PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DI KABUPATEN CILACAP DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI CILACAP, Menimbang : a. bahwa tarif Retribusi Tempat Rekreasi Obyek Wisata di Kabupaten Cilacap telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 7 Tahun 2002 tentang Tempat Rekreasi dan Olah Raga, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan saat ini, sehingga perlu untuk ditinjau kembali dan disempurnakan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu diatur dan ditetapkan Retribusi Tempat Rekreasi di Kabupaten Cilacap dengan Peraturan Daerah. Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab UndangUndang Hukum Pidana ; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ( Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950 ); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 No. 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427); 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) ; sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan PERPPU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Namor 4139);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Daerah Tingkat II Cilacap Nomor 2 Tahun 1988, tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Tingkat II Cilacap Tahun 1988 Nomor 6 Seri D, Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8); Dengan Persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP dan BUPATI CILACAP MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DI KABUPATEN CILACAP. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cilacap. 3. Bupati adalah Bupati Cilacap. 4. Tempat Rekreasi adalah tempat atau kawasan tertentu berupa keadaan alam atau yang dibangun dan memiliki daya tarik wisata yang dapat memberikan kesegaran jasmani dan rohani, termasuk tempat olah raga yang dibangun di lingkungan obyek wisata; 5. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. 6. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi, diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi. 7. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang disingkat SKPD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang. 8. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. 9. Penyidik Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangka. BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI Pasal 2 Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dipungut retribusi setiap kali masuk atau menikmati dan menggunakan fasilitas di tempat rekreasi dan atau menggunakan tempat Olah raga yang berada di lingkungan obyek wisata. Pasal 3 (1) Obyek Retribusi tempat rekreasi : a. Tempat rekreasi ; b. Tempat berjualan di kios dan luar kios ; c. Tempat Parkir kendaraan ; d. MCK : e. Lapangan Tennis ( yang berada di lingkungan obyek wisata ) ; f. Lapangan Bulu Tangkis ( yang berada di lingkungan obyek wisata ) ; (2) Subyek retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang masuk dan atau menikmati dan menggunakan fasilitas di tempat rekreasi dan atau menggunakan tempat olah raga yang berada di lingkungan obyek wisata yang menjadi milik atau dikuasai oleh pemerintah daerah. BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 4 Retribusi Tempat Rekreasi termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha
BAB IV BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 5 Tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut : a. Tempat Rekreasi 1). Karcis Tanda Masuk / Orang Tarif
Klasifika si Obyek Wisata / Tempat Rekreasi
Orang
1.
I
2. 3.
No.
Hari Biasa
Hari Libur
Pagi
Siang
Malam
Pagi
Siang
Malam
Dewasa Anak
Rp.3000 Rp.2500
Rp.4000 Rp.3000
Rp.3000 Rp.2500
Rp.4000 Rp.3000
Rp.5000 Rp.4000
Rp.4000 Rp.3000
II
Dewasa Anak
Rp.2500 Rp.2000
Rp.3500 Rp.2500
Rp.2500 Rp.2000
Rp.3000 Rp.2500
Rp.5000 Rp.4000
Rp.4000 Rp.3000
III
Dewasa Anak
-
Rp.2500 Rp.2000
-
-
Rp.3000 Rp.2500
-
Keterangan Waktu Pagi : Pukul 04.00 - 07.50 WIB Siang : Pukul 08.00 - 16.50 WIB Malam : Pukul 17.00 - 03.50 WIB 2). Karcis Tanda Masuk Kendaraan No.
Jenis Kendaraan
Tarip
1.
Becak atau Dokar
Rp. 1.000,-
2.
Sepeda Motor
Rp. 2.000,-
3.
Kendaraan Roda Empat
Rp. 5.000,-
4.
Kendaraan Roda Enam (Bus)
Rp. 10.000,-
3). Karcis Tanda Masuk Rombongan dengan kendaraan Hari Biasa Pagi – Siang/ Malam Rp.25.000,Rp.20.000,Rp.75.000,Rp.60.000,-
Hari Libur Pagi – Siang/ Malam Rp.30.000,Rp.25.000,Rp.90.000,Rp.70.000,-
Klasifikasi II Hari Biasa Hari Libur Pagi – Siang/ Pagi – Siang/ Malam Malam Rp.20.000,Rp.25.000,Rp.15.000,Rp.20.000,Rp.60.000,Rp.75.000,Rp. Rp. -
Rp.100.000,Rp. 80.000,-
Rp.125.000,Rp. 90.000,-
Rp.80.000,Rp. - Rp.
I No.
1. 2.
3.
Jenis
Roda Empat Colt, Kijang Bus Kecil Tiga Perempat Bus Besar
Rp.1000.000,Rp. -
Keterangan Waktu : Pagi – Siang : Pukul 04.00 – 17.00 WIB Malam : Pukul 17.00 – 04.00 WIB b. Tempat Berjualan di Kios dan di Luar Kios No. Jenis Tarif (Rp.) 1. Setiap M2 setiap hari 200,Retribusi Pedagaang diluar kios 2. 1.000,setiap berjualan per hari c. Parkir Kendaraan No. Jenis 1. Kendaraan Roda Dua 2. Kendaraan Roda Empat 3. Kendaraan Roda Enam (Bus)
Tarif (Rp.) 1.000,3.000,5.000,-
III Hari Biasa Pagi – Siang/ Malam Rp.15.000,Rp. Rp.50.000,Rp. -
Hari Libur Pagi – Siang/ Malam Rp.25.000,Rp. Rp.60.000,Rp. -
Rp.60.000,Rp. -
Rp.75.000,Rp. -
d. MCK No. Jenis 1. Mandi 2. Buang Air Besar/Kecil
Tarif (Rp.) 1.000,500 Pasal 6
Besarnya tarif retribusi penggunaan tempat Olah raga sebagai fasilitas dalam lingkungan obyek wisata sebagai berikut : 1. Lapangan Tenis a. Untuk klub yang memakai satu kali tiap minggu dikenakan tarif retribusi Rp.50.000,- perban tiap bulan. b. Untuk klub yang memakai dua kali tiap minggu dikenakan tarif retribusi Rp.75.000,- perban tiap bulan. c. Untuk pemakaian pertandingan satu hari dikenakan tarif retribusi Rp.60.000,- perban. 2. Lapangan Bulu Tangkis a. Untuk klub yang memakai satu kali tiap minggu dikenakan tarif retribusi Rp.40.000,- perlap tiap bulan. b. Untuk klub yang memakai dua kali tiap minggu dikenakan tarif retribusi Rp.60.000,- perlap tiap bulan. c. Untuk pemakaian pertandingan satu hari tarif retribusi Rp.50.000,- perlap.
Pasal 7 1) Penentuan kfasifkasi sebagaimana dimaksud da[am Pasal 5 huruf a Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati; 2) Penentuan kfasifkasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini didasarkan pada kondisi dan fasilitas yang tersedia di tempat rekreasi. BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP RETRIBUS Pasal 8 Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 9 Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah. BAB VII TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 10 (1). Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. (2). Sebagian penerimaan dari retribusi digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan retribusi. (3). Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan. BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI Pasal 11
Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar atau ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah. BAB IX TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 12 (1). Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati. (2). Apabila pembayaran retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas derah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.
Pasal 13 Pembayaran retribusi harus secara tunai (lunas). BAB X PENAGIHAN RETRIBUSI Pasal 14 (1). Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk sejak jatuh tempo pembayaran; (2). Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang. Pasal 15 Jika jumlah retribusi yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis, maka kepada wajib retribusi dikenakan ketentuan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. BAB XI PENGURANGAN, KERlNGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 16 (1). Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi. (2). Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana pada ayat (1) Pasal ini dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi antara lain untuk mengangsur. (3). Keringanan retribusi (tanda masuk 1 orang) dapat diberikan dalam rangka kegiatan pendidikan, penelitian dan bagi penyandang cacat dan orang jompo. (4). Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.
BAB XII KADALUWARSA PENAGIHAN Pasal 17 (1). Penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 ( tiga ) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi; (2). Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila : a. Diterbitkannya surat setelah teguran. b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung. BAB XIII PENGAWASAN Pasal 18
(1). Untuk tertibnya pelaksanaan Peraturan Daerah ini perlu adanya pengawasan. (2). Pelaksanaan umum dan pelaksanaan teknis atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur Bupati Pasal 19 (1). Setiap orang pribadi atau badan yang akan masuk ke tempat rekreasi wajib menunjukan bukti pembayaran retribusi yang sah berlaku. (2). Setiap pengunjung taman rekreasi wajib menjaga tata tertib dan mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku. Pasal 20 Setiap pengunjung dilarang : a. Membuat tulisan/coretan pada bagian bangunan fasilitas di tempat rekreasi. b. Masuk tempat rekreasi dalam keadaan mabuk. c. Membawa senjata tajam yag membahayakan keselamatan orang lain. BAB XIV KETENTUAN PIDANA Pasal 21 (1). Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang. (2). Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran. (3). Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini merupakan penerimaan daerah. BAB XV PENYIDIKAN Pasal 22 (1). Pejabat Pegawai Negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. (2). Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (10) Pasal ini adalah : a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas. b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai pribadi atau badan, tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah. c. Meminta keterangan dan barang bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah. d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah. e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang Bukti tersebut. f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah. g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e. h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi daerah. i. Menghentikan penyidikan. j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
BAB XVI KETENTUAN PENUTUP Pasal 23
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati. Pasal 24 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2000 Nomor 2 Seri B Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 7 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2002 Nomor 7 Seri B Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 25 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap. Disahkan di Cilacap pada tanggal 22 Mei 2008 BUPATI CILACAP, Cap / ttd PROBO YULASTORO Diundangkan di Cilacap pada tanggal 24 Mei 2008 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CILACAP Cap / ttd SOEPRIHONO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2008 NOMOR 5
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DI KABUPATEN CILACAP I.
PENJELASAN UMUM Bahwa tarif Retribusi Tempat Rekreasi yang ada saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan. Sehingga sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya dari Retribusi daerah dipandang perlu untuk meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 2000 tentang Tempat Rekreasi dan Olah Raga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 7 Tahun 2002 tentang Tempat Rekreasi dan Olah Raga. Selanjutnya perlu ditetapkan lagi Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Retribusi Tempat Rekreasi di Kabupaten Cilacap. Peraturan Daerah ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, dengan mengklasifikasi kembali jenis-jenis retribusi Tempat Rekreasi dengan menetapkan jenis-jenis fasilitas olah raga yang berada ditempat rekreasi untuk menjadi obyek retribusi. Dalam Peraturan Daerah ini disamping mengatur pemungutan retribusi tempat rekreasi juga mengatur pemungutan retribusi tempat olah raga khusus yang ada di tempat rekreasi, sedangkan tempat olah raga yang berada diluar tempat rekreasi diatur dalam peraturan daerah yang lain.
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Pasal 2 Pasal 3 Pasal 4 Pasal 5 huruf a (angka 1)
: : : : :
huruf a (angka 2) huruf a (angka 3)
: :
huruf b huruf c
: :
Pasal 6 Pasal 7 Pasal 8 Pasal 9 Pasal 10 ayat (1)
: : : : :
ayat (2) ayat (3) Pasal 11
Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Yang dimaksud orang dewasa adalah wisatawan atau pengunjung remaja dan dewasa berumur diatas 12 (dua belas ) tahun keatas. Yang dimaksud anak adalah wisatawan atau pengunjung berusia 5 ( Lima ) tahun sampai dengan 12 ( dua belas ) tahun. Cukup Jelas. Yang dimaksud klasifkasi obyek wisata / tempat rekreasi adalah obyek wisata di Kabupaten Cilacap yang telah ditetapkan menjadi tempat rekreasi yang dapat dikunjungi oleh wisatawan dengan klasifikasi I, II, dan III berdasarkan fasilitas yang tersedia di obyek wisata dimaksud. Cukup Jelas. Cukup Jelas.
Cukup Jelas. Cukup Jelas. Cukup Jelas. Cukup Jelas. Yang dimaksud tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerjasama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien. Kegiatan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi terutang, pengawasan penyetoran retribusi, dan penagihan retribusi. : Cukup Jelas. : Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan, antara lain berupa karcis masuk, kupon, kartu langganan. : Cukup Jelas
Pasal 12 ayat (1)
Pasal 13 Pasal 14 Pasal 15 Pasal 16 ayat (1) ayat (2) ayat (3)
Pasal 17 ayat (1)
ayat (2) huruf a Huruf b
Pasal 18 Pasal 19 Pasal 20 Pasal 21 ayat (1)
ayat (2) Pasal 22 ayat (1)
ayat (2) Pasal 23 Pasal 24 Pasal 25
: Yang dimaksud tempat lain yang ditunjuk adalah Bank-bank atau Pos persepsi lainnya yang ditetapkan oleh Bupati untuk melakukan sebagian tugas-tugas bendahara penerimaan. : Cukup Jelas. : Cukup Jelas. : Cukup Jelas. : Cukup Jelas : Cukup Jelas : Dasar pemberian pengurangan dikaitkan dengan kemampuan wajib retribusi, sedangkan keringanan retribusi dikaitkan dengan fungsi yaitu keringanan untuk pendidikan, anak-anak cacat dan panti jompo. : Saat kadaluwarsa penagihan retribusi ini perlu ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum kapan hutang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi. : Dalam hal diterbitkan Surat Teguran, kaduluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran tersebut. : Yang dimaksud dengan pengakuan hutang retribusi secara langsung adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. Yang dimaksud dengan pengakuan hutang secara tidak langsung adalah wajib retribusi tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui mempunyai hutang retribusi kepada pemerintah Daerah. : Cukup Jelas. : Cukup Jelas. : Cukup Jelas. : Dengan adanya sanksi pidana diharapkan timbulnya kesadaran vvajib retribusi untuk memenuhi kewajibannya. Upaya pidana hendaknya merupakan upaya terakhir setelah sebelumnya dilakukan upaya-upaya yang bersifat administratif. : Cukup Jelas. : Penyidik dibidang retribusi daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Bupati. : Cukup Jelas. : Cukup Jelas. : Cukup Jelas. : Cukup Jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2008 NOMOR 15
