PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR DINAS PENDIDIKAN Jl. Perintis Kemerdekaan No. 3 Cianjur INAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJU

JU IA N C TE N PA BU KA N IK A ID D N PE AS

IN

D

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR DINAS PENDIDIKAN Jl. Perintis Kemerdekaan No. 3 Cianjur 43285

IA N

JU

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah Yang Maha Esa, karena memasuki

C

tahun 2011 ini Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur telah selesai menyusun rencana strategis (Renstra) 2011-2016 yang didalamnya terdapat sasaran dan

TE N

indikator kinerja pada tiap-tiap misinya. Dokumen Renstra 2011-2016 ini merupakan Revisi atas Renstra 2006-2011. Renstra sebagai dokumen

PA

perencanaan di harapkan bisa menjadi pedoman bagi jajaran aparatur dan pranata yang berada di bawah lingkungan Dinas Pendidikan serta pihak-pihak

BU

pemangku kepentingan (para stakeholders) dalam membuat perencanaan pembangunan pendidikan. Sebagaimana diketahui Dinas Pendidikan Kabupaten

KA

Cianjur merupakan lembaga pelaksana kewenangan Bupati Cianjur dalam bidang pendidikan.

AN

Oleh sebab itu Restra 2011-2016 ini tidak lain adalah sebagai tindak lanjut

ID IK

perencanaan pada tingkat OPD yang bertujuan mendukung dan mewujudkan visi dan misi pemerintah Kabupaten Cianjur seperti tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cianjur 2011-2016,

D

khususnya pada bidang pendidikan dan merujuk juga kepada Rencana strategis

PE

N

Kementerian Pendidikan Nasional, sebab Dinas Pendidikan juga memiliki tugas untuk menyukseskan program-program nasional bidang pendidikan. Di dalam

D

IN AS

Renstra tahun 2011-2016 ini, terdapat program prioritas Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur yang mengacu pada program prioritas yang telah tertuang didalam RPJMD Kabupaten Cianjur.

i

IA N

oleh karena itu kami mohonkan kritik dan sarannya agar semua kegiatan pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Cianjur yang akan di laksanakan

C

dalam lima tahun ke depan dapat lebih berdayaguna dan berhasil guna serta lebih

TE N

terarah dengan adanya Renstra 2011-2016 ini.

BU

PA

Cianjur, Pebruari 2011 KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR,

PE

N

D

ID IK

AN

KA

Drs. ENDANG SUHENDAR, M.Pd NIP. 19600924 198810 1 001

IN AS

D

JU

Kami sadari bahwa dalam penuyusunan ini masih banyak terdapat kekurangan,

ii

1.2

Landasan Hukum ............................................................

6

1.3

Maksud dan Tujuan ........................................................

8

1.4

Sistematika Penulisan ....................................................

10

II GAMBARAN UMUM PELAYANAN PENDIDIKAN ....................

12

TE N

C

Latar Belakang ................................................................

1

2.1

Tugas, Fungsi, dam Strktur Organisasi ...........................

12

2.2

Sumber Daya ..................................................................

44

2.3

Kinerja Pelayanan

44

2.4

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan ......

51

III ISU-ISU STRTEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGI ..........

57

AN

KA

.......................................................

3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan ...........................................................

57

3.2

Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih ................................................................

57

3.3

Telaahan Renstra OPD dan Renstra Kementrian/Lembaga ....................................................

60

3.4

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kondisi Lingkungan Hidup Strategis ...........................................

61

3.5

Penentuan Isu-isu Strategis ...........................................

61

D N PE BAB

1

1.1

ID IK

BAB

PENDAHULUAN ................................................................

BU

BAB

IN AS

D

I

PA

BAB

i

IA N

KATA PENGANTAR .................................................................................

JU

DAFTAR ISI

IV VISI, MISI, TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI 4.1

Visi dan Misi

4.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

.............

........................................................... .....................

63 63 64

iii

Strategi dan Kebijakan

..............................................

70

V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF ............

72

BAB

VI INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD .........................................................

76

BAB VII PENUTUP ............................................................................

81

C

IA N

BAB

PE

N

D

ID IK

AN

KA

BU

PA

TE N

LAMPIRAN

IN AS

D

JU

4.3

iv

RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2011-2016

IA N

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

C

Pendidikan adalah hak asasi manusia. Artinya, setiap warga Indonesia, apa pun status sosial, ekonomi, suku, etnis, gender maupun

TE N

agamanya, berhak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan bakat dan minat yang dimilikinya.

mengamanatkan

bahwa

pemerintah

PA

Untuk memenuhi hak tersebut, Undang-Undang Dasar (UUD) wajib

mengusahakan

dan

BU

menyelenggarakan satu system pendidikan nasional dengan tujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa

KA

serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang selanjutnya diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang

AN

Sistem Pendidikan Nasional.

ID IK

Renacana strategis (RENSTRA) yang dalam garis besarnya berisi Visi, Misi, Tujuan dan Sasasaran (Organizational direction) serta Program dan kegiatan sebagai strategi untuk mewujudkannya (Organizational strategy)

D

ini, termasuk ukuran-ukuran untuk mengendalikannya (Control strategy),

N

tidak lain dibuat dan disusun dalam rangka menjabarkan semua amanah luhur dan mulia di atas, amanah untuk menjamin kepastian bahwa seluruh

PE

IN AS

D

JU

BAB I

warga Indonesia, khususnya warga Indonesia yang ada di wilayah Kabupaten Cianjur bisa mengakses pelayanan pendidikan yang bermutu. Bukan hanya itu, RENSTRA

Pembangunan Pendidikan yang

merupakan penjabaran langsung dari Rencana Pembangunan Jangka 1


dijadikan arah sekaligus pedoman bagi Dinas Pendidikan Kabupaten

IA N

Cianjur, termasuk seluruh satuan pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya, dalam rangka melaksanakan tugas pokok manajerialnya, yakni

C

merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan hasil-hasilnya sesuai dengan bidang dan tugasnya.

TE N

Landasan untuk menentukan ke mana arah pembangunan pendidikan di Kabupaten Cianjur ini akan dan harus dibawa, sudah sangat

PA

jelas dan tegas. Bukan saja mengacu kepada kebijakan dan arah yang telah digariskan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementrian Pendidikan dan

BU

Kebudayaan, bukan juga hanya mengacu kepada kebijakan pemerintah

KA

Provinsi Jawa Barat, tetapi juga mengacu kepada Visi dan misi Pemerintah Kabupaten Cianjur yang lebih jauh telah dijabarkan ke dalam Rencana

AN

Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Cianjur sebagaimana telah ditetapkan oleh Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2012

ID IK

Pada tataran filosofis dan paradigmatis, arah pembangunan pendidikan di Kabupaten Cianjur ini dilaksanakan dalam upaya untuk menghasilkan sosok manusia Indonesia yang berakhlak mulia, sosok

N

D

manusia yang bisa menjadi rahmat bagi semesta alam. Dalam bahasa

PE

Alqurannya, pendidikan tidak lebih dari upaya untuk menjadikan manusia

IN AS

D

JU

Menegah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cianjur ini, sengaja disusun untuk

yang mampu berfungsi sebagai khalifah di muka bumi ini. Pemikiran paradigmatik-teologis ini mengajak seluruh jajaran

pendidikan untuk selalu menempatkan pendidikan tidak saja sebagai upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi juga sebagai salah satu bentuk ibadah yang setiap gerak serta langkah untuk mewujudkan proses 2


dari Allah SWT.

IA N

Dikaitkan dengan kebijakan pendidikan tingkat pusat, termasuk kebijakan provinsi, arah pembangunan pendidikan di Kabupaten Cianjur ini

C

tidak lebih dalam rangka mewujudkan empat pilar dasar pembangunan pendidikan, meliputi upaya peningkatan pemerataan, upaya peningkatan

TE N

mutu, upaya peningkatan relavansi dan upaya penguatan tata-kelola yang tercermin dalam pelaksanaan good governance di semua tingkat dan

PA

jenjang pengelolaan pendidikan.

Dikaitkan dengan arah dan kebijakan pembangunan Kabupaten

BU

Cianjur, arah pembangunan pendidikan di Kabupaten Cianjur ini difokuskan

KA

kepada upaya untuk mendukung sekaligus mempercepat tercapainya visi pemerintah Kabupaten Cianjur, yaitu :

AN

“MEWUJUDKAN CIANJUR LEBIH SEJAHTERA DAN BERAKHLAKUL KARIMAH”.

ID IK

Terkandung makna penting dalam rumusan visi tersebut adalah tekad sekaligus greget kuat pemerintah Kabupaten Cianjur untuk bisa mewujudkan harapannya dalam lima tahun ke depan, tahun 2011 - 2016,

N

D

untuk bisa mewujudkan masyarakatnya yang jauh lebih sejahtera dibanding

PE

yang telah dicapai lima tahun sebelumnya. Bukan saja sejahtera dalam

IN AS

D

JU

dan hasilnya akan senantiasa diperhitungkan dengan ganjaran setimpal

pengertian sempit, sejahtera secara materi, tetapi juga sejahtera dengan cakupan dan makna yang lebih luas, termasuk di dalamnya sejahtera karena kecerdasan atau pendidikan masyarakatnya bisa terus ditingkatkan, disamping derajat kesehatannya.

3


bahwa masyarakat sejahtera yang ingin dibangun oleh pemerintah

IA N

Kabupaten Cianjur adalah masyarakat yang sikap dan perilakunya senantiasa didasarkan kepada nilai-nilai akhlakul-karimah, nilai-nilai akhlak

C

mulia dengan tiga dimensi dan cakupannya; akhlak manusia terhadap Tuhannya, akhlak manusia terhadap sesamanya, sampai kepada akhlak

TE N

manusia terhadap lingkungan alam di luar manusia.

Secara jelas, cakupan pengertian dan makna yang terkandung dalam

PA

visi tersebut di atas, tercermin dalam lima rumusan misinya yang sekaligus merupakan penjabaran lebih jauh dari rumusan visi yang telah ditetapkan,

BU

yaitu :

KA

1. Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan yang bermutu

bermutu

AN

2. Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan layanan kesehatan yang

ID IK

3. Meningkatkan daya beli masyarakat 4. Memantapkan pelaksanaan reformasi birokrasi, dan 5. Aktualisasi nilai-nilai akhlakul-karimah dalam kehidupan bermasyarakat,

N

D

bernegara dan berbangsa. Dari rumusan visi dan misi tersebut di atas dengan jelas telah memberi

PE

IN AS

D

JU

Dari rumusan visi tersebut di atas juga secara implisit menyiratkan

isyarat bahwa arah pembangunan pendidikan di Kabupaten Cianjur dalam lima tahun ke depan, 2011 – 2016, selain ditujukan dalam dua upaya pokok, yakni peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan yang bermutu, tetapi juga proses pengelolaannya mesti didukung dalam kerangka memantapkan pelaksanaan reformasi birokrasi yang ditandai 4


dalam pengelolaan pendidikan.

mengisyaratkan bahwa “pembangunan manusia” yang selanjutnya dikenal

C

dengan sebutan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human

TE N

Development Index (HDI) dengan tiga komponen pokoknya, yaitu pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat (purchasing power parity), merupakan arah sekaligus target utama yang ingin diwujudkan oleh

PA

pemerintah Kabupaten Cianjur.

BU

Sebagaimana tercermin dalam RPJMD Kabupaten Cianjur 2011 – 2016, IPM Kabupaten Cianjur dalam lima tahun ke depan ditargetkan bisa

KA

meningkat dari posisi tahun 2011 yang diperkirakan sudah mencapai 71,20 menjadi 75,88 pada akhir tahun 2016. Implikasinya, Indeks Pendidikan

AN

sebagai salah satu komponen pemdukungnya ditargetkan bisa meningkat

ID IK

dari posisi 70,26 pada tahun 2011 menjadi 75,88 pada tahun 2016. Implikasi lebih jauhnya, arah kebijakan serta program yang harus

D

dilakukan dalam rangka pembangunan pendidikan di Kabupaten Cianjur

N

juga harus selalu diorientasikan kepada upaya untuk mengakselerasi

PE

peningkatan “Indeks Pendidikan” yang terutama ditandai dengan upaya

IN AS

D

jelas

IA N

Dari lima rumusan visi tersebut di atas juga dengan

JU

dengan terselenggaranya kepemerintahan yang baik - “good governance”

untuk meningkatkan angka rata-rata lama sekolah (rate of years schooling) yang sampai tahun 2011 diperkirakan baru mencapai 7,3 tahun. Lebih jauh, arah pembangunan pendidikan di Kabupaten Cianjur juga mesti dilakukan dalam kerangka untuk menjalankan misi lainnya, yaitu 5


merupakan landasan untuk mewujudkan pendidikan karakter sebagaimana

1.2 Landasan Hukum

C

Yang menjadi landasan hukum dari penyusunan Renstra Dinas

TE N

Pendidikan Kabupaten Cianjur Tahun 2011 – 2016 ini antara lain meliputi : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan

PA

Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme

BU

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

KA

3. Peraturan Pemerintahan Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom

Nomor 3452);

AN

(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara

ID IK

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

D

Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan lembaran negara nomor 3452);

N

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (lembaran Negara tahun 2003 no. 17, tambahan Lembaran Negara

PE

IN AS

D

IA N

juga telah menjadi fokus yang telah digariskan pemerintah pusat.

JU

upaya untuk mengaktualisasikan nilai-nilai akhlakul-karimah yang sekaligus

Nomor);

6. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 6


(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaga Nomor

IA N

4355); 9. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pegelolaan

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

C

dan Tanggung Jawab keuagan Negara (Lembaga Negara Tahun 2004

TE N

10.Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor

PA

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

11.Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

BU

Pembangunan Nasional;

KA

12. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

AN

Nomor 4437) Sebagaimana telah di ubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38

ID IK

Tambahan Lembaran Nomor 4493); 13.Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004

N

D

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

PE

14.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional

IN AS

D

JU

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Pendidikan;

15.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140);

7


Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

C

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2010;

18.Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana

TE N

Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten

PA

Cianjur Tahun 2011 – 2016.

1.3 Maksud dan Tujuan

BU

Dikaitkan dengan arah, kebijakan serta permasalahan sekaligus tantangan

KA

yang dihadapi, paling tidak ada dua belas isu sentral dan strategis - critical issues -

yang akan dan harus menjadi fokus dalam pembangunan

AN

pendidikan lima tahun ke depan, yaitu:

1. Percepatan penuntasan Wajib Belajar pendidikan dasar 9 tahun sebagai

ID IK

landasan untuk memulai merintis pelaksanaan Wajib Belajar 12 tahun 2. Aktualisasi nilai-nilai akhlakul karimah untuk mewujudkan pendidikan karakter

N

D

3. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan pendidikan di daerah

PE

terpencil

IN AS

D

IA N

Pembangunan Daerah;

JU

16.Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata

4. Pemetaan dan redistribusi tenaga pendidik dan kependidikan sesuai kebutuhan riel tiap satuan pendidikan

5. Evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi pendidikan yang memberdayakan, termasuk sertifikasi guru

8


seluruh insan pengelola dan pelaksana pembangunan pendidikan

meningkatkan mutu pendidikan

C

8. Pembenahan sekaligus penguatan manajemen pendidikan di semua tingkatan

TE N

9. Peningkatan pengawasan sumber daya, termasuk sumber pendanaan pembangunan pendidikan.

PA

10.Penyediaan secara lengkap dan akurat data basis pendidikan

11. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan “Good Governance” dalam rangka memelihara dan

BU

12. Aktualisasi

KA

meningkatkan citra sekaligus penegakan akuntabilitas pengelolaan pendidikan.

AN

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur adalah:

ID IK

1. Memberikan arah pembangunan pendidikan Kabupaten Cianjur; 2. Tersedianya dokumen publik yang menjadi pedoman bagi birokrat

D

pendidikan dalam menyusun rencana kerja tahunan;

N

3. Landasan bagi para pengelola satuan pendidikan dalam menyusun program jangka menengah dan tahunan pada Bidang-bidang di

PE

IN AS

D

IA N

7. Optimalisasi pendayagunaan tenaga fungsional Pengawas dalam rangka

JU

6. Peningkatan kapasitas (pengetahuan dan keterampilan) serta integritas

lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur;

4. Menetapkan skala prioritas yang dapat menjadi bagi semua stakeholders dalam mengembangkan pendidikan;

9


1. Mengidentifikasi dan menganalisis berbagai sumber daya pendidikan

IA N

seperti: potensi peserta didik, sarana dan prasarana pendidikan, tenaga pendidikan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur

kurikulum, partisipasi masyarakat, dan regulasi pendidikan;

C

Tahun 2011-2016 dan kependidikan, pembiayaan pendidikan, perangkat

TE N

2. Menetapkan visi, misi, strategi dan kebijakan pendidikan 5 (lima) tahun ke depan;

BU

jabarkan dalam rencana kerja tahunan.

AN

I.1 Latar Belakang

KA

1.4 Sistematika Penulisan BAB I PENDAHULUAN

PA

3. Menyajikan matriks indikasi rencana program kegiatan prioritas untuk di

I.2 Landasan Hukum

ID IK

I.3 Maksud dan tujuan

I.4 Sistematika Penulisan.

D

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN PENDIDIKAN

N

1 Tugas, Fungsi, dam Strktur Organisasi 2 Sumber Daya

PE

IN AS

D

JU

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan adalah:

3 Kinerja Pelayanan 4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BAB III ISU-ISU STRTEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGI 1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan 2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih 10


3 Telaahan Renstra OPD dan Renstra Kementrian/Lembaga

JU

4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kondisi Lingkungan Hidup

IA N

Strategis. 5 Penentuan Isu-isu Strategis

C

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI 1 Visi dan Misi

TE N

2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah 3 Strategi dan Kebijakan

PA

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN

BU

BAB VI

KA

SASARAN RPJMD

D

IN AS

PE

N

D

ID IK

AN

BAB VII PENUTUP

11


IA N

GAMBARAN UMUM PELAYANAN PENDIDIKAN 2.1 Tugas, Fungsi, dam Strktur Organisasi

C

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tugas

TE N

Fungsi Dan Tata Kerja Unit Organisasi Di Lingkungan Dinas Pendidikan.

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur sebagai

a. Kepala Dinas Dinas

mempunyai

tugas

KA

Kepala

BU

Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :

PA

berikut :

membantu

Bupati

dalam

menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan

AN

serta memimpin, mengkoordinasikan seluruh kegiatan dinas sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang

ID IK

berlaku.

D

b. Sekretariat di pimpin oleh seorang Sekretaris

N

Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan urusan umum,

PE

fungsi dinas dalam melaksanakan pengelolaan

IN AS

D

JU

BAB II

kepegawaian, keuangan, perlengkapan, penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan dinas serta melaksanakan penyusunan evaluasi dan laporan program dan kegiatan

dinas sesuai dengan ketentuan

dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menyelenggarakan tugas-tugas sebagai berikut : 12


anggaran sekretariat;

kegiatan dan anggaran dinas;

TE N

umum pemerintah daerah di bidang pendidikan;

C

- pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan kebijakan

- pengelolaan urusan administrasi umum, rumah tangga, hubungan

PA

masyarakat dan keprotokolan;

BU

- pengelolaan administrasi kepegawaian;

- pengkoordinasian dan penyusunan bahan pembinaan pegawai;

KA

- pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan; - pengkoordinasian penyiapan bahan rancangan produk hukum,

AN

pendokumentasian peraturan perundang-undangan sesuai dengan

ID IK

ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; - pengkoordinasian dan penyusunan evaluasi dan laporan pelaksanaan

D

program dan kegiatan dinas;

N

- pengkoordinasian penyusunan evaluasi dan laporan pelaksanaan

PE

program dan kegiatan dinas;

IN AS

D

IA N

- pengkoordinasian dan penyusunan rencana strategis, program dan

JU

- pengkoordinasian dan penyusunan program, rencana kegiatan dan

- pengelolaan perpustakaan, data dan sistem informasi manajemen pelaksanaan program dan kegiatan dinas sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; - pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 13


b.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :

IA N

a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan

C

Kepegawaian sesuai dengan program dan kegiatan Sekretariat;

b. melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan

TE N

teknis operasional di bidang penyusunan rencana kebutuhan, pendistribusian, pemeliharaan barang, gedung, taman, dan

PA

peralatan kerja sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

operasional

di

bidang

hubungan

masyarakat,

KA

teknis

BU

c. melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan keprotokolan, penerimaan tamu, ketentraman, dan ketertiban

AN

di lingkungan dinas sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

ID IK

d. melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan teknis operasional di bidang pembinaan kelembagaan dan

PE

N

D

ketatalaksanaan kepada unit kerja di lingkungan dinas;

IN AS

D

JU

Sekretaris membawahkan 3 (tiga) Kasubag, sebagai berikut :

e. melakukan

penyiapan

bahan

pengelolaan

penerimaan,

penggandaan, pendistribusian dan pengiriman surat/naskah dinas, arsip sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

14


dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan

g. melakukan

bahan

pengelolaan

administrasi

C

kepegawaian sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan

TE N

perundang-undangan yang berlaku;

h. melakukan evaluasi dan laporan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan

PA


BU

i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai yang berlaku;

KA


AN

b.2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan : a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan

ID IK

dan Perlengkapan sesuai dengan program dan kegiatan Sekretariat;

PE

N

D

b. melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan

IN AS

D

penyiapan

IA N

yang berlaku;

JU

f. melakukan penyiapan bahan pembinaan kepegawaian sesuai

teknis operasional di bidang pembinaan perbendaharaan, pengelolaan administrasi keuangan dan sistem akutansi keuangan dan barang/perlengkapan dinas, sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

15


teknis operasional di bidang penyusunan rencana anggaran dan

perundang-undangan yang berlaku; penyiapan

bahan

pengelolaan

pengusulan

C

d. melakukan perlengkapan

dinas

sesuai

dengan

TE N

penerimaan, penyimpanan, pengeluaran uang atau barang/ ketentuan

dan/atau

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

PA

e. melakukan penyiapan bahan pembinaan perbendaharaan sesuai

BU

dengan ketenyuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KA

f. melakukan penyiapan bahan pengelolaan administrasi keuangan dan penilaian barang/perlengkapan/aset dinas sesuai dengan

ID IK

berlaku;

AN

ketentuan dan/ atau peraturan perundang-undangan yang

g. melakukan penyiapan bahan pengelolaan sistem akutansi keuangan dan barang/perlengkapan/aset dinas sesuai dengan

PE

N

D

ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang

IN AS

D

IA N

pendapatan dinas sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan

JU

c. melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan

berlaku; h. melakukan evaluasi dan laporan kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

16



b.3. Sub Bagian Penyusunan Program : rencana

kegiatan

Sub

Bagian

C

Penyusunan Program

sesuai dengan program dan kegiatan

Sekretariat;

PA

b. melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan teknis operasional di bidang penyusunan rencana program dan

BU

kegiatan dinas sesuai dengan ketentuan dan atau peraturan

KA


c. melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan pembinaan sistem informasi

AN

teknis operasional di bidang

manajemen pelaksanaan program dan kegiatan dinas sesuai

ID IK

dengan ketentuan dan/ atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

D

d. melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana

PE

N

startegis, program dan kegiatan dinas sesuai dengan ketentuan

IN AS

D

penyusunan

TE N

a. melakukan

IA N

yang berlaku.

JU

i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai

dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. melakukan penyiapan bahan pengelolaan dan pengusulan program dan kegiatan dinas sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

17


informasi manajemen pelaksanaan program dan kegiatan dinas

undangan yang berlaku;

C

g. melakukan penyiapan bahan pengelolaan data dan informasi

TE N

program dan kegiatan dinas sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; h. melakukan

evaluasi

dan

laporan

kegiatan

Sub

Bagian

PA

Penyusunan Program sesuai dengan ketentuan dan/atau

BU

peraturan perundang-undangan yang berlaku; i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai

AN

yang berlaku;

KA


c. Bidang Bina Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar dipimpin oleh

ID IK

seorang Kepala Bidang :

Kepala Bidang Bina Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar, memunyai

D

tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi dinas di bidang

N

pendidikan pada sekolah taman kanak-kanan dan sekolah dasar sesuai dengan ketentuan dan/ atau peraturan perundang-undangan yang

PE

IN AS

D

IA N

dinas sesuai dengan ketenyuan dan/atau peraturan perundang-

JU

f. melakukan penyiapan bahan pembinaan sistem pengelolaan

berlaku, dengan menyelenggarakan tugas-tugas sebagai berikut : - penyusunan program dan kegiatan Bidang Bina Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar;

18


pemerintah

di

bidang

pembinaan

penyelenggaraan

IA N

pendidikan pada sekolah taman kanak-kanak dan sekolah dasar; - penyiapan dan penyajian data data dan informasi mengenai potensi

C

dan permasalahan di bidang taman kanak-kanak dan sekolah dasar;

TE N

- penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan teknis dinas di bidang pembinaan kurikulum, pembelajaran, peningkatan mutu tenaga pendidik dan kependidikan, prasarana dan sarana pendidikan

PA

pada sekolah taman kanak kanak dan sekolah dasar sesuai dengan

BU

ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; - penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan pelaksanaan

KA

program, kegiatan dinas di bidang pembinaan sekolah taman kanak-

- pelaksanaan

AN

kanak dan sekolah dasar;

pembinaan

teknis

operasional

penyelenggaraan

ID IK

pendidikan pada sekolah taman kanak-kanak dan sekolah dasar sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan

D

yang berlaku;

koordinasi,

konsultasi

dengan

unit

organisasi

N

- pelaksanaan

PE

dilingkungan Dinas dan/atau lembaga lain yang terkait dengan tugas

IN AS

D

daerah

JU

- pengkoordinasian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan umum

bidang Bidang Bina Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar;

- pelaksanaan

pelayanan

umum

di

bidang

penyelenggaraan

pendidikan pada sekolah taman kanak-kanak dan sekolah dasar sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; 19


pelaksanaan program dan kegiatan dinas sesuai dengan ketentuan

IA N

dan/ atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; - pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas berdasarkan

c.1. Seksi

Kurikulum

dan

Peningkatan

TE N

Kepala Bidang membawahkan 3 (tiga) Kasi, sebagai berikut :

C

ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mutu

Pendidik/Tenaga

PA

Kependidikan Taman Kanak-kanak/Sekolah Dasar:

a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Kurikulum dan

BU

Peningkatan Mutu Pendidik/tenaga kependidikan pada sekolah

KA

Taman Kanak-Kanak/Sekolah Dasar sesuai dengan program dan kegiatan Bidang Bina Sekolah Menengah Pertama;

umum

AN

b. melakukan penyiapan bahan kooordinasi perumusan kebijakan pemerintah

daerah

dibidang

pembinaan

ID IK

penyelenggaraan sekolah taman kanak-kanak dan sekolah dasar;

c. melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis operasional di

PE

N

D

bidang penyusunan kurikulum muatan lokal, pelaksanaan

IN AS

D

JU

- penyiapan bahan koordinasi penyusunan evaluasi dan lopran

kurikulum, pembelajaran, pembinaan mutu tenaga pendidik dan kependidikan pada sekolah taman kanak kanak dan sekolah dasar;

d. melakukan penyiapan bahan penysusnan program dan kegiatan penyusunan kurikulum muatan lokal, pelaksanaan kurikulum,

20


pada sekolah taman kanak-kanak dan sekolah dasar;

IA N

e. melakukan penyiapan bahan pembinaan teknis operasional

pelaksanaan kurikulum, proses pembelajaran, tenaga pendidik

C

dan kependidikan pada sekolah taman kanak-kanan/sekolah

TE N

dasar sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundangundangan yang berlaku;

f. melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan evaluasi

PA

dan laporan dinas dibidang pelaksanaan kurikulum, proses

BU

pembelajaran, pembinaan mutu pendidik/tenaga kependidikan pada sekolah taman kanak-kanak dan sekolah dasar sesuai

yang berlaku;

KA


AN

g. melakukan evaluasi dan laporan kegiatan Seksi Kurikulum dan sekolah

ID IK

Peningkatan Mutu Pendidik/Tenaga Kependidikan

taman kanak-kanak dan sekolah dasar sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

PE

N

D

h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina

IN AS

D

JU

peningkatan pembelajaran mutu pendidik/tenaga kependidikan

Sekolah Menengah Pertama sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c.2. Seksi Kesiswaan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar : a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Kesiswaan Sekolah Taman Kanak Kanak dan Sekolah Dasar sesuai dengan

21


Sekolah Dasar;

umum pemerintah daerah dibidang pembinaan kesiswaan dan sekolah taman kanak

C

pembinaan kelembagaan pendidikan

TE N

kanak dan sekolah dasar;

c. melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis operasional di bidang pembinaan kesiswaan, kelembagaan pendidikan sekolah

PA

taman kanak kanak dan sekolah dasar;

BU

d. melakukan penyiapan bahan penysusnan program dan kegiatan pembinaan ekstrakulikuler dan kokulikurer,

kelembagaan

KA

sekolah taman kanak kanak dan sekolah dasar;

AN

e. melakukan penyiapan bahan pembinaan teknis operasional dan pelaksanaan

pembinaan

ekstrakulikurer,

kokulikurer,

ID IK

kelembagaan sekolah taman kanak kanak dan sekolah dasar sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-

D


PE

N


IN AS

D

IA N

b. melakukan penyiapan bahan kooordinasi perumusan kebijakan

JU

program dan kegiatan Bidang Bina Taman Kanak Kanak dan

dan laporan dinas dibidang pembinaan kesiswaan, kelembagaan sekolah taman kanak kanak dan sekolah dasar sesuai dengan ketentuan dan/ atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

22


Taman Kanak Kanak dan Sekolah Dasar sesuai dengan ketentuan

h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina sesuai dengan

C

Taman Kanak Kanak dan Sekolah Dasar

TE N


PA

c.3. Seksi Sarana dan Prasarana Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar : a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Sarana dan

BU

Prasarana Sekolah Taman Kanak Kanak dan Sekolah Dasar sesuai dengan program dan kegiatan Bidang Bina Taman Kanak Kanak

KA

dan Sekolah Dasar;

AN

b. melakukan penyiapan bahan kooordinasi perumusan kebijakan umum pemerintah daerah dibidang pembinaan dan pengelolaan

ID IK

sarana dan prasarana pendidikan pada sekolah taman kanak kanak dan sekolah dasar;

D


PE

N

bidang pembinaan dan pengelolaan sarana dan prasarana

IN AS

D

IA N

dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

JU

g. melakukan evaluasi dan laporan kegiatan Seksi Kesiswaan

sekolah taman kanak kanak dan sekolah dasar; d. melakukan penyiapan bahan penysusnan program dan kegiatan pembinaan dan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan sekolah taman kanak kanak dan sekolah dasar;

23


pelaksanaan pembinaan dan pengelolaan sarana dan prasarana

sesuai dengan ketentuan dan/ atau peraturan perundang-

C


TE N

f. melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan evaluasi dan laporan dinas dibidang pelaksanaan pembinaan dan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan sekolah taman

PA

kanak kanak dan sekolah dasar sesuai dengan ketentuan

BU

dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; g. melakukan evaluasi dan laporan kegiatan Seksi Sarana dan

KA

Prasarana Taman Kanak Kanak dan Sekolah Dasar sesuai dengan

berlaku;

AN


ID IK

h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Taman Kanak Kanak dan

Sekolah Dasar sesuai dengan


N

D

berlaku.

PE

d. Bidang Bina Sekolah Menengah Pertama, dipimpin oleh seorang Kepala

IN AS

D

IA N

pendidikan sekolah taman kanak kanak dan sekolah dasar

Bidang : Bidang

Bina

Sekolah

JU


Menengah

Pertama,

memunyai

tugas

menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi dinas di bidang pendidikan pada sekolah menengah pertama sesuai dengan ketentuan

24


menyelenggarakan tugas-tugas sebagai berikut :

Pertama;

C


TE N

pemerintah daerah di bidang penyelenggaraan pendidikan pada sekolah menengah pertama;

PA

- penyiapan dan penyajian data data dan informasi mengenai potensi dan permasalahan di bidang pendidikan pada sekolah menengah

BU

pertama;

KA

- penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan teknis dinas di bidang pembinaan kurikulum, pembelajaran, peningkatan mutu

AN

tenaga pendidik dan kependidikan, prasarana dan sarana pendidikan pada sekolah menengah pertama sesuai dengan ketentuan dan/atau

ID IK

peraturan perundang-undangan yang berlaku; - penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan pelaksanaan

D

program, kegiatan dinas di bidang pendidikan pada sekolah

N

menengah pertama;

- pelaksanaan

PE

IN AS

D

IA N

- penyusunan program dan kegiatan Bidang Bina Sekolah Menengah

JU

dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan

pembinaan

teknis

operasional

penyelenggaraan

pendidikan pada sekolah menengah pertama berdasarkan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

25


konsultasi

dengan

unit

organisasi

dilingkungan Dinas dan atau lembaga lain yang terkait dengan tugas

- pelaksanaan

pelayanan

umum

di

bidang

IA N

bidang Bina Sekolah Menengah Pertama; penyelenggaraan

TE N

dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

C

pendidikan pada sekolah menengah pertama berdasarkan ketentuan

- penyiapan bahan koordinasi penyusunan evaluasi dan lopran pelaksanaan program dan kegiatan dinas berdasarkan ketentuan

PA

dan/ atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BU

- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas berdasarkan

KA

ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepala Bidang membawahkan 3 (tiga) Kasi, sebagai berikut : Kurikulum

dan

Peningkatan

Mutu

Pendidik/Tenaga

AN

d.1. Seksi

Kependidikan Sekolah Menengah Pertama :

ID IK

a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Kurikulum dan Peningkatan Mutu Pendidik/tenaga kependidikan pada Sekolah

PE

N

D

Menengah Pertama sesuai dengan program dan kegiatan Bidang

IN AS

D

koordinasi,

Bina Sekolah Menengah Pertama;

b. melakukan penyiapan bahan kooordinasi perumusan kebijakan umum

pemerintah

daerah

JU

- pelaksanaan

dibidang

pembinaan

penyelenggaraan sekolah menengah pertama; c. melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis operasional di bidang penyusunan kurikulum muatan lokal, pelaksanaan 26


kependidikan pada sekolah menengah pertama;

IA N

d. melakukan penyiapan bahan penysusnan program dan kegiatan penyusunan kurikulum muatan lokal, pelaksanaan kurikulum,

C

peningkatan pembelajaran mutu pendidik/tenaga kependidikan

TE N

pada sekolah menengah pertama;

e. melakukan penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pelaksanaan kurikulum, proses pembelajaran, tenaga pendidik

PA

dan kependidikan pada sekolah menengah

pertama sesuai

BU

dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KA

f. melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan evaluasi dan laporan dinas dibidang pelaksanaan kurikulum, proses

AN

pembelajaran, pembinaan mutu pendidik/tenaga kependidikan

ID IK

pada sekolah menengah pertama sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

g. melakukan evaluasi dan laporan kegiatan Seksi Kurikulum dan

PE

N

D

Peningkatan Mutu Pendidik/Tenaga Kependidikan sekolah

IN AS

D

JU

kurikulum, pembelajaran, pembinaan mutu tenaga pendidik dan

Menengah

Pertama

sesuai

dengan

ketentuan

dan/atau

peraturan perundang-undangan yang berlaku; h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Sekolah Menengah Pertama sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

27


a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Kesiswaan kegiatan Bidang Bina Sekolah Menengah Pertama;

C

b. melakukan penyiapan bahan kooordinasi perumusan kebijakan pembinaan kelembagaan pendidikan

sekolah menengah

PA

pertama;

TE N

umum pemerintah daerah dibidang pembinaan kesiswaan dan


KA

menengah pertama;

BU

bidang pembinaan kesiswaan, kelembagaan pendidikan sekolah

d. melakukan penyiapan bahan penysusnan program dan kegiatan kelembagaan

AN

pembinaan ekstrakulikurer dan kokulikurer, sekolah menengah pertama;

ID IK

e. melakukan penyiapan bahan pembinaan teknis operasional dan pelaksanaan pembinaan kurikuler, kukulikurer, kelembagaan

D

sekolah menengah pertama sesuai dengan ketentuan dan/atau

PE

N


IN AS

D

IA N

Sekolah Menengah Pertama sesuai dengan program dan

f. melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan evaluasi dan laporan dinas dibidang pembinaan kesiswaan, kelembagaan pendidikan

sekolah

menengah

pertama

JU

d.2. Seksi Kesiswaan Sekolah Menengah Pertama :

sesuai

dengan

ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

28


Sekolah Menengah Pertama sesuai dengan ketentuan dan/atau

IA N

peraturan perundang-undangan yang berlaku; h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina

TE N

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C


d.3. Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama :

PA

a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama sesuai dengan program

BU

dan kegiatan Bidang Bina Sekolah Menengah Pertama;

KA

b. melakukan penyiapan bahan kooordinasi perumusan kebijakan umum pemerintah daerah dibidang pembinaan dan pengelolaan sekolah menengah

AN

sarana dan prasarana pendidikan pada pertama;

ID IK

c. melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis operasional di bidang pembinaan dan pengelolaan sarana dan prasarana

PE

N

D

sekolah menengah pertama;

IN AS

D

JU

g. melakukan evaluasi dan laporan kegiatan Seksi Kesiswaan

d. melakukan penyiapan bahan penysusnan program dan kegiatan pembinaan dan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan sekolah menengah pertama; e. melakukan penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pelaksanaan pembinaan dan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan

sekolah

menengah

pertama

sesuai

dengan 29


berlaku;

dan laporan dinas dibidang pelaksanaan pembinaan dan

pertama

dan sesuai

prasarana dengan

pendidikan

sekolah

ketentuan

dan/atau

TE N

menengah

sarana

C

pengelolaan


g. melakukan evaluasi dan laporan kegiatan Seksi Sarana dan

PA

Prasarana Sekolah Menengah Pertama sesuai dengan ketentuan

BU

dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina

KA


AN

peraturan perundang-undangan yang berlaku. e. Bidang Bina Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan dipimpin oleh

ID IK

seorang Kepala Bidang :

Kepala Bidang Bina Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan, memunyai

D

tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi dinas di bidang

N

pendidikan pada sekolah menengah atas dan kejuruan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku,

PE

IN AS

D

IA N


JU


dengan menyelenggarakan tugas-tugas sebagai berikut : - penyusunan program dan kegiatan Bidang Bina Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan;

30


pemerintah

di

bidang

pembinaan

penyelenggaraan

IA N

pendidikan pada sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan;

C

- penyiapan dan penyajian data data dan informasi mengenai potensi

TE N

dan permasalahan di bidang pendidikan pada sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan;

- penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan teknis dinas di

PA

bidang pembinaan kurikulum, pembelajaran, peningkatan mutu

BU

tenaga pendidik dan kependidikan, prasarana dan sarana pendidikan pada sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan sesuai

KA

dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

AN

- penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan pelaksanaan

ID IK

program, kegiatan dinas di bidang pendidikan pada sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan; - pelaksanaan

pembinaan

teknis

operasional

penyelenggaraan

N

D

pendidikan pada sekolah menengah atas dan sekolah menengah

PE

kejuruan berdasarkan ketentuan dan/atau peraturan perundang-

IN AS

D

daerah


- pelaksanaan

JU


koordinasi,

konsultasi

dengan

unit

organisasi

dilingkungan dinas dan/atau lembaga lain yang terkait dengan tugas bidang pendidikan sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan; 31


pendidikan

umum

di

bidang

penyelenggaraan

pada sekolah menengah atas sekolah menengah

IA N

kejuruan berdasarkan ketentuan dan/atau peraturan perundangundangan yang berlaku;

C

- penyiapan bahan koordinasi penyusunan evaluasi dan lopran

TE N

pelaksanaan program dan kegiatan dinas berdasarkan ketentuan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;


PA


Kerikulum

dan

Peningkatan

Mutu

Pendidik/Tenaga

KA

e.1. Seksi

BU


Kependidikan Sekolah Menengah Atas Dan Kejuruan :

AN

a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Kurikulum dan Peningkatan Mutu Pendidik/tenaga kependidikan pada Sekolah

ID IK

Menengah Atas dan sekolah penengah kejuruan sesuai dengan program dan kegiatan Bidang Bina Sekolah Menengah Atas dan

PE

N

D

Kejuruan;

IN AS

D

pelayanan

JU

- pelaksanaan

b. melakukan penyiapan bahan kooordinasi perumusan kebijakan umum pemerintah daerah dibidang kurikulum dan peningkatan mutu pendidik/tenaga kependidikan sekolah menengah atas dan menengah kejuruan; c. melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis operasional di bidang penyusunan kurikulum muatan lokal, pelaksanaan 32


kependidikan sekolah menengah atas dan sekolah menengah

IA N

kejuruan; d. melakukan penyiapan bahan penysusnan program dan kegiatan

C

penyusunan kurikulum muatan lokal, pelaksanaan kurikulum,

TE N

peningkatan pembelajaran mutu pendidik/tenaga kependidikan pada sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan; e. melakukan penyiapan bahan pembinaan teknis operasional

PA

pelaksanaan kurikulum, proses pembelajaran, tenaga pendidik

BU

dan kependidikan pada sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan sesuai

dengan ketentuan dan/atau

KA

peraturan perundang-undangan yang berlaku; f. melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan evaluasi

AN

dan laporan dinas dibidang pelaksanaan

kurikulum, proses

ID IK

pembelajaran, pembinaan mutu pendidik/tenaga kependidikan pada sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-

PE

N

D


IN AS

D

JU

kurikulum, pembelajaran, pembinaan mutu tenaga pendidik dan

g. melakukan evaluasi dan laporan kegiatan Seksi Kurikulum dan Peningkatan Mutu Pendidik/Tenaga Kependidikan sekolah Menengah

Pertama

sesuai

dengan

ketentuan

dan/atau


33


Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan sesuai dengan ketentuan

e.2. Seksi Kesiswaan Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan :

C

a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Kesiswaan

TE N

Sekolah Menengah Pertama sesuai dengan program dan kegiatan Bidang Bina Sekolah Atas dan Kejuruan;

PA

b. melakukan penyiapan bahan kooordinasi perumusan kebijakan umum pemerintah daerah dibidang pembinaan kesiswaan dan

BU

pembinaan kelembagaan pendidikan sekolah menengah atas

KA

dan sekolah menengah kejuruan;


AN

bidang pembinaan kesiswaan, kelembagaan pendidikan sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan;

ID IK

d. melakukan penyiapan bahan penysusnan program dan kegiatan ekstrakulikuler dan kokulikurer, kelembagaan

pendidikan

sekolah menengah atas dan sekolah menengah

D

pembinaan

PE

N

kejuruan;

IN AS

D

IA N

dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. melakukan penyiapan bahan pembinaan teknis operasional dan pelaksanaan

pembinaan

ekstrakulikurer,

kokulikurer,

kelembagaan sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan

sesuai

dengan

ketentuan

dan/atau

JU


peraturan


34


dan laporan dinas dibidang pembinaan kesiswaan, kelembagaan


C

yang berlaku;

TE N

g. melakukan evaluasi dan laporan kegiatan Seksi Kesiswaan Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

PA


BU

Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan sesuai dengan ketentuan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KA

e.3. Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan :

AN

a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan sesuai dengan

ID IK

program dan kegiatan Bidang Bina Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan;

D


PE

N

umum pemerintah daerah dibidang pembinaan dan pengelolaan

IN AS

D

IA N

sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan sesuai

JU


sarana dan prasarana pendidikan pada sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan; c. melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis operasional di bidang pembinaan dan pengelolaan sarana dan prasarana sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan;

35


pelaksanaan pembinaan dan pengelolaan sarana dan prasarana

kejuruan;

C


TE N

pelaksanaan pembinaan dan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan sekolah menengah atas dan menengah kejuruan sesuai dengan ketentuan dan/ atau peraturan perundang-

PA


BU

f. melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan evaluasi dan laporan dinas dibidang pelaksanaan pembinaan dan sarana

dan

KA

pengelolaan

prasarana

pendidikan

sekolah

menengah atas dan sekolah menengah kejuruan sesuai dengan

ID IK

berlaku;

AN


g. melakukan evaluasi dan laporan kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan sesuai dengan

PE

N

D


IN AS

D

IA N

pendidikan sekolah menengah atas dan sekolah menengah

JU

d. melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan kegiatan

berlaku;

h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

36


Luar

Sekolah

Pemuda

dan

Olah

Raga,

membawahkan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang :

IA N

Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga, memunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi dinas di

C

bidang pendidikan luar sekolah pemuda dan olah raga sesuai dengan

TE N

ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan menyelenggarakan tugas-tugas sebagai berikut :

PA

- penyusunan program dan kegiatan Bidang Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olah Raga;

pemerintah

daerah

di

BU

- pengkoordinasian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan umum bidang

pembinaan

penyelenggaraan

KA

pendidikan non formal, informal, pemuda dan olah raga;

AN

- penyiapan dan penyajian data data dan informasi mengenai potensi dan permasalahan di bidang pendidikan non formal, informal,

ID IK

pemuda dan oleh raga;

- penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan teknis dinas di

D

bidang pembinaan penyelenggaraan pendidikan non formal dan

N

informal;

- penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana, program, kegiatan

PE

IN AS

D

Pendidikan

JU

f. Bidang

dinas di bidang penyelenggaraan pendidikan non formal dan informal;

- penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana, program, kegiatan dinas di bidang pembinaan pemuda dan olah raga; 37


teknis

operasional

penyelenggaraan

pendidikan non formal dan informal sesuai ketentuan dan/atau

IA N


olah raga; koordinasi,

konsultasi

dengan

unit

TE N

- pelaksanaan

C

- pelaksanaan pembinaan teknis operasional pembinaan pemuda dan

organisasi

dilingkungan Dinas dan atau lembaga lain yang terkait dengan tugas

- pelaksanaan

pelayanan

umum

PA

Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga; di

bidang

penyelenggaraan

BU

pendidikan non formal, informal, dan pembinaan pemuda dan olah raga sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-

KA


AN

- penyiapan bahan koordinasi penyusunan evaluasi dan lopran pelaksanaan program dan kegiatan dinas di bidang pendidikan non

ID IK

formal, informal, pemuda dan olah raga sesuai dengan ketentuan dan/ atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

D


N



PE

IN AS

D

pembinaan

JU

- pelaksanaan

f.1. Seksi Pendidikan Masyarakat, Kelembagaan dan Kursus : a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pendidikan Masyarakat, Kelembagaan dan Kursus sesuai dengan program

38


Raga;

penyelenggaraan

daerah

pendidikan

dibidang

informal

pembinaan

dan

pembinaan

TE N

kelembagaan kursus pada jalur pendidikan infromal;

c. melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis operasional di bidang pembinaan penyelenggaraan pendidikan informal, dan

PA

pembinaan kelembagaan kursus pada jalur pendidikan informal


BU

sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-

pembinaan

KA

d. melakukan penyiapan bahan penysusnan program dan kegiatan penyelenggaraan

pendidikan

informal,

dan

AN

pembinaan kelembagaan kursus pada jalur pendidikan informal

ID IK

sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundangundangan yang berlaku;


PE

N

D

pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pendidikan informal,

IN AS

D

pemerintah

C

umum

IA N


dan pembinaan kelembagaan kursus pada jalur pendidikan informal

sesuai

dengan

ketentuan

dan/atau

peraturan

perundang-undangan yang berlaku; f. melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan evaluasi dan

laporan

penyelenggaraan

dinas

dibidang

pendidikan

pelaksanaan

informal,

dan

JU

dan kegiatan Bidang Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olah

pembinaan pembinaan 39




C

g. melakukan evaluasi dan laporan kegiatan Seksi Pendidikan

TE N

Masyarakat, Kelembagaan dan Kursus sesuai dengan ketentuan dan/ atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

PA

Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olah Raga sesuai dengan

BU

ketentuan dan/ atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KA

f.2. Seksi Pembinaan Pemuda dan Olah Raga :

AN

a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pembinaan Pemuda dan Olah Raga sesuai dengan program dan kegiatan

ID IK

Bidang Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olah Raga;


PE

N

D

umum pemerintah daerah dibidang pembinaan pemuda dan

IN AS

D

IA N

yang berlaku sesuai dengan ketentuan dan atau peraturan

JU

kelembagaan kursus pada jalur pendidikan informal sesuai

olah raga;

c. melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis operasional di bidang pembinaan pemuda dan olah raga sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

40


pembinaan pemuda dan olah raga sesuai dengan ketentuan

IA N

dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. melakukan penyiapan bahan pembinaan teknis operasional

C

pelaksanaan pembinaan pemuda dan olah raga sesuai dengan

TE N

ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;


PA

dan laporan dinas dibidang pelaksanaan pembinaan pemuda

BU

dan olah raga sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan ketentuan

KA

dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; g. melakukan evaluasi dan laporan kegiatan Seksi Pembinaan

AN

Pemuda dan Olah Raga sesuai dengan ketentuan dan/atau

ID IK

peraturan perundang-undangan yang berlaku; h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olah Raga sesuai dengan

PE

N

D


IN AS

D

JU

d. melakukan penyiapan bahan penysusnan program dan kegiatan

berlaku.

f.3. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dan Kesetaraan : a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pendidikan Anak

Usia Dini dan Kesetaraan sesuai dengan program dan kegiatan Bidang Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olah Raga;

41


umum

daerah

dibidang

pembinaan

c. melakukan penyiapan bahan

IA N

penyelenggaraan pendidikan non formal; kebijakan teknis operasional di

C

bidang pembinaan penyelenggaraan pendidikan non formal,

TE N

pendidikan anak usia dini dan kesetaraan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

PA

d. melakukan penyiapan bahan penysusnan program dan kegiatan

BU

pembinaan penyelenggaraan pendidikan non formal, pendidikan anak usia dini dan kesetaraan sesuai dengan ketentuan dan/atau

KA

peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. melakukan penyiapan bahan pembinaan teknis operasional

AN

pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pendidikan non

ID IK

formal, pendidikan anak usia dini dan kesetaraan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

PE

N

D


IN AS

D

pemerintah

dan

laporan

dinas

JU


dibidang

pelaksanaan

pembinaan

penyelenggaraan pendidikan non formal, pendidikan anak usia dini dan kesetaraan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan ketentuan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; 42


Usia Dini dan Kesetaraan sesuai dengan ketentuan dan/atau

IA N

peraturan perundang-undangan yang berlaku; h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

C

Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olah Raga sesuai dengan

TE N

ketentuan dan/ atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PA

g. UPTD :

(1) Untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau

KA

Pelaksana Teknis Dinas.

BU

kegiatan teknis penunjang pada Dinas dapat dibentuk Unit

(2) Pembentukan, organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis

AN

Dinas yang dimaksud pada ayat (1) akan diatur dan ditetapkan oleh Bupati;

ID IK

h. Kelompok Jabatan Fungsional : Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan

N

D

sesuai dengan jenis jabatan fungsional yang telah ditetapkan

PE

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai

IN AS

D

JU

g. melakukan evaluasi dan laporan kegiatan Seksi Pendidikan Anak

berikut : (1) Kelompok

jabatan fungsional

terdiri

dari

sejumlah

jabatan

fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

43

(2) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada

ditunjuk oleh Kepala Dinas.

C

(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

TE N

Pasal ini, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan tenaga fungsional akan diatur kemudian

PA

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BU

2.2 Sumber Daya

Sumberdaya Manusia Manusia pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Per

KA

31 Desember 2010 teradapat pada lampiran Renstra ini. 2.3 Sarana Prasarana

AN

Sarana prasarana pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Per 31 Desember

ID IK

2010 terdapat pada lampiran Renstra ini. 2.4 Kinerja Pelayanan

Tidak mudah untuk bisa merumuskan sebuah perencanaan yang mampu

N

D

mengantisipasi secara tepat kemungkinan terjadinya perubahan lingkungan

PE

internal dan eksternal yang bakal terjadi, lebih-lebih jika dikaitkan dengan

IN AS

D

IA N

ayat (1) Pasal ini, dikoordinasikan oleh tenaga fungsional senior yang

JU


karakter masyarakat saat ini yang sarat dengan perubahan, bahkan penuh dengan ketidakpastian. Namun dengan mengabaikan sama sekali faktor-faktor itu, faktor lingkungan, sebuah perencanaan dipastikan akan jauh dari sempurna, bahkan mungkin akan gagal untuk bisa diimplementasikan apabila tidak sama sekali mencoba 44


akan diarahkan.

IA N

Meski pun telah banyak langkah dan upaya yang dilakukan dalam lima tahun terakhir ini, bahkan meski pun telah banyak hasil yang bisa dicapai,

C

namun tidak sedikit masalah dan tantangan yang dihadapi. Salah satu

TE N

indikatornya, pencapaian angka partisipasi sekolah (APK) hampir pada semua jenjang pendidikan di Kabupaten Cianjur dirasakan masih perlu untuk terus ditingkatkan.

PA

1. Pencapaian 2006 - 2011

BU

Sebagai bahan evaluasi, APK untuk jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD), dalam periode lima tahun terakhir ini hanya mampu

KA

ditingkatkan dari 3,98 persen pada tahun 2006 menjadi 16,97 pada tahun 2011. Artinya, dari rata-rata 100 anak usia dini, anak usia 2-5 tahun, hanya

AN

sekitar 17 anak yang sudah bisa mengakses lembaga pendidikan setingkat

ID IK

PAUD. Sebagaimana tergambar pada tabel 1 berikut :

PE

N

D

APK PAUD 2006-2011

IN AS

D

JU

untuk merumuskannya. Ke sanalah uraian dan pembahasan bab berikut ini

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur

45


gambaran pencapaiannya tidak mengkhawatirkan karena telah berada

jenjang ini berhasil ditingkatkan dari 100,23 persen pada posisi tahun 2006

C

menjadi 110,66 pada tahun 2011.

Artinya, kendati pun karena berbagai alas an dimungkinkan masih

TE N

ada penduduk usia 7-15 tahun yang belum sekolah, namun untuk jenjang pendidikan dasar 6 tahun ini secara umum sudah tidak banyak mengalami

PA

masalah dan hambatan yang berarti. Jelasnya, trend APK SD/MI Kabupaten Cianjur dalam kurun waktu lima tahun belakangan ini bisa ditelaah dalam

BU

table 2 di bawah ini:

D

ID IK

AN

KA

APK SD/MI 2011-2011

PE

N

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur

IN AS

D

IA N

pada posisi di atas seratus persen. Dilihat menurut tendnya, APK pada

JU

Khusus untuk APK pada jenjang pendidikan dasar 6 tahun,

Kendati pun dalam lima tahun terakhir ini menunjukan trend

peningkatan sebagaimana bisa dilihat dalam table, namun angka partisipasi untuk jenjang pendidikan di atasnya, jenjang pendidikan SMTP, ternyata masih berada di bawah angka 100 persen, yakni baru mencapai angka 94,72 persen. Artinya, dari rata-rata 100 orang penduduk yang berusia 13-15 tahun, masih ada sekitar 3 sampai 4 anak yang sampai saat 46


ini belum bisa mengakses pendidikan jenjang SLTP, bisa dilihat pada tabel

IA N

JU

3 di bawah ini

BU

PA

TE N

C

APK SMP/MTs 2006-2011

KA


Demikan halnya untuk APK jenjang pendidikan tingkat SLTA,

AN

meskipun dalam lima tahun terakhir ada peningkatan dari 28,03 persen menjadi 48,59 persen, namun posisinya masih berada di bawah 50 persen.

ID IK

Artinya, dari rata-rata 100 penduduk usia 13-15 tahun, baru sekitar 48 anak yang masih aktif duduk pada bangku SLTA. Fakta ini juga sekali

D

menjadi indikator bahwa masih besar tantangan yang harus dihadapi

N

Kabupaten Cianjur untuk melaksanakan program Wajib Belajar (Wajar) 12

D

IN AS

PE

tahun, sebagaimana pada tabel 4 di bawah ini :

47


IA N C TE N PA


BU

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa meskipun dalam lima

KA

tahun terakhir ini, 2006 – 2011, telah terjadi peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) yang cukup berarti untuk semua jenjang pendidikan, namun

AN

tidak kecil masalah dan tantangan yang harus dihadapi Kabupaten Cianjur dalam meningkatkan pembangunan di sektor pendidikan ini.

ID IK

Bagaimana meningkatkan angka partsisipasi sekolah untuk jenjang pendidikan PAUD, SMP / Sederajat dan lebih-lebih angka partisipasi untuk jenjang SLTA, adalah tantangan sekaligus agenda berat yang harus jadi

N

D

fokus perhatian pembangunan pendidikan dalam lima tahun ke depan.

PE

2. Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

IN AS

D

JU

APK SMA/SMK/MA 2006-2011

Sebagai dampak dari masih belum optimalnya peningkatan APK

tersebut di atas, trend peningkatan angka rata-rata lama sekolah (rate of years schooling) di Kabupaten Cianjur dalam lima tahun terakhir ini juga belum menunjukan peningkatan yang menggembirakan, hanya meningkat

48


dari 6,6 tahun pada tahun 2006 menjadi 7,38 tahun pada tahun 2011,

IA N

BU

PA

TE N

C

YEAR SCHOOLING 2006-2011

Sumber : Dari berbagai sumber (BPS dan Bappeda). Angka RLS pada tahun 2011 adalah

AN

3. Angka Melek Huruf

KA

perkiraan

Sangat berbeda dengan pencapaian angka partisipasi yang relatif

ID IK

masih rendah, trend pencapaian angka melek huruf (literacy rate) atau yang sering disingkat AMH, di Kabupaten Cianjur ternyata menunjukan hasil

D

yang sudah cukup menggembirakan. Sebagaimana bisa dilihat dalam

N

diagram di bawah, AMH yang selama ini, sebelum ada perubahan

PE

parameter dari UNDP, merupakan merupakan salah satu komponen lain

IN AS

D

JU

sebagaiman tabel 5 di bawah ini :

penentu IPM, meningkat dari 96,79 persen pada tahun 2006 menjadi 98,99 persen pada tahun 2011. Artinya, dari rata-rata 100 penduduk dewasa yang berada di Kabupaten Cianjur, hanya ada 1 sampai 2 orang yang saat ini masih

49


berstatus buta huruf alias tidak bisa baca tulis, dapat di lihat pada tabel 6 di

IA N

JU

bawah ini :

BU

PA

TE N

C

LITERACY RATE 2006-2011

KA


4. Dampak Terhadap Peningkatan IPM

belum mampu memberikan sumbangan yang cukup

AN

Meskipun

berarti, terutamanya karena masih rendahnya peningkatan angka rata-rata

ID IK

lama sekolah (RLS), namun sebagaimana bisa dilihat dalam diagram, Indeks Pendidikan (IP) di Kabupaten Cianjur berhasil ditingkatkan dari 79,19 pada

D

posisi tahun 2006 menjadi 81,31 pada tahun 2011.

N

Dampak lebih jauhnya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

PE

Kabupaten Cianjur juga meningkat dari 67,44 pada posisi tahun 2006 menjadi 71,20 pata akhir tahun 2011 sebagaimana bisa ditelaah dalam

D

IN AS

tabel 7 di bawah ini.

50


INDEKS DAYA BELI

IPM

2005

78.82

65.61

53.86

66.79

2006

79.19

66.60

54.81

67.44

2007

80.26

66.51

55.38

68.28

2008

80.26

69.42

56.25

68.68

2009

80.48

69.52

57.60

69.73

2010

80.90

70.50

58.54

70.47

2011

81.31

71.48

59.47

71.20

IA N

INDEKS KESEHATAN

PA

TE N

C

INDEKS PENDIDIKAN

BU

SUMBER : BPS KABUPATEN CIANJUR UNTUK TH 2010 DAN 2011 MERUPAKAN DATA PERKIRAAN BERDASARKAN TREN PENCAPAIAN TAHUN SEBELUMNYA

KA

2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Meskipun pembangunan pendidikan di Kabupaten Cianjur selama ini

AN

belum menunjukan hasil yang cukup memuaskan sebagaimana telah ditunjukan dan dibahas dalam uraian sebelumnya,

namun tidak sedikit

ID IK

potensi yang dimiliki Dinas Pendidikan sebagai sebuah organisasi perangkat daerah (OPD) paling besar dalam menjalankan misinya ke depan.

D

Dari aspek tenaga, Dinas Pendidikan merupakan lembaga dengan

N

jumla personil paling banyak yang juga tersebar keseluruh pelosok, bahkan sampai dengan lokasi terpencil. Besarnya jumlah dengan penyebarannya

PE

IN AS

D

TAHUN

JU

TREN PENCAPAIAN IPM KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2005 -2011

yang luas dan relatif merata ada pada setiap desa, bahkan RT, adalah potensi sekaligus kekuatan yang bisa didayagunakan dalam meningkatkan pembangunan pendidikan ke depan. Potensi itu tidak saja bisa dijadikan kekuatan dalam rangka meningkatkan akses dan pemerataan layanan pendidikan, tetapi sekaligus 51


menggerakan dan meningkatkan partisipasinya dalam membangun

IA N

pendidikan. Masih dari aspek ketenagaan, Dinas Pendidikan juga merupakan

C

lembaga yang memiliki jumlah tenaga dengan kualifikasi yang jauh lebih

baik dibanding lembaga yang lainnya. Potensi ini merupakan kekuatan

pemikiran

strategis

dalam

rangka

mengembangkan

PA

pendidikan ke depan.

TE N

tersendiri yang bisa diandalkan dalam melahirkan banyak inovasi dan pembangunan

Dari aspek pendanaan, Dinas Pendidikan merupakan lembaga yang

BU

memiliki anggaran relatif lebih besar dibanding

Dinas-dinas lainnya.

KA

Potensi ini juga merupakan kekuatan lain yang apabila penggunaannya bisa lebih diefektifkan akan besar sumbangannya dalam meningkatkan kinerja

AN

dan hasilnya.

Namun di luar potensi dan kekuatan yang dimilikinya, tidak sedikit

ID IK

kelemahan dan kekuarangan yang dimiliki Dinas Pendidikan. Dan karena kelemahan dan kekuarangannya itulah, besarnya personil yang tersedia, termasuk besarnya dana yang

dimilikinya belum bisa mendukung

N

D

peningkatan kinerja dan hasil yang diharapkan.

PE

Rendahnya motivasi dan etos kerja dari sebagian pegawainya, adalah

IN AS

D

JU

juga dalam rangka memperluas dan memperkuat jaringan kemitraan untuk

beberapa saja dari kelemahan yang selama ini sangat mempengaruhi peningkatan kinerja Dinas Pendidikan yang memiliki tugas dengan misi dan beban yang cukup berat itu. Salah satu penyebabnya, sebagian diantara personilnya belum memiliki visi dan misi yang jelas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, apalagi sampai memiliki “shared vision” 52


semangat dalam membangun kebersamaannya.

IA N

Masalah di atas menjadi semakin sulit untuk dikendalikan manakala tidak ada mekanisme pengendalian internal berupa “staff atau managerial

C

meeting” yang mampu mengevaluasi sekaligus mengawasi pelaksanaan tugas, termasuk disiplin kerja, dari setiap bidang atau bagian tempat

TE N

mereka menjalankan tugasnya. Itulah pula salah satu kelemahan lain yang selama ini sangat mempengaruhi upaya peningkatan kinerja Dinas

PA

Pendidikan.

Masalah ketersediaan data basis, baik itu yang menyangkut

BU

kelengkapan maupun akurasinya, merupakan persoalan krusial lain yang

Pendidikan.

KA

selama ini sangat dirasakan menghambat pelaksanaan tugas Dinas Kelemahan ini

tidak saja menjadi

hambatan dalam

AN

mengevaluasi program-program yang dilaksanakan, tetapi juga sangat dirasakan menjadi hambatan dalam merumuskan langkah perencanaan.

ID IK

A. Analisis Kondisi Eksternal

Di luar kondisi internal seperti telah dibahas dalam uraian di atas, tidak sedikit peluang yang bisa dimanfaatkan untuk mengoptimalkan upaya

N

D

peningkatan kinerja pembangunan pendidikan dalam lima tahun ke depan,

PE

disamping juga tidak sedikit tantangannya yang harus dihadapi.

IN AS

D

mampu membangkitkan etos dan semangat kerjanya, termasuk

JU

yang

1. Peluang 2012 - 2016 Tingginya

komitmen

pemerintah

daerah

dalam

mendukung

pembangunan pendidikan di Kabupaten Cianjur, termasuk komitmen dari seluruh elit politknya, merupakan peluang besar tersendiri yang akan sangat besar sumbangannya dalam upaya meningkatkan kinerja 53


melalui besarnya komitmen itu, banyak dari masalah dan tantangan

IA N

pembangunan pendidikan di Kabupaten Cianjur ini bisa dengan mudah untuk dipecahkan.

C

Bahkan, peluang itu kini menjadi tambah lebar dan besar ketika atensi, motivasi dan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya pendidikan itu

TE N

juga semakin besar dan tinggi. Peluang ini tentu tidak saja akan menjadi modal sekaligus kekuatan untuk mendukung semua upaya dan program

PA

yang akan dijalankan oleh Dinas Pendidikan, tetapi juga akan menjadi kekuatan yang bisa dimanfaatkan untuk meminimalisir kelemahan dan

BU

kekurangan yang ada dalam pembangunan pendidikan, bahkan

KA

dimanfaatkan untuk memecahkan banyak tantangan yang akan dihadapi dalam proses pembangunan pendidikan.

Diantara

AN

2. Tantangan dan Ancaman 2012 - 2016 tantangan

besar

yang

diproyeksikan

akan

dihadapi

ID IK

pembangunan pendidikan dalam lima tahun ke depan itu adalah meliputi :

1. Dari aspek hasil, pencapaian pembangunan pendidikan di Kabupaten

N

D

Cianjur ini masih relatif tertinggal dibanding hasil pendidikan yang

PE

dicapai daerah yang lainnya. Kondisi ini akan menjadi beban berat

IN AS

D

pembangunan pendidikan di Kabupaten Cianjur. Bahkan,

JU

dan hasil

tersendiri yang harus dihadapi dalam pembangunan pendidikan periode lima tahun ke depan.

2. Besarnya angka kemiskinan yang menurut sumber Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Cianjur (2011)

masih mencatat angka

310.900 jiwa, atau sebesar 14,32 persendari jumlah total penduduk 54


mempengaruhi kemampuan ekonomi masyarakat dalam mengakses

IA N

layanan pendidikan. 3. Besarnya atensi dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan

C

pendidikan yang merata dan berkualitas akan menjadi masalah ketika

tidak semua aspirasi mereka terpenuhi karena keterbatasan

TE N

kemampuan, terutama menyangkut pemenuhan dana atau anggaran yang dibutuhkan.

PA

4. Perkembangan dunia politik yang masih berada dalam era “transisi demokrasi” – unconsolidated democracy, diperkirakan masih akan

BU

besar pengaruhnya dalam menjalankan proses pembangunan

KA

pendidikan ke depan. Bahkan seperti terjadi sebelumnya, pendidikan masih akan menjadi sasaran politisasi yang tegas-tegas tidak

AN

menguntungkan, bahkan sangat merugikan dunia pendidikan. Demikian analisis kondisi internal (kekuatan dan kelemahan) serta kondisi

ID IK

eksternal (peluang dan tantangan atau ancaman) yang sengaja diangkat dalam bab ini dengan maksud untuk dijadikan bahan sekaligus pertimbangan dalam

D

merumuskan dan menentukan langkah dan program pembangunan pendidikan ke

N

depan. Dalam garis besarnya, hasil analisis lingkungan di atas bisa ditelaah dalam

PE

diagram berikut ini

IN AS

D

JU

Kabupaten Cianjur, adalah tantangan cukup berat karena akan

55

RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2011-2016 ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

4.

3.

WEAKNESSES-KELEMAHAN 1. 2.

THREATS - TANTANGAN 1. 2.

3.

ANGKA KEMISKINAN MASIH TINGGI, LEBIH DARI 14 PERSEN BESARNYA TUNTUTAN MASYARAKAT YANG TIDAK SEIMBANG DENGANKEMAMPUAN TENAGA DAN DANA UTK MEWUJUDKANNYA POTENSI POLITISASI PENDIDIKAN CENDERUNG MASIH TINGGI – MERUSAK PENDIDIKAN

D

IN AS

PE

N

D

ID IK

AN

KA

BU

PA

3. 4.

DISIPLIN, MOTIVASI DAN ETOS KERJA RENDAH SHARED VISION BELUM TERBANGUN PROFESIONALIME (?) BELUM ADA MEKANISME PENGENDALIAN INTERNAL YANG MANTAP DAN BERKELANJUTAN

IA N

3.

2.

KOMITMEN PEMDA TERHADAP PENDIDIKAN KUAT KESADARAN MASYARAKAT AKAN ARTI PENTINGNYA PENDIDIKAN BEGITU TINGGI SEKTOR PENDIDIKAN YANG POLITICALLY MARKETABLE

C

2.

1.

TE N

JUMLAH PERSONIL CUKUP BANYAK DAN MERATA KUALIFIKASI MAYORITAS PEGAWAI BERPENDIDIKAN MEMADAI STRUKTUR ORGANISASI MENDUKUNG DUKUNGAN DANA DAN SARANA REKATIF MEMADAI

JU

OPPORTUNITIES - PELUANG

STRENGTH - KEKUATAN 1.

56


BAB III

Pada saat ini dapat diidentifikasi permasalahan yang ada pada Dinas

C

Pendidikan saat ini antara lain :

TE N

1. Belum meratanya fasilitas pendidikan;

2. Masih rendahnya kondisi ekonomi masyarakat menyebabkan banyak masyarakat usia didik tidak melanjutkan pendidikannya karena mencari

PA

nafkah untuk membantu perekonomian keluarga sehingga capaian APK

BU

dan APM rendah;

sekolah masih tinggi;

KA

3. Rendahnya kemampuan ekonomi yang menyebabkan angka putus

4. Rendahnya partisipasi pada pendidikan yang lebih tinggi, disebabkan

AN

relatif mahalnya biaya pendidikan;

5. Kurang adanya kesadaran akan pentingnya pendidikan;

ID IK

6. Terbatasnya ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan;

D

7. Masih kurangnya tenaga pendidik yang profesional dan kompeten serta

N

distribusi yang tidak merata;

PE

8. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendidikan di seluruh wilayah Kabupaten Cianjur.

3. 2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih

IN AS

D

IA N

3. 1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

JU

ISU ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Sebagaimana tersirat pada latar belakang Bab I, arah dan kebijakan pembangunan pendidikan Kabupaten Cianjur difokuskan kepada upaya untuk mendukung sekaligus mempercepat tercapainya visi pemerintah 57


Berahlakul Karimah.

IA N

Terkandung makna penting dalam rumusan visi tersebut adalah tekad sekaligus greget kuat pemerintah Kabupaten Cianjur untuk bisa

C

mewujudkan harapannya dalam lima tahun ke depan, tahun 2011 - 2016, untuk bisa mewujudkan masyarakatnya yang jauh lebih sejahtera dibanding

TE N

yang telah dicapai lima tahun sebelumnya. Bukan saja sejahtera dalam pengertian sempit, sejahtera secara materi, tetapi juga sejahtera dengan

PA

cakupan dan makna yang lebih luas, termasuk di dalamnya sejahtera

disamping derajat kesehatannya.

BU

karena kecerdasan atau pendidikan masyarakatnya bisa terus ditingkatkan,

KA

Dari rumusan visi tersebut di atas secara implisit menyiratkan bahwa masyarakat sejahtera yang ingin dibangun oleh pemerintah Kabupaten

AN

Cianjur adalah masyarakat yang sikap dan perilakunya senantiasa didasarkan kepada nilai-nilai akhlakul-karimah, nilai-nilai akhlak mulia

ID IK

dengan tiga dimensi dan cakupannya; akhlak manusia terhadap Tuhannya, akhlak manusia terhadap sesamanya, sampai kepada akhlak manusia terhadap lingkungan alam di luar manusia.

N

D

Secara jelas, cakupan pengertian dan makna yang terkandung dalam

PE

visi tersebut di atas, tercermin dalam lima rumusan misinya yang sekaligus

IN AS

D

JU

Kabupaten Cianjur, yaitu : Mewujudkan Cianjur Lebih Sejahtera dan

merupakan penjabaran lebih jauh dari rumusan visi yang telah ditetapkan, yaitu : 1. Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan yang bermutu

58


2. Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan layanan kesehatan yang

IA N

3. Meningkatkan daya beli masyarakat 4. Memantapkan pelaksanaan reformasi birokrasi, dan

C

5. Aktualisasi nilai-nilai akhlakul-karimah dalam kehidupan bermasyarakat,

TE N

bernegara dan berbangsa.

Dari rumusan visi dan misi tersebut di atas dengan jelas telah memberi isyarat bahwa arah pembangunan pendidikan di Kabupaten Cianjur dalam

PA

lima tahun ke depan, 2011 – 2016, selain ditujukan dalam dua upaya pokok,

BU

yakni peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan yang bermutu, tetapi juga proses pengelolaannya mesti didukung dalam

KA

kerangka memantapkan pelaksanaan reformasi birokrasi yang ditandai dengan terselenggaranya kepemerintahan yang baik - “good governance” pengelolaan

pendidikan.

AN

dalam

Sehingga

mengisyaratkan

bahwa

“pembangunan manusia” yang selanjutnya dikenal dengan sebutan Indeks

ID IK

Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) dengan tiga komponen pokoknya, yaitu pendidikan, kesehatan dan daya

D

beli masyarakat (purchasing power parity), merupakan arah sekaligus

PE

N

target utama yang ingin diwujudkan oleh pemerintah Kabupaten Cianjur.

IN AS

D

JU

bermutu

Sebagaimana tercermin dalam RPJMD Kabupaten Cianjur 2011 –

2016, IPM Kabupaten Cianjur dalam lima tahun ke depan ditargetkan bisa meningkat dari posisi tahun 2011 yang diperkirakan sudah mencapai 71,20 menjadi 75,88 pada akhir tahun 2016. Implikasinya, Indeks Pendidikan

59


dari posisi 70,26 pada tahun 2011 menjadi 75,88 pada tahun 2016.

IA N

Implikasi lebih jauhnya, arah kebijakan serta program yang harus dilakukan dalam rangka pembangunan pendidikan di Kabupaten Cianjur

C

juga harus selalu diorientasikan kepada upaya untuk mengakselerasi

TE N

peningkatan “Indeks Pendidikan” yang terutama ditandai dengan upaya untuk meningkatkan angka rata-rata lama sekolah (rate of years schooling)

PA

yang sampai tahun 2011 diperkirakan baru mencapai 7,3 tahun.

Lebih jauh, arah pembangunan pendidikan di Kabupaten Cianjur juga

BU

mesti dilakukan dalam kerangka untuk menjalankan misi lainnya, yaitu upaya untuk mengaktualisasikan nilai-nilai akhlakul-karimah yang sekaligus

KA

merupakan landasan untuk mewujudkan pendidikan karakter sebagaimana

AN

juga telah menjadi fokus yang telah digariskan pemerintah pusat. 3. 3 Telaahan Renstra OPD dan Renstra Kementrian/Lembaga

ID IK

Dalam renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2016 ini terdapat beberapa program prioritas yang sesuai dengan program yang

D

tertuang pada RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2016, yakni :

N

1. Program anak usia dini;

PE

2. Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun;

IN AS

D

JU

sebagai salah satu komponen pemdukungnya ditargetkan bisa meningkat

3. Program pendidikan menengah; 4. Program pendidikan non formal; 5. Program pelayanan manajemen pendidikan; Program-program tersebut di atas terdiri dari kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan seperti 60


Cianjur.

kementerian pendidikan nasional, antara lain :

C

1. Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk penerapan

sistem pembelajaran bermutu yang merata di seluruh provinsi,

TE N

kabupaten, dan kota.

2. Program Peningkatan Mutu dan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga

PA

Kependidikan.

3. Program Pendidikan Nonformal dan Informal.

BU

3. 4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kondisi Lingkungan Hidup

KA

Strategis.

Belum tersedianya lahan/tanah yang layak dan dapat digunakan untuk

AN

pembangunan gedung sekolah dalam rangka pemerataan sarana pendidikan di wilayah Kabupaten Cianjur.

ID IK

3. 5 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa isu-isu strategis yang ada pada pendidikan Kabupaten Cianjur adalah sebagai berikut :

N

D

1. Belum meratanya fasilitas pendidkan;

PE

2. Masih rendahnya kondisi ekonomi masyarakat menyebabkan banyak

IN AS

D

IA N

Program dan kegiatan diatas juga didukung oleh program dan kegiatan dari

JU

pembangunan, rehabilitasi dan lainnya untuk mewujudkan visi misi Bupati

masyarakat usia didik tidak melanjutkan pendidikannya karena mencari nafkah untuk membantu perekonomian keluarga sehingga capaian APK dan APM rendah;

3. Rendahnya kemampuan ekonomi juga menyebabkan angka putus sekolah masih tinggi; 61


pendidikan umumnya disebabkan karena relatif besarnya kebutuhan

IA N

biaya pendidikan; 5. Kurang adanya kesadaran akan pentingnya pendidikan;

C

6. Masih terbatasnya ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan;

TE N

7. Masih kurangnya tenaga pendidik yang profesionnal dan kompeten dengan distribusi yang merata;

PA

8. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendidikan formal berkualitas yang merata di seluruh wilayah Kabupaten;

BU

9. Belum adanya pemetaan bangunan fasilitas pendidikan yang kondisinya

KA

rusak ringan/berat, sehingga pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) dan rehabilitasi gedung sekolah belum didasarkan pada kebutuhan dan

AN

prioritisasi;

10.Belum tumbuhnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharan bangunan

ID IK

sekolah;

11.Masih terbatasnya ketersediaan pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang berkualitas; kurang

adanya

partisipasi

masyarakatkarena

rendahnya

N

D

12.Masih

PE

pemahaman tentang pendidikan anak usia dini (PAUD).

IN AS

D

JU

4. Pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi, rendahnya partisipasi

62


BAB IV

IA N

4. 1 Visi dan Misi

Dengan mengacu kepada visi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, juga

C

visi yang ingin diwujudkan Pemerintah Kabupaten Cianjur, maka Ide tentang

TE N

masa depan ideal yang ingin diwujudkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur dirumuskan dalam rumusan visi sebagai berikut :

”TERSELENGGARANYA LAYANAN PENDIDIKAN PRIMA UNTUK MEWUJUDKAN

PA

CIANJUR LEBIH CERDAS 2016”

BU

Terkandung makna dalam terminology “Pelayanan Prima” sesuai dengan rumusan visi tersebut adalah layanan pendidikan yang (1) tersedia

KA

secara merata sampai di seluruh pelosok wilayah Kabupaten Cianjur, (2) terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, (3) berkualitas dan relavan

AN

dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat, (4) setara dalam memperoleh layanan pendidikan, s yang bermutu tanpa memperdulikan keberagaman

ID IK

latar belakang social-budaya, ekonomi, gender, geografi maupun perbedaan agama atau keyakinan, serta (5) menjamin kepastian bagi setiap warga

D

Kabupaten Cianjur untuk bisa mengakses pendidikan.

N

Untuk mewujudkan visi tersebut, telah dirumuskan dua misi sebagai

berikut :

PE

IN AS

D

JU

VISI, MISI, TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI

1. Mewujudkan layanan pendidikan yang bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat;

2. Mewujudkan layanan pendidikan yang berkualitas;

63


Didasarkan kepada visi dan misi tersebut, maka ditetapkan tujuan dan

Misi 1

:

C

sebagai berikut:

Mewujudkan layanan pendidikan yang bisa diakses oleh

Tujuan

:

Terjaminnya

Ketersediaan

TE N

seluruh lapisan masyarakat;

layanan

pendidikan

yang

:

Meningkatnya

akses

masyarakat

terhadap

layanan

BU

Sasaran

PA

terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat

KA

pendidikan

:

Mewujudkan layanan pendidikan yang berkualitas;

Tujuan

:

Terjaminnya

AN

Misi 2

Keterediaan

layanan

pendidikan

yang

Sasaran

ID IK

berkualitas :

Meningkatnya angka kelulusan siswa untuk seluruh jenjang

:

Terkendalinya angka mengulang dan droup out di setiap

:

Meningkatnya mutu kelulusan siswa dari setiap jenjang

PE

N

D

pendidikan

IN AS

D

IA N

sasaran pembangunan pendidikan jangka menengah Kabupaten Cianjur,

JU

4. 2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

tingkatan dan jenjang

pendidikan :

Meningkatnya lulusan SMK yang terserap dunia kerja

:

Tertanamkannya nilai-nilai ahlakulkarimah ke dalam pribadi peserta didik 64


Meningkatnya keadilan dan kesetaraan jender dalam layanan pendidikan Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan

IA N

:

PE

N

D

ID IK

AN

KA

BU

PA

TE N

C

dan pelaksanaan pendidikan

IN AS

D

JU

:

65

JU

Tabel 8. Tujuan dan Sasaran

2013

2014

2015

2016

4

5

6

7

8

9

10

Rasio Jumlah PAUD dengan Jumlah Penduduk Usia PAUD (4-6 Tahun) Jumlah Daya Tampung PAUD Rasio Jumlah Sekolah SD dan SMP dengan Jumlah Penduduk Usia Sekolah SD/SMP (7-15 Tahun) Jumlah Daya Tampung SD/SMP Rasio Jumlah Sekolah SMA dengan Jumlah Penduduk Usia Sekolah SMA (16-18 Tahun)

1:126

1:126

1:119

1:112

1:105

1:91

1594

2247

2901

3267

1:433

1:404

1:275

1:346

1:288

397

397

484

571

659

437

1:1.121

1:1.121

1:1.050

1:1.979

1:909

1: 651

3

Terjaminnya Ketersediaan layanan pendidikan yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat

Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan pendidikan

C

2012

TE N

2011

PA

2

Sasaran

Target Kinerja Sasaran

941

941

1:433

N AS

PE N

D

ID

IK

AN

1

Indikator

Sasaran

BU

1

Tujuan

KA

No

IA N


66

JU

N AS

PE N

D

ID

Terkendalinya angka mengulang dan droup out di setiap tingkatan dan jenjang

74%

74%

92%

100%

100%

100%

100%

IA N

7 648

C

6 561

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

TE N

100%

PA

Meningkatnya angka kelulusan siswa untuk seluruh jenjang pendidikan

5 561

BU

Terjaminnya Keterediaan layanan pendidikan yang berkualitas

4 Jumlah Daya Tampung SMA/SMK Persentase jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Angka kelulusan SD/MI Angka kelulusan SMP/MTS Angka kelulusan SMA/SMK/MTS Persentasi siswa yang naik kelas Angka putus sekolah SD/MI Angka putus sekolah SMP/MTS Angka putus sekolah SMA/SMK/MA Persentase siswa yang melanjutkan sekolah

KA

3

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98%

98%

100%

100%

100%

100%

AN

2

2

IK

1

RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2011-2016 8 9 10 735 823 437

67

JU

7 100%

100%

100%

100%

100%

100%

14%

IK

ID

25%

TE N 100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

14%

24%

34%

44%

25%

100%

100%

100%

50%

100%

62.11:37,88 62,11:37,88 60,69:46,88 59,27:55,88 57,84:64,00 55,00:45,00

N AS

PE N

D

IA N

6 100%

C

5 100%

PA

4 Persentase siswa yang lulus UAS tingkat SD/MI Persentase siswa yang lulus UAS tingkat SMP/MTS Persentase siswa yang lulus UAS tingkat SMA/SMK/MA Meningkatnya Persentase lulusan SMK jumlah lulusan yang terserap SMK yang dunia kerja terserap di dunia kerja pada tahun kelulusan Tertanamkannya Sekolah yang nilai-nilai melaksanakan ahlakulkarimah pendidikan ke dalam pribadi karakter peserta didik Meningkatnya Rasio jumlah keadilan dan siswa kesetaraan perempuan jender dalam dan laki-laki layanan pendidikan

BU

3 Meningkatnya mutu kelulusan sisa dari setiap jenjang pendidikan

KA

2

AN

1

RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2011-2016 8 9 10 100% 100% 100%

68

JU

5 100%

6 100%

7 100%

IA N

4 Persentase sekolah yang memiliki komite sekolah

C

3 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan

TE N

2

N AS

PE N

D

ID

IK

AN

KA

BU

PA

1

RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2011-2016 8 9 10 100% 100% 100%

69


serta

evaluasi

pelaksanaan

program

pembangunan

periode

C

sebelumnya, dapat diidentifikasi berbagai permasalahan, kekuatan, peluang,

tantangan, dan ancaman dalam proses pembangunan pendidikan untuk

TE N

jangka lima tahun ke depan. Oleh sebab itu perlu dibuat rumusan kebijakan strategis, program strategis, bahkan sampai kegiatan yang ditujukan untuk

PA

mencapai sasaran kinerja yang realistis. Kebijakan pembangunan pendidikan Kabupaten Cianjur juga tidak bisa dilepaskan dari arah kebijakan

BU

pembangunan pendidikan nasional seperti tertuang di dalam Rencana

KA

Strategis Departemen Pendidikan Nasional. Maka untuk perencanaan lima tahun ke depan merujuk kepada RPJMD Kabupaten Cianjur dengan arah

AN

kebijakan :

meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana prasarana pendidikan, SDM

berikut :

:

N

D

Misi 1

ID IK

pendidik, pendidikan masyarakat ditetapkan kebijakan strategis sebagai

Strategi

PE

IN AS

D

hasil

IA N

Didasarkan kepada analisa kondisi umum pendidikan Kabupaten Cianjur

:

Kebijakan :

Mewujudkan layanan pendidikan yang bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat; Peningkatan

cakupan

dan

pemerataan

JU

4.3 Strategi dan Kebijakan

pelayanan

pendidikan di setiap jenjang melalui jalur formal dan non formal Pemerataan layanan pendidikan

70

:

Mewujudkan layanan pendidikan yang berkualitas;

Strategi

:

Peningkatan mutu/kualitas pendidikan Meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan.

D

IN AS

PE

N

D

ID IK

AN

KA

BU

PA

TE N

C

Kebijakan :

IA N

Misi 2

JU


71


BAB V

JU

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK

IA N

SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

C

Rencana program dan kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur untuk tahun 2011- 2016 disusun berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai

TE N

oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur. Rencana program dan kegiatan tersebut juga tidak lepas dari Indikator-indikator bidang pendidikan yang telah

PA

ditentukan oleh Kementerian Pendidikan Nasional dalam pencapaian Standar Nasional Pendidikan. Program Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur terdiri atas 8

BU

program yaitu :

KA

1. Program Anak Usia Dini;

2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun;

AN

3. Program Pendidikan Menengah;

4. Program Pendidikan Formal dan Non Formal;

ID IK

5. Program Pengembangan Pendidikan Formal dan Non Formal; 6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana; 7. Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan;

N

D

8. Program Manajemen Pendidikan;

PE

Untuk lebih detail mengenai rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dinas pendidikan Kabupaten Cianjur

D

IN AS

dapat dilihat dalam tabel 9.

72

JU

IA N


Tabel 9

D

PE N N AS

C

4 17,99

5 19,01

6 20,03

94,72

97,33

TE N

2014

2015

2016

Target

Rp (Jt)

7 22,43

8 25,00

9 100

10 1.837

PA

2013

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD

99,98

100

100

7.004

100

100

100

100

100

7.004

49,00

52,00

55,00

58,00

61,00

61,00

9.452

50

50

70

80

90

100

100

9

9

12

12

12

12

12

98,89

0,00 100

98,89

49,00

BU

98,71

ID

Program Pendidikan Menengah

2012

KA

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

2 Prosentase APK dan APM penduduk usia 46 tahun (%) Prosentase APK dan APM penduduk usia 715 tahun Prosentase angka kelulusan pendidikan dasar Prosentase angka drop out Prosentase angka melanjutkan Prosentase APK dan APM penduduk usia 16-18 tahun Tersedianya sarana dan prasarana belajar yang memadai Lamanya partisipasi sekolah

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

AN

1

Program Anak Usia Dini

Kondisi Kinerja RPJMD Tahun 2010 3 17,99

IK

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)

73

JU

29,11

29,11

35,50

40,25

0,04

0,04

0,00

TE N

100 45,55

PA

100

7

IA N

6

C

5

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

1

AN

KA

BU

4 0,00

332

1

2

2

3

9

332

312

300

280

-

1.224

612

D

1

PE N

N AS

Program Pengembangan Pendidikan Formal dan Non Formal

3 0,00

ID

Program Pendidikan Formal dan Non Formal

2 Prosentase angka drop out Prosentase angka melanjutkan Prosentase jumlah SMK yang memiliki kerjasama tripartid Rasio siswa yang terlibat tawuran pelajar dibandingkan jumlah seluruh siswa Angka partisipasi sekolah (APS) kaum perempuan dibandungkan laki-laki Pendidikan lokal yang mendapat bantuan biaya operasional Jumlah mahasiswa jurusan keperawatan ternormalisasikan karena ada pembukaan program studi lainnya

IK

1

RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2011-2016 8 9 10

74

JU

5 70

6 80

80

80

100

100

Prosentase komite sekolah yang aktif menjalankan fungsinya dibandingkan jumlah sekolah (%)

70

70

75

IA N

4 50

100

100

100

19.550,92

85

90

90

7.928,26

AN

KA

80

N AS

PE N

D

ID

IK

Program Manajemen Pendidikan

BU

PA

Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

3 50

C

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

2 Tersedianya sarana dan prasarana belajar yang memadai (%) Meningkatnya kualitas guru SMK PP (%)

TE N

1

RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2011-2016 7 8 9 10 90 100 100 2.057,2

75

D

IN AS

PE

N

D

ID IK

AN

KA

BU

PA

TE N

C

IA N

JU


76


BAB VI

IA N

SASARAN RPJMD

C

Rencana program dan kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur untuk tahun 2011 -2016 disusun dengan mengacu kepada tujuan dan sasaran yang ada pada

TE N

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur yang tidak lepas dari Indikator-indikator bidang pendidikan yang telah ditentukan oleh Pendidikan

Nasional

dalam

pencapaian

PA

Kementerian

Standar

Nasional

Pendidikan. Indikator kinerja Program dan kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten

BU

Cianjur terdiri atas 20 (dua puluh) indikator yaitu:

Prosentase APK dan APM penduduk usia 4-6 tahun

2


3

Prosentase angka kelulusan pendidikan dasar

4

Prosentase angka drop out

5

Prosentase angka melanjutkan

6


7

Tersedianya sarana dan prasarana belajar yang memadai

8

Lamanya partisipasi sekolah

9


PE

N

D

ID IK

AN

KA

1

10 Prosentase angka melanjutkan 11 Prosentase jumlah SMK yang memiliki kerjasama tripartid

IN AS

D

JU

INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN

12

Rasio siswa yang terlibat tawuran pelajar dibandingkan jumlah seluruh siswa

13 Angka partisipasi sekolah (APS) kaum perempuan dibandungkan laki-laki 76


14 Pendidikan lokal yang mendapat bantuan biaya operasional

16 Tersedianya sarana dan prasarana belajar yang memadai

C

17 Meningkatnya kualitas guru SMK PP

Prosentase komite sekolah yang aktif menjalankan fungsinya dibandingkan jumlah sekolah

TE N

18

JU

pembukaan program studi lainnya

IA N

15

Jumlah mahasiswa jurusan keperawatan ternormalisasikan karena ada

D

IN AS

PE

N

D

ID IK

AN

KA

BU

Kabupaten Cianjur dapat dilihat dalam tabel 10.

PA

Untuk lebih detail mengenai Indikator kinerja yang ingin dicapai Dinas Pendidikan

77

JU

IA N


4

98,89

8 9


10

Prosentase angka melanjutkan Prosentase jumlah SMK yang memiliki kerjasama tripartid Rasio siswa yang terlibat tawuran pelajar dibandingkan jumlah seluruh siswa

N AS

100

100

TE N

98,89

2016 8 25,00

Target 9 100

Rp (Jt) 10 1.837

99,98

100

100

7.004

100

100

100

7.004

9.452

49,00

49,00

52,00

55,00

58,00

61,00

61,00

50

50

70

80

90

100

100

9

12

12

12

12

12

9

IK

12

98,71

2015 7 22,43

0,00

0,00

0,00

ID

11

97,33

100

100

100

100

29,11

29,11

35,50

40,25

45,55

50,00

50,00

29,11

0,04

0,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,04

D

7

PE N

6

94,72

0,00

Prosentase angka melanjutkan Prosentase APK dan APM penduduk usia 16-18 tahun Tersedianya sarana dan prasarana belajar yang memadai Lamanya partisipasi sekolah

5

2014 6 20,03

PA

3

2013 5 19,01

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD

BU

2

2012 4 17,99

KA

1

2 Prosentase APK dan APM penduduk usia 4-6 tahun (%) Prosentase APK dan APM penduduk usia 7-15 tahun Prosentase angka kelulusan pendidikan dasar Prosentase angka drop out

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

AN

No

Kondisi Kinerja RPJMD Tahun 2010 3 17,99

Indikator Kinerja Program (outcome)

C

Tabel 10

78

JU

16 17

1

1

1

2

332

332

312

300

50

50

70

80

80

70

70

7

8

C

6

TE N

5

9

10

3

9

1

280

-

1.224

612

80

90

100

100

2.057,2

100

100

100

100

100

19.550,92

75

80

85

90

90

7.928,26

PA

2

N AS

PE N

D

ID

IK

18

4

BU

15

3

KA

14

2 Angka partisipasi sekolah (APS) kaum perempuan dibandungkan laki-laki Pendidikan lokal yang mendapat bantuan biaya operasional Jumlah mahasiswa jurusan keperawatan ternormalisasikan karena ada pembukaan program studi lainnya Tersedianya sarana dan prasarana belajar yang memadai (%) Meningkatnya kualitas guru SMK PP (%) Prosentase komite sekolah yang aktif menjalankan fungsinya dibandingkan jumlah sekolah (%)

AN

13

IA N


79

D

IN AS

PE

N

D

ID IK

AN

KA

BU

PA

TE N

C

IA N

JU


80


BAB VII

IA N

JU

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur 2011-2016 adalah

C

dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang disusun

berdasarkan penjabaran visi, misi dan program Bupati, serta berpedoman pada

TE N

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Cianjur 2011-2016.

PA

Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur 2011-2016 memiliki Visi: Terselenggaranya Layanan Pendidikan Prima Untuk Mewujudkan Cianjur Lebih

BU

Cerdas 2016 . Untuk mencapai visi tersebut, akan dilaksanakan 2 (dua) misi, yaitu

KA

Misi Pertama: Mewujudkan layanan pendidikan yang bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat; Misi Kedua: Mewujudkan layanan pendidikan yang

AN

berkualitas. Dokumen Renstra ini akan mejadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan penyusunan berbagai Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan

D

IN AS

PE

N

D

ID IK

untuk tahun 2011-2016.

80

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR DINAS PENDIDIKAN Jl. Perintis Kemerdekaan No. 3 Cianjur INAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJU

Recommend Documents