PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
LAKIP DISHUBKOMINFO KULON PROGO 2013 1 DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Jln. Khudori Nomor 55 Wates Kulon Progo 55611Telp. (0274) 773154 e-mail:
[email protected]
i
Kata Pengantar
P Instansi
uji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan
karunia-Nya
sehingga
kami
dapat menyelesaikanLaporanKinerja Pemerintah(LKjIP)Dinas
Komunikasi dan Informatika
Perhubungan
Tahun 2015
ini
tepat
pada waktunya. Penyusunan LKjIP Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun 2015 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
53 Tahun 2014TentangPetunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan KinerjaInstansi Pemerintah. LKjIP merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai pertanggungjawaban dan menjadi bahan perbaikan kinerja kami di tahun yang akan datang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Wates, 30 Januari 2015
Kepala Dinas,
Kepala Dinas,
NUGROHO, S.E., M.M. Pembina Utam
NUGROHO, SE, MM Pembina Utama Muda IV c NIP. 19590929 198603 1 014
LKjIP DISHUBKOMINFO -
2015
ii
Ringkasan Eksekutif
L
aporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban keberhasilan atau kekurangan dalam memberikan pelayanan dapat digambarkan dalam
bentuk laporan hasil pencapaian tujuan danSasaran Strategis.Sasaran dan indikator kinerja yang dipilih termuat dalam Indikator Kinerja Daerah Tahun 2011-2016 sebagaimana tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2016. Guna
menjalankan
tugas
danfungsinyadalam
pelayanan
maupun
pengelolaan sarana perhubungan dan ketersediaan jaringan komunikasi dan informasi yang pada hakekatnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan mobilisasi orang maupun data informasi, dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika telah menetapkan visi:”Terwujudnya penyelenggaraan perhubungan, komunikasi
dan
informatika
yang
handal
guna
mendorong
pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat”. Untuk mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui misi: 1. Meningkatkan pengembangan sistem transportasi dan pelayanan angkutan, 2. Mewujudkan kualitas infrastruktur komunikasi dan penyebarluasan informasi. LKjIP Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika disusun sebagai wujud berkembangnya semangat akuntabilitas serta dukungan sistem administrasi yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang makin handal, profesional, efisien,
LKjIP DISHUBKOMINFO -
2015
iii
efektif serta tanggap terhadap aspirasi rakyat dan dinamika perubahan lingkungan strategis. Dari analisis terhadap 2 (dua) sasaran, terdapat 2 (dua) indikator kinerja
sasaran sebagai tolak ukur. Pada tahun 2015hasil analisis
akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dapat disimpulkan bahwa 2 (dua) Indikator Kinerja mencapai target sebagai berikut: 1. Capaian layanan transportasi sebesar 41,32% atau 0,11% di atas target; 2. Capaian layanan komunikasi sebesar 48,89% atau tepat sesuai target. Pencapaian
target
kinerja
dan
sasaran
akan
terus
diupayakan
peningkatannya dan dipertahankan pada tahun yang akan datang dengan memprioritaskan alokasi dana dan efisiensi melalui peningkatan SDM
kuantitas
transportasi,
dan
kualitas
dan
peningkatan
sarana
prasarana
komunikasi dan informatika serta penyelesaian sedini
mungkin terhadap berbagai permasalahan dalam rangka peningkatan mutu dan pelayanan.
LKjIP DISHUBKOMINFO -
2015
iv
Daftar Isi HALAMAN JUDUL KATA PENGANTAR …………………………………………………………
i
RINGKASAN EKSEKUTIF ………………………………….………………
ii
DAFTAR ISI …………………………………………………………………..
iv
DAFTAR TABEL .…………………………………………………………….
v
DAFTAR GAMBAR …….……………………………………………………
vi
BAB I PENDAHULUAN ……………………………………………………..
1
1.1. Latar Belakang 1.2. Susunan Organisasi 1.3. Fungsi dan Tugas 1.4. Sumber Daya 1.5. Keuangan 1.6. Sistematika Laporan Kinerja BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ….…………….
13
2.1 Perencanaan Strategis 2.2 Tujuan dan Sasaran 2.3 Rencana Kinerja 2.4 Penetapan Kinerja 2.5 Rencana Anggaran BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ……………………………………….
21
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2015 3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja 3.3 Akuntabilitas Keuangan BAB IV PENUTUP ………………………………………………………...…
37
LAMPIRAN
LKjIP DISHUBKOMINFO -
2015
v
Daftar Tabel Tabel 1.1 Jumlah Nilai Aset ....................................................................
8
Tabel 1.2 Aset Gedung dan Bangunan …………………………..……….
9
Tabel 1.3 Aset Peralatan Kantor ………………………………….……….
9
Tabel 1.4 Sistem Informasi Manajemen yang Ada .…………….……….
10
Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja ......................................
15
Tabel 2.2Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan ..........................
16
Tabel 2.3Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2015 .................................
17
Tabel 2.4Penetapan Kinerja Tahun 2015 ………………………….…….
18
Tabel 2.5 Target Anggaran Belanja Tahun 2015……………….…….….
19
Tabel 2.6 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis ………..……….…..
20
Tabel 3.1Skala Nilai Peringkat Kinerja ……………………….….…….…
22
Tabel 3.2Realisasi dan Capaian Kinerja IKU Tahun 2015.……………
22
Tabel 3.3Capaian indikator Kinerja Sasaran I Tahun 2015 …….…..….
24
Tabel 3.4 Data Pendukung Capaian Indikator Sasaran I……………..…
24
Tabel 3.5 Capaian indikator Kinerja Sasaran II Tahun 2015 …….…..…
29
Tabel 3.6 Data Pendukung Capaian Indikator Sasaran II ………..…..…
30
Tabel 3.7Target dan Realisasi Belanja Tahun 2015………………….…
33
Tabel 3.8Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran …...…
33
Tabel 3.9 Perbandingan Capaian Sasaran dan Realisasi Keuangan per Sasaran…………………………………………………...….…….
LKjIP DISHUBKOMINFO -
34
2015
vi
Daftar Gambar Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi dan Nama Pejabat Struktural Tahun 2015 ………………………………………………….
34
Gambar 1.2 Komposisi PNS MenurutGender...………………………….
6
Gambar 1.3Klasifikasi PNS Menurut Golongan dan Unit Kerja……..…
7
Gambar 1.4Klasifikasi PNS Menurut Pendidikan dan Unit Kerja.……..
7
Gambar 1.5 Jumlah Anggaran Per Sasaran Tahun 2015. .....................
11
Gambar 3.1 PemeliharaanLPJU Tahun 2015 .......................................
25
Gambar 3.2 Pemeliharaan APILL Tahun 2015 ...………………………...
26
Gambar 3.3Pembangunan Rambu LL Tahun 2015 ..…………………...
26
Gambar 3.4Pengamanan Car Free Day ………….....…………………...
27
Gambar 3.5Operasi Penegakan Hukum bidang LLAJ ………..………..
27
Gambar 3.6Pengendalian Menara Telekomunikasi …………..………..
31
Gambar 3.7 Target Realisasi Anggaran Pencapaian Sasaran Tahun 2012 – 2015 .………………………………………………… Gambar 3.8Grafik Nilai IKM Dishubkominfo Tahun 2013 – 2015 ..……
LKjIP DISHUBKOMINFO -
35 36
2015
1
1.1 Latar Belakang
S
istem akuntabilitas yang baik menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efektif, efisien dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dalam lingkungannya,
menjadikan
masukan
dan
umpan
balik
bagi
pihak-pihak
yang
berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja. Kebijakan yang transparan,
terukur
dan
dapat
dipertanggungjawabkan
kepada
masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan bahwa penyelenggaaan pemerintahan telah bersih dan benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat. Untuk mewujudkan hal itu maka diperlukan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). LKjIP merupakan media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah dan bermanfaat untuk mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan
tugas
umum pemerintahan dan membangun secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundang- undangan yang berlaku.
1.2 Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatikadibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah. Dalam rangka penyelenggaraan tugas teknis dibentuk 3 (tiga) UPTD berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan
LKjIP DISHUBKOMINFO -
2015
2
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah, yaitu:UPTD Terminal Induk Kota Wates, UPTD Sub Terminal, dan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor. Gambar Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika beserta nama pejabatnya sebagaimana Gambar 1.1.
Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi dan Nama Pejabat Struktural Tahun 2015
LKjIP DISHUBKOMINFO -
2015
3
1.3 Fungsi dan Tugas Berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 63 Tahun 2008 tentang
Uraian
Tugas
pada
Unsur
Organisasi
Terendah
Dinas
Perhubungan Komunikasi dan Informatikasebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 63 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas pada Unsur Organisasi Terendah Dinas Perhubungan
Komunikasi
dan
Informatika,
Dinas
Perhubungan
Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang Perhubungan dan Komunikasi dan Informatika. Untuk
menyelenggarakan
fungsi
tersebut,
Dinas
Perhubungan
Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas: a. menyelenggarakan kegiatan di bidang lalu lintas; b. menyelenggarakan kegiatan di bidang angkutan, terminal dan perparkiran; c.
menyelenggarakan kegiatan di bidang pengendalian dan operasional;
d. menyelenggarakan kegiatan di bidang komunikasi dan informatika; dan e. melaksanakan kegiatan ketatausahaan. Fungsi dan tugas Sekretariat dan Bidang pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika sebagai berikut: 1. Sekretariat, mempunyai fungsi pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian, perencanaan dan
keuangan. Untuk melaksanakan
fungsi tersebut, Sekretariat mempunyai tugas: a. melaksanakan urusan umum dan kepegawaian ; b. melaksanakan kegiatan perencanaan; c. melaksanakan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan;
LKjIP DISHUBKOMINFO -
2015
4
d. mengkoordinir pelaksanaan kegiatan dinas; e. memantau, mengendalikan dan mengevaluasi
kinerja
serta
Kepala
Dinas
dampak pelaksanaan program dan kegiatan; dan f.
melaksanakan
tugas
lain
yang
diberikan
berkaitan dengan bidang tugasnya. 2. Bidang Lalu Lintas, mempunyai fungsi penyelenggaraan manajemen lalu lintas, rekayasa lalu lintas dan penerangan jalan umum. Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas: a. menyelenggarakan manajemen lalu lintas; b. menyelenggarakan rekayasa lalu lintas; c. meyelenggarakan penerangan jalan umum; dan d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas berkaitan dengan bidang tugasnya. 3. Bidang Angkutan Terminal dan Perparkiran, mempunyai fungsi penyelenggaraan perparkiran.
angkutan,
Untuk
pengelolaan
menyelenggarakan
terminal,
fungsi
pengelolaan
tersebut
Bidang
Angkutan Terminal dan Perparkiran mempunyai tugas : a. menyelenggarakan pengangkutan orang dan barang, serta angkutan khusus; b. menyelenggarakan pengelolaan terminal; c. menyelenggarakan pengelolaan perparkiran; dan d. melaksanakan
tugas
lain
yang
diberikan
Kepala
Dinas
berkaitan dengan bidang tugasnya. 4. Bidang
Pengendalian
dan
Operasional,
mempunyai
fungsi
penyelenggaraan teknik kelaikan kendaraan bermotor, operasi dan pengendalian. Untuk menyelenggarakan
fungsi
tersebut Bidang
Operasi dan Pengendalian mempunyai tugas: a. menyelenggarakan teknik kelaikan kendaraan bermotor;
LKjIP DISHUBKOMINFO -
2015
5
b. menyelenggarakan operasi dan pengendalian; dan c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas berkaitandengan bidang tugasnya. 5. Bidang
Komunikasi
dan
Informatika,
mempunyai
fungsi
penyelenggaraan pelayanan dan fasilitasi perijinan, pembinaan dan pengendalian. Untuk
menyelenggarakan
fungsi
tersebut, Bidang
Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas: a. menyelenggarakan pelayanan dan fasilitasi perijinan; b. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian; dan c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas berkaitandengan bidang tugasnya. 6. UPTD
Terminal
Induk
Kota
Wates
mempunyai
fungsi
penyelenggaraan terminal penumpang umum di Terminal Induk Kota Wates. 7. UPTD Sub Terminal mempunyai fungsi penyelenggaraan terminal penumpang umum di SubTerminal. 8. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai fungsi pengujian kelaikan kendaraan bermotor.
1.4 Sumber Daya 1.4.1 Susunan Kepegawaian Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinyaDinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika pada tahun 2015 didukung oleh kapasitas SDM PNS 75 orang yang secara jumlah cenderung tetap dibandingkan tahun 2014. Secara riiljumlah ini masih kurang memadai bila dibandingkan kebutuhan menurut hasil Analisa Jabatan Tahun 2014 sebanyak 94 orang PNS.
LKjIP DISHUBKOMINFO -
2015
6
Berdasarkan gender,golongan dan pendidikan digambarkan sebagai berikut: a. Gender PNS pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika komposisi secara gender Priasebanyak 64 orang (85%) dan Perempuan sebanyak 11 orang (15%). Hal ini belum menunjukkan adanya perimbangan disebabkan ketugasan yang sebagian besar berada di lapangan sebagaimana ditampilkan dalam gambar 1.2.
Perempuan 15%
Pria 85%
Gambar 1.2 Komposisi PNS Menurut Gender
b. Golongan Diklasifikasikan menurut Golongan dan Unit Kerjanya, PNS Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika terlihat pada gambar 1.3.
LKjIP DISHUBKOMINFO -
2015
7
Gambar 1.3 KlasifikasiPNS Menurut Golongan dan Unit Kerja
c.
Pendidikan Diklasifikasikan menurut Golongan dan Unit Kerjanya, PNS Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika terlihat pada gambar 1.4.
Gambar 1.4 GrafikKlasifikasi MenurutPendidikan dan Unit Kerja
LKjIP DISHUBKOMINFO -
2015
8
1.4.2 Keadaaan Sarana dan Prasarana Dinas
Perhubungan
Komunikasi
dan
Informatika
dalam
menyelenggarakan urusan yang menjadi tanggung jawabnya didukung dengan sarana dan prasarana (aset) sebagai berikut : a. Jumlah
Aset
sampai Desember 2015
yang dimiliki total: Rp
23.414.874.123,-, dengan perincian sebagaimana Tabel 1.1. Tabel 1.1 Jumlah Nilai Aset No
Jenis Aset
Nilai (Rp)
1.
Tanah
268.283.300,-
2.
Mesin Peralatan
4.634.753.674,-
3.
Gedung dan Bangunan
17.813.018.549
4.
Jalan dan Irigasi
5.
Aset Tetap Lainnya
6.
Konstruksi dalam Pengerjaan
695.395.000,3.423.600,0,-
Total
23.414.874.123,-
Sumber: Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, 2016
b. Jumlah aset yang tidak terpakai: Rp 0,Rincian
gedung
bangunan
dan
peralatan
kantor
yang
dimiliki
sebagaimana Tabel 1.2. Sedangkan rincian peralatan kantor disajikan pada Tabel 1.3.
LKjIP DISHUBKOMINFO -
2015
9
Tabel 1.2 Aset Gedung dan Bangunan No.
Aset
Luas Lahan
Kondisi
1.
Gedung Kantor
1.375 m2
2.
4.000 m2
3.
Balai Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Terminal Wates
Bangunan Rusak Berat, kondisi tidak nyaman Baik, Perlu pengecatan
7.910 m2
Baik
4.
Sub Terminal Jagalan
1.000 m2
Jalan/ Pelataran rusak
5.
Sub Terminal Jangkaran
1.000 m2
Jalan/ Pelataran rusak
6.
Sub Terminal Brosot
700 m2
Jalan/ Pelataran rusak
7.
Sub Terminal Kenteng
1.664 m2
Jalan/ Pelataran rusak
8.
Sub Terminal Sentolo
1.000 m2
Jalan/ Pelataran rusak
Sumber: Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, 2016 Tabel 1.3 Aset Peralatan Kantor No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Nama Barang Kendaraan roda empat
Jumlah 12
Kondisi Baik Rusak 12 0
Kendaraan roda dua 19 17 2 Komputer PC 13 13 0 Laptop 7 7 0 Printer 11 10 1 Scanner 1 0 1 LCD Proyektor 2 2 0 Mesin Ketik 8 6 2 Handy Talky (HT) 9 7 2 Mesin Fax 1 1 0 Air Conditioner (AC) 1 1 0 Alat Pengujian Kendaraan 10 9 1 Bermotor 13. Pemadam kebakaran 1 1 0 14. GPS 2 2 0 15. Grounding Tester 1 1 0 16. Teropong 1 1 0 17. Altimeter/meteran laser 1 1 0 Sumber: Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, 2016
Keterangan 7 unit Pick Up KPDT di 7 Desa
R. Kadinas UPTD PKD UPTD PKD Bid. Kominfo Bid. Kominfo Bid. Kominfo Bid. Kominfo
LKjIP DISHUBKOMINFO -
2015
10
Memasuki era informasi, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesat telah memberikan dampak yang begitu luas. Sebagai organisasi publik dalam rangkameningkatkan transparansi, efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakatDinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika menginisiasi penggunaan Sistem Informasi Manajemen (SIM). Tabel 1.4 menjelaskan SIM yang digunakan pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika. Tabel 1.4 Sistem Informasi Manajemenyang Digunakan No. 1.
Nama SIM/ Aplikasi
Fungsi
SIMDA
Sistem pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi, meliputi penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporannya 2. SIM Aset Sistem manajemen aset terintegrasi yang meliputi permintaan aset, persetujuan permintaan, pembelian, register aset, pengiriman aset, dan penerimaan aset 3. e-Monev Sistem pengendalian pelaksanaan program/ kegiatan APBD 4. e-Sakip Sistem pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka akuntabilitas dan kinerja unit kerja 5. e-plan Sistem informasi perencanaan pembangunan daerah 6. SIM Pengendalian Menara Sistem Informasi Manajemen Telekomunikasi Pengelolaan Retribusi dan Pengendalian Menara Telekomunikasi 7. SIM Pengujian Kendaraan Sistem Informasi Manajemen Bermotor penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor Sumber: Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, 2016
LKjIP DISHUBKOMINFO -
Keterangan Dikelola oleh DPPKA
Dikelola oleh DPPKA
Dikelola oleh BAPPEDA Dikelola oleh BAPPEDA Dikelola oleh BAPPEDA Dikelola oleh Dishubkominfo Dikelola oleh Dishubkominfo
2015
11
1.5 Keuangan Pendanaan yang tersedia untuk melaksanakan fungsi dan tugas Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatikapada tahun 2015berasal dari APBD Kabupaten Kulon Progo, sebesar Rp 11.730.001.745,95.Jumlah anggaran tahun 2015dijelaskan pada Gambar 1.7. [CATEGORY NAME] [PERCENTAG E]
[CATEGORY NAME] [PERCENTAG E]
[CATEGORY NAME] [PERCENTAG E]
Gambar 1.7 Grafik Jumlah Anggaran Per Sasaran Tahun 2016
1.6 Sistematika LKjIP Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Komunikasi dan InformatikaTahun 2015 adalah sebagai berikut: Ringkasan Eksekutif Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Langkah-langkah untuk
mengatasi kendala
tersebut
apa
dan
yang
langkah
telah
dilakukan
antisipatif
LKjIP DISHUBKOMINFO -
untuk
2015
12
menanggulangi
kendala
yang mungkin akan terjadi pada tahun
mendatang. Bab I Pendahuluan Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKjIP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, Potensi SKPD, dan Sistematika penulisan LKJIP. Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja. Pada awal Bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian Visi dan Misi instansi. Bab III Akuntabilitas Kinerja Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematispembandingan
data
kinerja
secara
memadai,
keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran/tujuan organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi. Bab IV Penutup Pada
bagian
ini
dikemukakan
keberhasilan/kegagalan,
simpulan
permasalahan
dan
secara kendala
umum
tentang
utama
LKjIP DISHUBKOMINFO -
yang
2015
13
berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.
LKjIP DISHUBKOMINFO -
2015
14
2.1 Perencanaan Strategis
P
enetapan Visi dan Misi menjadi salah satu komponen penting di dalam usaha peningkatan kinerja perencanaan pembangunan khususnya pada institusi Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika. Hal tersebut sesuai dengan yang diamanatkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Panduan Penyusunan Penetapan
Kinerja
dan
Pelaporan
Akuntabilitas
Kinerja
Instansi
Pemerintah, bahwa perencanaan strategis merupakan dasar atau acuan dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Perencanaan Kinerja (Renja), Rencana Kinerja
Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK),
maupun komponen lainnya yang terdapat di dalam perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan, sampai pada pelaporan kinerja. Visi dan Misi tersebut diterjemahkan ke dalam Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika. Korelasi dan keterkaitan secara linier beberapa substansi tersebut diperlukan dalam kerangka penyelarasan target-target pembangunan. Untuk mewujudkan pembangunan di bidang perhubungan dan komunikasi dan informatika yang mendukung Visi Kabupaten Kulon Progo, maka ditetapkan Visi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika sebagai berikut: “Terwujudnya
penyelenggaraan
perhubungan,
komunikasi
dan
informatika yang handal guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat“
LKjIP DISHUBKOMINFO -
2015
15
Pernyataan Visi tersebut mengandung makna bahwa Dinas Perhubungan Komunikasi Informatika ke depan mampu menjadi institusi yang memiliki kemampuan dalam mengatur sistemperhubungan yang baik sehingga mewujudkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan transportasi yang
selamat,
aman,
penyelenggaraan
nyaman,
komunikasi
cepat, dan
lancar
dan
informatika
tertib,
yang
dan dapat
memberdayakan masyarakat dan memberikan nilai tambah, sehingga perhubungan dan komunikasi dan informatika menjadi
pendorong,
penggerak dan penunjang pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya di Kabupaten Kulon Progo. Misi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika untuk mewujudkan visi tersebut adalah: 1. Meningkatkan pengembangan sistem transportasi dan pelayanan angkutan; 2. Mewujudkan
kualitas
infrastruktur
komunikasi
dan
penyebarluasan informasi.
LKjIP DISHUBKOMINFO -
2015
16
2.2 Tujuan dan Sasaran Tujuan yang hendak dicapai Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatikadalam pembangunan Urusan Perhubungan dan Urusan Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut: 1. Meningkatnya
pengelolaan
sistem
transportasi
dan
pelayanan
angkutan; 2. Terwujudnya kualitas layanan komunikasi dan informatika. Indikator kinerja sebagai
ukuran
tingkat
keberhasilan pencapaian
sasaran untuk diwujudkan disertai dengan rencana tingkat capaian juga merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Target Indikator kinerja dirancang untuk dapat dicapai dalam kurun waktu
tertentu/ tahunan
secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis. Berdasarkan Perubahan Renstra Tahun 2011-2016 terdapat 2 (dua) sasaran dengan indikatornya sebagaimana disajikan tabel 2.1. Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja
Tujuan Meningkatnya pengelolaan sistem transportasi dan pelayanan angkutan Terwujudnya kualitas layanan komunikasi dan informatika
Meningkatnya kualitas layanan transportasi
Capaian layanan transportasi
38,62%
39,08%
39,41%
Target Tahun 2015 40,21%
Meningkatnya layanan komunikasi
Capaian layanan komunikasi
47,78%
47,78%
47,78%
48,89%
Sasaran
Indikator Sasaran
Realisasi Tahun 2012
2013
2014
Sumber: Renstra Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 2011-2016
LKjIP DISHUBKOMINFO -
2015
17
2.2.1 Strategi Strategi dan kebijakan yang digunakan untuk mencapai tujuan sesuai dengan visi dan misi SKPD. Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan disajikan pada Tabel 2.2. Tabel 2.2 Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan Visi : Terwujudnya penyelenggaraan perhubungan, komunikasi dan informatika yang handal guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Strategi
Kebijakan
Program dan Kegiatan
Misi 1: Meningkatkan pengembangan sistem transportasi dan pelayanan angkutan Meningkatkan kualitas dan kapasitas penyelenggaraan pelayanan sistem perhubungan
Peningkatan kualitas dan kapasitas penyelenggaraan pelayanan terminal dan perparkiran Penyediaan sarana prasarana fasilitas perhubungan
Meningkatkan operasional pengendalian dan pengamanan lalu lintas
Peningkatan pengendalian dan pengamanan dan penegakan hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Meningkatkan penyediaan dan pemeliharaan fasilitas lalu lintas dan angkutan jalan
Penyediaan dan pemeliharaan fasilitas kelengkapan lalu lintas dan angkutan jalan Peningkatan perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan
Program Peningkatan Sarana Prasarana Perhubungan: 1) Pengelolaan Terminal 2) Pemeliharaan Sub Terminal 3) Pemeliharaan Terminal 4) Pengelolaan Perparkiran 5) Optimalisasi Pemanfaatan terminal Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas: 1) Pemeliharaan Rutin LPJU 2) Pembangunan LPJU 3) Pembangunan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan 4) Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan 5) Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 6) Penyusunan Database dan Analisis Kebutuhan Transportasi Darat 7) Peningkatan Keselamatan LLAJ
LKjIP DISHUBKOMINFO -
2015
18
Visi : Terwujudnya penyelenggaraan perhubungan, komunikasi dan informatika yang handal guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Strategi
Kebijakan
Meningkatkan kinerja angkutan
Program dan Kegiatan
Pembinaan dan pengawasan angkutan Peningkatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan: 1) Pembinaan dan Pengawasan Angkutan 2) Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor 3) Pengadaan dan Pemeliharaan Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor
Misi 2: Mewujudkan kualitas infrastruktur komunikasi dan penyebarluasan informasi Meningkatkan aksesibilitas jaringan komunikasi dan informatika
Pengawasan dan pengendalian infrastruktur komunikasi dan informatika
Meningkatkan diseminasi informasi melalui lembaga komunikasi sosial
Pembinaan dan pengembangan lembaga komunikasi masyarakat
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa: 1) Pengawasan dan Pengendalian Sarana dan Prasarana Komunikasi 2) Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
2.3 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2015 merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Komunikasi Informatika. Berdasarkan APBD Tahun 2015
disusun
Rencana
Kinerja
Dinas
Perhubungan
Komunikasi
Informatika sebagaimana tercantum pada Tabel 2.3. Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2015 Sasaran
Indikator Kinerja
Target (%)
Meningkatnya kualitas layanan transportasi Meningkatnya layanan komunikasi
Capaian layanan transportasi
40,21%
Capaian layanan komunikasi
48,84%
LKjIP DISHUBKOMINFO -
2015
19
2.4 Penetapan Kinerja Berdasarkan Rencana KerjaTahun 2015Dinas Perhubungan Komunikasi Informatika telah menetapkan sasaran yang kemudian disusun dalam Rencana Kinerja Tahunan. Selanjutnya Penetapan Kinerja dilakukan setelah
menerima
Dokumen
Pelaksanaan
Anggaran
(DPA)
dan
ditandatangani oleh pimpinan SKPD. Penetapan Kinerja tersebut memuat pernyataan yang mencantumkan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama organisasi, target kinerja, Program/ Kegiatan,dan anggaran. BerikutPenetapan
Kinerja
Dinas
Perhubungan
Komunikasi
InformatikaTahun 2015setelah melaui proses perubahan anggaran, sebagaimana Tabel 2.4. Tabel 2.4 Penetapan Kinerja Tahun 2015 Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas layanan transportasi
Indikator Kinerja Capaian layanan transportasi
Target 40,21%
Program/ Kegiatan Program Peningkatan Sarana Prasarana Perhubungan Pengelolaan Terminal Pemeliharaan Terminal Pemeliharaan Sub Terminal Pengelolaan Perparkiran Optimalisasi Pemanfaatan Terminal Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Pembangunan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan Pemeliharaan Rutin LPJU Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan Penyusunan Database dan Analisis Kebutuhan Transportasi Darat Peningkatan Keselamatan LLAJ Pembangunan LPJU Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Program Peningkatan pelayanan angkutan Pembinaan dan Pengawasan Angkutan Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor
LKjIP DISHUBKOMINFO -
Anggaran (Rp)
87.742.000 714.821.000 27.612.000 153.250.000 20.000.000
611.392.320 249.930.000 88.800.000 259.885.000 39.000.000 1.936.833.900 125.127.000
31.132.000 163.398.000
2015
20
Indikator Kinerja
Sasaran Strategis
Meningkatnya layanan komunikasi
Capaian layanan komunikasi
Target
48,89%
Program/ Kegiatan
Anggaran (Rp)
Pengadaan dan Pemeliharaan Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor Program pengembangan komunikasi informasi dan media massa Pengawasan dan Pengendalian Sarana dan Prasarana Komunikasi Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat
50.138.000
156.552.000 20.000.000
2.5 Rencana Anggaran 2.5.1 Target Belanja SKPD Tahun 2015 Pada Tahun Anggaran 2015Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatikamendapat
alokasiAPBD
Kabupaten
sebesar
Rp.11.320.898.069,10.Melalui APBD Perubahan2015mengalami kenaikan menjadi Rp. 11.730.001.745,95. Secara rinci realisasi anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan InformatikaTahun 2015dapat dilihat pada Tabel 2.5 di bawah ini. Tabel 2.5. Anggaran Belanja Tahun 2015 Uraian
Jumlah Anggaran (Rp) Murni
APBDP
Persentase Anggaran (%) Murni
APBDP
Belanja Tidak Langsung
4.012.747.149,10
4.116.229.225,95
35
35
Belanja Langsung
7.308.150.920,00
7.613.772.520,00
65
65
11.320.898.069,10
11.730.001.745,95
100
100
Jumlah
Sumber: Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, 2016
LKjIP DISHUBKOMINFO -
2015
21
2.5.2
Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis
Anggaran Belanja Langsung Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun 2015 sebesar Rp7.613.772.520,00 dijabarkan untuk pencapaian Sasaran Strategis sebagaimana disajikan pada Tabel 2.6. Tabel 2.6. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis Sasaran 1. Meningkatnya kualitas layanan transportasi 2. Mewujudkan kualitas layanan komunikasi dan informatika. Belanja Setiap SKPD (Eks BAU) Total Belanja Langsung
Jumlah Anggaran (Rp) 4.559.061.220
PersentaseA nggaran (%) 60
176.552.000
2
2.878.159.300
38
7.613.772.520
100
Sumber: Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, 2016
Tabel
2.6
menunjukkan
jumlah
anggaran
yang
dikelola
Dinas
Perhubungan Komunikasi dan Informatika untuk pencapaian sasaran strategis Tahun 2015sebesar Rp 4.735.613.220,00. Pada anggaran Belanja Setiap SKPD (Eks BAU) sebagai pendukung administrasi
perkantoran
sebesar
Rp.2.878.159.300,00prosentase
terbesar dialokasikan untukbiaya rekening listrik Penerangan Jalan Umum sebesar Rp2.368.080.500,00.
LKjIP DISHUBKOMINFO -
2015
22
P
roses transportasi merupakan gerakan dari tempat asal, dari mana kegiatan pengangkutan dimulai ketempat tujuan,kemana kegiatan
pengangkutan
diakhiri.
Transportasi
memegang
peranan yang cukup menentukan,bahkan wilayah yang baik
dapat ditandai antara lain dengan melihat kondisi transportasinya. Transportasi yang aman dan lancar,selain mencerminkan keteraturan wilayah,juga mencerminkan kelancaran kegiatan perekonomian wilayah. Di
Kabupaten
Kulon
Progopada
RPJMD
2011-2016
perwujudan
transportasi yang baik diarahkan dalam tata jaringan jalan dengan segala kelengkapannya, dimanarambu lalu-lintas, APILL, LPJU, marka jalan dan perlengkapan lainmenjadi indikator peningkatan layanan transportasi.
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2015 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatikatelah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Penetapan Kinerja Tahun 2015. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan
data
kinerja
yang
hasilnya
memberikan
gambaran
keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja sesuai dengan tingkat capaian kinerjaberdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana Tabel 3.1.
LKjIP DISHUBKOMINFO -
2015
23
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja
1
91≤ 100
Kriteria Kinerja Klasifikasi Sangat Tinggi
2
76 ≤ 90
Tinggi
3
66 ≤ 75
Sedang
4
51 ≤ 65
Rendah
5
≤ 50
Sangat Rendah
No
Interval Kinerja
Kode
Indikator Kinerja yang digunakan merupakan Indikator Kinerja Utama Satuan
Kerja
Perangkat
Daerah
(SKPD)
Tahun
2011-2016
sebagaimanatertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016. Indikator Kinerja Utama menjadi tugas utama (core) SKPD dalam mencapai visi dan misi juga merupakan Indikator Kinerja Sasaran,sebagai tolok ukur keberhasilan dari Tujuan dan Sasaran Strategis DinasPerhubungan Komunikasi dan Informatika.Indikator Kinerja Utamabeserta capaian realisasinya seperti dijelaskan pada Tabel 3.2. Tabel 3.2 Realisasi dan Capaian Kinerja IKU Tahun 2015 Capaian (%) Indikator
2012
2013
2014
2015
Capaian layanan transportasi 38,62
Capaian layanan komunikasi dan informasi
47,78
39,08
47,78
39,42
47,78
40,21
Target akhir Renstra (2016) (%) 40,70
48,84
48,84
Target 2015 (%)
Capaian s/d 2015 terhadap 2016 99%
40,32
100%
48,84
LKjIP DISHUBKOMINFO -
2015
24
Dari tabel di atas,pencapaian Indikator Kinerja Utama pada tahun 2015 terhadap 2 (dua)Sasaran Strategis yang terbagi ke dalam 2 (dua)Indikator Sasaran Strategismenunjukkan capaian Indikator Kinerja Utama dalam klasifikasi Sangat Tinggi.Pengumpulan data Capaian Kinerja dilakukan secara berkala baik bulanan maupun triwulanan dengan menggunakan sistem e-Monev dan e-SAKIP.
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja 3.2.1 Sasaran I(Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi) Upaya menjamin ketertiban, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas jalan dilaksanakan
melalui
pengembangan
fasilitas
perlengkapan
jalan.
Semakin banyaknya kegiatan yang membutuhkan jasa transportasi menyebabkan bertambahnya intensitas pergerakan lalu lintas.Salah satu faktor penyebab utama yang mengganggu keselamatan, ketertibandan kelancaran lalulintas adalah kurang lengkap dan kurang berfungsinya perlengkapan jalan sebagai alat bantu informasi dalam meningkatkan kewaspadaanpengguna mengetahui
jalan
karakteristik
untuk
jalan
yang
lebih
berhati-hati
dan
lebih
dilaluinya.Pemerintah
wajib
menyediakan perlengkapan jalan agar pergerakan lalu lintas dapat berlangsung dengan aman, nyaman dan lancar serta ekonomis dari segi waktu dan biaya. Tolok ukur capaian Indikator Kinerja Sasaran I: Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi, mempunyai 1 (satu) indikator yaitu capaian layanan transportasi. Indikator kinerja capaian ini realisasi fisiknya 100,3% dari target 40,21% terealisasi 40,32%. Capaian Indikator Kinerja Sasaran I selengkapnya disajikan pada Tabel 3.3.
LKjIP DISHUBKOMINFO -
2015
25
Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja Sasaran I Tahun 2015 2015 Indikator Capaian layanan transportasi
Realisasi 2014
Target
Realisasi
39,42%
40,21%
40,32%
Kriteria % Realisasi 100,3
ST
Target akhir Renstra (2016) 40,70%
Capaian s/d 2015 terhadap 2016 99%
Pencapaian realisasi Indikator Kinerja Sasaran I diperoleh dari data kinerja yang disajikan pada Tabel 3.4. Tabel 3.4 Data Pendukung Capaian Indikator Sasaran I No
Capaian 2013 2014 1.612 1.711
Uraian
2015 Target Realisasi 1.815 1.777
Jumlah sarana prasarana LLAJ (APILL, LPJU) dalam kondisi baik Jumlah sarana prasarana LLAJ 19.152 19.153 19.155 yang seharusnya ada Jumlah sarana kelengkapan jalan 34.934 36.951 42.074 2 (rambu lalu lintas, RPPJ, marka jalan, guardraill) dalam kondisi baik Jumlah sarana kelengkapan jalan 395.880 395.880 395.880 yang seharusnya ada Jumlah operasional 48 40 100 3 pengendalian lalu lintas yang dilaksanakan Jumlah rencana operasional 48 40 100 pengendalian lalu lintas Sumber: Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, 2016 1
19.155 38.316
395.880 102
100
Formula yang digunakan untuk menghitung Capaian Indikator Kinerja Sasaran Iadalah sebagai berikut:
LKjIP DISHUBKOMINFO -
2015
26
=
Jumlah sarana kelengkapan jalan dalam kondisi baik jumlah sarana kelengkapan jalan yg seharusnya ada
+
Jumlah sarana prasarana LLAJ dlm kondisi baik Jumlah sarana prasarana LLAJ yang seharusnya ada
+
Jumlah pengamanan lalu lintas yang dilaksanakan × 100% Jumlah rencana pengamanan lalu lintas
=
1777 38316 102 + + × 100% = 40,32% 19155 395880 100
Realisasi Sasaran I pada tahun 2015 sebesar 40,32% telah melampaui target yang ditetapkanyaitu40,21%. Dibandingkan capaian tahun 2014, maka tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 0,9%.Prosentase terhadaptarget capaian tahun 2016,capaian sasaran I adalah sebesar 99%. Keberhasilan ini antara lain didukung oleh: a. Terlaksananya pembangunan dan pemeliharaan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, b. Meningkatnya pelaksanaan pengendalian dan operasional lapangan melalui penegakan hukum LLAJ dan Car Free Day, c.
Meningkatnya
kesadaran
masyarakat
terhadap
kebutuhan
keselamatan di jalan. Penambahan prasarana LLAJ dalam kondisi baik pada tahun 2015telah
mencapai
target
dengan rincian pembangunan LPJU target
sebanyak
188titik
dari
Renstra2011-2016
sebanyak 150 titik, sedangkan realisasi penambahan APILL 2
Gbr 3.1 Pemeliharaan LPJU
lokasi.
LKjIP DISHUBKOMINFO -
2015
27
Pembangunan dan pemeliharaan LPJU dilaksanakan untuk memberikan pelayanan
kepada
masyarakat
agar
tercipta
keselamatan
dan
kenyamanan pengguna jalan khususnya pada malam hari. Pembangunan LPJU pada tahun 2015tahap I sebanyak150 titik yang penempatannya tersebar di 12 kecamatan dengan menggunakan parameter prioritas, adil, merata dan proporsional, kemudian pada APBD Perubahan dilaksanakan pemasangan stang LPJU sebanyak 38 titik yang dialokasikan untuk menuntaskan kekurangan pembangunan LPJU yang telah tersedia tiangnyadi jalan Wates – Kokap. Selain itu juga mendapat alokasi pembangunan LPJU dari Pemerintah DIY sebanyak 25 titik yang pemeliharaannya diserahkan kepada Dishubkominfo Kabupaten Kulon Progo. Penambahan APILL sebanyak 2 lokasi berdasarkan usulan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon
Progo
ke
Pemerintah
DIY
direalisasikan di Simpang Tiga Kenteng Sentolo
dan
Simpang
Pemeliharaan
APILL
Empat
Glagah.
tahun
2015
dilaksanakan untuk menjamin fungsi kinerja APILL
Gbr 3.2 Pemeliharaan APILL
di
jalan
kabupaten,
khususnya
penggantian micro-controller APILL di Simpang Empat UNY Wates. Perlengkapan jalan dalam kondisi baik
pada
tahun
2015dapat
melampaui target, dengan rincian: rambu lalu lintas sebanyak 64 unit, marka
jalan
1.001
m2
dan
Gbr 3.3 Pembangunan Rambu Lalu Lintas
LKjIP DISHUBKOMINFO -
2015
28
guardraill
sepanjang
300
m.Pengadaan
dan
pemasangan
rambu
sebanyak 64 unit di wilayah Kecamatan Wates dan Panjatan. Pengadaan dan pemasangan marka jalan 1.001 m2 yang dialokasikan di ruas jalan Giripeni-Bendungan, Bendungan-DaendelesWates, Simpang tiga MilirPasar Krembangan Panjatan, Demangrejo Sentolo-Sungapan Wahyuharjo Lendah, Margosari-SD Margosari Pengasih. Pembangunan guardraill sepanjang 300 m¹ di ruas jalan Madigondo-Nglambur dan Munggang Wetan-Nglambur. Pelaksanaan
operasional
pengendalian
dan
dilaksanakan
sebanyak 102 kali dari target 100 kali, yang meningkat250% dari tahun
2014
terutama
didukunginisiasi penerapan Car Free
Daydi
Alun-alun
Wates Gbr 3.4 Pengamanan Car Free Day
setiap hari Minggu jam 06.00-
09.00 WIB. Kebijakan sebagai salah satu langkah pengurangan polusi initelah mendapat sambutan antusias warga, yang dapat berolah raga dan berkreasi saat Car Free Day. Operasional dan pengendalian lalu lintas
dilakukan
melalui
pemantauan lalu lintas, penertiban dan pengawasan lalu lintas dan penegakan hukum bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pada tahun Gbr 3.5 Operasi Penegakan Hukum bidang LLAJ
2015
telah
dilaksanakanoperasi pengendalian
angkutan barang dengan sasaran kelebihan tonase/ overload.
LKjIP DISHUBKOMINFO -
2015
29
Permasalahan dalam pencapaian Sasaran I diidentifikasi sebagai berikut: a. Belum tersedianya Rencana Induk Jaringan LLAJ sebagai acuan pembangunan transportasi jalan. b. Pembangunan
perlengkapan
jalankhususnya
rambu, marka,dan
guardraillsangat bergantung pada anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Transportasi Darat sehingga belum dapat mencapai target nasional Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang ditetapkan Kementerian Perhubungan. c. Penyediaan dan pemeliharaan perlengkapan jalan berdasarkan PP RI Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dilaksanakan sesuai kewenangan status jalan (jalan nasional, jalan propinsi, dan jalan kabupaten), namun tuntutan masyarakat akan penyediaan dan pemeliharaan perlengkapan jalan diajukan kepada Pemerintah Kabupaten. d. Menurunnya jumlah kendaraan angkutan umum yang beroperasi, namun disisi lain angkutan umum oleh sebagian masyarakat masih sangat diperlukan. Solusi untuk permasalahan tersebut ditempuh langkah-langkah sebagai berikut: a. Mengusulkandalam RPJMD yang akan datang untuk penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJagar pembangunan transportasijalan ke depan dilaksanakan lebih terencana dan efektif. b. Melakukan verifikasi terhadap permohonan/ aduan masyarakat terkait kebutuhan dan kerusakan perlengkapan jalan, dan melakukan koordinasi
dengan
Pemerintah
DIY
maupun
Pusat
terhadap
kebutuhan dan kerusakan perlengkapan jalan sesuai kewenangan status jalan.
LKjIP DISHUBKOMINFO -
2015
30
c. Pembangunan fasilitas LLAJ secara skala prioritas dan mengajukan pendanaan melalui APBD DIY dan APBN. d. Pembinaan pengusaha angkutan umum dan mengusulkan kegiatan kajian jaringan trayek.
3.2.2 Sasaran II (Mewujudkan kualitas layanan komunikasi dan informatika) Penyelenggaraan komunikasi dan informatika mempunyai peranan pentingdan strategis dalam kehidupan masyarakat dan menunjang kelancaranpembangunan,
sehingga
harus
senantiasa
ditingkatkan
kualitas pelayanannya. Langkah penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan di bidang telekomunikasiadalah denganmemperluas cakupan jaringan telekomunikasi. Menara merupakan salah satu infrastruktur pendukung yangutama dalam penyelenggaraan telekomunikasi yang vital.Dalam rangka efektivitas dan efisiensi penggunaan menara harusmemperhatikan faktor keamanan lingkungan, kesehatan masyarakatdan estetika lingkungan. Tolok ukur capaian Indikator Kinerja SasaranII: Mewujudkan kualitas layanan komunikasi dan informatika mempunyai satu indikator yaitu capaian layanan komunikasi.Capaian Indikator Kinerja Sasaran II selengkapnya disajikan pada Tabel 3.5. Tabel 3.5 Capaian Indikator Kinerja Sasaran II Tahun 2015
Indikator Capaian layanan komunikasi
2015
Realisasi 2014
Target
Realisasi
47,78%
48,89%
48,89%
Kriteria % Realisasi 100%
ST
Target akhir renstra (2016) 48,89%
LKjIP DISHUBKOMINFO -
Capaian s/d 2014 terhadap 2016 100%
2015
31
Pencapaian realisasi Indikator Kinerja Sasaran II diperoleh dari data kinerja yang disajikan pada Tabel 3.6. Tabel 3.6 Data Pendukung Capaian Indikator Sasaran II Capaian No 1
Uraian
2013
Jumlah zona terisi dalam cell plan menara telekomunikasi
43
Tahun 2015
2014
Target
Realisasi
43
44
44
Jumlah zona seharusnya dalam cell 90 90 plan menara telekomunikasi Sumber: Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, 2016
90
90
Formula yang digunakan untuk menghitung Capaian Indikator Kinerja Sasaran II adalah sebagai berikut: =
Jumlah zona terisi dalam 𝑐𝑒𝑙𝑙 𝑝𝑙𝑎𝑛 menara telekomunikasi 𝑥 100% Jumlah zona seharusnya dalam 𝑐𝑒𝑙𝑙 𝑝𝑙𝑎𝑛 menara telekomunikasi
44 𝑥 100% = 48,89% 90 RealisasiIndikator Kinerja Sasaran II pada tahun 2015 sebesar 48,89% atautelah sesuai target yang ditetapkan, namun naik 1,11% dari capaian tahun 2014. Dibandingkan target akhir Renstra (tahun 2016),capaian sasaran II telah mencapai100%. Keberhasilan ini diantaranyadidukung oleh: a. adanya realisasi pembangunan menara pada zona baru sehingga cakupan layanan telekomunikasi secara riil bertambah, b. meningkatnyakoordinasi
Tim
Terpadu
Pengendalian
Menara
Telekomunikasi. Pengendalian pembangunan menara telekomunikasi baru dilaksanakan melalui survey terhadap permohonan rekomendasi menara telekomunikasi oleh Tim Terpadu Pengendalian Menara Telekomunikasi yang terdiri dari
LKjIP DISHUBKOMINFO -
2015
32
unsur Dishubkominfo, BAPPEDA, DPU, KLH, Bagian Pembangunan dan Bagian Hukum. Pengawasan pemanfaatan menara telekomunikasi
dilaksanakan
dengan memonitor menara seluler eksisting untuk mengetahui kondisi fisik menara dan mengidentifikasi kemungkinan permasalahan sosial akibat
adanya
sampai Gbr 3.6 Pengendalian Menara Telekomunikasi
sebanyak
menara,
yang
tahun
2015
dengan 96
unit.
Pemungutan
retribusi menara dilakukan dengan melakukan koordinasi dan pembinaan pemanfaatan menara telekomunikasi dengan target sasaran pengusaha menara telekomunikasi. Permasalahan dalam pencapaian Sasaran II diidentifikasi sebagai berikut: 1. Kondisi riil masih ada beberapa wilayah yang belum mendapatkan layanan telekomunikasi seluler. 2. Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara terkendala putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 46/ PUU-XII/ 2014 yang menganulir
Penjelasan Pasal 124 Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah; 3. Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat cenderung berorientasi dalam pengajuan bantuan/ hibah kepada Pemerintah dimana seharusnya merupakan wahana diseminasi informasi; 4. Keterbatasan SDM dan sarana prasarana dalam penyelenggaraaan urusan Komunikasi dan Informatika kurang memadai. Solusi untuk permasalahan tersebut ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:
LKjIP DISHUBKOMINFO -
2015
33
1
Menyusun
perubahan
zonasi
cell
plan
telekomunikasi
untuk
dikoordinasikan dengan operator telekomunikasi agar ditindaklanjuti dengan pembangunan menara telekomunikasi pada zona baru. 2
Menyusun rancangan Peraturan Daerah Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara sebagai implementasi putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 46/ PUU-XII/ 2014 yang menganulir Penjelasan
Pasal 124 Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. 3
Memberikan informasi/ sosialisasi bahwa sasaran KIM bukan untuk penyaluran bantuan dana, tetapi sebagai mitra kerja pemerintah dalam menyampaikan informasi dan komunikasi kepada masyarakat. Sosialisasi dilaksanakan dengan melibatkan SKPD teknis dan Pemerintah DIY.
4
Mengoptimalkan SDM dan sarana prasarana yang dimiliki dengan mengupayakan penambahan.
3.3 Akuntabilitas Keuangan Anggaran Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika pada Tahun 2015adalah
Rp.11.730.001.775,95yang
terdiri
dari
Belanja
Tidak
Langsung sebesar Rp.4.116.229.255,95 dan Belanja Langsung sebesar Rp.7.613.772.520,00.Realisasi anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 4.055.259.815,00 atau 98,52% dari anggaran yang tersedia, sedangkan realisasi Belanja Langsung sebesar 7.233.731.373,00 atau 95,01% dari anggaran yang dialokasikan. Total Realisasi Belanja APBD Tahun 2015disajikan pada Tabel 3.7.
LKjIP DISHUBKOMINFO -
2015
34
Tabel 3.7. Target dan Realisasi Belanja Tahun 2015 Uraian
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
%
Belanja Tidak Langsung
4.116.229.255,95
4.055.259.815,00
98,52%
Belanja Langsung
7.613.772.520,00
7.233.731.373,00
95,01%
11.730.001.775,95
11.288.991.188,00
96,2%
Total
Sumber: Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, 2016
Belanja
Langsung
terdiri
dari
BelanjaSetiap
SKPDdan
Belanja
Program/Kegiatan.Anggaran dan realisasi Belanja Langsung untuk Belanja Setiap SKPD tahun 2015 disajikan padaTabel 3.8. Tabel 3.8 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Untuk Belanja Setiap SKPD Tahun 2015 Sasaran Belanja Setiap SKPD
Keuangan Realisasi (Rp)
Anggaran (Rp) 2.878.159.300,00
2.658.586.698,00
Selisih (Rp)
%
219.572.602,00
92,37
Capaian Sasaran (%)
Realisasi BelanjaSetiap SKPDtahun 2015 sebesar Rp 2.658.586.698,00 atau 92,37% dari anggaran yang tersedia. Belanja ini mendukung pelaksanaan tugas dan operasional perkantoran yang dilaksanakan diantaranya melalui penyediaan jasa perkantoran, penyediaan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, penyediaan jasa pegawai tidak tetap, penyusunan perencanaan dan evaluasi kinerja, penyusunan dan evaluasi keuangan.Penyerapan
anggaran
BelanjaSetiap
SKPDmengalami
penghematan sebesar 7,63% terutama disebabkan adanya SILPA pada Belanja Rekening Lampu Penerangan Jalan Umum, dimana efisiensi pembayaran rekening LPJU sebagai dampak positif meterisasi dan rekonsiliasi pembayaran rekening LPJU dengan PLN.
LKjIP DISHUBKOMINFO -
2015
100
35
Perbandingan Capaian Sasaran dan Realisasi Keuangan Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2015 disajikan padaTabel 3.9. Tabel 3.9 Perbandingan Capaian Sasaran dan Realisasi Keuangan Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2015 Kinerja Sasaran
Indikator Kinerja
Keuangan
Satu an
Targ et
Realis asi
%
Program
Target
Realisasi
Program Peningkatan Sarana Prasarana Perhubungan Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
4.559.061.220,00
4.399.106.525,00
96,49
176.552.000,00
176.038.150,00
99,71
Meningkatnya kualitas layanan transportasi
Capaian layanan transportasi
%
40,21
40,32
100,3
Meningkatnya layanan komunikasi
Capaian layanan komunikasi dan informasi
%
48,89
48,89
100
Program Pengembangan Komunikas, Informasi dan Media Massa
Sumber: Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, 2016
Realisasi anggaran Belanja Program/Kegiatan untuk pencapaian Sasaran I sebesar Rp 4.399.106.525,00 atau 96,49% dan Sasaran II Rp 176.038.150,00
atau 99,71%.Dikaitkan dengan kinerja pencapaian
sasaran dengan penyerapan anggaran menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran tahun 2015telah digunakan secara efektif dan efisien dimana realisasi kinerja telah melebihi target yang ditetapkan dibandingkan dengan realisasi keuangan yang mengalami penghematan. Penggunaan anggaran, Sumber Daya Manusia, dan sarana prasarana yang dimiliki sebagaimana telah disajikan pada Bab I secara efektif dan efisien merupakan daya pengungkit tercapainya target sasaran dan penghematan penyerapan anggaran. Target dan realisasi anggaran dalam rangka pencapaian sasaran pada Tahun 2012 sampai dengan 2015 disajikan dalam Gambar 3.7.
LKjIP DISHUBKOMINFO -
2015
%
36
10,000,000,000
100,000,000 2012
2013
2014
2015
Target Sasaran I (Rp)
Realisasi Sasaran I(Rp)
Target Sasaran II (Rp)
Realisasi Sasaran II (Rp)
Gambar 3.7 Grafik Target dan Realiasasi Anggaran Pencapaian Sasaran Tahun 2012-2015
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sebagai
upaya
meningkatkan
kualitaspelayananpublik
berdasarkan
SuratKeputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor: KEP/25/M.PAN/2/2004 tentangPedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Pemerintah
Masyarakat Kabupaten
(IKM)
Unit
Kulon
melaksanakanpengukuran Indeks
Pelayanan
Progo
InstansiPemerintah,
menindaklanjuti
Kepuasan
dengan
Masyarakatpada SKPD
yang memiliki unit pelayanan masyarakat. Penilaian kualitas pelayanan urusan Perhubungan dalam rangka pencapaian sasaran Idilaksanakan pada pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor. Hasil pengukuran IKM pada tahun 2015 memperoleh nilai 81,25 (dalam kategori Baik) dan meningkat dibanding tahun 2014 sebesar 78,37 atau tahun 2013 sebesar 77,50. Grafik perkembangan nilai IKM pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika padatahun 2013sampai dengan 2015 disajikan dalam Gambar 3.8.
LKjIP DISHUBKOMINFO -
2015
37
82 81 80 79 78 77 76 75 2013
2014
2015
Gambar 3.8 Grafik Nilai IKM Dishubkominfo Tahun 2013-2015
LKjIP DISHUBKOMINFO -
2015
38
L
aporan kinerja ini disusun berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun 2015 dan Penetapan Kinerja Tahun 2015.
Berdasarkan uraian, secara umum hasil capaian kinerja telah dapat memenuhi target sesuai rencana kinerja yang ditetapkan. Dari analisis terhadapduasasaran, terdapat dua indikator kinerja
sasaran yang
menjadi tolak ukur. Pada tahun 2015Indikator Kinerja Sasaran I danIndikator Kinerja Sasaran II telah mencapai targetnyamasing – masing sebesar 100,3% dan 100% dari target. Hasil analisis akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dapat disimpulkan pada kriteria sangat tinggidengan telah menerapkan efiensi efektifitas anggaran. Beberapa tantangan perlu menjadi perhatian dalam kinerja kedepan karena akan lebih berat untuk mempertahankan capaian tersebut, sehingga perlu dilakukan upaya untuk peningkatan kualitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian Penetapan Kinerja.Diperlukan komitmen dan dukungan semua pihak untuk mencapai sasaran, indikator kinerja sehingga nantinya akan tercapai visi misi yang telah ditetapkan.
LKjIP DISHUBKOMINFO -
2015
39
Demikianlah LKjIP Tahun 2015 ini disusun sebagai wujud akuntabilitas kinerja. Harapan kami ada masukan untuk perbaikan penyusunanLKjIP mendatang. Wates, 30 Januari 2015
Kepala Dinas,
Kepala Dinas,
NUGROHO, S.E., M.M. Pembina Utama Muda; IVc NIP. 19610801 198903 1 005
NUGROHO, SE, MM Pembina Utama Muda IV c NIP. 19590929 198603 1 014
LKjIP DISHUBKOMINFO -
2015