PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
DINAS KESEHATAN Jl. H. Raden Karna Ds. Muara Ketayu Kec. Amen
SURAT PERJANJIAN KERJA (KONTRAK) Nomor : ............................................ Tanggal : ................,....., 2011
Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan . tahun Dua ribu sebelas, Kami yang bertanda tangan di bawah ini : I. Nama
: dr. H.IWAN SUWARSA, M.Kes
NIP
: 19600514 199003 1 002
Jabatan
: Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kab.Lebong
Alamat
: Jl. H. Raden Karna Ds. Muara Ketayu Kec. Amen
Bertindak untuk atas nama Pemerintah
Republik Indonesia C.q Dinas Kesehatan
Kabupaten Lebong dan
Kabupaten Lebong berdasarkan SK Bupati
Pemerintah
No.20 Tanggal 23 Februari tahun 2011 tentang penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat penatausahaan Keuangan , Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu,
dalam lingkungan pemerintahan Kabupaten Lebong Tahun 2011 yang
selanjutnya disebut ---------------------------------------PIHAK Nama
PERTAMA--------------------------------------------
II.
: ......................
Jabatan
: Direktur/Wadir
Alamat
: ......................................
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ................. berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer .................................................. Serta Masuk Keluar sebagai Pesero dan Perubahan Anggaran Dasarnya
.............. Oleh Notaris ................. yang
selanjutnya disebut ----------------------------------------- PIHAK KEDUA----------------------------------------------------
Kedua belah pihak berdasarkan : 1). Peraturan Pemerintah Nomor 58 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 2). Peraturan Presiden RI No 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 3). Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta tata cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 4). Keputusan Bupati Lebong No 31 tahun 2011 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong tahun angggaran 2011,
pada
kegiatan
Pengadaan
Sarana dan
Prasarana
Puskesmas
Nomor
:1.02.1.02.01.25.07 5). Surat Keputusan Pengguna Aggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong No./ ..............2011. Tanggal, bulan, 2011 tentang Penunjukan Pemenang
(Gunning)
Pekerjaan pengadaan Alat – Alat Kedokteran Umum (Puskesmas Kit). 6). Surat Penawaran CV/PT.....NOMOR.... tanggal , bulan, 2011 pada Pekerjaan Pengadaan alat – alat Kedokteran Umum ( Puskesmas Kit )
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama-sama sepakat dan setuju untuk membuat Perjanjian Kerja tentang Pekerjaan Pengadaan Alat - Alat
Kedokteran Umum
(Puskesmas Kit ) program Kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong, dengan syarat dan Perjanjian sebagai berikut :
Pasal 1 RUANG LINGKUP PEKERJAAN 1). Ruang lingkup pekerjaan adalah Pekerjaan Pengadaan Alat – alat Kedokteran Umum (Puskesmas KIT )
Tahun Anggaran 2011
pada Program Kegiatan DAK Bidang
Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong. 2). PIHAK KEDUA Mengadakan semua Barang dengan Jumlah satuan dan jumlah harga seluruhnya harus sesuai
sebagaimana
tercantum dalam surat penawaran
Harga
CV/PT........ (daftar terlampir).
Pasal 2 SPESIFIKASI TEKNIS, GAMBAR DAN BROSUR Barang – barang yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA harus sesuai dengan jenis, merk, spesifikasi teknis dan brosur atau buku yang tercantum dalam dokumen penawaran.
Pasal 3 HARGA BORONGAN (1) Harga borongan pekerjaan sebagaimana disebut pada pasal 1 diatas, ditetapkan sebesar Rp. ............,-( ................................. ).termasuk pajak, cukai, biaya dan pungutan resmi dan lainnya. (2) Jumlah harga tersebut diatas yaitu harga Franco gudang / lokasi sebagaimana ditentukan dalam pasal 4 dan sudah temasuk pajak dan bea materai yang harus dikeluarkan sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku.
Pasal 4 SYARAT PENYERAHAN BARANG 1) Barang yang dimaksud dalam pasal 3 ayat ( 2 ) harus diserahkan PIHAK KEDUA ditempat yang telah ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong.
2) Barang yang disediakan oleh PIHAK KEDUA harus sesuai dengan standar yang telah disebutkan dalam spesifikasi tehnis dan 100 % baru,apabila ternyata barang yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA tidak sesuai dengan standar tersebut diatas,Maka PIHAK PERTAMA berhak menolak dan PIHAK KEDUA diwajibkan mengganti sesuai dengan standar yang telah ditentukan. 3) Sebelum barang/Alat – Alat Kedokteran Umum (Puskesmas Kit) tersebut diserahkan terlebih dahulu harus diperiksa/diteliti oleh Panitia Pemeriksaan barang dan dibuktikan dengan berita acara pemeriksaan dan penerimaan barang yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitia Pemeriksaan dan Penerima Barang. 4) PIHAK KEDUA wajib melakukan pengepakan atas barang yang di kirim sampai ketujuan dan dapat diterima PIHAK PERTAMA. 5) PIHAK KEDUA mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pengguna anggaran (PA) melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan. 6) Transportasi yang digunakan untuk pengiriman barang ini sudah termasuk dalam harga kontrak, kecuali ditentukan lain oleh kedua belah pihak Pasal 5 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN 1). Jangka waktu Pelaksanaan pekerjaan ditentukan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari Kalender terhitung sejak tanggal, bulan, 2011 sampai dengan ....... 2011 2). Apabila waktu Penyelesaian tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak dapat dipenuhi oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA
harus mengajukan permintaan amandemen
kontrak untuk perpanjangan waktu pelaksanaan perpanjangan secara tertulis dengan mengemukakan alasan – alasan yang cukup dan bukti – bukti yang bisa dipertanggung jawabkan dan harus mendapatkan persetujuan PIHAK PERTAMA. 3). Apabila waktu penyelesaian tersebut pada ayat (1) pasal ini PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi dan tidak mengajukan permintaan amandemen kontrak untuk perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan, maka PIHAK KEDUA dikenakan sangsi sesuai dengan ketentuan pasal 16. 4). PIHAK KEDUA harus memberikan informasi kepada PIHAK KESATU tentang jadwal pengiriman barang serta menyampaikan dokumen pengiriman.
5). Apabila Hasil Pemeriksaan barang tidak sesuai dengan Kontrak, PIHAK KESATU harus menolak barang tersebut dan PIHAK KEDUA harus mengganti barang tersebut dengan biaya sepenuhnya oleh PIHAK KEDUA
Pasal 6 PEMBAYARAN Pembayaran dilakukan dengan cara : 1). Uang muka kerja dapat diberikan Maksimum 30 % ( Tiga puluh persen ) dari Nilai Kontrak yaitu 30 % x Rp. .....,- = Rp............,- ( ................... ) Pembayaran Uang Muka dapat dilakukan setelah PIHAK KEDUA mengajukan: a. Permohonan Uang Muka b. Rencana Penggunaan Uang Muka dan Kebutuhan Biaya c. Jaminan Uang Muka dari Bank Umum/Pemerintah (tidak termasuk BPR) sekurang – Kurangnya senilai uang muka yang diberikan dan ditujukan kepada Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan kabupaten Lebong 2). Pembayaran 100 % ( seratus Persen ) dari nilai kontrak sebesar Rp................,- atas nilai kontrak dikurangi jumlah uang muka yang telah dibayarkan kepada PIHAK KEDUA Rp.nilai kontrak.,- - Rp.uang muka,- = Rp..............,- ( ........................ ) Pembayaran 100% dapat dillaksanakan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan seluruh barang 100% (seratus persen ) yang dinyatakan dengan : -
Berita acara pemeriksaan barang oleh panitia pemeriksa barang.
-
Berita acara serah terima barang oleh panitia penerima barang.
-
Berita acara Uji coba / Uji fungsi barang.
-
Berita acara Pembayaran
-
Kontrak yang dilegalisir oleh bagian Hukum
-
Resume Kontrak
-
Kwitansi
-
SSP atas PPP dan PPH
-
Faktur Pajak
-
SIOPDA
-
Fotocopy rekening Giro
3). Pembayaran dilakukan melalui rekening CV/PT................ dengan nomor rekening : ................ Bank Bengkulu Cabang Utama. Pasal 7 JAMINAN PELAKSANAAN 1). Pelaksanaan pekerjaan kontrak ini harus dijamin dengan suatu jaminan pelaksanaan dari Bank Umum/Pemerintah ( tidak termasuk BPR) yang di tujukan kepada Penguna anggaran (PA) Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong. 2). Besarnya jaminan pelaksanaan adalah 5 % ( Lima perseratus ) dari nilai kontrak sebesar Rp. ...............,- x 5 % =Rp.......,- (sebutkan................................ ) 3). Jaminan Pelaksanaan diserahkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkan SPPBJ atau sebelum penanda tanganan kontrak. 4). Masa berlaku jaminan Pelaksanaan minimal dalam waktu 70( tujuh puluh) hari Kalender sejak tanggal surat perintah kerja dan harus di perpanjang apabila terjadi pengunduran waktu pelaksanaan. 5). Jaminan Pelaksanaan di kembalikan kepada PIHAK KEDUA apabila pekerjaaan telah selesai dilaksanakan 100% sesuai dengan kontrak 6). Jaminan Pelaksanaan di cairkan dan disetorkan ke Kas Daerah apabila : a. PIHAK KEDUA Mengundurkan diri setelah menandatangani Kontrak atau b. PIHAK KEDUA dalam waktu yang ditentukan tidak melaksanakan pekerjaaan penyerahan barang ; atau c. Terjadi Pemutusan kontrak yang di sebabkan oleh kelalaian PIHAK KEDUA
Pasal 8 MASA GARANSI 1. Dalam jangka waktu 1 ( Satu ) tahun masa garansi terhitung setelah pekerjaan ini diserahkan selesai 100 %,selama waktu garansi tersebut jika terdapat kerusakan atau kekurangan maka menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA untuk memperbaikinya. 2. PIHAK KEDUA menjamin tersedianya suku cadang selama 5 ( lima ) tahun dan memberikan pelayanan purna jual ( after sales service )
Pasal 9 SERTIFIKAT OF ORIGINAL Pihak KEDUA harus menyerahkan Certifikat Of Original (COO) barang tertentu pada saat serah terima barang 100% Pasal 10 UJI COBA DAN UJI FUNGSI 1). Setelah Barang- barang diserahkan/dikirim, PIHAK KEDUA harus melakukan uji fungsi/uji coba barang – barang yang diserahkan oleh Pihak Kedua
2). Apabila ternyata hasil pengujian/pemeriksaan sebagaimana tersebut ayat (1) dinyatakan tidak memenuhi syarat atas kleim dari PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA diwajibkan menarik dan mengganti dengan jenis dan jumlah yang sama serta mutu sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
Pasal 11 PEKERJAAN PIHAK KETIGA Penunjukan PIHAK KETIGA oleh PIHAK KEDUA dapat dilakukan hanya apabila PIHAK PERTAMA telah menyetujui secara tertulis.
Pasal 12 PEKERJAAN TAMBAH KURANG 1). Pekerjaan Tambah / Kurang hanya berlaku apabila nyata – nyata ada permintaan tertulis dari PIHAK PERTAMA yang menyebutkan jenis dan perincian pekerjaan dan biayanya. 2). Perhitungan biaya menurut pekerjaan tambah / kurang diperhitungkan menurut harga satuan pekerjaan yang dimasukkan oleh PIHAK KEDUA dan untuk pekerjaan tambah / kurang yang belum ada harga satuannya ditentukan bersama oleh kedua pihak. 3). Pekerjaan Penambahan atau Pengurangan , Perpanjangan waktu Pelaksanaaan pekerjaaan dan atau perubahan lainnya harus diikuti dengan pembuata addendum perjanjian pemboronganm pekerjaaan/kontrak. 4). Pekerjaan tambahan dan pengurangan yang tidak diajukan sacara tertulis atau tidak mendapat persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA. Pasal 13 TUNTUTAN GANTI RUGI PIHAK KEDUA tidak diperkenankan melakukan tuntutan ganti rugi baik secara langsung maupun tidak langsung yang dibebankan kepada Negara / Pemerintah,terkecuali bilamana pemerintah mengeluarkan peraturan langsung mengatur perubahan dimaksud. Pasal 14 KENAIKAN HARGA Apabila selama jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan terjadi kenaikan Harga Bahan dan Upah, maka kenaikan harga tersebut masih menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA, kecuali ada Peraturan dari Pemerintah untuk menanggung kenaikan harga yang diakibatkan oleh tindakan Pemerintah dibidang moneter yang diatur dengan Keputusan Pemerintah.
Pasal 15 FORCE MAJEURE 1). PIHAK KEDUA di bebaskan dari beban tanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan keterlambatan penyerahan pekerjaaan yang telah ditetapkan apabila terjadi FORCE MAJEURE seperti : (a). Adanya Bencana Alam seperti ; Banjir besar, Perang, Tanah Longsor, Perang, Kekacauan, Huru-hara yang mengakibatkan keterlambatan pekerjaan. (b). Apabila kejadian diluar kemampuan PIHAK KEDUA yang tidak dapat diramalkan, dicegah dan dihindari. 2). Setiap peristiwa memaksa yang terjadi dilaporkan secara tertulis oleh PIHAK KEDUA untuk mendapat pengesahan dari PIHAK PERTAMA.
Pasal 16 SANKSI DAN DENDA (1) Apabila batas waktu yang ditentukan dalam pasal 5 tidak dapat dipenuhi, maka PIHAK KEDUA harus segera melaporkan kepada PIHAK PERTAMA sebab keterlambatan pekerjaan. (2)
Atas keterlambatan pekerjaan, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1 0/00 (satu perseribu) dari Harga Borongan untuk setiap hari keterlambatan atau maksimal 5% dari Nilai Kontrak.
Pasal 17 PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (1) Pemutusan Kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai100%. (2) Apabila PIHAK KEDUA ternyata tidak mampu atau tidak dapat melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) serta
menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Surat Perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA memberi peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender dan apabila PIHAK KEDUA tidak memberi tanggapan, maka PIHAK PERTAMA berhak memutuskan hubungan kerja dan membatalkan Kontrak secara sepihak. (3) Pemutusan kontrak dilakukan bila mana para pihak terbukti melakukan kolusi, kecurangan atau tindak korupsi baik dalam proses pemilihan penyedia jasa maupun pelaksanaaan pekerjaan dalam hal ini : a. PIHAK KEDUA dapat dikenakan sanksi yaitu : 1. Pencairan Jaminan pelaksanaaan dan disetorkan ke kas derah 2. Sisa uang muka harus dilunas oleh PIHAK KEDUA 3. Pengenaan daftar hitam untuk waktu tertentu. b. PIHAK PERTAMA dikenakan sanksi berdasarkan peraturan pemerintah Nomor : 30 tahun 1980 atau Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku. Pasal 18 PENYELESAIAN PERSELISIHAN (1) Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya diselesaikan dengan musyawarah. (2) Jika secara musyawarah tidak tercapai, maka penyelesaiannya dilakukan oleh Panitia Pendamai ( Arbitrase ) yang dibentuk dan diangkat oleh Kedua belah Pihak yang terdiri dari : a. Seorang wakil dari PIHAK PERTAMA sebagai anggota b. Seorang wakil dari PIHAK KEDUA sebagai anggota c. Seorang dari PIHAK KETIGA yang ahli, yang disetujui oleh kedua belah pihak. (3) Jika upaya damai dalam ayat (1) dan (2) pasal ini tidak tercapai, maka penyelesaian atas segala sengketa yang timbul dilakukan melalui jalur Hukum Pengadilan Negeri Tubei.
