BUPATI CILACAP PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN, PEMECAHAN, PENGGABUNGAN, DAN PENGHAPUSAN DUSUN DALAM DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI CILACAP, Menimbang :
Mengingat
a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan kelancaran pelaksanaan pembangunan, pelayanan kepada masyarakat, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 216 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka untuk pengaturan lebih lanjut mengenai desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa, maka dipandang perlu untuk mengatur Pedoman Pembentukan, Pemecahan dan Penggabungan dan Penghapusan Dusun Dalam Desa; c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan, Pemecahan, Penggabungan, dan Penghapusan Dusun Dalam Desa dan Lingkungan Dalam Kelurahan dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Pedoman Pembentukan, Pemecahan, Penggabungan dan Penghapusan Dusun Dalam Desa; : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 1
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP dan BUPATI CILACAP MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN, PEMECAHAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DUSUN DALAM DESA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap. 2. Bupati adalah Bupati Cilacap. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Cilacap. 5. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Cilacap sebagai Perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja satu kecamatan. 6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dibentuk dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten. 7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa. 8. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Kepala Desa bersama BPD. 11. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa di Kabupaten Cilacap.
2
12. 13. 14. 15. 16. 17.
18. 19.
Pemuka masyarakat adalah tokoh dari kalangan adat, agama, partai politik, pimpinan lembaga-lembaga kemasyarakatan dan golongan profesi yang bertempat tinggal di desa yang bersangkutan. Pembentukan Dusun adalah tindakan mengadakan dusun baru di luar wilayah dusun yang telah ada atau sebagai akibat pemecahan dan penggabungan dusun. Pemecahan Dusun adalah tindakan mengadakan dusun di dalam wilayah dusun yang telah ada. Penggabungan Dusun adalah penggabungan dua dusun atau lebih menjadi satu dusun baru. Penghapusan Dusun adalah tindakan meniadakan dusun atau yang telah ada. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah dan desa dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan. Rukun Warga atau yang disebut nama lain yang selanjutnya dalam Peraturan Daerah ini disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Rukun Tetangga atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya dalam Peraturan Daerah ini disingkat RT adalah yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan kemasyarakatan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. BAB II PEMBENTUKAN DUSUN Bagian Pertama Umum Pasal 2
(1) (2)
Dusun dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan persyaratan dan faktor-faktor yang telah ditentukan bagi terbentuknya dusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembentukan dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena pembentukan dusun baru di luar dusun yang telah ada atau sebagai akibat pemecahan dan penggabungan dusun. Bagian Kedua Persyaratan Terbentuknya Dusun Pasal 3
Dalam pembentukan dusun harus memenuhi syarat-syarat pembentukan dan memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut : a. faktor penduduk, yaitu jumlah penduduk minimal 500 jiwa atau 100 kepala keluarga; b. faktor luas wilayah, yaitu mampu dijangkau secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelayanan kepada masyarakat; c. faktor letak, yaitu wilayah yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun-dusun yang memungkinkan terpenuhinya faktor luas wilayah sebagaimana dimaksud pada huruf b; d. faktor sarana dan prasarana dusun, yaitu tersedianya atau terpenuhinya sarana dan prasarana dusun dan atau desa.
3
Bagian Ketiga Tujuan dan Wewenang Pembentukan Pasal 4 Tujuan pembentukan dusun adalah untuk meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan secara berdayaguna dan berhasilguna serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Pasal 5 Pembentukan dusun sebagimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan Peraturan Desa Bagian Keempat Nama, Batas dan Pembagian Wilayah Pasal 6 (1) (2)
Peraturan Desa tentang Pembentukan Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menetapkan nama, luas wilayah, jumlah penduduk, batas dusun dan jumlah RW dan RT Nama dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan berdasarkan hasil musyawarah masyarakat yang dituangkan dalam Peraturan Desa. Pasal 7
Berdasarkan pertimbangan teknis pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan asal usul dusun dan persyaratan yang ditentukan sesuai dengan kondisi masyarakat setempat dapat diadakan pelurusan dan/atau perubahan batas dusun yang dituangkan dalam Peraturan Desa. Pasal 8 Penegasan batas dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat berbentuk batas alam atau batas buatan pada tempat-tempat tertentu yang ditandai dengan patok tanda batas dusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 9 (1) Untuk memperlancar jalannya pemerintahan desa di dalam dusun dapat dibentuk beberapa RW dan RT. (2) Jumlah RW dan RT dalam satu dusun disesuaikan dengan jumlah penduduk, kondisi wilayah dan jangkauan pelaksanaan pemerintahan. (3) Pembentukan RW dan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB III PEMECAHAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DUSUN Pasal 10 Dusun yang oleh karena perkembangan keadaan dan pertimbangan-pertimbangan teknis pemerintahan dan pelayanan masyarakat dimungkinkan untuk dapat dipecah.
4
Pasal 11 (1) Dusun hasil pemecahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 harus memenuhi syarat-syarat bagi terbentuknya suatu dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. (2) Pemecahan dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah dimusyawarahkan terlebih dahulu oleh Pemerintah Desa dan pemukapemuka masyarakat yang ada di desa dan hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa. Pasal 12 Dusun yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dihapus atau digabung. Pasal 13 Penghapusan dan penggabungan Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu dimusyawarahkan oleh Pemerintah Desa dan pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa. Pasal 14 Pengaturan dan penataan inventarisasi kekayaan dusun sebagai akibat pembentukan, pemecahan, penghapusan dan penggabungan dusun dituangkan dalam Peraturan Desa setelah terlebih dahulu dimusyawarahkan oleh Pemerintah Desa. BAB IV WEWENANG DAN KEWAJIBAN DUSUN Pasal 15 (1) Dusun yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai wewenang sebagai berikut : a. memperlancar pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah di Desa; b. membantu penyelenggaraan musyawarah desa untuk membicarakan masalah-masalah penting yang menyangkut Pemerintahan Desa dan kehidupan masyarakatnya; c. menggerakan partisipasi masyarakat dusun untuk melaksanakan pembangunan. (2) Dusun yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai Kewajiban sebagai berikut : a. meningkatkan kelancaran jalannya pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di dusun yang bersangkutan; b. melaksanakan tugas-tugas dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa; c. menjamin dan mengusahakan keamanan, ketentraman dan kesejahteraan warga dusunnya. BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 16 Dusun-dusun yang telah ada dalam wilayah Kabupaten Cilacap sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan sah sebagai dusun menurut Peraturan Daerah ini. 5
Pasal 17 Nama, Luas wilayah dan batas dusun yang sekarang ada adalah nama, luas wilayah dan batas dusun menurut Peraturan Daerah ini. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 18 Pada saat Peraturan Daerah mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan, Pemecahan, Penggabungan dan Penghapusan Dusun Dalam Desa dan Lingkungan Dalam Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2001 Nomor 15, Seri D Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 19 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap. Ditetapkan di Cilacap pada tanggal 10 Juli 2013 BUPATI CILACAP, cap ttd TATTO SUWARTO PAMUJI Diundangkan di Cilacap pada tanggal 10 Juli 2013 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CILACAP, Asisten Pemerintahan cap ttd SUTARJO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2013 NOMOR 8
6
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN, PEMECAHAN, PENGGABUNGAN, DAN PENGHAPUSAN DUSUN DALAM DESA I
UMUM Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kelancaran pelayanan kepada masyarakat dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 216 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu mengatur pedoman pembentukan, pemecahan, penggabungan dan penghapusan dusun dalam desa. Pedoman pembentukan, pemecahan, penggabungan dan penghapusan dusun dalam desa ditetapkan sebagai acuan bagi masyarakat dalam rangka mewadahi aspirasi dan prakarsa masyarakat untuk membentuk dusun baru dengan tetap memperhatikan persyaratan dan faktor-faktor yang telah ditentukan bagi terbentuknya dusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan, Pemecahan, Penggabungan dan Penghapusan Dusun dalam Desa dan Lingkungan Dalam Kelurahan dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan melalui pengaturan kembali dalam Peraturan daerah tentang Pedoman Pembentukan, Pemecahan, Penggabungan dan Penghapusan Dusun Dalam Desa.
II
PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas
7
Pasal Pasal
Pasal Pasal
Pasal Pasal Pasal Pasal
Pasal Pasal Pasal Pasal
8 Cukup jelas 9 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas 10 Cukup jelas 11 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas 12 Cukup jelas 13 Cukup jelas 14 Cukup jelas 15 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas 16 Cukup jelas 17 Cukup jelas 18 Cukup jelas 19 Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 99
8
