PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS KELOMPOK KERJA DINAS PENDIDIKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN Jl. RAA Kusumahsubrata No 3 (0265) 773709 CIAMIS, Pos 46213
BERITA ACARA PENJELASAN / AANWIJZING PEKERJAAN Nomor 602.1/22-ULP/DISDIK Pekerjaan
:
PENGADAAN BUKU PERPUSTAKAAN SMP
Pada hari ini SABTU tanggal DELAPAN BELAS bulan JUNI Tahun DUA RIBU SEBELAS pukul 10.00 WIB, kami Pokja Dinas Pendidikan ULP Kabupaten Ciamis, telah melaksanakan Rapat Aanwijzing (Penjelasan Pekerjaan) sebagai berikut ; Nama Paket Pekerjaan
: PENGADAAN BUKU PERPUSTAKAAN SMP
Lokasi
: Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis, Jl. Kusumahsubrata No. 3 Kertasari Ciamis
Telah melakukan penjelasan melalui situs website : http://www.lpse.jabarprov.go.id, untuk paket tersebut diatas dengan rincian pertanyaan peserta dan jawaban pokja terlampir. Demikian Berita Acara Aanwijzing ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Pokja untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
POKJA DINAS PENDIDIKAN ULP KABUPATEN CIAMIS
Lampiran Berita Acara Anwijzing (Penjelasan Pekerjaan) Nomor : 602.1/22-ULP/DISDIK Tanggal : 18 JUNI 2011 Rincian Pertanyaan Peserta dan Jawaban Panitia pada acara penjelasan Pekerjaan PENGADAAN BUKU PERPUSTAKAAN SMP melalui layanan LPSE dengan situs website : http://www.lpse.jabarprov.go.id adalah sebagai berikut : 1. Kepada User Id. 102078014 Pertanyaan : 1) H.5 Jaminan penawaran dicairkan dan disetorkan ke Kas Daerah? jadi nnt penyedia barang menyetorkan uang sejumlah jaminan ke Kasda/gmn ? 2) kenapa produk sastra adiluhung dicantumkan?itu tidak etis dan hanya akan menguntungkan salah satu penerbit.. MOHON DIJELASKAN ? Jawaban : 1) Apabila terjadi wanprestasi terhadap dokumen penawaran, jaminan penawaran akan dicairkan dan disetorkan ke kas daerah. Sesuai Bab III. IKP 27.point 27.7. huruf b. Dan 33. Point 33.3. 2) Sesuai dengan Permendiknas no 19 taun 2010 bahwa Adiluhung tetap harus ada. 2. Kepada User Id. 101823014 Pertanyaan : 1) Selamat pagi pak/ibu, pak saya mengusulkan bagaiman kalau surat rekomendasi/keterangan produk sastra adiluhung dihilangkan dalam persyaratan dokumen penawaran, karena itu hanya menguntungkan pada salah satu penerbit saja ? 2) Mengenai ketentuan RAB bagaiman kalau mengacu pada Juknis yang sudah ada ? 3) Saya mengusulkan, bagaimana untuk surat dukungan hanya 70 % dan tidak perlu melampikan TDI/IUI dan SIUP karena SIUP sudah ada dalam kualifikasi ? 4) Untuk neraca Audit akuntan publik sebaiknya dihilangkan karena tidak sesuai dengan perpres 54 tahun 2010, meskipun tetap ada mhon untuk diperjelas ada di klausul mana atau dasarnya apa??? untuk surat dukungan diharapkan 70% saja.tks ? Jawaban : 1) Sesuai dengan Permendiknas no 19 taun 2010 bahwa Adiluhung tetap harus ada. 2) Jumlah judul buku mengacu pada kebutuhan sekolah berdasarkan pertimbangan jumlah jam/struktur kurikulum, KTSP dan mata pelajaran UN. 3) Ikuti sesuai permintaan dalam dokumen pengadaan. 4) Neraca perusahaan tahun terakhir tidak usah dilampirkan. Untuk surat dukungan ikuti sesuai dokumen. 3. Kepada User Id. 101903014 Pertanyaan : 1) Surat dukungan cukup 100% dari penerbit tetapi tidak perlu menyebutkan judul buku, spesifikasi , jumlah,edisi cetakan, tahun, dan melampirkan surat dukungan percetakan (lampirkan TDI/IUI dan SIUP) karena ini proyek pengadaan buku bukan percetakan ? 2) Bentuk dokumen penawaran teknis e. Melampirkan Katalog barang yang ditawarkan serta dilegalisir penerbit, yang didalamnya minimal tercantum judul buku, pengarang, penerbit, nomor registrasi/legalisasi, harga dan edisi cetakan, Panitia tidak bisa menentukan apa isi katalog dari penerbit, karena isi yang diminta panitia telah dituangkan dalam Rincian Penawaran (Judul Buku, pengarang, penerbit, nomor registrasi/legalisasi, harga dan edisi cetakan), dan Surat Dukungan (Judul buku). Dan panitia bisa menambahkan surat pernyataan kebenaran dokumen ?
3) Melampirkan Surat Rekomendasi/keterangan atas produk sastra adiluhung (sastra klasik) dari instansi terkait. dihilangkan karena menguntungkan salah satu penerbit ? 4) Bentuk dokumen penawaran teknis g. Melampirkan rekapitulasi perhitungan TKDN dari pabrik percetakan buku. Semua barang adalah barang dalam negeri (lokal). TKDN pasti 100 % Jadi dihilangkan, cukup TKDN dari penyedia jasa bukan penerbit ? 5) Pak/bu, Judul buku dan spesifikasi nya sudah ada di RAB yang kita tawarkan, jadi surat dukungan tidak memerlukan lampiran seperti di poin e. kelengkapan surat dukungan 100 % tidak masalah. mohon diperhatikan ? Jawaban : 1) Ikuti sesuai permintaan dalam dokumen pengadaan. 2) Surat pernyataan kebenaran dokumen tidak perlu dilampirkan karena porses lelang dilakukan secara elektronik. 3) Sesuai dengan Permendiknas no 19 taun 2010 bahwa Adiluhung tetap harus ada. 4) Ikuti sesuai permintaan dalam dokumen pengadaan. 5) Jumlah judul buku mengacu pada kebutuhan sekolah berdasarkan pertimbangan jumlah jam/struktur kurikulum, KTSP dan mata pelajaran UN. Ikuti sesuai permintaan dalam dokumen pengadaan. 4. Kepada User Id. 102257014 Pertanyaan : 1) Dalam Perpres no 54 pasal berapa yang menyebutkan bahwa dalam pengadaan buku ini SIUP nya hrs bidang usaha perdagangan barang sub bidang buku ? 2) Tolong dijelaskan apakah semua buku mulok sejumlah 50 judul harus semua mendapatkan SK Gubernur Jabar ? 3) Apa dasar hukum penentuan komposisi judul buku krn menurut juknis jumlah judul per mata pelajaran tidak mengikat sepanjang judulnya mencapai 870 dan komposisi per mata pelajaran SEIMBANG ? Jawaban : 1) Dalam Perpres No. 54 tahun 2010 menyebutkan bahwa penyedia barang/jasa wajib memenuhi persyaratan memiliki kemampuan pada bidang dan subbidang pekerjaan yang sesuai. 2) Ya, buku Mulok karena yang dimuinta adalah Muatan Lokal Jawa Barat. 3) Pertimbangan untuk memenuhi kebutuhan sesuai struktur kurikulum, KTSP, jumlah jam dan mendukung mata pelajaran UN. 5. Kepada User Id. 101839014 Pertanyaan : 1) Untuk dukungan dari percetakan, mohon di hilangkan karena paket lelang ini adalah pengadaan buku bukan pencetakan buku ? 2) Untuk menghindari diskriminatif dan keterbukaan, mengingat ini adalah pengadaan buku tidak memerlukan soft copy materi dan ijin cetak dari penerbit (buku di jual bebas dan tersedia di toko buku) maka dukungan penerbit dalam pelelangan ini sudah tidak di perlukan lagi dan kami minta untuk di hilangkan. Untuk lebih menyakinkan pihak panitia tentang kualitas buku yang di tawarkan, sebaikanya panitia menilai langsung fisik buku yang di tawarkan oleh peserta (bisa dengan meminta buku contoh pada saat verifikasi) dan panitia berhak meminta surat pernyataan kesanggupan untuk memberikan buku contoh kepada peserta sesuai dengan spesifikasi yang di tawarkan ? Jawaban : 1) Dukungan dari penerbit. 2) Surat dukungan dari penerbit harus dilampirkan untuk menjamin ketersediaan buku/barang.
6. Kepada User Id. 102120014 Pertanyaan : 1) Kenapa harus melampirkan Surat Rekomendasi atas produk sastra adiluhung dari instani terkait, karena produk tersebut dimiliki oleh salah satu penerit jadi dihilangkan saja karena bisa menguntungkan penerbit tersebut dan apabila dipaksakan tetap ada kawatinya ada indikasi kerjasama ? Jawaban : 1) Sesuai dengan Permendiknas no 19 tahun 2010 bahwa Adiluhung tetap harus ada. 7. Kepada User Id. 101793014 Pertanyaan : 1) Slmt Pagi...Berikut beberapa Pertanyaan yg akan kami ajukan. 1. Pada Dokumen Penawaran Teknis diminta Surat Dukungan 100% dari Penerbit serta menyebutkan Judul Buku, Spek, Jumlah& Nama Pengadaan, Apakah itu Perlu harus lengkap seperti yg diminta atau Bisa Surat Dukungan Saja tanpa Harus menyebutkan yang diminta di RKS ?? 2) Apakah yg memberi Dukungan harus melampirkan Surat Dukungan Percetakan Seperti SIUP dan IUI/TDI ?? 3) Dalam Dokumen Penawaran Teknis ada Point c (Melampirkan Katalog Buku) dan Point e, Apakah itu sama atau Berbeda??Mohon Penjelasan !! 4) Apakah Rekomendasi / Keterangan Produk ADILUHUNG harus ada/Diwajibkan ?? 5) Apakah Sastra Klasik bisa diganti dengan buku lain ??? 6) Jaminan Penawaran ditujukan kepada siapa ?? 7) Kalo boleh usul Apakah sebaiknya Surat dukungan saja tanpa dilampiri Surat2 lain, Karena Penerbit bukan Percetakan dan Spesifikasi barang sudah ada dilampiran Penawaran ??? Jawaban : 1) Ikuti sesuai permintaan dalam dokumen pengadaan. 2) Ikuti sesuai permintaan dalam dokumen pengadaan. 3) Sama 4) Sesuai dengan Permendiknas no 19 taun 2010 bahwa produk Adiluhung tetap harus ada. 5) Tidak bisa. 6) Lihat dalam LDP dokumen penawaran. 7) Ikuti sesuai permintaan dalam dokumen pengadaan. 8. Kepada User Id. 101876014 Pertanyaan : 1) Melampirkan Surat Rekomendasi/keterangan atas produk sastra adiluhung (sastra klasik) dari instansi terkait. dihilangkan karena menguntungkan salah satu penerbit ? 2) Surat dukungan cukup 100% dari penerbit tetapi tidak perlu menyebutkan judul buku, spesifikasi , jumlah,edisi cetakan, tahun, dan melampirkan surat dukungan percetakan (lampirkan TDI/IUI dan SIUP) karena ini adalah proyek pengadaan buku bukan percetakan ? Jawaban : 1) Sesuai dengan Permendiknas no 19 taun 2010 bahwa produk sastra Adiluhung tetap harus ada. 2) Ikuti sesuai permintaan dalam dokumen pengadaan. 9. Kepada User Id. 102183014 Pertanyaan : 1) Mengenai Surat Jaminan Penawaran, apakah harus melalui Pos Pengirimannya bagaimana dengan bukti tanda terima nya nanti?...mohon penjelasannya ? 2) Pada Format surat SPH mencantumkan pengumuman nomor....tanggal ....?...itu nomor pengumuman yang tercantum pada koran atau LPSE pak?...mohon sekiranya panitia menjawab pertanyaan kami dalam waktu yang tidak terlalu lama...terima kasih ?
3) Apakah tetap harus dilampirkan formatnya jika perusahaan tidak KSO bagaimana?...tolong dijelaskan...terima kasih ? Jawaban : 1) Kirimkan lewat kotak pos 18 ciamis dengan batas akhir pengiriman tanggal 25 juni 2011 cap pos pengiriman. 2) Ambil salah satu. 3) Tidak perlu. 10. Kepada User Id. 101928014 Pertanyaan : 1) Kenapa Harus ada Surat Rekomendasi/keterangan atas produk sastra Adiluhung (sastra klasik)? 2) Kenapa Pada B.12 terdapat neraca audit akuntan public ? 3) Kenapa pula RAB nya sudah ditentukan per mata pelajaran harus sekian judul? Sebaiknya dihilangkan saja dan kembalikan ke Juknis dan Perpres 54/2010 !!!!!? Jawaban : 1) Sesuai dengan Permendiknas no 19 taun 2010 bahwa produk sastra Adiluhung diharuskan ada. 2) neraca perusahaan tahun terakhir tidak usah dilampirkan. 3) untuk memenuhi kebutuhan sesuai struktur kurikulum, KTSP, jumlah jam dan mendukung mata pelajaran dalam UN.
POKJA DINAS PENDIDIKAN ULP KABUPATEN CIAMIS
PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS KELOMPOK KERJA DINAS PENDIDIKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN Jl. RAA Kusumahsubrata No 3 (0265) 773709 CIAMIS, Pos 46213
ADDENDUM DOKUMEN PENGADAAN Nomor 602.1/25-ULP/DISDIK
Pekerjaan
:
PENGADAAN BUKU PERPUSTAKAAN SMP
Pada hari ini SABTU tanggal DELAPAN BELAS bulan JUNI Tahun DUA RIBU SEBELAS pukul 12.00 WIB, kami Pokja Dinas Pendidikan ULP Kabupaten Ciamis, telah melaksanakan Rapat Perubahan Dokumen Pengadaan (Addendum Dokumen Pengadaan) sebagai berikut ; Nama Paket Pekerjaan
: PENGADAAN BUKU PERPUSTAKAAN SMP
Lokasi
: Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis, Jl. Kusumahsubrata No. 3 Kertasari Ciamis
Adapun addendum dokumen pengadaan sebagai berikut : 1) BAB V. Huruf B. point 12) dan BAB VII. Huruf A. Point 12) ; melampirkan neraca perusahaan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Departemen Keuangan DIHAPUS. 2) BAB VI.C huruf a ; .................... (nomor Registrasi bukan dalam bentuk stiker) dengan edisi cetakan minimal tahun 2010 .................... DIUBAH MENJADI .................... (nomor Registrasi bukan dalam bentuk stiker) dengan buku baru edisi cetakan terakhir .................... 3) BAB VI.C huruf b ; Surat Dukungan 100 % dari Penerbit dengan menyebutkan judul buku, spesifikasi dan jumlah, nama pengadaan, edisi cetakan, tahun dan instansi yang melaksanakan pengadaan dan melampirkan surat dukungan percetakan (lampirkan TDI/IUI dan SIUP) (contoh format terlampir pada BAB XIV) DIUBAH MENJADI Surat Dukungan 100 % dari Penerbit (lampirkan TDP dan SIUP) dengan menyebutkan judul buku, spesifikasi dan jumlah, nama pengadaan, edisi cetakan, tahun dan instansi yang melaksanakan pengadaan (contoh format terlampir pada BAB XIV). 4) BAB VI.C huruf f ; Melampirkan Surat Rekomendasi/keterangan atas produk sastra adiluhung (sastra klasik) dari instansi terkait DIHAPUS. Demikian Addendum Dokumen Pengadaan ini dibuat dengan sebenarnya dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Pengadaan Nomor 602.1/2-ULP/DISDIK.
POKJA DINAS PENDIDIKAN ULP KABUPATEN CIAMIS
