;
PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 4 TAHUN 2006 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATE SRAGEN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BU PATI SRAGEN
Menimbang
:
a.
b.
c.
Mengingat
:
1.
2
1.
2.
bahwa dalam rangka meningkatkan kesatuan bangsa da perlindungan masyarakat serta untuk meningkatkan pelayanan publik baik dari aspek kualitas maupun kuantitas, maka perlu ada pemberdayaan lembaga kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat serta pelayanan masyarakat melalui pengembangan kelembagaan, dalam hal ini Kantor kesatuan Bangsa Perlindungan Masyarakat sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berfungsi untuk menjaga kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat dan Kantor Pelayanan Terpadu yang berfungsi untuk memberikan Ppelayanan masyarakat secara terpadu, dipandang tidak memadai lagi untuk memenuhi perkembangan dan peningkatan pelayanan untuk itu maka perlu ditingkatkan status kelembagaannya dari Kantor menjadi Badan ; bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Ddaerah Kabupaten Sragen dipanang tidak relavan sehingga perlu diubah dan disesuaikan ; bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kbupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemnbentukan dan Susunan Organisasi LembagaTeknis Daerah Kabupaten Sragen. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kkabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ( Diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950 0 Undang –undang Nomor 8 Tahun 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Rrepublik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3041 ) ; Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan ataS Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839 ) ; Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4384 ) ;
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 ) ; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan pemerintahdan Kewenagan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 ) ; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262 ) ; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen ( Lembaran Daerah Kabupaten Sragen ( Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2003 Nomor 24 Seri D Nomor 4; Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 57 Seri D Nomor 50 ) ; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Sususnan ORGANISASI Lembaga Teknis Daerah Kkabupaten Sragen ( Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 28 Seri D Nomor 10; Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2003 Tahun 2003 Nomor 61 Seri D Nomor 50 ) ; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pola Og\rganisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen ( Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2003 Nomor 24 Seri D Nomor 4; Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 57 Seri D 46 ) ;
Dengan Persetujuan Bersana DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN dan BUPATI SRGAEN MEMUTUSKAN Metetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN
Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sragen ( Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 28 Seri D Nomor 10; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2003 Nomor 61 Seri D Nomor 50 ) diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Sragen ; 2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ; 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah ;
4. Bupati adalah Bupati Sragen ; 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyta Daerah Kabupaten Sragen sebagai unsur penyelenggara Pemerintah daerah ; 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen; 7. Lembaga Teknis Ddaerah yang selanjutnya disngkat LTD adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sragen ; 8. UnitPelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB adalah unsur pelaksana Operasional Badan di lapangan; 9. Unit pelaksanan Teknis Kantor yang selanjutnya disebut UPTK adalah unsur pelaksana operasional Kanot di Lapngan ; 10. Jabatan Fungsional adalah Kedudukan yang nmenunjang tugas, tanggung jawab, wewenagng dan hak seseorang pegawai negeri sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasrkan pada keahliannya dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
2.
Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 2 (1) Dengan Peratuarn Daerah ini dibentuk LTD yang terdiri dari : a. LTD berbentuk Badan ; b. LTD berbentuk Kantor ; (2) LTD yang berbentuk Badan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, adalah : a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ( BAPPEDA ) ; b. Badan Pengawas Daeah ( BAWASDA ) ; c. Badan Pengelola Keuangan Daerah ( BPKD ) ; d. Badan Pendidikan dan Latihan ( B Diklat ) ; e. Badan Kepegawaian Daerah ( BKD ) ; f. Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat ( Badan Kesbangpollinmas ) ; g. Badan Pelayanan Terpadu ( BPT ) ; (3) LTD yang berbentuk Kantor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b adalah : a. Kantor Pariwisata, Investasi dan Promosi ; b. Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ;
3. Judul Bab IV Bagian Keenam diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
BAB IV TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI Bagian Keenam Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 4.
Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 17 (1) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membentu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Kesatuan Bangsa, politik dan Pelindungan Masyarakat menyelenggarakan Fungsi : a. merumuskan kebijakan teknis di bidang nkesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat b. menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat ; c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugar dan fungsinya. 5
Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 18 (1)
(2)
6.
Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari : a. Kepala ; b. Bagian tata Usaha terdiri dari: 1) Sub Bagian Umum; 2) Sub Bagian Keuangan. c. Bidang Pengembangan Hubungan Antar Lembaga terdiri dari : 1) Sub Bidang Komunikasi dan Partisipasi Politik; 2) Sub Bidang kerjasama Lembaga Pemerintah. d Bidang Kesatuan dan Ketahanan Bangsa terdiri dari : 1) Sub Bidang Pembauran Bangsa, Ideologi, dan Kewaspadaan Nasional ; 2) Sub Bidang Strategi dan Penanganan Masalah. e Bidang Perlindungan Masyarakat, Pencegahan, dan Penanggulangan Bencana terdiri dari: 1) Sub Bidang Perlindungan Masyarakat dan Peningkatan SDM Linmas : 2) Sub Bidang Sarana-Prasarana Pencegahan dan Penanggulangan Bencana. f Kelompok Jabatan Fungsional. Bagian susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, politik dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Judul Bab IV Bagian Kedelapan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Bagian Kedelapan Badan Pelayanan Terpadu
7.
Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 22
8.
(1) Badan Pelayanan Terpadu mempunyaitugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Pelayanan Terpadu : (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksut pada ayat (1).Badan Pelayanan Terpadu menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pelayanan Terpadu ; b. Penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang pelayanan Terpadu ; c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya ; ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 23 (1) Susunan Organisasi Badan Pelayanan Terpadu, terdiri dari : a Kepala ; b Bagian Tata Usha terdiri dari: 1) Sub Bagian Umum; 2) Sub Bagian Keuanga; c. Bidang Pelayanan Umum dan Pengaduan terdiri dari: 1) Sub Bidang Pelayanan KTP,KK,dan Akte Capil; 2) Sub Bidang informasi, Dokumentasi, dan Penanganan Pengaduan. d. Bidang Perijinan Jasa Usaha terdiri dari: 1) Sub Bidang perijinan Industri Perdagangan, koperasi dan Reklame ; 2) Sub Bidang Perijinan Pertanian, Perhubungan, Pariwisata, SIUJK K3.. e. Bidang Perijinan Tertentu terdiri dari: 1) Sub Bidang Perijinan Prinsip, Lokasi, IMB, dan HO; 2) Sub Bidang Perijinan Pendidikan dan Kesehatan. f. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Susunan Organisasi Badan pelayanan Terpadu sebagaimana tercantum dalam lampiran 11 yang merupakan bagian tak terpishkan dari Peraturan Daerah ini.
9.
Bagan Susunan OrganisasiKantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Kesbanglinmas), Kabupaten Sragen sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan Bagan Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Sragen sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2003 tentangpembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sragen dihapus.
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaga daerah Kabupaten Sragen.
Disahkan di Sragen Pada tanggal 20 Juli 2006 BUPATI SRAG EN
UNTUNG WIYONO Diundangkan di Sragen Pada tanggal 20 juli 2006 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN
KUSHARDJONO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2006 NOMOR 4
