGP melainkan di REDD+), maka kami sarankan publikasi EITI tidak perlu dimasukkan dalam Renaksi OGP karena sudah merupakan kewajiban Indonesia berdasarkan EITI (artinya pasti terjadi tanpa harus didorong OGP) (masukan icel dan pattiro)
Update diintegrasikan dalam One Map Portal (masukan icel dan pattiro)
Seperti di Meksiko? Lebih baik permainan balok atau aplikasi mainan android. Sbaiknya ini dilakukan di urban di mana banyak orang tua yang sibuk bekerja sehingga anak2 banyak bermain dan juga tingkat korupsi lebih tinggi. Jangan lupa persiapa modulnya. (masukan icel dan patiro)
Tidak mugkin. TKI tidak memiliki hak untuk mendidik anak majikan di mana dia bekerja. Hal yang perlu diperhatikan adalah keselamatan TKI itu sendiri dan bukan memaksakan budaya pendatang (TKI) pada penduduk lokal. (masukan icel dan pattiro)
(masukan icel dan pattiro) - untuk tidak di hide
(masukan icel dan pattiro) - untuk tidak di hide
(masukan icel dan pattiro) - untuk tidak di hide
(masukan icel dan pattiro) - untuk tidak di hide
(masukan icel dan pattiro) - untuk tidak di hide
(masukan icel dan pattiro) - untuk tidak di hide
Tidak relevan dengan untuk pelaksanaan open government (masukan LSM CIPG)
Tidak relevan dengan untuk pelaksanaan open government (masukan LSM CIPG)
Tidak relevan dengan untuk pelaksanaan open government (masukan LSM CIPG)
