PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU KEPADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALTIM CABANG MALINAU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MALINAU, Menimbang: a. bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan atau manfaat lainnya, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 116 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; b. bahwa dengan ditambahkannya penerimaan laba deviden Pemerintah Daerah atas penyertaan modal sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 1 Tahun 2009 untuk menambah penyertaan modal Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna kekayaan daerah milik Pemerintah Kabupaten Malinau serta sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah, dipandang perlu merubah Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Malinau Kepada Bank Pembangunan Daerah Kaltim Cabang Malinau; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b , maka dipandang perlu merubah Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Malinau Kepada Bank Pembangunan Daerah Kaltim Cabang Malinau. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387). 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851). 3. Undang-Undang …………
1
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896). 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286). 5. Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355). 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389). 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan- dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400). 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421). 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548). 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438). 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
12. Peraturan Pemerintah ..................
2
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737). 13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741). 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007. 15. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 1). 16. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 8).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALINAU dan BUPATI MALINAU
MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU KEPADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALTIM CABANG MALINAU
Pasal 1 Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Malinau Kepada Bank Pembangunan Daerah Kaltim Cabang Malinau(Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2009 Nomor 1 diubah sebagai berikut:
1. Merubah Bab IV ...........
3
1. Merubah Bab IV BESARNYA PENYERTAAN MODAL DAERAH Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut : ”BAB IV BESARNYA PENYERTAAN MODAL DAERAH Pasal 4 (1) Besarnya penyertaan modal yang telah disertakan oleh Pemerintah Kabupaten Malinau pada Bank Pembangunan Daerah Kaltim Cabang Malinau sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah sebesar Rp.59.045.000.000,-(lima puluh sembilan milyar empat puluh lima juta rupiah), menjadi Rp.67.545..000.000,-(enam puluh tujuh milyar lima ratus empat puluh lima juta rupiah). (2) Untuk meningkatkan jumlah kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Malinau pada Bank Pembangunan Daerah Kaltim Cabang Malinau Tahun Anggaran 2009, Pemerintah Kabupaten Malinau akan menambah penyertaan modal Daerah sebesar Rp.22.500.000.000.- (dua puluh dua milyar lima ratus juta rupiah). (3) Untuk meningkatkan jumlah kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Malinau pada Bank Pembangunan Daerah Kaltim Cabang Malinau, Pemerintah Kabupaten Malinau dapat menambah penyertaan modal untuk setiap tahunnya. (4) Besarnya penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud Ayat (3) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.
2. Ketentuan BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 9 ayat (2) di ubah dengan menambah satu huruf baru yakni huruf j, setelah huruf i, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut : ”BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 9 (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Malinau pada Bank Pembangunan Daerah Kaltim Cabang Malinau yang telah ada sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, dinyatakan sebagai penyertaan modal Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini. (2) Jumlah penyertaan modal sebesar Rp. 67.545.000.000,-(enam puluh tujuh milyar lima ratus empat puluh juta rupiah) sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1), terdiri dari penyertaan modal : a. Tahun Anggaran 2001 sebesar : Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah); b. Tahun Anggaran 2002 sebesar :Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah); c. Tahun Anggaran …………….
4
c. Tahun Anggaran 2003 sebesar puluh lima juta rupiah);
:Rp.
625.000.000,- (enam
ratus
dua
d. Tahun Anggaran 2004 sebesar rupiah);
:Rp.11.000.000.000,-(sebelas
milyar
e. Tahun Anggaran 2005 sebesar :Rp.4.690.000.000,- (empat enam ratus sembilan puluh juta rupiah);
milyar
f. Tahun Anggaran 2006 sebesar seratus tujuh puluh juta rupiah);
:Rp. 4.170.000.000,- (empat
milyar
g. Tahun Anggaran 2007 sebesar ratus enam puluh ribu rupiah);
:Rp. 6.760.000.000,- (enam
h. Tahun Anggaran 2008 sebesar rupiah);
:Rp.14.000.000.000.- (empat belas milyar
milyar tujuh
i. Tahun Anggaran 2009 semula sebesar :Rp.14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah); j. Tahun Anggaran 2009 menambah Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Malinau Kepada Bank Pembangunan Daerah Kaltim Cabang Malinau sebesar Rp.8.500.000.000,-(delapan milyar lima ratus juta rupiah), sehingga menjadi Rp.22.500.000.000,-(dua puluh dua milyar lima ratus juta rupiah). Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malinau. Ditetapkan di Malinau pada tanggal 14 Desember 2009. BUPATI MALINAU,
MARTHIN BILLA Diundangkan di Malinau pada tanggal 14 Desember 2009. SEKRETARIS DAERAH,
DJALUNG MERANG LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2009 NOMOR 10.
5
