BUPATI CILACAP PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 65 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DAN PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN YANG SUDAH KEDALUWARSA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI CILACAP, Menimbang
:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2), Pasal 43 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Cilacap, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Tata Cara Pemberian Keringanan dan Penghapusan Piutang Retribusi Yang Sudah Kedaluwarsa untuk Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
Mengingat
:
1.
2.
3.
4.
5.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6.
7.
Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8); Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 12); MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DAN PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN YANG SUDAH KEDALUWARSA. BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap. 2. Bupati adalah Bupati Cilacap. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 4. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan; 5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 6. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 7. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan teknis yang berlaku. 8. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
BAB II TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN RETRIBUSI Pasal 2 (1) Bupati berdasarkan permohonan wajib retribusi IMB dapat memberikan keringanan retribusi. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Bupati Cilacap melalui Kepala SKPD dengan melampirkan fotokopi KTP disertai dengan bukti dan alasan-alasan yang jelas. (3) Pengajuan/penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Surat Ketetapan Retribusi Daerah. (4) Pengajuan permohonan keringanan retribusi IMB tidak menunda kewajiban membayar retribusi IMB. (5) Dalam hal wajib retribusi IMB mengajukan keringanan atas ketetapan retribusi IMB, maka wajib retribusi IMB yang bersangkutan harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi IMB tersebut. (6) Atas permohonan keringanan yang diajukan oleh wajib retribusi IMB, Bupati menunjuk Kepala SKPD untuk melakukan pemeriksaan sederhana yang hasilnya dituangkan dalam berita acara hasil pemeriksaan sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam memberikan persetujuan/penolakan atas pengajuan permohonan pengurangan dan keringanan oleh wajib retribusi IMB.
Pasal 3 (1) Pemberian keringanan Retribusi IMB dikarenakan oleh sebab-sebab tertentu antara lain kesalahan tulis, kesalahan hitung, atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta karena berkaitan dengan kegiatan subjek retribusi dan karena bencana alam. (2) Penentuan besarnya dan kriteria keringanan adalah sebagai berikut: a. Kesalahan tulis, kesalahan hitung dan kekeliruan penerapan aturan besarnya keringanan disesuaikandengan tingkat kesalahan. b. Kegiatan Komersial : 0 s/d 20 % c. Kegiatan Semi Komersial : 120 s/d 50 % d. Kegiatan Sosial : 40 s/d 60 % e. Bencana alam : 0 s/d 100 % f. Kegiatan rumah tinggal tunggal : 20 s/d 40 % BAB III PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI IMB YANG SUDAH KEDALUWARSA Pasal 4 (1) Penagihan retribui IMB, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi IMB, kecuali apabila wajib retribusi IMB melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi IMB sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh apabila: a. diterbitkan surat teguran; b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi IMB baik langsung maupun tidak langsung. (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut. (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah. (5) Pengakuan utang retribusi IMB secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi IMB. Pasal 5 (1) Piutang retribusi IMB yang dihapuskan merupakan piutang retribusi IMB yang jumlahnya masih harus ditagih sebagaimana tercantum dalam STRD, SKRDKB dan SKRDKBT yang meliputi pokok retribusi dan kenaikan bunga dan/atau denda. (2) Syarat-syarat piutang retribusi IMB yang dapat dihapuskan, yaitu: a. wajib retribusi IMB telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan harta warisan serta tidak mempunyai ahli waris dengan bukti surat keterangan dari instansi yang terkait; b. wajib retribusi IMB tidak dapat ditemukan lagi karena pindah alamat; c. wajib retribusi IMB tidak mempunyai kekayaan lagi; d. penagihan retribusi IMB telah kedaluwarsa. Pasal 6 (1) Dalam hal wajib retribusi IMB tidak melakukan aktivitas usaha dan/atau tutup, tidak melaporkan diri kepada SKPD, maka SKPD melakukan penelitian ke lapangan. (2) Penelitian di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Tim Peneliti yang dibentuk oleh Kepala SKPD. (3) Penelitian di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk memastikan kebenaran kondisi usaha dari wajib retribusi IMB. (4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga dilakukan terhadap tunggakan/piutang retribusi dari wajib retribusi IMB yang bersangkutan. Pasal 7 Apabila dalam penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), terdapat tunggakan/piutang Retribusi IMB, kepada Wajib retribusi harus dilakukan penagihan berdasarkan data yang dimiliki oleh SKPD. Pasal 8 (1) Dalam hal Wajib Retribusi IMB tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran piutang retribusi, maka harus dibuktikan dengan: a. surat Keterangan dari Lurah/Kepala Desa dan Camat setempat yang menyatakan usaha Wajib Retribusi tidak melakukan aktivitas usaha dan/atau tutup;
berita Acara Penelitian di lapangan yang dibuat oleh petugas peneliti; dokumen lain sebagai pendukung dan bukti di lapangan tentang keberadaan Wajib Retribusi. (2) Bukti-bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan dasar dalam pembuatan Laporan Hasil Penelitian Lapangan guna penyampaian usulan penghapusan piutang retribusi. b. c.
Pasal 9 Bupati menerbitkan Surat Penghapusan Piutang Retribusi IMB berdasarkan Usulan Penghapusan Piutang Retribusi IMB yang diajukan oleh Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2). BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 10 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap. Ditetapkan di Cilacap pada tanggal 23 April 2013 BUPATI CILACAP, cap & ttd TATTO SUWARTO PAMUJI Diundangkan di Cilacap pada tanggal 23 April 2013 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CILACAP, ASISTEN PEMERINTAHAN cap & ttd SUTARJO BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2013 NOMOR 65
