Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Buku Saku. Panduan Penanggulangan Kemiskinan TKPK KABUPATEN KULON PROGO

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo

Buku Saku

Panduan Penanggulangan Kemiskinan

TKPK KABUPATEN KULON PROGO

KATA PENGANTAR Program Penanggulangan Kemiskinan perlu dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan. Berbagai upaya telah dilakukan baik dari pemerintah maupun pemerintah daerah bahkan lembaga-lembaga non pemerintah. Disisi lain masyarakat miskin selalu ditandai dengan keterbatasan “akses”, baik informasi maupun kesempatan untuk memperoleh layanan. Untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat miskin untuk mendapatkan informasi dan layanan program dan kegiatan, maka dibentuk kader penanggulangan kemiskinan. Buku saku ini dimaksudkan untuk memberikan informasi ringkas tentang berbagai program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo sebagai panduan bagi kader penanggulangan kemiskinan dalam mendampingi masyarakat miskin. Sebagai panduan, buku ini bersifat dinamis dan terbuka atas masukan demi penyempurnaan. Semoga buku panduan ini bermanfaat. Wates, 2014 Ketua TKPK Kabupaten Kulon Progo ttd Drs. H. Sutedjo 1

Buku Saku Panduan Penanggulangan Kemiskinan

DAFTAR ISI Halaman Judul…………………………..……………... Kata Pengantar…………………..………………….….. Daftar Isi…………………………..…………..…….….. I. Pendahuluan…………………………………..... II. Konsep Kemiskinan……………………………. A. Pengertian Kemiskinan………………………… B. Data Kemiskinan Makro……………………….. C. Garis Kemiskinan………………………………. D. Data Kemiskinan Mikro………………………… III. Kondisi Kemiskinan Kabupaten Kulon Progo................................................................ A. Kemiskinan Kabupaten Kulon Progo Dibandingkan dengan Kab/Kota Lain, dengan DIY dan Nasional……………………………….. B. Pendataan Keluarga Miskin Tahun 2013………... C. Upaya Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo………. D. Tugas Kader Penanggulangan Kemiskinan....................................................... IV. Program Penanggulangan Kemiskinan………………………………………. A. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi…................................................. B. Dinas Kesehatan…………………………........... 2

i 1 2 4 4 4 5 7 11 12

12 13 24 25 26 26 36

C. D. E. F. G. H. I. J. K. V. -

Dinas Pendidikan………………………………… Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan KB……… Dinas Pertanian dan Kehutanan……………….. Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan......................................................... Dinas Koperasi dan UMKM…………………….. Dinas Perindustrian Perdagangan dan ESDM................................................................. Bagian Administrasi Kesra – Sekretariat Daerah…………………………………………….. Pentasyarufan Zakat Infaq Sodaqoh BAZDA Kab. Kulon Progo……………………………….... UPTD Balai Latihan Kerja (BLK)…….…………. Penutup………………………………………..….. Lampiran 1 Daftar SKPD/Instansi dan No Telepon…........... Lampiran 2 Daftar Kader Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kulon Progo….………………...........

44 50 63 69 77 84 93 94 103 109 109 110

3


I. PENDAHULUAN 

Dasar Hukum : 1. Perpres 15/2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan 2. Permendagri 42/2010 tentang TKPK Propinsi & Kabupaten/Kota 3. Keputusan Bupati 325/2010 tentang Pembentukan TKPK Kab KP 4. Peraturan Bupati 80/2011 tentang Pedoman Pembentukan TKPK Kecamatan dan Desa/ Kelurahan.

II. KONSEP KEMISKINAN A. Pengertian Kemiskinan Pengertian kemiskinan secara umum ialah kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Untuk mengukur tingkat kemiskinan di Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) menyediakan 2 jenis data yaitu : data kemiskinan makro dan mikro.

4

B. Data Kemiskinan Makro Data kemiskinan makro digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan program-program penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan oleh pemerintah dari waktu ke waktu. Data kemiskinan makro disajikan oleh BPS setiap tahun (dua kali setahun sejak tahun 2011), berupa persentase dan jumlah penduduk miskin serta informasi-informasi lain terkait kemiskinan seperti indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan. Data ini diperoleh dari hasil survey yaitu SUSENAS (survey sosial ekonomi nasional). Salah satu konsep penghitungan kemiskinan yang diaplikasikan di banyak negara termasuk Indonesia adalah konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan konsep ini, kemiskinan dipandang sebagai suatu kondisi kehidupan yang serba kekurangan yang dialami seseorang yang mempunyai pengeluaran per kapita selama sebulan tidak cukup memenuhi kebutuhan hidup standar minimum.

5


 Kebutuhan standar minimum yaitu batas minimum pengeluaran per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan minimum pangan dan non Pangan yang digambarkan dengan garis kemiskinan (Kulon Progo tahun 2012 : 256.575,-). Penduduk dengan tingkat pengeluaran / pendapatan perkapita per bulan berada dibawah garis kemiskinan maka dapat disebut sebagai penduduk miskin.  Kebutuhan pangan yakni sebesar nilai rupiah dari pengeluaran untuk makanan yg menghasilkan energi 2.100 kilo kalori /orang /hari.  Kebutuhan non pangan yakni mencakup pengeluaran untuk perumahan, penerangan, bahan bakar, pakaian, pendidikan, kesehatan, transportasi, barang-barang tahan lama serta barang dan jasa esensial lainnya.

6

C. Garis Kemiskinan

7


8

9


10

D. Data Kemiskinan Mikro Data kemiskinan mikro ditujukan untuk programprogram yang sifatnya target sasaran. Data ini berupa direktori yang memuat daftar rumah tangga sangat miskin, miskin, dan hampir miskin, lengkap dengan nama kepala dan angggota rumah tangga beserta alamatnya (by name by address). Selama ini, BPS telah tiga kali melakukan pengumpulan data mikro kemiskinan: Pendataan Sosial Ekonomi (PSE) tahun 2005 dan Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) pada tahun 2008 dan 2011 -yang datanya telah diserahkan ke Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

Perbandingan PSE2005, PPLS2008, PPLS2011 Kabupaten Kulon Progo Jumlah Rumah Tangga

Jumlah Individu

250,000

194,479

200,000 150,000 100,000 50,000

42,345

33,280

52,895

0

PSE 2005

PPLS 2008

PPLS 2011

11


III. KONDISI KEMISKINAN KABUPATEN KULON PROGO A. Kemiskinan Kabupaten Kulon Progo Dibandingkan dengan Kab/Kota Lain, dengan DIY dan Nasional Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Kemiskinan Kabupaten Kulon Progo, DIY, dan Nasional Tahun 2005 – 2012

Sumber: BPS, diolah

12

Jumlah Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan menurut kabupaten/kota di DIY Tahun 2011-2012 September 2011 September 2012 Garis Penduduk Garis Penduduk Kab/Kota Kemiskinan Jumlah Kemiskinan Jumlah % % (Rp./kap/bln) (000) (Rp./kap/bln) (000) 314,311 37.7 9.62 340,324 37.6 9.38 Kota Yogyakarta 264,546 159.4 17.28 284,923 158.8 16.97 Bantul 240,301 92.8 23.62 256,575 92.4 23.32 Kulon Progo 220,479 157.1 23.03 238,438 156.5 22.72 Gunungkidul 267,107 117.3 10.61 288,048 116.8 10.44 Sleman 257,909 564.3 16.14 270,110 562.1 15.88 DIY Sumber: BPS, diolah

B. Pendataan Keluarga Miskin Kabupaten Kulon Progo Mulai tahun 2011 Pemerintah Kabupaten Kulon Progo melaksanakan kegiatan pendataan keluarga miskin yang diharapkan dapat memberikan gambaran riil kondisi keluarga miskin di Kabupaten Kulon Progo yang akan digunakan sebagai panduan penentuan sasaran

pelaksanaan

program

dan

kegiatan 13


penanggulangan kemiskinan. Pendataan dilakukan setiap setahun sekali dengan menggunakan 16 (enam belas) indikator. Keluaran dari kegiatan ini berupa prosentase dan jumlah: jiwa dan KK miskin sekaligus data by name by address-nya.  Metodologi :-

Pendataan

dilakukan

dengan

melakukan kunjungan langsung kepada responden dengan berbasis keluarga (berdasarkan kepemilikan Kartu

Keluarga

Kab.

Kulon

Progo)

dengan

menggunakan 16 indikator (Perbup No.39/2011 ttg Indikator Lokal Kemiskinan), yaitu: 1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m2 per orang. 2. Jenis lantai terluas bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah. 3. Jenis dinding tempat tinggal terluas terbuat dari bambu/kayu berkualitas rendah.

14

4. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik dan/atau tagihan listrik rata-rata perbulan kurang dari Rp. 17.500,5. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan. 6. Tidak punya fasilitas MCK/milik bersama/umum. 7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang. 8. Keluarga tidak mampu membeli atau menyediakan daging/unggas/susu/ikan satu kali dalam seminggu untuk dikonsumsi. 9. Keluarga hanya mampu membelikan pakaian baru bagi anggota keluarga maksimal 1 (satu) kali dalam setahun. 10. Keluarga hanya mampu memberi makan anggota keluarga maksimal 2 (dua) kali setiap hari. 11. Apabila ada anggota keluarga yang sakit tidak mampu berobat ke fasilitas kesehatan dasar. 12. Pendapatan rata-rata anggota keluarga setiap bulan kurang dari garis kemiskinan. 13. Ketidakmampuan orang tua dalam memenuhi kebutuhan komponen biaya pendidikan dasar 9 tahun. 15


14.

15. 16.



Tidak memiliki tabungan/barang selain tanah dan bangunan yang mudah dijual dengan nilai Rp 1.000.000,Ada anggota keluarga yang menderita penyakit katastropik (berbiaya mahal). Ada anggota keluarga yang menderita cacat mental dan/atau fisik berat.

Kriteria status kemiskinan keluarga ditentukan dengan interval nilai : # Sangat Miskin

: 0,8  n  1

# Miskin

: 0,6  n  0,8

# Hampir Miskin

: 0,2  n  0,6

# Tidak Miskin

: 0,0  n  0,2

Nilai status kemiskinan diperoleh dari hasil pengolahan melalui sistem informasi dengan memasukkan variabel kecamatan. Sedangkan prosentase jumlah keluarga atau

penduduk

miskin

diperoleh

dengan

membandingkan jumlah status kemiskinan tertentu 16

dengan total jumlah keluarga atau penduduk dalam suatu wilayah tertentu pada saat dilakukan pendataan. Mulai tahun 2013, mekanisme pendataan ditambah tahapan musyawarah desa yang merupakan wahana untuk meningkatkan validitas dan obyektifitas data. Musyawarah desa mencermati data hasil pendataan untuk kemudian diberikan rekomendasi terhadap KK yang akan diganti atau terhadap KK yang belum masuk pendataan. Hasil musyawarah desa kemudian diolah lagi ke dalam aplikasi untuk kemudian diperoleh hasil final yaitu berupa: prosentase tingkat kemiskinan, jumlah KK miskin dan sekaligus data by name by address-nya.

17


Hasil Pendataan Keluarga Miskin Tahun 2013

18

Jumlah Jiwa dan KK Penduduk Miskin Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013 KECAMATAN/DESA I. TEMON 1 JANGKARAN 2 SINDUTAN 3 PALIHAN 4 GLAGAH 5 KALIDENGEN 6 PLUMBON 7 KEDUNDANG 8 DEMEN 9 KULUR 10 KALIGINTUNG 11 TEMON WETAN 12 TEMON KULON 13 KEBON REJO 14 JANTEN 15 KARANG WULUH II. WATES 1 KARANGWUNI 2 SOGAN 3 KULWARU 4 NGESTIHARJO 5 BENDUNGAN 6 TRIHARJO 7 GIRIPENI 8 WATES

JUMLAH PENDUDUK MISKIN KK % JIWA % 1812 19.21 5067 18.90 69 11.39 178 10.42 205 27.08 543 26.56 193 24.65 534 24.39 103 11.17 260 9.56 91 20.54 259 19.90 63 8.44 199 8.65 45 5.92 120 5.36 38 8.45 92 6.89 467 48.49 1385 51.72 184 32.17 524 31.55 72 13.18 176 11.88 95 15.96 272 16.72 64 12.68 166 12.47 66 15.53 218 18.03 57 15.96 141 14.43 2051 13.63 6223 13.69 114 10.91 265 8.56 58 8.76 149 7.56 57 6.39 169 6.19 205 18.57 626 18.90 431 19.78 1439 21.60 427 19.37 1393 20.63 500 19.87 1483 19.75 259 5.83 699 5.21

19


KECAMATAN/DESA III. PANJATAN 1 GARONGAN 2 PLERET 3 BUGEL 4 KANOMAN 5 DEPOK 6 BOJONG 7 TAYUBAN 8 GOTAKAN 9 PANJATAN 10 CERME 11 KREMBANGAN IV. GALUR 1 BANARAN 2 KRANGGAN 3 NOMPOREJO 4 KARANG SEWU 5 TIRTORAHAYU 6 PANDOWAN 7 BROSOT V. LENDAH 1 WAHYUHARJO 2 BUMIREJO 3 JATIREJO 4 SIDOREJO 5 GULUREJO 6 NGENTAKREJO

20

JUMLAH PENDUDUK MISKIN KK % JIWA % 2329 19.00 6733 18.57 160 14.34 457 13.19 293 19.08 797 17.33 313 21.55 882 20.88 209 28.83 598 29.70 183 17.85 503 16.83 172 12.62 539 13.05 129 16.41 336 15.17 236 25.70 813 28.44 133 25.68 371 26.19 239 20.31 706 20.30 262 16.02 731 15.03 2002 287 213 125 469 423 139 346 2594 166 669 421 698 413 227

5.52 3.45 9.80 8.45 2.56 4.80 6.20 10.15 19.58 24.27 21.51 17.87 27.57 17.74 10.17

5273 656 567 339 1253 1169 371 918 7240 420 1760 1118 2047 1221 674

16.82 12.31 23.37 16.11 15.73 16.94 18.70 19.78 18.76 22.30 20.43 16.90 27.09 17.56 9.65

KECAMATAN/DESA VI. SENTOLO 1 DEMANGREJO 2 SRIKAYANGAN 3 TUKSONO 4 SALAMREJO 5 SUKORENO 6 KALI AGUNG 7 SENTOLO 8 BANGUNCIPTO VII. PENGASIH 1 TAWANGSARI 2 KARANGSARI 3 KEDUNGSARI 4 MARGOSARI 5 PENGASIH 6 SENDANGSARI 7 SIDOMULYO VIII. KOKAP 1 HARGOMULYO 2 HARGOREJO 3 HARGOWILIS 4 KALIREJO 5 HARGOTIRTO IX. GIRIMULYO 1 JATIMULYO 2 GIRIPURWO 3 PENDOWOREJO 4 PURWOSARI

JUMLAH PENDUDUK MISKIN KK % JIWA % 3869 17.60 11829 25.29 326 16.65 966 29.94 491 12.90 1466 28.82 892 41.47 2796 35.17 242 5.56 693 13.13 705 13.23 2200 27.91 534 18.95 1700 28.92 474 9.08 1431 18.11 205 16.84 577 16.18 2808 17.72 8242 17.17 326 20.84 932 20.06 432 12.95 1233 12.15 323 22.63 993 22.86 452 23.72 1319 22.83 220 7.67 641 7.23 579 19.62 1827 19.96 476 26.60 1297 25.51 3924 30.75 11601 34.03 641 20.79 1794 23.78 765 15.31 2062 23.16 696 23.04 2097 34.10 843 63.36 2653 58.24 979 47.45 2995 43.14 2682 33.52 7845 33.20 691 30.20 2081 30.34 972 42.67 2856 42.49 492 25.91 1363 25.03 527 34.31 1545 33.55

21


KECAMATAN/DESA X. NANGGULAN 1 BANYUROTO 2 DONOMULYO 3 WIJIMULYO 4 TANJUNGHARJO 5 JATISARONO 6 KEMBANG XI. SAMIGALUH 1 KEBONHARJO 2 BANJARSARI 3 PURWOHARJO 4 SIDOHARJO 5 GERBOSARI 6 NGARGOSARI 7 PAGERHARJO XII. KALIBAWANG 1 BANJARARUM 2 BANJARASRI 3 BANJARHARJO 4 BANJAROYO

JUMLAH PENDUDUK MISKIN KK % JIWA % 1907 20.29 5661 19.48 392 31.82 1220 31.81 204 10.73 549 9.18 441 25.75 1298 24.89 408 29.37 1302 29.65 208 12.83 598 12.20 254 16.45 694 14.61

2812 419 492 481 351 426 205 438

30.65 26.44 46.46 29.69 22.36 31.86 26.18 35.87

8335 1266 1471 1495 1021 1238 618 1226

30.67 26.65 47.76 30.05 22.14 31.26 27.03 34.92

2664 962 422 662 618

27.12 31.84 26.15 27.06 22.54

7716 2848 1137 1927 1804

26.47 32.04 24.77 26.58 21.45

Sumber : SK Bupati Kulon Progo No.275 Tahun 2014 tentang Status Kemiskinan Keluarga Tahun 2013.

22

Perbandingan Hasil Pendataan Keluarga Miskin Tahun 2011 dan 2013

23


C. Upaya Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo: 

 





 

24

Pembentukan TKPK Kabupaten, TKPK Kecamatan, dan TKPK Desa sebagai upaya Integrasi Program Nangkis pada tahapan perencanaan dan sinkronisasi program pada tahapan pelaksanaan serta upaya sinergitas antar pelaku (pemerintah,swasta,dan masyarakat). Pembentukan Kader Penanggulangan Kemiskinan untuk meningkatkan akses orang miskin. Jaminan kesehatan (Total Coverage) untuk meringankan beban dan meningkatkan kualitas hidup. Bedah rumah untuk meningkatkan kualitas hidup dan semangat gotong-royong serta kepedulian sosial. Pembentukan KAKB (Kelompok Asuh Keluarga Binangun) untuk meningkatkan kesejahteraan warga miskin melalui pemberdayaan dan kegiatan ekonomi produktif. Gerakan “Bela dan Beli Kulon Progo” Program Desa Binaan Menuju Bebas Kemiskinan melalui CSR (Corporate Social Responsibility)

D. Tugas Kader : a. Membantu memberikan informasi kepada masyarakat terutama masyarakat miskin tentang berbagai program penanggulangan kemiskinan b. Mendampingi masyarakat miskin dalam upaya memperoleh fasilitas dan layanan yang tersedia c. Mendampingi masyarakat miskin dalam program pemberdayaan sosial ekonomi termasuk mendampingi Kelompok Asuh Keluarga Binangun (KAKB) dan Desa Binaan Menuju Bebas Kemiskinan. d. Melakukan assesment PMKS e. Menyusun Profil Keluarga Miskin. f. Membuat laporan kegiatan secara berkala bulanan.

25


IV. PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN A. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jenis Bantuan Sosial bersumber dari APBD Kabupaten  Lanjut Usia Terlantar  Orang Terlantar  Pengiriman Psikotik ke RSJ  Penyandang Cacat Berat dan Sedang  Santunan Kematian bagi Keluarga Miskin Jenis Bantuan Sosial bersumber APBD Provinsi : 1. Kelompok Usaha Bersama (KUBE) 2. Kelompok Usaha Bersama PKH (KUBE PKH) Jenis Bantuan Sosial dari APBN : 1. Jaminan Sosial Orang dengan Kecacatan Berat (JSODK) Kriteria sasaran : Penyandang cacat berat yang memenuhi kriteria: a. Kecacatannya sudah tidak dapat direhabilitasi. b. Tidak dapat melakukan sendiri aktivitas sehari-hari seperti : makan, minum, mandi, dll (memerlukan bantuan org lain) 26

c. Sepanjang waktu kegiatan kehidupannya sangat tergantung kepada bantuan orang lain d. Tidak mampu menghidupi diri sendiri e. Bukan klien dalam panti f. Belum pernah mendapatkan pelayanan/ bantuan sejenis g. Diutamakan berasal dari keluarga miskin h. Terdaftar sebagai penduduk setempat 2. Jaminan Sosial Lanjut Usia (JSLU) Kriteria Sasaran : a. Penerima berusia 60 tahun ke atas (semakin tua semakin diprioritaskan). b. Kepala/anggota rumah tangga miskin sesuai kriteria Pendataan Sosial Ekonomi Penduduk Tahun 2005 (PSE05) dari BPS. c. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah. d. Tidak mendapatkan bantuan/santunan dari pemerintah/ lembaga sosial. e. Tidak memiliki sumber penghasilan tetap baik dari diri sendiri maupun dari orang lain utk memenuhi kebutuhan dasar. 27


f.

Sakit-sakitan dan /atau tidak mampu melakukan aktivitas sehari-hari. g. Bukan penyandang cacat berat yang akan atau telah menerima bantuan/santunan dari pemerintah/lembaga sosial. h. Bukan perintis kemerdekaan/ janda perintis kemerdekaan. i. Bukan klien Panti Sosial Tresna Wredha/Panti Sosial. j. Indera penglihatan dan pendengaran sudah tidak berfungsi normal. k. Dalam satu hari makan kurang dari dua kali. l. Makan daging/ikan/telur dalam satu minggu kurang dari dua kali. m. Tidak memiliki pakaian yang cukup (satu s.d empat pasang). n. Apabila berstatus suami istri, maka yang berkesempatan memperoleh jaminan sosial adlh salah seorg dari mereka. o. Memiliki kartu jaminan sosial yang dikeluarkan oleh Departemen Sosial RI. 3. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Kriteria sasaran : 28

a. Memiliki KTP / identitas diri yang berlaku; b. Kepala keluarga / anggota keluarga tidak mempunyai sumber mata pencaharian atau mempunyai mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusian; b. Kehidupan sehari-hari masih memerlukan bantuan pangan untuk penduduk miskin seperti zakat dan raskin; c. Tidak memiliki asset lain apabila dijual tidak cukup untuk membiayai kebutuhan hidup anggota keluarga selama 3 bulan kecuali tanah dan rumah yang ditempati; d. Memiliki rumah di atas tanah milik sendiri yang dibuktikan dengan sertifikat atau girik atau ada surat keterangan kepemilikan dari kelurahan /desa atas status tanah. e. Rumah yang dimiliki dan ditempati adalah rumah tidak layak huni yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan dan sosial, dengan kondisi sebagai berikut :

29


1. Tidak permanen dan / atau rusak; 2. Dinding dan atap dibuat dari bahan yang mudah rusak/lapuk, seperti : papan, ilalang, bambu dsb; 3. Dinding dan atap sudah rusak sehingga membahayakan, d.Lantai tanah / semen dalam kondisi rusak; 4. Diutamakan rumah tidak memiliki kamar mandi, cuci & kakus. 4. Asuransi Kesejahteraan Sosial (ASKESOS) ASKESOS merupakan suatu sistem perlindungan untuk memberikan pertanggungan dan perlindungan sosial bagi warga masyarakat pekerja sektor informal terhadap risiko menurunnya tingkat kesejahteraan sosial akibat pencari nafkah utama dalam keluarga meninggal dunia, sakit, atau mengalami kecelakaan. Dalam bentuk pemberian bantuan sosial “pengganti pendapatan” keluarga yang mengalami penurunan atau kehilangan penghasilan disebabkan karena pencari nafkah utama sakit, kecelakaan dan atau meninggal dunia 5. KUBE PKH APBN 6. Program Keluarga Harapan (PKH) 30

PKH merupakan Bantuan Sosial Tunai Bersyarat yang diberikan kepada Rumah Tangga Sangat Miskin yang memiliki ibu hamil/nifas, anak Balita atau anak usia usia sekolah sampai SMP/MTs. Skenario Bantuan Bantuan tetap Bantuan bagi RTSM yang memiliki: a. Anak usia di bawah 6 tahun b. Ibu hamil/menyusui c. Anak usia SD/MI d. Anak usia SMP/MTs Rata-rata bantuan per RTSM Bantuan minimum per RTSM Bantuan maksimum per RTSM

Bantuan per RTSM per Th Rp. 200.000

Rp. 800.000 Rp. 800.000 Rp. 400.000 Rp. 800.000 Rp. 1.390.000 Rp. 600.000 Rp. 2.200.000

7. Beras Miskin (Raskin) Sasaran Program : berkurangnya beban pengeluaran RTS berdasarkan data berdasarkan PPLS 2005 dan per Juni 2012 31


berdasarkan PPLS 2011 dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui pendistribusian beras bersubsidi sebanyak 180 Kg/RTS/tahun atau setara dengan 15 Kg/RTS/bulan dengan harga tebusan Rp 1.600/kg netto di titik distribusi. 

32

Santunan Kematian bagi Keluarga Miskin (Peraturan Bupati No. 52/2013) Tujuan : Untuk membantu meringankan beban keluarga miskin yang anggotanya keluarganya meninggal dunia. Keluarga miskin dimaksud adalah data keluarga berdasarkan hasil Pendataan Keluarga Miskin Kabupaten Kulon Progo yang tercantum dalam Keputusan Bupati (SK Bupati No. 384/2011). Penerima santunan kematian adalah ahli waris dari almarhum/almarhumah. Dalam hal ahli waris sebagaimana dimaksud tidak cakap hukum atau karena alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka dapat memberi kuasa kepada Pengurus RT, Pengurus RW bagi Kelurahan

atau Perangkat Desa bagi Pemerintah Desa untuk menerima santunan kematian. Persyaratan : 1. Persyaratan yang harus diserahkan untuk memperoleh santunan kematian oleh ahli waris dari almarhum/almarhumah adalah sebagai berikut : a. fotokopi kutipan akta kematian atau fotokopi bukti pengambilan kutipan akta kematian sebanyak 2 (dua) lembar; b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) almarhum/almarhumah yang masih berlaku pada saat meninggal dunia dan/atau Kartu Keluarga (KK) sebanyak 2 (dua) lembar; c. apabila KTP dan KK sebagaimana dimaksud pada huruf b hilang, harus dilengkapi bukti laporan kehilangan dari Kepolisian; d. fotokopi KTP dan KK ahli waris penerima santunan kematian sebanyak 2 (dua) lembar; dan e. surat keterangan dari Kelurahan atau Pemerintah Desa yang menyatakan 33


sebagai ahli waris dari almarhum/almarhumah. 2. Persyaratan yang harus diserahkan untuk memperoleh santunan kematian oleh kuasa dari ahli waris almarhum/almarhumah adalah sebagai berikut : a.fotokopi kutipan akta kematian atau fotokopi bukti pengambilan kutipan akta kematian sebanyak 2 (dua) lembar; b.fotokopi KTP almarhum/almarhumah yang masih berlaku pada saat meninggal dunia dan/atau KK sebanyak 2 (dua) lembar; c.fotokopi KTP pihak Pemegang Kuasa sebanyak 2 (dua) lembar; dan d.Surat Kuasa dari ahli waris kepada Pengurus RT, Pengurus RW bagi kelurahan atau Dukuh bagi pemerintah desa dengan bermaterai cukup. 3. Proses permohonan dan pemenuhan persyaratan Santunan Kematian paling lama 40 (empat puluh) hari terhitung sejak tanggal peristiwa kematian dan tidak melampaui tahun anggaran berkenaan. 34

4. Pengajuan permohonan untuk peristiwa kematian yang terjadi terhitung 3 (tiga) hari sebelum berakhirnya tahun anggaran berkenaan dapat dimintakan pada tahun anggaran berikutnya. 5. a. Anak lahir mati dari Keluarga Miskin yang namanya belum tercantum dalam KK berhak mendapatkan santunan kematian. b. Persyaratan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada 5.a. adalah sebagai berikut : 1)fotokopi KTP orang tua kandung dari bayi lahir mati yang masih berlaku pada saat meninggal dunia dan/atau KK sebanyak 2 (dua) lembar; 2)surat keterangan lahir mati dari Pemerintah Desa/ Kelurahan/rumah bersalin/rumah sakit; dan 3)surat pernyataan orang tua bermaterai cukup yang menyatakan bahwa anak tersebut merupakan anak kandungnya diketahui oleh Pemerintah Desa/Kelurahan setempat.

35




Besaran santunan kematian yang diberikan adalah sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per orang dan berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2013.

B. Dinas Kesehatan Dalam rangka memberikan perlindungan kesehatan dan meningkatkan askes pelayanan kesehatan, pemerintah mengembangkan berbagai program jaminan kesehatan.

I. Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) PESERTA JAMKESMAS 1. Peserta yang memiliki kartu : Peserta JAMKESMAS bersumber dari data terpadu Tim Nasional Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan (TNP2K) Pemerintah Pusat, di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2013 sebanyak 232.514 jiwa. 2. Peserta yang tidak memiliki kartu, terdiri dari : a. Gelandangan, pengemis, anak dan orang 36

b. c. d.

e. f. g.

terlantar serta masyarakat miskin penghuni panti sosial. Masyarakat miskin penghuni lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan. Peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Bagi bayi dan anak yang lahir dari kedua orang tua atau salah satu orang tuanya peserta Jamkesmas, maka otomatis menjadi peserta jamkesmas dan berhak mendapatkan hak kepesertaan. Korban bencana pasca tanggap darurat. Penderita Thalassaemia Mayor. Penderita Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI).

PROSEDUR PELAYANAN JAMKESMAS 1.

Pelayanan kesehatan dasar di puskesmas dan jaringannya. Peserta harus menunjukkan kartu JAMKESMAS atau surat keterangan/ rekomendasi Dinas Sosial setempat atau kartu PKH bagi peserta PKH yang belum memiliki kartu JAMKESMAS.

37


2.

Pelayanan Tingkat Lanjut di Rumah Sakit Peserta membawa surat rujukan dari puskesmas dan jaringannya disertai kartu peserta JAMKESMAS atau surat keterangan/rekomendasi Dinas Sosial atau kartu PKH yang ditunjukkan sejak awal sebelum mendapatkan pelayanan kesehatan, kecuali pada kasus gawat darurat (emergency). Pada kasus gawat darurat, jika memerlukan rawat inap dan identitas kepesertaannya belum lengkap, maka yang bersangkutan diberi waktu 2 x 24 jam hari kerja untuk melengkapinya atau status kepesertaannya dapat merujuk pada data base kepesertaan yang dilengkapi oleh petugas PT ASKES Persero.

JENIS PELAYANAN JAMKESMAS 1. Di Puskesmas dan Jaringannya a. b. c.

38

Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) : Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP) : Persalinan normal yang dilakukan di Puskesmas non-perawatan/bidan di

desa/Polindes/dirumah pasien/praktek bidan swasta yang telah menjalin kerja sama. d. Pelayanan gawat darurat (emergency). 2. Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dan Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM)/ Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM)/Balai Pelayanan Pengobatan Penyakit Paru (BP4) / Balai Kesehatan Indra Masyarakat (BKIM). a. b. c.

Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL) Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL) Pelayanan gawat darurat (emergency) kriteria gawat darurat

PELAYANAN KESEHATAN YANG TIDAK DIJAMIN 1. 2. 3. 4. 5.

Pelayanan yang tidak sesuai prosedur dan ketentuan Bahan, alat dan tindakan yang bertujuan untuk kosmetika General check up Prothesis gigi tiruan. Pengobatan alternatif (antara lain akupunktur, pengobatan tradisional) dan pengobatan lain yang belum terbukti secara ilmiah 39


6.

7. 8.

Rangkaian pemeriksaan, pengobatan dan tindakan dalam upaya mendapat keturunan, termasuk bayi tabung dan pengobatan impotensi. Pelayanan kesehatan pada masa tanggap darurat bencana alam. Pelayanan kesehatan yang diberikan pada kegiatan bakti sosial.

II. Jaminan Kesehatan Sosial (JAMKESOS) Peserta Jamkesos adalah masyarakat miskin yang tidak tercakup dalam kepesertaan jamkesmas. Program JAMKESOS : 1. Jamkesos PBI (Penerima Bantuan Iuran) : ditujukan bagi masyarakat miskin yang belum tercover di dalam Jamkesmas. 2. Jamkesos COB (Coordination of Benefit) : Sistem jaminan kesehatan sosial yang pengelolaannya secara bersama dan terkoordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten-kota meliputi paket manfaat, kepesertaan, penyelenggaraan dan administrasi. Prioritas bagi masyarakat miskin dan menderita katastropik (sakit berbiaya mahal). 40

3.

Jamkesos Mandiri : ditujukan bagi masyarakat mampu dan sehat.

Pelayanan kesehatan yang dijamin : 1. Di Puskesmas dan Jaringannya  Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP)  Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP)  Persalinan normal yang dilakukan di Puskesmas non-perawatan/bidan di desa/Polindes/dirumah pasien/praktek bidan swasta yang telah menjalin kerja sama.  Pelayanan gawat darurat (emergency). 2. Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dan Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM)/ Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM)/Balai Pelayanan Pengobatan Penyakit Paru (BP4) / Balai Kesehatan Indra Masyarakat (BKIM). 3. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL) 4. Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL) 5. Pelayanan gawat darurat (emergency) kriteria gawat darurat

41


CAKUPAN PESERTA JAMINAN KESEHATAN 2013 JENIS KEPESERTAAN JUMLAH ASKES SOSIAL (PNS, TNI, POLRI) 45,349 JAMSOSTEK

3,013

JAMKESMAS JAMKESOS KADER)

(MASKIN

JAMKESDA (COB) Penduduk

9.64 0.64

232,514

49.45

60,475

12.86

3,939

0.84

&

JAMKESOS MASALAH SOSIAL

Jumlah Progo

%

124,899

26.56

470,189

100

Kulon

III. Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Peserta Jamkesda : Penduduk Kabupaten Kulon Progo yang belum memiliki jaminan kesehatan apapun. PERSYARATAN MENJADI PESERTA 1. Penduduk yang memiliki kartu KTP tetap/KK wilayah Kulon Progo 42

2. Tidak mengikuti program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan lainnya dari pemerintah, swasta, atau asuransi pribadi. PPK (Pemberi Pelayanan Kesehatan) 1. Puskesmas se-Kulon Progo dan jaringannya. 2. Pelayanan kesehatan Pemerintah/swasta yang kerjasama dengan UPTD Jamkesda Rawat jalan Menunjukan Kartu Jamkesda/identitas peserta (KTP/KK). Surat rujukan dari Pusk. bila ke RSUD (Wajib kecuali gawat darurat Rawat inap a. Fotokopi kartu identitas b. Fotokopi KTP bagi peserta yang sudah berusia 17 th c. Fotokopi kartu keluarga d. Surat Jaminan dari UPTD e. Rujukan dari Puskesmas BESAR JAMINAN Peserta Jamkesda mendapat Jaminan Kesehatan maksimal sebesar 5 Juta /orang/ tahun. 43


C. Dinas Pendidikan 1. Bantuan Khusus Murid (BKM) Tahun 2014 Tujuan: a) Memberikan peluang bagi Siswa SMP/MTs dari kel. Kurang Mampu untuk dapat melanjutkan sekolah di jenjang SMA,MA,SMK. b) Mengurangi jumlah siswa putus Sekolah c) Meringankan Beaya Pendidikan bagi siswa yang kurang mampu dalam ekonomi. Ketentuan Siswa Penerima: a) Siswa kelas X, XI, XII b) Siswa Yatim, Piatu atau Yatim Piatu. c) Siswa mempunyai lebih dari tiga bersaudara yang umurnya dibawah 18 Tahun. d) Bertempat tinggal jauh dari sekolah. e) Pertimbangan lain : kelainan fisik, korban musibah berkepanjangan, anak korban PHK, dan indikator lokal lainnya. Pemanfaatan: Untuk kebutuhan non operasional sekolah lainnya misal untuk keperluan Iuran Sekolah, perlengkapan belajar siswa, buku dll, transport, biaya hidup/makan, seragam/pakaian 44

2. Beasiswa Pertanian dan Pelayaran termasuk Program Keahlian Nautika. Sasaran : siswa dan calon siswa yang menempuh pendidikan Bidang Studi Keahlian Pelayaran dan Pertanian Program Keahlian Pertanian dan Pelayaran termasuk Nautika. 3. Beasiswa Program Keahlian Khusus Sasaran: siswa yang menempuh pendidikan Program keahlian khusus Perawatan Sosial, Seni Rupa ( Kecuali Desain Komunikasi Visual dan Desain Produk Interior dan Landscaping ), Seni Pertunjukan (kecuali seni musik non klasik) dan Desain Produksi Kriya. 4. Beasiswa Prestasi Sasaran : siswa baru yang memiliki hasil UN berada pada Rangking 1 s/d 10 pada SMP/MTs sekolah asal. 5. Beasiswa Gubernur DIY Sasaran: siswa Miskin yang belum menyelesaikan kewajiban pembayaran terhadap Sekolah, yakni Sumbangan Uang Gedung, Uang Seragam, Uang Praktek, Iuran Rutin Syarat pengajuan : 45


6.

7.

8.

9. 46

a) Surat Permohonan dari Orang Tua Mengetahui Desa/Kelurahan, b) Surat Keterangan tidak Mampu dari Desa/Kelurahan, c) Foto Copy KTP Orang Tua, Foto Copy Kartu Keluarga, d) Surat Tagihan dari Sekolah Beasiswa Bencana Alam Sasaran : siswa yang terkena dampak Bencana Alam, misal: Gunung Berapi, Pasca Gempa dll. Bantuan Uji Kompetensi Siswa SMK. Sasaran: Siswa SMK Kelas XII yang mengikuti Ujian Kompetensi keahlian ( UKK ) Tujuan : meningkatkan kualitas pengujian melalui bahan pengadaan perangkat soal praktik kejuruan, pengelolaan administrasi hasil penilaian, dan atau sertifikat uji kompetensi. Beasiswa RETRIEVAL. Sasaran : siswa yang pernah putus sekolah dan telah kembali bersekolah Beasiswa Rawan Putus Sekolah ( RAPUS ).

Sasaran : siswa yang berpotensi keluar sekolah akibat alasan Ekonomi 10. Beasiswa Transisi : Sasaran : siswa SD/MI yang berpotensi tidak melanjutkan sekolah ke SMP/MTs karena alasan ekonomi 11. Beasiswa Miskin : Sasaran : siswa dari anggota keluarga miskin

Program Pendidikan Non Formal Meliputi : 1.

Keaksaraan Fungsional (KF) Dasar dan Mandiri Yaitu program yang dilaksanakan oleh Bidang Paudni untuk menuntaskan Buta Aksara yang masih ada di masyarakat agar masyarakat lebih melek huruf/bisa Calistung (Membaca, menulis, dan berhitung). Meliputi program KF Dasar untuk melek huruf dan program KF Usaha Mandiri untuk Buta Aksara dan berketrampilan. 47


2.

3.

48

Kejar Paket A Yaitu pendidikan setara SD yang diperuntukkan bagi masyarakat yang putus sekolah SD/DO SD atau sama sekali tidak sekolah, yang ingin melanjutkan atau mengikuti pendidikan setara SD. Pendaftaran dapat dilakukan melalui PKBM diwilayah Desa masing-masing atau mendaftar di SKB Kab. Kulon Progo. Kejar Paket B Yaitu pendidikan setara SMP yang diperuntukkan bagi masyarakat umum yang putus sekolah SMP/DO SMP atau tidak melanjutkan ke tingkat SMP. Persyaratan yang harus dipenuhi yaitu : a. Harus memiliki ijasah SD/MI b. Bagi yang DO SMP harus bisa menunjukkan nilai raport terakhir di tingkat SMP formal. Pendaftaran dapat dilakukan melalui PKBM diwilayah Desa masing-masing atau mendaftar di SKB Kab. Kulon Progo.

4.

Kejar Paket C Yaitu pendidikan setara SMA yang diperuntukkan bagi masyarakat umum yang putus sekolah SMA/DO SMA atau yang tidak melanjutkan pendidikan ke tingkat SMA. Persyaratan yang harus dipenuhi yaitu : a. Harus memiliki ijasah SMP b. Bagi yang DO SMA harus bisa menunjukkan nilai raport terakhir di tingkat SMA Formal. Pendaftaran dapat dilakukan melalui PKBM diwilayah Desa masing-masing atau mendaftar di SKB Kab. Kulon Progo.

5.

LKP (Lembaga Kursus Dan Pendidikan) Yaitu lembaga yang menyediakan beberapa jenis kursus ketrampilan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum yang membutuhkan pendidikan ketrampilan dan kursus disamping pendidikan formal untuk kelangsungan hidup dan dapat diakses melalui Lembagalembaga kursus yang berada disekitar wilayah Kabupaten Kulon Progo, antara 49


lain LKP Bina Mandiri Wates, LKP POPBAYO Wates, LKP LPBA Wates, LKP Delta Comp. Wates, LKP Abadi Wates, LKP Tari Semusim Wates, LKP Muslimah Wates, LKP Puspa Rini Wates, LKP Erlya Temon, LKP Justicia Wates, dll Pendaftaran dapat dilakukan di Lembaga Kursus masing-masing.

D. Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan Dan Keluarga Berencana 1. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya 50

penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan. Di dalam PNPM terkandung misi pemberdayaan masyarakat yang dimaksud pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai. Program PNPM Mandiri yang dilaksanakan di Kabuupaten Kulon Progo terdiri dari beberapa jenis kegiatan yaitu : a) PNPM Perdesaan Sasaran Lokasi : 11 Kecamatan di Kulon Progo kecuali Kecamatan Wates Bentuk Kegiatan : • BLM utk berbagai kegiatan masyarakat antara lain jalan pedesaan, gedung paud, simpan 51


pinjam, saluan irigasi, talud, gedung TK, beasiswa, posyandu, PMT Balita, PMT lansia dan sarana air bersih. • Pendampingan, bantuan teknis, pelatihan & peningkatan kapasitas pemda Mekanisme : Usulan kegiatan melalui musyawarah pedukuhan, musyawarah desa dan Musyawarah Antar Desa (MAD). b) PNPM Perkotaan : Sasaran Lokasi : 7 desa dan 1 kelurahan di Kecamatan Wates 2. Pengembangan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UPPKS) UPPKS adalah Sekumpulan keluarga yang saling berinteraksi, terdiri dari berbagai tahapan keluarga baik yang sudah menjadi akseptor KB, maupun PUS yang belum ber KB serta anggota masyarakat lainnya. Prinsip UPPKS :  AKSI : Melakukan kegitan ekonomi produktif  MOTIVASI : Terpanggil untuk bersosialisasi baik didalam maupun 52

diluar kelompok untuk melakukan kegiatan dlm upaya peningkatan kesejahteraan keluarga.  TRANSAKSI : Perkembangan usaha akan sangat tergantung adanya transaksi dan berlangsung terus menerus  INOVASI : Utk transaksi terus menerus harus ada inovasi produk dan ini memerlukan kreativitas  TRANSISI : Tujuan hakiki UPPKS adalah adanya transisi /perkembangan tahapan keluarga sejahtera 3. Bantuan Stimulan Bantuan Stimulan kepada LPMD/LPMK atau Rumah Tangga : a. Semen Sasaran : Sasaran bantuan semen untuk pembangunan prasarana fisik yang dimanfaatkan untuk fasilitasi umum melalui pemberdayaan LPMD/K guna mendukung program pembangunan Kabupaten Kulon Progo yang berbasis Tirto, Margo, Saras. Tirto/air meliputi kegiatan pembangunan 53


sarana dan prasarana irigasi, penampung air hujan (PAH), dan sarana dan prasarana pendayagunaan air. Margo/jalan meliputi kegiatan pembangunan jalan desa/jalan lingkungan dalam bentuk corblok atau conblock, talud desa, jembatan desa, gorong-gorong dan drainase jalan. Saras/kesehatan meliputi kegiatan pembangunan: MCK umum, prasarana olah raga, dan sarana prasarana pendukung kesehatan lingkungan. Prosedur : LPMD/K mengajukan proposal yang memuat kegiatan (1 LPMD/K hanya diperbolehkan mengajukan 1 proposal yang memuat 1 kegiatan saja). Proposal diajukan kepada Bupati dengan tembusan Kepala BPMPDPKB,Kepala DPU,dan Camat setempat, paling kurang memuat: maksud,tujuan,susunan panitia/pengurus, rancana anggaran, rencana anggaran, gambar rencana teknis kegiatan, kesanggupan swadaya dan kesanggupan melaksanakan kegiatan dari bantuan semen tersebut. 54

b. Dana Gotong Royong Sasaran dan prosedur bantuan dana gotong-royong sama dengan bantuan semen perbedaannya pada wujud bantuan dimana untuk bantuan semen berupa semen (bukan uang) sedangkan bantuan dana gotong-royong penggunaan dana bantuan dalam pelaksanaannya meliputi untuk : 1. Pembelian Material, 2. Sewa stom walls untuk keperluan pemadatan perkerasan jalan dan 3. Sewa molen. 4. Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah Kepada Desa (Dana CD) a. Pemberian dana bantuan keuangan dan dana bantuan sosial dimaksudkan untuk dan kelurahan guna peningkatan ekonomi produktif. b. Tujuannya:  Menumbuhkembangkan kegiatan perekonomian Desa/Kelurahan  Meningkatkan kegiatan usaha dan memperluas kesempatan kerja 55


untuk meningkatkan Desa/Kelurahan.

pendapatan

c. Distribusi Dana CD :  60% dari seluruh dana dibagi secara merata.  40% dari seluruh dana dibagi secara proporsional berdasarkan luas wilayah dan jumlah penduduk.  Penggunaan Dana CD paling banyak 30% untuk pembangunan/rehabilitasi infrastruktur lingkungan.  Paling sedikit 70% untuk pemberdayaan masyarakat dalam rangka ekonomi produktif. 5. Penyaluran Bantuan Sosial Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan Tahun 2014 a. Dasar  Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 60.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Keuangan Daerah dalam Upaya 56

Pengentasan Kemiskinan Tahun Anggaran 2014;  Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 205/KEP/2013 tentang Penetapan Rumah Tangga Sasaran dan Jumlah Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten/Kota Tahun 2014;  Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan Tahun Anggaran 2014;  Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2014 tentang Penetapan Penerima Hibah & Bantuan Sosial Tahun 2014. b. Latar Belakang :  Tingginya angka kemiskinan DIY dan angka kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo.  Kerawanan penduduk yang berada di wilayah garis kemiskinan menjadi atau tetap miskin.

57




Perlu adanya pemberdayaan terhadap penduduk miskin & penduduk tidak miskin yang berada di wilayah garis kemiskinan. c. Tujuan : Mempercepat pengurangan angka kemiskinan melalui pemberian bantuan sosial pemberdayaan terhadap penduduk miskin & penduduk tidak miskin yang berada di wilayah garis kemiskinan sehingga diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan DIY sebesar 2%. d. Sasaran :  Rumah tangga sasaran (RTS) yaitu penduduk yang berada di wilayah garis kemiskinan yang tertuang pada Keputusan Gubernur DIY nomor 205/KEP/2013 tentang Penetapan rumah tangga sasaran dan jumlah bantuan keuangan khusus kepada kabupaten/kota tahun 2014, dimana untuk Kulon Progo sebanyak 2.782 RTS.  Penerima bantuan adalah kelompok dimana kelompok terdiri dari RTS digunakan untuk usaha ekonomi produktif. 58

e. Pembentukan Kelompok :  Pemerintah desa membentuk kelompok sasaran penerima bantuan sosial.  Dengan persetujuan camat, pemdes mengusulkan kepada bupati melalui BPMPDPKB untuk ditetapkan dengan keputusan bupati.  Pembentukan kelompok dibantu oleh Kader Penanggulangan Kemiskinan. f. Ketentuan dan Syarat Pembentukan Kelompok  Dalam satu kelompok jumlah anggota 8 s/d 15 orang RTS  Domisili anggota dalam 1 (satu) Desa/Kelurahan;  Jumlah anggota dapat kurang dari 8 orang RTS apabila dalam satu desa jumlah RTS nya kurang dari 8 orang;  Jenis usaha dalam satu kelompok pengelola bantuan sosial paling banyak 3 (tiga) jenis usaha; dan  Setiap kelompok memiliki pengurus paling kurang terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara.

59




Setiap kelompok akan menerima dana Rp.8 – 15 juta (tergantung jumlah anggota kelompok). g. Penggantian RTS  RTS dapat diganti apabila: kepala RTS meninggal dunia dan tidak terdapat anggota RTS yang berhak menerima.  Kepala RTS mutasi keluar kabupaten.  Kepala RTS telah mendapatkan bantuan keuangan khusus kemiskinan pada tahun 2013.  Kepala RTS tidak bersedia menerima bantuan.  Penggantian RTS ditetapkan dengan keputusan bupati melalui usulan SKPD Pengampu (BPMPDPKB).  Usulan SKPD Pengampu dilakukan setelah menerima laporan/usulan penggantian RTS dari Kepala Desa  Usulan Penggantian RTS diambil dari RTS Pengganti yang ada di wilayah desa setempat (tercantum dlm SK Gub) untuk Kulon Progo sejumlah: 1.568 RTS.  Bila desa tdk tersedia RTS Pengganti maka RTS Pengganti diambilkan dari desa 60

lain dalam satu Kecamatan atas rekomendasi Camat. h. Mekanisme Pencairan  Kelompok mengajukan proposal rencana penggunaan dana kepada Bupati melalui BPMPDPKB  Dalam penyusunan proposal dibantu oleh Kader Pendamping Penanggulangan Kemiskinan.  Proposal rencana penggunaan dana paling sedikit memuat : - Maksud tujuan; - jenis dan rencana usaha; - Rencana Anggaran Biaya (RAB) usaha kelompok; - susunan pengurus; dan - kesanggupan melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dari dana bantuan sosial. - Proposal disetujui oleh Kepala Desa/Lurah dan disampaikan kepada Camat; - Proposal yang telah diterima Camat, dimintakan verifikasi dan pengesahan 61


kepada SKPD Teknis yang terkait jenis usaha kelompok. 









62

Proposal yang telah di sahkan SKPD Teknis, disampaikan oleh Camat pd Bupati melalui BPMPDPKB paling kurang 3 (tiga) eksemplar, dilampiri : Pakta integritas dari kelompok penerima bantuan yang menyatakan bahwa akan menggunakan sesuai dengan rencana penggunaan; Foto kopi rekening kelompok di Bank BPD DIY Cabang Wates atau kantor pembantu Bank BPD DIY Cabang Wates. Kelompok sasaran penerima bantuan sosial membuka rekening pada Bank BPD DIY atas nama ketua kelompok. Biaya sebagai akibat pembukaan rekening dan administrasi pencairan dibebankan pada kelompok.

E. Dinas Pertanian Dan Kehutanan Sasaran : Kelompok Tani - bukan perorangan. Cara Akses Program/ Kegiatan  Pengajuan Proposal Untuk mengajukan permohonan bantuan/ fasilitasi dari Dinas Pertanian dan Kehutanan, masyarakat harus mempunyai wadah/ membentuk kelompok tani. Permohonan/ usulan diajukan oleh kelompok tani dalam bentuk proposal, yang diketahui oleh : Pemerintah Desa, Kecamatan, Petugas Pengolah dan Penyaji Data Tanaman Pangan dan Hortikultura/ Kehutanan dan Perkebunan (Mantri Tani/ Mantri Hutbun), dan Penyuluh di BP3K setempat. 

Persyaratan Kelompok Tani : 1. Kelompok dan kegiatan usahanya berada di wilayah Kabupaten Kulon Progo dan menjadi binaan Dinas Pertanian dan Kehutanan/ Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan 63


2.

3.

4.

5.

6.

64

Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Kulon Progo Mempunyai organisasi dengan kepengurusan yang aktif, dengan susunan pengurus minimal terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara. Mempunyai kemauan dan kemampuan serta berpotensi mengembangkan kegiatan usahanya Tidak sedang menerima bantuan penguatan modal dari proyek atau skim bantuan/proyek lainnya dibidang pertanian untuk komponen penggunaan biaya yang sama pada saat yang bersamaan, kecuali sifat bantuannya saling mendukung/ memperkuat dan bukan pada komponen penggunaan biaya yang sama. Tidak mempunyai tunggakan kredit program di bidang pertanian, kecuali memang belum jatuh tempo batas akhir pelunasannya. Bersedia membuat pernyataan tentang kesanggupan yang dituangkan dalam surat pernyataan kelompok tani yang memuat :

-

-

-



Kesanggupan menerima bimbingan teknis, manajemen maupun administrasi Kesanggupan melaksanakan usaha secara kooperatif baik dalam satu kelompok maupun dengan kelompok lain. Kesanggupan melaksanakan pengelolaan dan pembukuan secara tertib, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan pada semua pihak dan bersedia diperiksa setiap saat.

Proses seleksi kelompok penerima : Seleksi didasarkan pada proposal yang diajukan oleh kelompok, yang telah dibuat sebelum pelaksanaan kegiatan. Dilakukan penilaian secara administrasi maupun fisik di lapangan. Kelompok yang terpilih akan ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas. 65




66

Program/ Kegiatan di Dinas Pertanian dan Kehutanan Tahun Anggaran 2014 1. Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan  Pengendalian OPT Pertanian/Perkebunan, berupa SLPHT dan penyediaan pestisida Akses mendapat bantuan pestisida : Kelompok tani melaporkan adanya serangan hama kepada petugas POPT kecamatan. (pengamat hama). Petugas POPT kecamatan melakukan pengamatan di lapangan, dan membuat rekomendasi pengendalian termasuk di dalamnya kebutuhan pestisida. Kelompok tani membuat surat permohonan bantuan pestisida kepada Kepala Dinas dilampiri rekomendasi pengendalian dari petugas POPT.  Pengembangan Agribisnis Sayursayuran dan Biofarmaka, berupa

2.

pembinaan kelompok tani sayuran dan tanaman obat  Pengembangan Agribisnis Buahbuahan, berupa pembinaan kelompok tani buah - buahan dan tanaman hias  Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan, berupa pembinaan kelompok tani perkebunan, intensifikasi tanaman bahan baku kerajinan .Program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Pertanian/Perkebunan  Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Serealia, berupa fasilitasi sarana pengolahan dan pasca panen hasil tanaman serealia (terpal, pedal threser, moisture meter)  Penanganan Pasca Panen, Pemasaran dan Peningkatan Mutu Hasil Tanaman Perkebunan, berupa pelatihan pengolahan kopi dan petik teh, fasilitasi/ bantuan 67


3.

4.

68

alat pengolahan kopi dan alat petik teh. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pertanian / Perkebunan  Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perkebunan, berupa pembangunan jalan pertanian mendukung perkebunan.  Peningkatan Kualitas Infrastruktur Pertanian, berupa pembinaan kelompok tani pengelola lahan dan air dan P3A(perkumpulan petani pemakai air).  Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian/ Perkebunan (DAK), berupa pembangunan jalan usaha tani dan jaringan irigasi air permukaan. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan  Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan, berupa penanaman mangrove.  Konservasi dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, berupa pengkayaan hutan rakyat/ bibit tanaman

5.

kehutanan, pembangunan bangunan konservasi tanah dan air. Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan  Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan, berupa pembinaan kelompok tani hutan, bantuan stup lebah madu.  Pengembangan Pengujian dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan, berupa pembinaan peredaran hasil hutan

F. Dinas Kelautan Perikanan Dan Peternakan Berbagai program & kegiatan dilaksanakan dengan sasaran:  Kelompok peternak (sapi, kambing/ domba, ayam, itik)  Kelompok pembibit/ pembudidaya ikan (lele, gurami, nila)  Nelayan  Kelompok/ pelaku pengolah hasil peternakan  Kelompok/ pelaku pengolah hasil perikanan 69




Pokmaswas pengawas).

(kelompok

masyarakat

Melalui program/ kegiatan tersebut beberapa bantuan berupa sarana dan prasarana usaha bisa diakses oleh kelompok kelompok tersebut di atas dengan beberapa syarat. Syarat kelompok pemanfaat  Kelompok Aktif Dinamis, Dapat Dipercaya Mampu Mengembangkan Usaha Ternaknya  Jumlah Anggota Minimal 20 Orang  Tidak Memiliki Tunggakan Kredit Perbangkan, Kredit Program Atau Sumber Permodalan Lainnya  Tidak Sedang Mendapat Penguatan Modal Blm Pada Saat Yang Bersamaan  Mempunyai Pengalaman, Ketrampilan Teknis, dan Kemauan dalam Mengelola Usaha  Memerlukan Modal Dalam Mengembangkan Usahanya  Mengajukan Proposal Pada Skpd Pengampu Kegiatan 70



Sanggup Melaksanakan Ketentuan Dalam Perjanjian Yang Telah Disepakati Dengan Dinas Pengampu

Tatacara seleksi kelompok  Kelompok Berada Pada Lokasi Pengembangan Peternakan  Seleksi Berdasarkan Atas Usulan / Proposal Dari Kelompok (Telah Membuat Proposal Sebelum Kegiatan Dilaksanakan)  Seleksi Kelompok Berdasarkan Penilaian Administrasi Dan Fisik Lapangan  Kelompok Terpilih Ditetapkan Oleh Kepala Dinas Pengampu Sebagai Kelompok Pelaksana Kegiatan Tatacara Pembuatan Proposal (Sesuai Surat Edaran Kepala Dinas Kepenak No 800/0341) Sistematika : 1. PENDAHULUAN  Latar belakang  Lokasi kegiatan  Pelaksana kegiatan 2. Pelaksanaan kegiatan 71


Tujuan kegiatan Sasaran Rencana kegiatan Rencana Anggaran Biaya (RAB) atau Rencana Usaha Kelompok (RUK) 3. Penutup 4. Lampiran  Susunan pengurus dan daftar anggota kelompok  Daftar nama pelaksana kegiatan  Foto kopi / keterangan register kelompok (untuk kelompok tani), Akte Pendirian bagi LM3  Perhitungan Analisa Usaha Tani    

Pengajuan proposal Membuat surat permohonan yang dilampiri pengajuan proposal, ditanda tangani ketua kelompok dengan diketahui/mendapatkan rekomendasi dari :  Pemerintah Desa setempat  Kecamatan setempat  P3D Peternakan untuk komoditas ternak/ P3D perikanan untuk komoditas perikanan dan sarana kelautan 72

 

Penyuluh BP3K setempat Kepala Dinas Kepenak apabila proposal ditujukan keluar dinas

Bantuan permodalan juga tersedia melalui beberapa lembaga keuangan di Kabupaten Kulon Progo yang dibentuk diperuntukkan bagi kelompokkelompok tersebut di atas, antara lain : A. Kelompok Peternak 1. KKPE (Kredit Ketahanan Pangan dan Energi) KKPE diperuntukkan bagi peternak sapi, kambing/ domba dan peternak ayam berupa pinjaman dengan bunga 4% melalui bank pelaksana yaitu BPD dan BRI. 2. KUPS (Kredit Usaha Pembibitan Sapi) KUPS diperuntukkan khusus bagi peternak sapi berupa pinjaman dengan bunga sebesar 5% melalui bank pelaksana yaitu BPD dan BRI. 3. LKMA (Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis) LKMA menyediakan pinjaman dengan bunga 6% khusus bagi peternak yang 73


bergabung dalam kelompok ternak yang telah menjadi anggota LKMA. Sekretariat LKMA di Ruko Sogan, Jl. Wates-Purworejo; cp. Riandari 081328654407 B. Kelompok Pembibit/ Pembudidaya Ikan 1. KKPE (Kredit Ketahanan Pangan dan Energi) 2. KUR (Kredit Usaha Rakyat) Jenis kredit di atas diperuntukkan bagi pembibit/ pembudidaya ikan dengan ketentuan:  Merupakan anggota Pokdakan serta mengolah atau memiliki lahan usaha, yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan atau perjanajian sewa lahan atau surat kuasa yang diketahui oleh Kepala Desa setempat  Memiliki KTP setempat, telah menetap/ berdomisili di wilayah tersebut selama 6 bulan  Bersedia menaati petunjuk teknis dan mematuhi ketentuan-ketentuan sebagai perserta KKPE  Berumur minimal 21 tahun atau sudah menikah 74



Belum memperoleh fasilitas kredit atau sedang memperoleh fasilitas kredit dengan kriteria „LANCAR‟ Ada juga yang diperuntukkkan bagi kelompok pembibit/ pembudidaya ikan dengan ketentuan:  Merupakan anggota UPP serta terdaftar dan dibina oleh dinas teknis terkait  Mempunyai anggota yang melaksanakan usaha pembudidaya ikan dengan komoditas sejenis dengan jumlah anggota minimal 10 orang  Memiliki organisasi dengan pengurus aktif, minimal Ketua, Sekretaris, dan Bendahara dan mendapat pengukuhan dari pejabat yang berwenang  Organisasi kelompok telah berjalan minimal 1 tahun  Bersedia menaati dan mematuhi ketentuan-ketentuan sebagai peserta KKPE  Bersedia mengadakan tabungan Kelompok tani pada Bank Pelaksana  Belum memperoleh fasilitas kredit atau sedang memperoleh fasilitas kredit dengan kriteria „LANCAR‟ 75


Fitur Produk Limit Jenis Kredit

: :

Jangka Waktu

:

Suku Bunga

:

Agunan

:

Pengikatan

:

76

Rp 50 jt per orang-tidak ada self financing Kredit Investasi (KI) Aflopend Kredit Modal kerja (KMK) Non Revolving KI max. 5 tahun KMK: 1. Siklus usaha <1 thn disesuaikan dengan siklus usaha max. 1 thn tidak dapat diperpanjang 2. Siklus usaha>1 thn disesuaikan dengan siklus max. 2 thn tidak dapat diperpanjang Beban 6% pa. Subsidi pemerintah 7% Dibayar pada akhir jangka waktu atau pada saat panen atau pada saat pelunasan (sesuai siklus usaha dan kesepakatan dengan debitur) 1. Obyek yang dibiayai 100% 2. Fixed asset min. sebesar 50% dari limit kredit berupa: - Tanah (sertifikat SHM, SHGB) - Tanah belum bersertifikat (Girik, Akte Hibah, Petok D, Letter C) - Benda bergerak lainnya 1. Agunan bergerak diikat dengan fiducia, obyek hewan dengan kuasa jual, inventory dengan cessie 2. Agunan bersertifikat berupa fixed asset diikat minimal dengan SKMHT, belum bersertifikat dengan surat kuasa jual 3. Benda bergerak diikat dengan fiducia di bawah tangan

Ketentuan yang „harus’ ada yaitu disertai rekomendasi dari Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo. 3. KSU-LEPP M3 (Koperasi Serba Usaha Lembaga Ekonomi Pengembangan Pesisir Mikro Mitra Mina) KSU-LEPP M3 menyediakan pinjaman bagi pelaku usaha Perikanan dan Kelautan di wilayah kecamatan peisisr (Kecamatan Wates, Galur, Panjatan & Temon). Sekretariat ada di Jl. Raya Panjatann Dusun I RT 01 RW 01, Panjatan, Panjatan Telp. (0274) 773950.

G. Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah Dasar Pelaksanaan UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM dan UU No. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian. Definisi UMKM Menurut UU No. 20 Tahun 2008 a) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha 77


Mikro yaitu Asset ≤ RP. 50 jt dan Omset ≤ Rp. 300 jt ; b) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, di kuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar dengan kriteria Asset > RP. 50 jt s/d Rp. 500jt Omset > Rp. 300 jt s/d Rp. 2,5 M c) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan kriteria Asset > RP. 500 jt s/d Rp. 10 M Omset > Rp. 2,5 M s/d Rp. 50 M Program dan kegiatan berkaitan pronangkis Tahun 2014 78

1. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan kompetitif

- Peningkatan kerjasama di Bidang HAKI 2. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi KUMKM

-

Pemantauan Pengelolaan Penggunaan dana Pemerintah

-

Peningkatan dan Pengembangan jaringan kerjasama usaha bagi KUMKM

-

Penguatan Ekonomi KUMKM Lingkungan Industri Hasil Tembakau

di

3. Program Peningkatan Kualitas kelembagaan KUMKM

-

Revitalisasi/Pendataan KUMKM

-

Pelayananan Perijinan Akta Pendirian, Perubahan AD dan Pembubaran Koperasi

-

Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

Sosialisasi Prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian

Diklat Organisasi, Manajemen, Usaha dan Keuangan Koperasi 79


 Akses Bantuan Sosial / Bantuan Peralatan Sumber : - Kementerian Koperasi dan UKM RI - APBD Kabupaten Kulon Progo

80

 Akses Permodalan Koperasi dan UMKM Sumber permodalan : - LPDB KUMKM - BUMN * - KUR * - APBD DIY Ketentuan Umum : Koperasi :  Plafon Kredit sesuai kapasitas, bunga 6 % (LPDB + BUMN)  Plafon Kredit s/d Rp 500 Juta, bunga 12 % (KUR)  Plafon dan bunga Kredit sesuai Program (APBD Provinsi)  Analisa kelayakan usaha  Telah Berbadan Hukum  Berpengalaman 3 tahun menjalankan usaha simpan pinjam (KSP/USP)  Memiliki kinerja yang baik selama 2 tahun terakhir (RAT)  Bersedia menyampaikan surat pernyataan  Rekomendasi Dinas Koperasi dan UMKM 81


 PROPOSAL dilampiri Laporan keuangan 3 tahun terakhir, FC Akte pendirian dan FC KTP Pengurus. UMKM :  Plafon Kredit sesuai kapasitas, bunga 6 % (LPDB + BUMN)  Plafon Kredit Rp 20 Juta (tanpa Jaminan) s/d Rp 200 Juta (dengan Jaminan) , bunga 12 % (KUR)  Plafon dan bunga Kredit sesuai Program (APBD Provinsi)  Analisa kelayakan usaha  Menjalankan usaha produktif  Memiliki potensi menciptakan lapangan kerja  Bersedia mengikuti ketentuan yang berlaku  Bersedia menyampaikan surat pernyataan  Rekomendasi Dinas Koperasi dan UMKM  PROPOSAL dilampiri Surat Keterangan Usaha, Data Keuangan, FC KK dan FC KTP Pemohon 82

DIAGRAM ALUR

KETENTUAN UMUM

PERSYARATAN

SURVEY (±14 Hari)

DITOLAK

1

1 Minggu

DISETUJUI

PENCAIRAN DANA

KETERANGAN  BUMN yang bekerjasama: Bank Mandiri, PT ASEI, Perum Peruri, PT. ASKES, dll. (khusus BUMN menyesuaikan program dan regulasi terbaru)  Bank Penyalur KUR: Bank BRI, Bank Mandiri, Bank Syariah Mandiri, Bank BTN, Bank BPD DIY dan Bank BNI.

83


H. Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Energi Sumber Daya Mineral A. Urusan Perindustrian 1. Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi: a. Kegiatan Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas produk: terselenggaranya kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas melalui pelatihan dan bantuan peralatan bagi IKM olahan kayu sebanyak 1 paket kelompok Kumpak, Triharjo, Wates, sandang sebanyak 1 paket KUB Busana Mandiri RT 20/ RW 14 Siwalan, Sentolo. b. Kegiatan Pengembangan sistem inovasi teknologi industri/ Pembinaan kemampuan teknologi industri tembakau : terselenggaranya pengembangan sistem inovasi teknologi industri 84

yang mendukung sistem produksi IKM melalui pelatihan dan bantuan peralatan bagi 5 IKM olahan herbal biofarmaka. c. Kegiatan Pembinaan Kemampuan Industri Berbasis Teknologi : terfasilitasinya penguatan kemampuan industri berbasis teknologi melalui bantuan peralatan untuk kelompok IKM Subur Manunggal, Tanjungharjo, Nanggulan; Bina Karya, Klopo X, Bendungan, Wates; Melati, Bonorejo, Gulurejo, Lendah. 2.

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah a. Kegiatan Pembinaan mutu dan desain produk industri kecil: terwujudnya peningkatan mutu dan desain produk industri kecil unggulan melalui pelatihan sebanyak 2 hari, dan bantuan peralatan bagi IKM olahan pangan; IKM kimia dan bahan bangunan; 85


IKM kerajinan (olahan kayu dan bambu); IKM sandang dan kulit; dan IKM logam dan jasa. b. Kegiatan Pembinaan Perijinan Industri: terlaksananya pembinaan perijinan industri kecil sebanyak 60 orang yang terbagi dalam 2 angkatan. c. Kegiatan kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta: terwujudnya kemitraan industri IKM dengan swasta dalam peningkatan kualitas produk dan akses pemasaran melalui sarasehan, sosialisasi legalitas usaha IKM, bimtek produk kerajinan, peningkatan mutu dan desain produk, packaging, dan pelatihan cinderamata. d. Pengembangan Kompetensi Inti Industri Daerah : bertumbuhnya industri berbasis gula kelapa/gula semut melalui pelatihan dan bantuan peralatan bagi IKM gula kristal (kelp. Nyawiji Mulyo, Gunungkukusan, Hargorejo, Kokap). 86

SOP Hibah Bantuan Peralatan ke Kelompok IKM

87


B. Urusan Perdagangan 1. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor a. Kegiatan Pembangunan Promosi Perdagangan Internasional: terlaksananya fasilitasi pameran tingkat propinsi dan tingkat nasional bagi perajin Kulon Progo. 2. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri a. Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Prasarana Pasar Tradisional: terbangunnya sarana prasarana (los, kios) Pasar Percontohan Sentolo Tahap III, rehabilitasi di Pasar Jombokan dan Pasar Bangeran bagi usaha kecil menengah (UMKM). b. Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Usaha Perdagangan : terwujudnya pengelolaan perijinan dan fasilitasi perijinan usaha perdagangan serta tersalurkannya bantuan sarana prasarana perdagangan bagi UMKM yaitu Kelompok Sendang Makmur 88

Karangsari Pengasih, dan Pedagang Dawet Segar Temben Ngentakrejo Lendah. c. Kegiatan Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri dan atau Daerah Penghasil Bahan Industri Hasil Tembakau : terlaksananya pelatihan kewirausahaan bagi pedagang yang berusaha yang berusaha di luar pasar 140 orang, sosialisasi peraturan perundangan yang terkait dengan usaha perdagangan 180 orang, pembinaan Pedagang Kaki Lima sebanyak 120 orang.

C.

Urusan ESDM 1. Program Pengembangan Pengelolaan Usaha Pertambangan yang Bertumpu pada Prinsip Konservasi a. Kegiatan Pengembangan dan Sosialisasi Pengelolaan Pasir Besi di Wilayah Kontrak Karya: terlaksananya fasilitasi sosialisasi, konsultasi dan 89


koordinasi Pengelolaan Pasir Besi di wilayah kontrak karya bagi 200 orang. b. Kegiatan Pelayanan dan penyuluhan perijinan pertambangan dan energi: terlaksananya pelayanan dan penyuluhan perijinan pertambangan; penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR); pemberian rekomendasi teknis untuk perijinan pertambangan sebanyak 38 perusahaan. 2. Program Diversifikasi, Intensifikasi, dan Konservasi Energi b. Kegiatan Pembangunan Biodigester : Memberikan bantuan biodigester untuk kelompok ternak (APBD Propinsi), lokasi: Kec. Sentolo. c. Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMh): terlaksananya pembangunan 1 jaringan PLTMh (APBD Propinsi) lokasi: Blumbang, Banjararum, Kalibawang. 90

d. Pembangunan Listrik Pedesaan: terlaksananya pembangunan jaringan listrik pedesaan: i. melalui satker PLN Area Jateng dan DIY (42 dusun, 29 desa, 12 kec), dan melalui APBD Propinsi (3 dusun, 3 desa, 3 kec); ii. Pemasangan Sambungan Rumah (SR): melalui satker PLN Area Jateng dan DIY (250 RTS), dan melalui APBD Propinsi (100 RTS).

91


Diagram Alir Bantuan Sambungan Rumah (SR) Listrik bagi RTS (Rumah Tangga Sasaran) Proposal dari desa

Bupati/Dinas Perindag ESDM

Verifikasi Proposal

Satker PLN DIYJateng Memenuhi Syarat

Ya Dinas PUP ESDM DIY

Verifikasi Calon Penerima dari Satker PLN DY-Jateng

Ditolak

Disetujui

Pemasangan Sambungan Rumah (SR)

92

I. Bagian Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan – Setda Kab. Kulon Progo Bantuan yang diampu : 1. Bantuan Hibah untuk tempat ibadah 2. Bantuan hibah untuk pondok pesantren 3. Bantuan hibah untuk madrasah diniyah/sekolah minggu/PIA 4. Bantuan sosial untuk yatim piatu Prosedur pengajuan bantuan : 1. Pemohon mengajukan proposal kepada Bupati Kulon Progo dengan tembusan: Bappeda, DPPKA, dan Bagian Adm. Kesra dan Kemasyarakatan. Proposal sekurangkurangnya memuat: susunan pengurus, rincian biaya, waktu pelaksanaan, diketahui lurah/kades, camat dan KUA setempat. 2. Waktu pengajuan sebelum pembahasan di tingkat DPRD (paling lambat tanggal 30 April) selanjutnya dilakukan verifikasi oleh tim yang ditunjuk/dibentuk tentang kelayakannya, kemudian diusulkan kepada tim anggaran. 3. Penerima bantuan tidak dapat menerima bantuan terus-menerus. 93


J. Pentasyarufan Zakat Infak BAZDA Kab. Kulon Progo Persyaratan Umum:

Shodaqoh

A. Calon penerima pentasyarufan dana zakat, infak, dan shodaqoh adalah : 1. Penduduk Kabupaten Kulon Progo (kepala keluarga/anggota keluarga) dan Keluarga Fakir Miskin Kulon Progo sebagaimana tercantum dalam SK Bupati Nomor: 384 Tahun 2011, beragama Islam kecuali ibnu sabil, muallaf, korban bencana alam, dan korban kebakaran. Bagi KK atau warga yang tidak masuk dalam SK Bupati No. 384 Tahun 2011 agar melampirkan SKTM dari kades/lurah setempat diketahui camat. 2. Pengurus takmir/pengurus pondok pesantren/pengurus panti asuhan/pengurus organisasi Islam (Sabilillah). 3. Anak-anak yatim piatu Islam penduduk Kulon Progo penghuni panti asuhan/ponpes di wilayah Kabupaten Kulon Progo/bukan penduduk Kulon Progo (fakir miskin). 94

4. Guru mengaji/ustadz madrasah diniyah/ponpes/TKA-TPA (Sabilillah). 5. Guru PAUD/MI/TK/honorer yayasan Islam (Sabilillah). 6. Siswa SMP/sederajat dari lingkungan pendidikan Islam, SMA/sederajat, mahasiswa D1-S1 dari KK Miskin (fakir miskin). 7. Orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan ketika melintas di Kulon Progo (Ibnu Sabil). 8. Fakir miskin opname di rumah sakit/rawat jalan yang kekurangan biaya (Ghorim). 9. Jompo, cacat berat, sakit menahun yang fakir miskin (Riqob). 10. Muallaf, orang masuk agama Islam. B. Pemohon perorangan (yang bersangkutan, sanak keluarga, relawan, lembaga) mengajukan permohonan, pemohon lembaga mengajukan proposal ditujukan kepada Ketua Bazda Kab. Kulon Progo, diketahui oleh dukuh, lurah/kades, camat setempat dilampiri fotokopi KTP suami-isteri (bagi yang berkeluarga)/Kartu Keluarga yang masih berlaku. Untuk korban bencana, bantuan anak yatim-piatu langsung 95


diusulkan oleh camat setempat, untuk bantuan anak yatim berupa babon langsung ditetapkan oleh pengurus takmir. C. Bantuan zakat, infak, shodaqoh dari Bazda prinsipnya diberikan satu kali dalam setahun. Bagi yang telah menerima, baru dapat dipertimbangkan untuk dapat menerima pada tahun berikutnya melalui rapat Badan Pelaksana Bazda. D. Bantuan biaya pendidikan diperuntukkan bagi siswa SMP/sederajat dari lingkungan pendidikan Islam, SMA/sederajat, dan mahasiswa D1-S1 dari keluarga miskin, sedangkan untuk bantuan biaya pendidikan bagi siswa SMP/sederajat ke bawah menjadi kewenangan Bazda kecamatan. E. Bantuan untuk masjid/panti asuhan Islam/ponpes menjadi kewenangan Bazda kabupaten, sedangkan bantuan untuk musholla/langgar menjadi kewenangan Bazda kecamatan. Persyaratan Khusus A. Bantuan Fakir Miskin untuk Program Bedah Rumah Swadaya Berbantuan 96

1. Rumah yang diajukan diprioritaskan milik fakir-miskin lansia yang kondisinya paling tidak layak huni, tanahnya tidak bermasalah, dan diusulkan secara tertulis langsung oleh camat setempat. 2. Pemohon mengajukan proposal kepada Ketua Bazda Kab. Kulon Progo diketahui oleh dukuh, lurah/kades, dan camat setempat, dengan memuat sekurangnya: a. Rencana Anggaran Biaya b. Swadaya dari pemilik dan masyarakat sekitar c. Susunan panitia pelaksana pembangunan d. Waktu pelaksanan pekerjaan e. Foto/gambar kondisi rumah sebelum dibangun f. Bukti pengurusan IMB dari BPMPT Kab. Kulon Progo 3. Penerima bantuan melaporkan penggunaan dana bantuan yang telah diterima kepada Ketua Bazda Kab. Kulon Progo, diketahui dukuh, lurah/kades dan camat setempat, selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak 97


tanggal diterimanya bantuan, dengan dilampiri : a. Kwitansi toko pembelian bahan bangunan/material b. Kwitansi pembayaran IMB dari BPMPT Kab. Kulon Progo c. Foto/gambar kondisi rumah setelah dibangun. B. Bantuan Fakir Miskin untuk Program Bedah Rumah Swadaya Berbantuan karena Korban Bencana. Persyaratan : a. Laporan dari camat setempat dengan melampirkan foto pada waktu terkena musibah b. Beragama Islam c. Kondisi rumah tidak dapat ditempati lagi d. Pemohon mengajukan proposal kepada Ketua Bazda, diketahui dukuh, lurah/kades, dan camat setempat, dengan memuat sekurang-kurangnya : 1. Rencana Anggaran Biaya 2. Swadaya masyarakat sekitar

98

3. Surat keterangan dari kades/lurah setempat tentang kesiapan aparat dan masyarakat desa bergotong-royong. C. Bantuan Pengobatan di Rumah Sakit (Ghorim) Diperuntukkan bagi kepala keluarga/anggota keluarga yang telah mendapatkan fasilitas jaminan pelayanan Jamkesda, Jamkesmas, atau Jamkesos yang berobat atau opname di rumah sakit yang kekurangan biaya pengobatan/perawatan. Mengajukan permohonan kepada Ketua Bazda Kab. Kulon Progo diketahui oleh dukuh, lurah/kades, dan camat setempat dengan melampirkan : 1. Fotokopi KTP/KK yang masih berlaku 2. Kwitansi biaya perawatan dari rumah sakit atau surat keterangan rawat inap 3. Surat keterangan dari Kepala UPTD Jamkesda Kulon Progo bagi yang opname di rumah sakit. D. Bantuan Biaya Pendidikan Siswa SMP/sederajat dari lingkungan pendidikan Islam, SMA/sederajat, dan mahasiswa D1-S1 dari keluarga miskin. 99


1. Diperuntukkan bagi siswa SMP/sederajat dari lingkungan pendidikan Islam, SMA/sederajat, dan mahasiswa D1-S1. 2. Khusus biaya pendidikan bagi mahasiswa D1-S1 dari keluarga miskin, diperuntukkan membantu kesulitan biaya penyusunan skripsi/karya tulis akhir. 3. Bantuan biaya pendidikan siswa SMP/sederajat dari lingkungan pendidikan Islam, SMA/sederajat, diserahkan langsung kepada kepala sekolah yang bersangkutan untuk membayar kewajiban siswa yang belum dapat diselesaikan. 4. Pemohon (orang tua/ siswa/ mahasiswa yang bersangkutan) mengajukan permohonan kepada Ketua BAZDA Kabupaten Kulon Progo diketahui, Lurah/ Kepala Desa dan Camat setempat, dengan dilampiri : i. Foto copy KTP/KK. ii. Kartu pelajar/mahasiswa yang masih berlaku. iii. Surat Keterangan kekurangan pembayaran dari sekolah yang 100

ditandatangani oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan. iv. Surat Keterangan tengah menempuh/menyelesaikan tugas penulisan karya akhir atau skripsi dari Rektor/Ketua/Direktur/ Dekan Perguruan tinggi yang bersangkutan, bagi mahasiswa D1 – S1. v. Rincian kebutuhan untuk penulisan karya tulis akhir atau skripsi yang ditandatangani oleh pemohon (mahasiswa D1 – S1). vi. Membuat surat kesanggupan menyampaikan karya tulis akhir atau skripsi kepada Ketua BAZDA Kabupaten Kulon Progo setelah dinyatakan lulus. E. Bantuan Pembangunan Masjid/Pondok Pesantren/Panti Asuhan 1. Pemohon mengajukan proposal Kepada Ketua BAZDA Kulon Progo diketahui oleh Lurah/Kedes, KUA dan Camat setempat dengan memuat sekurang-kurangnya : a. Rincian anggaran biaya. 101


b. Swadaya dari takmir/jamaah/Panti Asuhan/Pondok Pesantren. c. Susunan Panitia Pembangunan. d. Waktu pelaksanaan pekerjaan. a. Pemohon menyampaikan laporan penggunaan dana bantuan yang telah diterima Kepada Ketua BAZDA Kulon Progo diketahui oleh Lurah/Kepala Desa,KUA dan Camat setempat, selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak diterimanya bantuan, dengan dilampiri: Kwitansi dari toko pembelian bahan bangunan/material. F. Bantuan Guru Mengaji/Ustadz/Ustadzah TKATPA/Madrasah Diniyah/Ponpes/TK dan Guru MI Honorer yayasan Islam. Pemohon Pemohon mengajukan permohonan bantuan insentif kepada Ketua BAZDA Kabupaten Kulon Progo dengan ketentuan : Diketahui oleh Takmir Masjid/Ketua Lembaga yang bersangkutan.

102

G. Bantuan untuk Muallaf Permohonan diajukan oleh kades/lurah kepada Ketua Bazda Kab. Kulon Progo dengan ketentuan : 1. Permohonan diketahui KUA dan camat setempat. 2. Waktu mulai memeluk agama Islam paling lama 3 tahun terhitung dari tanggal pengajuan bantuan. 3. Melampirkan fotokopi KTP/identitas terbaru. 4. Melampirkan surat pernyataan/piagam ikrar di bawah pembimbing yang dilegalisir oleh KUA. H. Bantuan untuk Rois Permohonan diajukan oleh Forum Rois tingkat kecamatan kepada Ketua Bazda Kab. Kulon Progo, diketahui KUA dan camat setempat.

K. UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) Program Pelatihan terdiri dari : I. Pelatihan Institusional 103


 Pelatihan dilaksanakan di Balai Latihan Kerja (UPTD BLK) Kabupaten Kulon Progo.  Kurikulum standar/non standar  Durasi pelatihan 240-480 JPL  Dapat mengikuti On the job training (OJT) di perusahaan. II. Pelatihan Non Institusional  Pelatihan dilaksanakan di luar BLK  Kurikulum mengacu standar kompetensi berbasis masyarakat (jenjang/non jenjang).  Durasi pelatihan 80-240 JPL  Ditambah materi Achievement Motivation Training (AMT). Program pelatihan dilaksanakan secara reguler (dibiayai pemerintah/gratis) dan swadana (biaya sendiri). Adapun alur penyelenggaraan pelatihan dimulai dari pendaftaran calon peserta, tes seleksi calon peserta, registrasi peserta yang diterima dan pelaksanaan pelatihan. Bagi peserta yang memenuhi persyaratan kelulusan akan diberikan sertifikat.

104

III. Kejuruan yang tersedia UPTD BLK Kabupaten Kulon Progo menawarkan 7 (tujuh) kejuruan yang tersedia, yaitu: A. Bangunan B. Listrik dan Elektronika C. Pertanian D. Teknologi Mekanik E. Otomotif F. Tata Niaga G. Aneka Kejuruan. A. Kejuruan Bangunan  Tujuan : membekali peserta dengan pengetahuan dan ketrampilan di bidang pertukangan kayu/batu/konstruksi dan furniture.  Pelatihan yang dilaksanakan : Pertukangan kayu/batu, konstruksi beton, furniture. B. Kejuruan Listrik dan Elektronika  Tujuan : membekali peserta dengan pengetahuan dan ketrampilan teknis kelistrikan dan elektronika. 105




C.

Program yang dilaksanakan : Instalasi penerangan, instalasi tenaga/industri, teknik pendingin, reparasi peralatan listrik RT, teknisi komputer, teknisi handphone.

Kejuruan Pertanian  Tujuan : membekali peserta pelatihan dengan pengetahuan dan ketrampilan di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan.  Program yang dilaksanakan : mixed farming, hortikultura, perikanan, peternakan, tata boga, pengolahan hasil pertanian.

D. Kejuruan Teknologi Mekanik  Tujuan : membekali peserta pelatihan dengan pengetahuan dan ketrampilan teknis mekanik pengelasan, pemipaan dan mesin produksi.  Pelatihan yang dilaksanakan : mesin perkakas/logam, las listrik/karbit, pemipaan.

106

E. Kejuruan Otomotif  Tujuan : membekali peserta pelatihan dengan pengetahuan dan ketrampilan teknis otomotif.  Pelatihan yang dilaksanakan : montir mobil bensin/diesel, sepeda motor, dan body repair. F. Kejuruan Tata Niaga  Tujuan : membekali peserta pelatihan dengan pengetahuan dan ketrampilan dalam adminsitrasi perkantoran modern.  Pelatihan yang dilaksanakan: Operator komputer (MS Word, Excel), desain grafis, akuntansi komputer, internet. G. Kejuruan Aneka Kejuruan  Tujuan : membekali peserta pelatihan dengan pengetahuan dan ketrampilan di bidang aneka kejuruan.  Pelatihan yang dilaksanakan: menjahit (mesin standar dan mesin kecepatan tinggi), bordir, batik/sablon, kerajinan kayu, rias pengantin. ©2014

107


V. PENUTUP Buku saku ini hanya memberikan sekilas informasi dan jauh dari sempurna. Untuk penjelasan lebih lanjut dapat menghubungi SKPD/Instansi/Lembaga pengampu kegiatan. Demikian, semoga buku saku ini bermanfaat untuk kita semua khususnya bagi keluarga miskin di Kabupaten Kulon Progo Wates, 2014 Ketua TKPK Kabupaten Kulon Progo

ttd

Drs. H. Sutedjo

108

Lampiran1 Daftar SKPD/Instansi dan Telepon yang dapat dihubungi untuk memberikan penjelasan lebih lanjut terkait dengan program dan kegiatan tersebut dalam buku saku ini:

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Instansi Dinas Pendidikan Dinas Kesehatan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Koperasi dan UMKM Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Dinas Pertanian dan Kehutanan Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan

Telp./Fax (0274)774535 (0274)773011 (0274)773026

Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa, Perempuan dan KB Badan Amil Zakat Daerah Kulon Progo (Bag.Kesra Setda) Sekretariat TKPK Kab. Kulon Progo – Bidang Kesra Bappeda KP

(0274)773917

(0274)773270 (0274)773073 (0274)773009 (0274)773126

(0274)773010 Psw 1115 (0274)773247 Psw 1205

109


Lampiran 2

Daftar Kader Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kulon Progo No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

110

Nama Kecamatan Galur Dwi Patmaningsih Supinah Fatih Muhammad Tri Yuni Lestari Rohadi Sri Budi Winarti Anni Amirotun N Kecamatan Girimulyo Dwi Lestari Marsudi Sudaryanti Sidiq Purwanto Kecamatan Kalibawang Asih Saryati Gandung H Sasongko Subaryadi Ch. Sri Suhartanti PA Kecamatan Kokap Taufik Aji Parjono Tri Antara Wiji Astuti Sigit Triyanta

Desa

No HP

Banaran Brosot Karang Sewu Kranggan Nomporejo Pandowan Tirto Rahayu

081904127561 087838366878 08157997724 0817278739 085747822515 085743203510 085725752869

Giripurwo Jatimulyo Pendoworejo Purwosari

087839492423 08562897366 081936071360 085799043601

Banjararum Banjarasri Banjarharjo Banjaroyo

081904082563 087838156011 081911384711 087705530142

Hargomulyo Hargorejo Hargotirto Hargowilis Kalirejo

081932768983 087839094789 08122761149 087838188655 081328095715

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Kecamatan Lendah Supriyanto Yuni Puspitasari Surono Slamet Riyadi Dian Eka Prihastomo Dwi Yuli Astuti Kecamatan Nanggulan Muh. Afif Arham Enik Zulaika Titin Andriana Fitri Astuti Sutrisno Sri Juliati Kecamatan Panjatan Aris Prasetyo Cahyono Supenidyah Susilowati Joko Sugiyantoro Tresnaning Putri Ifa Sukaryati Ika Puji Rahayu Eska Prabantorojati Rais Purwanto Ari Budianto Nur Daryanto Jati Asmoro Kecamatan Pengasih Evi Retnaningrum Mursanto R Wakhid Nur Cahya N Sri Samiasih Slamet Supriyono

Bumirejo Gulurejo Jatirejo Ngentakrejo Sidorejo Wahyuharjo

085729256781 08170406410 085729912707 085292907487 087839777395 08179409625

Banyuroto Donomulyo Jatisarono Kembang Tanjungharjo Wijimulyo

085747235164 085743429419 087739051544 085228881954 081392102277 085601533832

Bojong Bugel Cerme Depok Garongan Gotakan Kanoman Krembangan Panjatan Pleret Tayuban

085927486079 085743235584 08122961192 085743722533 085643909126 085868273457 085725716900 08157962595 081805685224 081328714886 081578859181

Karangsari Kedungsari Margosari Pengasih Sendangsari

0852288773370 085643640847 08156859887 081392391727 085643580370

111


49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77

112

Dewi Nugraheni Agus Waluyo Kecamatan Samigaluh Berdadia S M Nur Huda Purwanti Abdul Zurohman Suyono Effendy Bibiana Dwi Utari R Viga Sabdahana Kecamatan Sentolo Kawit Mujiana Supiyati Sri Arminiwati Tyasih Apriyani Sudiyanto Ujang Supriyadi Sunardi Sri Nahriyati Kecamatan Temon Dwi Retnaningsih Novid H Rahmawanto Endah Srimudeni R. Tri Novianto A Muh Masruri Mustofa Sukapti Fajar Febriani Maryanto Edi Nugroho Sarifatun Endah Rahmawati Yusa K Endang Pujiati

Sidomulyo Tawangsari

085326064446 082328998559

Banjarsari Gerbosari Kebonharjo Ngargosari Pagerharjo Purwoharjo Sidoharjo

085702373172 08562954213 087738157426 085292291563 081328271038 081903722254 085743083908

Banguncipto Demangrejo Kaliagung Salamrejo Sentolo Srikayangan Sukoreno Tuksono

08121571749 081228484406 085643369370 085228400838 085228076761 085228613111 081328459326 081327072062

Demen Glagah Jangkaran Janten Kalidengen Kaligintung Karang Wuluh Kebonrejo Kedundang Kulur Palihan Plumbon

085228328554 085328084444 085641043783 085868680500 08562896918 087838730945 085743484268 081578347115 085228765080 085643886649 085875222297 081802636708

78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

Sofiah Tuty Herawati Herny Triharyanti Kecamatan Wates Rr. B. Pingkan Ardantu Berta Ramadhani W Andrian Wuryantini Heni Siti Wahyuni Lia Puspa N Tatik Farikhah Sendi Yulistya P Rr. Ajeng Karesti

Sindutan Temon Kulon Temon Wetan

081805367004 085643003267 081578724692

Bendungan Giripeni Karang Wuni Kulwaru Ngestiharjo Sogan Triharjo Kel. Wates

085743590665 081617379773 085740225656 08157643833 085643756825 085293153400 081904047489 081224545775

113

Disusun oleh : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Kulon Progo Sekretariat: Bappeda Kab. Kulon Progo Jl. Perwakilan No. 1 Wates, Kulon Progo Telp.(0274)773247,773010 Email: [email protected]

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Buku Saku. Panduan Penanggulangan Kemiskinan TKPK KABUPATEN KULON PROGO

Recommend Documents