PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR I,ERAT URANI D.AEITAHKABU PATEN KAITAN GA NYAIT NOMOR 4 TAHUN 2OO8 TENTANG PENGANGKATAN PEGAW.AI NEGERI SIPI DALAM JABATAN STRUKTURAL DI PEMERINTAH KABUPATEN KARANGAI\YAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BTJPATI KARANGANYAR. Menimbang
:4.
bahwa dalam rangka penyelenggaraanpemerintahan ya.ng efektif dan efisien, maka perlu didukung PegawaiNegeri Sipil yang berkualitas, profesional, rnemiliki keunggulan kompetitif serta ntemegangteguh etika birokrasidalam memberikanpelayanankopadamasyarakat; b . bahwa untuk mencapai prinsip objektifitas dan keadilan dalam pengangkatan,pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalanr jabutenstruktural maka perlu menerapkannilai-nilai impersonal, keterbukaan dan penetapan persyaratanjabatan yang terukur secara profesionalbagi PegawaiNegeri Sipil; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan b maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengangkatan Pegau'ai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural di Pemerintah Kabup aten Karanganyar.
Mengingat
:
1. Undang-UndangNomor 13 Tahun 1950 tentangPembentukanDaerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita NegaraRepublik IndonesiaTahun 1950Nomor 12);
2 . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme(LembaranNegaraRepublik Indonesia
Tahun 1999
l{omor 75, TambahanLembaranNegaraltepublik IndonesiaNomor 3 8 51 ) ;
a
-'t .
Undang-Undang Nomcr
8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor
55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3041) sebagaimanatelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Repulrlik Indonesia Tahun 1999 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3890); 4 . Undang-Undang Nomor
l0
Tahun 2004 tentang Pembentukan
(LembaranNegara ltepublik Indonesia PeraturanPerundang-Undangan l'ahtrn 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesiaJ.Iomor4389);
5 . Undang-UnCangNomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah'"rn 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nornor l'2 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembalan Negara Republik Indonesia
Nomcr 4844); 6 . PsraturanPcnierintahNomor 30
'fahun
1980tentangPeraturanDisiplin
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonror 3176): -|
PeraiuranPemerintahNcmor 99 Tahun 2000 terrtangKenaikan Pangkat Pegawai Negeri
Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran irlegara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 llomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4193);
8 . Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Ir.donesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4018) sebagaimanadiubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002
(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran NegaraRepublik IndonesiaNomor 4194); 9 . PeratulanPemerintahNomor 101 Tahun 2000 tentangPendidikandan Pelatihan JabatanPegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 4019);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan,Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Leurbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, TambahanLembuan Negara Pepublik IndonesiaNomor 4263); 1l. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 46.A Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural PegawaiNegeri Sipil.
DenganPersetujuan Bersama t DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR dan BUPATI KARANGANYAR MEMUTUSKAN: Menetapkan
PERATURAN DAERAH I.ENTANG PENGANGKATA].I PEGAWAI NEGERISIPIL DALAM JABATAN STITUKTUI{ALDI PEMI]RIN'I'AI_I KABLIPATENKARANGANYAR. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam PeraturanDaerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalahKabupatenKaranganyar; 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan PerangkatDaerah sebagaiunsur penyelenggaraPemerintahanDaerah KabupatenKaranganyar; 3. Bupati adalahBupati Karanganyar; 4. Gubernur zrdalahGubernur Jawa Tengah; 5. Dervan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalahDewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenKaranganyar; 6. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kabupaten Karanganyar; 7. Eselon adalahtingkatanjabatan struktural; 8. Kornpetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorangPegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan,keahlian dan sikap perilaku y ang diperlukan dalam pelaksanaantugasj abatarrnya, sehingga pegawai negeri sipil tersebut dapat melaksarrakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien serta memahami visi dan misi pembangunandaerah Kabupaten Karanganyar;
) 9. Kompetensi Dasar adalah kompetensiyang wajib dimiliki oleh setiap pejabat struktural; i0. Kornpetensi Bidang adalah kompetensi yang diperlukan oleh setiap pejabat struktural sesuai dengan tanggungjawabnya;
bidang pekerjaan yang menjadi
i l Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggungia-wab,wewenang dan hak seorangpegau,ainegeri sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasipada pcrangkat organisasi daerah; 12. StandarKompetensi JabatanStruktural adalah persyaratankompetensi minimal yang harus dimiliki seorangPegawaiNegeri Sipil Pemerintah KabupatenKaranganyar dalam pelaksanaantugasjabatan struktural; 13. Uraian Tugas adalah suatu paparan atas semua tugas jabatan yang merupakan tugas pokok yang dilakukan oleh pemegangiabatan dalam memprosesbahankerja menjadi hasil kerja dalam kondisi tertentu; 14.PejabatPernbinaKepegawaianDaerahadalahBupati Karanganyar. 15.AssessmentCenter adalahsuatuproseduruntuk mengukurpengetahuan, keahliandan kemampuandenganmempergunakansejumlahinstrumen; adalah tim yarlg bersifat independen ),ang memiliki kualifikasi dan kompetensi untuk melaksanakan pengukuran dan penilaiankompetensijabatan struktural.
16. Tirn Ahli
BAB II PENGANGKATAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM DAN DARI JABATAN STRUKTURAI,
Pasal2 Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat menduduki jabatan struktural harusmemenuhipersyaratansebagaiberikut: a. berstatuspegawai negeri sipil; b. serendah-rendahnyamenduduki pangkat 1 (satu) tingkat dibawah jenjang pangkat yang diterrtukan; c. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan; d. semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang.kurangnyabernilai baik dalam 2 (dua) tairun terakhir; e. memiliki kompetensiiabatanyang diperlukan;dan f.
I
sehatjasmani dan rohani.
Pasal3 Disamping persyaratan sebagaimanadimaksud dalam pasal 3 pejabat Pembina Kepegawaianperlu memperhatikansenioritas dalam kepangkatan, usia,pencidikandan pelatihanjabatan,dan pengalamanyang climiliki.
Pasal4 (1) PegarvaiNegeri Sipil yang diangkat dalam dan dari jabatanstruktural eselon II dan III harus mengikuti dan lulus dalam pengukuran dan penilaian uji kompetensidasardan bidang. (2) PegarvaiNegeri Sipil yang diangkat dalam dan dari jabatan struktural hmus rnengikuti dan lulus pendidikan serta pelatihan kepemimpinan scsuaidcngan tingkat jabatan struktural yang dite.ntukan. (3) PegawaiNegeri sipil yang diangkat dalam dan dari jabatan struktural belum mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sesuai dengan tingkat jabatan struktural waiio mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan selambat-lambatnyal2 (dua belas)bulan sejakyang bersangkutandilantik. (4) PengangkatanPegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural ditetapkandenganKeputusanBupati. (5) PengangkatanPegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon II ditetapkan dengan Keputnsan Bupati setelah berkonsultasi secaratertuiis denganGubenur. (6) Pegawai Negeri Sipil yang diangka.idalam jabatan struktural wajib dilantik dan mengucapkansumpah/janji dihadapan tsupati atau pejabat yang ditunjuk. (7) Pegawai Negeri sipil yang menduduki jabatan struktural tidak dapat menduduki jabatan rangkap dengan jabatan struktural maupun jabatan fungsionallainnya.
I}AB III PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM DAN DARI JABATAN STRUKTURAL Pasal5 (1) Dalam rangka memperiuas pengalaman, kenrampuan, pemahanran daerah dan kepentingan instansi perlu diselenggarakan perpindahan tugas dan/a"tauperpindahanrvilayah kerja. (2) Secaranormal perpindahan tugas dan/atauperpindahan wilayah kerja, dapat dilakukan dalam waktu antara2 (dua) sampai 5 (lima) tahun seiak seseorangdi angkat dalanrj abatanstruktural.
(3) Pemi,rdahan Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural ditetapkandenganKeputusanBupati. (4) Pemindahan Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon II ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah berkonsultasi secaratertulis denganGubernur.
BAB IV PEMI}ERHENTIANPEGAWAI NEGBRTSIPTLDAIII .IAI}ATAN STRUKTURAL Pasal6 (l) PegawaiNegeri Sipil diberhentikan dari jabatan struktural karena: a. nrengundurkandiri dari jabatan yang didudukir,ya; b. mencapaibatasusia pensiun; c. diberhentikansebagaiPegawaiNegeri Sipil; d. diangkat dalam jabatan struktural lain ataujabatan fungsional; .:. cuti diluar tanggungan negara, kecuali cuti diluar tanggungan negaraKarenapersalinan; f.tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; g. adanyaperanrpinganorganisasipemerintahCaerah; h. tidak memenuhi persyaratankesehatanjasmani dan rohani; i.hal-hal lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) PerrrberhentianPegawai i.legeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural ditetapkandenganKeputusanBupati. (3) PemberhentianPegawai i\{egeri Sipil dalam dar, dari jabatan struktrual eselon II ditetapkan dengan Keputusan Bupatr setelah berkonsultasi secaratertulis densanGubernur.
BAB V STANDAR KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL Pasal T Standar Kompetensi JabatanStruktural dimaksudkan sebagai : a. Dasar penyusunan dan/atau pengembangan program pendidikan dan pelatihanbagi PegawaiNegeri Sipil. b. Dasar dalam pengangkatan,pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatansesuai dengan kompetensi jabatan pada perangkatorganisasidaerahdi semuaeselon.
Pasal S StandarKompetensi JarbatanStruktural bertujuan untuk: a. Mewujudkan ketepatan pengangkatan,pemindahan dan pemberhentian PegawaiNegeri Sipil dari dan dalamjabatan sesuaidengankompetensi jabatandi semuaeselon. b. Mewu.judkan efisiensi
dan
el'ektivitas
pelaksanaan tugas,
tanggungjawab,PegawaiNegeri Sipil sesuaidengankompetensijabatan sertaoptimalisasikinerja di semuaeselon.
Pasal9 (1) KompetensiIabatanStrukturalPegawaiNegeri Sipil yang harusdimiliki setiap Pegawai Negeri Sipil terdiri dari Kompetensi Dasar dan Kompetensi Bidang. (2) Kompetcnsidasarsebagaimana dinraksudpada ayat(l ) nrcliputi: a. Integritas b. Kepemimpinan c. Perencanaandan Pengorganisasian d. Kerjasama e. Fleksibilitas (3) Kompetensi Bidang sebagaimanadimaksud paclaayat (1), disesuaikan dengan bidang pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya diserahkan kepada satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan clengan mendasarkanpada peraturanperundang-undanganyang berlaku. Basian Pertama Penyr.rsunanStandar Kompetensi Jabatan Struktural Pasal 10 (l) Pemelintah Daerah wajib menyusun standar kompetensi jabatan strukturalyang sesuaidenganuraiantugasjabatan. (2) Dalam menyusun standar kompetensi jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dibentuk rim Analis Kompetensi Jabatan Struktural yang kedudukan, susunan keanggotaan, dan tugasnya ditetapkandenganKeputusanBupati.
tlagian Kedua Pembentukan,Keanggotaan,SusunanDan Tugas Tim Analis Kompetensi Jabatan Struktural Pasal 11 (1) KeanggotaanTim Analis KompetensiJabatanStruktural dibentuk dari unsurSatuanKerja PerangkatDaorah; (2) Masa keanggotaanTim A.nalis Kompetensi Jat,atanStruktural paling lama 3 (tiga) tahun; (3) Syarat keanggotaan T'im Analis Kompetensi Jabatan Struktural sebzgaimanayangdimaksud pada ayat (2) sebagaiberikut : eselonlV; a. mendudukijabatanstrukturalserendah-rendahnya b. pendidrkanserendah-rendahnya strata1 (S1); c. teiah rnengikuti bimbingan teknis danlatau mampu melakukan analisis standar kompetensi jabatan berdasarkanpenilaian pejabat pembina kepegawaian; d. syarat-syarat objektif lain yang ditentukan oleh pejabat pembina kepegawaian, seperti pengalaman dan kemampuan lain yang diperlukandalam tim. (4) Susunan keanggotaanTinl Analis Kompetensi Jabatair Struktural terdrridari: a. SeorarrgKetua merangkapangota; b. SeorangSekretarisrncrangkapanggota; c. Sekurang-kurangnya terdiri atas7 (tujuh) oranganggota. (5) Lfntu< menjamin objektivitas dalam menyusun standar kompetensi .iabalanstruktural,anggotaTim Analis Korlpctensi JabatanStruktural ditetapkandalamjumlah ganjil. (6) Ketua Tirn Analis Kompetensi Jabatan Struktural dapat ditunjuk dari pejabat eselonII yang secarafungsional bertanggungjawab di bidang kepegarvaian,sedangkansekretarisTim Analis Kompetensi Jabatan Struktural dapat ditunjuk serendah-rendahnyadari pejabat eselon IV yang memiliki kemampuan. (7) Tim
Analis
Kompetensi Jabatan Struktural menrpunyai tugas
mengumpulkan, menyusun, menganalisis data dan informasi yang diperlukan dalam rangka menyusun standar kompetensi jab*an strukturalsertamelakukanpengukurankompetensijabatan. (8) Hasil penyusunan sebagaimanadimaksud pada ayat (7) ditetapkan menjadi standarkompetensijabatan struktural oleh Bupati.
Bagian Ifutiga Pengukul'an Dan Penilaian Standar Kompetensi Jabatan Struktural
Pasal 12 (1) PegawaiNegeri Sipil yang diangkat dalam dan dari jabatan struktural harus memenuhi StandarKompetensi Jabatanyang dibutuhkan sesuai ketentuanperaturanperundang-undangan yang bcrlaku.
(2) Untuk mengetahui kompetensi jabatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural sebagaimanadimaksud pada avat (1) maka dilakukan pengukurandan penilaiankompetensijabatan. (3) Pengukurar:,dan penilaian kompetensijabatan pegawai Negeri Sipil dilakukan oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Bapeqakat) melalui Assesmentcenter. (4) Pengukurandan penilaian melalui Assesmentcenter dimaksud pada ayat (3) denganmenggunakanalat tes dan wawanoara. (5) Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) dalam melakukan pengukuran dan penilaian kompetcnsi dasar dan bidang sebagaimanadimaksud pada ayat (3), harus melibatkan tim ahli yang prof'esionaldan independendengankualifikasi da.nkeahliantertentu. (6) Pengukurandan penilaian kompetensidasar dan bidang sebagaimana dirnaksud pada ayat (5) hanya dilakukan untuk menduduki iabatan eselonII dan III. (7) Hasil pengukuran dan penilaian kompetensi jabatan struktural sebagaimanadimaksud pada ayat (6) harus mencantumkan skor darr ranking mulai dari yang tertinggi dan disampaikan kepadapesertayang bersangkutan paling lambat 5 (lima) hari setelah pengukuran dan tembusannyadisampaikankepadaDPRD. (8) Hasil skor dan rangking sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan paling banyak 3 (tiga) kali dari formasi jabatan struktural yang memperolehnilai tertinggi. (9) I{asil
pengukuran dan penilaian kompeterrsi jabatan struktural sebagaimzun dimaksud pada ayat (8), harus dijadikan bahan
pertimbangan bagi Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan unttrk disampaikan kepada Bupati sebagai dasar pengangkatandalam jabatan struktural. (10)
Bupati harus memperhatikan dan mempertimbangkan pegawai Negeri Srpil yang diusulkanberdasarkanhasil sebagaimanadimaksud pada ayat (9), untuk mengangkat pegawai Negeri Sipil yang akan mendrrdukij abatanstruktural.
BAB X KETENTUAN PENUTUP I
Pasal13
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut orenbupatl. t l h
Pasal14 PeraturanDaerahini mulai berlakupadatanggaldiundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya,memerintahkanpengundangan PeraturanDaerah ini dengan penempatannyadalam Lembaran Daerah KabupatenKaranganyar.
Ditetapkan di Karanganyar
pa$atanggal3 Nfur,u^{xa
2-oot
TI KARANGANYAR.
AROT NLr6p9119
Diundangkan di Karan ganyar padatanggal 5 druvpc,u^6ex asDU
KABUPATEN KARANGANYAR,
ruI..J'"EAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2OO8NoMoR ;X;; j-"... : r'
I
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NoMoR.4t. rnnuN 2oo8 TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPI DALAM JABATAN STRUKTURAL DI PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
I. UMUM Dalam pelaksanaanpenyelenggaraanpemerintahanyang bersih dan berwibawa dibutuhkan Pegawai Negaeri Sipil yang berkualitas dan profesional, sehingga dapat rnemberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural lrarus mampu mengeiola kepemerintahan yang baik sehingga dapat mewujudkan visi misi dan tujuan PemerintahDaerah secaramaksimal dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraanmasy kab. Karnganyar. Oleh karena itu dalam pengangkatanjabtan struktural harus memperhatikan prestasi kerja dan kompetensi dibidangnya melalui proses yang sistematik danrn terukur serta obyektifitas disamping persyaratan-' persyaratanlain sesuai dengan peruindang-undanganyang berlaku. Pengaturan Standar l(ompetensi Jabaran Struktural bagi Pemerintah Kabupaten Karanganyar digunakan untuk menentukan tolok ukur profesionalitas efisiensi, efektivitas, dan kemampuan untuk menerapkanvisi dan misi Pemerintah Kabupaten Karanganyar'.Dalam standar kompetensi jabatan ini, mengatur persyaratan-persyaratanyang harus dipenuhi oleh Pegawai Negeri Sipil yang akan menduduki jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten. Kompetensi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi kompetensi dasar dan kompetensi bidang, kompetensi dasar diantaranya seperti integritas, kepemimpinan, perencanaan dan pengorganisasian, kerja samadan fleksibilitas. Sedangkankompetensibidang meliputi kompetensi yang diperlukanpejabat sesuaidenganbidang pekerjaanyang rnenjadi tanggung jawabnya. Untuk memberikan dasar hukum pengangkatan,pemindahan dan pemberhentian dalam jabatan struktural serta standar kompetensi jabatan struktural PNS maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang PengangkatanPegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Di PemerintahKabupatenKaranganyar.
TI. PASAL DEMI PASAL Pasal1 Cukup Jelas Pasal2 Cukup Jelas
Pasal3 Cukup Jelas Pasal4 Cukup Jelas Pasal5 Cukup Jelas Pasal6 CukupJelas Pasal7 CukupJclas Pasal8 CukupJclas Pasal9 Ayat (1) Cukup.lelas Ayat (2) Kompetensi Dasar yarrg digunakan dalam standar kompctensi jabatan struktural meliputi: a. Integritas Bertindak konsisten sesuai dengan nilai-nilai dan kebijak.anorganisasi serta kode etik profesi dengan nrempertahankannorrna-norrna sosial, etika dan organisasi walaupun dalanr keadaan yang sulit untuk melakukannya, sehingga terdapat satu kesatuan antara
kata
dan
perbuatan. Dalam
setiap
keadaan dapat
mengkonrunikasikan maksud, ide serta perasaan secara terbrrka, jujur
dan
langsung. b. Kepemimpinan Tindakan membujuk,meyakinkandan mempengaruhiatau memberikesankepada ora.nglain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau nrendukung rencana kerja unit organisasi. c. Perencanadhdan Pengorganisasian Menyusun rencana kerja dan melakukan tindakan-tindakan tertentu untuk unit kerjanya sendiri dan unit kerja lainnya demi kelancaranpelaksanaantugas. d. Kerjasama Dorongan atau kernampuan unhrk bekerja sama dengan orixxg lain dan menjadi bagian dari suatukelompok dalam melaksanakansuatutugas. e. Fleksibilitas Kemampuan untuk menyesuaikandiri dan bekerja secaraefektif dalam situasi dan kondisi yang berbeda dan dengan berbagai individu atau unit kerja lain, menyesuaikandiri dan bekerja secara efektif artinya menghargai pendapat yang berbedadan dapat menerima dengannrudahperubahandalam organisasi.
Ayat (3) Kompetensi Bidang yang digunakan dalam standar kompetensi jabatan struktural meliputi berorientasi pada pelayanan; berorientasi pada kualitas; berpikir analitis; berpikir konseptual; empati; inisiatif; keahlian teknikal/profesional/manajerial: kesadaran berorganisasi; komitmen terhadap organisasi; komunikasi; kreatif dan inovatif;
mengarahkan/memberikan perintah; manajemen konflik;
membangun
hubungan kerja; ntembangun hubungan keda strategik; menibimbing; memimpin kelompok; memimpin rapat; mencari informasi; mengambil resiko; mengembangkan orang lain; pembelajaranyang berkelanjutan; pendelegasianwewenang; pengambilan keputusan; pengambilan keputusan strategik; pengaturan kerja; pengendalian diri; perbaikan terus menerus; percaya diri; perhatian terhadap keteraturan; proaktif; semangatuntuk berprestasidan tanggapakan pengaruhbudaya. Kompetensi bidang ini disesuaikandeugan bidang pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya diserahkankepada Satuan Kerja PerangkatDasrah masing-masingsesuai denganketentuanperaturanperundang-undanganyang berlaku. Pasal10 Cukup Jelas PasalI I CukupJelas Pasal12 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukupjelas Ayat (4) Alat tes yang dipergunakan yaitu dengan uji kecerdasandan kepribadian. Uji kecerdasanmerupakanpengujian untuk mengetahuikemarr,puan(mental) seseorang dalam berpikir menyeluruh (1'.omprehensif)dan logis (reasoning). Uji kepribadian adalahpengujianuntuk mengukurataumengetahuikepribadianseseorang. Ayat (5) Tim ahli yang profesional dan independen adalah tim yang berpengalaman dan memiliki
kualifikasi kealrlian di bidang tertentu untuk tnembantu melakukan
pengrtaul.r dan penilaian kompetensi jabatan struktural seperti misalnya lembaga konselingdan psikolog. Ayat (6) cukrrpjelas Ayat (7 ) cukup jelas Ayat (B) Skor Cari hasil pengukuran dan penilaian kompetensijabatan struktural berlaku paling lalrna2 (dua) tahun.
