PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PERIZINAN USAHA KEPARIWISATAAN DI KABUPATEN CILACAP DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI CILACAP, Menimbang : a. bahwa kewenangan Pemerintah Daerah dalam bidang Kepariwisataan yang meliputi kebijakan perencanaan, pengembangan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian perlu dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka meningkatkan pelayanan di bidang Kepariwisataan; b. bahwa pengelolaan potensi kepariwisataan dan pemberian izin kepariwisataan yang berada di daerah merupakan perwujudan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab serta merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota; c. bahwa untuk melaksanakan maksud sesuai dalam pertimbangan huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perizinan Usaha Kepariwisataan. Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab UndangUndang Hukum Pidana ; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ( Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950 ); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 No. 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427); 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699 ); 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) ; sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan PERPPU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupater/Kota (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Namor 4737); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4135); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 43 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2003 Nomor 68, Seri D Nomor 48). Dengan Persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP dan BUPATI CILACAP MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP KEPARIWISATAAN DI KABUPATEN CILACAP.
TENTANG
PERIZINAN
USAHA
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : a. Bupati adalah Bupati Cilacap. b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Cilacap. c. Daerah adalah Daerah Kabupaten Cilacap. d. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Cilacap yang Lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi bidang Kepariwisataan; e. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap; f. Badan adalah Badan Usaha Pariwisata yang meliputi Perusahaan Terbatas atau Koperasi dan Usaha Perseorangan. g. Kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata; h. Usaha Kepariwisataan adalah kegiatan usaha yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata atau menyediakan atau mengusahakan obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata dan usaha lainnya yang terkait dibidang tersebut; i. Pimpinan Usaha adalah orang yang sehari-hari memimpin dan bertanggungjawab atas pengelolaan usaha kepariwisataan; j. Izin Usaha Kepariwisataan adalah izin untuk membuka usaha serta menjalankan usaha yang diberikan setelah memenuhi syarat - syarat perizinan yang ditetapkan; k. Usaha perseorangan adalah usaha yang tidak merupakan badan hukum atau persekutuan, diurus, dijalankan atau dikelola oleh pemiliknya atau dengan mempekerjakan anggota keluarganya; BAB II USAHA PARIWISATA Bagian Pertama Penggolongan Usaha Pariwisata Pasal 2 Penyelengaraan Usaha Kepariwisataan digolongkan ke dalam : 1. Usaha Jasa Pariwisata, yang terdiri dari : a. Jasa Biro Perjalanan Wisata; b. Jasa Agen Perjalanan Wisata; c. Jasa Pramuwisata; d. Jasa Konvensi; e. Jasa lmpresiat; f. Jasa Konsultan Pariwisata; dan g. Jasa lnformasi Pariwisata. 2. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata, yang terdiri dari :
3.
a. Pengusahaan Obyek dan daya Tarik Wisata Alam; b. Pengusahaan Obyek dan daya Tarik Wisata Budaya; dan c. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata minat khusus. Usaha Sarana Pariwisata, yang terdiri dari : a. Usaha Penyediaan akomodasi; b. Usaha Penyediaan makan dan minum; c. Usaha penyediaan Angkutan Wisata; d. Usaha Penyediaan Sarana Wisata Tirta; dan e. Usaha kawasan Pariwisata. Bagian Kedua Bentuk Usaha Pasal 3
Usaha Kepariwisataan dapat berbentuk badan usaha Perseroan Terbatas, atau Koperasi atau usaha perseorangan. Bagian Ketiga Lingkup Kegiatan Usaha Pasal 4 Berdasarkan penggolongan usaha kepariwisataan, secara garis besar lingkup kegiatan usaha dari masingmasing bidang usaha kepariwisataan adalah : 1). Usaha Jasa Pariwisata , yang terdiri dari : a. Jasa Biro Perjalanan Wisata merupakan kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur, menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan bagi seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan perjalanan dengan tujuan untuk berwisata; b. Jasa Agen Perjalanan Wisata merupakan kegiatan yang menyelengarakan usaha perjalanan yang bertindak sebagai perantara di dalam menjual atau mengurus jasa untuk melakukan perjalanan; c. Usaha Jasa Pramuwisata merupakan kegiatan usaha bersifat komersial yang mengatur, mengkoordinir dan menyediakan tenaga pramuwisata untuk memberikan pelayanan bagi seseorang atau kelompok orang yang melakukan perjalanan wisata; d. Usaha jasa Konvensi, Perjalanan insentif dan Pameran merupakan usaha dengan kegiatan pokok mernberikan jasa pelayanan bagi suatu pertemuan sekelompok orang untuk membahas masalahmasalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama; e. Jasa Impresariat merupakan kegiatan pengurusan penyelenggaraan hiburan baik yang merupakan mendatangkan, mengirimkan maupun mengembalikannya serta menentukan tempat, waktu dan jenis hiburan; f. Jasa konsultan Pariwisata merupakan kegiatan usaha yang memberikan jasa berupa saran dan nasehat untuk penyelesaian masalah-masalah yang timbul mulai gagasan, pelaksanaan operasinya yang disusun secara sistematis berdasarkan disiplin ilmu yang diakui disampaikan secara Iisan, tertulis maupun gambar oleh tenaga ahli profesional, dan g. Jasa informasi Pariwisata merupakan usaha penyediaan informasi, penyebaran dan pemanfaatan informasi kepariwisataan. 2). Pengusahaan Obyek dan daya tarik Wisata, terdiri dari : a. Pengusahaan obyek dan daya Tarik Wisata Alam merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan tata lingkungannya yang telah ditetapkan sebagai obyek dan daya tarik wisata untuk dijadikan sasaran wisata; b. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Budaya merupakan usaha pemanfaatan seni dan budaya bangsa untuk dijadikan sasaran wisata; c. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Minat Khusus merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan atau potensi seni budaya bangsa untuk menimbulkan daya tarik dan minat khusus sebagai sasaran wisata. 3). Usaha Sarana Pariwisata, yang terdiri dari : a. Usaha Penyediaan Akomodasi merupakan penyediaan kamar dan fasilitas lain serta pelayanan yang diperlukan; b. Usaha Penyediaan Makan dan Minum merupakan usaha pengolahaan, penyediaan dan pelayanan makanan dan minuman yang dapat dilakukan sebagai bagian dari penyediaan akomodasi ataupun sebagai usaha yang berdiri sendiri; c. Usaha Penyediaan angkutan Wisata merupakan usaha khusus atau sebagian dari usaha dalam rangka penyediaan angkutan pada umumnya yaitu angkutan khusus wisata atau angkutan umum yang menyediakan angkutan wisata;
d.
e.
Usaha Penyediaan Wisata Tirta merupakan usaha menyediakan dan mengelola prasarana dan sarana serta jasa yang berkaitan dengan kegiatan wisata tirta (dapat dilakukan di laut, sungai, danau, rawa dan waduk , dermaga serta fasilitas olahraga air untuk keperluan olahraga ski air, selancar angin, berlayar, menyelam dan memancing); Usaha Kawasan pariwisata merupakan usaha yang kegiatannya membangun atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata. BAB III PERIZINAN Bagian Pertama Umum Pasal 5
Persyaratan umum memperoLeh izin Usaha Pariwisata adalah : a. Memiliki akte pendirian perusahaan; b. Memiliki kantor /Iokasi yang jelas; c. Memiliki tenaga kerja yang berpengetahuan dan berpengalaman di bidang usahanya; d. Modal yang cukup untuk menjalankan usahanya. Bagian Kedua Tata Cara Perizinan Pasal 6 Usaha Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Daerah ini dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Bupati. Pasal 7 Permohanan izin usaha kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten. Pasal 8 (1) Pengalihan hak, perubahan bentuk usaha serta perluasan usaha kepariwisataan dapat dilakukan setelah mendapat ijin tertulis dari Bupati; (2) Setiap orang pribadi maupun badan yang usahanya dialihkan kepada pihak lain, untuk pemilik baru wajib mengajukan permohonan balik nama izin usaha kepariwisataan sendiri kepada Bupati paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal terjadinya pengalihan hak. Pasal 9 Dokumen Administrasi yang perlu dilampirkan dalam permohonan izin usaha pariwisata adalah : 1. Surat Permohonan lzin; 2. Foto Copy KTP pemohon; 3. Rencana layak dan study kelayakan; 4. Salinan Akta pendirian perusahaan, bagi usaha yang berbadan hukum; 5. Foto copy Surat bukti kepemilikan tanah ( Sertifikat tanah ) atau Bukti Perolehan Tanah; 6. Foto copy izin Mendirikan Bangunan ( IMB ) dan ( Bagi usaha Pariwisata yang memerlukan bangunan fisik ); 7. Izin Gangguan ( HO ); 8. Bagi usaha pariwisata yang wajib AMDAL agar melampirkan Dokumen AMDAL dan bagi usaha pariwisata yang tidak wajib AMDAL dipersyaratkan melampirkan Dokumen UKL dan UPL; 9. Foto copy Izin Lokasi; 10. Peta Lokasi; 11. Surat Keterangan laik sehat dari Dinas Kesehatan (khusus untuk Rumah Makan). Pasal 10 Dokumen Administrasi Perizinan yang diperlukan untuk memperoleh Surat lzin Usaha Kepariwisataan ( SIUK ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disesuaikan dengan penggolongan usaha pariwisata, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
Pasal 11 (1) Persetujuan atau penolakan pemberian izin usaha kepariwisataan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ditetapkan paling lama 14 ( empat belas ) hari kerja sejak permohonan dan persyaratan diterima dengan lengkap dan benar. (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini telah lampau dan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan dianggap disetujui; (3) Dalam hal permohonan izin ditolak penolakan dilakukan secara tertulis disertai alasan penolakan. Bagian Ketiga Bentuk Izin Usaha Kepariwisataan Pasal 12 Izin Usaha Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Peraturan Daerah ini diberikan dalam bentuk Surat Izin Usaha Kepariwisataan. Pasal 13 Surat Izin Usaha Kepariwisataan (SlUK) diterbitkan oleh Bupati dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pariwisata atas nama Bupati. Bagian Keempat Masa Berlakunya Izin Usaha Kepariwisataan Pasal 14 (1) Izin Usaha Kepariwisataan berlaku untuk jangka waktu 3 ( tiga ) tahun dan dapat diperpanjang dengan cara melakukan daftar ulang apabila jangka waktu izin usaha pariwisata telah habis masa berlakunya ; (2) Perpanjangan jangka waktu izin usaha kepariwisataan dapat dilakukan apabila usaha pariwisata yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya. (3) Permohonan perpanjangan izin usaha kepariwisataan ditujukan kepada Bupati dengan melampirkan : a. Izin Usaha yang telah dimiliki sebelumnya ; b. Tanda bukti pembayaran retribusi tahun yang bersangkutan atau tahun sebelumnya; c. Foto copy Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) pemohon. Bagian Kelima Berakhirnya Izin Usaha Kepariwisataan Pasal 15 Izin Usaha Kepariwisataan berakhir sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam izin. BAB IV RETRIBUSI Pasal 16 Setiap penerbitan Izin Usaha Kepariwisataan dikenakan retribusi yang diatur lebih lanjut dalam peraturan daerah tersendiri. BAB V HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Pertama Hak Pasal 17 Pemegang izin Usaha Kepariwisataan berhak : a. Melakukan kegiatan usaha sesuai izin yang dimiliki. b. Mendapat pembinaan dari Pemerintah Daerah. c. Memanfaatkan sumber daya setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
Bagian Kedua Kewajiban Pasal 18 Pemegang izin wajib : a. Melakukan kegiatan usaha sesuai izin yang diberikan dan melaksanakan syarat-syarat yang tercantum dalam izin usaha; b. Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya dan memberikan perlindungan kepada pemakai jasa terutama dalam hal kenyamanan, keselamatan dan keamanan serta sanitasi dan higienis; c. Menjamin pemenuhan ketentuan kerja, keselamatan kerja dan jaminan kesejahteraan bagi karyawan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; d. Menjamin atas terpenuhinya kewajiban atas pungutan daerah yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; e. Melakukan pembayaran pajak dan retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; f. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara berkala dan tepat waktu kepada Bupati; g. Memperhatikan upaya pelestarian dan pemeliharaan lingkungan, baik alam maupun sosial budaya; h. Menjaga martabat usaha dari kegiatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, pengedaran atau pemakaian narkoba., keamanan dan ketertiban umum; Bagian Ketiga Larangan Pasal 19 Pemegang izin dilarang : a. Memperoleh izin secara tidak sah; b. Mengalihkan usaha kepada pihak Iain tanpa persetujuan tertulis dari Bupati; c. Menghentikan kegiatan usaha/tidak beroperasi lagi tanpa memberikan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan atau perusahaan pindah alamat tanpa diketahui/tanpa melapor; d. Melanggar ketentuan persyaratan dari kewajiban usaha seperti yang ditetapkan dalam peraturan daerah yang berlaku; dan e. Melakukan tindak kejahatan yang berkaitan dengan usahanya, seperti secara sengaja melanggar kesusilaan, menjadi tempat peredaran narkoba, tempat perjudian atau hal-hal lain yang bertentangan dengan kepentingan umum. BAB VI PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN Pasal 20 (1) Pemerintah daerah melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap izin usaha kepariwisataan. (2) Dalam rangka pembinaan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pemerintah daerah berwenang melakukan pemeriksaan. (3) Apabila dalam pemeriksaan terbukti adanya unsur pemalsuan data dan dokumen yang dilampirkan, maka permohonan yang bersangkutan tidak sah dan batalnya semua pengajuan permohonan serta dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku. (4) Pengendalian terhadap perizinan usaha pariwisata dapat berupa penelitian atas penyampaian perkembangan usaha, pelaksanaan peninjauan lapangan atau dengan membatasi jumlah izin usaha yang akan terbit. (5) Untuk kepentingan pembinaan, pengendalian dan pengawasan, pengelola usaha kepariwisataan wajib memberikan data dan informasi yang diperlukan kepada Pemerintah Daerah. BAB VII KETENTUAN PlDANA Pasal 21 (1) Setiap pengelola usaha kepariwisataan baik perorangan rnaupun badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 19 huruf a,b,c,d dan e dikenakan sanksi administrasi berupa : a. Peringatan tertulis;
(2) (3)
(4) (5) (6)
b. Pembekuan izin usaha, atau c. Pencabutan izin usaha. Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini dikenakan sesuai dengan tindak pelanggaran yang dilakukan dan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati; Disamping sanksi administrasi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan pula sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,(lima puluh juta rupiah); Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini adalah pelanggaran; Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam Pasal ini,merupakan penerimaan daerah; Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini, tindak pidana yang menyebabkan kerusakan dan atau pencemaran lingkungan serta bentuk kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e diancam pidana sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. BAB VIII PENYlDIKAN Pasal 22
Penyidikan terhadap suatu pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Pasal 23 (1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 berwenang : a. menerima laporan atau pengaduan, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan dari seseorang berkenaan dengan adanya tindak pidana; b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan; c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari seorang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana; d. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut. e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang; f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud dalam huruf d dalam Pasal ini; h. Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; i. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Kepolisian Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarga dan atau; j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang pengelalaan usaha kepariwisataan berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku. BAB IX KETENTUAN LAIN – LAIN Pasal 24 Penempatan atau pemanfaatan tenaga kerja warga negara asing pendatang oleh perusahaan bidang kepariwisataan pada masa pembangunan atau pada masa pengusahaan harus memenuhi persyaratan dan izin sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Pasal 25 Penanaman Modal Asing ( PMA ) atau Penanaman Modal Dalam Negeri ( PMDN ) untuk pembangunan dan pengusahaan bidang kepariwisataan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 26 (1) Izin Usaha Kepariwisataan yang dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai dengan masa izinnya habis dan selanjutnya wajib melakukan daftar ulang sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini. (2) Bagi badan atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha kepariwisataan dan belum mempunyai izin dalam waktu selambat-selambatnya 3 ( tiga ) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini harus mengajukan permohonan izin berdasarkan Peraturan Daerah ini. BAB XI PENUTUP Pasal 27 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap Nomor 27 Tahun 1994 tentang Usaha Salon Kecantikan; 2. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Cilacap Nomor : 448/177/13/Tahun 1987 tentang Pendirian Usaha Panti Pijat Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap; 3. Keputusan Bupati Cilacap Nomnor 81 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Izin Usaha Kepariwisataan Di Kabupaten Cilacap; Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 28 Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2003 tentang Perijinan Usaha Hotel dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini. Pasal 29 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap. Disahkan di Cilacap pada tanggal 22 Mei 2008 BUPATI CILACAP, Cap ttd PROBO YULASTORO Diundangkan di Cilacap pada tanggal 24 Mei 2008 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CILACAP Cap ttd SOEPRIHONO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2008 NOMOR 7 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PERIZINAN USAHA KEPARIWISATAAN DI KABUPATEN CILACAP I.
PENJELASAN UMUM Penyelenggaraan kepariwisataan diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat melalui peningkatan pendapatan asli daerah, perluasan dan pemerataan kesempatan usaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, dengan tetap terpeliharanya nilai-nilai agama serta memperhatikan kelestarian fungsi dan mutu lingkungan. Dalam mewujudkan tujuan penyelengaraan kepariwisataan di Kabupaten Cilacap diperlukan keterpaduan peranan Pemerintah Daerah, badan usaha dan masyarakat secara serasi, selaras dan seimbang agar dapat mewujudkan potensi pariwisata daerah yang memiliki kemampuan daya saing di tingkat nasional maupun global. Penyelenggaraan kepariwisataan harus memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, dimana setiap warga masyarakat berhak memperoleh kesempatan berperan dan menikmati hasilnya. Agar kondisi yang mendukung penyelenggaraan kepariwisataan itu dapat tercipta, Pemerintah Kabupaten Cilacap melaksanakan pembinaan dengan cara pengaturan, pemberian bimbingan, pengawasan dan pengendalian terhadap masyarakat maupun usaha pariwisata. Berdasarkan hal tersebut diatas pertu diatur ketentuan penyelenggaraan usaha kepariwisataan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perizinann Usaha Kepariwisataan, Tujuan penyusunan Peraturan Daerah Perizinan Usaha Kepariwisataan ini adalah : a. Bagi Pemerintah Daerah adalah terlaksananya Pemberian Izin Usaha yang mudah, cepat dan terjangkau. b. Bagi Usaha Pariwisata adalah dapat dipenuhinya persyaratan serta prosedur yang berlaku dalam perolehan lzin Usaha secara transparan. c. Bagi masyarakat adalah meningkatnya pelayanan usaha pariwisata.
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Pasal 2 Pasal 3 Pasal 4 ayat (1) ayat (2) ayat (2) huruf c
Pasal 5 Pasal 6 Pasal 7 Pasal 8 Pasal 9 Pasal 10 Pasal 11 Pasal 12 Pasal 13 Pasal 14 Pasal 15 Pasal 16 Pasal 17 Pasal 18
: Cukup Jelas : Penyebutan penggolongan dalam ketentuan ini tidak berarti bahwa penempatan usaha yang satu lebih tinggi daripada yang lain. : Cukup Jelas : Cukup Jelas : Termasuk dalam golongan pengusahaan obyek dan daya tarik wisata, adalah usaha tempat rekreasi. : Termasuk dalam ohyek dan daya tarik wisata minat khusus, antara lain wisata buru , wisata agro, wisata tirta, wisata petualangan alam, wisata gua, dan wisata kesehatan. : Cukup Jelas. : Cukup Jelas. : Cukup Jelas. : Cukup Jelas. : Cukup Jelas. : Cukup Jelas. : Cukup Jelas. : Cukup Jelas. : Cukup Jelas. : Cukup Jelas. : Cukup Jelas. : Cukup Jelas. : Cukup Jelas. : Cukup Jelas.
Pasal 19 Pasal 20 Pasal 21 ayat (1) ayat (2) ayat (3)
: : : : :
ayat (3) ayat (4) ayat (5) ayat (6) Pasal 22
: : : : :
Pasal 23 Pasal 24 Pasal 25 Pasal 26 Pasal 27 Pasal 28 Pasal 29
: : : : : : :
Cukup Jelas. Cukup Jelas. Cukup Jelas. Cukup Jelas. Dengan adanya sanksi pidana diharapkan timbulnya kesadaran pengusaha pariwisata untuk memenuhi kewajibannya. Upaya pidana hendaknya merupakan upaya terakhir setelah sebelumnya dilakukan upaya-upaya yang bersifat administratif. Cukup Jelas. Cukup Jelas. Cukup Jelas. Cukup Jelas. Penyidik di bidang Perizinan Usaha Kepariwisataan adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Bupati. Cukup Jelas. Cukup Jelas. Cukup Jelas. Cukup Jelas. Cukup Jelas. Cukup Jelas. Cukup Jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2008 NOMOR 17
