PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MALINAU, Menimbang:a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu melakukan penataan satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau; b. bahwa sesuai hasil evaluasi dan asistensi terhadap dinas daerah dan lembaga teknis daerah dengan tetap memperhatikan visi, misi dan urusan yang dimiliki daerah, kebutuhan, kemampuan, dan ketersedian sumber daya aparatur serta hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja perlu dilakukan penataan kembali terhadap susunan organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dengan Peraturan Daerah. Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 1169 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
1
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 Tahun 2004); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5239); 6. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah. 10. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 1); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 5); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2010 Nomor 2);
2
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALINAU dan BUPATI MALINAU MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 5) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah dengan merubah huruf d dan huruf e, dan menambah dua huruf baru yakni huruf e.1. antara huruf e dengan huruf d dan huruf i setelah huruf h sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut: ”Pasal 2 (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk organisasi dan tata kerja Lembaga Teknis Daerah. (2) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini terdiri dari: a. Inspektorat; b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; c. Badan Kepegawaian Daerah; d. Badan Lingkungan Hidup Daerah; e. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa; e.1. Badan Pengelola Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Tertinggal; f. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat; g. Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Daerah; h. Kantor Pelayanan Terpadu; i. Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.” 2. Ketentuan Bagian.....................
3
2. Ketentuan Bagian Keempat Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, Pasal 42, Pasal 43,Pasal 44,Pasal 47,Pasal 48 diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut: Bagian Keempat BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH Paragraf Pertama KEDUDUKAN Pasal 42 (1) Badan Lingkungan Hidup Daerah merupakan unsur pendukung penyelenggara Pemerintahan Daerah. (2) Badan Lingkungan Hidup Daerah dipimpin oleh Kelapa Badan. (3) Badan Lingkungan Hidup Daerah dalam melaksankan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Paragraf Kedua TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 43 (1) Badan Lingkungan Hidup Daerah mempunyai tugas melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pengendalian Dampak Lingkungan. (2) Badan Lingkungan Hidup Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, mempunyai fungsi: a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dalam lingkup pengendalian dampak lingkungan yang meliputi pencegahan, penanggulangan dampak lingkungan, pelestarian lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan; b. pengawasan terhadap sumber-sumber dan kegiatan-kegiatan pencemaran lingkungan, kerusakan lingkungan serta pemulihan kualitas lingkungan; c. pengawasan terhadap pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RPL); d. penerapan dan pengembangan fungsi informasi lingkungan dan peningkatan peran serta masyarakat pengolah lingkungan. Paragraf Ketiga SUSUNAN ORGANISASI Pasal 44 (1) Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup Daerah terdiri atas: a. Kepala;…………………
4
a. Kepala; b. Sekretariat; c. Bidang Kapasitas dan Penaatan Hukum Lingkungan; d. Bidang AMDAL dan Laboratorium; e. Bidang Pengendalian dan Pemulihan Lingkungan; f. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN I Peraturan Daerah ini. Pasal 47 (1) Bidang Kapasitas dan Penaatan Hukum Lingkungan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 44 ayat (1) huruf c merupakan unsur staf. (2) Bidang Kapasitas dan Penataan Hukum Lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh Kepala Bidang dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah melalui Sekretaris. Pasal 48 (1) Bidang Kapasitas dan Penaatan Hukum Lingkungan sebagaimana dimaksud Pasal 44 ayat (1) huruf c terdiri atas: a. Sub Bidang Kapasitas; b. Sub Bidang Penegakan Hukum dan Penyelesaian Sengketa. (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh Kepala Sub Bidang dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kapasitas dan Penaatan Hukum Lingkungan. Pasal 49 (1) Bidang AMDAL dan Laboratorium sebagaimana dimaksud Pasal 44 ayat (1) huruf d merupakan unsur staf. (2) Bidang AMDAL dan Laboratorium sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh Kepala Bidang dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah melalui Sekretaris. Pasal 50 (1) Bidang AMDAL dan Laboratorium sebagaimana dimaksud Pasal 44 ayat (1) huruf d terdiri atas: a. Sub Bidang Analisa Masalah dan Dampak Lingkungan; b. Sub Bidang Laboratorium. (2) Sub Bidang sebagaimana……………………..
5
(2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh Kepala Sub Bidang dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Bidang AMDAL dan Laboratorium. Pasal 51 (1) Bidang Pengendalian dan Pemulihan Lingkungan sebagaimana dimaksud Pasal 44 ayat (1) huruf e merupakan unsur staf. (2) Bidang Pengendalian dan Pemulihan Lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh Kepala Bidang dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah melalui Sekretaris.
3. Ketentuan Pasal 55 ayat (1) diubah dengan mengubah huruf c, menghapus huruf e dan menambah huruf e.1. setelah huruf e, sehingga keseluruhan Pasal 55 berbunyi sebagai berikut: Pasal 55 (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri atas: a. Kepala; b. Sekretariat; c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; d. Bidang Sosial Budaya dan Usaha Ekonomi Masyarakat; e. Dihapus; e.1.Bidang Teknologi Tepat Guna ; f. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II Peraturan Daerah ini.
4. Ketentuan Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, dan Pasal 61 diubah sehingga keseluruhan Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60 dan Pasal 61 berbunyi sebagai berikut: Pasal 58 (1) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud Pasal 55 Ayat (1) huruf c merupakan unsur staf. (2) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh Kepala Bidang dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Sekretaris. Pasal 59.....................
6
Pasal 59 (1) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud Pasal 55 Ayat (1) huruf c terdiri atas: a. Sub Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Desa; b. Sub Bidang Pemanfaatan Kekayaan Desa, Tatalaksana dan Evaluasi. (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh Kepala Sub Bidang dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pembangunan Desa. Pasal 60 (1) Bidang Sosial Budaya dan Usaha Ekonomi Masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat (1) huruf d merupakan unsur staf; (2) Bidang Sosial Budaya dan Usaha Ekonomi Masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh Kepala Bidang dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Sekretaris. Pasal 61 (1) Bidang Sosial Budaya dan Usaha Ekonomi Masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat (1) huruf d terdiri atas: a. Sub Bidang Motivasi, Swadaya dan Bantuan Pembangunan; b. Sub Bidang Penggalian Sumber Pendapatan Desa. (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh Kepala Sub Bidang dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Sosial Budaya dan Usaha Ekonomi Masyarakat.
5. Menambah Pasal 61A dan Pasal 61B setelah Pasal 61 sehingga keseluruhan Pasal 61A dan Pasal 61B berbunyi sebagai berikut: Pasal 61A (3) Bidang Teknologi Tepat Guna sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat (1) huruf e.1. merupakan unsur staf; (4) Bidang Teknologi Tepat Guna sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh Kepala Bidang dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Sekretaris. Pasal 61B (3) Bidang Teknologi Tepat Guna sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat (1) huruf e.1. terdiri atas: a. Sub Bidang Pengkajian...............................
7
a. Sub Bidang Pengkajian Teknologi Tepat Guna; b. Sub Bidang Pemasyarakatan dan Bantuan TTG. (4) Sub Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh Kepala Sub Bidang dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Teknologi Tepat Guna.
6. Ketentuan Pasal 62 dan Pasal 63 dihapus. 7. Sebelum Bagian Keenam BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT disisip Bagian Kelima A BADAN PENGELOLA KAWASAN PERBATASAN, PEDALAMAN DAN DAERAH TERTINGGAL yang terdiri dari Pasal 63A, Pasal 63B, Pasal 63C, Pasal 63D, Pasal 63E, Pasal 63F, Pasal 63G, Pasal 63H, Pasal 63I, Pasal 63J, dan Pasal 63K, sehingga keseluruhan Bagian Kelima A berbunyi sebagai berikut: Bagian Kelima A BADAN PENGELOLA KAWASAN PERBATASAN, PEDALAMAN DAN DAERAH TERTINGGAL Paragraf Pertama KEDUDUKAN Pasal 63A (1) Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Tertinggal merupakan unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah. (2) Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Tertinggal dipimpin seorang Kepala Badan. (3) Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Tertinggal dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Bupati secara tehnis administrasi dan mendapat pembinaan melalui Sekretaris Daerah. Paragraf Kedua TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 63B (1) Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Tertinggal Kabupaten Malinau mempunyai tugas pelaksanaan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan kawasan perbatasan, pedalaman dan daerah tertinggal. (2) Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Tertinggal Kabupaten Malinau dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada Pasal 4 ayat (1), menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan perencanaan…………………
8
a. penyusunan perencanaan teknis dalam lingkup pengelolaan kawasan perbatasan, pedalaman dan daerah tertinggal; b. perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan kawasan perbatasan, pedalaman dan daerah tertinggal; c. pengkoordinasian pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan kawasan perbatasan, pedalaman dan daerah tertinggal; d. pembinaan, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan ekonomi, sosial dan budaya, pengembangan insfratuktur dan pembinaan dan kerjasama serta pengkajian pengembangan kawasan perbatasan, pedalaman dan daerah tertinggal; e. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah tertinggal; f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf Ketiga SUSUNAN ORGANSASI Pasal 63C (1) Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Tertinggal Kabupaten Malinau terdiri atas: a. Kepala; b. Sekretariat; c. Bidang Pengembangan Ekonomi, Sosial dan Budaya; d. Bidang Pengembangan Insfrastruktur; e. Bidang Pembinaan dan Kerjasama; f. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Tertinggal sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III Peraturan Daerah ini.
Pasal 63D (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud Pasal 63A ayat (1) huruf b merupakan unsur staf. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud Pasal 63C ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Tertinggal.
Pasal 63E.....................
9
Pasal 63E (5) Sekretariat sebagaimana dimaksud Pasal 63A ayat (1) huruf b terdiri atas: a. Sub Bagian Penyusunan Program; b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; c. Sub Bagian Keuangan. (1) Sub Bagian sebagaimana dimaksud Pasal 63D ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Sekretaris. Pasal 63F (1) Bidang Pengembangan Ekonomi, Sosial dan Budaya sebagaimana dimaksud Pasal 63A ayat (1) huruf c merupakan unsur staf. (2) Bidang Pengembangan Ekonomi, Sosial dan Budaya sebagaimana dimaksud Pasal 83E ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah tertinggal Kabupaten Malinau melalui Sekretaris.
Pasal 63G (1) Bidang Pengembangan Ekonomi, Sosial dan Budaya sebagaimana dimaksud Pasal 63A ayat (1) huruf c terdiri atas: a. Sub Bidang Pengembangan Ekonomi; b. Sub Bidang Pengembangan Sosial dan Budaya. (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh Kepala Sub Bidang dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi, Sosial dan Budaya.
Pasal 63H (1) Bidang Pengembangan Infrastruktur sebagaimana dimaksud Pasal 63A Ayat (1) huruf d merupakan unsur staf. (2) Bidang Pengembangan Infrastruktur sebagaimana dimaksud Pasal 63G ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Tertinggal Kabupaten Malinau melalui Sekretaris.
Pasal 63I (1) Bidang Pengembangan Infrastruktur sebagaimana dimaksud Pasal 63A ayat (1) huruf d terdiri atas: a. Sub Bidang Pengembangan.......................
10
a. Sub Bidang Pengembangan Infrastruktur Transportasi dan Komunikasi; b. Sub Bidang Pengembangan Infrastruktur Pemukiman dan Energi. (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud Pasal 63H ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bidang dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur. Pasal 63J (1) Bidang Pembinaan dan Kerjasama sebagaimana dimaksud Pasal 63A ayat (1) huruf e merupakan unsur staf. (2) Bidang Pembinaan dan Kerjasama sebagaimana dimaksud Pasal 63I ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Tertinggal melalui Sekretaris. Pasal 63K (1) Bidang Pembinaan dan Kerjasama sebagaimana dimaksud Pasal 63A ayat (1) huruf e terdiri atas; a. Sub Bidang Pembinaan Masyarakat dan Sumberdaya Manusia; b. Sub Bidang Kerjasama antar Daerah. (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud Pasal 63J ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bidang dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pembinaan dan Kerjasama. 8. Mengubah Pasal 74 ayat (1) huruf a, sehingga keseluruhan Pasal 74 berbunyi sebagai berikut: Pasal 74 (1) Bidang Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (1) huruf e terdiri atas: a. Sub Bidang Perlindungan Masyarakat; b. Sub Bidang Ketahanan Masyarakat. (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh Kepala Sub Bidang dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.
9. Antara Pasal 87 dan Bagian Kesembilan KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL disisip Bagian Kedelapan A KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA yang terdiri dari Pasal 87A, Pasal 87B, Pasal 87C, Pasal 87D, Pasal 87E, Pasal 87F, Pasal 87G sehingga keseluruhan Bagian Kedelapan A berbunyi sebagai berikut: Bagian Kedelapan A ........................
11
Bagian Kedelapan A KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA Paragraf Pertama KEDUDUKAN Pasal 87A (1) Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana merupakan unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah. (2) Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana di pimpin seorang Kepala Kantor. (3) Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Bupati secara tehnis administrasi melalui mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Paragraf Kedua TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 87B (1) Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pelaksanaan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. (2) Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas sebagaiamana di maksud Pasal 4 ayat (1), menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan perencanaan teknis dalam lingkup Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana; b. perumusan kebijakan teknis bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana; c. pengkoordinasian pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana; d. pembinaan, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana; e. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana; f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf Ketiga…………………..
12
Paragraf Ketiga SUSUNAN ORGANSASI Pasal 87C (1) Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana terdiri atas: a. Kepala; b. Sub Bagian Tata Usaha; c. Seksi Pemberdayaan Perempuan; d. Seksi Keluarga sejahtera; e. Seksi Keluarga Berencana. (2) Struktur Organisasi Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN IV Peraturan Daerah ini. Pasal 87D (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 87C ayat (1) huruf b merupakan unsur staf. (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 87D ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. Pasal 87E (1) Seksi Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud Pasal 87C ayat (1) huruf c merupakan unsur staf. (2) Seksi Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud Pasal 87E ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha. Pasal 87F (1) Seksi Keluarga Sejahtera sebagaimana dimaksud Pasal 87C ayat (1) merupakan unsur staf.
huruf
d
(2) Seksi Keluarga Sejahtera sebagaimana dimaksud Pasal 87F ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha. Pasal 87G (1) Seksi Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud Pasal 87C ayat (1) huruf e merupakan unsur staf. (2) Seksi Keluarga Berencana......................
13
(2) Seksi Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud Pasal 87G ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha. 10. Ketentuan Pasal 90 diubah sehingga keseluruhan Pasal 90 berbunyi sebagai berikut: Pasal 90 (1) Dalam hal Inspektur berhalangan, Sekretaris melakukan tugas-tugas Inspektur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan, tugas-tugas Inspektur dilaksanakan oleh seorang Inspektur Pembantu yang ditunjuk dengan memperhatikan senioritas dalam Daftar Urut Kepangkatan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (3) Dalam hal Kepala Badan berhalangan, Sekretaris melakukan tugas-tugas Kepala Badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (4) Dalam hal Sekretaris berhalangan, tugas-tugas Kepala Badan dilaksanakan oleh Seorang Kepala Bidang yang ditunjuk dengan memperhatikan senioritas dalam Daftar Urut Kepangkatan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (5) Dalam hal Kepala Kantor berhalangan, Kepala Sub Bagian Tata Usaha melakukan tugas-tugas Kepala Kantor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (6) Dalam hal Kepala Kepala Sub Bagian Tata Usaha Bagian berhalangan, tugas Kepala Kantor dilaksanakan oleh seorang Kepala Seksi yang ditunjuk dengan memperhatikan senioritas dalam Daftar Urut Kepangkatan dan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;
11. Sesudah Pasal 93 dan sebelum BAB VI PEMBIAYAAN ditambah BAB VA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN Pasal 93A sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut: BAB VA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN Pasal 93A (1) Inspektur, Kepala Badan, Kepala Kantor, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku . (2) Pengankatan dan Pemberhentian Inspeektur, Kepala Badan, Kepala Kantor, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Bidang adalah kewenangan Bupati yang tidak dapat dilimpahkan.
Pasal II......................
14
Pasal II (1) Selama belum ditetapkan peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini, maka seluruh ketentuan yang telah ada yang mengatur organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah dinyatakan tetap berlaku. (2) Segala jabatan negeri yang ada sebelum Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan diadakan yang baru atau ditiadakan dengan Peraturan Bupati. (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal III Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malinau. Ditetapkan di Malinau pada tanggal 15 Juni 2010. BUPATI MALINAU,
MARTHIN BILLA Diundangkan di Malinau pada tanggal 15 Juni 2010. SEKRETARIS DAERAH,
DJALUNG MERANG LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2010 NOMOR 2.
15
