PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKIP ) TAHUN 2015 BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN

Jl. Pembangunan No. 7 Rantau Telp. 0517 – 31052, 31510 Fax. 0517-31052 Rantau Kabupaten Tapin Kode Pos 71111 Email : [email protected]

KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkahdan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga LaporanKinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pemnberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2015 ini dapat tersusun. Penyusunan LKIP ini sebagai implementasi dari Peraturan Presiden Nomor29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. dan secara

substantif

Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Pemerintah

Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

pada

Badan

Kabupaten Tapin ini

merupakan media pertanggung jawaban yang dibuat secara periodik yang berisikan informasi mengenai kinerja Instansi pemerintah untuk mendorong Instansi Pemerintah menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar. Selain itu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKIP) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin Tahun 2015 merupakan evaluasi terhadap berbagai program kerja pada tahun 2015, sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan ataupun kegagalan dari pelaksanaan visi, misi, danstrategi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

i

Kami menyadari bahwa dalam penyunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, maka diharapkan kiranya masukan dan saran – saran untuk hasil yang lebih baik lagi di masa mendatang sehingga amanah yang kita emban dapat dipertanggung jawabkan penuh baik kepada masyarakat , Bangsa dan Negara maupun kepada Tuhan yang Maha Esa. Pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya pada semua pihak yang telah membantu penyelesaian laporan ini.Semoga membawa manfaat dan keberhasilan bagi semua.

Rantau,

Mei 2016

Kepala

NOOR IFANSYAH ,SKM,MS Pembina Tk. I NIP. 19660723 198903 1 012

ii

Halaman DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ……...................………………........……................

i

DAFTAR ISI .............……….…………………………...............................

iii

IKHTISAR EKSEKUTIF…………..…………………………………………..

iv

BAB I :

PENDAHULUAN

1

A. Latar Belakang ……………….…………………………...

1

B. Dasar Hukum...................…………………………………

3

C. Maksud dan Tujuan………………………………………..

4

D. Gambaran Organisasi............................………………..... 5 E. Aspek Strategis Organisasi………………………………..

9

F. Sistematika Laporan………………………………….......... 10 BAB II :

PERENCANAAN KINERJA

12

A. Perencanaan Strategi dan Rencana Kerja......................... 13 B. Rencana Kerja Tahun 2015 ............................................... 23 C. PerjanjianKinerja .............................................................. 27 BAB III :

AKUNTABILITAS KINERJA

30

A. Pencapaian Kinerja Sasaran .......................................... 31 B. Realisasi Anggaran ........................................................ 34 C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015 dengan Target Akhir Renstra ........................................................ 38 D.Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015 dengan Target SPM Tahun 2015 .................................................. 40 BAB IV :

PENUTUP

Lampiran – Lampiran : Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Matriks Renstra 2013 -2017 Perjanjian Kinerja 2015 Laporan Pengawasan Anggaran Definitif Per Kegiatan Laporan Realisasi Anggaran

43

IKHTISAR EKSEKUTIF A. Mekanisme Penyusunan Laporan Kinerja

merupakan bentuk Akuntabilitas dari pelaksanaan

tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Sistematika

Penyajian

Laporan

Kinerja

Badan

Pemberdayaan

Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin berpedoman pada Peraturan

Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Setiap Program dan Kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kinerja atau hasil akhir kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang –undangan yang berlaku .

B. Mekanisme Pengukuran

Visi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin “ Terwujudnya Perempuan Tapin Maju Mandiri Menuju Keluarga Sejahtera “ yang mempunyai makna agar perempuan bisa aktif berperan melaksanakan hak –hak nya sebagai manusia , untuk berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, sosial budaya, pendidikan , kesehatan, politik , dan Hukum dan juga mampu memenuhi kebutuhan hidup secara layak dan wajar , baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Badan

Pemberdayaan

Perempuan

dan

Keluarga

Berencana

Kabupaten Tapin pada Tahun 2015 telah menetapkan 8 ( delapan ) Sasran Strategis , selanjutnya kedelapan sasaran strategis tersebut diukur dengan mengaplikasikan 10 ( sepuluh ) Indikator Kinerja utama Rincian Tingkatan capaian Kinerja Masing –masing Indikator sesudah adanya reviu dan sesuai dengan Rancangan Renstra yang baru dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

Kinerja Utama/

Indikator Kinerja

Tujuan / Sasaran

Utama

(1)

(2)

1 Meningkatnya

Satuan

Target

Realisasi

Capaian (%)

1 Cakupan

Perlindungan

Perempuan

Terhadap

dan

Perempuan

korban

dan Anak

kekerasan

(3)

(4)

(5)

(6)

%

0,85

0,88

103,53

%

0,45

0,50

111,11

anak

yang mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh petugas terlatih

di

dalam

unit

pelayanan terpadu

2 Meningkatnya

1 Rasio Tenaga

Indek

Perempuan

Pemberdayaan

dibanding

Gender ( IPG )

tenaga laki – laki

maka

2 Rasio Jumlah

%

Perempuan

0,001

0,0015

150

0,0004

133,33

0

sebagai pejabat

di

SKPD 3 Rasio Jumlah

%

Perempuan

0,000 3

yang menjabat

di

parlemen 3 Meningkatnya

1 Persentase

Kualitas

Jumlah

Perempuan

Perempuan binaan

%

0,70

0,80

114,29

%

0,65

0,71

109,23

%

5,40

5,58

103,33

yang

mandiri dalam usaha rumahan dan memiliki kreatifitas 4 Meningkatnya

1 Jumlah SKPD

Kapasitas PUG

yang

dalam PPRG

melaksanakan PPRG

5 Meningkatnya

1 Jumlah

Cakupan

Pasangan

Pelayanan KB

Usia subur ( PUS

)yang

ingin ber -KB tidak terpenuhi

(

Unmeet Need )

6 Meningkatnya

1 Rasio Jumlah

Cakupan

Anak

Pelayanan KB

Pasangan

%

4,00

4,05

101,25

%

87,00

87,64

100,74

%

88,75

89,25

100,56

dari

Usia Subur 7 Meningkatnya

1 Persentase

Kesertaan Ber

PUS

KB

aktif ber - Kb

8 Meningkatnya PUS

yang

1 Persentase

anggota

PUS anggota

Poktan ( BKB ,

Poktan

BKL,

ber -KB

BKR,

yang

UPPKS ) yang ber -KB



Ringkasan Capaian Kinerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin : Ikhtisar

Pencapaian

Sasaran

Tahun

2015

sebagaimana

yang

ditetapkan dalam Penetapan Kinerja dan Dokumen Perencanaan Badan Pemberdayaan Perempuan dan keluarga Berencana

Kabupaten Tapin .

Dimana capaian Kinerja Sasaran rata – rata dengan kategori sangat baik . 

Pemanfaatan Laporan Kinerja Untuk :  Bahan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Bagi Pihak Yang Membutuhkan  Penyempurnaan Dokumen Perencanaan Periode Yang akan datang  Penyempurnaan Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang akan datang  Penyempurnaan Berbagai Kebijakan yang di perlukan

BAB I PENDAHULUAN

A.

LATAR BELAKANG Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin, sesuai Peraturan Daerah (PERDA) Nomor : 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, adalah Lembaga Teknis Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan tugas tersendiri dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluargara Berencana. Dalam rangka menyelenggarakan Good Governance yang merupakan

persyaratan

bagi setiap

Instansi Pemerintah

untuk

mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan organisasi serta cita-cita bangsa yang telah disepakati, yakni menetapkan tata cara Pemerintah dan Pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme, dan sesuai dengan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; setiap Instansi Pemerintah untuk menyampaikan Laporan

(Pejabat Eselon II) diminta

Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

kepada Pemerintah Daerah, sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi

pemerintah

untuk

mempertanggungjawabkan

keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan

dan

sasaran

yang

telah

ditetapkan

melalui

alat

pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir anggaran. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungi serta pengelolaan

sumber

daya

dan

pelaksanaan

kebijakan

yang

dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. LKIP juga berperan sebagai alat kendali, dan alat penilai kinerja Instansi, maka dibuatlah LKIP Tahun 2015 Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Tapin, sehingga LKIP ini dapat dijadikan acuan secara transparan guna terciptanya integritas yang tinggi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi serta terwujudnya akuntabilias kinerja organisasi.

lKIP Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kab. Tapin

1

Peraturan Presiden Nomor : 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM ) Tahun 2004 – 2009 menyebutkan bahwa program KB merupakan rangkaian pembangunan Kependudukan dan Keluarga Kecil berkualitas sebagai langkah penting dalam mencapai pembangunan

berkelanjutan . Pembangunan ini

diarahkan sebagai upaya mengendalikan kualitas penduduk melalui terwujudnya keluarga kecil yang berkualitas. Sejalan

dengan

amanat

reformasi

dengan

semangat

desentralisasi otonomi Daerah diharapkan bahwa upaya pelaksanaan pembangunan

Kependudukan

dan

Keluarga

Berencana

dapat

membantu dan mempercepat pembangunan lainnya, diberbagai sektor terkait walaupun dilaksanakan secara bertahap, terencana, terarah, sistimatis dan berkoordinasi sesuai dengan kemampuan sumber daya yang ada. Namun demikian perlu adanya upaya Pemerintah Daerah untuk mensukseskan perempuan

program

dan

pembangunan

keluarga

berencana

dibidang dalam

pemberdayaan

kerangka

jalinan

sinkronisasi dan koordinasi yang dilandasi semangat persatuan dan kesatuan, sehingga suksesnya pembangunan dibidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana dapat memberikan kontribusi untuk suksesnya pembangunan di Kabupaten Tapin.

LKIP Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kab. Tapin

2

B.

Dasar Hukum Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten

Tapin

Tahun 2015 didasarkan :

1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah( Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ; 4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan , Tata Cara

Penyusunan

,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Rencana

Pelaksanaan Pembangunan daerah ; 5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ; 6) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja , Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ; 7) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;


3

C. Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin Tahun 2015 adalah : a. Sebagai bentuk pertanggung jawaban tertulis atas kinerja Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin kepada Bupati Tapin sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2015; b. Memberikan gambaran dan informasi atas capaian pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Tapin; c. Memberikan gambaran mengenai tingkat keberhasilan dan/atau tingkat kegagalan capaian kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan Pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan keluarga Berencana:

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin Tahun 2015 adalah :

1. Memberikan Informasi Kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya di capai; 2. Sebagai Upaya Perbaikan berkesinambungan bagi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten tapin untuk meningkatkan kinerjanya;


4

D. Gambaran Organisasi 1. Tugas Pokok dan Fungsi Tugas Pokok Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin sebagai Lembaga Daerah yang merupakan unsur pendukung Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan kebijakan daerah di Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kab Tapin No 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin ,dimana tugas pokok Badan Pemberdayaan Perempuan dan Melaksanakan

Keluarga

urusan

Berencana

Pemberdayaan

Kabupaten Tapin adalah Perempuan

dan

Keluarga

Berencana berdasarkan azas otonomi serta melaksanakan tugas –tugas lain yang diberikan oleh Bupati. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi: a. Menetapkan Kebijakan teknis dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sesuai yang diharapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan Perundang –undangan yang berlaku ; b. Menetapkan Program Kerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sesuai dengan kebijakan teknis Badan; c. Mengkoordinasikan

Pelaksanaan

Kegiatan

Pembinaan

teknis

serta

Pengawasan dan Pengendalian penanganan masalah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak; d. Melaksanakan Koordinasi, Pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan Bidang Pengarusutamaan gender dan Perlindungan anak; e. Melaksanakan koordinasi , Pembinaan dan Merumuskan bimbingan dan petunjuk teknis peningkatan sumber daya dan kualitas hidup perempuan dalam keluarga dan masyarakat; f. Melaksanakan

Koordinasi

,

pembinaan

dan

Pengendalian

Penyelenggaraan kegiatan Pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera; g. Melaksanakan

Pelayanan

administrasi

dan

Pengelolaan

Kegiatan

Kesekretariatan ; h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.


5

2. Struktur Organisasi Dasar Hukum Pembentukan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana yaitu : Peraturan Daerah (PERDA) Nomor : 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin. Struktur organisasi merupakan kerangka yang terdiri dari satuan-satuan organisasi yang merupakan tata kerja kelompok orang secara teratur, berkesinambungan dan bersifat formal dan adanya perwujudkan hubungan fungsi, wewenang serta tanggung jawab baik sebagai pemimpin maupun sabagai bawahan dalam melaksanakan tugasnya untuk tujuan organisasi yaitu terdiri dari : 

Kepala Badan



Sekretaris  Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian  Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan  Kepala Sub Bagian Keuangan



Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan  Kepala Sub Bidang Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan anak  Kepala Sub Bidang Peningkatan Sumber Daya dan Kualitas Hidup Perempuan



Kepala Bidang Keluarga Berencana  Kepala Sub Bidang Pelayanan Kontrasepsi  Kepala Sub Bidang Bina Institusi, Peran serta, Advokasi serta Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)



Kepala Bidang Keluarga Sejahtera  Kepala

Sub

Bidang

Pengembangan

Ketahanan

Keluarga  Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Ekonumi Keluarga 

Kepala Bidang Pendataan dan Evaluasi  Kepala Sub Bidang Analisa dan Pengelolaan Data  Kepala Sub Bidang Informasi dan Sosialisasi Data



Unit

pelaksana

teknis

terdiri

dari

kelompok

jabatan

fungsional


6

Selanjutnya agar mendapatkan gambaran yang lebih jelas , tentang Struktur

Badan Pemberdaayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Kabupaten Tapin , maka dapat di lihat Bagan Struktur Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin sebagai berikut :


7

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB KAB. TAPIN

KEPALA Noor Ifansyah,SKM,MS NIP.19660723 198903 1 012

SEKRETARIAT Hj. Fauziah, S.Sos,M.AP NIP.19660107 198703 2 008

POKJAFUNG

SUB BAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN Zainab NIP. 19680824 199003 2 008

BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Hj. Lailian Noor, S.Sos NIP.19640110 198603 2 018

SUB BIDANG PENGARUSUTAMAAN GENDER & PERLINDUNGAN ANAK Fitria Mutiara Tiningrum, SE NIP. 19730224 200501 2 001

SUB BIDANG PENINGKATAN SUMBER DAYA & KUALITAS HIDUP PEREMPUAN Ni’mah Azizah, S. Ag NIP. 19770723 200701 2013

SUB BAGIAN PROGRAM & PELAPORAN Mayasari.SE NIP. 19820525 201001 2 023

SUB BAG KEUANGAN Hj. Rusmaini Indrayani, S.Sos NIP. 19650331 198502 2 001

BIDANG PENDATAAN & EVALUASI Ir. Hidayat NIP. 19610714 1999203 1 003

BIDANG KELUARGA BERENCANA Sadiyem, S.Sos, M.AP NIP. 19670526 198902 2 002

BIDANG KELUARGA SEJAHATERA Meriyati Herliana, SKM NIP. 19640219 198712 2 002

SUB BIDANG PELAYANAN KONTRASEPSI

SUB BIDANG PENGEMBANGAN KETAHANAN KELUARGA Maryono,Spd,Msi NIP. 19660607199603 1 004

SUB BIDANG ANALISA & PENGOLAHAAN DATA H. M. Yusrri NIP. 19590316 198401 1 001

SUB BIDANG PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA Ary Pramono,SH NIP. 19831013 20090 1 001

SUB BIDANG INFORMASI & SOSIALISASI DATA Ir. Maria NIP. 19650512 199503 2 001

SUB BIDANG BINA INSTITUSI, PERANSERTA, ADVOKASI serta KOMUNIKASI, INFORMASI & EDUKASI (KIE) Fatmawati Masfah NIP.19580922 198011 2 005

UPT

. lKIP Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kab. Tapin

8

E. Aspek Strategis (Data Kepegawaian)

Potensi

Badan

Pemberdayaan

Perempuan

dan

Keluarga

Berencana Kabupaten Tapin dengan Sumber Daya Manusia

Jumlah

pegawai Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin sebanyak 56 orang yang terdiri dari :

Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Jenis Pendidikan pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin

No

Jenis Pendidikan

Satuan

Jumlah

1

S2

Orang

5

2

S1

Orang

25

3

D3

Orang

3

4

SLTA

Orang

23

Jumlah

56

Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin

No

Pangkat/Gol

Satuan

Jumlah

1.

Pembina Tingkat I (IV/b)

Orang

2

2.

Pembina (IV/a)

Orang

9

3.

Penata Tingkat I (III/d)

Orang

13

4.

Penata (III/c)

Orang

10

5.

Penata Muda Tingkat I (III/b)

Orang

12

6.

Penata Muda (III/a)

Orang

4

lKIP Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kab. Tapin

9

7 Pengatur (II/d)

Orang

2

Pengatur Muda (II/a)

Orang

4

Jumlah

Orang

56

8.

Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Jabatan pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin No

Jabatan

Satuan

Jumlah

1

Eselon II

Orang

1

2

Eselon III

Orang

5

3

Eselon IV

Orang

10

4

Staf

Orang

40

Jumlah

Orang

56

F.Sistematika Laporan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini memberikan Penjelasan

mengenai

Pertanggung

Jawaban

Kinerja

Badan

Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin dalam

mencapai

tujuan

/

sasaran

Strategis

selama

tahun

2015.Selanjutnya Capaian kinerja tahun 2015 dibandingkan dengan rencana kerja tahun sebelumnya sebagai tolak ukur keberhasilan Badan pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin. Untuk memudahkan pemahaman maka penyajian Laporan Kinerja Instansi pemerintah Badan Pemberdayaan Perempuan dan keluarga Berencana dengan sistematika Penyajian sebagai berikut : Bab I

Pendahuluan Bab

ini

organisasi, strategis

akan

menyajikan

dengan organisasi

penjelasan

penekanan serta

umum

kepada

aspek

permasalahan

utama

(strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.


10

Bab II

Perencanaan Kinerja Bab

ini

akan

menguraikan

ringkasan/ikhtisar

perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan. Bab III

Akuntabilitas Kinerja A. Capaian Kinerja Organisasi Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis

organisasi

sesuai

dengan

hasil

pengukuran kinerja organisasi. B. Realisasi Anggaran Pada sub bab ini menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja. Bab IV

Penutup Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran : 1) Perjanjian Kinerja 2) Lain –lain yang dianggap perlu


11

BAB II PERENCANAAN KINERJA Penetapan Kinerja merupakan tekat dan janji Rencana Kinerja Tahunan (RENJA) sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiaya dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan agar lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan yang tidak terarah. Sebagai lembaga teknis yang menyelenggarakan kewenangan pemerintah Kabupaten Tapin dalam bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai Rencana Strategis yang telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati Tapin. Renstra Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin 2013 -2017 merupakan dokumen perencanaan strategis untuk memberikan gambaran dan arahan kebijakan dan strategi pembangunan pada tahun 2013 -2017 sebagai tolok ukur dan alat bantu dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin. Dokumen ini berfungsi untuk menuntut segenap penyelenggara kegiatan di lingkungan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Kabupaten Tapin untuk secara konsisten melaksanakan

program/kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi yang diemban dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana . Rencana Strategis ini berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu untuk tahun 2013 – 2017 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada. Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin yang mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran serta cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut akan diuraikan dalam bab ini. Selanjutnya sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2015 akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja (Performance Plan) 2015.


12

A. RENCANA STRATEGI DAN RENCANA KINERJA  Visi Terwujudnya

Perempuan

Tapin

Maju

Mandiri

Menuju

Keluarga

Sejahtera Adapun Maknanya sebagai berikut : 

Perempuan Tapin Maju Mandiri adalah kondisi bagi perempuan untuk aktif berperan melaksanakan hak –haknya sebagai manusia, untuk mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, sosial budaya, pendidikan,kesehatan,politik, hukum, pertahanan dan keamanan nasional ( hankamnas), serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.



Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan hidup secara layak dan wajar , baik secara rohani , jasmani maupun sosial.

 Misi 1. Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui : -

Menghilangkan

pembekuan

subordinasi,marginalisasi

dan

peran,

beban

kekerasan

ganda, terhadap

perempuan maupun laki –laki -

Menghilangkan diskriminasi antara perempuan dan laki – laki ,dan memiliki akses, kesempatan berpartisipasi dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan

-

Meningkatkan Pemenuhan hak – hak perempuan dan lansia

-

Menjamin Pertumbuhan anak dan perkembangan dengan wajar, baik secara rohani maupun jasmani

-

Dibentuknya Pusat pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak ( P2TP2A) sebagai fasilitasi BPPKB bagi perempuan dan anak yang mempunyai masalah hukum

-

Dibentuknya Focal point PUG di kabupaten Tapin


13

2. Mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera melalui : -

Menurunkan angka kelahiran

-

Meningkatkan kesertaan ber – KB

-

Meningkatkan pembinaan peserta KB aktif

-

Meningkatkan Peran serta masyarakat dalam pelayanan KB dan kesehatan Reproduksi yang mandiri

3. Mewujudkan Ketahanan Keluarga dan Kemandirian dalam ber – KB melalui : -

Meningkatkan pembinaan ketahanan keluarga melalui kelompok Bina Keluarga

-

Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembinaan kelompok Bina keluarga

-

Meningkatkan pembinaan ketahanan ekonomi keluarga melalui kegiatan usaha ekonomi produktif berupa usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera

-

Meningkatkan

tumbuh

kembang

kelompok

usaha

peningkatan pnendapatan keluarga sejahtera

4. Mewujudkan

pengendalian

kependudukan

yang

terencana

melalui : -

Pembuatan rencana induk Pembangunan kependudukan

-

Meningkatkan penyediaan data dan informasi program kependudukan dan keluarga berencana yang terpercaya, valid dan akurat

-

Meningkatkan

sosialisasi

dan

Desiminasi

dampak

permasalahan kependudukan terhadap pembangunan ekonomi , sosial, kesehatan , pendidikan , ketahanan pangan, keamanan dan lingkungan -

Meningkatkan informasi

keterampilan

program

pengelolaan

kependudukan

dan

data

dan

keluarga

berencana


14

 TUJUAN Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka wakti 1 (satu ) tahun sampai dengan 5 (lima ) tahun . Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi serta didasarkan pada isu – isu dan analisis strategis. Adapun Tujuan nya dalah sebagai berikut : 1) Meningkatkan Perlindungan Terhadap Perempuan dan anak 2) Meningkatkan Indek Pemberdayaan Gender ( IPG ) 3) Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan 4) Meningkatkan Kapasitas PUG dalam PPRG 5) Meningkatkan Pengendalian Jumlah angka kelahiran 6) Meningkatkan PUS anggota Poktan ( BKB , BKL, BKR,UPPKS ) yang ber –KB 7) Meningkatkan Cakupan Pelayanan KB 8) Meningkatkan Kesertaan ber –KB

Tabel 2.1. Matriks Hubungan Antara Visi, Misi dan Tujuan

Visi

Misi

Tujuan

Indikator Cakupan Perempuan dan anak

Meningkatkan

korban kekerasan yang

Perlindungan

mendapatkan penanganan

terhadap

pengaduan oleh petugas terlatih

perempuan dan

di dalam unit pelayanan terpadu

anak

Meningkatkan

Terwujudnya

Pemberdayaan

Meningkatkan

Rasio Tenaga Perempuan di

Perempuan dan

Indek

banding Tenaga laki -laki

Perlindungan

Pemberdayaan

Anak

Gender

Perempuan Tapin Maju Mandiri

Meningkatkan

Persentase Jumlah Perempuan

Menuju

Kualitas Hidup

Binaan

Keluarga

Perempuan

Sejahtera

Meningkatkan

Jumlah SKPD yang

Kapasitas PUG

melaksanakan PPRG

dalam PPRG


15

Mewujudkan

Meningkatkan

Rasio Jumlah Anak dari

Keluarga kecil

Pengendalian

Pasangan Usia subur

bahagia dan

Jumlah angka

Sejahtera

kelahiran

Mewujudkan

Meningkatkan

Persentase PUS anggota

Ketahanan

PUS anggota

Poktan yang ber -KB

Keluarga dan

Poktan ( BKB,

Kemandirian

BKL,BKR,

dalam ber – KB


Meningkatkan

Jumlah Pasangan Usia Subur (

Cakupan

PUS ) yang ingin ber –Kbtidak

Pelayanan KB

terpenuhi ( Unmeet Need )

Kependudukan

Meningkatkan

Persentase PUS yang aktif ber -

yang terencana

Kesertaan ber -

KB

Mewujudkan Pengendalian

KB

 SASARAN

Sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin dalam kurun waktu 5 ( lima ) tahun ( 2013 -2017 ), dapat dirumuskan yaitu : 1.

Sasaran - 1 adalah Meningkatnya PerlindungTerhadap Perempuan dan anak .  Indikator Sasaran ini adalah : Cakupan Perempuan dan Anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan Pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu.  Program dan Kegiatan Yang mendukung sasaran ini adalah : a.

Program penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak -

Pengembangan P2TP2A

-

Pengarusutamaan Hak Anak


16

-

Sosialisasi Dampak Pornografi dan Pornoaksi serta Bahaya Pernikahan Dini Bagi Anak

-

Sosialisasi dan Pembentukan Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang ( TPPO)

b.

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan perlindungan Perempuan -

Sosialisasi dan Fasilitasi Pembentukan Kelompok KDRT

2.

Sasaran – 2 adalah Meningkatnya Indek Pemberdayaan Gender ( IPG )  Indikator sasaran Ini adalah : Rasio Tenaga Perempuan di banding tenaga laki –laki Rasio Jumlah Perempuan sebagai pejabat di SKPD Rasio Jumlah Perempuan yang menjabat di parlemen  Program dan Kegiatan Yang mendukung sasaran ini adalah : a. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan -

Seminar Pengembangan Kepribadian dalam rangka Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan

-

Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan

b. Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan -

3.

Peningkatan Kreativitas Perempuan

Sasaran – 3 adalah Meningkatnya Kualitas Perempuan  Indikator Sasaran ini adalah : Persentase Jumlah Perempuan binaan yang mandiri dalam usaha rumahan dan memiliki Kreatifitas  Program dan Kegiatan Yang mendukung Sasaran ini : a. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan -

Pembinaan Desa Percontohan

-

Pembinaan Gerakan Sayang Ibu ( GSI )

-

Pembinaan Desa P2WKSS


17

b.Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan -

Pembinaan Kelompok PIK Keluarga di desa Binaan PKK

-

Pembinaan

Model

Desa

Prima

(

Perempuan

Indonesia Maju Mandiri ) -

Pelatihan Dasa Wisma

-

Latihan Pengelolaan Program dan penyuluhan PKK

-

Pelatihan Tim Pengerak Ketua Kelompok –kelompok PKK

c. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan -

Pangelaran Hasil Karya Perempuan

4. Sasaran - 4 adalah Meningkatnya Kapasitas PUG dalam PPRG  Indikator Sasaran ini adalah : Jumlah SKPD yang Melaksanakan PPRG  Program dan Kegiatan yang mendukung Sasaran ini : a.Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak -

Operasional Pokja PUG

5. Sasaran – 5 adalah Meningkatnya Cakupan Pelayanan KB  Indikator Sasaran ini adalah : Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS ) yang ingin ber -KB tidak terpenuhi ( Unmeet Need )  Program yang Mendukung Sasaran ini : a. Program Keluarga Berencana -

Penyuluhan Komunikasi Informasi dan edukasi

-

Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu

6. Sasaran – 6 adalah Meningkatnya Pengendalian Jumlah Angka Kelahiran  Indikator Sasaran ini adalah : Rasio Jumlah anak dari Pasangan Usia subur


18

 Program yang Mendukung Sasaran ini : a.Program pelayanan kontrasepsi - Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB - Pelayanan KB Medis Operasi 7. Sasaran – 7 adalah Meningkatnya Kesertaan Ber – KB  Indikator Sasaran ini adalah : Persentase PUS yang aktif ber –KB  Program yang Mendukung Sasaran ini : a. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri - Penilaian dan Lomba Institusi Masyarakat Pedesaan IMP Berprestasi - Pembinaan PPKBD dan Sub PPKBD - Penilaian KB Lestari dan IUD Teladan - Operasional Kelompok Masyarakat Peduli KB - Bhakti KB Manunggal TNI KB Kes dan Bhakti PKK KB Kes 8. Sasaran – 8 adalah Meningkatnya PUS anggota Poktan ( BKB , BKL, BKR , UPPKS ) yang Ber –KB  Indikator Sasaran ini adalah : Persentase PUS anggota Poktan yang ber –KB  Program yang Mendukung Sasaran ini : a. Program pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga - Operasional, Pembinaan dan Pelatihan Kader BKL - Lomba Kelompok BKL - Operasional

dan

Pembinaan

kelompok

Bina

Keluarga Balita (BKB) - Lomba Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) - Lomba Kader Bina Keluarga Balita (BKB) - Operasional Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Remaja - Lomba kelompok BKR - Operasional

dan

Pembinaan

Poktan

(

BKB,BKL,BKR,UPPKS)


19

 PROGRAM DAN KEGIATAN

Berbagai Program danKegiatan yang mendukung Kinerja badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut : 1. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan dengan sub Kegiatan : a. Pembinaan Desa Percontohan b. Seminar

pengembangan

kepribadian

dalam

rangka

Peningkatan kualitas Hidup Perempuan c. Pembinaan GSI (Gerakan Sayang Ibu) d. Pembinaan Desa P2WKSS 2. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak dengan sub Kegiatan : a. Pengembangan P2TP2A b. Peningkatan

Kualitas

SDM

dalam

Rintisan

Menuju

Kabupaten Layak Anak c. Pembinaan Forum Anak Daerah Kabupaten dan Kecamatan d. Pembuatan data terpilah Anak dan Perempuan e. Sosialisasi Dampak Pornografi dan Pornoaksi serta Bahaya Pernikahan dini Bagi Anak f. Sosialisasi dan Pembentukan Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO ) g. Operasional Pokja PUG h. Pengarusutamaan Hak Anak 3. Program

Peningkatan

Kualitas

Hidup

dan

Perlindungan

Perempuan dengan Sub kegiatan : a. Pembinaan Kelompok PIK Keluarga di Desa Binaan PKK b. Pembinaan kelompok Model Desa Prima (Perempuan Indonesia Maju Mandiri) c. Pelatihan Dasa Wisma d. Latihan

Pengelolaan

Program

dan

Penyuluhan

PKK

(LP3PKK) e. Pelatihan Tim Penggerak Ketua Kelompok-Kelompok PKK (TP3PKK) f. Sosialisasi dean Fasilitasi Pembentukan Kelompok KDRT g. Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan


20

4. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan dengan sub kegiatan : a. Pembinaan Organisasi Perempuan (Peringatan Hari Ibu) b. Pagelaran hasil karya perempuan c. Peningkatan Kapasitas SDM Perempuan di Bidang Baca Al Qur’an d. Peningkatan Kreativitas perempuan e. Permbinaan Organisasi Perempuan (Peringatan Hari Kartini) f. Peringatan Maulid,Isra Mi’raj dan Buka Puasa 5. Program Keluarga Berencana dengan sub Kegiatan : a. Penyuluhan Komunikasi Informasi dan Edukasi b. Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individ c. Program

Pembangunan Kependudukan dan Keluarga

Berencana (KKB) DAK

6. Program pelayanan kontrasepsi dengan sub kegiatan : a. Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB b. Pelayanan KB Medis Operasi

7. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB / KR yang mandiri dengan sub kegiatan : a. Penilaian PKB/PlKB Berprestasi b. Pembinaan dan Lomba Institusi Masyarakat Pedesaan IMP Berprestasi c. Tapin Expo 2015 d. Pembinaan PPKBD dan Sub PPKBD e. Penilaian KB Lestari dan IUD Teladan f. Mengikuti Kegiatan jambore PKB/PLKB TK Propinsi dan Nasional g. Operasional Masyarakat Peduli KB 8. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR dengan sub kegiatan : a. Lomba kelompok PIK Remaja b. Jambore dan ajang kreativitas PIK – Remaja c. Pelatihan budi pekerti, moral agama dan sopan santun dalam keluarga bagi remaja d. Orientasi/pelatihan bagi remaja pengurus PIK remaja e. Pembinaan Pusat Informasi dan Konsultasi Remaja


21

9. Program Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera dengan sub kegiatan : a. Operasional dan Pelatihan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera 10. Program pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dengan sub kegiatan : a. Bhakti Manunggal TNI KB Kes, dan Bhakti PKK KB Kes b. Pelatihan dan Pembinaan Kelompok UPPKS c. Lomba Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) d. Pemantapan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) e. Gelar Produk Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) pada Momen KB f. Operasional Pembinaan dan pelatihan kader BKL g. Lomba kelompok BKL h. Operasional dan Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) i.

Lomba kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)

j.

Lomba kader Bina Keluarga Balita (BKB)

k. Peningkatan

kerampilan

Pemanpaatan Alat

Permainan

Edukatif (APE) l.

Pengembangan Kapasitas ketahanan keluarga

m. Lomba kelompok BKR n. Peringatan Harganas Tingkat Kabupaten/Propinsi o. Lomba kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) p. Jambore Temu Kader Tingkat Propinsi dan Nasional q. Lomba Keluarga Hamonis dan Sejahtera r. Peringatan Hari Kesatuan Gerakan PKK s. Pembinaan dan Kemah Bhakti Saka Kencana t. Operasional Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Remaja ( BKR ) 11. Program Peyediaan Data dan Informasi Kependudukan dan KB dengan sub kegiatan : a. Pembuatan Analisa dan Evaluasi Kependudukan dan KB b. Pelatihan tenaga dan pengelola data KKB tingkat Kecamatan dan Desa c. Pendataan Keluarga dan Pemutahiran data Keluarga (MDK)


22

d. Fasilitasi dan Pembinaan Pelajar dan Mahasiswa Peduli Kependudukan

B.

RENCANA KERJA TAHUN 2015

Adapun Rencana Kerja tahun 2015 pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin sesuai dengan Rancangan Perubahan Renstra dan sesuai dengan Indikator Kinerja Utama setelah reviu adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4. Rencana Kerja Tahun 2015 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin

no

1

Tujuan

sasaran

indikator

Meningkatkan

Meningkatnya

Cakupan

Perlindungan

Perlindungan

Perempuan dan

Terhadap

Terhadap

Anak korban

Perempuan dan

Perempuan dan

kekerasan yang

Anak

Anak

mendapatkan

Target

0,85%

penanganan Pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu

2

Meningkatkan

Meningkatnya

Rasio Tenaga

Indek

Indek

Perempuan di

Pemberdayaan

Pemberdayaan

banding tenaga laki -

Gender ( IPG )

Gender ( IPG )

laki

Rasio Jumlah

0,45%

0,0010%

Perempuan sebagai pejabat di SKPD

Rasio Jumlah

0,0003%

Perempuan yang menjabat di


23

parlemen

3

Meningkatkan

Meningkatnya

Persentase Jumlah

Kualitas

Kualitas

Perempuan binaan

Perempuan

Perempuan

yang mandiri dalam

0,70%

usaha rumahan dan memiliki Kreatifitas

4

5

Meningkatkan

Meningkatnya

Jumlah SKPD yang

Kapasitas PUG

Kapasitas PUG

Melaksanakan

dalam PPRG

dalam PPRG

PPRG

Meningkatkan

Meningkatnya

Jumlah Pasangan

Cakupan

Cakupan

Usia Subur (PUS )

Pelayanan KB

Pelayanan KB

yang ingin ber -KB

0,65%

5,40%

tidak terpenuhi ( Unmeet Need )

6

7

8

eningkatkan

Meningkatnya

Rasio Jumlah anak

Pengendalian

Pengendalian

dari Pasangan Usia

Jumlah Angka

Jumlah Angka

subur

Kelahiran

Kelahiran

Meningkatkan

Meningkatnya

Persentase PUS

Kesertaan Ber –

Kesertaan Ber -

yang aktif ber -KB

KB

KB

Meningkatkan

Meningkatnya

Persentase PUS

PUS anggota

PUS anggota

anggota Poktan

Poktan ( BKB ,

Poktan ( BKB ,

yang ber -KB

BKL , BKR,

BKL, BKR ,

UPPKS ) yang

UPPKS ) yang

ber KB

Ber -KB


4,00%

87,00%

88,75%

24

Tabel Perbandingan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Sebelum dan Sesudah Reviu

Sebelum Reviu

Sesudah Reviu

Sasaran

Indikator

Sasaran

Indikator

Strategis

Kinerja Utama

Strategis

Kinerja Utama

Meningkatnya

Jumlah Perempuan

Meningkatnya

Cakupan

Kualitas

yang aktif sebagai

Perlindungan

perempuan dan

Perempuan

pengurus di kelompok

Terhadap Perempuan

anak korban

Kegiatan

dan Anak

kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu

Meningkatnya

Jumlah Kasus

Meningkatnya Indek

Rasio Tenaga

Perlindungan

Kekerasan Terhadap

Pemberdayaan

Perempuan di

Terhadap

Anak dan Perempuan

Gender ( IPG )

banding tenaga

Perempuan dan

yang selesai ditangani

laki -laki

Anak

Rasio Jumlah Perempuan sebagai Pejabat di SKPD

Rasio Jumlah Perempuan yang menjabat di Parlemen

Menurunnya

Jumlah Bayi yang

Meningkatnya

Persentase

angka kelahiran

dilahirkan

Kualitas Perempuan

Jumlah Perempuan Binaan Yang Mandiri dalam usaha rumahan dan memiliki


25

Kreatifitas

Meningkatnya

Jumlah PUS yang Aktif

Meningkatnya

Jumlah SKPD

Kesertaan ber -

Ber - KB

Kapasitas PUG dalam

yang

PPRG

Melaksanakan

KB

PPRG

Menurunnya

Jumlah Anak dalam

Meningkatnya

Jumlah

Jumlah Anak

Keluarga

Cakupan Pelayanan

Pasangan Usia

KB

Subur ( PUS )

dalam Keluarga

yang Ingin Ber kB tidak terpenuhi

Menurunnya

Jumlah Keluarga Ps dan

Meningkatnya

Rasio Jumlah

Jumlah Keluarga

KS I

Pengendalian Jumlah

Anak dari

Angka Kelahiran

Pasangan Usia

Pra sejahtera dan Sejahtera 1

Subur

Tersedianya

Jumlah Keluarga yang

Meningkatnya

Persentase

Data dan

terdata

Kesertaan Ber - Kb

PUS yang aktif

Informasi KKB


ber - KB

Meningkatnya PUS

Persentase

anggota Poktan ( BKB

PUS anggota

, BKL , BKR , UPPKS

Poktan yang

) yang ber -KB

ber -KB

26

C.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Di mana Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKIP ) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana yang semestinya mengacu pada Perjanjian Kinerja Tahun 2015 yang telah dibuat untuk melaksanakan kegiatan , Program, dan sasaran di tahun 2015 menjadi tumpuan

bagi

Badan

Pemberdayaan

Perempuan

dan

Keluarga

Berencana Kabupaten Tapin untuk mewujudkan kinerja Output dan Outcomen yang di tetapkan dalam perjajian kinerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja , Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Namun setelah adanya reviu atas Indikator Kinerja Utama yang baru maka Perjanjian Kinerja Tahun 2015 tidak dijadikan sebagai tolak ukur Akuntabilitas Kinerja , Di mana Indikator Kinerja Utama yang baru sudah tertuang d] i dalam Rancangan Renstra Perubahan Tahun 2013 2017 dan Penetapan Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Tahun 2016. Secara Garis besar Indikator Kinerja Utama ( IKU ) yang baru tersebut meliputi

8 Kinerja Utama / Tujuan dan Pengukuran

Pencapaiannnya di lakukan melalui 10 Indikator Kinerja Utama sebagaimana disajikan dala tabel berikut :

INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TAPIN

NO

1

Kinerja

Indikator

Utama

Kinerja

Cara

Penanggung

Sumber

Perhitungan

Jawab

Data

IKU

Meningkatnya

Cakupan

(∑

Pengaduan

Perlindungan

Perempuan dan

/Laporan

Terhadap

anak korban

ditindak Lanjuti ) /

Perempuan dan

kekerasan yang

( ∑Pengaduan /

Anak

mendapatkan

Laporan

yang

Penanganan

masuk )

*

Pengaduan oleh

100%

Yang

BPPKB ( bid.

BPPKB

Pemberdayaan

POLRI,

Perempuan)

Kejaksaan , PN

petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu


27

,

2

(∑ Tenaga Kerja

BPPKB ( bid.

Perempuan

Perempuan ) / (∑

Pemberdayaan

Pemberdayaan

dibanding

Jumlah

Perempuan)

Gender ( IPG )

tenaga laki –laki

laki -laki ) * 100%

Rasio

(

Meningkatnya

Rasio

Indek

Tenaga

Jumlah

∑

Tenaga

Perempuan

Perempuan

sebagai

Pejabat

sebagai pejabat

SKPD

di SKPD

Perempuan

/

)

(∑

BPPKB

(

bid.

BPPKB,BP S,Dinas sosial dan tenaga kerja

BPPKB BKD

,

BPPKB BPS

,

Pemberdayaan Perempuan)

)*100%

Rasio

Jumlah

(

∑

Perempuan

Perempuan

menjabat

yang

Parlemen ) / (∑

menjabat

di parlemen

di

Perempuan

BPPKB

(

bid.

Pemberdayaan Perempuan)

)*

100%

3

Meningkatnya

Persentase

(

Kualitas

Jumlah

Perempuan yang

Pemberdayaan

Perempuan

Perempuan

Memiliki

Perempuan)

binaan

yang

mandiri

dalam

∑

Kelompok

usaha

sendiri

(

bid.

BPPKB

) / (∑

Kelompok

usaha rumahan

Perempuan)*

dan

100%

memiliki

BPPKB

kreatifitas

4

5

Meningkatnya

Jumlah

( ∑ SKPD yang

BPPKB

Kapasitas PUG

yang

melaksanakan

Pemberdayaan

dalam PPRG

melaksanakan

PPRG

PPRG

SKPD)* 100%

Meningkatnya

Jumlah

(

Cakupan

Pasangan Usia

US) / (∑ Wanita

Evaluasi

Pelayanan KB

subur

Usia

Pendataan )

SKPD

(

PUS

)yang ingin ber KB

∑

)

/

(∑

PUS Ui +

Subur

)*

(

bid.

BPPKB

Perempuan)

BPPKB ( Bidang

BPPKB

dan

100%

tidak

terpenuhi

(

Unmeet Need )

6

Meningkatnya

Rasio

Jumlah

Pengendalian

Anak

dari

Jumlah

Pasangan Usia

Kelahiran

Angka

( ∑ Anak PUS ) /

BPPKB ( Bidang

(∑ PUS )* 100%

Evaluasi

BPPKB

dan

Pendataan )

Subur


28

7

Meningkatnya

Persentase PUS

( ∑

Kesertaan Ber -

yang aktif ber -

aktif ber -KB

PUS yang

KB

Kb

(∑

) /

Seluruh

BPPKB ( Bidang Evaluasi

BPPKB

dan

Pendataan )

PUS )* 100%

8

ersentase

PUS

anggota Poktan

ber -KB

yang ber -KB

Poktan )* 100%

anggota

Poktan ( BKB , BKL,

PUS

( ∑ Poktan yang

Meningkatnya

) / (∑

BPPKB ( Bidang

BPPKB

Keluarga sejahtera )

BKR,



29

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban dari suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pelaporan, berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin Tahun 2015 ini disusun untuk mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan, sasaran dan kebijakan yang tertuang dalam Penetapan Kinerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Kabupaten Tapin Tahun 2015, guna mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Selain capaian setiap sasaran, LAKIP ini juga menyajikan analisis efesiensi dan efektivitas yang merupakan perbandingan capaian kinerja input terhadap output kegiatan pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin Tahun 2015. Penetapan indikator kinerja pada tingkat sasaran dan kebijakan merupakan prasyarat bagi pengukuran kinerja. Kriteria yang dipakai adalah target kinerja yang ditetapkan pada awal tahun melalui penetapan kinerja (performance plan). Selanjutnya pada akhir tahun 2015 target kinerja tersebut dibandingkan dengan realisasinya, sehingga diketahui capaian kinerja .Selisih yang timbul akan dianalisis guna menetapkan strategi

untuk

peningkatan

kinerja

dimasa

yang

akan

datang

(performance improvement). Untuk memudahkan dalam penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator, dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran yang dikategorikan menjadi 4 (empat) kategori sebagai berikut :


30

KRITERIA SKALA PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

No

Rentang Capaian

Katagori Capaian

1.

85 % - > 100 %

Sangat Berhasil

2.

70 % - > 85 %

Berhasil

3.

55 % - > 70 %

Cukup Berhasil

4.

A.

< 55 %

Kurang Berhasil

Pencapaian Kinerja Sasaran

Capaian kinerja sasaran sebagaimana tertuang dalam penetapan Indikator Kinerja Utama merupakan dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Pencapaian Indikator Kinerja Utama Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin Tahun 2015 mengacu pada Perubahan Renstra tahun 2013 – 2017 dan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2016. Secara garis besar penetapan kinerja sasaran/utama tahun 2015 meliputi 8 sasaran strategis, pengukuran pencapaian sejumlah sasaran tersebut dilakukan melalui 10 indikator sasaran yang tersaji sebagaimana pada tabel 3.1 di bawah ini : Tabel 3.1 Capaian Kinerja UTama Kinerja Utama/ Tujuan / Sasaran

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

Utama

(1)

Cakupan

Perlindungan

Perempuan

Terhadap

anak

Perempuan Anak

(%)

(2)

Meningkatnya

dan

Capaian

(3)

(4)

(5)

%

0,85

0,88

(6)

103,53

dan korban

kekerasan

yang

mendapatkan Penanganan Pengaduan

oleh

petugas terlatih di dalam

unit

pelayanan terpadu LKIP Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kab. Tapin

31

Rasio

Tenaga

%

0,45

0,50

111,11

%

0,0010

0,0015

150

%

0,0003

0,0004

133,33

Perempuan dibanding

tenaga

laki -laki Rasio

Jumlah

Meningkatnya

Perempuan

Indek

sebagai pejabat di

Pemberdayaan

SKPD

Gender ( IPG ) Rasio

Jumlah

Perempuan

yang

menjabat

di

parlemen

Meningkatnya

Persentase Jumlah

Kualitas

Perempuan binaan

Perempuan

yang mandiri dalam usaha

%

0,70

0,80

114,29

%

0,65

0,71

109,23

%

5,40

5,58

103,33

%

4,00

4,05

101,25

%

87,00

87,64

100,74

%

88,75

89,25

100,56

rumahan

dan

memiliki

kreatifitas

Meningkatnya Kapasitas

Jumlah SKPD yang PUG

melaksanakan

dalam PPRG

PPRG

Meningkatnya

Jumlah

Cakupan

Usia subur ( PUS

Pelayanan KB

)yang ingin ber -KB tidak

Pasangan

terpenuhi

(

Unmeet Need )

Meningkatnya

Rasio Jumlah Anak

Cakupan

dari Pasangan Usia

Pelayanan KB

Subur

Meningkatnya

Persentase

Kesertaan Ber -KB

yang aktif ber – Kb

Meningkatnya PUS

Persentase

anggota Poktan (

anggota

BKB , BKL, BKR,

yang ber -KB

PUS

PUS Poktan

UPPKS ) yang ber KB


32

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2015 secara umum target kinerja dari 10 indikator kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik. Pencapaian indikator kinerja utama di atas tidak terlepas dari dukungan program-program dan kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2015. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata capaian indikator kinerja utama adalah > 100% yang berarti masuk dalam kategori capaian sangat berhasil. Capaian terhadap 10 (sepuluh ) indikator kinerja utama tersebut menunjukkan bahwa perencanaan yang dibuat telah terakomodir dengan baik

dalam

pelaksanaan

program

dan

kegiatan

SKPD

Badan

Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin. Perbandingan realisasi kinerja utama tahun 2013, 2014 dan 2015 di sajikan pada tabel 3.2 . berikut ini :

Tabel 3.2. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Utama Kinerja Utama/

Indikator Kinerja

Tujuan /

Utama

Realisasi Kinerja 2013

2014

2015

Sasaran Meningkatnya

Cakupan Perempuan 0,90%

Perlindungan

dan

Terhadap

kekerasan

Perempuan Anak

anak

0,80%

0,88%

0,64%

0,50%

0,0017%

0,0015%

0,0004%

0,0004%

korban yang

dan mendapatkan Penanganan Pengaduan petugas

oleh

terlatih

di

dalam unit pelayanan terpadu Rasio

Tenaga 0,60%

Perempuan dibanding tenaga laki -laki Rasio Perempuan

Jumlah 0,0015 % sebagai

Meningkatnya Indek pejabat di SKPD Pemberdayaan Gender ( IPG )

Rasio Perempuan

Jumlah 0,0004 % yang

menjabat di parlemen


33

Meningkatnya

Persentase

Jumlah 0,40%

Kualitas Perempuan

Perempuan

binaan

0,20%

0,80%

0,60%

0,71%

5,59%

5,58%

1,37%

4,05%

87,68%

87,64%

78,50%

89,25%

yang mandiri dalam usaha rumahan dan memiliki kreatifitas


Jumlah SKPD yang 0,30% PUG melaksanakan PPRG

dalam PPRG Meningkatnya

Jumlah

Cakupan Pelayanan Usia KB

Pasangan 5,62% subur

(PUS)

yang ingin ber -KB tidak

terpenuhi

( Unmeet Need ) Meningkatnya

Rasio Jumlah Anak 1,43%

Pengendalian

dari Pasangan Usia

Jumlah

Angka Subur

Kelahiran Meningkatnya

Persentase PUS yang 87,75%

Kesertaan Ber -KB

aktif ber - Kb 78,00%

Meningkatnya PUS Persentase anggota

Poktan

PUS

( anggota Poktan yang

BKB , BKL, BKR, ber -KB UPPKS ) yang ber KB

B. REALISASI ANGGARAN

Pada pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2015 dapat terlaksana dengan baik

akan tetapi ada

kegiatan yang tidak dapat

dilaksanakan antara lain : 1. Program

pembangunan

ketahanan

dan

kesejahteraan

keluarga

kegiatan Pemantapan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera ( UPPKS ) dengan jumlah dana sebesar Rp.22.000.000,(Dua Puluh Dua Juta Rupiah) realisasi fisik dan keuangan 0%, hal ini karena BKKBN Propinsi tidak melaksanakan kegiatan Pemantapan


34

Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera ( UPPKS ), maka BPPKB Kab. Tapin tidak melaksanakan kegiatan tersebut. 2. Program Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga kegiatan Jambore Temu Kader TK Propinsi dan Nasional dengan jumlah dana sebesar Rp.192.937.500,- ( Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah ) realisasi fisik dan Keuangan 0% , hal ini karena waktu pemberitahuan sangat sempit,tidak mewakili lomba apapun serta bertepatan dengan hari jadi kab. Tapin.

TABEL 3.3. PAGU ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA LANGSUNG DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2015 PROGRAM / KEGIATAN

NO A B

Belanja Tidak Langsung - Belanja Pegawai

ANGGARAN Rp.

Persentasi Capaian

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

359.065.500

4.456.948.988 93,98 B 311.959.728 86,88

-

Penyediaan jasa surat menyurat

3.724.000

3.213.000

86,28

-

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan alat tulis kantor

35.280.000

20.275.880

57,47

14.167.500

14.167.000

100

31.371.000

29.020.000

92,51

5.405.000

5.245.000

97,04

2.400.000

2.040.000

85,00

-

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor . Penyedian bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan)

-

Penyediaan makanan dan minuman

-

Perjalanan dinas

61.777.500 85.218.000 150.000.000

72,49 146.003.848

97,34

28.000.000

27.915.500

99,70

3.500.000

2.302.000

65,77

454.550.000

452.798.562

99,61

92.100.000

91.500.000 270.114.000

99,35

-

C

Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor. - Pelaksanaan penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

4.742.204.060

REALISASI Rp.

- Pengadaan peralatan gedung kantor.

D

- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor. - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional. - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor. - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD - Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun


270.200.000

99,97 81.184.562

82.250.000

98,70

10.000.000

10.000.000

100,00

52.255.000

50.661.500

96,95

3.030.000

3.020.000

99.67

3.300.000

2.780.000

84,24

35

E

F

- Koordinasi Pengelola Program

45.925.000

44.861.500

97,68

- Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan - Pembinaan desa Percontohan

266.131.825

257.619.100

96,80

49.612.500

48.567.100

97,89

- Seminar pengembangan kepribadian dalam rangka Peningkatan kualitas Hidup Perempuan. - Pembinaan GSI (Gerakan Sayang Ibu) - Pembinaan Desa P2WKSS

51.731.825

47.582.000

91,98

50.287.500

50.104.150

99,64

114.500.000

111.365.850

97,26

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak - Pengembangan P2TP2A

382.150.000

321.027.000

84,01

47.200.000

42.607.900

90,27

-

90.550.000

79.769.000

88,09

48.400.000

48.355.000

99,91

41.400.000

1.713.000

4,14

47.600.000

43.733.700

91,88

24.400.000

24.380.000

99,92

-

Peningkatan Kualitas SDM dalam Rintisan Menuju Kabupaten Layak Anak Pembinaan Forum Anak Daerah Kabupaten dan Kecamatan Pembuatan Data Terpilah Anak dan Perempuan Sosialisasi Dampak Pornografi dan Pornoaksi serta Bahaya Pernikahan Dini Bagi Anak Sosialisasi dan Pembentukan Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan orang ( TPPO) Operasional Pokja PUG

60.300.000

58.203.400

96,52

-

Pengarusutamaan Hak Anak

-

-

G

22.300.000

22.265.000

99,84

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan - Pembinaan Kelompok PIK Keluarga di Desa Binaan PKK - Pembinaan Model Desa Prima (Perempuan Indonesia Maju Mandiri) - Pelatihan Desa Wisma

312.673.248

288.053.100

92,13

24.400.000

20.805.000

85,27

81.217.500

74.337.600

91,53

37.560.000

35.545.000

94,64

-

Latihan Pengelolaan Program dan Penyuluhan PKK (LP3PKK) Pelatihan Tim Penggerak Ketua Kelompok –kelompok PKK (TP3PKK) Sosialisasi dan Fasilitasi Pembentukan Kelompok KDRT

46.125.000

42.791.700

92,77

46.125.000

42.350.000

91,82

17.245.748

15.850.000

91,91

Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Program peningkatan peran serta dan kesetaraan Jender dalam pembangunan Pembinaan Organisasi Perempuan (Peringatan Hari Ibu) Pagelaran hasil karya perempuan

60.000.000

56.373.800

93,96

641.600.000

605.888.375

94,43

108.000.000

106.180.000

98,31

93.000.000

66.176.000

71,16

Peningkatan Kapasitas SDM Perempuan di Bidang Baca Al Qur'an Peningkatan Kreativitas Perempuan

162.800.000

162.775.000

99,98

118.800.000

112.403.375

94,62

Pembinaan Organisasi Perempuan (Peringatan Hari Kartini) Peringatan Maulid , Isra Mi’raj dan Buka Puasa Program Keluarga Berencana

77.400.000

77.254.000

99,81

81.600.000

81.100.000

99,39

1.498.091.000

1.478.855.900

98,38

1.365.091.000

1.353.319.100

99,14

88.500.000

79.417.800

89,74

44.500.000

41.119.000

92,40

150.854.000

146.194.600

96,91

-

-

H.

-

-

-

I

‘ -

J

Program pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana ( KKB) DAK - Penyusunan Komunikasi ,Informasi dan Edukasi - Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu Program Pelayanan Kontrasepsi


36

-

84.554.000

83.579.600

98,85

66.300.000

62.615.000

94,44

Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri - Penilaian PKB/PlKB Berprestasi

573.050.000

565.142.200

98,62

21.000.000

19.396.800

92,37

-

Pembinaan dan Lomba Institusi Masyarakat Pedesaan IMP Berprestasi Tapin Expo

31.500.000

29.178.000

92,63

25.000.000

25.000.000

100,00

Pembinaan PPKBD dan Sub PPKBD - Penilaian KB Lestari dan IUD Teladan - Mengikuti Kegiatan Jambore PKB/PLKB TK.Provinsi dan Nasional - Operasional Kelompok Masyarakat Peduli KB Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR - Lomba Kelompok PIK Remaja

57.700.000

57.386.000

99,46

12.750.000

10.908.800

85,56

183.600.000

182.174.000

99,22

241.500.000

241.098.600

99,83

194.167.500

186.661.400

96,13

15.750.000

14.869.600

94,41

-

Jambore dan ajang Kreatiivitas PIK -Remaja Pelatihan budi pekerti, moral agama dan sopan santun dalam keluarga bagi remaja

98.587.500

97.269.800

98,66

35.400.000

35.200.000

99,44

-

Orientasi/Pelatihan bagi pengurus PIK remaja

remaja

28.680.000

28.680.000

100

-

Pembinaan Pusat Informasi dan konsultasi remaja

15.750.000

10.642.000

67,57

Program Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera - Operasional dan Pelatihan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera

89.620.625

65.151.000

72,70

89.620.625

65.151.000

72,70

Program Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga - Bhakti KB Manunggal TNI KB Kes dan Bhakti PKK KB Kes

1.293.324.500

915.078.250

70,75

67.000.000

26.102.550

38,96

-

29.000.000

7.800.150

26,90

22.050.000

12.739.500

62,31

22.000.000

0,00

0,00

52.000.000

42.234.000

81,22

86.150.000

64.674.100

75,07

18.000.000 356.220.000

15.355.500 346.648.500

85,31 97,31

31.182.500

30.739.500

98,58

10.878.650

9.523.500

87,54

33.075.000

31.748.000

95,99

104.322.700

94.705.600

90.78

14.520.000 93.841.000

14.129.000 78.560.550

97,31 83,72

K

-

Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB Pelayanan KB Medis Operasi

-

L

-

M

N

-

-

-

-

-

-

Pelatihan dan Pembinaan Kelompok UPPKS Lomba Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Pemantapan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Gelar Produk Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) pada momen KB Operasional, Pembinaan dan Pelatihan Kader BKL Lomba Kelompok BKL Operasional dan Pembinaan kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) Lomba Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) Lomba Kader Bina Keluarga Balita (BKB) Peningkatan Keterampilan Pemanfaatan Alat Permainan Edukasi (APE) Pengembangan Kapasitas Ketahanan Keluarga Lomba Kelompok BKR Peringatan Harganas Tingkat Kabupaten/Propinsi


37

-

Jambore Temu Kader TK Propinsi dan Nasional Lomba Keluarga Harmonis dam Sejahtera

192.937.500

0,00

0,00

18.147.150

14.116.800

77,79

Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK Pembinaan dan Kemah Bhakti Saka Kencana Operasional Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Remaja ( BKR ) Program Peyediaan Data dan Informasi Kependudukan dan KB

50.000.000

35.106.000

70,21

65.000.000

64.695.000

99,53

27.000.000

25.200.000

93,33

171.341.160

132.916.000

77,57

-

Pembuatan Analisa dan Evaluasi Kependudukan dan KB

20.091.160

14.988.000

74,60

-

Pelatihan tenaga dan pengelola data KKB tingkat Kecamatan dan Desa

60.500.000

44.867.000

74,16

-

Pendataan Keluarga dan Pemutahiran data Keluarga (MDK)

58.750.000

46.581.000

79,29

-

Fasilitasi dan Pembinaan pelajar dan mahasisiwa peduli kependudukan

32.000.000

26.480.000

82,75

JUMLAH

6.438.874.358

5.773.006.715

89,66

O

-

Dari pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2015 yang termuat dalam tabel diatas, terdapat sebanyak 14 (empat belas) program dan 83 (Delapan Puluh Tiga ) kegiatan yang mempunyai total anggaran sebesar Rp. 6.438.874.358 5.773.006.715

dengan total realisasi mencapai Rp.

(89,66%)

C. PERBANDINGAN

REALISASI

KINERJA

TAHUN

2015

DENGAN

TARGET AKHIR TAHUN RENSTRA NO

Sasaran

Indikator

Strategis

Kinerja

Satuan

Capaian

Target

2015

Akhir

Ket

Renstra (1) 1

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Meningkatnya

Cakupan

%

0,88

0,98

Perlindungan

Perempuan

Terhadap

dan

%

0,50

0,65

Perempuan Anak

dan

(7)

Anak

korban kekerasan yang mendapatkan penanganan Pengaduan oleh

petugas

terlatih

di

dalam

unit

pelayanan terpadu

2

Meningkatnya

Rasio Tenaga

Indek

Perempuan di


38

Pemberdayaan

banding

Gender ( IPG )

tenaga laki – laki Rasio

Jumlah

%

0,0015

0,0017

%

0,0004

0,0005

%

0,80

0,88

%

0,71

0,81

%

5,58

3,85

%

4,05

2,21

%

87,64

83,68

%

89,25

81,40

Perempuan sebagai pejabat

di

SKPD Rasio

Jumlah

Perempuan yang menjabat di parlemen 3

Meningkatnya

Persentase

Kualitas

Jumlah

Perempuan

Perempuan binaan

yang

mandiri dalam usaha rumahan

dan

memiliki Kreatifitas 4


Jumlah SKPD PUG

dalam PPRG

yang Melaksanakan PPRG

5

Meningkatnya

Jumlah

Cakupan

Pasangan Usia

Pelayanan KB

Subur (PUS ) yang ingin ber -KB

tidak

terpenuhi (Unmeet Need ) 6

7

8

Meningkatnya

Rasio

Pengendalian

anak

Jumlah

Pasangan Usia

Angka

Jumlah dari

Kelahiran

subur

Meningkatnya

Persentase

Kesertaan Ber –

PUS yang aktif

KB

ber –KB

Menin

Persentase

Meningkatnya

PUS

PUS

Poktan

anggota

Poktan ( BKB , BKL,

BKR

anggota yang

ber –KB

,

UPPKS ) yang Ber –KB gkatnya PUS anggota Poktan ( BKB , BKL, BKR , UPPKS ) yang Ber –KB


39

D. MEMBANDINGKAN REALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2015 DENGAN TARGET SPM 2015 Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sasaran

Indikator

Strategis

Sasaran

(1)

(2)

Meningkatnya

Cakupan

Perempuan

Perlindungan Terhadap

dan

Perempuan dan Anak

kekerasan

anak

Realisasi 2015

Target 2015

( 3)

( 4)

0,88%

1%

korban yang

mendapatkan Penanganan Pengaduan petugas

oleh terlatih

di

dalam unit pelayanan terpadu

Meningkatnya

Cakupan

Pelayanan

dan

Kesehatan

Perempuan

Anak

Korban

Bagi Perempuan dan

Kekerasan

Anak

mendapatkan layanan

Korban

Kekerasan

yang

Kesehatan oleh tenaga kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas

mampu

Tatalaksana Ktp/A dan PPT / PKT di RS Rehabilitasi Sosial Bagi

Cakupan

Layanan

Perempuan dan Anak

Rehabilitasi sosial yang

Korban Kekerasan

diberikan oleh petugas Rehabilitasi

Social

terlatih

bagi

Perempuan dan anak korban

kekerasan

di

dalam unit pelayanan terpadu

Cakupan

Layanan

Bimbingan yang

Rohani

diberikan

petugas Rohani

1 org

oleh

Bimbingan terlatih

bagi

perempuan dan anak korban

kekerasan

di

dalam unit Pelayanan Terpadu Meningkatnya

Indek

Rasio

Tenaga

Pemberdayaan

Perempuan di banding

Gender( IPG )

tenaga laki- laki


0,50%

40

Rasio

Jumlah

Perempuan

sebagai

0,0015%

pejabat di SKPD Rasio

Jumlah

Perempuan

0,0004%

yang

menjabat di parlemen Meningkatnya Kualitas

Persentase

Jumlah

Perempuan

Perempuan

binaan

yang

dalam

mandiri

usaha

rumahan

0,80%

dan

memiliki kreatifitas Meningkatnya

Jumlah

SKPD

Yang

Kapasitas PUG dalam

Melaksanakan PPRG

0,71%

PPRG Penengakan

dan

Cakupan Penengakan

Bantuan Hukum Bagi

Hukum

dari

Perempuan dan anak

Penyidikan

korban kekerasan

dengan

Tingkat sampai Putusan

Pengadilan atas kasus –

kasus

kekerasan

Terhadap Anak Cakupan dan

Perempuan

Anak

Korban

Kekerasan

yang

mendapatkan Layanan Bantuan Hukum Pemulangan

dan

Cakupan

layanan

Reintegrasi Sosial Bagi

Pemulangan

Bagi

Perempuan dan Anak

Perempuan dan Anak

Korban Kekerasan

Korban kekerasan Cakupan

Layanan

Reintegrasi Sosial bagi perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Bidang Keluarga Berencana

Sasaran

Indikator

Realisasi 2015

Target 2015

Strategis

Sasaran

(1)

(2)

( 3)

( 4)

Meningkatnya

Jumlah Pasangan Usia

5,58 %

5%

Cakupan

Subur (PUS ) yang

87,64%

6,5%

Pelayanan

KB

ingin

ber

-KB

terpenuhi

tidak

(Unmeet

Need ) Meningkatnya

Persentase PUS yang

Kesertaan Ber – KB

aktif ber –KB


41

Meningkatnya Pengendalian

Rasio Jumlah anak dari Jumlah

4,05 %

Pasangan Usia subur

Angka Kelahiran

Komunikasi

Informasi

Cakupan

Pasangan

dan Edukasi Keluarga

Usia

Berencana

isterinya dibawah usia

dan

Keluarga Sejahtera (

Subur

3,5%

yang

20 Tahun

KIE KB dan KS ) Cakupan Anggota Bina

70%

Keluarga Balita ( BKB ) ber –KB Rasio

Petugas

Lapangan

Keluarga

Berencana

Penyuluh

4,5%

Keluarga Berencana ( PLKB

/

PKB

)

1

petugas disetiap 2 ( dua ) desa / kelurahan Meningkatnya

PUS

Persentase

PUS

anggota Poktan ( BKB ,

anggota Poktan yang

BKL, BKR , UPPKS )

ber –KB

89,25%

87%

yang Ber –KB Penyediaan Alat dan

Cakupan

Obat Kontrasepsi

alat

Penyediaan dan

30%

obat

Kontrasepsi

untuk

memenuhi Permintaan Masyarakat

setiap

Tahun Penyediaan Data Mikro

Informasi

Cakupan

Penyediaan

Informasi

dan

100%

data

Mikro Keluarga disetiap Desa

/

Kelurahan

setiap Tahun


42

BAB IV PENUTUP Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Tahun 2015, dapat disimpulkan bahwa secara umum Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang sangat signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sasaran sebagaimana tertuang dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2015 sebagian dapat direalisasikan dengan berhasil. Laporan

Kinerja

Instansi

Pemerintah

(LKIP)

disusun

sebagai

wujud

pertanggung jawaban dalam pencapaian misi dan tujuan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat

pencapaian

sasaran maupun tujuan

Badan

Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses perencanaan

dan

pelaksanaan

kebijakan

publik

berdasarkan

prinsip-prinsip

transparansi, akuntabilitas, partisipasif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien.

Rantau, LKIP Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kab. Tapin

Mei 2016 43

Kepala,

Noor Ifansyah,SKM,MS Nip.19660723 198903 1 012

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin

Sasaran Renstra

Indikator Kinerja Utama

Penanggung

Sumber Data

Ket.

jawab Meningkatnya Perlindungan Cakupan Perempuan dan anak Terhadap Perempuan dan korban kekerasan yang Anak mendapatkan Penanganan

Bidang PP

BPPKB

Bidang PP

BPPKB

Rasio Jumlah Perempuan sebagai pejabat di SKPD

Bidang PP

BPPKB

Rasio Jumlah Perempuan yang menjabat di parlemen

Bidang PP

BPPKB

Bidang PP

BPPKB

Bidang PP

BPPKB

Pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu Meningkatnya

Indek Rasio

Tenaga

Perempuan

Pemberdayaan Gender dibanding tenaga laki -laki ( IPG )

Meningkatnya Kualitas Persentase Perempuan

Jumlah

Perempuan

binaan yang mandiri dalam usaha rumahan dan memiliki kreatifitas

Meningkatnya

Jumlah SKPD yang melaksanakan

Kapasitas PUG dalam

PPRG

PPRG


44

Meningkatnya Cakupan Jumlah Pasangan Usia subur ( Pelayanan KB

Bidang KB

BPPKB

Bidang KB

BPPKB

Bidang KB

BPPKB

PUS )yang ingin ber -KB tidak terpenuhi ( Unmeet Need )

Meningkatnya Pengendalian

Rasio Jumlah Anak dari Pasangan Jumlah Usia Subur

Angka Kelahiran Meningkatnya

Persentase PUS yang aktif ber –

Kesertaan ber –KB

Kb

Meningkatnya

PUS Jumlah PUS anggota Poktan yang

anggota Poktan ( BKB , ber - KB

Bidang KS

BPPKB

BKL, BKR, UPPKS ) yang ber –KB


45

2

Meningkatnya Indek Pemberdayaan Gender ( IPG )

3

Meningkatnya Kualitas Perempuan

4

Meningkatnya Kapasitas PUG dalam PPRG Meningkatnya Cakupan Pelayanan KB

5

6

7

8

Meningkatnya Pengendalian Jumlah Angka Kelahiran Meningkatnya Kesertaan Ber -KB Meningkatnya PUS anggota Poktan ( BKB , BKL, BKR, UPPKS ) yang ber -KB

1 Cakupan Perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu

( ∑ Pengaduan / Laporan Yang ditindak Lanjuti ) / ( ∑Pengaduan / Laporan yang masuk ) 100%

2 Rasio Tenaga Perempuan dibanding tenaga laki (∑ Tenaga Kerja Perempuan ) / (∑ Jumlah Tenaga laki -laki ) * 100% -laki 3 Rasio Jumlah Perempuan sebagai pejabat di SKPD 4 Rasio Jumlah Perempuan yang menjabat di parlemen

( ∑ Perempuan sebagai Pejabat SKPD ) / (∑ Perempuan )*100%

5 Persentase Jumlah Perempuan binaan yang mandiri dalam usaha rumahan dan memiliki kreatifitas 6 Jumlah SKPD yang melaksanakan PPRG

Penanggung Jawab * BPPKB

BPPKB

Sumber Data BPPKB , POLRI, Kejaksaan , PN

BPPKB,BPS,Dinas sosial dan tenaga kerja

BPPKB

BPPKB , BKD

BPPKB

BPPKB , BPS

( ∑ Kelompok Perempuan yang Memiliki usaha sendiri ) / (∑ Kelompok Perempuan)* 100%

BPPKB

BPPKB

( ∑ SKPD yang melaksanakan PPRG ) / (∑ SKPD)* 100%

BPPKB

BPPKB

7 Jumlah Pasangan Usia subur ( PUS )yang ingin ber -KB tidak terpenuhi ( Unmeet Need )

( ∑ PUS Ui + US) / (∑ Wanita Usia Subur )* 100%

BPPKB

BPPKB

8 Rasio Jumlah Anak dari Pasangan Usia Subur

( ∑ Anak PUS ) / (∑ PUS )* 100%

BPPKB

BPPKB

9 Persentase PUS yang aktif ber - Kb

( ∑ PUS yang aktif ber -KB ) / (∑ Seluruh PUS )* 100%

BPPKB

BPPKB

( ∑ Poktan yang ber -KB ) / (∑ Poktan )* 100%

BPPKB

BPPKB

10 Persentase PUS anggota Poktan yang ber -KB

( ∑ Perempuan menjabat di Parlemen ) / (∑ Perempuan )* 100%

(

Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak

No

(

No Kinerja Utama 1 Meningkatnya

INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TAPIN Indikator Kinerja Cara Perhitungan IKU

Rantau, 28 April 2016 Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Tapin

Noor Ifansyah ,SKM,MS NIP.

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

Recommend Documents