PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR : 16 TAHUN 2003
TENTANG
IZIN USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KULON PROGO, Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum serta mendukung iklim berusaha yang sehat diperlukan upaya pembinaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian; b. bahwa salah satu bentuk upaya pembinaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian dilaksanakan melalui mekanisme perizinan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;
Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 101); 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2 3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427); 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta; 6. Peraturan
Pemerintah
Nomor
27
Tahun
1983
tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258); 7. Peraturan
Pemerintah
Nomor
67
Tahun
1996
tentang
Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3658); 8. Peraturan
Pemerintah
Nomor
25
Tahun
2000
tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3592); 9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan
Peraturan
Perundang-undangan
dan
Bentuk
Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden; 10. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.70/PW.105/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum; 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah; 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah; 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
3 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Tahun 1987 Nomor 5 Seri D); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2003 – 2013 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 1 Seri E); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Tahun 2003 – 2013 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 2 Seri E);
Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN
DAERAH
KABUPATEN
KULON
PROGO
TENTANG IZIN USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4 4. Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya dimaksudkan untuk memberikan kesegaran rohani dan/atau jasmani. 5. Pengusaha Rekreasi dan Hiburan Umum adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan usaha rekreasi dan hiburan umum untuk dan atas namanya sendiri. 6. Penanggung Jawab Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan usaha rekreasi dan hiburan umum untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggung jawabnya. 7. Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang selanjutnya disingkat IURHU adalah Surat Izin yang diberikan kepada Pengusaha/ Penanggung Jawab Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum untuk melakukan kegiatan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum. BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2
Maksud diaturnya IURHU adalah untuk membina, mengatur, mengawasi dan mengendalikan kegiatan usaha rekreasi dan hiburan umum dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap para Pengusaha/Penanggung Jawab dan masyarakat pengguna jasa Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum dalam rangka meningkatkan kualitas dan peran serta bagi perkembangan dan kemajuan pembangunan kepariwisataan di Daerah.
BAB III
JENIS USAHA
Pasal 3
(1) Setiap jenis Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum wajib mempunyai IURHU.
5 (2) Jenis Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum terdiri dari : a. Pemandian Alam; b. Kolam Pemancingan; c. Taman Rekreasi/Taman Rekreasi Keliling; d. Gelanggang Renang; e. Fasilitas Wisata Tirta; f. Pusat Kesehatan dan Kebugaran/Sarana dan Fasilitas Olah Raga; g. Balai Pertemuan Umum; h. Teater/Panggung Terbuka/Tertutup; i. Bioskop; j. Rumah Billiard; k. Diskotik/Karaoke/Pub/Niteclub (Klab Malam); l. Permainan Ketangkasan; m. Padang Golf; n. Persewaan Audio Visual; o. Sarana Fasilitas Musik; dan p. Salon/Tukang Cukur.
BAB IV
KETENTUAN PENDIRIAN DAN AKTIVITAS USAHA
Pasal 4
(1) Pendirian lokasi Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum tertentu, ditentukan jarak dari sekolah atau tempat ibadah paling sedikit 200 (dua ratus) meter, yaitu untuk usaha sebagai berikut : a. Bioskop; b. Rumah Billiard; c. Diskotik/Karaoke/Pub/Niteclub (Klab Malam); d. Permainan Ketangkasan; dan e. Persewaan Audio Visual. (2) Terhadap Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum tersebut ayat (1) Pasal ini, diatur ketentuan sebagai berikut :
6 a. jam buka : 1. Bioskop, Rumah Billiard dan Persewaan Audio Visual dari jam 10.00 sampai dengan jam 02.00; 2. Diskotik/Karaoke/Pub/Niteclub (Klab Malam) dari jam 20.00 sampai dengan jam 02.00; dan 3. Permainan Ketangkasan dari jam 11.00 sampai dengan jam 19.00. b. dilarang menerima pengunjung berseragam sekolah. (3) Dikecualikan dari ketentuan dimaksud ayat (2) huruf b Pasal ini terhadap kunjungan kolektif/massal yang merupakan program/ kegiatan sekolah. (4) Terhadap Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum Bioskop dan Persewaan Audio Visual, penerimaan pengunjung disesuaikan dengan batasan usia yang tertera pada film/kaset yang diputar. (5) Terhadap Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum Diskotik/Karaoke/ Pub/Niteclub (Klab Malam) tidak diperkenankan menerima pengunjung dibawah usia 21 (dua puluh satu) tahun.
BAB V
PEMBERIAN IURHU Pasal 5 (1) Pemberian IURHU oleh Bupati. (2) IURHU diberikan kepada Pengusaha/Penanggung Jawab Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum. (3) Pemberian IURHU dikenakan Retribusi yang diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.
BAB VI
SYARAT MEMPEROLEH IURHU Pasal 6 (1) Untuk memperoleh IURHU pemohon wajib mengisi formulir Surat Permohonan yang disediakan dan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
7 a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pengusaha/Penanggung Jawab Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum; b. fotokopi Akte Pendirian (bagi badan hukum); c. fotokopi Surat Izin Tempat Usaha; dan d. fotokopi Izin Gangguan (HO); (2) Pengajuan persyaratan dimaksud ayat (1) Pasal ini diserahkan dengan menunjukkan aslinya.
BAB VII
TATA CARA PENGAJUAN IURHU
Pasal 7 (1) Untuk memperoleh IURHU, pemohon mengajukan permohonan dan persyaratan dimaksud Pasal 6 Peraturan Daerah ini kepada Bupati. (2) IURHU diberikan atas nama pemohon. (3) IURHU diberikan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan beserta persyaratannya secara lengkap. (4) Apabila jangka waktu tersebut ayat (3) Pasal ini telah habis namun IURHU tidak keluar atau permohonan IURHU belum/tidak ditanggapi, maka permohonan dianggap disetujui dan IURHU segera dikeluarkan tanpa persyaratan tambahan. (5) Permohonan IURHU tidak diterima apabila tidak memenuhi ketentuan dimaksud Pasal 6 Peraturan Daerah ini. (6) Permohonan IURHU yang ditolak harus dinyatakan secara tertulis disertai alasan penolakan dan disampaikan kepada pemohon.
BAB VIII
MASA BERLAKU DAN PEMBAHARUAN IURHU
Pasal 8 (1) Masa berlaku IURHU adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperbaharui.
8
(2) Permohonan pembaharuan IURHU diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya IURHU dengan cara mengajukan permohonan dan melampirkan persyaratan dimaksud Pasal 6 Peraturan Daerah ini serta menyerahkan IURHU yang lama.
Pasal 9
IURHU berakhir masa berlakunya apabila : a. telah habis masa berlakunya dan tidak diperbaharui; b. dikembalikan oleh pemilik IURHU; atau c. dicabut oleh Bupati.
Pasal 10
(1) Apabila Pengusaha Rekreasi dan Hiburan Umum meninggal dunia, pada saat jangka waktu berlaku IURHU habis, permohonan pembaharuan IURHU dapat dilakukan oleh ahli waris yang sekaligus menyatakan keinginan untuk melanjutkan usaha. (2) Apabila terdapat beberapa ahli waris yang berhak, maka harus melampirkan Surat Pernyataan Kesepakatan dari para ahli waris yang berhak mengenai penunjukan satu ahli waris yang berhak dimaksud ayat (1) Pasal ini yang diketahui oleh Pemerintah Desa setempat/Notaris. Pasal 11
Terhadap pemilik IURHU yang dinyatakan pailit dalam putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap oleh Instansi yang berwenang, Bupati berhak mencabut IURHU.
9 BAB IX
KEWAJIBAN DAN HAK
Bagian Pertama
Kewajiban dan Hak Bupati
Pasal 12
Bupati wajib melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban atas kegiatan usaha rekreasi dan hiburan umum.
Pasal 13
Bupati berhak : a. menolak
permohonan
IURHU
dengan
memberikan
alasan
penolakannya; b. memberikan IURHU; c. memberikan peringatan kepada pemilik IURHU; dan d. mencabut IURHU.
Bagian Kedua
Kewajiban dan Hak Pemilik IURHU
Pasal 14
Setiap Pemilik IURHU wajib : a. memberikan perlindungan kepada pengunjung ditempat usaha rekreasi dan hiburan umum; b. memasang tarip tanda masuk pada tempat yang jelas dan mudah dilihat oleh pengunjung; c. menjaga norma kesusilaan, ketertiban umum dan keamanan lingkungan; d. melarang kegiatan perjudian atau yang mengarah pada perjudian;
10 e. mentaati ketentuan tentang ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; f. memenuhi persyaratan hygienis dan sanitasi di lingkungan tempat kegiatan usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan g. membuat laporan atas kegiatan usahanya setiap 1 (satu) tahun kepada Bupati Cq. Kepala Instansi; dan h. mengajukan permohonan IURHU baru apabila terjadi pemindahan atas pemilikan, perubahan nama dan/atau lokasi usaha rekreasi dan hiburan umum. Pasal 15
Pemilik IURHU berhak : a. melakukan kegiatan/usaha rekreasi dan hiburan umum sesuai IURHU; b. memperoleh pembinaan dan perlindungan dalam pelaksanaan kegiatan usaha rekreasi dan hiburan umum; dan c. memperoleh pelayanan terhadap pembaharuan IURHU.
BAB X
PENCABUTAN IURHU
Pasal 16
(1) IURHU dicabut apabila : a. dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut sejak dikeluarkan IURHU, tidak melakukan kegiatan usaha rekreasi dan hiburan umum sesuai IURHU; b. melanggar ketentuan dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini; c. tidak memenuhi kewajiban dimaksud Pasal 14 Peraturan Daerah ini; dan d. usaha rekreasi dan hiburan umum dijalankan oleh Pengusaha/ Penanggung Jawab yang tidak berhak atas IURHU.
11 (2) Dikecualikan dari ketentuan tersebut ayat (1) huruf a Pasal ini terhadap keadaaan memaksa yang menyebabkan tidak dapat diberlakukannya kegiatan usaha rekreasi dan hiburan umum. (3) Terhadap pelanggaran dimaksud ayat (1) Pasal ini, Bupati memberikan peringatan terlebih dahulu sebanyak 3 (tiga) kali dengan ketentuan jangka waktu dikeluarkannya masing-masing peringatan paling cepat 1 (satu) minggu. (4) Apabila setelah peringatan ketiga pemilik IURHU tidak mematuhi, maka paling cepat 1 (satu) minggu sejak peringatan ketiga dikeluarkan, IURHU dicabut.
BAB XI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 17
(1) Setiap orang pribadi atau badan yang melanggar ketentuan dimaksud Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 dan Pasal 14 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah). (2) Tindak pidana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran. (3) Ketentuan pidana tersebut ayat (1) Pasal ini tidak menghapus kewajiban untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 18
(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
12 (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah : a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah; b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian; c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; d. melakukan penyitaan benda atau surat; e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang; f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; h. mengadakan
penghentian
penyidikan
setelah
mendapat
petunjuk dari penyidik bahwa tidak terbukti cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. (3) Penyidik
sebagaimana
dimaksud
ayat
(1)
Pasal
ini
memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
13 Agar
setiap
orang
dapat
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.
Ditetapkan di Wates
.
pada tanggal 8 Oktober 2003 BUPATI KULON PROGO,
H. TOYO SANTOSO DIPO
Diundangkan di Wates pada tanggal 8 Oktober 2003 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
Drs. S U T I T O NIP. 010 069 372 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2003 NOMOR 21 SERI E
14 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR : 16 TAHUN 2003
TENTANG
IZIN USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM
I. UMUM Maksud dan tujuan diaturnya IURHU adalah untuk membina, mengatur, mengawasi dan mengendalikan kegiatan usaha rekreasi dan hiburan umum dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap para pelaku usaha dalam rangka meningkatkan kualitas dan peran serta bagi perkembangan dan kemajuan pembangunan kepariwisataan di Daerah. Mengingat fungsi utama perizinan adalah untuk pembinaan, pengaturan, pengawasan dan
pengendalian, maka disamping mengatur tentang syarat-syarat
mendapatkan IURHU, diatur juga kewajiban-kewajiban bagi pemilik IURHU dalam menjalankan usahanya. Kewajiban-kewajiban dimaksud disamping memberikan perlindungan kepada pelaku Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum juga dimaksudkan untuk ketertiban administrasi penyelenggaraan kegiatan usaha. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum.
II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 ayat (1) Cukup jelas ayat (2) a. Pemandian Alam adalah tempat yang menyediakan fasilitas untuk mandi dengan memanfaatkan mata air/mata air panas/air terjun.
15 b. Kolam Pemancingan adalah tempat yang menyediakan fasilitas untuk memancing ikan. c. Taman Rekreasi/Taman Rekreasi Keliling adalah tempat yang menyediakan fasilitas untuk memberikan kesegaran jasmani dan/atau rohani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan dengan lokasi usaha/lokasi kegiatan secara menetap atau berkeliling. d. Gelanggang Renang adalah tempat yang menyediakan fasilitas untuk berenang. e. Fasilitas Wisata Tirta adalah tempat yang menyediakan fasilitas peralatan dan perlengkapan rekreasi di pantai/laut/sungai/danau/ waduk. f. Pusat Kesehatan dan Kebugaran/Sarana dan Fasilitas Olah Raga adalah
tempat
yang
menyediakan
fasilitas
peralatan
dan
perlengkapan olah raga di darat/air/udara. g. Balai Pertemuan Umum adalah bangunan milik orang pribadi atau badan yang khusus diusahakan/disewakan untuk menyelenggarakan pertunjukan/ pesta/pertemuan/rapat. h. Teater/Panggung Terbuka/Tertutup adalah tempat yang menyediakan fasilitas untuk pertunjukan seni budaya di tempat terbuka/tertutup. i. Bioskop
adalah
tempat
yang
menyediakan
fasilitas
untuk
pertunjukan film. j. Rumah Billiard adalah tempat yang menyediakan fasilitas untuk permainan billiard. k. Diskotik/Karaoke/Pub/Niteclub (Klab malam) adalah tempat yang menyediakan fasilitas untuk menari dan/atau menyanyi dengan diiringi musik dan/atau mendengarkan musik dan/atau menyaksikan pertunjukan. l. Permainan Ketangkasan adalah tempat yang menyediakan fasilitas untuk
permainan
ketangkasan
dengan
menggunakan
mesin
permainan elektronik yang tidak mengandung unsur perjudian atau mengarah pada perjudian. m. Padang Golf adalah tempat yang menyediakan fasilitas olah raga golf di suatu kawasan tertentu. n.
Persewaan Audio Visual adalah tempat yang menyediakan fasilitas peralatan dan perlengkapan audio dan/atau visual (dengar dan/atau pandang) untuk dipinjamkan/dipergunakan.
16 o. Sarana Fasilitas Musik adalah tempat yang menyediakan fasilitas peralatan dan perlengkapan studio musik dan/atau jasa perekaman untuk dipinjamkan/dipergunakan. p. Salon/Tukang Cukur
adalah tempat yang menyediakan fasilitas
untuk mempercantik dan/atau menata penampilan. ayat (3) Cukup jelas ayat (4) Cukup jelas Pasal 4 ayat (1) Yang dimaksud tempat ibadah adalah masjid, gereja, pura, vihara dan klenteng ayat (2) Cukup jelas ayat (3) Cukup jelas ayat (4) Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 ayat (1) huruf a Cukup jelas huruf b Bagi badan hukum berbentuk PT,Akte Pendirian disahkan oleh Menteri yang berwenang. Bagi badan hukum berbentuk CV, Akte Pendirian didaftarkan di Pengadilan Negeri setempat. huruf c dan d Bagi usaha Taman Rekreasi Keliling, persyaratan : c. fotokopi Surat Izin Tempat Usaha; dan d. fotokopi Izin Gangguan (HO).
17 ditujukan
pada
tempat/lokasi
peralatan/perlengkapan
Taman
Rekreasi Keliling disimpan/diletakkan pada saat tidak beraktifitas usaha. ayat (2) Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas
Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas
ooo000ooo
18
19
